Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
Biro AnalisaAPBN
1
KELEMBAGAAN DAN UNSUR PENDUKUNG
FUNGSI
H A S I L
SEKRETARIAT JENDERAL TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA 11/26/2013
Biro Analisa APBN
2
KELEMBAGAAN DPR PIMPINAN DPR
KOMISI I - XI
BADAN MUSYAWARAH
PANITIA KHUSUS
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KEHORMATAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN 11/26/2013
Biro Analisa APBN
3
TUGAS BAKN
1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR 2. Menyampaikan hasil penelaahan poin 1 kepada Komisi 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi 4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan 11/26/2013
Biro Analisa APBN
4
MEKANISME PENGAWASAN DPR
FUNGSI PENGAWASAN DPR RI TERHADAP PELAKSANAAN APBN
Dalam Dalam melaksanakan melaksanakan fungsi fungsi pengawasan, pengawasan, komisi komisi dapat: dapat: ü Mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah
Pengaduan Masyarakat
ü Mengadakan konsultasi dengan BPK ü Mengadakan konsultasi dengan DPD
Hasil Pengawasan DPD
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
ü Mengadakan rapat dengan BAKN ü Mengadakan rapat gabungan komisi ü Mengadakan rapat dengan pendapat
Rapat Paripurna
ü Mengadakan rapat dengan pendapat umum
KOMISI
ü Mengadakan kunjungan kerja Laporan hasil Panja
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I dan II Komisi dapat membentuk Panja atau Tim
Hasil Telaahan
Permintaan penelaahan Hasil PDTT
BAKN
Laporan Hasil Pemeriksaan Tujuan Tertentu BPK
Komisi dapat meminta BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
ü Hasil pengawasan disampaikan kepada Pemerintah, BPK, DPD, dan/atau pihak terkait lainnya, dalam bentuk keputusan rapat yang berisi tentang kebijakan dalam pengelolaan APBN seuai prinsip ekonomis, efektif, dan efisien. ü Pelaksanaan hak-hak DPR yang ditetapkan dalam rapat paripurna
Biro AnalisaAPBN
5
ALUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LKPP
RAPAT PARIPURNA BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaaan atas LKPP UUD 45 Ps 23E (2) UU 15/2004 Ps 17 (1) UU 15/2006 Ps 7 (1) LKPP disampaikan bulan Mei
PIMPINAN DPR
BAKN (Untuk Membuat telaaahan) UU 27/2009 Ps 113 Tatib DPR Ps 70
T E L A A H A N
Dapat meminta penjelasan BPK, pemerintah, pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, dan lembaga atau badan lainnya UU 27/2009 Ps 113 (2)
KOMISI (bahan utk tindak lanjut) Tatib DPR RI Ps 71 (b) huruf b
Komisi dapat membentuk Tim dan Panitia Kerja Tatib DPR Ps 55 (1)
Dapat mengundang pakar jika diperlukan
RAPAT KOORDINASI dengan KOMISI Tatib DPR Ps 71 (2)
Biro AnalisaAPBN
BADAN ANGGARAN (sbg bahan masukan atas RUU tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN) Tatib DPR Ps 71 (1) huruf c, dan Ps 158 (8)
6
SKEMA PENYERAHAN DAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (HAPSEM) I DAN II BPK RI
T E BAKN (Untuk Membuat telaaahan) UU 27/2009 Ps 113 Tatib DPR Ps 70
L A
Dapat meminta penjelasan BPK, pemerintah, pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, dan lembaga atau badan lainnya UU 27/2009 Ps 113 (2)
KOMISI (bahan utk tindak lanjut) Tatib DPR RI Ps 71 (1) huruf b BAKN memantau hsl tindaklanjut Komisi
Dapat mengundang pakar jika diperlukan
A H Rapat Paripurna BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaaan atas (Hapsem I dan II) UUD 45 Ps 23E (2) UU 15/2006 Ps 7 (1) Hapsem I disampaikan September Hapsem II disampaikan April
RAPAT KOORDINASI dengan KOMISI Tatib DPR Ps 71 (2)
A N
PIMPINAN DPR
KOMISI (Membahas dan Menindaklanjuti dengan pasangan kerja) UU 15/2004 Ps 21 (1) UU 15/2006 Ps 7 (2) UU 27/2009 Ps 96 (3) Tatib DPR Ps 53 (3) huruf b
AKD selain Komisi Tatib DPR RI Ps 71 (1) huruf c
RAPAT KONSULTASI Dengan BPK UU 15/2004 Ps 21 (2) Tatib DPR Pasal 54 (3) huruf b
RAPAT KOORDINASI dengan BAKN Tatib DPR Ps 54 (3) huruf i
Dapat membentuk Tim dan Panitia Kerja Tatib DPR Ps 55
Biro AnalisaAPBN
7
SKEMA PENYERAHAN DAN PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU/PARSIAL
T BAKN (Untuk Membuat telaaahan) UU 27/2009 Ps 113 Tatib DPR Ps 70
E L A
Dapat meminta penjelasan BPK, pemerintah, pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, dan lembaga atau badan lainnya UU 27/2009 Ps 113 (2)
KOMISI TERKAIT (bahan utk tindak lanjut) Tatib DPR RI Ps 71 (1) huruf b BAKN memantau hsl tindaklanjut
Dapat mengundang pakar jika diperlukan
A H
PIMPINAN DPR BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaaan dengan tujuan tertentu UUD 45 Ps 23E (2) UU 15/2004 Ps 4 (4) dan Ps 17 (5)
RAPAT KOORDINASI dengan KOMISI Tatib DPR Ps 71 (2)
A N
KOMISI TERKAIT (Membahas dan Menindaklanjuti UU 15/2004 Ps 21 (1) UU 15/2006 Ps 7 (2) UU 27/2009 Ps 96 (3) Tatib DPR Ps 53 (3) huruf b
RAPAT KONSULTASI Dengan BPK UU 15/2004 Ps 21 (2) Tatib DPR Pasal 54 (3) huruf b
AKD selain Komisi Tatib DPR RI Ps 71
RAPAT KOORDINASI dengan BAKN Tatib DPR Ps 54 (3) huruf i
Dapat membentuk Tim dan Panitia Kerja Tatib DPR Ps 55 (1)
Biro AnalisaAPBN
8
9 Biro AnalisaAPBN
