Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

Disampaikan dalam Konsultasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman Jakarta, 29 Januari 2014 2/10/2014

BIRO ANALISA APBN SETJEN DPR RI

1

PROFIL APBN 2014 BELANJA NEGARA (Triliun Rp)

175.35 (5%) (16.70 miliar US$)

APBN TA 2014 (Triliun Rp)

1,667.14, (45%) (158.78 miliar US$)

1,842.50 (50%) (175.48 miliar US$)

2/10/2014

592.6 (32%) (56.43 miliar US$

1,249.9 (68%) (119.04 miliar US$)

Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah

Pendapatan Belanja Pembiayaan


2

Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (Triliun Rp) 263.0, (17.05%)

Bel. Pegawai

592.5 (38.41%)

Bel. Barang Bel. Modal 189.0 (12.25%)

Pemby. Bunga Utang Subsidi Bel. Hibah Bansos Bel. Lain-lain Transfer ke Daerah

229.5 (14.88%)

36.9 (2.39%)

2/10/2014

73.2, (4.74%) 121.3, (7.86%) 3.5 (0.23%)

33.7 (2.18%) BIRO ANALISA APBN SETJEN DPR RI

3

Transfer ke Daerah (Triliun Rp) 104.6 (18%)

113.7 (19%)

33.0 (5%)

DBH

DAU

DAK

Otsus dan Peny

341.2 (58%)

2/10/2014


4

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

“

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. ”

2/10/2014


5

PENGERTIAN 

Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.



Dana Dekonsentrasi : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.



Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan

Dana Tugas Pembantuan : dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 2/10/2014 BIRO ANALISA APBN SETJEN DPR RI



6

PRINSIP PENDANAAN Dekon/TP 1.

Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (mengacu PP 38/2007)

2.

Pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik

3.

Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom

4.

Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing)

5.

Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor)

6.

K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah

7.

Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP

8.

Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian

2/10/2014


7

KARAKTERISTIK KEGIATAN Dekonsentrasi •Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap

•Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya

•Penentuan

besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masingmasing K/L Jenis Kegiatan

Akun

Keterangan

Kegiatan Utama (Non Fisik) : Sinkronisasi, Evaluasi, Pengedalian, Supervisi, Penyuluhan, dsb.

Belanja Barang sesuai peruntukannya

Tidak menambah aset

Kegiatan Pendukung/ Penunjang: Pengadaan Barang/ Jasa, penunjang lainnya

Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekon (Kode Akun 521311)

Tidak menambah aset

2/10/2014


8

KARAKTERISTIK KEGIATAN TP • • •

Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah. Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L

Jenis Kegiatan

Akun

Keterangan

A. Kegiatan Utama TP :

1.

Fisik : Pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya

Belanja Modal sesuai peruntukannya

Menambah Aset

2.

Fisik Lainnya (Barang Habis Pakai) : Obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk yang diserahkan kepada Pemda

Belanja Barang Fisik Lainnya TP (521411)

Tidak Menambah Aset

Belanja Barang Penunjang Kegiatan TP (521321)

Dapat Menambah Aset Tetap

B. Kegiatan Pendukung/Penunjang : Pengadaan barang/jasa, penunjang lainnya 2/10/2014


9

PROSES PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR Kementerian/Lembaga Menjabarkan urusan Pemerintah dalam rincian Program dan Kegiatan Memberitahukan indikasi program dan kegiatan kepada Daerah Penerima Menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

Kepala Daerah

memperhatikan skala prioritas; alokasi anggaran; lokasi kegiatan. pertengahan bulan Juni dan/atau setelah pagu sementara tentang program dan kegiatan yang akan didekon/ di-tp-kan

mengusulkan SKPD yang sesuai dengan bidang tugas yang ditangani

Menyampaikan usulan SKPD paling lambat akhir bulan Juni

memberitahukan RKA-KL ke DPRD

Menyampaikan Peraturan tersebut kepada daerah penerima 2/10/2014

setelah terbitnya Perpres RABPP paling lambat minggu 1 bulan Desember BIRO ANALISA APBN SETJEN DPR RI

(pada saat pembahasan RAPBD) dalam rangka sinkronisasi dan sinergisitas program/kegiatan 10

PENGANGGARAN DANA DEKON DAN TP 1. Pagu dana yang akan dilimpahkan/ditugaskan merupakan pagu dari K/L.

2. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L harus memperhitungkan kebutuhan anggaran: a) Biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; b) Biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; c) Honorarium pejabat pengelola keuangan; d) Biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan. 3. Sejalan dengan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja mulai tahun 2011, maka dalam penyusunan RKA-KL agar diperhatikan hal-hal sbb: a) Kegiatan yang dituangkan dalam RKA-KL merupakan kegiatan Eselon I sesuai dengan hasil restrukturisasi; b) Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenis dan satuan output) dan besarnya alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD dituangkan dengan jelas dalam RKA-KL; c) Dokumen pendukung dari masing-masing SKPD harus sudah dilengkapi pada saat penelaahan RKA-KL. 2/10/2014


11

2/10/2014


12

ALASAN STRATEGIS PENGALIHAN 1.

Amanat Hukum (Ps. 108 UU 33/2004 & Ps. 76-77 PP 7/2008)

Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negaral/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi DAK Jangka waktu pengalihan secara bertahap selama 2 (dua) tahun sejak PP 7/2008 diundangkan telah lewat 2.

Rekomendasi BPK dan Panja DPR Rekomendasi & Temuan BPK Masih ada dana pemerintah pusat yang membiayai urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Tindak Lanjut Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah Pemerintah menerbitkan Perpres mengenai Road Map rencana pengalihan dana Dekon TP yang masih membiayai urusan daerah ke DAK 2/10/2014


13

ROAD MAP PENGALIHAN 2011

2012

2013

2014

• Persiapan proses pengalihan sebagian kegiatan potensi urusan daerah di 7 K/L terbesar • Koordinasi antara Bappenas, Kemenkeu & K/L yang dikoordinasikan oleh Bappenas (SEB 3 Menteri). • Target : 7 K/L terbesar pengelola Dana Dekon/TP yaitu: Diknas, Kesehatan, PU, Pertanian, DKP, PDT, dan UKM

• Identifikasi/Persiapan proses pengalihan 16 KL

• Pelaksanaan pengalihan seluruh Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah ke DAK di semua K/L

• Evaluasi pelaksanaan pengalihan

* Mengingat koordinasi dilakukan menjelang akhir triwulan IV (pembahasan APBN TA 2012 sudah mencapai hasil akhir) maka target tersebut belum tercapai. 2/10/2014

• Pelaksanaan pengalihan seluruh Keg. Dekon/TP yang merupakan urusan daerah ke keg. DAK di 16 K/L

• Evaluasi pelaksanaan pengalihan

• Penyusunan Perpres Pengalihan

• Penerapan Perpres Pengalihan

• Persiapan proses pengalihan sebagian prog/keg potensi urusan daerah di seluruh K/L lainnya

• Target : Seluruh program/keg di semua K/L yang merupakan urusan daerah dialihkan ke

• Target : Semua prog/kegiatan di 16 K/L yang merupakan urusan daerah dialihkan ke DAK TA 2013

DAK TA 2014

• Dlm pelaksanaannya, hanya 1 K/L yg kegiatannya dapat dialihkanBIRO yaituANALISA Kementan APBN SETJEN DPR RI

• Tahun terakhir semua kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah dialihkan ke Kegiatan DAK • Target: Tidak ada lagi Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah didanai dari APBN

14

TIGA PENDEKATAN ANALISIS DALAM IDENTIFIKASI PROGRAM/KEGIATAN DEKON/TP YANG MELAKSANAKAN URUSAN DAERAH

Analisis kesamaan nama dan/atau jenis kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum di RKA-K/L dengan lingkup bidang kegiatan yang tercantum dalam DAK sesuai PMK Nomor 209/PMK.07/2011 2/10/2014

Analisis kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum dalam RKA-K/L berdasarkan pemetaan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana termuat dalam lampiran PP Nomor 38 Tahun 2007


Analisis sifat kegiatan dan/atau output dan/atau komponen yang tercantum dalam RKA-K/L berdasarkan keterkaitan manfaat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (direct delivery public service).

