REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA TANGERANG 2015 – 2019
Tangerang, Februari 2016
PENGADILAN AGAMA TANGERANG JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL – TANGERANG TELP./ FAX. 021-55456 / 021 – 021-5538573 website : www.pa-tangerangkota.go.id / email :
[email protected]
KATA PENGANTAR
Dengan mengacu pada Pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan/Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek, salah satunya mendorong penerapan system akuntabilitas kinerja penyelenggaran Negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting system ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan, maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel. Pengadilan Agama Tangerang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama dengan wilayah hukum kota Tangerang. Reviu
Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami
menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Tangerang yaitu mendukung “Terwujudnya Perngadilan Agama Tangerang yang Terhormat dan
Bermartabat”
Ketua,
Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
…………………………………..
i
DAFTAR ISI
…………………………………..
ii
BAB I PENDAHULUAN
…………………………………..
1
1.1. Kondisi Umum
…………………………………..
1
1.2. Potensi Permasalahan
…………………………………..
2
…………………………………..
5
2.1. Visi
…………………………………..
5
2.2. Misi
…………………………………..
6
2.3. Tujuan
…………………………………..
7
2.4. Sasaran Strategis
…………………………………..
7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
…………………………………..
9
3.1. Arah Kebijakan da Strategi
…………………………………..
9
BAB IV PENUTUP
…………………………………..
13
Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019
…………………………………..
14
Surat Keputusan Penetapan Dokumen Renstra
…………………………………..
17
Surat Keputusan Tim Penyusun Dokumen Renstra
…………………………………..
19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum 1. Pengadilan Agama Tangerang telah berjalan dan melangkah dalam tahun kelima dari Visi dan Misi Mahkamah Agung sejalan dengan Reformasi Birokrasi Jilid II Tahun 2010-2035 yang menuntut semua lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan dan perubahan. 2. Perubahan yang fundamental tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam transparansi penyelesaian perkara. 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama; dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Tangerang menyelenggarakan fungsi: a.
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
b.
Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan kode etik Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 7 Tahun 1989) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
c.
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
d.
Fungsi Lainnya : 1)
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
1
2)
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
4. Pengadilan Agama Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tangerang, dalam hal ini Renstra Tahun 2015-2019. 5. Renstra Pengadilan Agama Tangerang merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan
Pengadilan Agama
Tangerang pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau judicial reform dan mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional tahun 2015-2019. 6. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Tangerang lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan kemudian diuraikan
ke dalam program-program yang
ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini
kelak di dalam pelaksanaannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten serta ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Tangerang,
baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel
strategis. 7. Pengadilan Agama Tangerang sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1.2
Potensi dan Permasalahan Analisa SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunistis, Threats) adalah seuatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan orgasisasi, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis SWOT diperlukan untuk menyusun perencanaan pada Pengadilan Agama Tangerang dalam 2
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui analisa SWOT dapat dilakukan identifikasi dan klasifikasi secara kuantitatif terhadap factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi jalannya organisasi, melihat berbagai alternative kebijakan yang mungkin dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman berikut alternative solusinya. Berdasarkan analisa SWOT yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tangerang, dapat dijabarkan potensi dan permasalahan sebagai berikut :
A. Lingkungan Internal. 1. Strength (Kekuatan). a. Visi dan misi yang jelas dan terukur; b. Tupoksi dan wewenang yang telah diatur dengan Undang - Undang; c. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik; d. Jumlah sumber daya manusia; e. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Weakness (Kelemahan). a. Etos kerja masih rendah; b. Minimnya penguasaan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi; c. Ego sektoral masih tinggi pada masing – masing unit kerja dalam melaksanakan tupoksi; d. Antara kebutuhan dan anggaran yang masih belum seimbang; e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang tupoksi.
