BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

RENSTRA PERUBAHAN BIRO UMUM Setda Provinsi Gorontalo 2012-2017

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2012 – 2017 KE -TAHUN 2014-2017

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 1


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan atas perubahan Strategis (Renstra) Biro Umum

Rencana

Setda provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017.

Rencana Strategis ini berisi strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Biro Umum Setda provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo 5 (lima) tahun kedepan. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan Rencana Strategis ini program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Akhir kata semoga Rencana Strategis Biro Umum yang kami susun dapat bermanfaat.

Gorontalo,

Januari 2014

KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO

Drs. H.ARDIN DANIAL,M.Ec.Dev PEMBINA UTAMA MUDA Nip.19601016 198503 1 013

2


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah...................................................................................................................1 1.2 Landasan Hukum..............................................................................................................................5 1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................................................... 7 1.4 Sistematika Penulisan......................................................................................................................9 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum ................................ 11 2.2 Sumber Daya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.........................................................31 2.3 Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.................................................45 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo................................................................................35 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..................................................................................................................................49 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..............50 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota...................................................54 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.............................................................................................. 57 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo........................................................ 61 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum ......................................................62 4.3 Strategis dan Arah Kebijakan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.............................63 4.4 Program Inovasi Biro Umum ……………………………………………………………………………………67 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…………………………………………………………………………………….............69

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....70

3


BAB VII PENUTUP……………………………………………………………………………………....................................71 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pada dasarnya pembangunan Provinsi Gorontalo merupakan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta bagian integral dari pembangunan Nasional yang pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang sektor kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang berupa peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu serta percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dalam aspek legal/formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktifitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan

bagian

integral

dari

perencanaan pembangunan nasional. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

4


Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP (2001:44) mengemukakan : Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan

dengan

potensi,

peluang

dan

kendala

yang

dihadapi.

Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Perencanaan strategis itu merupakan salah satu tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam membangun suatu sistem manajemen kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah serta RPJMN 2009-2014, dimana RENSTRA SKPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan SKPD. RENSTRA SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif. Keberadaan

RENSTRA

Biro

Umum

2012-2017

yang

telah

dilakukan

perubahannya dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

merujuk

pada

agenda

pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2005-2025, RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam 5


penyusunan Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo selama periode perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran RENSTRA kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Alur penyusunan RENSTRA Biro Umum Setda mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dapat dilihat sebagai berikut :

6


Gambar 1 : Bagan Alur Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

7


1.2.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategi Biro Umum atas perubahan Tahun 2014-2017 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan : 1. Undang-Undang

Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

8


2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 10. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4). 14. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; 15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2012-2017; 9


1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis atas perubahan

Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah. 2. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. 3. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke depan 4. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis atas perubahan

Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017 adalah : 1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Gorontalo

10


2. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Biro Umum dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 3. Menyediakan blue print serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Biro Umum

Sekretariat Daerah

Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2012-2017 4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo beserta seluruh unit kerjanya dalam urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

serta

dengan menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. 5. Tersedianya suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijaksanaan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dibidang administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

11


1.4 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 sebagai berikut : BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

BAB III

2.2

Sumber Daya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

2.3

Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.5

Peluang dan Tantangan Eksternal

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3

Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/ Kota

3.4

Penentuan Isu-isu Strategis

12


BAB IV

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1

Visi dan Misi SKPD

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3

Strategi dan Kebijakan

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

13


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo A.

Kedudukan Organisasi Biro Umum adalah unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. B. Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan dari prinsip Desentralisasi kewenangan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah dan juga merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Provinsi Gorontalo berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, serta Perda

Nomor 11

Tahun 2013 tentang

Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo a. Tugas Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mempunyai tugas

:

“ Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. b. Fungsi

14


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi : a. Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo c. Mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan sarana kerja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo d. Menyelenggarakan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, dan

Sekretaris

Daerah

dan

pelayanan

sarana

prasarana

perkantoran/perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo c. Uraian Tugas dan Fungsi Sebagaimana diuraikan pada Perda Nomor 11

Tahun 2013 tentang

Tugas dan Fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, maka susunan organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo terdiri dari : 1. Kepala Biro 2. Bagian Administrasi 3. Bagian Keuangan 4. Bagian Pelayanan dan Perlengkapan Adapun Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, dapat diuraikan sebagai berikut :

KEPALA BIRO UMUM SETDA Tugas

: Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan Administrasi, Keuangan, Pelayanan dan Perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 15


Fungsi

:

a. Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan;

b. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; c. mengkoordinasikan penyusunan program kebutuhan sarana kerja SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; d. Menyelenggarakan pelayanan rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dan pelayanan sarana perkantoran / perlengkapan kerja di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI Tugas

: Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah, ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten serta ketatausahaan Biro.

Fungsi

: a. Menyusun program Bagian Administrasi. b. Mengelola administrasi kepegawaian SKPD Sekretariat Daerah. c. Melaksanakan

pengelolaan

ketatausahaan

Gubernur

dan

Wakil

Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten. d. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Biro.

e. Mengkoordinasikan tugas-tugas operasional Biro. f. Mengevaluasi pelaksanaan Program Bagian Administrasi. KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA Tugas : Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Fungsi

: a. Menyusun program Sub Bagian dan menyiapkan bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 16


b. Mengumpulkan data dan bahan penyusunan administrasi kepegawaian dan pengarsipan dokumen pegawai; c. Menyiapkan dan memfasilitasi program pembinaan dan pengembangan karier kepegawaian SKPD Setda dan mengelola berkas usul pensiun; d. Mengelola usulan permintaan Kartu Kepegawaian (Karpeg),Kartu Isteri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Kartu Asuransi Kesehatan (Askes).

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN Tugas

:

Melaksanakan pelayanan administrasi dan ketatausahaan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten

Fungsi

:

a.

Menyusun program Sub Bagian Tata Usaha Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten;

b. Melaksanakan

kegiatan

ketatausahaan

Gubernur,

Wakil

Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten; c.

Menyusun jadwal acara Gubernur dan Wakil Gubernur;

d.

Menyiapkan secara administrasi bahan kebijakan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan Asisten;

e.

Menyiapkan sarana dan prasarana kerja Gubernur,Wakil Gubernur,Sekretaris Daerah dan Asisten dalam pelaksanaan tugas di daerah maupun ke luar daerah/luar negeri;

f.

Mengatur

kunjungan

tamu,

menyiapkan

kebutuhan

souvenir/cinderamata serta menyampaikan informasi dari dan ke Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Assisten; g.

Menyiapkan pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten dengan instansi Pemerintah maupun Swasta; 17


h.

Mengevaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Sub bagian Tata Usaha Pimpinan;

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO Tugas

: Memberikan

pelayanan

administrasi

umum

dan

penyelenggaraan

ketatausahaan Biro. Fungsi

: a. Menyusun Program pada Sub Bagian Tata Usaha Biro b. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat menyurat dan kearsipan c. Mengelola administrasi kepegawaian dan Kesejahteraan pegawai dilingkungan biro d. Mengelola administrasi umum. e. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan Kegiatan biro umum.

KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH Tugas

: a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ), Rencana Kerja ( RENJA ) dan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA Biro Umum b. Menjalankan kebijakan pengelolaan keuangan berdasarkan kebijakan kepala daerah selaku PPKD c. Menyusun anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana kerja SKPD d. Mengendalikan pelaksanaan PAD, penerimaan pajak – pajak negara, penerimaan pihak ketiga serta penyetoran ke kas daerah, Kas Negara atau ke kas pihak ketiga e. Mengendalikan pelaksanaan pembayaran SKPD yang membebani APBD

18


f.

Mengendalikan penatausahaan pelaksanaan Anggaran SKPD.

g. Menyelenggarakan pengarsipan bukti – bukti keuangan h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan intern dan tahunan SKPD kepada PPKD i.

Menyusun analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan prinsip – prinsip kewirausahaan.

j.

Membantu BUD mengendalikan kekayaan daerah yang dikuasakan kepada pengguna barang.

Fungsi

: a. Pembinaan pengelolaan keuangan dilingkungan SKPD berdasarkan perundang – undangan

b. Pengumpulan indikator kinerja kegiatan dalam rencana kerja tahunan dan rencana strategis SKPD serta ketentuan tentang standar pelayanan minimal c. Pengolahan data RKA – SKPD berdasarkan indikator kegiatan, pagu anggaran definitif, analisa standar belanja dan satuan biaya. d. Penyusunan dan penerbitan draft DPA-SKPD sesuai peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD untuk disahkan oleh PPKD. e. Persetujuan

pengajuan

usulan

rencana

penggeseran

dan

perubahan anggaran dari kegiatan dala DPA-SKPD yang telah disahkan PPKD untuk mendapatkan persetujuan / penetapan oleh PPKD dan atau Sekretaris Daerah dan atau DPRD melalui PPKD.

19


f. Persetujuan penetapan pajak daerah / retribusi daerah sebagai penerimaan daerah sesuai pelimpahan kewenangan dari kepala daerah selaku PKPKD g. Persetujuan penyetoran penerimaan daerah oleh Bendarahara Penerima ke rekening kas daerah milik BUD dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku. h. Persetujuan penyetoran penerimaan pajak – pajak negara atau penerimaan pihak ketiga oleh Bendaraha Pengeluaran ke rekening kas milik BUN atau rekening pihak ketiga yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. i. Penetapan rencana arus kas dari seluruh kegiatan dalam DPA-SKPD berdasarkan rencana operasional kegiatan dari kuasa pengguna anggaran. j. Penetapan dan penyampaian permintaan SPD bulanan ke BUD. k. Persetujuan permintaan uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. l. Persetujuan atau penolakan belanja yang membebani APBD berdasarkan bukti – bukti dasar yang sah dari pihak ketiga sesuai dengan

surat

anggaran/Kuasa

permintaan Pengguna

pembayaran Anggaran

dari

sesuai

pengguna pelimpahan

kewenangan dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. m. Penerbitan dan penandatanganan SPM sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh PKPKD. n. Penyampaian SPM beserta lampiran yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan kepada BUD. o. Pembinaan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluran berdasarkan kebijakan BUD.

