BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL 1

A. LATAR BELAKANG Terselenggaranya Good Govermance merupakan prasyarat bagi setiap unsur penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan hal ini, maka diperlukan upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari sinyalemen KKN. Sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi melalui TAP. MPR No:XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, Inpres Nomor 5 Tahun 24 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah serta Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tersebut menyebutkan salah satu azas kepastian hukum azas tertib penyelenggaraan, azas kepentingan umum penyelenggaraan negara yaitu azas akuntabilitas yang merupakan azas yang menentukan

dalam

rangka

mewujudkan

pertanggungjawaban

setiap

program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan penyelenggraan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagai unsur negara kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku. Dengan lahirnya Inpres No 7 Tahun 1999 menghendaki adanya kewajiban setiap unsur penyelenggara pemerintahan mulai dari Pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan segala aktifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

1

perencanaan strategik yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk maksud tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengacu pada rencana kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) Tahun 2015 dan Laporan keterangan Pertanggungjawaban yang berlandaskan pada tugas pokok, Fungsi, Visi, Misi organisasi. Materi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini di dasarkan atas Dokumen Perencanaan sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta keputusan LANNomor239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sementara untuk pengukuran kinerjanya didasarkan atas data-data program/kegiatan selama Tahun Anggaran 2015

B. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan penataan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.

Berdasarkan

pertimbangan

tersebut

diatas,

maka

perlu

membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian pembahasan ini di uraikan Gambaran singkat sesuai Perda Nomor 57 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 Juli 2008, Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal14 Desember 2009 dan Pergub sulsel Nomor 57 Tahun 2012 Tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Gambaran singkat Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian sebagai unsur Staf yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

2

bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, pembinaan staf dan pengaruh kondisi lingkungan strategis eksternal. Struktur organisasi Biro Bina Perekonomian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan skema struktur organisasi berikut ini:

Gambar Struktur Organisasi Biro Bina Perekonomian BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINI SULAWESI SLATAN

BAGIAN TATA USAHA DAN BINA EKONOMI KERAKYATAN

BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN

BAGIAN BINA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMASARAN

BAGIAN BINA KELEMBAGAAN EKONOMI

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIANSARANA PERHUBUNGAN,TELEK OMUNIKASI DAN PARIWISATA

SUB BAGIAN BINA PRODUKSI

SUB BAGIAN BINA KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

SUB BAGIAN SARANA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SUB BAGIAN BINA DISTRIBUSI

SUB BAGIAN BINA KELEMBAGAAN KEUANGAN

SUB BAGIAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN SARANA BUMN DAN BUMD

SUB BAGIAN BINA PEMASARAN

SUB BAGIAN BINA PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan maka kedudukan Biro Bina Perekonomian adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

3

Biro Bina Perekonomian mempunyai tugas pokok adalah menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring serta evaluasi, penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan dibidang ekonomi kerakyatan, sarana perekonomian, produksi, distribusi dan pemasaran serta kelembagaan ekonomi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,Biro Bina Perekonomian mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan di bidang ekonomi kerakyatan serta pelaksanaan penatausahaan Biro Bina Perekonomian. b. Penyelenggaraan Koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi pemantauan, pelaporan dibidang sarana perekonomian. c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi, pemantauan, pelaporan dibidang produksi, distribusi dan pemasaran d. Penyelenggaraan

koordinasi, pembinaan, penyusunan kebijakan, fasilitasi

pemantauan, pelaporan dibidang kelembagaan ekonomi. e. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Sumber Daya Manusia Keberhasilan suatu Organisasi

dalam menjalankan

tugas dan fungsinya

sangat ditentukan oleh adanya sumberdaya manusia yakni sumberdaya aparatur yang berkualitas sebagai penggerak roda organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi. DalamlingkupBiro Bina Perekonomian didukung oleh sumber daya Aparatur (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 45(Empat Puluh Lima] orang yang terdiri dari Lakilaki 19 (Sembilan Belas) orang dan Perempuan 26 (Dua Puluh Enam) Orang. Dari 45 (Empat Puluh Lima) Orang Pegawai tersebut 17(Tujuh Belas) orang adalah pejabat struktural, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Biro (eselon II), dan 4 (Empat) orang Kepala Bagian (eselon III) dan 12 (Dua belas) Orang

Kepala Sub Bagian (eselon

IV), dan sisanya 29 orang adalah staf yang tersebar pada bagian dan sub bagian, adapun kualifikasi umur adalah sebagai berikut:

BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

4

 PNS yang berdasarkan pangkat/golongan -

Golongan IV sebanyak 7 orang

-

Golongan III sebanyak 24 orang

-

Golongan II

sebanyak 14 orang Tabel I.1

Pegawai Menurut Golongan (keadaan Desember 2015) Jumlah PNS

No.

BAGIAN

1

Bagian Tata Usaha dan Ekonomi Kerakyatan

1

2

Bagian Bina Sarana Perekonomian

3 4

Gol.IV Gol.III

Jumlah

Gol.II

Gol. I

9

4

-

14

2

7

2

-

11

Bagian Bina Produksi, Distribusi dan Pemasaran.

2

5

3

-

10

Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi

2

3

5

-

10

7

24

14

0

45

Jumlah

 Berdasarkan Pendidikan -

SMU / SLTA sebanyak 12 orang

-

Sarjana Muda / D-3 sebanyak 2 orang

-

Sarjana (S1) sebanyak 19 orang

-

Magister (S2 ] sebanyak 12 orang Tabel I.2 Pegawai Menurut Pendidikan (keadaan Desember 2015)

No

Kualifikasi Pendidikan

Biro SD

1 2 3 4

SLTP SLTA DIPL

Jumlah

S1

S2

S3

Bagian Tata Usaha dan Ekonomi Kerakyatan Bagian Bina Sarana Perekonomian

-

-

4

1

8

1

-

14

-

-

-

1

4

6

-

11

Bagian Bina Produksi, Distribusi dan Pemasaran Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi

-

-

2

-

5

3

-

10

-

-

6

-

2

2

-

10

Jumlah

-

-

12

2

19

12


45

5

 Berdasarkan Usia -

Usia 50 tahun - 60 tahun berjumlah 14 orang

-


-


-


Tabel I.3 Pegawai Menurut Usia(keadaan Desember 2015) N o 1 2 3 4

USIA (TAHUN)

BAGIAN

Jumlah

50-60

40-49

30-39

20-29

Bagian Tata Usaha dan Ekonomi Kerakyatan Bagian Bina Sarana Perekonomian

4

2

8

-

14

2

7

2

-

11

Bagian Bina Produksi, Distribusi Pemasaran. Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi

3

5

2

-

10

4

2

4

-

10

13

16

16

-

45

dan

Jumlah

3. Sumber Daya keuangan. Untuk menunjang optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersedian anggaran, untuk

itu

tersediadana

Pada

Belanja

Langsung,

dianggarkan

sebesar

Rp.5.847.626.608,-dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.660.266.362,- atau 96,80% terdapat sisa anggaran sebesarRp.187.360.246,-.

4. Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana yang

tersedia untuk mendukung operasional

pelaksanaan tugas – tugas Biro Bina Perekonomian dalam lingkup Sekretariat Daerah selama tahun 2015 tercatat sebagai berikut : 1.

