ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Tahun Anggaran 2011
PENDAHULUAN Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 , sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2011, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
I.
PE
LA
Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 - 31 Desember 2011.
AN
D
AN
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011.
AN
G
G
AR
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011.
BI R
O
AN
AL
IS A
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN
1
II.
ANALISIS 2.1.Gambaran Umum LKPP 2011 2.1.1.
Laporan Realisasi Anggaran
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 Triliun atau 103,48 persen dari APBN-P. Sementara itu realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.295,00 triliun atau 98,05 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp883,72 triliun atau 97,30 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp411,32 triliun atau 99,71 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2011 terdapat Suspen Belanja sebesar minus Rp44,50 miliar.
KS AN AA N
AP
BN
Realisasi Defisit Anggaran TA 2011 adalah sebesar Rp84,40 triliun. Realisasi pembiayaan Neto TA 2011 adalah sebesar Rp130,95 triliun atau 86,82 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp46,55 triliun.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
2.1.2. Neraca Jumlah Aset per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp3.023,44 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp266,81 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp750,03 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.567,97 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp438,63 triliun. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.947,37 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp246,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.700,93 triliun.
2
Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.076,07 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp40,81 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.035,26 triliun.
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
Laporan Arus Kas
D
AN
2.1.3.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
Selama TA 2011 terjadi kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp32,78 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp117,62 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp131,9 triliun, kenaikan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,31 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp40,32 triliun dan kenaikan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp1,29triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN & KPPN, dan Kas BLU dan kas hibah langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 adalah Rp107,84 triliun. Selain kas di atas, terdapat Kas di Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp6,61triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,29 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,25 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp6,33 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,10 triliun, . Selama tahun 2011 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang tealh disahkan sebesar Rp0,17 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp121,26 triliun.
3
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2011 dan TA 2010 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):
PE
LA
*)Saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2011 sebesar Rp98,98 triliun berasal dari Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU Tahun 2010 sebesar Rp96,16 Triliun ditambah dengan rekening khusus Rp2,82 triliun.
Analisis LKPP 2011
AN
2.2.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam laporan keuangan . Dengan melakukan analisis diharapkan dapat diketahuai kontribsui serta komposisi masing-masing account terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun teknik yang sering digunakan yaitu : (1) Comparative Financial Statement Analysis (2) Common Size Financial Statement Analysis (3)Ratios Analysis (4) Cash Flow Analysis 1.
1
2.2.1. Comparative Financial Statement Analysis Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mereview neraca, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas dari periode satu ke periode berikutnya. Dengan membandingkan antar periode akan diketahui perubahan pada setiap rekening dan akan diketahui trend/kecendrungan yang terjadi apakah terjadi kecenderungan menurun atau meningkat. Untuk analisis perbandingan, LKPP tahun 2011 akan dibandingkan dengan LKPP tahun 2010. Analisis perbandingan secara umum dapat dijelaskan sbb :
Wild Subramanyan dan Halsey (2003)
4
Laporan Realisasi Anggaran :
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2011 adalah sebesar Rp1.210,60 triliun mengalami peningkatan sebesar 215,33 triliun dari tahun 2010 yang sebesar Rp995,27 Triliun. Peningkatan terbesar disumbangkan dari penerimaan pajak khususnya pajak dalam negeri yaitu sebesar 125,36 Triliun, pajak perdagangan internasional naik 25,20 Triliun. Penerimaan negara bukan pajak naik sebesar 62,53 triliun dari Rp268,94 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp331,47 triliun pada tahun 2011. Peningkatan PNBP tersebut sebagian besar berasal dari penerimaan SDA migas. Sementara itu penerimaan hibah naik 1,356 Triliun.
KS AN AA N
AP
BN
–
Catatan : - Secara total, penerimaan perpajakan masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBNP nya, hanya 99,45% sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 115,67%. Meskipun secara nominal realisasi pajak dalam negeri TA 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, namun pajak dalam negeri pada 2011 tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN P nya, hanya 98,56%
-
Masih terdapat temuan BPK terkait dengan pendapatan negara dan hibah baik temuan dalam kelemahan atas sistem pengendalian intern (2 temuan) maupun temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan (3 temuan) .
-
Pada bulan Agustus 2011, Pemeritah telah meluncurkan kebijakan pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa tax holiday bagi industri pionir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011. Bagaimanakan dampak pemberlakuan PMK tersebut terhadap penerimaan pajak maupun pertumbuhan industry pionir?