20


p. Penyelenggaraan

penatausahaan

penerimaan

uang

dan

pengeluaran uang. q. Penyusunan

dan

penyelenggaraan

sistem

akuntansi

keuanganpemerintah selaku entitas akuntansi r. Penyelanggaraan arsip bukti – bukti pendukung keuangan yanf sah dan relevan. s. Penerbitan dan penyampaian laporan keuangan interim dan laporan keuangan kepada PKPKD t. penertiban dan rekonsiliasi laporan Realisasi Anggaran Bulanan dengan Laporan Realisasi Anggaran PKPKD. u. Penerbitan analisa kinerja keuangan SKPD berdasarkan The Best Practise pengelolaan keuangan yang berwirausahaan v. Pelayanan

Pemeriksaan

petanggungjawaban

keuangan

pelaksanaan APBD. w. Rekonsiliasi kekayaan daerah antara catatan akuntansi kekayaan daerah dalam laporan keuangan SKPD dengan penguasaan fisik, kondisi fisik, dan bukti – bukti kepemilikan KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN Tugas

: a. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Rencana Strategi ( RENSTRA ), Rencana Kerja ( RENJA ), Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Biro Umum. b.

Menyiapkan kategori kegiatan sesuai dengan klasifikasi daftar analisa standar biaya.

c. Menghitung rancangan anggaran pendapatan dari PAD dalam RKA – SKPD berdasarkan potensi PAD yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD

21


d. Menghitung

rancangan

anggaran

belanja

dalam

RKA-SKPD

berdasarkan indikator kinerja dan satuan biaya. e. Menyusun / menginput data dan menerbitkan draft RKA-SKPD f.

Menganalisis dan memberikan saran masukan tentang pengajuan usulan rencana pergeseran / perubahan anggaran dari KPA / PPTK.

g. Memperbaiki RKA – SKPD hasil pembahasan dari TAPD dan DPRD dan atau persetujuan pergeseran / perubahan anggaran dari PPKD atau Sekretaris Daerah atau DPRD. h. Menyusun / Menginput data dan menerbitkan draft formulir DPA-SKPD. i.

Menyusun / menginput data dan menerbitkan draft formulir rencana arus kas berdasarkan rencana operasional kegiatan dari KPA / PPTK.

j.

Menyusun dan menerbitkan draft surat permintaan SPD bulanan berdasarkan permintaan KPA/PPTK

k. Memantau penerbitan SPD bulanan dan menyusun / menginput data SPD bulanan dalam kartu pengawasan pengendalian Anggaran. l.

Memverifikasi rencana penetapan perhitungan pajak daerah / retribusi daerah, pemungutan / pemotongan pajak – pajak negara, dan pemungutan kewajiban kepada pihak ketiga lainnya.

m. Memverifikasi ketersediaan anggaran, nomenklatur kegiatan, serta kesesuaian terget kinerja dalam SPP dari KPA/PPTK. n. Membuat dan menyelenggarakan kartu pengawasan pengendalian anggaran kegiatan berdasarkan bukti setoran yang sah dari Bendahara Penerimaan, Komitmen yang telah dibuat, SPD, SPP, SPM dan SP2D. o. Memverfikasi permintaan uang muka kerja / panjar oleh Bendahara Pengeluaran.

22


p. Memantau pemberian uang muka kerja / panjar oleh Bendahara Pengeluaran. q. Memverifikasi pertanggungjawaban uang muka kerja / panjar r. Menyiapkan

draft

laporan

realisasi

pengawasan

pengendalian

anggaran perkegiatan sesuai DPA-SKPD atau dokumen perubahan / pergeseran lainnya berdasarkan kartu pengawasan pengendalian anggaran. s. Menyelenggarakan arsip – arsip dokumen anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. t. Memberikan masukan the best pratise penganggaran publik dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha. u. Melakukan indentifikasi awal tentang belanja yang akan dikapitalisasi menjadi aset sebagai bagian dari kekayaan daerah. Fungsi

:

a. Penerbitan draft rencana RKA-SKPD dan perubahannya. b. Penerbitan draft DPA-SKPD dan perubahannya. c. Pengumpulan atas rencana operasional kegiatan dari KPA / PPTK dan penerbitan draft rencana arus kas SKPD dan perubahanannya. d. Penerbitan

draft

SPD bulanan

SKPD

dan

perubahannya

dan

pemantauan persetujuan SPD bulanan oleh BUD. e. Pemberian pertimbangan usulan rencana pergeseran / perubahan anggaran. f.

Persetujuan atau penolakan atas ketersediaan anggaran, kebenaran nomenklatur kegiatan dan kesesuaian dengan target dari indikator kinerja

setiap

SPP

yang

diajukan

PA/KPA/PPTK

dan

atas

pertanggungjawaban uang muka kerja/panjar.

23


g. Pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka kerja/panjar kepada pejabat tertentu/PPTK h. Pemberian pertimbangan atas permintaan uang muka kerja / panjar kepada pejabat tertentu/PPTK atau pihak pelaksanaan lainnya yang akan dibayar oleh Bendahara Pengeluaran. i.

Persetujuan atas perhitungan pemungutan/pemotongan pajak – pajak negara atau hak – hak pihak ketiga lainnya dalam SPP atau dalam rencana pembayaran uang muka kerja / panjar.

j.

Pengendalian pengelolaan uang muka kerja/panjar yang dibayar bendahara pengeluaran.

k. Pemantauan surat setoran yang sah dari penerimaan PAD, pajak negara, PNBP, penerimaan hak pihak ketiga ke rekening kas daerah/negara/pihak ketiga. l.

Penerbitan draft laporan realiasi pengawasan dan pengendalian anggaran bulanan per kegiatan.

m. Penyelenggaraan arsip bukti –bukti pengdukung anggaran n. Pemberian kajian tentang the best practise penganggaran dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha o. Pengusulan belanja yang akan dikapitilisasi menjadi asset. KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI. Tugas

:

a. Menyiapkan draft usulan KPA b. Membantu membina PPTK / Bendara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran, menyusun kelengkapan persyaratan SPP dan ketetapan pajak / retribusi.

24


c. Menerima DPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD, membuat salinan, dan mendistribusikan salinan kepada pihak – pihak tertentu. d. Memverifikasi kebutuhan dari uang persediaan / tambahan uang persediaan dari SPP yang diajukan Bendahara Pengeluaran atau PPTK. e. Memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dari SPP yang diterima, memverifikasi kebenaran perhitungan matematis dan tata penulisan dari SPP yang diterima. f.

Memverifikasi kebenaran hak tagih pihak ketiga dari SPP yang diterima.

g. Memberikan saran persetujuan atau penolakan

SPP yang tidak

memenuhi seluruh hasil verifikasi. h. Menerbitkan draft surat pengesahan pertanggungjawaban ( SPTB ) yang tidak memenuhi hasil verifikasi. i.

Menerbitkan daftar penguji dan kelengkapan dokumen dari SPM

j.

Menerbitkan darf SPM atau

SPP yang telah memenuhi syarat sesuai

hasil verikasi atau telah disahkan SPTB –nya. k. Memantau penandatanganan SPM dan menyerahkan SPM yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan beserta dokumen lain yang diisyaratkan kepada Bendahara Pengeluaran. l.

Menerima SP2D yang telah ditandatangani oleh BUD, membuat salinan dan mendistribusikan salinan kepada pihak – pihak tertentu.

m. Menyelenggarakan registrasi SPP yang diterima, draft SPM, SPM yang disahkan

oleh

Kepala

Bagian

Keuangan,

SP2D

yang

telah

ditandatangani oleh BUD. n. Melakukan pemeriksaan kas uang persediaan / tambahan uang persediaan,

penerimaan

PAD,

penerimaan

pajak

negara

dan 25


penerimaan pihak ketiga secara berkala yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan. o. Mengendalikan penyetoran saldo uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran. p. Mengembangkan sistem dan prosedur penatausahaan berdasarkan sistem pengendalian internal q. Membuat salinan dokumen perbendaharaan dan menyelenggarakan arsip – arsip dokumen perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku. r. Meneruskan copy asli dan lampiran aslinya ke sub bagian akuntansi. Fungsi

:

a. Menerbitkan draft usulan KPA b. Pembinaan pengelolaan keuangan dalam hal tata cara penerimaan dan pembayaran serta penatausahaannya di lingkungan SKPD. c. Persetujuan dan penolakan atas kelengkapan lampiran dokumen, kebenaran perhitungan matematis dana tat penulisan, kebernaran hak tagih pihak ketiga dari setiap SPP yang diajukan KPA / PPTK. d. Penerbitan draft SPTB. e. Penerbitan draft SPM> f.

Pembinaan pengelolaan saldo uang persediaan / tambahan uang persediaan, serta uang – uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerbit.

g. Pemberian

pertimbangan

atas

permintaan

uang

persediaan

/

tambahan uang persediaan yang akan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran. h. Penerbitan daftar penguji dan kelengkapan lain dari SPM.

26


i.

Pemberian kajian tentang the best practise perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha.

j.

Penyelenggaraan

arsip

salinan

bukti

–

bukti

pendukung

perbendaharaan.

KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI. Tugas

:

a. Mencatat dan memasukan saldo awal neraca ke dalam besar dan buku besar pembantu SKPD sesuai dengan laopran keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun sebelumnya. b. Mencatat aprosiasi dan memasukan pagu anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan ke dalam buku realisasi anggaran sesuai DPA-SKPD tahun berjalan yang telah disahkan oleh PPKD. c. Memperbaiki saldo awal neraca di buku besar berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. d. Mencatat aprosiasi dan memasukan pagu anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan ke dalam buku realilisasi anggaran sesuai perubahan dan pergeseran anggaran DPA – SKPD tahun berjalan yang telah disahkan oleh PPKD dan atau disetujui DPRD. e. Menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya. f.