B. Lingkungan Eksternal. 3. Opportunity (Peluang). a. Tingginya perhatian masyarakat dalam mewujudkan peradilan bersih; b. Sinergi dan kerjasama Pengadilan Agama Tangerang dengan pemerintah daerah; c. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3
4. Threat (Ancaman). a. Masih terdapat aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik / indisipliner; b. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai tupoksi; c. Masih terdapat SDM yang tidak menguasai teknologi informasi;
4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TANGERANG
2.1
Visi Pengadilan Agama Tangerang Mahkamah Agung telah menetapkan Visi dan Misi yang akan menjadi pandangan arah kedepan dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :
VISI : ” Terciptanya Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”
MISI : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan; 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.
Berdasarkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Agama Tangerang merumuskan sekaligus menetapkan visi dan misi, sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN
BERMARTABAT ”
Visi dimaksud bermakna sebagai berikut : Menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Asumsi Penetapan Visi. Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut : a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang mencakup : -
Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
5
-
Tuntutan
independensi
dan
peningkatan
kinerja
Pengadilan
Agama
Tangerang. b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Agama Tangerang selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang.
Dasar Pemikiran Penetapan Visi. Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut : a. Eksistensi Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu lembaga peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung dalam
penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman. b. Pengadilan Agama Tangerang adalah mempunyai salah satu tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah pada tingkat pertama.
2.2
Misi Pengadilan Agama Tangerang Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tangerang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Tangerang sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kompetensi dan integritas dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara efektif dan efisien; 4. Melaksanakan tertib adminisrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien; 5. Mengupayakan tersedianya anggaran serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
Asumsi Penetapan Misi. Misi Pengadilan Agama Tangerang ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi : a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll. 6
b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan. c. Adanya dukungan dari berbagai pihak
Dasar Pemikiran Penetapan Misi. Dasar pemikiran misi Pengadilan Agama Tangerang adalah sebagai berikut : a. Kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah. b. Pengadilan Agama Tangerang sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung. c. Pengadilan
Agama
Tangerang
beserta
bagian-bagian
kepaniteraan
dan
kesekretariatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2.3
Tujuan. 1.
Meningkatnya penyelesaian perkara;
2.
Meningkatnya penyelesaian putusan maksimal 14 hari sejak dibacakan;
3.
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi;
4.
Meningkatnya tertib administrasi perkara;
5.
Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
6.
Terpenuhinya pelayanan bagi masyarakat yang jauh dari akses pengadilan;
7.
Terwujudnya transparansi dan informasi bagi masyarakat;
8.
Terselenggaranya pelayanan meja informasi dan pengaduan;
9.
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan;
10.
Tercapainya tugas pokok aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2.4
Sasaran Strategis Pengadilan Agama Tangerang. a.
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara;
b.
Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan tepat waktu;
c.
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi; 7
d.
Terwujudnya peningkatan tertib administrasi perkara;
e.
Terwujudnya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
f.
Terwujudnya lembaga peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat;
g.
Terwujudnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tangerang Dalam rangka mendukung program reformasi judicial atau pembaruan yang dilakukan oleh Mahakamah Agung serta dalam rangka mewujudkan visi ”TERWUJUDNYA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG YANG TERHORMAT DAN BERMARTABAT ” maka Pengadilan Agama Tangerang menetapkan 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara; 2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara; 3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi; 4. Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan; 5. Meningkatnya tertib administrasi perkara; 6. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan; 7. Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama; 8. Meningkatnya pelayanan meja informasi; 9. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur peradilan; 10. Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.
Masing – masing sasaran strategis diatas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut : Strategi dan kebijakan 1 : Terwujudnya percepatan penyelesaian perkara.
Sasaran : percepatan penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan
Strategi : -
Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berkaitan dengan penyelesaian perkara;
-
Mengharuskan adanya kelengkapan dokumen bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN sebagai syarat dalam pengajuan gugatan/permohonan di Pengadilan Agama Tangerang.
Strategi dan kebijakan 2 : Terwujudnya penyelesaian perkara
Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara 9
Strategi : -
Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur)
-
Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan.
