KATA PENGANTAR. Gorontalo, 27 Januari 2016 KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI SETDA PROVINSI GORONTALO,

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji syukur ke Hadirat Allah SWT, berkat perkenan, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Kegiatan dan Sasaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012—2017. Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur. Kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, dalam bahasa yang lain transformasi sektor pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (inputs oriented accountability), menjadi orientasi pada hasil (result oriented government). LAKIP Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja terkecil pada Biro P2E. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai pihak yang berkompeten. Semoga LAKIP Biro P2E ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu kinerja aparatur pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun-tahun berikutnya. Gorontalo, 27 Januari 2016 KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI SETDA PROVINSI GORONTALO,

Dr. WAHYUDIN A. KATILI, S.STP, MT PEMBINA TINGKAT I NIP 197706251996121001



LAKIP BIRO P2E TAHUN 2015



ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 sebagai perubahan dan pengganti atas pedoman yang disusun sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama yakni : 1) Persentase penggunaan Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Gorontalo. 2) Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dengan aplikasi e-Monep. 3) Persentase pelaksanaan koordinasi antara stakeholder terkait dan penyiapan data dan informasi bidang ekonomi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Tahun 2015 ini tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang dicapai pada masing-masing bagian di lingkungan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dengan menunjukkan hasil yang baik. Kedepan diharapkan seluruh unit kerja






iii

pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi diharapkan mampu melakukan pengukuran terhadap indikator kinerjanya. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan feed back dalam meningkatkan kinerja pelayanan pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, LAKIP ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, untuk Tahun 2015 ini dapat dikatakan kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang memuaskan dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan sebesar 97,70 %. Daya dorong program yang bermuatan teknologi inovatif seperti implementasi e-procurement, e-monep, dan e-economic yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi serta implikasinya pada SKPD yang lain adalah program-program yang merupakan keberhasilan kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara

melakukan evaluasi

secara berkala atas kendala/hambatan yang ditemui, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.






iv

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ......................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ........................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................

iii

DAFTAR ISI .....................................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ...............................................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................

viii

BAB I. PENDAHULUAN A. Pandangan Umum ............................................................................................

1

B. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Peran ..............................................................

4

C. Struktur Organisasi Dan SDM Biro P2E .............................................................

6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Latar Belakang ..................................................................................................

8

B. Peraturan Perundangan yang Terkait ..............................................................

10

C. Peran Strategis Biro P2E ...................................................................................

12

D. Rencana Strategis Tahun 2012—2017 ............................................................

14

E. Indikator Kinerja Utama ...................................................................................

22

F. Rencana Kinerja Tahun 2015 ............................................................................

23

G. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ........................................................................

25

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja ...........................................................................................

26

B. Evaluasi Kinerja..................................................................................................

29

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................................

33

D. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................................

35

BAB IV. PENUTUP ..........................................................................................................

36

LAMPIRAN






v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Komposisi Pegawai Biro P2E ..........................................................................

7

Tabel 2. Renstra Biro P2E Tahun 2012-2017 (Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan) ..............................................................................................






18

vi

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Struktur Organisasi Biro P2E........................................................................

6

Gambar 2. Peran Strategis Biro P2E ..............................................................................

14

Gambar 3. Inovasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi .............................

25



vii




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis (RS) Tahun 2012—2017 Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2015 Lampiran 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2015 Lampiran 5. Struktur Organisasi Biro P2E Tahun 2015 Lampiran 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015 Lampiran 7. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015






viii

BAB I PENDAHULUAN A.

Pandangan Umum Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas

manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparat bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable

activities)

dan

kegiatan-kegiatan

yang

tidak

terkendali

(uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan-kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah seperti pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindaklanjut TAP MPR tersebut. Kelanjutan dari produk hukum tersebut yaitu telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Asas-asas umum penyelenggaraan negara






1

menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan

bahwa

penyelenggaraan

setiap

negara

kegiatan

harus

dapat

dan

hasil

akhir

dari

dipertanggungjawabkan

kegiatan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pertimbangan akademik dan praktek terbaik pada negara-negara maju serta tuntutan masyarakat yang sedemikian besar terhadap penyelenggara negara, akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya berfokus pada aspek akuntabilitas keuangan. Perhatian yang lebih besar justru diberikan pada akuntabilitas kinerja. Sehubungan dengan itu Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem pelaporan ini mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya. Selain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang mewajibkan menteri untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja.






2

Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan persyaratan penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inilah fenomena yang terjadi pada dunia birokrasi publik di Indonesia. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (public accountability). Hal ini menjadi tantangan bagi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk dapat membuat laporan kinerja dan menyampaikan informasi kinerja secara transparan, tidak saja kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai atasan, tetapi juga kepada publik secara luas. Untuk memenuhi harapan publik dan dalam rangka memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah, pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan masing-masing entitas pelaporan akuntansi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada umumnya dan LAKIP Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada






3

khususnya memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain: 1) Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015; 2) Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai dengan ukuran-ukuran keberhasilan berupa indikator-indikator kinerja non keuangan; 3) Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya yang ada; 4) Faktor-faktor kunci untuk perbaikan kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

B.

Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Peran Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, disebutkan bahwa Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Sekretariat Daerah di bidang pengendalian pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan dan pengendalian ekonomi daerah. Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut,

Biro

Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo mempunyai Fungsi: 1. Mengkoordinasikan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis, perundangundangan, dan informasi hasil pelaksanaan program pembangunan dan perekonomian daerah; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik;






4

3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang didanai oleh APBD/APBN baik provinsi maupun kabupaten/kota; 4. Membuat analisis hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan dan percepatan serapan anggaran tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 5. Mengkoordinasikan kebijakan, pengendalian dan pemantauan kegiatan ekonomi daerah, meliputi pengembangan sarana ekonomi, produksi daerah dan sumber daya alam, serta industri, perdagangan dan jasa. Dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsinya,

Biro

Pengendalian

Pembangunan dan Ekonomi telah menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Fokus dari Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Tahun 2012—2017 beserta perubahannya adalah terwujudnya tata kelola instansi pemerintah dengan membangun suatu sistem yang dapat mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan selalu dapat mempertanggung jawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatannya kepada masyarakat, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Penerapan sistem manajemen kinerja yang baik, mewajibkan dan menuntut setiap instansi pemerintah

untuk

memiliki

suatu

tatanan,

instrumen,

dan

metode

pertanggungjawaban yang meliputi tahapan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian misi organisasi.






5

C.

Struktur Organisasi dan SDM Biro P2E Struktur organisasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi,

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo telah ditetapkan dengan formatur sebagai berikut : KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BIRO

KEPALA BAGIAN

KEPALA BAGIAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

PENGENDALIAN EKONOMI

KASUBAG. PROGRAM

KASUBAG. LAYANAN BARANG/ JASA ELEKTRONIK

KASUBAG. TATA USAHA & KEPEGAWAIAN

KASUBAG.

KASUBAG.

KASUBAG.

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DANA APBD

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DANA DEKON/TP

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DANA APBD & TP LINTAS KAB/KOTA

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

KASUBAG. SARANA EKONOMI

KASUBAG. PRODUKSI DAERAH DAN SDA

KASUBAG. INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA

STAF

STAF

STAF

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan jabatan Eselon II, kemudian Kepala Biro membawahi 3 (tiga) Bagian yakni Bagian Administrasi Biro, Bagian Pengendalian Pembangunan, dan Bagian Pengendalian Ekonomi. Bagian Administrasi Biro dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan jabatan Eselon III, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan jabatan Eselon IV yaitu:  Sub Bagian Program.  Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.  Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.






