PERBANDINGAN KANTOR-KANTOR ANGGARAN DENGAN BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN SETJEN DPR-RI

PERBANDINGAN KANTOR-KANTOR ANGGARAN DENGAN BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN – SETJEN DPR-RI

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE (CBO), USA

#

NATIONAL BUDGET OFFICE (NABO), SOUTH KOREA

CONGRESSIONAL PLANNING AND BUDGET DEPARTMENT (CPBD): PHILIPPINES

1

Dasar hukum pembentukan

Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974 (CBO AS)

National Assembly Budget Office Act tahun 2003

Kongres Filipina membentuk kantor anggaran independen pada tahun 1990 di bawah Kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat dan meniru model CBO Amerika Serikat

2

Struktur Organisasi

- Dipimpin oleh Direktur CBO yang ditunjuk bersama oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat berdasarkan rekomendasi dari komisi anggaran dari setiap kamar. - Masa tugas Direktur selama empat tahun, dan tidak ada batasan untuk berapa kali dapat diangkat kembali - 230 staff yang diangkat

- Dipimpin oleh - Dipimpin seorang Kepala NABO Direktur Jenderal dengan total staf yang dibantu oleh berjumlah 92 seorang Direktur (sekitar 70 Eksekutif. profesional dan 20 - Dibantu oleh 3 administrasi) bagian utama, - Para staf masing-masing professional dipimpin oleh menyandang gelar Direktur Layanan master dalam Ekonomi Kongres akuntansi, ekonomi, yang melapor kepada kebijakan publik, Direktur Jenderal dan hukum, dan bidang Direktur Eksekutif terkait - Selain staf intern,

KENYA PARLIAMENT BUDGET OFFICE

PUSAT STUDI KEUANGAN PUBLIK (CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS-CEFP): MEXICO

DIdirikan pada tahun 2007 dengan nama Office of Fiscal Analysis yang kemudian diubah menjadi Parliamentary Budget Office. UU pembentukkannya yaitu Fiscal Management Act disahkan pada Juli 2009.

Pusat Studi Keuangan Publik, yang didirikan Dewan Perwakilan pada tahun 1998

Dipimpin oleh seorang Director Information & Research Services (Budget Office)

- Direktur CEFP dipilih parlemen, bertugas selama jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang satu kali. - Anggota staff juga dipilih melalui proses kompetitif yang terbuka, dan tidak berafiliasi dengan politik. - CEFP memiliki empat divisi: Studi Ekonomi Makro dan Sektoral, Studi Anggaran, Studi

1

PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE (PBO): UGANDA

SETJEN DPR-RI (BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN)

Didirikan melalui UU Parlemen pada tahun 2001. Seperti U.S Congressional Budget and Impoundment Control Act Tahun 1974, UU ini tidak hanya membentuk sebuah Kantor Anggaran tetapi juga menciptakan komisi anggaran terpusat dan membuat perubahan besar dalam peran Parlemen dalam proses anggaran - Dipimpin oleh seorang Direktur. - Ada posisi untuk sekitar 27 pakar, tapi kadang-kadang terjadi kekosongan karena adanya keterbatasan anggaran. Anggota staff professional adalah para ahli ekonomi dengan keahlian di bidang makroekonomi, analisis data,

Supporting system fungsi anggaran dilakukan oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berada di bawah Deputi Anggaran dan Pengawasan yang dibentuk pada tahun 2005 berdasarkan : 1. Perpres No. 23 tahun 2005 2. Peraturan Sekjen no. 400 tahun 2005 tentang Struktur Organisasi SETJEN DPR-RI

Dipimpin oleh seorang Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yang membawahi Bagian Sekretariat Badan Anggaran, Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, dan Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan DPD. Jumlah personel saat ini : 1. 11 orang pejabat structural 2. 11 orang analis 3. 12 orang tenaga administrasi