15

KONSEP MEKANISME PENGALIHAN Periode

K/L

Rancangan Renja K/L

Bappenas

Kemenkeu

Kemendagri

Rancangan Renja K/L

Identifikasi Kewenangan dan Penentuan kriteria Teknis

Rancangan Renja K/L

Rancangan Renja K/L

Identifikasi dan Pemilahan Kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah Januari s/d Maret Hasil Identifikasi

Analisis dan Evaluasi Perencanaan serta Capaian Kinerja

2/10/2014

Proses Penyusunan RKA-KL

Analisis dan Evaluasi Kewenangan/Urusan serta kesiapan implementasi di daerah

Usulan Pengalihan

Usulan Pengalihan

Renja K/L

Analisis dan Evaluasi Penganggaran

Rancangan Akhir RKP

Penetapan besaran Pengalihan

Proses penetapan Perpres RKP BIRO ANALISA APBN SETJEN DPR RI

16

HASIL PENGALIHAN UNTUK TA 2013

Dalam pertemuan trilateral meeting (Kemenneg PPN/Bappenas, Kemenkeu cq. Ditjen Anggaran dan K/L) yang dilaksanakan di Bappenas setelah adanya hasil identifikasi tersebut, hanya Kementerian Pertanian yang memberikan persetujuan untuk mengalihkan kegiatan/anggaran mereka sebesar Rp. 417 M

2/10/2014


17

PENGALIHAN UNTUK T.A. 2013 KE T.A. 2014

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-77/MK.07/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Identifikasi Kegiatan Dekon/TP pada Kementerian/Lembaga yang membiayai Urusan Daerah dikirimkan ke 33 K/L

2/10/2014


18

SUBSTANSI RPERPRES • •

•

Judul Perpres: Pengalihan Kegiatan Dekon/TP yang merupakan Urusan Daerah ke Kegiatan DAK Ruang Lingkup Kegiatan Dekon/TP yang merupakan urusan daerah dilalihkan ke Kegiatan DAK (Pasal : – merupakan bagian dari prioritas nasional yang termuat dalam RKP; – bersifat fisik; – paling lambat pada Tahun Anggaran 2014. Prinsip Pengalihan: – K/L tidak diperbolehkan untuk menganggarkan kegiatan yang merupakan urusan daerah. – K/L dapat melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan daerah sepanjang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden. – Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diidentifikasi sebagai urusan daerah namun tidak dapat dialihkan ke kegiatan DAK, maka daerah dapat mendanai kegiatan dimaksud melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2/10/2014


19

SUBSTANSI RPERPRES

•

•

• •

Mekanisme Pengalihan: Melalui Identifikasi Bersama (Kemenneg PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L) disepakati dalam trilateral meeting dan kemudian diputuskan di sidang kabinet dan/atau dicantumkan dalam RKP. Sumber Pendanaan: dari alokasi dana kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan K/L yang dialihkan Pengalokasian dan Penyaluran: Mengikuti aturan pengalokasian dan penyaluran DAK Supervisi dan Bimbingan Teknis: – K/L melakukan supervisi dan bimbingan teknis terhadap DAK dengan tujuan agar tercapainya target prioritas nasional yang menjadi tanggungjawab K/L – Supervisi dan Bimbingan Teknis merupakan bagian dari Laporan kegiatan DAK oleh K/L untuk menjadi pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi

2/10/2014


20

2/10/2014


21

Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

Recommend Documents