Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemdikbud Tahun 2012 1
Dasar Hukum Perbendaharaan Negara
UU 17/2003 UU 1/2004
Keuangan Negara
1. 2. 3. 4.
PP 6/2006 Pengelolaan BMN/D
PERPRES 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PMK- 96/PMK.062007 PMK-120/PMK.06/2007 PMK-29/PMK.06/2010 PMK – 102/2009
1. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN 2. Penatausahaan BMN 3. Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. Tata Cara Rekonsiliasi BMN dlm rangka Penyusunan LKPP
ASAL PEROLEHAN
APBN Perolehan Lain yang sah
-
Jenis belanja: - Belanja barang (52) - Belanja modal (53) - Belanja hibah (56) - Bantuan sosial (57) - Belanja Lain-lain (58)
Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan
Termasuk : Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06) BLU
PENGELOLAAN PENGELOLAAN Penggunaan Pemindahtanganan Pemanfaatan - Penjualan - Sewa - Hibah - Pinjam pakai - Tukar-menukar - KSP - PMP - BGS/BSG Penghapusan
Ruang Lingkup BMN
PERTANGGUNGJAWABAN (LAPORAN KEUANGAN) Aset Lancar Persediaan Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain Aset Tidak Berwujud Kerjasama Pihak Ketiga Aset yang tidak digunakan
MANAJEMEN PENGELOLAAN BMN (UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 6 Tahun 2006)
PENILAIAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
PENGGUNAAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN
PEMANFAATAN
PENGADAAN PEMINDAHTANGANAN PERENCANAAN
4
Pengadaan
Pengguna membuat & menyampaikan kepada Pengelola
SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D
o Perencanaan Kebutuhan o Penganggaran
Pendaftaran
REGULER: o Pengamanan & Pemeliharaan; o Pembinaan, Pengawasan & Pengendalian o Penatausahaan;
INSIDENTIL: o Pemanfaatan – Sewa – Pinjam Pakai – KSP – BGS/BSG o Penilaian
PEMUSNAHAN
PEMINDAHTANGANAN
PENGHAPUSAN (ADMINISTRASI)
o PENJUALAN o HIBAH o TUKAR MENUKAR o PMN
o LELANG o TGR(PIUTANG)
TUJUAN PENGELOLAAN BMN YANG AKAN DICAPAI Administrasi lengkap
Tertib Administrasi
Tertib Hukum
Nilai Wajar
Laporan BMN menghasilkan informasi yang memadai Sertifikat lengkap a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. K/L
Penggunaan & pemanfaatan optimal
Tertib Fisik/ Pengelolaan
Pemindahtanganan & Penghapusan BMN rusak
Penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan
6
Perkembangan BMN Kemdikbud *)
*)Belum termasuk LT BMN Tahun 2011, masih dalam proses rekonsiliasi
7
PERKEMBANGAN NILAI KEKAYAAN BMN KEMDIKBUD TAHUN 2005 s.d. 2011 (Semester I – 2011)
100,00
89,74 91,43
Nilai (Rp. Triliun)
75,42
80,00 60,00 40,00 20,00
27,60 21,03 23,24
35,62
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8
LAPORAN BMN KEMDIKBUD TAHUN 2010 (Audited) No. Uraian (Esl. I & DK/TP) Tahun 2010 (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8
Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Mandikdasmen Ditjen Pendidikan Tinggi Ditjen PNFI Ditjen PMPTK Balitbang Dinas Pendidikan (SKPD) Jumlah
1.846.472.259.182 101.253.992.624 817.342.333.006 77.632.395.703.741 402.290.987.396 2.958.082.241.231 66.786.209.396 5.912.917.025.353 9 89.737.540.751.929
LAPORAN BMN KEMDIKBUD Semester I Tahun 2011 (9 Unit Utama) Semester I -Tahun 2011 No. Uraian (Esl. I & DK/TP) (Rp) 1 Sekretariat Jenderal 1.297.480.245.809 2 Inspektorat Jenderal 97.346.685.480 3 Ditjen Pendidikan Dasar 660.345.578.134 4 Ditjen Pendidikan Tinggi 79.430.864.155.074 5 Ditjen PAUDNI 407.014.740.512 6 Balitbang 188.678.858.788 7 Ditjen Pendidikan Menengah 102.343.880.692 8 Badan PP Bahasa 239.845.610.253 9 Badan PSDMP & PMP 3.092.934.880.189 10 Dinas Pendidikan (SKPD) 5.912.917.025.353 Jumlah 91.429.771.660.28410
Laporan Keuangan Kemdiknas 2010 disclaimer………………?