#


oleh Direktur CBO (sekitar 70 persen merupakan profesional staf di bidang ekonomi dan kebijakan publik, dan semuanya merupakan pegawai resmi parlemen)

3

Tugas dan Fungsi



CPBD juga memanfaatkan konsultan secara rutin. Anggota staf profesional umumnya memegang gelar di bidang ekonomi, keuangan, dan administrasi publik

 menganalisis

 menyediakan

pengeluaran dan efek pendapatan dari usulan anggaran legislatif dan perkiraan biaya pembahasan legislasi yang tertunda  menganalisis kebijakan khusus dan isu program yang berkaitan dengan anggaran  Menyediakan informasi anggaran kepada Kongres dan melakukan review anggaran pemerintah.

informasi dan analisis yang obyektif, nonpartisan untuk komisi dan anggota Parlemen.  melakukan penelitian dan analisis anggaran dan kinerja operasional fiskal pemerintah, dan perkiraan biaya RUU yang diusulkan dalam badan legislatif,  menganalisa dan mengevaluasi program-program pemerintah dan kebutuhan fiskal

Fungsi utama : (1) membantu DPR dalam merumuskan agenda; (2) menyediakan informasi teknis, analisis, dan rekomendasi penting serta isu-isu kebijakan ekonomi dan sosial, dan (3) melaksanakan analisis mengenai dampak perundangundangan dan juga melakukan penelitian serta studi mendalam mengenai isu kebijakan.

–

–

–

– –

–

Melakukan review thd dokumen anggaran Analisis konsistensi kebijakan anggaran Analisis kebijakan penerimaan. Analisis anggaran sektoral Membantu individu anggota parlemen, komisikomisi dan kaukus , Menyiapkan ringkasan analisis anggaran dan laporan-laporan lainnya

Tugasnya :

2

PUSAT STUDI KEUANGAN PUBLIK (CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS-CEFP): MEXICO Belanja dan Anggaran Publik, dan Sistem Teknologi dan Informasi. - Total personil 50 orang (termasuk direktur, peneliti dan staf) - Peneliti merupakan staf permanen, sedang yanglain direkrut secara terbuka Seperti CPBD Filipina, CEFP melayani parlemen, bukan Senat. Tugasnya melakukan analisa terhadap : - laporan ekonomi, keuangan dan utang yang disampaikan pemerintah tiap triwulan ke DPR - analisis usulan dampak anggaran yang disampaikan oleh parlemen - memberikan informasi menganai analisis, proyeksi, dan kalkulasi keuangan public kepada komisi, para anggota dewan dan kelompok parlemen.


kebijakan fiskal, dan kebijakan pajak yang pada awalnya berasal dari Departemen Keuangan, Otoritas Pendapatan Uganda, Bank Sentral, dan Biro Statistik Uganda - laporan tahunan mengenai analisis pendapatan daerah, analisis modal asing yang masuk, laporan belanja, dan laporan lain. - Laporan bulanan tentang analisis pendapatan daerah, yang disampaikan Otoritas Penerimaan Uganda (Uganda Revenue Authority) ke Komisi Anggaran dan PBO, dan mengidentifikasi apakah penerimaan tersebut sesuai target, alasan atas kekurangannya (jika ada), dan apakah


Proyeksi depan:

kebutuhan

masa

1. 11 orang pejabat structural 2. 37 orang analis 3. 12 orang tenaga administrasi Jumlah keseluruhan 60 personel

Ruang lingkup tugas Analis terbagi dalam beberapa sub kegiatan yaitu : 1. Analisa Asumsi Makro a) Mengikuti dan memonitor perkembangan pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan, Laporan realisasi semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, serta RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. b) Mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi tentang kebijakan fiscal dan perkembangan moneter, neraca