Memposting penerimaan PAD berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

g. Memposting penyetoran PAD berdasarkan bukti penerimaan yang sah. h. Menerima dan meneliti surat pertanggungjawaban penerimaan PAD dari Bendahara Penerimaan beserta lampirannya.

27


i.

Menerima dan meneliti SP2D dan SPM

serta

dokumen – dokumen

lain yang melampirkan khusus uang persediaan dan tambahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran. j.

Memposting bukti penerimaan kas berdasarkan SP2D uang persediaan dan tambahan uang persediaan.

k. Menerima dan Meneliti SP2D, SPM, SPTB serta dokumen – dokumen lain yang melampirinya. l.

Memposting bukti belanja berdasarkan SP2D.

m. Melakukan rekonsiliasi antara buku bank dan rekening koran bulanan. n. Melakukan rekonsiliasi antara buku kas dan buku penerimaan kas Bendahara Pengeluaran. o. Menerbitkan buku besar, buku pembantu dan realisasi anggaran sesuai standar akuntansi pemerintah secara bulanan. p. Memposting jurnal kolom dari belanja menjadi asset setiap semester q. Menerbitkan draft laporan keuangan interim dan laporan keuangan tahunan r. Melenggarakan arsip yang berhubungan dengan akuntansi s. Mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi berdasarkan sistem pengendalian internal. Fungsi

:

a. Penyelenggarakan buku besar dan buku pembantu setiap jenis pendapatan dan belanja. b. Penyelenggaraan buku realisasi anggaran per SKPD, per kegiatan dan perincian objek belanja, dan perincian objek pembiayaan. c. Perjurnalan kololari

28


d. Penerbitan draft laporan keungan interim dan tahunan e. Pemberian kajian tentang the best practise akuntansi sektor pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang berwirausaha f.

Penyelenggaraanarsip bukti – bukti pendukung akuntansi

KEPALA BAGIAN PELAYANAN DAN PERLENGKAPAN Tugas

:

Penyiapan kebutuhan dibidang rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan rumah tangga Sekretariat Daerah, Pelayanan kendaraan dinas dan penatausahaan aset pada SKPD Sekretariat Daerah.

Fungsi

:

a. Menyusun program Bagian Pelayanan dan Perlengkapan b. Melakukan pelayanan kebutuhan dan perawatan kantor Sekretariat Daerah, rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah . c. Melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah serta tamu Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris daerah. d. Melakukan pelayanan pemakaian kendaraan dinas untuk para Asisten dan Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. e. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Bagian Pelayanan dan Perlengkapan f.

Menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan kebutuhan barang daerah, pengadaan barang daerah, penyimpanan dan distribusi, pemeliharaan inventarisasi barang dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah dan membuat usulan penghapusan / pemindatanganan barang milik daerah pada SKPD Sekretariat Daerah.

29


a. Melaksanakan inventarisasi aset di lingkungan SKPD Sekretariat Daerah. g. Melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang dilingkungan SKPD Sekretariat Daerah. h. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program bagian Pelayanan dan Perlengkapan

KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA. Tugas :

Melaksanakan pelayanan fasilitas / perlengkapan dan penyelenggaraan kegiatan pada Rumah Tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Fungsi :

1.

Menyiapkan bahan penyusunan Program Subbagian Rumah Tangga

2.

Menginfentarisir kebutuhan dan melaksanakan perawatan Rumah Jabatan Gubernur,Wakil Gubernur dan Rudis sekretaris Daerah

3.

Menyiapkan kebutuhan

sarana dan Prasarana Rumah Tangga

pimpinan 4.

Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan Gedung Rumah Jabatan dan kebersihan

5.

di lingkungan

Menyiapkan tempat dan fasilitas

untuk pelaksanaan acara, Rapat,

pelayanan tamu dan keperluan lainnya yang dilaksanakan oleh pimpinan di Rumah Jabatan. 6.

Melaksanakan

perawatan

Aset

Rumah

Tangga

Pimpinan

dan

Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di rumah jabatan pimpinan KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA SETDA

Tugas :

Melaksanakan pemanfataan sarana dan prasarana

pada SKPD

Sekretariat Daerah. 30


Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan progam sub bagian dan prasarana

sarana

setda

2. Menyiapkan data administrasi atas semua barang yang ada dalam gudang 3. Menata dan menyimpan barang secara tertib, rapi dan aman. 4. Melaksanakan pemeliharaan aset milik negara/daerah. 5. Menyiapkan

data penyaluran

barang

kepada

unit

yang

mebutuhkan 6. Membuat laporan tentang keadaan penyaluran barang. 7. Menyusun

rencana

penggunaan

kebutuhan bahan bakar

kendaraan

dinas

dan

minyak (BBM) baik untuk kendaraan

operasional maupun BBM untuk pelayanan tamu 8. Melakukan Pengurusan kelengkapan surat-surat kendaraan Gubernur, Wakil

Gubernur

serta

Sekretariat

Daerah,para

asisten dan para kepala biro 9. Melakukan

pemeliharaan/perbaikan

alat

kelengkapan

dan

penggantian suku cadang kendaraan dinas Gubernur,Wakil Gubernur serta sekretariat Daerah para asisten dan para kepala biro serta kendaraan dinas operasional lainnya di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Gorontalo 10. Melakukan pengurusan dan administrasi surat tanda nomor kendaraan (STNK),uji KIR dan mutasi kendaraan dinas Gubernur,Wakil Gubernur,sekretaris Daerah,para asisten dan para kepala biro serta kendaraan dinas operasional lainnya di lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG

31


Tugas :

Melaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang

pada

SKPD Sekretariat Daerah. Fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan progam Panatausahaan

Pengelolaan dan

Barang

2. Menata dan mengadministrasikan barang milik daerah yang belum dipergunakan maupun yang rusak berat secara tertib, rapi dan aman. 3. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik negara/daerah. 4. Menyusun

rencana

kebutuhan

dan penghapusan

barang

inventaris 5. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan 6. Menyiapkan usulan penghapusan barang/asset milik Negara/ daerah, 7. Membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barang/asset daerah 8. Menyelenggarakan

administrasi

penyaluran

dengan

tertib

dan rapi 9. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada pada SKPD Sekretariat Daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu

inventaris barang (KIB), kartu Inventaris

ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI),

dan buku induk inventaris

(BII) sesuai kodefikasi dan penggolongan barang

milik daerah.

10.Membuat laporan tentang keadaan penyaluran barang secara periodik

32


d. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

33


STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO KEPALA BIRO

KEPALA BAGIAN

KEPALA BAGIAN

KEPALA BAGIAN

ADMINISTRASI

KEUANGAN SETDA

PERLENGKAPAN &

KASUBBAG

SUBBAG. RUMAH

PERENCANAAN

TANGGA

KASUBBAG VERIFIKATOR

SUBBAG SARANA DAN PRASARANA SETDA

KASUBBAG AKUNTANSI

SUBBAG. PENGELOLAAN DAN PETANA USAHAAN BARANG

KASUBBAG. KEPEGAWAIAN SETDA KASUBBAG TU PIMPINAN

KASUBBAG TU BIRO

Gambar 1: Struktur Organisasi Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

34


2.2 Sumber Daya Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi pada setiap disiplin keilmuan sesuai dengan bidang pekerjaan. Secara keseluruhan, jumlah personil di Biro Umum sebanyak 91 orang dengan status PNS 2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Jabatan :



Tabel 1 : SDM berdasarkan Jabatan NO.

JABATAN

JUMLAH

1

Kepala Biro

1

2

Kepala Bagian

3 orang

3

Kepala Sub Bagian

9 orang

4

Staf

78 orang

Jumlah

orang

91 orang

Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Umum, 2013

Berdasarkan Jenis kelamin



Tabel 2 : SDM Berdasarkan jenis kelamin Jumlah No

Jabatan

Ket L

P

L+P

1

Kepala Biro

1

-

1

2

Kepala Bagian

3

-

3

3

Kepala Sub Bagian

5

4

9 35


4

Staf

32

46

78

Jumlah

41

50

91

Sumber : Bagian Kepegawaian Biro Umum ,2013



Berdasarkan Golongan : Tabel 3 : SDM Biro Umum Berdasarkan Golongan N O

ESELON GOLONGAN JUMLAH

STAF I

II

III

IV

1

IVd

1

-

-

-

-

1

2

IVc

1

-

1

-

-

-

3

IVb

-

-

-

-

-

-

4

IVa

3

-

-

1

1

1

4

IIId

7

-

-

2

3

2

5

IIIc

4

-

-

-

4

-

6

IIIb

6

-

-

-

-

6

7

IIIa

22

-

-

-

-

22

8

IId

4

-

-

-

-

4

9

IIc

12

-

-

-

-

12

10

IIb

15

-

-

-

-

15

11

IIa

11

-

-

-

-

11

36


12

Ic

1

-

-

-

-

1

13

Ib

2

-

-

-

-

2

14

Ia

2

-

-

-

-

2

Jumlah

91




Berdasarkan Pendidikan : Tabel 4 : SDM Biro Umum & Humas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

ESELON NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

STAF I

II

III

IV

1

Magister

3

-

1

1

1

-

2

Sarjana

41

-

-

2

8

31

3

Diploma

11

-

-

-

-

11

4

SMA

31

-

-

-

-

31

5

SMP

3

-

-

-

-

3

6

SD

2

-

-

-

-

2

91

-

-

-

-

-

Jumlah

37



2.2.2 Sarana dan Prasarana

A. Sarana dan Prasarana Gambaran sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi,

serta pelayanan di Biro Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Alat-alat Angkutan NO

JENIS BARANG / NAMA BARANG

MERK / TYPE

TAHUN PEMBELIAN

1 Sedan

Toyota/Sedan Soluna

2000

2 Station Wagon (SUV, MPV)

KIA CARNIVAL MT

2001

3 Station Wagon (SUV,MPV)

Toyota Kijang Standar

2001


-

2002

5 Sepeda Motor

Yamaha Yupiter

2002

6 Sepeda Motor

Honda Kharisma

2002


Terano Spirit Biru Tua

2003


Toyota Kijang KF82R GRNDE 01 (Deluxe)