6

Bagian Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan jabatan Eselon III, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan jabatan Eselon IV yaitu:  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana Dekon/TP  Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Dana APBD dan TP Lintas Kabupaten/Kota Bagian Pengendalian Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jabatan Eselon III, dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian dengan Jabatan Eselon IV yaitu:  Sub Bagian Sarana Ekonomi  Sub Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam  Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Jasa Formatur kepegawaian di atas memiliki komposisi dengan karakteristik kepegawaian per 31 Desember 2015 sebagai berikut: Tahun 2015 Status Pegawai : 40 orang PNS 40 orang CPNS - orang Tenaga Kontrak Data Base 1 orang Menurut Golongan : 40 orang Golongan IV 3 orang Golongan III 25 orang Golongan II 11 orang Golongan I 1 orang Menurut Pendidikan Formal : 40 orang Pasca Sarjana (S3) 1 orang Pasca Sarjana (S2) 4 orang Sarjana 22 orang Diploma 3 orang SLTA 9 orang SLTP 1 orang Menurut Pendidikan Penjenjangan : 8 orang SPAMEN / PIM II - orang SPAMA / PIM III 2 orang ADUM / PIM IV 6 orang Menurut Jenis Kelamin : 40 orang Laki-Laki 22 orang Perempuan 18 orang Tabel 1. Komposisi Pegawai Biro P2E






7

BAB II PERENCANAAN KINERJA Latar Belakang

A.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Dengan adanya informasi mengenai kinerja, maka benchmarking dengan mudah bisa dilakukan dan dorongan untuk memperbaiki kinerja bisa diciptakan. Di bidang pemerintahan daerah, sebagai ujung tombak suksesnya fungsi pelayanan masyarakat/publik, masih dijumpai beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Kualitas kepemimpinan (leadership) para pejabat sektor publik yang masih kurang; 2) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan kepada prinsip-prinsip organisasi yang efisien dan rasional sehingga struktur organisasi kurang proporsional;

Manajemen kinerja merupakan proses untuk menetapkan apa yang harus dicapai, dan pendekatannya untuk mengelola dan pengembangan manusia melalui suatu cara yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran akan dapat dicapai dalam suatu jangka waktu tertentu baik pendek maupun panjang

3) Sistem manajemen kepemerintahan belum berorientasi pada hasil (outcome); 4) Sistem

manajemen

kepegawaian

belum

mampu

mendorong

peningkatan

profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja;






8

5) Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat; 6) Praktek KKN yang belum sepenuhnya teratasi; 7) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat; dan 8) Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek, antara lain: organisasi, sumber daya manusia, sistem dan manajemen proses. Dalam aspek organisasi, salah satu sasaran dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan organisasi pemerintahan daerah yang berorientasi pada hasil/outcome (result oriented goverment). Ciri utama penerapan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil/outcome adalah : 1. Adanya tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcome) yang jelas, dan terukur dengan indikator outcome dalam setiap dokumen perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. 2. Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan program/kegiatan dan anggaran yang tersedia. 3. Adanya informasi kinerja yang jelas atas seluruh SKPD yang terkait. Ukuran atau indikator kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari website atau media lainnya oleh masyarakat secara luas. 4. Adanya target-target kinerja yang direncanakan dari setiap penggunaan dana publik. Target-target kinerja tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan instansi dan menjadi tanggungjawab utama dari pimpinan instansi tersebut. Dalam rangka mendorong terwujudnya result oriented goverment tersebut, maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem evaluasi/penilaian oganisasi. Evaluasi/penilaian kinerja Kementerian/ Lembaga bertujuan untuk menegakkan prinsip-






9

prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Gorontalo yang berorientasi pada hasil (result oriented government ). Sebagai bagian dari fungsi manajemen, pelaksanaan fungsi evaluasi kinerja merupakan hal yang penting karena pelaksanaan evaluasi/penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi memiliki peran penting dalam menunjang terlaksananya reformasi birokrasi, yaitu dengan merumuskan berbagai kebijakan dalam rangka untuk mendorong penerapan akuntabilitas kinerja secara utuh pada semua unit kerja dalam lingkungan kerja Biro P2E;

memantau pelaksanaan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala. Reformasi birokrasi aparatur negara diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), melalui peningkatan koordinasi antar sektor, antara pusat dan daerah, serta antar daerah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan

aparatur

negara,

meningkatkan

fungsi

lembaga

pemerintahan,

meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan ketatalaksanaan agar mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Peraturan Perundangan yang Terkait

B.

Sejauh ini pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan bidang tugas Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, pada bidang perencanaan, penganggaran, serta pelaporan pertanggungjawaban antara lain: 1. Sistem Perencanaan Sistem perencanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Aturan lebih rinci yang menjabarkan Undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara






10

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam peraturan ini, Kementerian Negara PAN menerima salinan Renstra Kementerian dan lembaga untuk dilakukan review keterkaitannya dengan bidang tugas masing-masing kementerian/lembaga. 2. Sistem Penganggaran Sistem penganggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan lebih rinci yang menjabarkan Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara untuk membuat penetapan kinerja. 4. Sistem Perbendaharaan (Pelaporan) Sistem perbendaharaan (pelaporan) mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan lebih rinci yang menjabarkan UndangUndang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Sistem Evaluasi Evaluasi dalam bentuk pemeriksaan/audit mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sistem Evaluasi dalam bentuk yang lebih luas belum diatur secara umum oleh sebuah undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang terkait dengan evaluasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.






11

6. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060). 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2012—2017. 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. 9. Keputusan Gubernur Nomor 352/18/VIII/2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2012—2017. 10. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan secara elektronik. 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah. 12. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2010 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Provinsi Gorontalo.

C.

Peran Strategis Biro P2E Aparatur negara merupakan salah satu komponen penting dalam mewujudkan

good governance, bersama dunia usaha (corporate) dan masyarakat (civil society). Ketiga komponen tersebut harus berjalan seiring sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi diberikan peran dan tanggung jawab untuk merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan di bidang kesekretariatan. Salah satu kebijakan yang sangat urgent yang harus dirumuskan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka mewujudkan good governance ini adalah mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pelaksanaan fungsi administratif pembangunan daerah yang menjadi tugas utama Biro Pengendalian






12

Pembangunan dan Ekonomi, yaitu pengendalian pembangunan dan ekonomi melalui penerapan teknologi informasi. Dalam hal kebijakan peningkatan penerapan Sistem AKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah telah menyebutkan bahwa diperlukan keterlibatan aktif Kementerian Negara PAN dalam pengembangan dan penyusunan sistem transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain yang muncul dari pemerintah daerah yang menempatkan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, dalam hal ini yang terkait langsung dengan kedudukan, tugas dan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, sebagai pihak yang terlibat aktif dalam implementasi peraturan perundang-undangan masing-masing, seperti Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai perubahan ke-empat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan di bidang administrasi pembangunan merupakan salah satu ujung tombak dalam menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja. Peran penting Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi adalah: 1. Menciptakan hubungan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi baik intern maupun ekstern sesuai kebutuhan organisasi; 2. Melaksanakan sistim pengadaan barang/jasa dan monitoring evaluasi secara elektronik yang berbasis internet 3. Mewujudkan pengendalian administratif kegiatan pembangunan dan ekonomi. Peran tersebut dilakukan dengan merumuskan berbagai kebijakan dan program kerja dalam rangka perwujudan sasaran strategis Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi serta melakukan bimbingan serta asistensi secara aktif di lingkungan instansi pemerintah mengenai pengendalian administrasi pembangunan berbasis teknologi






13

informasi di Provinsi Gorontalo. Peran strategis tersebut dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2: Peran Strategis Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

D.

Rencana Strategis Tahun 2012—2017 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik

instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional global. Rencana Strategis (Renstra) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi ini disusun dalam koridor Rencana strategis Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas dan fungsi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.






14

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berusaha mewujudkan manajemen berbasis kinerja (Performance Based Management), Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi memfokuskan semua aktivitasnya pada layanan prima (service excellence) dalam rangka melaksanakan tugasnya baik

pada urusan

kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo maupun pada lingkungan eksternal Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Perencanaan strategis bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi disusun sebagai suatu siklus berkelanjutan, yang akan mendasari kegiatan organisasi sehari-hari, dan akan menjadi ajang interaksi dan koordinasi antara organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sebagai satuan kerja di bawah kendali Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah dalam membentuk aparatur yang akuntabel diharapkan mampu untuk mendorong akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah di Provinsi Gorontalo. Dalam rangka menunjang dan membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi menyusun cara pandang organisasi kedepan dalam bentuk pernyataan Visi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat ”

Pernyataan visi ini seyogyanya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang termuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi merupakan bagian integral dari fungsi kesekretariatan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi. Sudah selayaknya Visi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sepenuhnya mendukung






15

pemenuhan visi Pemerintah Daerah. Di masa datang, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dengan perumusan kebijakannya di bidang akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah berkeinginan mewujudkan kepemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas kinerja oleh segenap jajaran manajemen pemerintahan ditingkat provinsi maupun tuntutan dari Pemerintah Pusat. Sebagai bentuk nyata dari cara pandang kedepan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi tersebut, maka ditetapkankan Misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan Misi memperlihatkan tanggungjawab apa yang hendak dipenuhi oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, siapa yang memiliki tanggungjawab tersebut dan bagaimana organisasi mewujudkan tanggungjawab tersebut. Berikut ini pernyataan misi Biro P2E.