#



dalam jangka menengah sampai jangka panjang (fungsi audit), serta  melakukan penelitian dan analisis atas permintaan komisi atau anggota parlemen



 membantu parlemen dalam melakukan pengawasan, dan memberikan bantuan teknis kepada Ketua dan Komisi Pembangunan Legislatif, Penasihat komisi dan komisi lainnya




target pendapatan harus disesuaikan. - PBO mengusulkan kepada Parlemen tentang cara-cara untuk memperluas dasar pengenaan pajak dan menyarankan metode yang memungkinkan untuk mengurangi pajak yang akan meningkatkan konsumsi

pembayaran dan sektor riil c) Melakukan kegiatan analisis kebijakan fiscal dan perkembangan moneter, neraca pembayaran dan sektor riil d) Melakukan Kegiatan Analisis tentang asumsi makroekonomi berdasarkan siklus APBN untuk bahan informasi/masukan bagi Anggota Badan Anggaran DPR RI e) Membangun model sensitifitas Asumsi Makro terhadap APBN 2. Analisa Penerimaan Negara dan Pembiayaan Anggaran a) Mengikuti dan memonitor perkembangan pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan, Laporan realisasi semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, serta RUU Pertanggungjawaban atas

3

#








Pelaksanaan APBN. b) Mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran, kebijakan transfer ke daerah atau dana perimbangan (DBH, DAU, DAK & dana Otsus) serta laporan pelaksanaan APBN c) Melakukan kegiatan analisis pengeluaran anggaran, kebijakan transfer ke daerah atau dana perimbangan (DBH, DAU, DAK dan dana Otsus) serta laporan pelaksanaan APBN d) Melaksanakan Analisis mengenai belanja negara (pusat dan daerah), Rencana Kerja Pemerintah, serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L) e) Melakukan Kegiatan Analisis tentang Belanja Negara dan Transfer ke Daerah berdasarkan siklus APBN untuk bahan

4

#








informasi/masukan bagi Anggota Badan Anggaran DPR RI f) Membangun model pengeluaran negara 3. Analisa Belanja Negara a) Mengikuti dan memonitor perkembangan pembahasan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU tentang Perubahan APBN tahun berjalan, Laporan realisasi semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, serta RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN. b) Mencari dan mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan materi penerimaan pajak dan bukan pajak di Pusat untuk dukungan data analisa Pendapatan Negara untuk bahan kajian/analisa c) Mencari dan mengumpulkan data/informasi penerimaan pajak dan

5

#








d)

e)

f)

g)

6

non pajak di Daerah untuk dukungan data analisa Pendapatan Negara untuk bahan kajian/analisa Mencari dan mengumpulkan data/informasi pembiayaan anggaran di Pusat sebagai dukungan data analisa Pendapatan Negara untuk bahan kajian/analisa Melakukan Kegiatan Analisis Tentang Penerimaan Pajak berdasarkan siklus APBN untuk bahan informasi/masukan bagi Anggota Badan Anggaran DPR RI Melakukan Kegiatan Analisis Tentang Penerimaan Bukan Pajak berdasarkan siklus APBN untuk bahan informasi/masukan bagi Anggota Badan Anggaran DPR RI Melakukan Kegiatan Analisis Tentang Pembiayaan Anggaran berdasarkan siklus APBN

#








untuk bahan informasi/masukan bagi Anggota Badan Anggaran DPR RI h) Membangun model penerimaan negara Ruang lingkup Sub Analisa Hasil Pemeriksaan BPK mencakup : 1. Membuat kutipan tentang LHP BPK RI atas Hapsem I dan II 2. Memilah hasil kutipan Hapsem I dan II untuk Pemerintah Pusat dan BUMN berdasarkan pasangan kerja Komisi sebagai bahan pembahasan tindaklanjut di Komisi 3. Memilah hasil kutipan Hapsem I dan II untuk Pemerintah Daerah dan BUMD sebagai bahan Komisi ketika melakukan Kunjungan Kerja 4. Membuat kutipan tentang LHP BPK RI atas LKPP 5. Memilah hasil kutipan LKPP berdasarkan

7

#








pasangan kerja Komisi 6. Membuat daftar opini dan permasalahan tentang kinerja keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Membuat kutipan tentang LHP BPK RI yang Parsial 8. Mengikuti dan memonitor perkembangan tindak lanjut temuan BPK di Komisi 9. Membuat daftar narasumber yang akan diundang dalam rangka mempertajam hasil analisis 10. Melakukan pemutakhiran database berdasarkan topik dan jenis pemeriksaan 11. Membuat pemutakhiran database atas opini BPK untuk laporan keuangan K/L, BUMN/D, dan Pemda 12. Membuat

8

#








13.