2003


Kuda Grandia/Mitsubishi

2003


Krista 2.0 Rz18/Toyota

2003


Kijang Krista Efi 200/Toyota

2003


Kuda Doamond Mitsubishi

2003


Kijang KF60R-THMRS

2003

14 Bus Penumpang

Isuzu Bus

2003

15 Sepeda Motor

Yamaha Yupiter

2003

16 Sepeda motor

RX King

2003

38


17 Sepeda Motor

Suzuki/Satria RU

2003


Sang Yong Rexton

2004


Innova Deluxe/Toyota

2004


Kijang Toyota

2004

21 Bus Penumpang

Hino Bus/Mitsubishi

2004

22 Sepeda Motor

STP/Yamaha

2004

23 Sepeda Motor

Yupiter/Yamaha

2004

24 Sepeda Motor

Suzuki/Smash

2004


Tahun 1994

2005


Innova V/Toyota

2005


Diesel L 300/Mitsubishi

2005


Toyota Kijang Innova G

2005

29 Minibus

Minibus Diesel L 300 Full AC

2005

30 Sepeda Motor

Shogun FD / Suzuki

2005

31 Sedan

Toyota/Sedan Camry

2006

32 Sedan

Toyota/Sedan Altis

2006


Terano S3 Spirit/Nissan

2006


Terano/Nisan

2007


Landcruiser Cygnus Diesel/Toyota

2007

36 Station Wagub (SUV, MPV)

Innova/Toyota

2007

37 Sepeda Motor

Suzuki Thunder

2007

38 Bus

Hino Bus/Mitsubishi

2008


Inova New/Toyota

2009


Innova/Toyota

2010

41 Sedan

Honda/Civic

2011

39



Suzuki/Vitara

2011


Toyota/Hilux

2011

44 Sepeda Motor

Suzuki/Thunder

2011

45 Sepeda motor

Suzuki/Satria

2011


Toyota Fortuner/Station

2012


Toyota Innova New Lux

2012


Innova

2012


Rush

2012


Toyota Hilux/Pick Up

2012


Toyota Hilux Station

2012


Toyota Fortuner 2,7 Lux

2012

53 Sepeda Motor

Yamaha Mio CW

2012

54 Sepeda Motor

Honda Speccy

2013

Sumber : Bagian Pelayanan Dan Perlengkapan, 2013

Tabel 5. Mesin dan Peralatan Studio dan Komunikasi

No.

Jenis/Nama Barang

Spesifikasi/Merk/Type Barang

Tahun

1

Radio

Vhf Ring ic v 8000

2003

2

Equalizer

Mc leland/2x31 band

2003

40


3

Peralatan studio Visual lain

Driver 15,18

2003

4


15 Peaven

2003

5


Sakaku / 2 Pegangan

2003

6


Ef 256 Mc leland

2003

7


3 Way

2003

8


Equaliser Monitor Ge 15

2003

9


Mic Lokal AVI 103

2003

10


Mic Instrument

2003

11


Mic Clip On

2003

12


Stand Mic

2003

13


Peavy/Tko 115

2003

14


Peavy / Kba 100

2003

15


Peavy Dandyt 112

2003

16


Lbb 3310 Type 00

2003

17


York Ville

800 W

2003

18

Peralatan Antena UHF lain

ST Vhf Ringgo USA

2003

19

HandyCam

20

Lensa Kamera

21


2005

22

Alat komunikasi Radio SSB Lain

2005

23

Alat-alat Sandi Lain-lain

2005

24

Peralatan pemancar MF/MW

2005

25

Proyektion Polariscope

Toshiba / S 25 SVGA

2005

26

Proyektor + Attachment

Toshiba

2006

27

Peralatan Studio Visual dll

2006

28

Camera Elektronik

2006

2004 Nikon Coolpix/E 4500

2004

41


29

Peralatan Antena UHF lain

2006

30

Peralatan Studio visual dll

2007

31

Lensa Kamera

2007

32

Alat komunikasi Radio HF/FM

2007

33


2008

34

Lensa Kamera

Panasonic

2008

35

Lensa Kamera

Digital /XLR 400 D

2008

36


Sonny / ICD P620

2009

37

Lensa Kamera

38


39


2010

40

Lensa Kamera

2010

41

Alat komunikasi Radio HF/FM

2010

42


2011

43

Lensa Kamera

Nikon

2011

44

Camera Digital

Canon /ESO 60 D

2011

45

Handycam

Sony/DCR-SD 1000 E

2012

46


Epson 2500 Lumens

2012

47

Camera Elektronic

Avitech

2012

48

Lensa Kamera

2012

49

Unit Transceiver

2012

50


Panasonic /PT-LX30H

2013

51

Camera Elektronik

Canon /EOS7B18135

2013

52

Camera Elektronik

Nikon/D7000

2013

2009 PLC-XU 300 A

2010


42


Tabel 6. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

No

Jenis Barang / Nama Barang

Merk / Type

1 Sofa 2 Bufet

Tahun Pembelian 2003

4 Pintu Kayu Agatis

2003

3 Meja

2003

4 Meja

2003

5 Meja

2003

6 Kursi Pimpinan

Hidrolik Ergotec

2003

7 Kursi

Chitose

2003

8 Kipas Angin

Nasional

2003

9 Dispenser

Matsunaga

2003

10 Filling Cabinet

Exall Palstik

2003

11 Brankas

Jt 99

2003

12 Ac Split

National Cu 12 Bkn

2003

13 Ac Split

National Cu 18 Bkn

2003

14 Meja

2003

15 Filling Cabinet

2003

16 Rak Susun

2003

17 Mixer

Papey 34 Ch

2003

18 Mesin Ketik dll

Oliveti

2005

19 Alat kantor lainnya

2005

20 Lemari Kayu

2005

21 Televisi

15 “

2005

22 Personal Computer

Prosecor / P4 630

2005

23 Notebook

Toshiba

2005

43


24 Printer

2005

25 Peralatan Jaringan dll

2005

26 Lemari penyimpanan

2006

27 Rak besi/metal

2006

28 Brankas

2006

29 Lemari kayu

2006

30 Papan nama instansi

2006

31 Papan Pengumuman

2006

32 Kursi besi

Chitose Caesar

2006

33 Kursi kayu/rotan

2006

34 Tempat Tidur kayu

2006

35 Meja makan

2006

36 Kursi Tamu

Jepara

2006

37 Meja Komputer

2006

38 Meja Biro

2006

39 Lemari Pakaian

2006

40 Mesin Potong Rumput

150 CM Trector HP

2006

41 Mesin cuci

Sanyo

2006

42 AC Unit

Panasonic

2006

43 Kipas Angin

Panasonic

2006

44 Kompor Gas

Hock Besar

2006

45 Televisi

Panasonic

2006

46 Kaca Hias 47 Dispenser

2006 Sanyo

2006

48 Mimbar/Podium

2006

49 Gorden

2006

44


50 Alat Pemadam Kebakaran 51 Kursi Kerja pejabat

2006 Ergotec

2006

52 Compresor Unit

2006

53 Mic Conference

2006

54 UPS

2006

55 Telephone (PABX)

2006

56 Handy Talky

2006

57 Senter

2006

58 Rak Penyimpanan

2007

59 Alat Penggiling Padi

2007

60 Filling Besi

2007

61 Lemari makan

Davinchi

2007

62 Mesin Absensi

2007

63 Meja Rapat

2007

64 Kursi Rapat

2007

65 Sofa

Balexy Pos

2007

66 Mesin cuci

LG

2007

67 Lemari Es

2007

68 Vacuum Pump

2007

69 Scanner

2008

70 Mesin Listrik standar

2008

71 Mesin Ketik

2008

72 Mesin Hitung Listrik

2008

73 Alat Penghancur Kertas

2008

74 Sofa

2008

75 Mesin Penghisap Debu

2008

45


76 Mesin Potong Rumput 77 AC Sentral

2008 AC Standing Floor

2008

78 Kompor gas

2008

79 Tabung Gas

2008

80 Gorden

2008

81 Komputer

PC HP

2008

82 Printer

2008

83 Lemari Es

2009

84 AC Unit

Panasonic

2009

85 Mesin Listrik standar

Brother GX 6750

2009

86 Note book

Core 2 Duo T6400 2 GB

2009

87 Printer

HP Laser Jet / P 1006

2009

88 Monitor

2009

89 Kursi Kerja Pejabat

2009

90 Lemari Arsip

2009

91 Meja Kerja

½ Biro

2009

92 Tempat Tidur Besi

2010

93 Meja rapat

2010

94 Meja Makan

2010

95 Kursi Rapat

2010

96 Sofa

2010

97 AC Unit

1,5 PK

2010

98 Personal Computer

PC

2010

99 Sound System

2011

100 Note Book

2011

101 PC Unit

2011

46


102

Alat Rumah Tangga lain-lain

2011

103 Sofa

2011

104 Lemari kayu

2011

105 Mesin Absensi

X-100

2012

106 Lemari Kayu

8 Pintu

2012

107 Kursi Rapat

2012

108 Kursi Biasa

Chitose

2012

109 AC Unit

Standing

2012

110 AC Unit

LG

2012

111 Kipas Angin

Sifan Cke

2012

112 Televisi

Samsung / 3 D Plat 51 Inch

2012

113 Gorden

2012

114 Notebook

Acer Aspire 4752 Intelcorel

2012

115 Kursi Kerja Pejabat Es III

Alvaro

2012

116 Sound System 117 Handy Talky

2012 HT Alinco DJ-596 2 Band

2012

118 Faksimile

2012

119 Gerobak Dorong

2013

120 Lemari Kayu

2013

121 Kursi Rapat

2013

122 Sofa

2013

123 Mesin Potong Rumput

Honda Komplit

2013

124 AC Unit

Panasonic

2013

125 Kipas Angin

Standing Staniless

2013

126 Sound System

Yamaha PSR-5950% B

2013

47


127 Gorden

2013

128 PC Unit

Dell 620 Buil UP

2013

129 Notebook

Accer Aspireslim V5-471G

2013

130 Hardisk

Eksternal

2013

131 Printer

Epson / L210

2013

132 Monitor

Benq/LED

2013

133 Telepon (PABX) 134 Handy Talky

2013 WURWBI

2013

135 Meja Kerja

2013

136 Kabel Listrik

2013


Tabel 7 : Alat Perpustakaan dan Buku Jenis Barang / Nama Barang

No

1 Buku Umum 2

Peraturan perundang-undangan

Merk / Type

Tahun Pembelian 2007 2010

3 Buku Agama Islam

2010

4 Buku Ilmu Politik

2010

5 Buku Ilmu Sosial

2010

6 Buku MIPA

2010

7 Naskah

2010

8 Terbitan Berkala

2010

2.2.3 Anggaran

48


Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA dan Rencana Kerja Tahunan, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Gorontalo. Khusus untuk

Tahun

Anggaran

2013

Biro

Umum

Setda

Provinsi Gorontalo mendapat dukungan Anggaran sebesar

Rp.