Kendaraan dinas sebanyak 12 buah, yang terdiri dari kendaraan roda Empat sebanyak 6 unit, dan kendaraan roda Dua sebanyak 9 unit yaitu dalam keadaan baik 6 unit, dan rusak berat 3 unit.


6

2.

Gedung kantor yang cukup representatif, dimana seluruh ruangan telah dilengkapi dengan air conditioner yang berjumlah16 unit (AC) 4 unit diantaranya rusak, dan Alat studio [kamera] 4 buah 3 diantaranya rusak.

3.

Peralatan komputer sebanyak 19 unit, notebook 10 Unit 2 diantaranya rusak berat, LCD 2 Unit dalam kondisi baik dan2 buah mesin ketik 1 buah dalam kondisi baik dan 1 buah dalam kondisi rusak, serta meja dan kursi untuk mendukung kelancaran tugas.

4.

Sarana komunikasi kantor terdapat 2 (dua) buah Telepon dan disetiap ruangan dilengkapi PABX dan Jaringan Internet.

C. ISU-ISU STRATEGIS Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian sebagai fasiltator, koordinator dan katalisator pelaksanaan program pembangunan di bidang ekonomi akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dari lingkungan strategis, lingkungan internal maupun eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: Bagian Tata Usaha dan Bina Ekonomi Kerakyatan a. Sarana

dan

prasarana

dalam

menunjang

peningkatan

kinerja

Biro

Bina

Perekonomian masih terbatas; b. Pengembangan ekonomi kerakyatan di Provinsi Sulawesi Selatan memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk menciptakan model yang tepat guna dan tepat sasaran; c. Penyusunan laporan pencapaian target ekonomi memerlukan koordinasi dengan stakeholders terkait; d. Masih lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam penyediaan data indikator ekonomi makro yang lebih intensif dalam rangka memetakan potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang berbasis Kabupaten dan Kota; e. Koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal, sehingga tingkat inflasi yang dipicu oleh bahan makanan masih rentan terjadi; BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

7

f. Koordinasi dengan stakeholders terkait dalam pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan; Bagian Bina Sarana Perekenomian a. Peran serta BUMN dan BUMD dalam pembangunan daerah melalui program CSR dan PKBL belum optimal; b. Belum optimalnya peran Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) dalam pengembangan perekonomian daerah; c. Kontribusi sektor industri dan pengolahan utamanya yang berbasis pertanian belum optimal; d. Optimalisasi pengembangan Industri strategis dalam bentuk kerja sama antara Provinsi dan Kabupaten masih memerlukan sosialisi, fasilitasi dan koordinasi ; e. Optimalisasi Perusda Sulsel dalam peningkatan PAD Sulsel; Bagian Produksi Distribusi dan Pemasaran a. Belum intensifnya koordinasi dan fasilitasi dalam upaya peningkatan produski sektor pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Selatan; b. Belum adanya informasi yang dapat diakses masyarakat tentang ketersediaan stok bahan pangan; c. Informasi harga pangan strategis masih memerlukan sosialisasi dan pengembangan lebih lanjut; d. Informasi dan ketersediaan data mengenai mata rantai jalur distribusi komoditi pertanian masih terbatas; e. Penyaluran kredit untuk sektor pertanian perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan produktifitas. Bagian Kelembagaan Keuangan a. Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan secara umum masih rendah khususnya yang terkait dengan peningkatan produksi pertanian;


8

b. Kontribusi Sistem perekonomian syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan aktivitas ekonomi masyarakat masih rendah sehingga belum berdampak terhadap peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan ; c. Peran lembaga keuangan lainnya dalam hal pembiayaan aktivitas perekonomian masyarakat masih memerlukan sosialisasi dan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga yang terkait utamanya di tingkat Kabupaten dan Kota;


9

A.

Visi Visi Biro Bina Perekonomian dirumuskan berdasarkan fungsi dan tugas pokok Biro Bina Perekonomian dalam rangka mencapai visi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh terbaik dalam Pemenuhan Hak Dasar, berdasarkan visi tersebut maka

visi

Biro

Bina

Perekonomian

adalah

“Akselerator

Pembangunan

Perekonomian Daerah yang Berkualitas” visi ini merupakan inspirasi bagi Biro Bina Perekonomian dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi guna menciptakan kebijakan yang proporsional, berimbang dan terpadu dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam bingkai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kapabilitas perekonomian daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.

B. Misi Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Biro Bina Perekonomian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah : 1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi yang akuntabel dan mendorong Ekonomi kerakyatan serta meningkatkan fungsi monitoring , evaluasi, dan pelaporan ; 2. Mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan produksi, distribusi, dan pemasaran komoditi; 3. Mendorong

pelaksanaan

kebijakan

pengembangan

sarana

perekonomian

daerahingkatkan; 4. Mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi;

C. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi , maka selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran, adalah sebagai berikut:


10

1. Tujuan Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka untuk keberhasilan pencapaiannya perlu ditetapkan Tujuan Biro Bina Perekonomian yang dijabarkan sebagai berikut : 1) Meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel dan mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan kesetaraan gender; 2) Menekan Laju Inflasi; 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan; 4) Meningkatkan kinerja BUMD dan UMKM dan Koperasi;

2. Sasaran Adapun sasaran yang

ingin dicapai

dalam

Renstra

Biro Bina

Perekonomian pada priode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut ; 1.

Administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik;

2.

Mengendalikan tingkat inflasi daerah;

3.

Meningkatkan Akses informasi harga pangan strategis;

4.

Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah;

5.

Terciptanya distribusi yang merata di tingka masyarakat;

6.

Meningkatnya pemasaran hasil produk daerah;

7.

Penyaluran RASKIN dengan tepat waktu dan tepat sasaran;

8.

Meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

daerah

sesuai

target

Rencana

pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) 9.

Terlaksananya dan Terkoordinasi Kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota, Terevaluasinya Pemanfaatan DBH-CHT;

10. Adanya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi 11. Terlaksananya sinergitas program dalam pengembangan sarana ekonomi; 12. Meningkatnya pelayanan fasilitas sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata; 13. Terlaksananya

sinergitas

program

dalam


pengembangan

industri

dan

11

perdagangan; 14. Berkembangnya Perbankan Syariah; 15. Iklim yang sehat untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan; 16. Meningkatnya kinerja BUMD; 17. Terlaksananya

pemantauan

lembaga-lembaga

keuangan

mikro

sertaTersusunnya data-data lembaga yg ada di kab/kota. 18. Meningkatnya kinerja UMKM & Koperasi;

D. PENETAPAN INDIKATOR TAHUN 2015

No 1

Sasaran Administrasi Perkantoran Terlaksana baik

Indikator Kinerja 1 Laporan Keuangan disampaikan tepat waktu

Target 1 Laporan

dengan 2 Dokumen Administrasi Perkantoran pada Biro Bina Perekonomian dapat tersusun

1 Dokumen

dengan baik 2 Dokumen Administrasi Perkantoran pada Biro Bina Perekonomian dapat tersusun