MISI

1. Mewujudkan organisasi yang profesional dalam urusan kesekretariatan serta pengendalian pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi; 2. Mewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring kegiatan pembangunan secara menyeluruh serta mewujudkan informasi hasil pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo 3. Meningkatkan Pengendalian pembangunan melalui koordinasi antara lembaga pada sektor perekonomian.

Misi ini disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap unit kerja dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima serta mendorong terselenggaranya urusan kesekretariatan yang menjunjung tinggi profesionalisme.






16

Dalam usaha mewujudkan Visi dan dan menjalankan Misi dasar tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, maka selanjutnya Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi telah melakukan perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan hasil yang spesifik yang ingin dicapai yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Selanjutnya berdasarkan tujuan tersebut, maka dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan sebagai indikator untuk mengukur tingkat capaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan, memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dalam Dokumen Rencana Strategis Biro P2E Tahun 2012—2017, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :






17






18

Dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

1. Mengoptimalkan pengendalian internal kegiatan administratif Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Tujuan

Strategi

1) Memberikan akses kepada seluruh pegawai dalam penggunaan sarana dan prasarana kantor.

Arah Kebijakan

6) Meningkatkan hubungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan (Team Work ).

5) Mengupayakan pemanfaatan anggaran berbasis kinerja pada setiap program dan kegiatan

4) Menata administrasi kantor ke 4) Merangkum data dan informasi dalam sistim database yang baik yang bersumber dari luar SKPD terintegrasi maupun dari internal Biro P2E

3) Peningkatan Tatalaksana 3) Membentuk dan menata bank 3) Melibatkan seluruh pegawai dalam pelayanan administrastif yang data untuk keperluan administrasi pengambilan kebijakan menyangkut terkelola secara sistematis secara internal pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Kapasitas SDM Biro 2) Penataan sarana dan 2) Memberikan kesempatan seluasPengendalian Pembangunan prasarana kantor yang sesuai luasnya kepada aparatur/pegawai dan Ekonomi yang meningkat peruntukannya. untuk pengembangan kapasitas diri.

1) Peningkatan sarana dan 1) Pengelolaan Sarana dan prasarana perkantoran Prasarana kantor berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi

Sasaran

pengendalian pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi

Misi 1 : Mewujudkan organisasi yang profesional dalam menyelenggarakan koordinasi urusan kesekretariatan serta

Visi






19

2. Mengoptimalkan kegiatan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi

Tujuan

4) Percepatan proses pelelangan barang dan jasa

2) Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE 3) Seluruh Proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE

1) Setiap SKPD/POKJA Mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan kedalam layanan SPSE

Sasaran 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan

2) Menunjang program pemerintah dalam meningkatkan daya saing usaha 3) Memberikan akses yang luas bagi penyedia barang dan jasa dan masyarakat terhadap barang dan jasa yang diadakan pemerintah 4) Pengembangan 4) Menjadikan proses pengadaan infrastruktur IT pada sistim Barang/Jasa terpadu dan terintegrasi SPSE sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien. 5) Membangun komitmen 5) Mengupayakan pembentukan Unit yang tinggi terhadap Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi perubahan pola tindak setiap Gorontalo SKPD dan Instansi lainnya terhadap PBJ Pemerintah berbasis elektronik 6) Menjamin keadilan/Tidak diskriminatif berarti adanya perlakuan yang sama terhadap semua penyedia barang dan jasa

1) Upaya peningkatan pemahaman terhadap sistim pengadaan barang dan jasa secara lektronik kepada seluruh stakeholder 2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung PBJ secara elektronik. 3) Peningkatan kapasitas SDM bagi aparat pengelola dan penyedia barang/jasa

Strategi






20

3. Peningkatan kualitas pengendalian pembangunan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN

Tujuan

5) Koordinasi Dalam rangka percepatan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan

A rah Kebijakan

4) Peningkatan fungsi pengendalian kegiatan dilapangan melalui ketersediaan SDM yang cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas teknis personil/staf Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. 5) Membuat analisis dan rekomendasi atas permasalahan kegiatan pembangunan dilapangan.

2) Meningkatkan Koordinasi antara instansi terkait tentang penanganan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan. 3) Mengembangkan upaya untuk meningkatkan kemajuan pelaksanaan dapat dilakukan setelah penyimpangan diketahui lebih dini dan solusi dapat dilakukan dengan cepat.

1) Memastikan bahwa strategi dan langkah yang ditempuh telah sesuai prosedur.

7) Pemantauan dilakukan pada semua aspek sejak dari pelaksanaan kegiatan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini.

6) Pelaporan yang 6) Menjalin koordinasi yang teratur/sistematis dan berjenjang berkelanjutan terhadap SKPD terkait. selama pelaksanaan kegiatan

4) Pengawasan kegiatan pembangunan dilakukan dengan menentukan format monitoring yang informatif, pengumpulan informasi, interpretasi sementara dan kecendrungan manfaat yang dirasakan 5) Pengembangan sistim pelaporan secara online (Ereport )

4) Tim MONEV P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD

Strategi 1) Merencanakan prosedur monitoring kegiatan pembangunan yang tepat sasaran 2) Pemantauan dilakukan pada saat program dan kegiatan sedang berjalan dan memiliki jangkauan jangka pendek. 3) Pengamatan secara periodik terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

1) Terlaksananya Kegiatan monitoring Kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD 2) Terlaksananya Kegiatan evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan pembangunan 3) Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat dan relevan

Sasaran

untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

menghasilkan informasi hasil pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Misi 2 : Mewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring kegiatan pembangunan secara menyeluruh yang






21

4. Peningkatan Koordinasi pada Sektor Perekonomian

2) Penyiapan Data dan Informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi

1) Meningkatnya Koordinasi pada sektor perekonomian

1) Menjalin kerjasama yang baik 1) Memantapkan peran Biro antar SKPD terkait pada sektor Pengendalian Pembangunan dan perekonomian Ekonomi sebagai unsur pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan dan ekonomi. 2) Menyediakan dan 2) Meningkatkan Koordinasi antara memfasilitasi seluruh tindak instansi terkait tentang penanganan koordinasi dan konsultasi pada serta pelaksanaan seluruh kegiatan sektor perekonomian perekonomian. 3) Menyediakan data yang 3) Peningkatan fungsi pengendalian akurat, tapat waktu, dan relevan pada sektor perkenomian. pada sektor perekonomian 4) Pengembangan sistim 4) Mendukung penyusunan dokumen informasi terhadap indikator atas potensi perekonomian daerah. ekonomi berbasis web 5) Berperan aktif dalam setiap 5) Menjamin adanya akses yang kegiatan perekonomian mudah terhadap masyarakat atas informasi pada sektor perekonomian 6) Meningkatkan hubungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan (Team Work ).

Misi 3 : Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar lembaga pada sektor perekonomian Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Indikator Kinerja Utama

E.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah: 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi menyusun IKU yaitu sebagai berikut: 1. Persentase penggunaan Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Gorontalo. IKU ini untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ada di Renstra Biro P2E yaitu terwujudnya pengembangan Sistem Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik (SPSE). IKU ini dilaksanakan pada Program Pengendalian Pembangunan pada Kegiatan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. 2. Persentase pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dengan aplikasi e-Monep. IKU ini untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ada di Renstra Biro P2E yaitu terwujudnya percepatan pelaporan penyerapan anggaran melalui pengendalian terhadap pelaksanaan

kegiatan

pembangunan.