25.389.257.018,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.

7.406.056.518,- Belanja Langsung Rp. 17.983.200.500,- Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 8. PERBANDINGAN ANGGARAN BIRO UMUM DARI TAHUN 2009 S.D 2013

TAHUN JENIS BELANJA Belanja

Tidak

2009

langsung

2010

2011

2012

2013

4.818.156.684

9.311.311.604

10.540.085.251

6.928.514.712

7.406.056.518

4.818.156.684

9.311.311.604

10.540.085.251

6.928.514.712

7.406.056.518

4.400.000.000

7.902.000.000

9.002.870.159

18.620.544.568

17.983.200.500

650.461.239

694.591.080

(BTL): a.

Belanja

Pegawai(Gaji

&

Tunjangan) Belanja Langsung (BL) : a.Belanja Pegawai b.Belanja Barang dan Jasa c.Belanja Modal TOTAL

720.850.000 3.144.150.000 535.000.000 9.218.156.684

650.461.239

682.492.000

5.116.688.761

7.086.408.920

8.345.953.488

11.753.714.500

2.134.850.000

1.266.000.000

9.580.000.000

5.546.994.000

17.213.311.604

19.542.955.410

25.549.059.280

25.389.257.018

49


Dari tabel tersebut dapat dilihat dari tahun ke tahun anggaran yang dialokasikan untuk Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada SKPD dan pimpinan. Selain itu terdapat anggaran pendukung program pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta program pelayanan kedinasan pemerintah

Provinsi

Gorontalo

yang

berasal

dari

pimpinan

setda

35.001.884.689,23,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

sebesar

Rp.

4.181.862.470,-

Belanja Langsung Rp. 30.820.022.219,23,-

2.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien, dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan adanya SOP, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan, maka dapat ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo merupakan

acuan

bagi setiap Bagian/Bidang di

lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam menyusun standar operasional prosedur kerja yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam mengidentifikasi,

merumuskan,

menyusun,

mengembangkan,

memonitor

dan

mengevaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan: 1. Menunjang

kelancaran

dalam

proses

pelaksanaan

tugas

dan

kemudahan

pengendalian di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo 50


2. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas 3. Mempertegas tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo 4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo secara proporsional 6. Menekan angka korupsi, kolusi dan nepotisme 7. Memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Sebagaimana diketahui, bahwa Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2010 dan SOP dimaksud disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi Pemerintahan dan pada Tahun 2014 SOP disempurnakan lagi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan bagian pada Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo yaitu : Bagian Administrasi Standar Opersional Prosedur (SOP) Bagian Administrasi terdiri dari : I.

Kepegawaian Setda a). Penjatuhan hukuman disiplin b). Pembuatan Taspen c). Pelaporan Sistem Informasi Pegawai d). Pengusulan Satya Lencana Karya Satya e). Pengusulan Kartu Pegawai f). Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala g). Pengusulan KARIS/KARSU 51


h). Pengusulan kenaikan pangkat II. Tata Usaha Biro a). Surat Masuk b). Surat Keluar c). Barang Persediaan (ATK) d). Penilaian Kinerja Pegawai III. Tata Usaha Pimpinan a). Surat masuk pimpinan b). Surat keluar pimpinan c). Penandatanganan peraturan oleh pimpinan d). Undangan kegiatan untuk pimpinan e) Penerimaan tamu pimpinan Bagian Keuangan SOP Bagian Keuangan Setda berupa SOP Penatausahaan Belanja Bagian Pelayanan dan Perlengkapan I. Sarana dan Prasarana a). Pemakaian peminjaman kendaraan dinas b). Pelayanan pemakaian kendaraan dinas pimpinan dan tamu pimpinan c). Pemakaian pengguna ruang rapat d). Peminjaman peralatan e). Penerimaan hasil pekerjaan II. Rumah Tangga Pimpinan

52


-

Pelayanan kebutuhan serta perawatan Rumah Jabatan dan Rumah Dinas Pimpinan

III. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang -

Pengelolaan dan penatausahaan barang

sehingga menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi komitmen antara Kepala Daerah dengan pimpinan SKPD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

Pencapaian kinerja Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo berdasarkan indikator kinerja Daerah yang ditetapkan, bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari pencapaian kinerja pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo setiap tahun (2012-2017). Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 (dapat dilihat dilampiran 1)

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017(dapat dilihat dilampiran 2) 2.3.1 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo A. Analisis Lingkungan Internal 1. Analisis Kekuatan (Strength) Kekuatan yang dimiliki oleh Biro Umum

adalah :



Visi misi yang jelas



Struktur organisasi yang jelas



Di bidang administrasi kepegawaian, Biro Umum

Setda Provinsi

Gorontalo memiliki kewenangan menyelenggarakan 53


pembinaan

dan

pengembangan

karir

kepegawaian

lingkup

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, serta kewenangan dalam mengatur administrasi Gubernur, wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Biro 

Di bidang keuangan, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan untuk menyusun, mengatur dan mengendalikan anggaran keuangan daerah lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.



Di bidang pelayanan dan perlengkapan, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa, inventarisasi dan penyimpanan aset daerah, pemeliharaan dan penghapusan aset daerah pada SKPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

2. Analisis Kelemahan (Weakness) 

Masih

kurangnya

aparatur

yang

memiliki

pendidikan

dan

ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugas pekerjaan 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Umum

masih

kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan 

Manajemen anggaran yang tidak tepat guna dalam pelaksanaan kegiatan



Beban kerja yang tidak seimbang



Minimnya pengembangan sumber daya aparatur



Standar pelayanan minimal yang belum tersedia



Infrastruktur TI di lingkungan Provinsi Gorontalo belum memadai



Proses administrasi keuangan masih sering terlambat serta terjadinya kesalahan administrasi keuangan yang berulang.



Pemeliharaan barang inventaris dan fasilitas kantor lainnya belum maksimal.



Sarana dan Prasarana yang belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 54




Data inventarisasi aset serta kondisi sarana dan prasarana yang belum lengkap dan tidak up date.



Masih sering terjadi tumpang tindih agenda kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan para Asisten yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi.



Minimnya fasilitas pendokumentasian dan peliputan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan para Asisten.

B. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Analisis Peluang (Opportunities) 

Adanya peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor

Tahun 2013

tentang kedudukan Biro Umum 

Dukungan kebijakan dari para pimpinan



Adanya tuntutan dari berbagai pihak terkait atas peningkatan pelayanan yang diberikan



Peningkatan anggaran setiap tahun yang dialokasikan untuk Biro Umum

2. Analisis Ancaman (Threat) 

Masih banyaknya jumlah PNS Biro Umum

yang mengajukan

permohonan pindah ke SKPD lain 

Masih kurangnya koordinasi antar setiap bagian



Kurangnya intensitas pertemuan untuk evaluasi kegiatan dan program Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

55


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Berdasarkan uraian tantangan dan peluang pengembangan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo pada bab sebelumnya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 1. Proses pengurusan administrasi umum (surat menyurat dan kepegawaian) belum maksimal yang disebabkan oleh faktor sumber daya aparatur 2. Minimnya sarana prasarana penunjang (komputer, peralatan kantor meubelair, fasilitasi pendingin ruangan serta alat komunikasi seperti telepon dan faximile) dan pemanfaatan teknologi komputer 3. Kurangnya pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk peningkatan kompetensi dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi 4. Proses administrasi keuangan yang belum maksimal karena keterbatasan sumber daya aparatur pengelola keuangan serta penguasaan terhadap regulasi dan teknis pengelolaan keuangan 5. Pemeliharaan barang inventaris dan fasilitas kantor lainnya belum dilaksanakan secara berkala dan teratur 6. Data inventarisasi aset yang ada di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo belum sempurna serta pencatatan aset belum lengkap 7. Sering terjadi tumpang tindih agenda kegiatan pimpinan (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah ) serta para Asisten karena kurangnya koordinasi kegiatan 8. Minimnya fasilitas pendokumentasian dan peliputan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan para Asisten sehingga kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat

56


3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.2.1

Visi

Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012-2017 menetapkan visi sebagai berikut : “Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang Serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berkeadilan di Provinsi Gorontalo”.  Mewujudkan percepatan pembangunan diberbagai bidang Ini merupakan suatu target dari kinerja pemerintahan provinsi untuk sebuah konteks pembangunan lebih merata, melalui optimalisasi segala sumber daya yang ada, artinya semua pihak harus lebih berinovasi sekaligus membangun sinkronisasi antar daerah Kabupaten/Kota guna mengejar target pertumbuhan pembangunan dengan membandingkan hasil sekarang dan hasil sebelumnya.  Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan Merupakan satu tindakan yang mengedepankan produktifitas dan nilai tambah masyarakat dengan menyediakan tuntutan kebutuhan dasar, membangkitkan etos kerja wirausaha, meningkatkan kinerja unggulan daerah, meningkatkan laju investasi, mengurangi pengangguran serta peningkatan infrastruktur ekonomi. Dan semua itu semata dikarya nyatakan untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Visi tersebut di atas, dijabarkan misi sebagai berikut :

1. Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi kewilayahan, mendorong pedesaan,

laju investasi, sekaligus

percepatan

mengembangkan

pembangunan potensi

infrastruktur

unggulan

dengan

mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;

57


3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya kelautan, pertanian, peternakan dan kehutanan, danau Limboto dan potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat; 4. Mengembangkan nilai-nilai religi dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya, serta memperkuat peran pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan gender dalam pembangunan; 5. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, ditetapkan 10 (sepuluh) Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2012-2017, yaitu : 1.

Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dimasing masing wilayah

2.

Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Kredit Usaha Rakyat

3.

Meningkatkan laju serta kualitas iklim investasi

4.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

5.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan Gratis

6.

Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dan penunjang sektor produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan dan pariwisata

7.

Meningkatkan integrasi manajemen pengelolaan lingkungan, khususnya tata kelola potensi sumber daya kelautan, hutan, tanah, air dan danau limboto secara baik

8.

Meningkatkan nilai-nilai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

9.

Mengembangkan nilai-nilai religi serta keragaman agama dan budaya 58


10.

Meningkatkan kualitas manajemen tata pemerintahan yang baik terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Biro Umum

Setda Provinsi

Gorontalo secara umum ikut bertanggung jawab dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini berkaitan dengan tupoksi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo yaitu : 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan yang cepat, tertib dan akuntabel. 2. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan para Asisten. 3. Menyiapkan dan memfasilitasi pelayanan perlengkapan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah untuk mendorong terciptanya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 4. Memberikan pelayanan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan media massa.

3.2.3

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Tugas dan Pokok di Biro

Umum Setda Provinsi Gorontalo, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

VISI Kepala Daerah

BIRO UMUM

Terwujudnya Percepatan Pembangunan Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkeadilan di Provinsi Gorontalo

Terwujudnya Pelayanan Umum yang Prima

MISI Kepala Daerah 1. Memfokuskan peningkatan ekonomi

BIRO UMUM 1.

Meningkatkan pelayanan 59


atas dasar optimalisasi potensi kewilayahan, mendorong laju investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, sekaligus mengembangkan potensi unggulan dengan mengakselerasi secara cerdas terhadap pencapaian kesejahteraan rakyat; 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendekatan kesesuaian keahlian serta pemenuhan mutu kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan;

administrasi dan keuangan

2. Meningkatkan pelayanan fasilitasi perlengkapan kerumahtanggaan pimpinan

dan serta

3. Meningkatkan perencanaan pelaporan keuangan SKPD

dan

3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi sumber daya Kelautan, Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Danau Limboto dan Potensi lingkungan lainnya yang lebih baik, saling terintegrasi serta lestari demi kepentingan kemakmuran masyarakat.; 4. Mengembangkan nilai-nilai religi, dalam kehidupan beragama yang rukun penuh kesejukan sekaligus memelihara keragaman budaya, serta memperkuat peran pemberdayaan Perempuan, Perlindungan terhadap anak, termasuk issue kesetaraan Gender dalam Pembangunan; 5. Menciptakan sinergitas diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota di Gorontalo dalam kaidah otonomi daerah sekaligus untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, menurunkan angka kemiskinan serta menjalankan sistem tata pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

60


3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan peran dan mandat Kementerian Dalam Negeri yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan

di bidang urusan dalam negeri, dirumuskan Visi

Kementerian Dalam Negeri sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan

di

masa

depan.

Hal

tersebut

sekaligus

merefleksikan

kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelengaraan sistim pemerintahan dan politik dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu: “Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan

masyarakat

yang

partisipatif,

dengan

didukung

sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor prenggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh. Kata kunci dari Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu

terwujudnya suatu

tatanan

kehidupan politik

dengan

meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui 61


pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis. 2. Pemerintahan Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan responsif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemeratan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya saing, secara profesional dan berkelanjutan. 4. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. 5. Sumber Daya Aparatur yang Profesional merupakan salah satu prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif. 6. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya mewujudkan cita-cita bangsa yaitu Masyarakat Indonesia yang aman, adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi, dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

62


Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat di dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Kementerian Dalam Negeri. Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi diatas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya: 1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum

yaitu :

1. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum. 2. Meningkatnya sarana-prasarana pemerintahan secara berkualitas dan sesuai kebutuhan. 3. Terwujudnya tertib administrasi

pengelolaan

keuangan daerah

yang

akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD.

63


4. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, menjadi faktor pendorong pelayanan pada Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Menyikapi berbagai permasalahan pembangunan daerah, khususnya dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017, diperlukan upaya dan kerja keras pemerintah dan masyarakat. Belum tercapainya target yang ditetapkan pada pemerintahan sebelumnya menuntut upaya untuk lebih bekerja maksimal dan bekerja lebih optimal. Analisa isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan guna perbaikan kinerja lima tahun kedepan, dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2007 – 2012) serta merupakan dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah berikutnya. o Bagian Administrasi Pelayanan administrasi dan kepegawaian yang dilakukan oleh Biro Umum

mencakup semua biro yang berada pada Sekretariat Daerah

Provinsi Gorontalo. Pengelolaan ketatausahaan termasuk

kegiatan

administrasi

kepegawaian

yang diselenggarakan sekretariat

daerah,

ketatausahaan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, para asisten serta ketatausahaan biro. Perbandingan antara jumlah aparatur yang menangani masalah administrasi dan kepegawaian yang tidak seimbang dengan jumlah PNS yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah sering menjadi penyebab keterlambatan proses

pengurusan

administrasi

dan

kepegawaian.

Di samping

itu

64


pembagian beban kerja antara setiap staf yang tidak merata juga kadang menjadi salah satu faktor penghambat proses pelayanan yang dilakukan. Dalam sistem penempatan pegawai sering mengalami mutasi walaupun pegawai tersebut sudah diberikan pelatihan, ketrampilan sesuai tugas masing-masing. Sehingga tugas yang dijalankan tidak berjalan dengan baik. Untuk mencapai hal demikian, maka setiap pegawai yang ditempatkan pada bidangnya harus sinergi dengan disiplin ilmu dan tupoksi dan minimal pemindahan-pemindahan pegawai itu minimal 5 tahun. o Bagian Keuangan Sebagaimana

Bagian

administrasi

yang

menangani

masalah

administrasi dan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, demikian juga dengan bagian keuangan yang berada pada Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku pada bagian keuangan mengakibatkan beberapa pelayanan yang diberikan belum maksimal. Sehingga seringkali menimbulkan keluhan karena penyelesaian proses keuangan yang masih memerlukan waktu yang cukup lama. Administrasi

keuangan

merupakan

salah

satu

proses

kemajuan

pembangunan, maka diharapkan sistem dan mekanisme adanya tertib administrasi keuangan. Oleh sebab itu setiap aparatur yang menangani administrasi keuangan itu memiliki kemampuan, kompetensi, ketrampilan dengan dilakukan pelatihan-pelatihan teknis.

o Bagian Pelayanan dan Perlengkapan Bagian pelayanan dan perlengkapan bertugas untuk menyiapkan kebutuhan di bidang rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan rumah tangga Sekretariat Daerah serta pelayanan kendaraan dan penatausahaan aset pada SKPD sekretariat daerah. Dengan beban kerja yang cukup besar, bagian ini memerlukan aparatur yang tidak sedikit serta memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kondisi yang ada sekarang belum cukup mendukung pelaksanaan tugas dan 65


fungsi bagian ini sehingga masih memerlukan beberapa pembenahan pada masalah kompetensi aparatur, penataan inventaris aset pemerintah Provinsi Gorontalo serta penyusunan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan SKPD pada Sekretariat Daerah. Dan demikian pula belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengertiannya dengan adanya SOP dapat mengukur dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna.

66


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo

a. Visi Berdasarkan peran dan mandat yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas Gubernur, dirumuskan visi Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin

diwujudkan dimasa depan. Hal tersebut merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan dengan semangat

reformasi

yang

peletakan

dasar-dasarnya

telah

diinisiasi

pada

masa-masa sebelumnya. Rumusan visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif di lingkungan Biro Umum

dalam tiga

tahun kedepan, yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Umum yang Prima” Perwujudan dari visi ini adalah :

1. Pelayanan dibidang Administrasi,keuangan dan perlengkapan 2. Pengelolaan perlengkapan dan penatausahaan 3. Pelayanan rumah tangga pimpinan 4. Pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah 5. Indeks kepuasan pelanggan/kotak aduan b. Misi Untuk mewujudkan visi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo, menetapkan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan. 67


2. Meningkatkan

pelayanan

dan

fasilitasi

perlengkapan

serta

kerumahtanggaan pimpinan 3. Meningkatkan perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Umum Gorontalo

Setda Provinsi

a. Tujuan Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo menetapkan tujuan yang ingin dicapai

dalam periode waktu 2012-2017, sebagai berikut : T1. Peningkatan pelayanan administrasi dan kepegawaian. T2. Peningkatan

pelayanan

dan

fasilitasi

perlengkapan

serta

kerumahtanggaan pimpinan. T3. Peningkatan pelayanan administrasi keuangan. b. Sasaran Lebih lanjut Biro Umum

Setda Provinsi Gorontalo menetapkan sasaran yang

ingin dicapai dalam periode waktu 2012-2017 yang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan di atas, masing-masing : 1. Untuk mencapai tujuan pada T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T1S1 : Terselenggaranya administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah. T1S2 : Terselenggaranya pelayanan administrasi dan ketatausahaan pimpinan daerah. 2. Untuk mencapai tujuan pada T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut : T2S1 : Terselenggaranya pelayanan dan fasilitas kelengkapan dinas