Strategi dan kebijakan 3 :
Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara melalui
mediasi
Sasaran : Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi
Strategi : -
Mengikutsertakan hakim pada diklat mediasi;
-
Mengefektifkan peran mediator.
-
Evaluasi secara berkala oleh pimpinan.
Strategi dan kebijakan 4 : Tersedianya salinan putusan maksimal 14 hari sejak putusan dibacakan
Sasaran : tersedianya putusan maksimal 14 hari setelah dibacakan
Strategi : -
Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
-
Optimalisasi aplikasi SIADPA Plus;
Strategi dan kebijakan 5 : Meningkatnya tertib administrasi perkara
Sasaran : Peningkatan tertib administrasi perkara
Strategi : -
Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur);
-
Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIADPA Plus;
-
Pengawasan secara berkala oleh Hawasbid.
Strategi dan kebijakan 6 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan
Sasaran : peningkatan akses peradilan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan
10
Strategi : -
Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu;
-
Sidang Keliling (zatting plaats);
-
Pos Bantuan Hukum.
Strategi dan kebijakan 7 : Meningkatnya transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama
Sasaran : Peningkatan transparansi dan informasi bagi masyarakat terhadap Pengadilan Agama Kebijakan : pemanfaatan media elektronik sebagai media informasi Strategi : -
Transparansi informasi penyelenggaraan penyelesaian perkara;
-
Transparansi informasi perkara;
-
Transparansi putusan melalui media elektronik (website);
-
Layanan pengaduan melalui media elektronik (website);
-
Transparansi pengelolaan keuangan perkara dan anggaran DIPA.
Strategi dan kebijakan 8 : Meningkatnya pelayanan meja informasi
Sasaran : Meningkatnya pelayanan meja informasi Kebijakan : Pembentukan Tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada Pengadilan Agama Tangerang
Strategi : -
Mengoptimalkan peran tim PPID (Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
-
Adanya buku register permintaan informasi;
-
Menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Agama Tangerang.
Strategi dan kebijakan 9 : Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur peradilan
Sasaran : Tidak adanya pengaduan oleh masyarakat terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Tangerang.
11
Strategi : -
Pembinaan secara berkala;
-
Pemberian teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin;
-
Pemeriksaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan menindaklanjuti secara hirarkis.
Strategi dan kebijakan 10 : Peningkatan pengelolaan aset dan keuangan.
Sasaran : Tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang tupoksi.
Strategi : -
Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana;
-
Perawatan sarana dan prasarana secara rutin;
-
Penatausahaan asset secara tertib;
-
Membuat rencana umum pengadaan;
-
Membuat jadwal pelaksanaan anggaran.
12
BAB IV PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Agama Tangerang yang terus berubah. Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Agama Tangerang agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Agama Tangerang yang telah mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKA-KL Pengadilan Agama Tangerang. Renstra Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2015-2019 ini telah memuat langkahlangkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (one roof system). Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Agama Tangerang dapat menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat pencari keadilan, dalam hal tuntutan transparansi
di era reformasi ini serta
mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.
13
MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2015 – 2019
Tujuan
: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara; 2. Meningkatnya percepatan penyelesaian perkara; 3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim; 4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara; 5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice); 6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan; 7. Meningkatnya kualitas pengawasan; 8. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi peradilan; 9. Meningkatnya sarana penunjang tupoksi peradilan
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
2015 1.
Meningkatnya penyelesaian perkara
TARGET KINERJA (TAHUN) 2016 2017 2018
2019
4
5
6
7
8
1%
2%
3%
4%
5%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan
80%
82%
85%
87%
90%
d. Persentase penurunan tunggakan perkara (tunggakan
100%
100%
100%
100%
100%
70%
75%
80%
95%
97%
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
perkara yang diselesaikan) 2.
Meningkatnya
percepatan
penyelesaian
Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan 14
perkara 3.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum (banding,
1%
2%
3%
4%
5%
4.