1 Dokumen

dengan baik 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin

2 AC, 4 Komputer PC, 2 Lemari,1 Handy Talki, 1 Mobil, 2 Motor, Pebaikan Ruangan

4 Laporan Keuangan disampaikan tepat waktu


1 Laporan

12

5 Tersusunnya RKA/DPA/RENJA/PK/RKAP/DPPA tepat waktu

6 Dokumen

6 Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin 7 Perolehan Hasil Evaluasi SAKIP

2

1 Laporan

Mengendalikan

1 Angka Inflasi daerah Prov Sulsel

4,5 % ± 1

tingkat inflasi daerah

2 Jumlah kab/kota dengan inflasi

Meningkatkan

Akses 1 Jumlah komoditi

informasi

harga

pangan strategis 4

B

8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian

dibawah rata2 provinsi 3

1 Dokumen

pangan yang

diupdate harganya setiap bulan

5 dokumen

1 Nilai produksi komoditas unggulan

produksi

dan

produktivitas komoditas

Kab/Kota

melalui website

Meningkatnya

24

daerah

(Beras,

Jagung,

Sapi,

Rumput Laut, Kakao, Bandeng)

4 Laporan (PerTriwulan)

unggulan

daerah 5

6

Terciptanya distribusi 1 Data

Pangan

anatar

yang merata di tingkat

Wilayah dalam Prov. Sulsel (Jenis

masyarakat

Komoditi dari dan ke Tujuan.

Meningkatnya hasil

produk daerah

Penyaluran


1 Volume produksi produk daerah

pemasaran

7

Distribusi

(Beras;

jagung,

Sapi,

Rumput

Laut, Kakao, Bandeng)

RASKIN 1 Kab/kota

yang

menyalurkan

dengan tepat waktu

Raskin dengan tepat waktu dan

dan tepat sasaran

tepat sasaran.



24 Kab/Kota

13

8

Meningkatkan

1 Angka

pertumbuhan

pertumbuhan

ekonomi >8%

Prov. Sulsel

ekonomi

daerah

sesuai

target

pembangunan jangka menengah

Daerah

(RPJMD) 9

Terlaksananya

dan 1 Realisasi Penggunaan Anggaran

Terkoordinasi

DBH-CHT

Kegiatan

di

Provinsi

dan

4 Laporan

Tingkat

(Per Triwulan)

Kab/

Kota, Terevaluasinya Pemanfaatan

DBH-

CHT 10

Adanya

sinergitas 1 % cakupan Jumlah BUMN dalam

program

11

BUMN

peningkatan peran BUMN di prov.

dengan program kerja

Sulsel

pemerintah provinsi

koordinasi

Terlaksananya sinergitas

program

melalui

fasilitasi

100%

serta

1 Persentase

Jumlah

Sarana

Ekonomi

daerah

yang

dalam pengembangan

kembangkan/

dibangun/

sarana ekonomi

diselesaikan status aset melalui

40%

Koordinasi dan Fasilitasi (COI, Grand Hotel Rindra, 12

Meningkatnya pelayanan

1 Jumlah Kab/kota yang dipantau fasilitas

pengembangan

sarana

yang

sarana perhubungan,

bergerak dibidang Perhubungan,

telekomunikasi

Telekomonikasi

pariwisata

dan

dan

24 Kab/Kota

Pariwisata

Prov. Sulsel.


14

13

Terlaksananya sinergitas

1 Jumlah

program

kab/kota

pantauuntuk

yang

di

pengembangan

dalam pengembangan

Industri dan perdagangan di Prov.

industri

Sulsel.

dan

24 Kab/Kota

perdagangan 14

Berkembangnya

1 Jumlah lembaga perbankan

Perbankan Syariah

16 Lembaga

syariah 2 Jumlah nasabah perbankan

3,85 Trilliun

syariah 3 Jumlah aset perbankan syariah

6,90 Trilliun

4 Jumlah uang pembiayaan dari lembaga perbankan syariah 15

16

Iklim

yang

untuk

tumbuh

sehat 1 Jumlah Kab/Kota yang dipantau dan

dalam

mewujudkan

berkembangnya

pengembangan

ekonomi kerakyatan

kerakyatan di Sulawesi Selatan

Meningkatnya kinerja BUMD

17

5,60 Trilliun

ekonomi

(Bank) Penyalur Kredit Usaha

lembaga

rakyat (KUR) (secara Nasional = 7

mikro

4 BUMD

1 Jumlah Lembaga Keuangan

pemantauan lembagakeuangan

Kab/Kota

1 Jumlah BUMD yg berkinerja baik (menghasilkan laba) dari 4 BUMD

Terlaksananya

24

3 Lembaga

Lembaga Penyalur KUR)

sertaTersusunnya data-data lembaga yg ada di kab/kota 18

Meningkatnya kinerja 1 % cakupan koperasi aktif di prov UMKM & Koperasi

sulsel

75%

2 % Jumlah UMKM yang di fasilitasi dengan lembaga perbankan (Jumlah UMKM prov Sulsel =

40%

751.631 unit tahun 2014)


15

3 % Jumlah Koperasi yang di fasilitasi dengan lembaga perbankan (Jumlah Koperasi =

40%

7.010 unit tahun 2014)


16

A. CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misiBiro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, dan indikator keluaran. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran.

Adapun uraian Kinerja menurut sasaran 1 sebagai berikut

SASARAN 1 Administrasi Perkantoran Terlaksana dengan baik No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1.

Laporan Keuangan disampaikan tepat waktu

1 Laporan

1 Laporan

100%

2

Dokumen Administrasi Perkantoran pada 1 Dokumen

1 Dokumen

100%



100%

Biro Bina Perekonomian dapat tersusun dengan baik 3

Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin


17

4


5

Dokumen Administrasi Perkantoran pada

dengan baik Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin 7

Perolehan Hasil Evaluasi SAKIP

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina

1 Laporan

100% 100%

Biro Bina Perekonomian dapat tersusun

6

1 Laporan 6 Dokumen

6 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

B

B

1 Laporan

1 Laporan

100%

100% 100%

Perekonomian

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 1 dapat di gambarkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Barang Inventaris pada Biro Bina Perekonomian menghasilkan 1 Dokumen Laporan yaitu : Laporan administrasi keuangan, barang inventaris Biro Bina Perekonomian 2. Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan Biro dan Pengolahan data Kepegawaian Biro yakni 1) Terlaksananya pelayanan penatausahaan perkantoran 2) Tersedianya 1 dokumen data kepegawaian 3. Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin Biro Bina Perekonomian tahun 2015 1) Terlaksananya pemeliharaan 4 unit kendaraan roda empat, 8 unit kendaraan roda dua, 2) Terealisasinya

pemeliharaan

ruang

kerja

Biro

Bina

Perekonomian,

Tersedianya 4 buah Notebook (2 merk Acer Aspire dan 1 merk Asus, 1 merk Lenovo), Tersedianya 9 unit Printer (8 merk Epson, 1 merk Canon), Tersedianya 4 unit Telivisi LED 32 inchi (merk Samsung), 2 Proyektor (merk Epson), 1 unit kamerasony cyber-shoot DSD WX300, 8 Komputer PC (merk Lenovo), 2 unit mesinFaximile (merk Panasonic), 2 unit Motor (merk Yamaha) dan 2 unit mobil (fortune dan innova)


18

4. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP Biro Bina Perekonomian Tersedianya 1 Dokumen

Laporan

Tindak Lanjut

laporan

hasil pemeriksaan

Biro

Bina

Perekonomian. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 1 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pelayanan Administrasi terdiri dari 4 (empat) kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan Administrasi Pengelola Keuangan, Administrasi Barang Inventaris 2. Penatausahaan Biro Bina Perekonomian 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. 4. Tim tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Biro Bina Perekonomian

SASARAN 2 Mengendalikan tingkat inflasi daerah No

Indikator Kinerja

1.