IKU

ini

dilaksanakan

pada

Program

Pengendalian Pembangunan pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan Dana APBD, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Persentase pelaksanaan koordinasi antara stakeholder terkait dan penyiapan data dan informasi bidang ekonomi. IKU ini untuk mendukung pencapaian sasaran strategis






22

yang ada di Renstra Biro P2E yaitu terwujudnya peningkatan kualitas koordinasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi. IKU ini dilaksanakan pada Program Pengendalian Ekonomi pada Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian.

Rencana Kinerja Tahun 2015

F.

Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2015 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun ke empat dari periode Renstra 2012–2017 yang disusun berdasarkan koridor Renstra SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Secara detail RKT Biro P2E Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran dokumen LAKIP ini. Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Biro P2E yang tercantum dalam Renstra Biro P2E dan mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo, maka pada Tahun 2015 telah dilaksanakan 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja program/kegiatan sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan indikator kinerja program (outcome) yaitu terpenuhinya sarana pelayanan jasa administrasi, dan sarana prasarana perkantoran, serta peningkatan kapasitas pegawai Biro P2E. Program ini dilaksanakan dan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: a) Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Biro P2E dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu tersedianya sarana pelayanan jasa administrasi perkantoran sebesar 100%. b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro P2E dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu tersedianya sarana dan prasarana perkantoran sebesar 100%. c) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Biro P2E dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu jumlah SDM aparatur yang mengikuti diklat/bimtek peraturan perundang-undangan sejumlah 8 orang.






23

2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan indikator kinerja program (outcome) yaitu terpenuhinya sinkronisasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Biro P2E. Program ini dilaksanakan dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu: a) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi program/kegiatan sebesar 100%. 3. Program Pengendalian Pembangunan dengan indikator kinerja program (outcome) yaitu meningkatnya percepatan penyerapan anggaran provinsi dan kabupaten/kota melalui pengendalian pembangunan, pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan penyelenggaraan bimtek peningkatan kapasitas bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Program ini dilaksanakan dengan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu: a) Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu meningkatnya percepatan penyerapan anggaran provinsi dan kabupaten/kota sebesar 96%. b) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu penerapan dan implementasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebesar 100%. c) Peningkatan Kapasitas Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu meningkatnya jumlah PNS yang memahami pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah sejumlah 200 orang. 4. Program Pengendalian Ekonomi dengan indikator kinerja program (outcome) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi antar stakeholder dalam pengendalian bidang ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:






24

a) Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dengan indikator kinerja kegiatan (output) yaitu meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar pemda, pusat, dan stakeholder bidang ekonomi sebesar 100%.

G.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran selanjutnya Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi sampai unit eselon IV. Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi yang bersangkutan pada akhir tahun 2015 dan akan dilaporkan dalam LAKIP tahun 2015 ini. Dokumen Penetapan Kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran dokumen LAKIP ini. Gambaran penetapan kinerja yang tertuang dalam kontrak kinerja Biro P2E bersama Pemerintah Daerah akan diwujudkan dalam 4 (empat) kerangka inovasi yang akan menjadi daya dukung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

e-monep

Gambar 3. Inovasi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi






25

BABIII AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN KINERJA Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro P2E ini

pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran yaitu: 1) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) PKK merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, ouput, dan outcome, dengan mencari persentase antara rencana tingkat capaian dan realisasi setiap indikator kegiatan. Pada Tahun 2015 Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

melaksanakan 4 (empat) program dan8 (delapan) kegiatan,

dimana berdasarkan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan nama kegiatan yaitu: a) Pelayanan

Jasa

dilaksanakan

Administrasi dengan

PerkantoranBiro

persentase

P2E.Kegiatan

tingkat

pencapaian

ini

telah target

adalahuntukindikator input 95,33% dan outputs 100%. b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Biro. Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

target

adalahuntukindikatorinput 98,44% dan outputs 100%. c) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Biro P2E.Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

adalahuntukindikatorinput 93,85% dan outputs 150,00%.

LAKIP BIRO P2E TAHUN 2015

26

target

2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandengan nama kegiatan yaitu: a) Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi.Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

target

adalahuntukindikatorinput 99,82% dan outputs100%. 3. Program Pengendalian Pembangunan dengan nama kegiatan yaitu: a) Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.Kegiatan ini telah dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

target

adalahuntukindikatorinput 99,44% dan outputs 100%. b) Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.Kegiatan ini telah

dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

target

adalahuntukindikatorinput 97,16% dan outputs100%. c) Peningkatan Kapasitas Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Kegiatan ini telah

dilaksanakan

dengan

persentase

tingkat

pencapaian

target

adalahuntukindikatorinput 98,91% dan outputs 100%. 4. Program Pengendalian Ekonomi dengan nama kegiatan yaitu: a) Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian.Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan persentase tingkat pencapaian target adalahuntukindikatorinput 95,41% dan outputs 100%.

2) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) PPS merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro P2E Tahun 2015, sebagaimanaterlampir. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran pencapaian sasarantahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilaporkan sebagai berikut:


27

2.1.1 Peningkatan tatalaksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. Sasaran ini telah dicapai dengan presentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu100 %. 2.3.1 Kapasitas SDM Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi yang meningkat. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat

capaian

seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.6.2 Peningkatan tatalaksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh indikator sasaran 100 %. 2.5.1 Setiap SKPD/POKJA mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan kedalam layanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.5.2 Penyediamampumengaksesdenganmudahlayanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.5.3 Seluruh proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian rencana tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.5.4 Percepatan proses pelelanganbarang/jasapemerintah. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.6.1 Terlaksananyabimbinganteknispeningkatankapasitasbidangpengadaanbarang/j asapemerintah. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.7.1 Terlaksananya kegiatan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %.


28

2.7.2 Terlaksananya kegiatan

evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan

pembangunan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.7.3 Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat, dan relevan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.7.4 Tim Monev P2E mampu menyampaikan laporan evaluasi perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.7.5 Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapananggarandanpenyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.7.6 Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapananggaranmelaluipenerapan TEPRA di kabupaten/kota. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.8.1 Meningkatnya

intensitas

koordinasi

dan

pengendalian

pada

sektor

perekonomian. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %. 2.8.2 Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi. Sasaran ini telah dicapai dengan pencapaian tingkat capaian seluruh Indikator sasaran 100 %.

B.

EVALUASIKINERJA Berdasarkan

hasil-hasil

perhitungan

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

(PKK)

sebagaimana telah diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian seluruh ouput Indikator Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan seluruh program dan kegiatan rata-rata sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar 97,70%.Hal ini mengindikasikan


29

bahwa semua program dan kegiatan yang telahdilaksanakanpada Tahun 2014 telah memberikan kontribusi positif kepada pencapaian Visi dan Misi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo. Berdasarkan 3 (tiga) IndikatorKinerjaUtama (IKU) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalosebagaimanatelahdijelaskanpadahalaman 22 dokumen LAKIP ini, makasecarakhususdalam pelaksanaan program dan kegiatanBiro P2E terdapat3 (tiga) capaiankinerjaunggulanyang telah dicapai Biro P2E Tahun2015, yaitu: 1. Pada Kegiatan Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 

Pada Tahun 2015 terdapat sejumlah paket lelang selesai di LPSE Provinsi Gorontalo yaitu 208 paket (Rp. 289.133 Milyar) yang digunakan oleh SKPD provinsi dan Satker Non Provinsi.



Untuk SKPD Provinsi Gorontalo terdiri atas 189 paket (Rp. 262.305 Milyar) terbagi atas dana APBD 173 paket (Rp. 239.937 Milyar) dan dana APBN 25 paket (Rp. 24.238 Milyar).



Untuk SKPD Non Provinsi Gorontalo terdiri atas 19 paket (Rp. 26.828 Milyar) terbagi atas dana APBD 13 paket (10.771 Milyar) dan dana APBN 6 paket (Rp. 16.057 Milyar).



Sedangkan yang gagal lelang ada 12 paket (Rp. 11.690 Milyar) yang digunakan oleh SKPD provinsi dan Satker Non Provinsi.



Untuk SKPD Provinsi Gorontalo gagal lelang terdiri atas 8 paket (Rp. 8.756 Milyar) terbagi atas dana APBD 7 paket (Rp. 3.756 Milyar) dan dana APBN 1 paket (5.000 Milyar). Untuk SKPD Non Provinsi Gorontalo gagal lelang terdiri atas 4 paket (Rp. 2.934 Milyar) yang bersumber dari dana APBD.