11
PERKEMBANGAN CAPAIAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMDIKBUD 2005-2010 INDIKATOR KINERJA UTAMA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Opini BPK
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
WDP
WDP
Disclaimer
TAHUN ANGGARAN
• Laporan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Block grant, & Tugas Pembantuan • Kompetensi Pengelola Keuangan & BMN • Inventarisasi BMN belum sesuai dengan SA-BMN Neraca Aset pada LK belum mencerminkan nilai wajar
• Penyusunan LK tidak berjenjang; • Perbedaan signifikan SAK dan SABMN • Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan Laporan; • Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajaranannya; • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK
PNBP dikelola di luar mekanisme APBN • Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN; • Penertiban BMN; • Pengendalian Persediaan; • Perbedaan signifikan SAK dan SABMN; • Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajaranannya; • CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK
SPI & kepatuhan
12
Penyebab Opini Disclaimer LK KEMDIKNAS 2010 1. SOP atas Piutang belum ditetapkan sehingga pengelolaan dan pencatatan piutang belum memadai antara lain pengakuan piutang oleh PTN-PTN tidak seragam yang mengakibatkan nilai piutang di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. 2. Sistem pencatatan dan pelaporan persediaan pada beberapa satker masih lemah sehingga auditor tidak dapat melakukan prosedur alternatif untuk meyakini nilai yang disajikan dalam neraca; 3. Penyajian aset tetap belum memadai diantaranya masih terdapat aset tetap yang belum selesai direvaluasi, dan pengelolaan, pemanfaatan serta pengamanan aset masih lemah; 4. Sistem pengelolaan penerimaan negara masih lemah sehingga terdapat penerimaan yang tidak disetorkan ke Kas Negara, dan digunakan langsung; 5. Sistem pengendalian belanja belum memadai sehingga ditemukan permasalahan kegiatan yang tidak didukung bukti yang valid 13
A. Temuan Terkait SPI (khusus BMN) 1. Belanja yang menghasilkan aset tetap dan aset tidak berwujud untuk operasional satker dianggarkan dari MAK 52 dan MAK 57 serta Belanja Modal tidak menghasilkan aset. 2. Pengadaan Buku Karakter Bangsa Paket I s.d VII tidak sesuai dengan perencanaan serta membebani DIPA Kemdiknas TA 2011 3. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Lemah 4. Penambahan Nilai Aset Tetap (Kapitalisasi) 5. SPI atas Penatausahaan Aset Tetap belum memadai 6. Pengamanan dan pengelolaan BMN pada berapa satker tidak memadai 7. Pelaksanaan penilaian kembali aset tetap belum selesai dan terdapat aset tetap yang tidak masuk dalam inventarisasi dan 14 revaluasi
Sistem pencatatan dan Pelaporan persediaan masih lemah 1. Satker tidak mencatat dan melapor persediaan 2. Persediaan yang dilaporkan dalam Neraca satker bukan merupakan saldo hasil Opname fisik 3. Saldo persediaan yang dilaporkan bukan saldo persediaan dari seluruh unit di lingkungan satker. 4. Persediaan tidak tercatat sehingga saldo persediaan yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 5. Terdapat perbedaan saldo persediaan dalam Neraca, SIMAK BMN dan hasil opname fisik 6. Persediaan berpotensi tidak dimanfaatkan. 15