68


T2S2 : Terselenggaranya pelayanan kerumahtanggaan pimpinan Tertib administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. 3. Untuk mencapai

tujuan pada T3, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T3S1 : Tertib administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Umum

Setda Provinsi

Gorontalo beserta indikator sasarannya disajikan dalam Tabel 4.1 (Terlampir)

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah memperkuat sistem manajemen pengelolaan barang milik negara, pengelolaan keuangan serta mengupayakan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu. Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, Renstra Biro Umum 2012-1017, secara pencapaian

konsisten

Setda Provinsi Gorontalo Tahun

diarahkan pada upaya-upaya mendukung

visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi

Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum. Sejalan dengan penugasan dimaksud, Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas yaitu : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pimpinan daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Asisten) dalam upaya pencapaian visi, misi, agenda pokok dan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap kegiatan kedinasan pemerintahan Provinsi Gorontalo Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017, ditetapkan program strategik Biro Umum

Setda 69


Provinsi Gorontalo, yaitu : Program 1

: Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana dan Prasarana dan SDM Aparatur

Indikator Kinerja Program diukur dari :

1. Pengurusan administrasi kepegawaian yang terselesaikan. 2. Tersusunnya data kepegawaian dan pengarsipan dokumen pegawai 3. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur. 4. Pengelolaan urusan rumah tangga biro, surat menyurat dan kearsipan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor Sekretariat Daerah dan rumah jabatan

Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

6. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, serta kebersihan kantor

dan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan

Sekretaris Daerah. 7. Kegiatan pengadaan barang daerah. 8. Pendataan barang inventaris. 9. Pencatatan barang milik daerah di masing-masing SKPD. 10. Kegiatan penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang milik daerah. Pelaksana program adalah Bagian Administrasi melalui 2 (dua) kegiatan serta

Bagian

Pelayanan

dan

perlengkapan

melalui

3

(tiga)

kegiatan

masing-masing yaitu : 1. Pelayanan jasa administrasi perkantoran 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 3. Peningkatan Sarana Prasarana Kantor 4. Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor 5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Program 2 : Peningkatan Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Program diukur dari :

1. Tersusunnya jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dan dokumen pelaporan dan Evaluasi ( LAKIP, LPPD, LKPJ) 70


2. Penyusunan anggaran keuangan tahunan berdasarkan rencana kerja SKPD. 3. Penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD. 4. Penyelenggaraan pengarsipan bukti-bukti keuangan. 5. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan interen dan tahunan SKPD kepada PPKD. Pelaksana program adalah Bagian Keuangan melalui kegiatan : 1. Penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program 3

: Peningkatan Pelayanan Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kedinasan

Kepala

Indikator Kinerja Program diukur dari :

1. Penerimaan tamu pusat dan daerah yang dilayani. 2. Perjalanan dinas pimpinan daerah dan instansi terkait yang difasilitasi. 3. Jumlah kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diatur 4. Jumlah kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlayani Pelaksana program adalah Bagian Administrasi melalui 2 (dua) kegiatan dan Pimpinan Setda melalui 4 (empat) kegiatan masing-masing yaitu : 1. Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya. 2. Monitoring Aset 3. Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur) 4. Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur) 5. Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur) 6. Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (wakil Gubernur) Program 4 :Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo Indikator Kinerja Program diukur dari :

71


1. Persentase kegiatan pelayanan kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan selama setahun 2. Peningkatan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Pelaksana program adalah Bagian Pelayanan dan

Perlengkapan melalui

satu kegiatan yaitu : 1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Biro Umum) Program 5 : Pembinaan Atas Penyelenggaraan Daerah dan Pengembangan Aparatur

Pemerintahan

Indikator Kinerja Program diukur dari : 1.

Persentase

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

yang

dilaksanakan selama setahun 2. Kualitas pelayanan kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo 3. Kepuasan tamu Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berkunjung dan dilayani 4. Persentase kegiatan Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan yang meningkat

Pelaksana program adalah Pimpinan Setda melalui lima kegiatan yaitu : 1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo 2. Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus 3. Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan 4. Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat 5. Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo Strategi dan arah kebijakan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel 4.1 (terlampir) 4.4. Program Inovasi Biro Umum Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2013 tentang tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Biro Umum

memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi,

keuangan, 72


pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta kehumasan dan protokol. Bagian pelayanan dan perlengkapan yang merupakan salah satu bagian dari Biro Umum memiliki tugas menyiapkan kebutuhan di bidang rumah tangga Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah, pelayanan kendaraan dinas dan penatausahaan aset pada SKPD Sekretariat daerah. Dalam rangka memaksimalkan peran bagian pelayanan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo

tahun 2012-2017 ini

ada beberapa program baru yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Bagian pelayanan yaitu : - Penyediaan sarana dan prasarana

perbengkelan kendaraan Provinsi

Gorontalo - Penyediaan sarana dan prasarana untuk perlengkapan acara. Program penyediaan sarana dan prasarana perbengkelan kendaraan Provinsi Gorontalo ini dianggap penting untuk efisiensi anggaran daerah terutama dalam hal pemeliharaan kendaraan dinas operasional. Adapun program penyediaan sarana dan prasarana untuk perlengkapan acara adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Karena selama ini Pemerintah Provinsi khususnya Biro umum

masih harus menyewa untuk

pemakaian peralatan untuk setiap acara.

73


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo sebagai SKPD yang memberikan pelayanan khususnya di lingkungan kantor Sekretariat Daerah dan rumah dinas jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekda , Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo menetapkan program-program sesuai RPJMD 2012-2017 sebagai program prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017. Adapun program-program tersebut disajikan dalam tabel 5 terlampir.

74


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017, maka Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo menetapkan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 6.1 terlampir.

75


BAB VII PENUTUP

Program yang termuat dalam Renstra adalah

Salah

satu isu yang

berkembang dalam nuansa implementasi otonomi daerah, persoalan Transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Gavernance) Rencana Strategis atas perubahan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, adapun yang menjadi maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 adalah : 1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah 2. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo 3. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan 4. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 5. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu tiga tahun ke depan Dengan dirumuskannya perencanaan strategik Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo semoga menjadi pedoman untuk penyusunan program kegiatan serta kebijakan yang ada di lingkungan Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.

76


LAMPIRAN - LAMPIRAN

77


78

Lampiran 2 : Tabel Anggaran dan realisasi Pendanaan Tabel 2.3.2 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo

Uraian (1)

1 (2)

2 (3)

Anggaran Pada Tahun Ke3 4 (4) (5)

5 (6)

6 (7)

1 (8)

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke2 3 4 (9) (10) (11)

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-Rata Pertumbuhan 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

5 (12)

Pimpinan Setda Pelayanan Umum Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur)

3,550,000,000

3,430,000,000

4,803,000,000

3,550,000,000

3,805,000,000

3,875,000,000

3,196,000,000

3,428,000,000

90.0

99.9

-

-

-

Pelayanan Umum Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur)

2,695,000,000

2,570,000,000

3,447,000,000

2,695,000,000

2,750,000,000

2,825,000,000

2,640,000,000

2,568,000,000

98.0

99.9

-

-

-

Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

2,470,000,000

2,415,000,000

2,855,000,000

2,470,000,000

2,500,000,000

2,575,000,000

2,062,000,000

2,265,000,000

83.5

93.8

-

-

-

Pelayanan Umum Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

2,185,000,000

2,085,000,000

3,395,000,000

2,185,000,000

2,195,000,000

2,225,000,000

2,028,000,000

2,190,000,000

-

-

-

92.8

105.0

-

-

-

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

16,520,000,000

15,920,000,000

11,000,000,000

16,475,000,000

16,322,000,000

16,514,000,000

12,189,000,000

14,625,000,000

-

-

-

73.8

91.9

-

-

-

Pelayanan Umum Rapat Koordinasi Khusus

750,000,000

700,000,000

680,000,000

890,000,000

795,000,000

825,000,000

650,000,000

580,000,000

-

-

-

86.7

82.9

-

-

-

Pelayanan Umum Upacara Kenegaraan

875,000,000

850,000,000

340,000,000

875,000,000

955,000,000

975,000,000

195,000,000

440,000,000

-

-

-

22.3

51.8

-

-

-

Pelayanan Umum Hiburan Masyarakat

1,150,000,000

1,100,000,000

500,000,000

500,000,000

1,135,000,000

1,160,000,000

625,000,000

385,000,000

54.3

35.0

941,000,000

750,000,000

300,000,000

760,000,000

875,000,000

985,000,000

103,000,000

342,000,000

10.9

45.6

Pelayanan Umum Atas Asistensi, Evaluasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo

-

-

-

Tabel 5.1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO

Tujuan

Sasaran

2012 Indikator Kinerja Program Program dan Kegiatan (Outcome) & kegiatan (Output) Target Rp.

Indikator sasaran

1

2

3

4

5

6

Peningkatan pelayanan, keuangan, administrasi & kepegawaian

Terselenggaranya administrasi kepegawaian di lingkup setda & pelayanan administrasi & ketatausahaan pimpinan daerah

Terlaksananya pelayanan administrasi & kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya dukungan Perkantoran & Kegiatan jasa administrasi Pelayanan Jasa perkantoran administrasi Perkantoran

Peningkatan pelayanan & fasilitasi perlengkapan kantor serta kerumahtanggaan pimpinan

Terselenggaranya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana kantor Gubernur & rumah dinas pimpinan

Terlaksananya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana & prasarana kantor gubernur & rumah dinas pimpinan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Aparatur & Kegiatan prasarana pemerintahan 1 Paket Peningkatan Sarana dan daerah Prasarana Perkantoran

Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Pemeliharaan Gedung kantor yang - rutin/berkala gedung terpelihara kantor

Terselenggaranya Terpeliharanya fisik pemeliharaan fisik kendaraan dinas kendaraan dinas operasional operasional secara kontinu

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tercapainya Peningkatan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur pengetahuan PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Aparatur & Kegiatan pengetahuan PNS Peningkatan Kapasitas SDA Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur & Kegiatan Pelayanan Jasa Adm.Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pemeliharaan Gedung/Peralatan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 Paket