Peningkatan
a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding,
100%
100%
100%
100%
100%
siap
100%
100%
100%
100%
100%
c. Prosentase penyampaian pemberitahuan isi putusan
85%
87%
88%
90%
97%
d. Prosentase Penyitaan tepat waktu
100%
100%
100%
100%
100%
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
88%
89%
92%
95%
97%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan melalui
3%
3%
4%
4%
5%
95%
95%
95%
98%
98%
1%
1%
1%
1%
1%
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase
berkas
yang
diregister
dan
didistribusikan ke Majelis
tepat waktu
5.
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
sidang keliling (sidang diluar Pengadilan) c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 6.
7.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara
pengadilan.
yang berkekuatan hukum tetap
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
100%
100%
100%
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18%
20%
25%
30%
35%
ditindaklanjuti. c. Persentase temuan hasil pemeriksaan hakim pengawas bidang yang ditindaklanjuti 8.
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi
a. Persentase tersedianya arsip elektronik 15
peradilan b. Persentase putusan yang telah dianonimisasi
18%
20%
25%
30%
35%
c. Persentase perkara yang diupload pada direktori
18%
20%
25%
30%
35%
25 %
25%
50%
75%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
97%
97%
97%
97%
97%
putusan Kepaniteraan Mahkamah Agung 9.
Meningkatnya
sarana
penunjang
tupoksi
peradilan 10.
Persentase tersedianya sarana penunjang tupoksi peradilan yang memadai secara kuantitas dan kualitas
Meningkatnya penyerapan anggaran
a. Persentase
realisasi
anggaran
program dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung (DIPA 01) b. Persentase realisasi anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama
Ketua,
Tangerang, 09 Januari 2016 Sekretaris,
Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH.
Hadi Sunarso
16
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG NOMOR : W27-A3/ /HK.02/I/2016
TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG
KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Menimbang
:
a.
Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
a.
Bahwa, telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen dimaksud.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
4.
Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi,
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja; 5.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. 17
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019, PERJANIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG.
KESATU
:
Dokumen Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dan Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Agama Tangerang;
KEDUA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: TANGERANG : JANUARI 2016
Ketua,
Dra. Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004 Tembusan : 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.
18
PENGADILAN AGAMA TANGERANG
KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Nomor : W27-A3/ /OT.01.1/I/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019, PERJANJIAN KINERJA 2016,DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG Menimbang
: a.
Bahwa, sehubungan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 17 November 2016 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2016 tentang Penyampaian LkjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
b.
Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Peraturan Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM
PENYUSUN
LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN
RENCANA
KINERJA
TANGERANG TAHUN 2016.
19
TAHUN
2017
PENGADILAN
AGAMA
KESATU
:
Menunjuk Hakim dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015, Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2016;
KEDUA
:
Tugas Tim adalah menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015, Revieu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017;
KETIGA
:
Surat Keputusan ini mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Tangerang : Januari 2016
Ketua,
Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004 Tembusan: 1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung; 2. Yth. Direktur Jenderal Badilag Mahkamah Agung; 3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.
20
Lampiran Nomor Tanggal
: : :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tangerang W27-A3/ /OT.01.1/I/2016 Januari 2016
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2015, REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA, RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA TANGERANG
Pembina
:
Ketu Pengadilan Agama Tangerang
Penanggung Jawab
:
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tangerang
Ketua
:
Drs. Mukhtar, MH.
Sekretaris
:
Arif Rachmanto, ST.,SH.
Anggota
:
H. Karso BC.Kn.S.Ag
:
Mardiati, SH.,MH.
:
H. Fathtullah, SH.,MH.
:
Ahmad Muhtadi, SH.i
:
Hadi Sunarso
:
Hana Nuraeni, S.Sos.
:
Nurwinda Findiani, SE
Ketua,
Dra.Hj. Muhayah, SH.,MH. Nip. 19630705 198903 2 004
21