Biro P2E juga telah melaksanakan sosialisasidan bimbingan teknis terkait penggunaan e-catalog, penginputan RKA SKPD ke dalam aplikasi SIRUP LKPP RI, perkuatan kapasitas bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah bekerjasama dengan BKPPD Provinsi Gorontalo.

2. Pada Kegiatan Pengendalian Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota


30



Sinergitas pengendalian pembangunan melalui penerapan elektronik monitoring, evaluasi dan pelaporan (e-Monep) di 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota se Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan aplikasi secara gratis dan penyelenggaraan bimtek penginputan DPA SKPD kedalam aplikasi e-Monep kabupaten/kota.



Akselerasi percepatan penyerapan anggaran tahun 2015 Provinsi Gorontalo yang dikendalikan melalui aplikasi e-Monep oleh Biro P2E memperoleh apresiasi pemerintah pusat melalui Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di bawah Kantor Sekretariat Presiden (KSP). Hal ini juga didukung oleh semakin tertibnya SKPD melakukan proses pelaporan kedalam sistem e-Monep sehingga memperoleh predikat terbaik I Tingkat Nasional dalam penyerapan anggaran selang bulan Agustus hingga Nopember tahun 2015. Prestasi ini juga sangat terkait dengan pencapaian realisasi anggaran kabupaten/kota yang turut memberikan sumbangsih terhadap agregat penyerapan anggaran keseluruhan Provinsi Gorontalo pada tahun 2015.



Peningkatan prestasi ini menjadikan beberapa provinsi lain melakukan perjanjian kerjasama dan studi banding ke Provinsi Gorontalo dalam rangka untuk lebih mengenal dan mengadopsi e-Monep sebagai tools/system dalam pengendalian pembangunan, sepanjang Tahun 2015 beberapa daerah yang melakukan studi banding diantaranya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Sleman Provinsi DI. Jogjakarta, LKPP dan LAPAN. Sedangkan Biro P2E juga telah diundang untuk menjadi narasumber pada bimtek penginputan DPA SKPD oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Maluku Utara.



Tahun 2015 Biro P2E juga melanjutkan kerjasama dengan Kanwil XXVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk koordinasi dan evaluasi serta pelaporan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sektor unggulan dana APBN yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo dan melaksanakan bimtek penginputan e-


31

Monep APBN khusus Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang mengelola proyek strategis. 

Dalam rangka pengendalian percepatan penyerapan APBD provinsi, Biro P2E melaksanakan secara rutin Pra-Rapim dan Rapat Pimpinan yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan langsung dihadiri oleh Kepala SKPD Provinsi Gorontalo, diintegrasikan dengan rapat percepatan pelaksanaan pembangunan baik terhadap paket pekerjaan yang dilelang maupun yang dilaksanakan secara swakelola. Biro P2E menindaklanjuti hasil Rapim dengan melakukan roadshow ke SKPD provinsi yang memiliki tingkat serapan rendah dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap paket pekerjaan provinsi yang berlokasi di kabupaten/kota.



Biro P2E juga melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota perihal realisasi fisik dan keuangan di Monev Online LKPP. Biro P2E telah melakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Sinergitas Pengendalian Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo melalui MoU antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Ekonomi 

Pada Tahun 2015, Biro P2E bekerjasama dengan BPS Provinsi Gorontalo kembali menyusun Buku Indikator Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2014.



Biro P2E melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan I, II, dan III bidang ekonomi Provinsi Gorontalo; kegiatan Sosialisasi Fakta dan Angka berdasarkan hasil penyusunan Buku Indikator Ekonomi Tahun 2014 pada bulan Agustus 2015; kegiatan Refleksi Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2015 pada awal bulan Desember 2015;



Biro P2E secara rutin setiap bulan melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua TPID Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas tentang gejolak harga sembako dan ketersediaan produksi sembako serta barang strategis


32

lainnya di Provinsi Gorontalo yang berpengaruh terhadap inflasi. Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat penghargaan terbaik ke dua nasional dalam hal pengendalian inflasi daerah. 

Menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda, Biro P2E pada bulan Juni dan Desember 2015 Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama unsur Polri dan TNI melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan distribusi elpiji 3 kg dan BBM agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat berdampak pada peningkatan inflasi, gejolak perekonomian dan kerawanan sosial di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

C.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan visi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam misi, selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari PengukuranKinerjaKegiatan dan PengukuranPencapaianSasarandiperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2015 semua program dan kegiatan telah memberikan kontribusi kepada Visi dan Misi Biro Pengendalian

Pembangunan

dan

Ekonomi

Setda

Provinsi

Gorontalo,

danpenggunaananggarantelahdilakukanseefisienmungkintanpamengurangiessensibilitask epentinganpelaksanaankegiatan. Terdapat3 (tiga) capaiankinerjaunggulan Biro P2Etelahdilaporkan di ataspadasub babEvaluasiKinerja Biro P2E yang disusunberdasarkan 3 (tiga) IKU Biro P2E. Berikutinipenjelasansingkattentangbeberapapenyebabtidakterserapnyaanggaran daripelaksanaan

4

(empat)

program

dan

8

(delapan)

kegiatan

Biro

sehinggaterdapatSiLPA (sisalebihpembiayaananggaran) yaitu: 1) belanjabahanbakarminyak/gas danpelumaspadakegiatanPelayananJasaAdministrasiPerkantoransebesarRp.


33

100% P2E,

14.240.000,-

olehkarenapadatahun

2015

berjalanterjadipenurunanhargasatuan

premium danpertamax; 2) perjalanandinasluardaerahpadakegiatanPeningkatanKapasitas

SDM

Aparatur,

sebesarRp. 6.379.200,- olehkarenatidakcukuplagiuntukdigunakanmengikutisatu kali kegiatanbimtek di luardaerah; 3) belanjajasanarasumber/tenagaahli/instrukturpadakegiatanKoordinasidanPengendalia nPerekonomian,

sebesarRp.

kegiatanpengendalianharga

11.400.000,BBM

olehkarenapelaksanaansatu

danelpiji

3

kg

oleh

Tim

kali TNI-

PolrisudahdialokasikanolehDiskumperindagProvinsiGorontalo; 4) belanjasewaruangrapat/pertemuanpadakegiatanKoordinasidanPengendalianPerekon omian,

sebesarRp.

5.000.000,-

olehkarenapenggunaankegiatanSosialisasiFaktadanAngkadankegiatanRefleksiEkonom i di Grand Q Hotel telahtermasukpadapembiayaanmakanminumkegiatan; Selamamasa RPJMD danRenstra SKPD yang dimulaiTahun 2012 hinggaakhirTahun 2015,

capaiankinerjaBiro

P2E

yang

diukurdenganPengukuranKinerjaKegiatandenganindikator outputs rata-rata mencapai 100%,

sedangkanindikatorinputs

tidakmencapai

100%untukefisiensianggaran.

Adapuncapaiankinerja Biro P2E yang diukurdenganPengukuranPencapaianSasaran, secarakeseluruhanmencapai

100%.

Akumulasibelanjayang

merupakansisapenggunaananggaran,telahdilakukanseefisienmungkintanpamengurangies sensibilitaskepentinganpelaksanaanprogram dankegiatan. Untuk selanjutnya usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Biro P2E dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dengan mengalokasikan dana kepada kegiatan berdasar skala prioritas. Pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan dicapai, dan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung program dan kegiatan serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja serta penerapan reward and punishment secara tegas dan konsisten. Dengan berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan disertai dengan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Biro P2E Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo akan lebih meningkat.


34

D.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Mengacu pada prinsip-prinsip kinerja anggaran maka anggaran yang dialokasikan

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menunjang program dan kegiatan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi SetdaProvinsiGorontalo Tahun 2015 sebesar Rp. 3.236.719.780,-(Belanja Langsung) yang terdiri dari : PAGU ANGGARAN  BelanjaPegawai

:

Rp

183.480.000,-

 BelanjaBarang dan Jasa

:

Rp.

2.639.539.780,-

 Belanja Modal

:

Rp

413.700.000,-

:

Rp.