Angka Inflasi daerah Prov Sulsel

2.

Jumlah kab/kota dengan inflasi dibawah rata2 provinsi

Target

Realisasi

Capaian

4,5 % ± 1

4,48

100%

24

24

Kab/Kota

Kab/Kota

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 2 dapat di gambarkan sebagai berikut : Laju inflasi Sulsel pada 2015 tercatat 4,48% (yoy), dalam rentang sasaran inflasi nasional 4±1%. Penurunan inflasi terjadi akibat terkendalinya harga semua kelompok komoditas, meskipun tekanan terhadap harga kelompok bahan makanan cukup tinggi. Kondisi tersebut juga diiringi dengan berlalunya base effect kenaikan harga BBM di akhir 2014 yang lalu. Namun demikian, inflasi Sulsel tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat 3,35% (yoy), yang antara lain dikarenakan harga sejumlah komoditas bahan pangan ikut terdorong naik, akibat dari tingginya permintaan pedagang dari wilayah di luar Sulsel. Peran serta, komunikasi, dan BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

19

koordinasi yang berjalan baik diantara anggota TPID, menjadi kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel dan sekitarnya.Tersedianya data dan Informasi Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. T a BULAN bJanuari Februari eMaret l April Mei ; Juni Juli Agustus I September nOktober November f Desember l

mtm -0,17 -0,27 0,50 0,33 0,31 0,73 1,91 0,37 0,54 -0,08 0,26 0,70

SULSEL ctc -0,17 -0,44 0,05 0,38 0,69 1,43 2,64 3,02 3,57 3,49 3,76 4,46

yoy 7,23 6,63 7,13 7,10 7,60 8,06 8,08 8,05 8,36 7,84 6,62 4,48

mtm -0,24 -0,36 0,17 0,36 0,50 0,54 0,93 0,39 -0,05 -0,08 0,21 0,96

NASIONAL ctc -0,24 -0,61 -0,44 -0,08 0,42 0,96 1,90 2,29 2,24 2,16 2,37 3,33

yoy 6,90 6,29 6,38 6,79 7,15 7,88 7,26 7,18 6,83 6,25 4,89 3,35

Tabel; Inflasi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 2 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah

SASARAN 3 Meningkatkan Akses informasi harga pangan strategis No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

20 Komoditi

20 Komoditi

100%

Jumlah komoditi pangan yang diupdate harganya setiap bulan melalui website


20

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 3 dapat digambarkan sebagai berikut : Sistem Informasi Harga Pangan merupakan system penyediaan harga pangan yang bisa diakses yang menyediakan 10 Komoditas pada 2 kabupaten/ kota. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 3 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

SASARAN 4 Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

4 Laporan (Per Triwulan)


100%

Nilai produksi komoditas unggulan daerah (Beras, Jagung, Sapi, Rumput Laut, Kakao, Bandeng)

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Tersusunnya Laporan Hasil Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan daerah 2. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan produksi komoditas unggulan daerah (Beras, Jagung, Sapi, Rumput Laut, Kakao, Bandeng) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 4 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian

Daerah

pada

Kegiatan

Fasilitasi

Peningkatan

Produksi

Komoditas Unggulan.


21

SASARAN 5 Terciptanya distribusi yang merata di tingkat masyarakat No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.

Data Distribusi Pangan antar Wilayah dalam

4 Laporan

4 Laporan

(Per

(Per

Triwulan)

Triwulan)

Prov. Sulsel (Jenis Komoditi, dari dan ke Tujuan)

Capaian

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 5 dapat digambarkan sebagai berikut : Pengembangan Pola Distribusi dan Evaluasi Pola Distribusi 1) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat dengan pola distribusi antar daerah. 2) Laporan Data Informasi distribusi pangan antar daerah dan wilayah dilhat dari Jenis Komoditi dari asal komoditi ke tempat tujuan komoditi Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 5 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pemantapan Pola Distribusi.

SASARAN 6 Meningkatnya pemasaran hasil produk daerah No 1.

Indikator Kinerja Volume produksi produk daerah (Beras;

Target

Realisasi

4 Laporan

4 Laporan

(Per

(Per

Triwulan)

Triwulan)

jagung, Sapi, Rumput Laut, Kakao, Bandeng)

Capaian

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 6 dapat digambarkan

sebagai berikut

:

Pengembangan


pemasaran produk daerah,

22

data/Informasi Pasar produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Energi 1)

Data/informasi dan potensi pasar produk daerah khususnya komoditi unggulan Sulawesi Selatan.

2)

Telah melaksanakan Koordinasi dan konsultasi Pemasaran dengan SKPD dan stakeholders terkait.

3)

TelahTersedia informasi kegiatan pameran/promosi di dalam negeri.

4)

Telah Melakukan Koordinasi tentang pemasaran komoditas/produk daerah kekementerian perdagangan RI di Jakarta.

5)

Melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI untuk membahas kerjasama perdagangan untuk penyediaan kebutuhan pangan di Jakarta.

6)

Melakukan koordinasi pencanangan gerakan peningkatan ekspor 3 kali lipat di Jakarta.

7)

Mengikuti studi komparatif dan koordinasi pengembangan industry dan perdagangan di Provinsi Jawa Barat.

8)

Melakukan

koordinasi

dengan

kabupaten/kota

terkait

pemasaran

komoditas/produk daerah di Kabupaten Enrekang, Bantaeng, Luwu Utara, Soppeng, Sinjai, danTakalar serta Kota Parepare. 9)

Menghadiri Pembukaan Pekan Raya Palopo di Kota Palopo.

10) Memfasilitasi/melaksanakan pertemuan dalam rangka audience dengan Bapak Asisten Ekonomidan Pembangunan Setda Prov. Sulsel. 11) Ikut memfasilitasi terselenggaranya pasar murah/operasi pasar pada saat bulan Ramadhan/menjelang IdulFitri 1436 H dan pasar murah dalam rangka May Day. 12) Memfasilitasi

rapat

persiapan

pelaksanaan

High

Level

Meeting

Tim

Pengendalian Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan rapat tindak lanjut pengambilan langkah-langkah pengendalian inflasi. 13) Memfasilitasi rapat tentang penjabaran program nasional “Ekspor Non Migas 3 x Lipat” di Sulawesi Selatan.


23

14) Memfasilitasi persiapan Rapat Gebyar Perizinan Massal Gratis yang dilaksanakan secara serentak di 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 15) Memfasilitasi pelaksanaan MOU antara Pemprov, Perbankan, UMKM dan Ritel Modern tentang pengembangan UKM di Sulsel. 16) Melaksanakan

pertemuan

pembahasan

pelaporan

gerakan

nasional

penyelamatan sumber daya alam. 17) Menyebarkan informasi kepada SKPD/instansi terkait perihal kegiatan pameran yang dilaksanakan di dalam dan di luar negeri.