-
Posisi piutang pajak per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp108,06 triliun. Bagaimana tingkat ketertagihan atau kolektibilitas atas piutang pajak tersebut? Sejauhmana piutang pajak tersebut mampu direalisasikan menajdi penerimaan Negara?
-
Poisisi piutang bukan pajak per 31 Desember 2011 adalh sebesar Rp19,88 triliun. Bagaimana tingkat ketertagihan atau kolektibilitas atas piutang bukan pajak tersebut? Sejauhmana
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
-
5
piutang pajak tersebut penerimaan Negara?
mampu
direalisasikan
menajdi
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Realisasi belanja negara TA 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp252,88 triliun yaitu dari Rp1.042,12 Triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 1.295,00 pada tahun 2011. Peningkatan belanja negara tersebut sebagian besar atau Rp186,31Trilun berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat sedangkan sisanya peningkatan dari transfer ke daerah. Untuk belanja pemerintah pusat , hamper semua jenis belanja mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2011 kecuali belanja lain-lain. Pada tahun 2011, semua komponen dalam transfer ke daerah mengalami peningkatan.
BN
–
Catatan :
Secara total, belanja pemerintah pusat masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBNP 2011 yaitu hanya 97,30%.
-
Komponen belanja barang terbesar pada tahun 2011 adalah belanja barang non operasional (Rp 42,9 Triliun) . Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat semangat yang ada sekarang ini adalah efisiensi belanja barang guna peningkatan belanja modal yang lebih memberikan dampak langsung pada masyarakat. Selain itu, belanja pemeliharaan perlu ditingkatkan mengingat belanja tersebut berdampak pada peningkatan nilai/kapitalisasi asset misalnya memperpanjang masa manfaat asset.
-
Pada tahun 2011 tidak terdapat temuan BPK terkait dengan belanja negara
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
-
BI R
O
AN
AL
IS A
-
Trend belanja negara tahun 2011 memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan September dan meningkat tajam kembali dari bulan November degannilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp290,643 Triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp107,92 triliun. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan angagran oleh Kementerian/lembaga. Bagaimana pemerintah memperbaiki trend pencairan dana tersebut?
Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 dari Rp96,11 Triliun menjadi Rp148,74 Triliun.
6
Sebagian besar peningkatan bersumber dari penerbitan surat berharga negara dari Rp 91,10 triliun tahun 2010 menjadi Rp 119,86 triliun tahun 2011.
EN
D
PR
R
I
Catatan : - Perlu dicermati komposisi dari kepemilikan Surat Berharga Negara tersebut serta profil nya. - Pada tahun 2011 terdapat penggunaan SAL sebesar Rp40,32 triliun. Untuk kegiatan apa saja SAL tersebut digunakan?
SE
–
Untuk neraca, dapat dibandingkan sebagai berikut :
TJ
Neraca
KS AN AA N
AP
BN
Jumlah aset tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp598,88 Triliun yang terbagi sebagai berikut : - Aset lancar meningkat Rp12,03 Triliun - Investasi Jangka Panjang meningkat Rp43,62 Triliun - Aset Tetap meningkat Rp383,67 Triliun - Aset lainnya meningkat Rp 160,44 Triliun
D
AN
PE
LA
Berdasarkan analisis jumlah aset, peningkatan terbesar disebabkan oleh peningkatan jumlah aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.
AN
G
G
AR
AN
Catatan : - untuk kategori aset lancar pada tahun 2010 tidak terdapat saldo akun ” investasi jangka pendek” namun pada tahun 2011 terdapat saldo akun ”investasi jangka pendek” sebesar Rp135,83 Triliun. Dalam bentuk apakah investasi tersebut? Pada tahun 2011 terdapat peningkatan saldo ”investasi non permanen lainnya” yang sangat besar yaitu dari Rp98,46 Miliar tahun 2010 menjadi Rp4,7 Triliun pada tahun 2011. Dalam bentuk apakah investasi tersebut?