 BelanjaPegawai

:

Rp

180.395.000,-

(98,32 %)

 BelanjaBarang dan Jasa

:

Rp

2.573.093.138,-

(97,48%)

 Belanja Modal

:

Rp

408.810.000,-

(98,82 %)

Total

3.236.719.780,-

REALISASI ANGGARAN

Total


:Rp3.162.298.138,-

35

(97,70%)

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi. Pelaporan AKIP ini juga merupakan sarana bagi Biro P2E untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkat dukungan dan kerjasama serta sinergitas, baik dari lingkungan internal biro (dukungan pejabat struktural maupun dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas) maupun dari lingkungan eksternal biro. Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro P2E Tahun 2012— 2017 dapat dicapai secara maksimal maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh pada setiap sasaran yang telah dilaksanakan ataupun yang belum tercapai secara maksimal. Evaluasi ini sangat mempengaruhi tingkat pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Tahun 2015 yang merupakan bahan evaluasi dan sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sesuai tugas dan fungsinya.






36

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instansi : Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Sasaran No. Program Uraian Indikator Target 1. Peningkatan tata laksana 1. Terpenuhinya kebutuhan 1. Program Peningkatan 100% pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis.

administrasi perkantoran.

Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

Uraian 1. Pelayanan jasa administrasi perkantoran.

Kegiatan Indikator

Satuan

Target

Rupiah

Rp. 457.310.000,-

paket

1

bulan

12

bulan

12

bulan

12

Rupiah

Rp. 678.253.780,-

prasarana

paket

1

- Terlaksananya seluruh program/ kegiatan biro secara optimal. Benefit :

bulan

12

- Meningkatnya kelancaran aparatur dalam memberikan pelayanan. Impact :

bulan

12

- Lancarnya pelaksanaan tugas di Biro P2E.

bulan

12

Rupiah

Rp. 103.714.000,-

orang

8

Input : Dana Output : 1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran di Biro P2E meliputi tata usaha, kepegawaian, keuangan dan aset biro.

Ket APBD

Outcome : - Tertatanya administrasi perkantoran di Biro P2E. Benefit : - Terpenuhinya segala kebutuhan administrasi perkantoran yang terkelola secara sistematis. Impact : - Lancarnya pelaksanaan tugas di Biro P2E. 2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

3. Kapasitas SDM Biro P2E yang meningkat.

1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran.

1. SDM Biro P2E yang berkompeten dengan kapasitas yang memadai.

100%

100%

2. Peningkatan sarana Input : Dana dan prasarana Output : perkantoran. 1. Tersedianya sarana perkantoran. Outcome :

3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur.

dan

Input : Dana Output : 1. Jumlah PNS biro yang diklat/bimtek/sosialisasi.

mengikuti

APBD

APBD

No.

Uraian

Sasaran

Indikator

Target

Program

Uraian

Outcome :

Kegiatan Indikator

- Aparatur Biro P2E memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.

Satuan

Target

orang

8

orang

8

orang

8

Rupiah

Rp. 283.965.000,-

Ket

Benefit : - Aparatur Biro P2E memiliki motivasi dalam melaksanakan tugas. Impact : - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas. 1. Peningkatan tata laksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis.

1. Tatalaksana kantor yang dikelola secara profesional.

100%

2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

4. Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Input : Dana Output :

1. Jumlah dokumen program/kegiatan biro: dokumen Renja, RKA, ROK, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan, Realisasi Program/Kegiatan.

8

2. Intensitas kegiatan rapat evaluasi internal biro.

kali

12

3. Intensitas koordinasi dan monitoring kegiatan pembangunan dan ekonomi di 6 kab./kota. 4. Intensitas koordinasi / konsultasi ke Pemerintah Pusat.

kali

30

kali

21

bulan

12

bulan

12

bulan

12

Outcome : - Terlaksananya koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan biro. Benefit : - Seluruh program/kegiatan biro dapat dilaksanakan secara optimal. Impact : - Sinkronisasi perencanaan dan laporan pelaksanaan program/ kegiatan biro.

APBD

No.

Uraian

Sasaran

Indikator

Target 100%

Program

Kegiatan Indikator

Uraian

Input : Dana 3. Program Pengendalian 5. Pengembangan Pembangunan. sistem pengadaan Output : barang/jasa secara 1. Persentasi pelaksanaan layanan elektronik. pengadaan barang/jasa secara elektronik

Satuan

Target

Rupiah

Rp. 354.918.000,-

%

100

kali

2

1. Setiap SKPD / POKJA mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan dalam layanan SPSE

1. Paket pekerjaan yang terupload melalui Sistem SPSE

2. Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE

2. Jumlah penyedia yang terverifikasi melalui Help Desk SPSE

100%

2. Intensitas pelatihan sistim e-Proc untuk panitia/pokja, PPK dan penyedia jasa.

3. Seluruh Proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE 4. Percepatan proses pelelangan barang dan jasa

3. Jumlah paket pekerjaan yang dilelang melalui SPSE

100%

3. Jumlah dokumen perusahaan yang terverifikasi pada sistim e-Proc

dokumen

45

4. Intensitas sosialisasi peraturan pada sistim e-Procurement di 6 kab./kota.

kali

24

5. Intensitas koordinasi / konsultasi ke Pemerintah Pusat.

kali

7

bulan

12

bulan

12

bulan

12

Rupiah

Rp. 197.536.000,-

kegiatan

2

Ket APBD

Outcome : - Meningkatnya pemahaman stakeholder (panitia/pokja, PPK, penyedia) atas penggunaan layanan SPSE. Benefit : - Meningkatnya layanan SPSE terhadap seluruh paket pengadaan barang/jasa pemerintah. Impact : - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan SPSE.

1. Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Meningkatnya jumlah PNS yang memahami peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

100%

6. Perkuatan Kapasitas Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Input : Dana Output : 1. Terlaksananya Bimtek Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

APBD

No.

Uraian

Sasaran

Indikator

Target

Program

Uraian

Outcome :

Kegiatan Indikator

- Meningkatnya pemahaman PNS atas Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan

Target

kegiatan

2

kegiatan

2

kegiatan

2

Rupiah

Rp. 684.868.000,-

kali

18

dokumen

7

kali

4

kali

125

Ket

Benefit : - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Impact : - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Gorontalo bebas dari KKN. 1. Terlaksananya kegiatan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD

1. Intensitas monitoring pembangunan

kegiatan

100%

7. Pengendalian pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Input : Dana Output : 1. Intensitas Kegiatan Pra Rapim dan Rapim SKPD Provinsi 2. Jumlah Dokumen Rapim dan Rekam Jejak 3. Intensitas kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi tingkat Provinsi Gorontalo. 4. Intensitas koordinasi dan monitoring proyek fisik pembangunan di 6 kab./kota.

2. Terlaksananya kegiatan evaluasi 2. Intensitas dan kualitas evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan pembangunan kegiatan pembangunan

100%

3. Setiap SKPD mampu 3. Tersusunnya laporan secara tepat menyampaikan laporan waktu dan didukung dengan data pelaksanaan secara periodik, yang akurat tepat waktu, akurat, dan relevan.

100%

4. Tim Monev P2E mampu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD.

4. Tersusunnya laporan evaluasi hasil monitoring sebagai perbandingan laporan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilaporkan oleh SKPD

100%


kali

16

5. Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan.

5. Tindak lanjut hasil koordinasi oleh masing-masing SKPD

100%

6. Intensitas penginputan DPA dan target fisik dan keuangan APBD Provinsi Gorontalo.

kali

1

APBD

No.

Uraian

6. Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran melalui penerapan TEPPA di Kabupaten/Kota.

Sasaran

Indikator

6. Terlaksananya Sosialisasi, Adopsi dan Asistensi Pengisian Format Kendali Anggaran hingga terbentuk Teppa di Kab./Kota

Target 100%

Program

Kegiatan Indikator

Uraian

7. Intensitas sosialisasi dan penginputan DPA dan target fisik dan keuangan APBD Kab./Kota di 6 kab./kota..

Satuan

Target

kali

1

bulan

12

bulan

12

bulan

12

Rupiah

Rp. 426.155.000,-

kegiatan

3

Ket

Outcome : - Meningkatnya pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan. Benefit : - Meningkatnya percepatan pelaksanaan pembangunan ditandai dengan percepatan penyerapan anggaran. Impact : - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo. 1. Meningkatnya koordinasi pada 1. Koordinasi Tim sektor perekonomian. harga barang 2. Koordinasi inflasi

2. Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi.

