Disampaikan Dalam Pembekalan Tenaga Ahli DPR RI Tanggal 15-17 April 2013
4/3/2013
Biro Analisa APBN
1
UUD 1945 Pasal 20: (1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetujuan DPR (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan undangundang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 20 : (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang UUD 1945 Pasal 23: (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apablia DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23: (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu. 4/3/2013
Biro Analisa APBN
2
Reformasi di bidang keuangan Negara ditandai dengan keluarnya 3 (tiga) paket Undang-Undang (UU), yaitu: 1. 2. 3.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Paket UU ini mengubah paradigma pengelolaan keuangan Negara baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Paradigma baru pengelolaan keuangan Negara merupakan rangkaian panjang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menuju tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN 4/3/2013
Biro Analisa APBN
3
Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 ayat (1) menyatakan “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan”, ayat (2) kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain : 1. 2.
3.
dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiscal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4/3/2013
Biro Analisa APBN
4
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN
4/3/2013
Biro Analisa APBN
5
Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran telah dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dasar 1945. Belanja negara/daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapatkan persetujuan DPR/DPRD 4/3/2013
Biro Analisa APBN
6
FUNGSI
SEKRETARIAT JENDERAL TENAGA AHLI & ASISTEN ANGGOTA 4/3/2013
Biro Analisa APBN
7
PIMPINAN DPR
KOMISI I - XI
PANITIA KHUSUS
BADAN MUSYAWARAH
BADAN KEHORMATAN
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA
4/3/2013
BADAN LEGISLASI
BADAN ANGGARAN
Biro Analisa APBN
8
1. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBNyang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; 2. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama dengan Pemerintah; 3. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; 4. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; 5. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam poin 2, poin 3, dan poin 4, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; 6. Menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam poin 5; dan 7. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN. 4/3/2013
Biro Analisa APBN
9
1. Membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran; 2. Menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait; 3. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga; 4. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; 5. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan 6. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 4/3/2013
Biro Analisa APBN
10
1. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR 2. Menyampaikan hasil penelaahan poin 1 kepada Komisi 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi 4. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
4/3/2013
Biro Analisa APBN
11
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL Januari - April
Mei - Agustus (10)
Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR (9)
Kabinet/ Presiden
RPJM Nas
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Pemerintah
(1)
(7) Rancangan Akhir RKP
Penyusunan Rancangan Awal RKP
Kement.PPN/ BAPPENAS
September - Desember
(14)
Keppres tentang RKP
(17) Pembahasan RKA-KL
Pembahasan RAPBN
APBN
(20)
Nota Keuangan RAPBN dan (16) Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
(11)
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
(3)
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (12) SE Pagu Sementara
Kement.erian KEUANGAN
(18)
UU
Lampiran RAPBN (15) (Himpunan RKAKL)
Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
(19) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(6)
(2) RENSTRA KL
Kementerian/ Lembaga
(13)
Rancangan Renja KL
RKA-KL
(22) Pengesahan
(21) Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(23) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(1a)
4/3/2013
Daerah
A
(5a)
Biro Analisa APBN B
C
(6a)
D
(12a)
12 (18a)
E
JADUAL PEMBAHASAN RAPBN NO.
