KERANGKA ACUAN KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS ) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 A. PENDAHULUAN. Fungsi paling mendasar dibidang kehumasan dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta member-kan informasi kepada publik dengan sebaikbaiknya. Hal ini berkonsekuensi humas pemerintah dalam bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik pemerintahan dapat memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan dan, memberikan pelayanan publik yang terbaik, birokrasi yang tidak berbelit-belit serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sehingga institusi humas pemerintahan memperoleh citra positif dari masyarakat luas atau publik. Sejalan dengan fungsi tersebut, sebagai tindak lanjut dari UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik yang intinya Kementrian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah agar menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian berbagai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang perlu perhatian berbagai pihak termasuk jajaran kehumasan. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedang berusaha meningkatkan pengelolaan informasi melalui tehnologi informasi dan komunikasi (TIK), meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kehumasan, meningkatkan pengelolaan keterbukaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama serta upaya berbagai program kegiatan sinergitas jajajaran Bakohumas se Jawa Tengah. Kecuali itu dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkeinginnan agar jabatan fungsional Pranata Kehumasan yang pada tahun tahun terakhir ini kurang maksimal baik dalam aspek administratif maupun managementnya perlu untuk dibenah atau ditata ulang Berangkat dari hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) guna lebih meningkatkan kinerja jajaran Kehumasan Provinsi, Kabupaten dan Kota. B. DASAR. 1. Program Kerja Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 2. DPA Biro Humas Setda PROVINSI Jawa Tengah Tahun 2016. C. TUJUAN. 1. Meningkatkan Kinerja dan Citra positif Jajajaran Kehumasan (Bakohumas) Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah melalui keterbukaan informasi publik yang sebaik-baiknya. 3. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan jabatan fungsional Pranata Kehumasan D. SASARAN. 1. Terlaksananya Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Tengah tahun 2016.
2. Tersedianya data dan informasi kehumasan dan jabatan fungsional pranata kehumasan guna peningkatan kinerja jajaran Kehumasan (Bakohumas) di Provinsi Jawa Tengah. E. TEMA. KINERJA HUMAS MENINGKAT, BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT F. PELAKSANAAN. Hari, Tanggal : Senin s/d Selasa. Tanggal : 22 s/d 23 Februari 2016. Tempat : Hotel Lor In, Jl. Adi Sucipto, No. 47, Karanganyar,Solo G. PESERTA. Jumlah peserta sebanyak 80 orang, terdiri dari : Kabag Humas Pem Kab/Kota : 35 orang. Sekretaris SKPD Prov Jateng : 40 orang. Pejabat Instansi Vertikal : 5 orang. H. PEMATERI. A. AVIANI MALIK, S.Sos. Jurnalis dan Praktisi Metro TV. Judul Materi : Humas Yang Gaul Bermanfaat Bagi Masyarakat. B. Drs. TULUS SUBARDJONO,MSI. Direktur Komunikasi Publik Kominfo. Judul Materi : Kebijaksanaan dan Pelaksanaan Pranata Humas. C. Yanuar Luqman, S.Sos,MSi. Dosen Komunikasi Undip. Judul Materi : Sertifikasi Pranata Humas. D. Ir. ACHMAD HUSEIN. Bupati Banyumas. Judul Materi : IT dan Humas dalam Mendukung Pembangunan Kab. Banyumas. I. MODERATOR. 1. Kabag Humas Setda Kota Surakarta. 2. Kabag Humas Setda Kab. Sukoharjo. J. JADWAL ACARA Terlampir. K. PENUTUP. Kerangka acuan ini menjadi acuan dalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Kehumasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Semarang, 10 Februari 2016 KEPALA BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. SINOENG N RACHMADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19691231 199402 1 006
KERANGKA ACUAN KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 L. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diikuti dengan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masingmasing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah sedang mempersiapkan Penataan Organisasi Perangkatr Daerah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam konteks ini sering menjadi pertanyaan apakah Biro Humas Setda Perovinsi Jawa Tengah ataupun Bagian Humas di
Kabupaten/Kota akan tetap menjadi Bagian tersendiri ataupun melebur dalam Bagian atau Institusi lainnya dalam struktur organisasi baru.
Berangkat dari hal- hal tersebut diatas maka berkaitan dengan kebijakan, efektifitas dan efisiensi serta prospek dan tantangan kehumasan dalam Pemerintahan diwaktun waktu yang kan dating, dipandang perlu adanya pencerahan dan pemahaman bersama oleh Bakohumas Provinsi Jawa Tengah melalui kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan (Bakohumas) Provinsi Jawa Tengah. M. DASAR. 3. Program Kerja Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 4. DPA Biro Humas SetdaProvinsi Jawa Tengah Tahun 2016. N. TUJUAN. 4. Meningkatkan Kinerja dan Citra positif Jajaran Kehumasan (Bakohumas) Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah 5. Meningkatkan pemahaman tentang keberadaan/eksistensi bidang kehumasan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016. O. SASARAN. 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kehumasan (Bakohumas) tahun 2016. 4. Meningkatnya pemahaman tentang struktur organisasi kehumasan dalam Satuan Organisasi Perangkat Derah (SOPD) di Jawa Tengah. P. TEMA. “EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KEHUMASAN SESUAI DENGAN PP NO. 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH” Q. PELAKSANAAN. Hari, Tanggal Tanggal Tempat
: Selasa s/d Rabu. : 20 s/d 21 September 2016. : Hotel Syariah Solo, Jl. Adi Sucipto No. 47 Sukoharjo
R. PESERTA. Jumlah peserta sebanyak 80 orang, terdiri dari : Kabag Humas Pem Kab/Kota : 35 orang. Sekretaris SKPD Prov Jateng : 38 orang. Pejabat Instansi Vertikal : 7 orang. S. PEMATERI. 1. Drs. Dodi Riyadmadji, MM -Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI Judul Materi : Peran Strategis Bidang Kehumasan Yang Sesuai PP No. 18 Tahun 2016. 2. Ketua Komisi A DPRD Prov. Jateng.
Judul Materi : Efektivitas dan Efisiensi Bidang Kehumasan Menurut PP No. 18 Th. 2016. 3. Drs. Sudaryanto, M.Si - Kepala Biro Orpeg Setda Prov. Jateng. Judul Materi : Efektivitas dan Efisiensi Bidang Kehumasan Menurut PP No. 18 Th. 2016. 4. Drs. Muh. Yulianto, M. Si – Dosen FISIP UNDIP. Judul Materi : Prospek dan Tantangan Kehumasan Yang Akan Datang.
T. MODERATOR. 3. Kabag Humas Setda Kota Surakarta. 4. Kabag Humas Setda Kab. Boyolali. U. METODE 1. Rakor Bakohumas dilaksanakan dengan metode paparan dari Pemateri/Nara Sumber. 2. Tanya jawa/diskusi. V. ANGGARAN/BIAYA Anggaran/biaya pelaksanaan Rakor Bakohumas dibebankan pada APBD Prov. Jawa Tengah Tahun 2016 pada Biro Humas Setda Prov. Jawa Tengah. W. JADWAL ACARA Terlampir. X. PENUTUP. Kerangka acuan ini menjadi pedoman dalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kehumasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Semarang, September 2016 KEPALA BIRO HUMAS SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. SINOENG N RACHMADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19691231 199402 1 006