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 6 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pemasaran Produk Daerah.

SASARAN 7 Penyaluran RASKIN dengan tepat waktu dan tepat sasaran No

Indikator Kinerja

1.

Kab/kota yang menyalurkan Raskin dengan tepat waktu dan tepat sasaran

Target

Realisasi

Capaian

24 Kab/Kota

24 Kab/Kota

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 7 dapat digambarkan sebagai berikut : Validasi data RTS-PM, Pengumpulan data raskin 1) Tersedianya kebutuhan beras raskin untuk rumah tangga miskin sebanyak 484.617 rumah tangga miskin. 2) Tersalurnya beras raskin kepada penerima sasaran rumah tangga miskin. 3) Laporan data penyaluran Raskin per setiap bulan selama satu tahun

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 7 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan


24

diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi dan Validasi data raskin.

SASARAN 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai target pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) No

1.

Indikator Kinerja

Angka pertumbuhan ekonomi Prov. Sulsel

Target

Realisasi

Capaian

>8 %

7,15%

91%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 8 dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan tahun 2015 atas dasar harga berlaku (ADHB) saat ini mencapai Rp.341,74 Triliun, dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp.250,72 Triliun. Bila dibandingkan tahun 2014 harga berlaku Rp.300,12 Triliun dan harga konstan Rp. 234,8 Triliun. 2. PDRB perkapita Sulawesi Selatan tahun 2015 sebesar Rp.39,90 Juta meningkat sebesar 11,43% dibanding tahun 2014, telah melampaui target RPJMD Sulawesi Selatan pada akhir 2018 sebesar Rp. 30 Juta. 3. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2015 sebesar 7,15%, diatas nasional 4,79%, tertinggi kelima nasional setelah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Sulawesi Barat. Adapun kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Sul-Sel menurut sektor : a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 22,9 % b. Industri Pengolahan sebesar 13,8 % c. Perdagangan Besar & Eceran sebesar 12,8 % d. Konstruksi sebesar 12,3 %


25

TRIWULAN

SULSEL (%)

NASIONAL (%)

I

5,23

4,71

II

7,62

4,67

III

7,34

4,73

IV

7,15

4,79

Tabel; Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 6 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah, kegiatan; 1. Fasilitasi Peningkatan Produksi Daerah 2. Sosialisasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 3. Koordinasi peningkatan peran BUMN 4. Koordinasi Pemantapan Pola Distribusi 5. Koordinasi Pemasaran Produk Daerah 6. Koordinasi pengendalian tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan; 7. Koordinasi pengembangan sarana ekonomi; 8. Koordinasi pembinaan BUMD Provinsi Sulawesi Selatan; 9. Koordinasi pengembangan sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata; 10. Koordinasi Pengembangan industri dan perdagangan; 11. Fasilitasi Program Raskin.


26

SASARAN 9 Terlaksananya dan Terkoordinasi Kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kab/ Kota, Terevaluasinya Pemanfaatan DBH-CHT

No

Indikator Kinerja

1.


Target

Realisasi

Capaian

24 Kab/Kota

24 Kab/Kota

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 9 dapat digambarkan sebagai berikut; Fasilitasi dan Koordinasi pemanfaatan penggunaan DBH-CHT serta Evaluasi Penggunaan DBH-CHT di provinsi Sulawesi Selatan. 1) Tersosialisasinya Peraturan Penggunaan DBH-CHT pada SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota pengguna DBH-CHT 2) Laporan Dokumen RKA DBH-CHT Provinsi dan Kabupaten/kota ke Kementerian Keuangan RI 3) Laporan Dokumen Realisasi DBH-CHT Provinsi dan kabupaten/kota semester 1 ke Kementerian Keuangan RI 4) Laporan Dokumenrealisasi DBH-CHT Provinsi dan kabupaten/kota semester 2 ke Kementrian Keuangan RI 5) Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil tembakau Provinsi dan Kabupaten/kota

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 9 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.


27

SASARAN 10 Adanya sinergitas program BUMN dengan program kerja pemerintah provinsi No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

100%

100%

100%

% cakupan Jumlah BUMN dalam peningkatan peran BUMN di prov. Sulsel melalui fasilitasi serta koordinasi

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 10 dapat digambarkan sebagai berikut; Koordinasi dan Fasilitasi serta Dokumen PKBL BUMN di Sulsel dan Instansi terkait 1) Terkoordinasi dan terfasiltasinya PKBL BUMN Sulawesi Selatan 2) Terwujudnya sinergitas program BUMN dengan program Kerja Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 10 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Peningkatan Peran BUMN.

SASARAN 11 Terlaksananya sinergitas program dalam pengembangan sarana ekonomi No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Jumlah Sarana Ekonomi daerah yang kembangkan/ dibangun/ diselesaikan status aset melalui Koordinasi dan Fasilitasi

Target

Realisasi

Capaian

40%

40%

100%

(COI, Grand Hotel Rindra,

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 11 dapat digambarkan sebagai berikut; Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan dan Pemanfaatan sarana ekonomi


28

1) Terlaksananya

Rapat

Koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

upaya

pengembangan sarana ekonomi 2) Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan evaluasi kegaiatan pengembangan sarana ekonomi. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 11 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sarana Ekonomi

SASARAN 12 Meningkatnya pelayanan fasilitas sarana perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

24

24

Kab/Kota

Kab/Kota

Capaian

Jumlah Kab/kota yang dipantau pengembangan sarana yang bergerak dibidang Perhubungan, Telekomonikasi dan

100%

Pariwisata Prov. Sulsel.

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 12 dapat digambarkan sebagai berikut; Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan Sarana Perhubungan dan Telekomonikasi yaitu; Pembangunan jalur rel kereta api Makassar-Parepare, pembangunan Makassar New Port, pengembangan dan infrastruktur Bypass Jalan Bandara Sultan Hasanuddin Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 12 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sarana Ekonomi.


29

SASARAN 13 Terlaksananya

sinergitas

program

dalam

pengembangan

industri

dan

perdagangan No 1.

Indikator Kinerja Jumlah kab/kota yang di pantau untuk pengembangan Industri dan perdagangan di Prov. Sulsel.

Target

Realisasi

24

24

Kab/Kota

Kab/Kota

Capaian

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 13 dapat digambarkan sebagai berikut; Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan industri dan perdagangan dengan instansi terkait. 1) Terlaksananya

Rapat

Koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

upaya

pengembangan industry dan perdagangan 2) Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengembangan industry dan perdagangan

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 13 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pengembangan Perekonomian Daerah pada Kegiatan Koordinasi Pengembangan Industri dan Perdagangan.

SASARAN 14 Berkembangnya Perbankan Syariah No 1.

2.

3.

Indikator Kinerja Jumlah lembaga perbankan syariah

Jumlah nasabah perbankan syariah

Jumlah aset perbankan syariah


Target

Realisasi

16

16

Lembaga

Lembaga

3,85

3,85

Trilliun

Trilliun

6,90

6,90

Trilliun

Trilliun

Capaian 100%

100%

100%

30

4.