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 2015

2013

7

566 1 Paket

13,955 1 Paket

Persentase pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

85

8 org

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Terlaksana pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Bagian Administrasi

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur

1,586

129

SKPD Penanggung jawab

Meningkatnya pelayanan & Bagian fasilitasi Pelayanan perlengkapan kantor Perlengkapan serta rumah tangga pimpinan


8,607

Bagian Pelayanan Perlengkapan


Kondisi Gedung kantor yang representatuf


Terpeliharanya fisik kendaraan dinas operasional



Meningkatnya kapasitas & kompetensi sumber daya aparatur pegawai

Bagian Administrasi

Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

95%

95%

95%

95%

Bagian Administrasi

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

90%

90%

90%

95%


8,875

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

2017

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017)

Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan dinas operasional

5 org

2016

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur

12 PNS

10,031

20 Org

10,755

25 Org

11,136

30 Org

Bagian Administrasi

Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terselenggaranya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya pelayanan Sarana dan prasarana kegiatan pimpinan

Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan & Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan

Terwujudnya dukungan administrasi pelaporan keuangan

Untuk Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tidak dilaksanakan program tersebut

Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, monitoring dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja), dan dokumen pelaporan dan evaluasi (LAKIP, LPPD, LKPJ)


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

Terlaksananya monitoring Terpantaunya kondisi aset pemerintah Provinsi aset pemerintah - Monitoring Aset Gorontalo Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Terlaksananya Pemerintah Provinsi pelayanan kedinasan Gorontalo & Kegiatan Pemerintahan Pelayanan Kedinasan Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo

Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Pemprov.Gorontalo 35 Keg dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

300

1 Laporan

150

1 Laporan

150

1 Laporan

150

Dokumen Laporan keuangan yang lengkap

Bagian Keuangan

5 Laporan

100

5 Laporan

100

5 Laporan

100

Dokumen perencanan yang lengkap

Bagian Keuangan (Perencanaan)

40 Keg

300

40 Keg

300

50 Keg

Penyelenggaraan Pemerintahan yang 400 terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah

Persentase kegiatan pelayanan kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan

Adanya database aset yang lengkap dan ter up date

Terselenggaranya pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Peningkatan pelayanan Kehumasan & Keprotokoleran

Pelayanan Terselenggaranya Kehumasan dan pelayanan kehumasan dan keprotokoleran yang keprotokoleran profesional

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran

Terlaksananya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran yang profesional

Terlaksananya pelayanan pengaturan atas kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan efektif dan efisien

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Kegiatan Pelayanan Umum Kedinasan Penghubung Makassar

Tercapainya pelayanan dalam rangka kunjungan 100% kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa & Kegiatan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemda

Meningkatnya penyebaran informasi melalui mass 100% media tentang penyelenggaraan pemda

Terlaksananya Terinformasinya penyebarluasan informasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah daerah pemerintah daerah

1,050 40 Keg

150


Peningkatan pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

772 50 Keg

1 Laporan

4 Keg

100%

400 20 Keg

3,100

250

2,000

100%

100%

100%

316 25 Keg

325

30 Keg

400

35 Keg

475

40 Keg

Bagian Administrasi


Kegiatan Koordinasi dan sinergitas Bagian Antara 570 Pelayanan PemProv.Gtlo Perlengkapan dengan Pempus dan Pemda Lainnya

3,550

Pelayanan umum keprotokoleran yang Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo Biro Humas dan profesional dalam sesuai OPD yang Baru Protokol setiap kegiatan kedinasan

300

Pelaksanaan pelayanan Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo kedinasan Kepala Biro Humas dan sesuai OPD yang Baru Daerah/Wakil Protokol Kepala Daerah yang profesional

2,250

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo sesuai OPD yang Baru

Terinformasinya pelaksanaan Biro Humas dan pembangunan Protokol daerah keseluruh lapisan masyarakat

Tabel 5.1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

1

2

3

Program dan Kegiatan 4

Indikator Kinerja Program (Outcome) & kegiatan 2012 (Output) Target Rp. 5 6 7

Peningkatan pelayanan, keuangan, administrasi & kepegawaian

Terselenggaranya administrasi kepegawaian di lingkup setda & pelayanan administrasi & ketatausahaan pimpinan daerah

Terlaksananya pelayanan administrasi & kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya dukungan Perkantoran & Kegiatan jasa administrasi Pelayanan Jasa perkantoran administrasi Perkantoran

Peningkatan pelayanan & fasilitasi perlengkapan kantor serta kerumahtanggaan pimpinan

Terselenggaranya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana kantor Gubernur & rumah dinas pimpinan

Terlaksananya pelayanan & fasilitasi perlengkapan sarana & prasarana kantor gubernur & rumah dinas pimpinan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya sarana dan Aparatur & Kegiatan prasarana pemerintahan 1 Paket Peningkatan Sarana dan daerah Prasarana Perkantoran

Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Pemeliharaan Gedung kantor yang - rutin/berkala gedung terpelihara kantor

Terselenggaranya Terpeliharanya fisik pemeliharaan fisik kendaraan dinas kendaraan dinas operasional operasional secara kontinu

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Tercapainya Peningkatan Meningkatnya kapasitas sumber daya kapasitas aparatur pengetahuan PNS

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Aparatur & Kegiatan pengetahuan PNS Peningkatan Kapasitas SDA Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur & Kegiatan Pelayanan Jasa Adm.Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Kantor, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Pemeliharaan Gedung/Peralatan Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan & Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Perencanaan, Koordinasi, monitoring dan Evaluasi

1 Paket

Capaian Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan 2014 2015 Target Rp. Target Rp. Target 8 9 10 11 12

2013

566 1 Paket

13,955 1 Paket

Persentase pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

85

8 org

1,586

129

Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2017) 16

SKPD Penanggung jawab 17

Terlaksana pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Bagian Administrasi

Meningkatnya pelayanan & Bagian fasilitasi Pelayanan perlengkapan kantor Perlengkapan serta rumah tangga pimpinan


8,607


Kondisi Gedung kantor yang representatuf



Terpeliharanya fisik kendaraan dinas operasional



Meningkatnya kapasitas & kompetensi sumber daya aparatur pegawai

Bagian Administrasi

Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi

100%

Pindahan dari Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

100%

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur

12 PNS

Terwujudnya dukungan administrasi pelaporan keuangan


100%

Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja), dan dokumen pelaporan dan evaluasi (LAKIP, LPPD, LKPJ)


Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

Target 14

2017 Rp. 15


Terpeliharanya kondisi fisik kendaraan dinas operasional

5 org

2016 Rp. 13

100%

100%

100% 8,675

100% 10,031

20 Org

200 100%

100%


100% 10,480

25 Org

Bagian Administrasi

100%

10,861

Bagian Administrasi

30 Org

150 100%

150 100%

150

Dokumen Laporan keuangan yang lengkap

Bagian Keuangan

100 100%

100 100%

100

Dokumen perencanan yang lengkap

Bagian Keuangan (Perencanaan)

Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terselenggaranya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah & Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya

Terlaksananya monitoring Terpantaunya kondisi aset pemerintah Provinsi aset pemerintah - Monitoring Aset Gorontalo Provinsi Gorontalo

Peningkatan pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Terselenggaranya pelayanan Kedinasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Terlaksananya Pemerintah Provinsi pelayanan kedinasan Gorontalo & Kegiatan Pemerintahan Pelayanan Kedinasan Provinsi Gorontalo Pemerintah Provinsi Gorontalo


35 Keg

772 50 Keg

1,050 40 Keg

300

40 Keg

300

40 Keg

300

50 Keg


Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Pemprov.Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang 400 terkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah


4 Keg

400 20 Keg

316 25 Keg

325

30 Keg

400

35 Keg

475

40 Keg

Bagian Administrasi


Kegiatan Koordinasi dan sinergitas Bagian Antara 570 Pelayanan PemProv.Gtlo Perlengkapan dengan Pempus dan Pemda Lainnya

TABEL 6.1. INDIKATOR KINERJA BIRO UMUM SETDA PROVINSI GORONTALO ATAS PERUBAHAN RENSTRA 2012 - 2017

No.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

2012

2013

Target Capaian Setiap Tahun 2014

2015

2016

2017

1

Terpenuhinya dukungan jasa adminitrasi perkantoran

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya nomenklatur program dirubah menjadi " Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur "

2

Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan Daerah

1 Paket

1 Paket

1 Paket


3

Meningkatnya kapasitas pengetahuan PNS

5 orang

5 orang

8 orang


4

Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran

5

Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD

6

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek

7

Terwujudnya dukungan administrasi laporan keuangan

8

Jumlah Dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dan Dokumen Pelaporan dan evaluasi (LAKIP,LPPD,LKPJ)

9 10

11

Terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana kegiatan pimpinan Meningkatnya koordinasi dan sinergitas PemProv.Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Terlaksananya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran yang profesional

Pindahan dari Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pindahan dari Program Pengembangan Sarana Prasarana Pindahan dari Program Pengembangan SDM Aparatur Untuk Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tidak dilaksanakan program tersebut Untuk Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 belum dilaksanakan kegiatan tersebut dan nanti diusulkan pada tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

95%

95%

95%

95%

95%

90%

90%

90%

95%

95%

12 PNS

20 Orang

25 Orang

30 Orang

30 Orang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

5 Laporan

30 Kegiatan

35 Keg

50 Keg

40 Keg

40 Keg

40 Keg

50 Keg

50 Kegiatan

3 Kegiatan

4 Keg

20 Keg

25 Keg

30 Keg

35 Keg

40 Keg

40 Kegiatan

100%

100%

100%

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo

12 13

Tercapainya pelayanan dalam rangka kunjungan kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah Meningkatnya penyebaran informasi melalui mass media tentang penyelenggaraan pemda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo Untuk Tahun 2014 dan seterusnya program tersebut dipindahkan ke Biro Humas Setda Provinsi Gorontalo

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Recommend Documents