KEGIATAN
J A N
1
Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN
2
Pembahasan Laboran SM I & Prognosis SM II Pelaksanaan APBN
3
RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah)
4
RUU tentang APBN
5
RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN
*
Berlakunya UU APBN
4/3/2013
F E B
M A R
A P R
M E I
J U N
J U L
A G T
S E P
O K T
N O P
D E S
1 JANUARI Biro Analisa APBN
13
RKP DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN 20 Mei – akhir Juli
RUU PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN APBN
Disampaikan setelah 6 bulan Pelaksanaan APBN berakhir dan dibahas paling lama 3 bulan sejak disampaikan 4/3/2013
RUU APBN Agustus – akhir Oktober
RUU PERUBAHAN APBN Pembahasan paling lama 1 bulan dalam masa sidang setelah Rancangan RUU Perubahan APBN disampaikan oleh Pemerintah Biro Analisa APBN
PELAKSANAAN APBN 1 JANUARI-31 DESEMBER
LAPORAN REALISASI SM I DAN PROGNOSIS SM II
Juli - Agustus
14
RAPAT PARIPURNA 20 MEI Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal
Rapat Paripurna Fraksi menyampaikan Pandangannya atas Materi KEM & PPKF
Rapat Paripurna Pemerintah Menyempaikan Tanggapan
4/3/2013
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah penyelesaian Akhir PP berdasarkan Hasil pembahasan Komisi
Hasil pembahasan RKAKL Komisi disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran
Rapat Kerja Komisi I-XI membahas RKAKL Dengan pasangan kerjanya
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gub. Bank Indonesia Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-pokok Kebijakan Fiskla dalam RAPBN Rapat Panja: Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Panja RKP dan Prioritas Anggaran Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah
Biro Analisa APBN
Rapat Paripurna Badan Anggaran Menyampaikam hasil Rapat Banggar dalam Rapat Paripurna
15
Pengajuan RUU APBN oleh Pemerintah Kepada DPR
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas RUU APBN
4/3/2013
• Rapat Kerja Komisi I s.d. XI dgn Mitra Kerjanya membahas alokasi anggaran untuk program, Proyek dan Kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga dan menyampaikan ke Badan Anggaran scr tertulis. • Menyempurnakan hasil sikronisasi dari Badan Anggaran secara tertulis •Menyampaikan hasil penyempurnaan sinkronisasi ke Badan Anggaran utk bahan akhir penetapan APBN
Rapat Internal Panitia Anggaran untuk Membahas Hasil pebahasan rapat kerja Komisi I s.d. XI dengan Mitra Kerjanya dalam rangka Pembahasan RKA K/L
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja Rapat Kerja 3. Pembacaan naskah Badan Anggaran RUU APBN 4. Pendapat mini dg Menteri Keuangan sbg sikap akhir fraksi Meneg. PPN/ 5. Pendapat Pemerintah Kep. Bappenas dan 6. Penandatanganan naskah Gubernur Bank Indonesia RUU APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II Biro Analisa APBN
UU APBN Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 16
Rapat Paripurna BPK menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Pusat
RAPAT PARIPURNA Pemerintah menyampaikan pokok-pokok RUU Pertanggung Jawaban berupa Laporan keuangan Yang telah diperiksa BPK
Rapat Paripurna: Pemandangan Umum Fraksi-fraksi 4/3/2013
Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan Mempertimbangkan PU Fraksi, Tanggapan Pemerintah, saran dan Pendapat Bamus, keputusan Raker Komisi, dan laporan keuangan Pemerintah Pusat
Rapat Paripurna: Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi
Sebelum penetapan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, BAKN Dapat menyampaikan Telaahannya terhadap LKPP Yang telah diaudit oleh BPK
Rapat Kerja Badan Anggaran dg Menteri Keuangan 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran 2. Laporan panitia kerja 3. Pembacaan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 4. Pendapat mini sbg sikap akhir fraksi 5. Pendapat Pemerintah 6. Penandatanganan naskah RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 7. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II
Biro Analisa APBN
RUU PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN
Rapat Paripurna 1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I. 2. Pernyataan persetujuan /atau penolakan dari tiap-tiap fraksi & anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;, 3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. 17
4/3/2013
Biro Analisa APBN
18
4/3/2013
Biro Analisa APBN
19
4/3/2013
Biro Analisa APBN
20
4/3/2013
Biro Analisa APBN
21
4/3/2013
Biro Analisa APBN
22
4/3/2013
Biro Analisa APBN
23
4/3/2013
Biro Analisa APBN
24
4/3/2013
Biro Analisa APBN
25
4/3/2013
Biro Analisa APBN
26
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Kementerian Negara/Lembaga menyesuaikan RKP dan Renja K/L yang telah disepakati DPR dalam menyusun RKA-KL yang dirinci menurut unit organisasi, Satuan Kerja dan kegiatan. 4/3/2013
Biro Analisa APBN
27
Penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/ Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP. 4/3/2013
Biro Analisa APBN
28
Penelaahan RKA-KL adalah kegiatan meneliti kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan Kementerian Negara/Lembaga dan Komisi Mitra Kerja terkait DPR dengan Pagu Anggaran, prakiraan maju yang telah ditentukan sebelumnya, dan standar biaya. Penelaahan RKA-KL, sebagai berikut : 1. Meneliti kelayakan kegiatan ditinjau dari analisis manfaat dan biayanya (cost benefit analysis), kesesuaian dengan tupoksi K/L, dan konsistensi dengan RKP dan Renja K/L. 2. Meneliti kesesuaian RKA-KL dengan besaran alokasi Pagu Sementara meliputi: a) Meneliti alokasi pagu dana per program; b) Meneliti alokasi pagu dana berdasar sumber pembiayaan.
4/3/2013
Biro Analisa APBN
29
4/3/2013
Biro Analisa APBN
30