Jumlah uang pembiayaan dari lembaga perbankan syariah

5,60

5,60

Trilliun

Trilliun

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 14 dapat digambarkan sebagai berikut; Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi syariah dengan sasaran meningkatnya kontribusi lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro kecil yang diukur dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang mengalami akselerasi 18,55% (yoy) padatriwulan III2015, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2014 yang hanya tumbuh 3,70% (yoy) dan disisi lain pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar 16,73% (yoy) pada triwulan III-2015 meskipun lebih rendah dibanding pertumbuhan pembiayaan pada 2014 sebesar 17,55%. Dengan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dari pembiayaan, mengakibatkan Finance to Deposit Ratio (FDR) menjadi lebih baik dengan mengalami penurunan dari 171,91% pada 2014 menjadi 168,54% pada triwulan III-2015. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 13 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Syariah.

SASARAN 15 Iklim yang sehat untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan

No 1.

Indikator Kinerja Jumlah Kab/Kota yang dipantau dalam mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Selatan

Target

Realisasi

24

24

Kab/Kota

Kab/Kota

Capaian

100%

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 15 dapat digambarkan sebagai berikut; Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan


31

1) Terkoordinasinya pengembangan ekonomi kerakyatan di 10 kab/kota se Sulawesi selatan. 2) Telah melaksanakan konsultasi dan menghadiri rapat di 3 kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3) Melaksanakan fasilitasi dengan panitia Musda Ikatan Arsitek Lanscap Indonesia (IALI). 4) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi tentang peningkatan kesejahteraan pegawai dengan PT. Pegadaian 5) Melaksanakan fasiliatasi musyawarah daerah Bhakti Bahari tentang Penanaman 1500 pohon mangrove di kab. Bone. 6) Koordinasi dan pengumpulan data ke SKPD terkait tentang pengembangan Koperasi dan UMKM serta penyaluran dan bergulir yang diperuntukkan untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 15 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.

SASARAN 16 Meningkatnya kinerja BUMD No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

4 BUMD

4 BUMD

100%

Dokumen Perencanaan Biro Bina 1.

Perekonomian Jumlah BUMD yg berkinerja baik (menghasilkan laba) dari 4 BUMD

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 16 dapat digambarkan sebagai berikut : Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan BUMD 1) Terwujudnya pembinaan BUMD di sarana Perekonomian


32

2) Terfasiltasinya pelaksanaan administrasi RUPS PT. Bank Sulselbar dan PT PT. PPKD. 3) Terlaksananya koordinasi/pemantauan BUMD didaerah dan pusat Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 16 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui

program/kegiatan

Perekonomian Daerah

sebagai

berikut;

Program

Pengembangan

pada Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Prov.

Sulsel

SASARAN 17 Terlaksananya

pemantauan

lembaga-lembaga

keuangan

mikro

sertaTersusunnya data-data lembaga yg ada di kab/kota No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

3 Lembaga

3 Lembaga

60%

60%

Capaian

Jumlah Lembaga Keuangan (Bank) 1.

Penyalur Kredit Usaha rakyat (KUR) (secara Nasional = 7 Lembaga

100%

Penyalur KUR) % Jumlah Lembaga Keuangan Mikro 2.

dari belum berbadan Hukum ke berbadan Hukum (Jumlah LKM

100%

keseluruhan 10.958 tahun 2014)

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 17 dapat digambarkan sebagai berikut : Terlaksananya dan tersusunnya Pemantauan Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro kab/kota 1) Terpantaunya pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan LKM sesuai dengan UU Nomor I tahun 2013 tentang LKM 2) Terfasilitasinya OJK dalam pelaksanaan sosialisasi tentang Implementasi UU Nomor I tahun 2013 di Kabupaten Bone 3) Terhimpunnya data-data LKM yang belumberbadan hukum dan yang berbadan hokum dari SKPD teknis Kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

33

Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 17 adalah sebesar 100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi

pada

Kegiatan

Fasilitasi

Pemberdayaan

Lembaga

Ekonomi

Keuangan Mikro.

SASARAN 18 Meningkatnya kinerja UMKM & Koperasi No 1.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

75%

75%

40%

40%

40%

40%

Capaian

% cakupan koperasi aktif di prov sulsel 100%

% Jumlah UMKM yang di fasilitasi 2.

dengan lembaga perbankan (Jumlah UMKM prov Sulsel = 751.631 unit

100%

tahun 2014) % Jumlah Koperasi yang di fasilitasi 3

dengan lembaga perbankan (Jumlah

100%

Koperasi = 7.010 unit tahun 2014)

Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran 18 dapat digambarkan sebagai berikut: Pembinaan Koperasi dan UMKM serta Tersedianya Data Jumlah Koperasi dan UMKM 1)

Telah melakukan koodinasi kekabupaten/kota dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM sebanyak 10 kabupaten/kota

2)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait/SKPD Prov. Sulsel dengan instansi yang ada di kabupaten/kota dan koordinasi ke provinsi JawaTimur, Yogyakarta, Jakarta dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM

3)

Telah melakukan rapat sebanyak 2 kali sehubungan dengan pembinaan koperasidan UMKM. Dari uraian di atas rata-rata capaian indikator untuk sasaran 5 adalah sebesar

100% Pencapaian sasaran dari indikator-indikator yang telah ditetapkan diwujudkan BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

34

melalui program/kegiatan sebagai berikut; Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi pada Kegiatan Pembinaan Koperasi dan UMKM Adapun kendala/hambatan dalam mewujudkan sasaran 18 antara lain; 1) Perusahaan daerah, yaitu PT Perusahaan penjaminan kredit daerah yang diharapkan menjadi penopang/penjamin bagi usaha kecil mikro dan petani yang tidak mempunyai jaminan/agunan sebagai persyaratan untuk memperoleh kredit perbankan hingga saat ini belum beroperasi; 2) Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat membantu petani namun sebagian

besar belum Berbadan Hukum. Solusi pemecahan masalah yang dilakukan antara lain; 1) Sebagai Perusahaan BUMD, maka Pemerintah Provinsi membantu/mendorong dan memfasilitasi PT. Penjamin kredit daerah agar dapat operasional melalui berupa Studi banding dengan PT. Jamkrida Jatim dan Bali dan menfasilitasi dengan PT bank Sulselbar, dan membuat payung hukum bagi penyertaan setoran modal, yaitu berupa Perda penyertaan modal serta pertemuan-pertemuan dengan stakeholder lainnya bagi persiapan operasional PT. PPKD Sulsel; 2) Memfasilitasi berupa sosialisasi dan koordinasi pada lembaga keuangan mikro untuk pengurangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA Tahun 2015 No

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Tahun 2014 Target

Realis

Ket

asi 1


2

1 Laporan

100 %

1 Laporan

100 %

1 Dokumen

100 %

1 Dokumen

100 %

Dokumen Administrasi Perkantoran pada Biro Bina Perekonomian dapat tersusun dengan baik