Tim

pengendalian

100%

4. Program Pengendalian 8. Koordinasi dan Ekonomi Pengendalian Perekonomian


pengendalian

100%

3. Koordinasi Tim pengendalian kenaikan harga barang sebagai dampak penyesuaian harga BBM

100%

2. Intensitas koordinasi, monitoring/pengendalian kegiatan bidang ekonomi di 6 kab./kota.

kali

60

4. Jumlah dokumen indikator ekonomi

100%


kali

9

dokumen

1

mengenai

1. Intensitas pelaksanaan rakorev bidang

ekonomi, sosialisasi fakta dan angka, dan refleksi ekonomi.

4. Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi

APBD

No.

Uraian

Sasaran

Indikator

Target

Program

Uraian

Outcome :

Kegiatan Indikator

- Meningkatnya pengendalian ekonomi di Provinsi Gorontalo melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang ekonomi.

Satuan

Target

bulan

12

bulan

12

bulan

12

Benefit : - Meningkatnya percepatan pembangunan bidang ekonomi ditandai dengan percepatan penyerapan anggaran bidang ekonomi. Impact : - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat karena percepatan pembangunan bidang ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo, 12 Januari 2015 KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI,

DR. H. M. JAMAL NGANRO, S.T, M.Si. PEMBINA TINGKAT I NIP. 196805111998031009

Ket

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2017

Instansi : Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Koordinasi, Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. Misi

No.

:

1. Mewujudkan organisasi yang profesional dalam menyelenggarakan koordinasi urusan kesekretariatan serta pengendalian pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi informasi 2. Mewujudkan pengendalian pembangunan melalui monitoring kegiatan pembangunan secara menyeluruh yang menghasilkan informasi hasil pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo 3. Meningkatkan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar lembaga pada sektor perekonomian Tujuan Uraian

Sasaran Uraian

1 Peningkatan tatalaksana pelayanan 1 Mengoptimalkan pengendalian administratif yang terkelola secara internal kegiatan administratif Biro Pengendalian Pembangunan dan sistematis. Ekonomi.

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Program Kebijakan

Indikator

1 Terpenuhinya kebutuhan administrasi 1 Melibatkan seluruh pegawai dalam 1. Program Peningkatan Pelayanan pengambilan kebijakan menyangkut Administrasi, Sarana Prasarana perkantoran pelaksanaan program dan kegiatan dan SDM Aparatur. 2 Tatalaksana kantor yang dikelola 2 Merangkum data dan informasi baik secara profesional yang bersumber dari luar SKPD maupun dari internal P2E 3 Mengupayakan pemanfaatan 2. Program Peningkatan anggaran berbasis kinerja pada setiap Perencanaan, Monitoring Evaluasi program dan kegiatan dan Pelaporan. 4 Meningkatan hubungan kerja yang kondusif antara atasan dan bawahan (team work)

2 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

3 Tersedianya sarana dan prasarana 5 Memberikan akses kepada seluruh perkantoran. pegawai dalam penggunaan sarana dan prasarana Kantor

3 Terlaksananya Bimbingan Teknis peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4 Meningkatnya jumlah PNS yang memahami peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4 Kapasitas SDM Biro P2E yang meningkat.

5 SDM Biro P2E yang berkompeten dengan kapasitas yang memadai.

2 Mengoptimalkan kegiatan 1. Setiap SKPD / POKJA mampu 1. Paket Pekerjaan yang pengadaan barang dan jasa melakukan input seluruh paket melalui Sistem SPSE berbasis teknologi informasi pekerjaan dalam layanan SPSE

6 Memberikan kesempatan seluasluasnya kepada aparatur / pegawai untuk pengembangan kapasitas diri

terupload 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas 3. Program Pengendalian pelayanan kepada masyarakat Pembangunan

Ket

No.

Tujuan Uraian

Sasaran Uraian

Indikator


2. Penyedia mampu mengakses dengan 2. Jumlah penyedia yang terverifikasi 2. Menunjang program pemerintah mudah layanan SPSE melalui Help Desk SPSE dalam meningkatkan daya saing usaha 3. Seluruh Proses pengadaan barang 3. Jumlah Paket pekerjaan yang dilelang 3. Memberikan akses yang luas bagi dan jasa sudah menggunakan melalui SPSE penyedia barang dan jasa dan layanan SPSE masyarakat terhadap barang dan jasa yang diadakan pemerintah 4. Percepatan proses pelelangan 4. Menjadikan proses pengadaan barang barang dan jasa / jasa terpadu dan terintegrasi sehingga menjadi mudah, cepat dan efisien 5. Mengupayakan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Gorontalo 6. Menjamin keadilan / tidak diskriminatif berarti adanya perlakuan yang sama terhadap semua penyedia barang dan jasa 3 Peningkatan kualitas 1. Terlaksananya kegiatan monitoring 1. pengendalian pembangunan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui monitoring dan evaluasi oleh APBD kegiatan yang dibiayai oleh APBD maupun APBN 2. Terlaksananya kegiatan evaluasi 2. terhadap hasil monitoring kegiatan pembangunan 3. Setiap SKPD mampu menyampaikan 3. laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat, dan relevan

4. Tim Monev P2E mampu 4. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD

Intensitas monitoring pembangunan

kegiatan 1. Memastikan bahwa strategi dan 3. Program Pengendalian langkah yang ditempuh telah sesuai Pembangunan prosedur

Intensitas dan kualitas monitoring 2. Meningkatkan koordinasi antara kegiatan pembangunan instansi terkait tentang penanganan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan Tersusunnya laporan secara tepat 3. Mengembangkan upaya untuk waktu dan didukung dengan data meningkatkan kemajuan pelaksanaan yang akurat dapat dilakukan setelah penyimpangan diketahui lebih dini dan solusi dapat dilakukan dengan cepat Tersusunnya laporan evaluasi hasil 4. Peningkatan fungsi pengendalian monitoring sebagai perbandingan kegiatan di lapangan melalui laporan perkembangan kegiatan ketersediaan SDM yang cukup pembangunan yang dilaporkan oleh memadai baik dari segi jumlah SKPD maupun kualitas teknis personil / staf Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi

Ket

No.

Tujuan Uraian

4. Peningkatan koordinasi sektor perekonomian

Sasaran Uraian

Indikator


5. Koordinasi dalam rangka percepatan 5. penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan.

Tindak lanjut hasil koordinasi oleh 5. Membuat analisis dan rekomendasi masing-masing SKPD atas permasalahan kegiatan pembangunan di lapangan

6. Koordinasi dalam rangka percepatan 6. penyerapan anggaran melalui penerapan TEPPA di Kabupaten/Kota.

Terlaksananya Sosialisasi, Adopsi dan 6. Menjalin Koordinasi yang Asistensi Pengisian Format Kendali berkelanjutan terhadap SKPD terkait Anggaran hingga terbentuk Teppa di Kab./Kota. 7. Pemantauan dilakukan pada semua aspek sejak dari pelaksanaan kegiatan untuk menemukan permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan menyarakankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini

pada 1. Meningkatnya koordinasi pada sektor 1. perekonomian

2. Penyiapan data dan informasi dalam 2. rangka pengendalian bidang ekonomi 3. 4.

Koordinasi Tim Pengendalian harga 1. Memantapkan peran Biro 4. Program Pengendalian Ekonomi barang Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi sebagai unsur pengendalian serta evaluasi kegiatan pembangunan dan ekonomi Koordinasi tim pengendalian inflasi 2. Meningkatnya koordinasi antara instansi terkait tentang penanganan serta pelaksanaan seluruh kegiatan perekonomian Koordinasi tim pengendali kenaikan 3. Peningkatan fungsi pengendalian harga barang sebagai dampak pada sektor perekonomian penyesuaian harga BBM Jumlah Dokumen / buku mengenai 4. Mendukung penyusunan dokumen indikator ekonomi atas potensi perekonomian daerah 5. Menjamin adanya akses yang mudah terhadap masyarakat atas informasi pada sektor perekonomian