BI R
O
AN
AL
IS A
-
Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas perubahannya dapat diuraikan sebagai berikut : Secara keseluruhan, kewajiban dan ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp 599,76 Triliun. Kenaikan sejumlah tersebut disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek sebesar Rp 45,10 Triliun, kenaikan utang jangka panjang sebesar Rp 106,19 Triliun, penurunan ekuitas
7
dana lancar sebesar Rp(42,65)Triliun dan kenaikan ekuitas dana investasi sebesar Rp491,11 Triliun. 2
2.2.2. Common Size Financial Statement Analysis
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi setiap rekening terhadap laporan secara menyeluruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis atas neraca, maka total asset adalah 100% atau total utang dan modal adalah 100%. Selanjutnya rekening-rekening yang satu kelompok dicari prosentase kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Berdasarkan analisis tersebut akan diketa-hui rekening mana yang memberikan kontribusi maksimum dan rekening mana yang memberikan kontribusi minimum. Dengan komposisi seperti ini diperlukan perencanaan dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan kontribusinya terhadap total aset atau pasiva.
Berdasarkan fungsinya, sebagian besar anggaran belanja pemeritah pusat digunakan untuk fungsi pelayanan umum . Fungsi pelayanan umum tersebut antara lain meliputi penelitian dasar dan pengembangan Iptek , litbang pelayanan umum dan pelayanan umum lainnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat fungsi pelayanan umum tersebut tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan alokasi dan realisasi dari fungsi-fungsi belanja pemerintah pusat lainnya.
-
51% asset pemerintah merupakan asset tetap, namun berdasarkan temuan BPK atas SPI diketahui bahwa Aset Tetap senilai 4,13 triliun LKPP Tahun 2011 Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP)
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
-
2.2.3. Ratios Analysis Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam melakukan analisis atas laporan keuangan. Analisis rasio ini lebih banyak mengungkapan hasil berupa matematika, sedangkan interpretasinya lebih kompleks dan mempunyai banyak makna.
2
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaanv anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangidengan kewajiban jangka panjang.
8
Agar lebih bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu kepada pentingnya hubungan secara ekonomi.
D
PR
R
I
Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggunakan seluruh rasio, karena rasio-rasio yang dikemukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak digunakannya beberapa rasio untuk pemerintah, karena sifatnya yang melayani publik dan tidak berorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan adalah current ratio dan total debt to equity. 2010 126 % 286%
BN
–
SE
TJ
EN
Ket 2011 Current Ratio 108 % Total Debt to Equity 180% ratio Sumber : Neraca LKPP 2011, diolah
KS AN AA N
AP
Berdasarkan tabel tersebut besarnya current ratio Pemerintah tahun 2011 sebsar 108% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah ditanggung oleh Rp1,08 aktiva lancar pemerintah, rasio ini mengalami penurunan 18% dibandingkan tahun 2010.
D
AN
PE
LA
Total utang terhadap total ekuitas pemerintah pada tahun 2011 menunjukkan hasil 180% artinya setiap Rp1 ekuitas dana pemerintah menanggung utang sebesar Rp180. Terjadi penurunan dibandingkan dengan kondisi tahun 2010.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
2.2.4. Cash Flow Analysis Analisis aliran kas terutama digunakan untuk menilai sumber dan penggunaan dana yang terjadi pada institusi selama periode tertentu. Analisis aliran kas memberikan suatu pandangan tentang bagaimana institusi memperoleh pendanaannya dan cara menggunakannya dalam bentuk sumber daya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui seberapa besar sumber kas yang berasal dari kegiatan operasi, seberapa besar yang berasal dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Adapun kondisi arus kas pemerintah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : -
Arus kas bersih dari aktivitas operasional menujukkan nilai yg positif artinya lebih banyak penerimaan pemerintah (yang bersumber dari pajak dan PNBP) dibandingkan dengan belanja pemerintah ). Dibandingkan tahun 2010, arus kas bersih yang masuk meningkat sebesar Rp229,27 Triliun meningkat dari Rp980,1 Triliun tahun 2010 menjadi Rp1.209,4 Triliun.
9
Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan menunjukkan nilai yang negatif , dimana penerimaan pemerintah yang bersumber dari penjualan aset lebih kecil dibandingkan dengan belanja aset tetap. Pada tahun 2011 nilainya sebesar minus Rp 117,6Triliun sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp80,0 Triliun.
-
Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menunjukkan nilai yang positif, dimana penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 131,39 Triliun sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp91,55 Triliun. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp131,392 dan defisit anggaran sebesar Rp84,399 triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2011 sebesar Rp 46 Triliun.