35

3

Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pemeliharaan Rutin

4

100 %

1 Laporan

100 %

1 Laporan

100 %

6 Dokumen

100 %

6 Dokumen

100 %

1 Dokumen

100 %

1 Dokumen

100 %

B

100 %

C

100 %

1 Laporan

100 %

1 Laporan

100 %

4,5 % ± 1

100 %

4,5 % ± 1

100 %

24 Kab/Kota

100 %

24 Kab/Kota

100 %

10 Komoditi

100 %

10 Komoditi

100 %


100 %


100 %


100 %


100 %

100 %

Laporan Tindak Lanjut LHP Biro Bina Perekonomian

5

1 Set Kursi tamu, 1TV, 1 Lemari, 1 Komputer Pc, Perbaikan Ruangan


Tersusunnya RKA/ DPA/ RKAP/ DPPA, RENJA dan PK tepat waktu

6

Tersusunnya Dokumen Ekonomi Makro Sulawesi Selatan dan Database Perekonomian Daerah

7

Perolehan Hasil Evaluasi SAKIP

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian

9

Angka Inflasi daerah Prov Sulsel

10

Jumlah kab/kota dengan inflasi dibawah rata2 provinsi

11

Jumlah komoditi pangan yang diupdate harganya setiap bulan melalui website

12

Nilai produksi komoditas unggulan daerah (beras, Jagung, Sapi, Rumput Laut, Kakao, Bandeng)

13

Data Distribusi Pangan anatar Wilayah dalam Prov. Sulsel


36

(Jenis Komoditi, dari dan ke Tujuan) 14

Volume produksi produk daerah (beras; jagung, Sapi, Rumput Laut, Kakao, Bandeng)

15


100 %


100 %

24 Kab/Kota

100 %

24 Kab/Kota

100 %

>8%

91 %

>8%

100 %


100 %


100 %

100%

100 %

100%

100 %

20%

100 %

20%

100 %

24 Kab/Kota

100 %

24 Kab/Kota

100 %

24 Kab/Kota

100 %

24 Kab/Kota

100 %


16

Angka pertumbuhan ekonomi daerah

17

Realisasi Penggunaan Anggaran DBH-CHT

18

% cakupan Jumlah BUMN dalam peningkatan peran BUMN di prov. Sulsel melalui fasilitasi serta koordinasi

19

Persentase Jumlah Sarana Ekonomi daerah yang kembangkan/ dibangun/ diselesaikan status aset melalui Koordinasi dan Fasilitasi (COI, Grand Hotel Rindra,

20

Jumlah Kab/kota yang dipantau pengembangan sarana yang bergerak dibidang Perhubungan, Telekomonikasi dan Pariwisata Prov. Sulsel.

21

Jumlah kab/kota yang di pantau untuk pengembangan Industri dan perdagangan di Prov. Sulsel.


37

22

Jumlah lembaga perbankan syariah

23

Jumlah nasabah perbankan syariah

24

25

Jumlah aset perbankan syariah

Jumlah uang pembiayaan dari lembaga perbankan syariah

26

14 Lembaga

100 %

14 Lembaga

100 %

2,99 Trilliun

100%

2,99 Trilliun

100%

5,90 Trilliun

100%

5,90 Trilliun

100 %

5,10 Trilliun

100%

5,10 Trilliun

100 %

24 Kab/Kota

100%

24 Kab/Kota

100 %

4 BUMD

100%

Jumlah Kab/Kota yang dipantau dalam mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Selatan

27

Jumlah BUMD yg berkinerja baik (menghasilkan laba) dari 4

100% 4 BUMD

BUMD 28

Jumlah Lembaga Keuangan (Bank) Penyalur Kredit Usaha

3 Lembaga

100%

3 Lembaga

100 %

50%

100%

50%

100 %

prov Sulsel

70%

100%

70%

100 %

% Jumlah UMKM yang di fasilitasi dengan lembaga perbankan (Jumlah UMKM prov Sulsel = 751.631 unit tahun 2014)

20%

100%

20%

100%

rakyat (KUR) (secara Nasional = 7 Lembaga Penyalur KUR) 29

% Jumlah Lembaga Keuangan Mikro dari belum berbadan Hukum ke berbadan Hukum (Jumlah LKM keseluruhan 10.958 tahun 2014)

30

31

% cakupan koperasi aktif di


38

32

% Jumlah Koperasi yang di fasilitasi dengan lembaga perbankan (Jumlah Koperasi =

20%

100%

20%

100 %

7.010 unit tahun 2014)

B. REALISASI ANGGARAN Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan anggaran. Berikut akan diuraikan anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran-sasaran di Tahun 2015 berdasarkan program/kegiatan pendukungnya, realisasi anggaran diuraikan sebagai berikut I.

Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Pembinaan Administrasi Pengelola Keuangan, Administrasi Barang Inventaris Melalui kegiatan

ini diharapkan

terwujudnya

pengelolaan

administrasi

keuangan, pengelolaan Operator Absensi dan barang inventaris yang lebih baik dan berkualitas sehingga menghasilkan laporan administrasi keuangan, laporan Absensi dan laporan administrasi barang. Dalam pengelolaan tersebut didukung oleh Perekonomian

15

[lima belas] orang Pegawai Negeri Sipil Biro Bina

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Sulawesi

Selatan

yang

melaksanakan tugas pengelola dimaksud. Alokasi Anggaran kegiatan sebesar Rp. 121.900.000.- dengan realisasi Rp. 114.848.000,- (94,21%) dan sisa Rp. 7.052.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100% 2) Penatausahaan Biro Bina Perekonomian Kegiatan ini diharapkan sebagai pendukung penyelenggaraan dan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian yang meliputi :  Pelayanan Administrasi terhadap bagian-bagian dalam lingkup Biro agar dapat mencapai daya guna dan hasil guna untuk mewujudkan tertib Adminitrasi dan pelayanan ketatausahaan sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.  Mengumpulkan dan mengevaluasi data–data CPNS dan PNS Lingkup Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

39

 Melakukan administrasi Kepegawaian dan Urusan Administrasi Surat menyurat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 409.633.211,- dan terealisasi sebesar Rp.380.742.163,- (92,95%) dan sisa Rp. 28.891.048,- dengan persentasi capaian kegiatan 100% 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan ini merupakan pendukung dalam rangka peningkatan kuwalitas dan kinerja Biro Bina Prekonomian setda Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.742.494.797,- dan realisasi sebesar Rp. 1.725.618.000,- (99,03%) dan sisa Rp. 16.876.797,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 4) Tim Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Selatan Kegiatan ini diharapkan dapat menyelesaikan Laporan hasil temuan Inspektorat pada Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi sulawesi Selatan. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

13.300.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 13.100.000,- (98,50%) dan sisa Rp. 200.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. II.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) kegiatan adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Biro Bina Perekonomian dengan target sasaran tersedianya 7 dokumen perencanaan Biro Bin Perkonomian yang meliputi rencana kerja (Renja) Biro Bina Perekonomian Tahun Anggaran 2015, Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Pokok Biro Bina Perekonomian Tahun

Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok Biro Bina Perekonomian Tahun Anggaran 2015, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Biro Bina Perkonomian Tahun Anggaran 2015, Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun Anggaran 2015, Renja Tahun Anggaran 2015 dan RENSTRA Biro Bina Perekonomian Tahun 2014 – 2018 Alokasi Anggaran sebesar Rp. 78.200.000,- dan realisasi sebesar BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