Ket

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 Instansi : Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Program Kegiatan 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

Uraian

1. Pelayanan jasa administrasi perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

Input : Dana

Pencapaian

Indikator Kinerja

Satuan

442.310.000,00

Realisasi

421.662.778,00

Target 95,33%

Output : 1. Tertatanya administrasi tata usaha biro

paket

1

1

100,00%

2. Tertatanya administrasi kepegawaian biro

paket

1

1

100,00%

3. Tertatanya administrasi keuangan biro

dokumen

1

1

100,00%

4. Tertatanya administrasi aset biro

dokumen

1

1

100,00%

661.253.780,00

650.969.000,00

98,44%

%

100

100

100,00%

unit

2

2

100,00%

103.714.000,00

97.334.800,00

93,85%

8

12

150,00%

333.965.000,00

333.374.000,00

99,82%

dokumen

3

3

100,00%

dokumen

5

5

100,00%

3. Intensitas kegiatan rapat evaluasi internal biro

kali

12

12

100,00%

4. Intensitas koordinasi dan monitoring kegiatan pembangunan dan ekonomi di 6 kabupaten/kota 5. Intensitas koordinas/konsultasi ke pemerintah pusat

kali

30

30

100,00%

kali

21

21

100,00%

Input : Dana Output : 1. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 2. Pemenuhan sarana mobilitas darat

3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Input : Dana Output : 1. Jumlah PNS biro yang mengikuti diklat/ bimtek/sosialisasi. 2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Target

orang

4. Perencanaan, koordinasi, monitoring Input : Dana dan evaluasi. Output : 1. Jumlah dokumen kegiatan biro

rencana

program

dan

2. Jumlah laporan kinerja biro

Ket

9,07

Program 3. Program Pengendalian Pembangunan.

Kegiatan Uraian

5. Pengembangan sistem pengadaan Input : Dana barang/jasa secara elektronik. Output :

Indikator Kinerja

1. Persentasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik 2. Intensitas pelatihan sistim e-Proc untuk panitia, PPK dan penyedia jasa provinsi 3. Intensitas sosialisasi peraturan pada sistim EProcurement di 6 Kab/Kota 4. Jumlah Dokumen perusahaan yang terverifikasi pada sistim E-Proc 5. Intensitas koordinasi / konsultasi Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai E-Proc 6. Peningkatan kapasitas bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pencapaian Satuan

386.918.000,00

375.948.524,00

Target 97,16%

%

100

100

100,00%

kali

2

2

100,00%

kali

24

24

100,00%

dokumen

45

85

188,89%

kali

7

7

100,00%

197.536.000,00

195.385.600,00

98,91%

200

200

100,00%

684.868.000,00

681.023.696,00

99,44%

kali

125

125

100,00%

kali

16

16

100,00%

dokumen

7

7

100,00%

kali

18

18

100,00%

kali

4

4

100,00%

kali

1

1

100,00%

kali

1

1

100,00%

Input : Dana

Target

Realisasi

Output : 1. Terlaksananya sosialisasi/bimtek peningkatan kapasitas bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sebanyak 2 kali kegiatan.

orang

7. Pengendalian pembangunan provinsi Input : Dana dan kabupaten/kota. Output : 1. Intensitas monitoring proyek pembangunan pada 6 Kabupaten/Kota 2. Intensitas koordinasi / konsultasi Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Jumlah Dokumen Rapim dan Rekam Jejak 4. Intensitas Kegiatan Pra Rapim dan Rapim SKPD Provinsi 5. Intensitas kegiatan Rakorev tingkat Provinsi Gorontalo 6. Intensitas Penginputan DPA SKPD dan target fisik dan keuangan APBD Provinsi Gorontalo. 7. Intensitas Sosialisas dan Penginputan DPA SKPD dan target fisik dan keuangan APBD di 6 Kab./Kota

Ket 66,19

128,34

Program 4. Program Pengendalian Ekonomi

Kegiatan Uraian

8. Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian


Indikator Kinerja

Pencapaian Satuan

Target

426.155.000,00

Realisasi

406.599.740,00

Target 95,41%

50,00

1. Intensitas koordinasi / konsultasi ke Pemerintah

kali

9

9

100,00%

2. Intensitas koordinasi dan pengendalian kegiatan sektor ekonomi 6 kabupaten/kota

kali

60

60

100,00%

3. Intensitas pelaksanaan rakorev bidang ekonomi, sosialisasi fakta dan angka, dan refleksi ekonomi 4. Tersusunnya Buku Indikator Ekonomi

kegiatan

3

3

100,00%

dokumen

1

1

100,00%

Pusat

Ket



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015 Instansi : Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

No. 1

Indikator Sasaran

Sasaran

3

Realisasi

Pencapaian Target

Keterangan 7

1.

Peningkatan tata laksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis.

1.

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran.

4

5

6

100%

100%

100%

2.

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

1.

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran.

100%

100%

100%

3.

Kapasitas SDM Biro P2E yang meningkat.

1.

SDM Biro P2E yang berkompeten dengan kapasitas yang memadai.

100%

100%

100%

1.

Peningkatan tata laksana pelayanan administratif yang terkelola secara sistematis.

1.

Tatalaksana kantor yang dikelola secara profesional.

100%

100%

100%

1.

Setiap SKPD / POKJA mampu melakukan input seluruh paket pekerjaan dalam layanan SPSE Penyedia mampu mengakses dengan mudah layanan SPSE Seluruh Proses pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan layanan SPSE Percepatan proses pelelangan barang dan jasa

1.

Paket Pekerjaan yang terupload melalui Sistem SPSE

100%

100%

100%

2.

Jumlah penyedia yang terverifikasi melalui Help Desk SPSE

100%

100%

100%

3.

Jumlah Paket pekerjaan yang dilelang melalui SPSE

100%

100%

100%

1.

Terlaksananya sosialisasi/bimtek peningkatan kapasitas bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.

Meningkatnya jumlah PNS yang memahami peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

100%

100%

100%

1.

Terlaksananya kegiatan monitoring pembangunan yang dibiayai oleh APBD

kegiatan

1.

Intensitas monitoring kegiatan pembangunan

100%

100%

100%

2.

Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap hasil monitoring kegiatan pembangunan Setiap SKPD mampu menyampaikan laporan pelaksanaan secara periodik, tepat waktu, akurat, dan relevan Tim Monev P2E mampu menyampaikan laporan perkembangan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran dan penyelesaian kegiatan pembangunan yang mengalami hambatan.

2.

Intensitas dan kualitas evaluasi kegiatan pembangunan

100%

100%

100%

3.

Tersusunnya laporan secara tepat waktu dan didukung dengan data yang akurat

100%

100%

100%

4.

Tersusunnya laporan evaluasi hasil monitoring sebagai perbandingan laporan perkembangan kegiatan pembangunan yang dilaporkan oleh SKPD Tindak lanjut hasil koordinasi oleh masing-masing SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. 3. 4.

3. 4. 5.

2

Target

5.

No. 1

Indikator Sasaran

Sasaran

3

Realisasi

Pencapaian Target

Keterangan 7

6.

Koordinasi dalam rangka percepatan penyerapan anggaran melalui penerapan TEPPA di Kabupaten/Kota.

6.

Terlaksananya Sosialisasi, Adopsi dan Asistensi Pengisian Format Kendali Anggaran hingga terbentuk Teppa di Kab./Kota

4

5

6

100%

100%

100%

1.

Meningkatnya koordinasi pada sektor perekonomian

1.

Koordinasi Tim Pengendalian harga barang

100%

100%

100%

2.

Koordinasi tim pengendalian inflasi

100%

100%

100%

3.

Koordinasi tim pengendali kenaikan harga barang sebagai dampak penyesuaian harga BBM

100%

100%

100%

4.

Jumlah Dokumen / buku mengenai indikator ekonomi

100%

100%

100%

2.

2

Target

Penyiapan data dan informasi dalam rangka pengendalian bidang ekonomi

Persentasi Rata-Rata Pencapaian Sasaran

100,00% Gorontalo, 27 Januari 2016 KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI,


KATA PENGANTAR. Gorontalo, 27 Januari 2016 KEPALA BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI SETDA PROVINSI GORONTALO,

Recommend Documents