-
Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran menunjukkan nilai yang positif yaitu sebesar Rp1,3 Triliun , sedangkan pada tahun 2010 sebesar 2,9 Triliun.
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
-
Penyusun : Martiasih Nursanti
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
*****
10
Box Reward and Punishment atas Pelaksanaan APBN TA 2011
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Kebijakan pemberian reward dan pengenaan punishment atas pelaksanaan APBN TA 2011 merupakan kesepakatan Pemerintah dengan DPR dituangkan dalam Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBN Perubahan TA 2011 dan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang APBN TA 2011. Pemberian punishment kepada KlL merupakan sinyal dari Pemerintah atas kinerja KlL yang tidak dapat menggunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan dengan baik. Tahun Anggaran 2011 merupakan tahun pertama penerapan reward and punishment untuk seluruh anggaran belanja, sehingga hal ini merupakan hal baru bagi KlL serta lebih bersifat pembelajaran.
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
Sebagai pelaksanaan dari kebijakan tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 38/PMK.02/2011 yang mengatur tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian NegaralLembaga Tahun Anggaran 2011 Pad a Tahun Anggaran 2011 Dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pada Tahun Anggaran 2011 Yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2011. Dalam PMK tersebut secara teknis diatur dasar dan kriteria penilaian serta mekanisme perhitungan reward dan punishment sebagai berikut:
AN
a. Dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian meliputi: Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran TA 2011. Pernyataan Hasil Optimalisasi yang dihasilkan pada tahun 2011 dan belum digunakan. Alasan/penjelasan atas sisa anggaran belanja TA 2011 yang tidak terserap.
AR
AN
D
1. 2.
G
G
3.
AN
b. Kriteria Penilaian Pengenaan Punishment. Terdapat sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYTD) setelah dikurangi Hasil Optimalisasi (HO) yang belum digunakan pada TA 2011, menghasilkan nilai positif. ( P =SAYTD - HO > 0 ) 3. Sanksi tidak diberikan apabila target kinerja KlL telah tercapai seluruhnya. 4. Sanksi kepada K1L dibebankan kepada satuan kerja yang menyebabkan pengurangan pagu K1L yang bersangkutan. 5. Pembebanan sanksi kepada Satker tidak boleh menghambat pencapaian 6. Target pembangunan nasional dan menurunkan pelayanan kepada publik
BI R
O
AN
AL
IS A
1.
11
c. Sisa anggaran yang tidak terserap dan menjadi faktor pengurang (punishment) : Pelaksanaan paket kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria yang dapat didanai dari anggaran belanja tahun 2011; Proses pengadaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah; Keterlambatan penunjukan kepala satuan kerja dan/atau pelaksana kegiatan; Alokasi anggaran yang diblokir oleh Direktorat Jenderal Anggaran sebagai akibat tidak dipenuhinya dokumen TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait. Kelalaian Kuasa pengguna Anggaran/Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011.
I
1.
PR
R
2.
EN
D
3
SE
TJ
4.
AP
BN
–
5.
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
d. Sisa anggaran yang tidak terserap dan bukan merupakan faktor pengurang : 1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional yaitu eks Kegiatan 0001 dan Kegiatan 0002; 2. Pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dananya bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah MurnivPendamping (RMP); 3. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola; 4. Alokasi anggaran yang penggunaannya harus mendapat persetujuan DPR RI dan/atau diblokir oleh DPR RI; 5. Alokasi anggaran yang diblokir oleh Oirektorat Jenderal Anggaran selain karena alasan tidak dipenuhinya dokumen TORIRAB dan dokumen pendukung terkait; 6. Keadaan kahar (force majeure) antara lain bencana alam, terjadi konflik berpotensi terjadi konflik sosial, dan cuaca.
BI R
O
AN
AL
IS A
Penetapan hasil penilaian atas laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan oleh masing-masing KlL dimaksud dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 106/KMK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penetapan K/L Yang Dapat Menggunakan Hasil Optimalisasi
12
13
BI R
O IS A
AL
AN AN AN
AR
G
G AN
D KS AN AA N
LA
PE
BN
AP
–
EN
TJ
SE
PR
D
I
R
14
BI R
O IS A
AL
AN AN AN
AR
G
G AN
D KS AN AA N
LA
PE
BN
AP
–
EN
TJ
SE
PR
D
I
R