Rp. 40

78.198.000,- (100%) dan sisa anggaran Rp. 1.500,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 2) Penyusunan Database Perkembangan Ekonomi Makro Sulawesi Selatan Tahun 2014 dengan target tersedianya 1 (satu) Laporan Pekembangan Ekonomi Makro Provinsi Sulawasi Selatan Tahun 2015 dan 1 (satu) buah Buku Database Ekonomi Makro Sulawesi Selatan 2015. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 162.000.000,- dan realisasi sebesarRp. 260.250.100,-(96,58%) dan sisa anggaran Rp. 8.899.700,- dengan persentasi capaian kegiatan 100% 3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina erekonomian dengan target sasaran tersedianya

1 (satu)

dokumen LAKIP Biro Bina

Perekonomian. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

24.225.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 25.225.000,-(100%) dan sisa anggaran Rp. 0,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. III. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan adalah Pengembangan Sistem Informasi Harga Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan target sasaran tersedianya Informasi Harga Pangan di Sulawesi Selatan dalam bentuk website Biro Bin Perekonomian. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 148.500.000,- (99.00%) dan sisa anggaran Rp. 1.500.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. IV. ProgramPengembangan Perekonomian Daerah Program Pengembangan Perekonomian Daerah terdiri dari 12 (Dua belas) kegiatan adalah : 1) Peningkatan Produksi Unggulan dengan target sasaran terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Percepatan Ekonomi Daerah. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

173.086.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 168.558.216,- (97,38%) dan sisa anggaran Rp. 4.527.784,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL

41

2) Sosialisasi dan Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan target sasaran terlaksananya dan terkoordinasinya pemantauan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, terlaksananya sosialisasi, perencanaan dan evaluasi di 24

Kabupaten/Kota

dan terlaksananya

pembinaan dan koordinasi pemanfatan penggunaan Dana Bagi Hasil cukai Tembakau di Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

485.510.494,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 467.797.250,- (96,35%) dan sisa anggaran Rp. 17.713.244,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 3) Koordinasi Peningkatan Peran BUMN dengan target sasaran terlaksannya sinergitas Program BUMN dengan Program Kerja Pemerintah Provinsi. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

121.020.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 109.657.900,- (90,61%) dan sisa anggaran Rp. 11.362.100,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 4) Koordinasi

Pemantapan

Pola

Distribusi

dengan

Target

sasaran

meningkatnya pola distribusi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

154.100.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 139.943.500,- (90,81%) dan sisa anggaran Rp. 14.156.500,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 5) Pemasaran Produk Daerah dengan target sasaran terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dengan stakeholder terkait dalam pengembangan promosi dan pemasaran produk pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dan tersedianya Buku Potensi Pasar Produk Unggulan Sulawesi Selatan. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

150.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 145.842.913,- (97,23%) dan sisa anggaran Rp. 4.157.087,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 6) Koordinasi Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah dengan target tersedianya 1 (satu) laporan Tingkat Inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan di bawah Tingkat Inflasi Nasional.


42

Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

307.341.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 300.973.540,- (97,93%) dan sisa anggaran Rp. 6.367.460,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 7) Koordinasi Pengembangan Sarana Ekonomi dengan target sasaran terkoordinasinya kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Investor. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

151.220.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 146.156.000,- (96,65%) dan sisa anggaran Rp. 5.064.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 8) Koordinasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan target sasaran termanfaatkannya hasil Laporan bagi Pembinaan BUMD. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

220.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 210.643.600,- (95,75%) dan sisa anggaran Rp. 9.356.400,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 9) Koordinasi

dan

Fasilitasi

Pengembangan

Sarana

Perhubungan,

Telekomunikasi dan Pariwisata dengan target sasaran terlaksananya Koordinasi da Fasilitasi Pengembangan Sarana Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisatadi Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

217.001.500,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 202.177.500,- (93,17%) dan sisa anggaran Rp. 14.824.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 10) Koordinasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan target sasaran terlasananya koodinasi dan fasilitasi dengan SKPD dan stakeholder terkait dalam mendorong pengembangan industri dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

244.800.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 228.710.280,- (93,43%) dan sisa anggaran Rp. 16.089.720,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 11) Monitoring dan Evaluasi Program Raskin

dengan Target sasaran

terlaksananya Koordinasi dan verifikasi Data RTS-PM Kab/Kota.


43

Alokasi

Anggaran

sebesar

Rp.

179.913.506,-

dan

realisasi

sebesar

Rp. 176.874.100,- (98,31%) dan sisa anggaran Rp. 3.039.406,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%.

V.

Program Pembinaan Kelembagaan Ekonomi terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan adalah : 1) Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dengan target sasaran terlaksananya Pemantauan Lembaga-lembaga Keuangan Mikro dan tersusunnya tersedianya Data/Informasi lembaga-lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kab/kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 163.006.000,- dan realisasi sebesarRp. 160.329.800,-(98,36%) dan sisa anggaran Rp. 2.676.200,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 2) Pengembangan

Ekonomi

Kerakyatan

dengan

target

sasaran

tercapainya Sasaran Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 140.300.000,- dan realisasi sebesarRp. 136.711.500,-(97,44%) dan sisa anggaran Rp. 3.588.500,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 3) Pengembangan Ekonomi Syariah dengan target sasaran terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Ekonomi Syariah, tersusunnya Laporan Hasil Ekonomi Syariah. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 167.125.000,- dan realisasi sebesarRp. 158.343.200,-(94,75%) dan sisa anggaran Rp. 8.781.800,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%. 4) Pengembangan Koperasi dan UMKM dengan target sasaran tersedianya Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 173.200.000,- dan realisasi sebesarRp. 170.965.000,-(98,71%) dan sisa anggaran Rp. 2.235.000,- dengan persentasi capaian kegiatan 100%.


44

A. KESIMPULAN Laporan Kinerja (LKj) Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 memberikan gambaran kinerja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015 yang dijalankan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. LKj IP Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 menguraikan 5 sasaran dengan 23 indikator yang menggambarkan pencapaiannya, informasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan/kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan, menguraikan realisasi anggaran sebagai pendukung pelaksanaan program/kegiatan, juga dilakukan perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan pada 4 Bagian Lingkup Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan yang dicapai menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sedangkan hambatan yang dihadapi diupayakan solusi yang baik agar kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dan tercapai sesuai yang diharapkan. B. KENDALA 1. Beberapa bagian dalam lingkup Biro Bina Perekonomian belum menyajikan data sebagaimana indikator yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Bina Perekonomian Tahun 2015 sehingga menjadi kendala dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih baik. 2. Tidak konsisten antara dokumen perencanaan dengan pelaporan karena indikator yang digunakan pada dokumen perencanaan pada masing-masing belum mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Biro Bina Perekonomian.


45

3. Pemahaman terkait komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja belum memadai.

C. SARAN Dalam rangka pencapaian kinerja organisasi dan dalam mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik di Sulawesi Selatan disarankan agar dilakukan pembinaan secara berkesinambungan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi serta membangun database kinerja yang handal, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat SKPD dalam rangka menjamin akurasi dan kekinian data, sehingga pengelolaan data kinerja dapat lebih optimal, dan LKj sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat dapat menyajikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Makassar,

Februari 2016

Plt Kepala Biro Bina Perekonomian,

IR. A. BINAWAN BINTANG, M.Si Pangkat. Pembina Tingkat I Nip. 19600603 199003 1 002


46

BIRO BINA PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI SULSEL 1

Recommend Documents