1. Hibah uang belum dicatat dan BMN yang bersumber dari Hibah Pemprov Lampung belum diproses Hibah kepada DJPU 2. PBJ pada tiga Satker tidak selesai dilaksanakan 3. Kekurangan Volume Pekerjaan PBJ 4. Kelebihan membayar PBJ 5. Penyusunan HPS lebih tinggi dari harga pasar/wajar 6. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan dan belum disetor ke kas negara 7. Harga enceran tertinggi (het) atas buku teks pelajaran hasil pengalihan hak cipta belum ditetapkan sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan berpotensi pemborosan
9
8. Masih ada Aset Tetap digunakan oleh Pribadi dan Pihak Ketiga tidak sesuai Tupoksi 9. Kerjasama Pemanfaatan Aset dengan Pihak Ketiga tidak memiliki perikatan yang jelas dan tidak memberikan Konstribusi kepada Penerimaan Negara 10. Kerjasama Unesa dan Unila dengan Yayasan Pembina Unesa dan Unila Tanpa Dasar Perikatan dan Belum Memberikan Konstribusi 11. Penghapusan Aset Negara Tanpa Persetujuan Menkeu 12. Tanah bersertifikat seluas 2.613.942m2 dan dimanfaatkan oleh Pihak Lain Tanpa Kerjasama yang memadai 13. Pemanfaatan Aset Tanah seluas 198.843m2 dan Gedung dan Bangunan seluas 3.807m2 milik UNM oleh Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA) Milik Pemkot Malang berpotensi terjadi sengketa 14. Ditemukan BMN Hasil Pengadaan Tahun 2010 belum dimanfaatkan 15. Tukar menukar aset negara antara Unhas dan Kodam VII Wirabuana tidak mengacu pada prinsip seimbang. 11
UNIT AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNIT AKUNTANSI BMN DI LINGKUNGAN KEMDIKBUD*) (Permendikbud 26/2011 dan Kepmendikbud 128/M/2011) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
UNITAMA SETJEN ITJEN DITJEN DIKDAS DITJEN DIKMEN DITJEN DIKTI DITJEN PAUDNI BALITBANG BADAN PP BAHASA BADAN PSDMP2MP JUMLAH
SATKER VERTIKAL 25 1 5 5 107 13 1 31 47 235
DD/TP
KET.
33 Provinsi 33 Provinsi 83 Provinsi & Kab
149 384
*) Belum termasuk Satker dari Ditjen Kebudayaan (Perpres 92 Tahun 2011 )
18
Upaya Kemdikbud Dalam Peningkatan Opini BPK atas LK (terkait BMN)
STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS BARANG MILIK NEGARA
Reformasi Birokrasi Informasi pengelolaan BMN Pensertipikatkan Tanah a.n Pemerintah RI cq. Kemdikbud Peningkatan Pengelolaan Aset Tetap, Persediaan, BMN yang rusak berat, eprocurement. Pelaporan secara berjenjang a. Lengkap b. Tepat Waktu c. Konsisten data d. Berbasis Web (SimKeu) Rekonsiliasi pada semua level pelaporan a. Internal (per bulan, Semester dan Tahunan) b.Ekternal dengan KPKNL, DJKN (per semester dan Tahunan) Mapping Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Penyusunan Rencana tindak (Action Plan) atas Temuan BPK Melakukan Asistensi, Workshop, Sosialisasi Pengelolaan BMN pada semua Jenjang Pelaporan
A. PENATAAN KELEMBAGAAN Percepatan pembentukan SPI pada semua satuan kerja untuk melakukan pengendalian terhadap penataan aset (Permendiknas 44/2011 tentang SPIP di lingkungan Kemdiknas)
B. PENYEMPURNAAN KETATALAKSANAAN Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) secara sistematik dan komprehensif, termasuk perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance based planning and budgeting) – Penerapan SIM Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja – Penerapan aplikasi SAK dan SIMAK-BMN secara berjenjang – Pengukuran mutu pelayanan unit kerja secara internal. – Pembangunan sistem penataan aset berbasis Web lewat RBI yang menyangkut proses pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan penghapusan
20
13 20
C. PENINGKATAN SDM 1. Peningkatan mutu Petugas pengelola BMN dan Persediaan (Validator,Verifikator dan Operator). 2.
Peningkatan Kapasitas SPI.
3.
Pemberian Honorarium (insentif) kepada tenaga pembukuan dan pelaporan.
4.
Peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
5. Sosialisasi/Koordinasi/Workshop/Bimtek Pengelolaan BMN baik oleh Biro Umum maupun Unit Utama bersangkutan
21
14 21
Yang Sering Menimbulkan Permasalahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pengadaan Buku Penyaluran bantuan-bantuan operasional Perbaikan sarana dan prasarana Mark Up dalam PBJ Penetapan pemenang lelang terindikasi suap Pembayaran fiktif Pemalsuan surat dokumen sebagai sarana penyimpan penggunaan anggaran Manipulasi penggunaan barang/Jasa Manipulasi pembebasan tanah Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak Penggelapan uang Pungutan tidak sah Penyalagunaan biaya perjalanan dinas Penyalagunaan wewenang 22
Permendiknas Nomor 26 Tahun 2011
23
KETENTUAN POKOK KEPUTUSAN MENKEU NOMOR 271/KMK.06/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA K/L • Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 guna tercapainya keseragaman persepsi, langkah, dan optimalisasi tindak lanjut hasil penertiban. • Tindak lanjut hasil penertiban BMN harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya KMK Sesuai target WTP tahun 2012 kecuali menyangkut BMN dalam penguasaan pihak lain atau dalam sengketa • Guna monitoring dan evaluasi pelaksanaan KMK, Direktur Jenderal Kekayaan Negara dapat membentuk Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penertiban BMN pada K/L.
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN 1) 2)
BMN yang tidak ditemukan. BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat dalam daftar BMN. 3) BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun belum bersertipikat atas nama K/L. 4) BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan. 5) BMN dikuasai oleh Pihak Lain. 6) BMN dalam sengketa. 7) BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi tidak sesuai ketentuan. 8) BMN dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa kompensasi. 9) Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak dan masa kontrak telah habis. 10) Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan BMN KMK Nomor 31/KM.6/2008 Tanggal 19 Juni 2008 No 1
2
3
4
Jenis Kegiatan Penetapan Status Penggunaan o Tanah dan/atau bangunan (perbidang /unit) o Selain tanah dan/atau bangunan • Ada bukti kepemilikan • Tidak ada bukti kepemilikan
KPKNL
Kanwil DJKN
s.d 1 milyar
1 – 2,5 milyar
s.d 250 juta 25 – 250 juta
250 jt – 1 milyar 250 jt – 1 milyar
s.d 1 milyar s.d 2 milyar s.d 1 milyar
1 – 5 milyar 2 – 10 milyar 1 – 2,5 milyar
s.d 100 juta s.d 500 juta s.d 250 juta
100 – 500 juta 500 jt – 2,5 milyar 250 jt – 1 milyar
Penghapusan (dhi Pemusnahan) o Tanah dan/atau bangunan o Selain tanah dan/atau bangunan
s.d 250 juta s.d 100 juta
250 – 500 juta 100 – 250 juta
Pemindahtanganan BMN o Tanah dan/atau bangunan (NJOP) o Selain tanah dan/atau bangunan
s.d 1 milyar s.d 500 juta
1 – 2,5 milyar 500 jt – 1 milyar
Pemanfaatan BMN o Tanah dan/atau bangunan • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama Pemanfaatan o Selain tanah dan/atau bangunan • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama Pemanfaatan
Kepmendiknas No. 129/P/2008, 4 November 2008, tentang Pemberian Kuasa kepada KPB untuk menandatangani surat permohonan persetujuan usul penghapusan BMN ke26 KPKNL/Kanwil DJKN setempat
REFORMASI KHUSUS PENGELOLAAN BMN Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIM-BMN) Kemdikbud berbasis web Revisi Kepmendiknas Nomor 129/P/2008 tentang Pemberian Kuasa kepada Kuasa Pengguna Barang; Pendelegasian Kewenangan terkait Pengelolaan BMN dari Mendikbud kepada Sekretaris Jenderal; Penyelesaian Hibah BMN eks. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke SKPD senilai Rp5,9 triliun mengacu PMK 125 Tahun 2011 (target harus selesai 31 Desember 2012); Perpanjangan jangka waktu penerbitan SK Penghapusan BMN (1 bulan dari tanggal surat persetujuan menjadi 1 bulan sejak diterima surat persetujuan) 27
BMN
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 28