14.

15.

16.

17.

9

pemutakhiran database atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK untuk semua entitas yang diperiksa Menginput data temuan BPK RI dalam database Membuat inventarisasi dan rekapitulasi catatan-catatan hasil pembahasan tindaklanjut temuan BPK di Komisi Mengumpulkan hasil tanggapan Komisi atas LKPP maupun RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Membuat daftar topik-topik yang akan dianalisis berdasarkan temuan BPK Mengumpulkan peraturanperaturan/kebijakan/datadata/informasi pendukung baik di Pusat, daerah maupun dari pakar dalam

#








18.

19.

20.

21.

22.

23.

10

rangka memperkuat hasil analisis Membuat laporan atas hasil pengumpulan datadata/informasi pendukung baik di Pusat, daerah maupun dari pakar Membahas LHP BPK RI baik atas Hapsem I dan II, LKPP, maupun Parsial yang dipandang perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari BPK. Membuat daftar tentang issue-issue yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti oleh BAKN maupun Komisi Membuat laporan tentang pemantauan dan evaluasi tindak lanjut LHP BPK RI Membuat daftar temuan –temuan penting yang tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Mempersiapka n bahan-bahan pers release

#








24.

25.

26.

27.

28. 29.

30.

11

Menyiapkan temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK RI terkait adanya perubahan belanja pada K/L dalam APBNPerubahan Membuat daftar usulan obyek pemeriksaan yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK Membuat daftar topik-topik yang akan dianalisis berdasarkan temuan BPK Membuat analisis tentang LHP BPK RI atas Hapsem I dan II Membuat analisis atas LKPP Membuat analisis tentang opini dan kinerja keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Membuat analisis atas LHP BPK RI yang Parsial

#








Sub Analisa DPD 1. Membuat kutipan hasil pertimbangan DPD atas penerimaan dan pengeluaran daerah, otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomis lainnya, APBN, dan hasil pemeriksaan BPK 2. Mengikuti dan memonitor perkembangan pembahasan hasil pertimbangan DPD di komisi 3. Membuat daftar narasumber yang akan diundang dalam rangka mempertajam hasil analisis 4. Melakukan pemutakhiran database atas hasil pertimbangan DPD 5. Melakukan pemutakhiran database tentang keuangan daerah 6. Melakukan pemutakhiran database tentang transfer ke daerah 7. Membuat inventarisasi dan rekapitulasi catatancatatan hasil pembahasan

12


#







pertimbangan DPD Mengumpulkan datadata/informasi pendukung baik di Pusat, daerah maupun dari pakar dalam rangka memperkuat hasil analisis 9. Membuat laporan atas hasil pengumpulan datadata/informasi pendukung baik di Pusat, daerah maupun dari pakar 10. Membuat kajian hasil pertimbangan DPD atas penerimaan dan pengeluaran daerah, otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomis lainnya, APBN, dan hasil pemeriksaan BPK 8.

4

Output/Publik asi

2.000 laporan perkiraan biaya formal maupun informal atas usulan legislatif, 70-80 laporan utama, antara lain :  Laporan tahunan prospek ekonomi Amerika Serikat, dengan memperkirakan pengeluaran dan

Setiap tahun NABO mengeluarkan ratarata 80-90 perkiraan biaya formal atas proposal legislatif yang tertunda yang disampaikan ke parlemen dan laporan mengenai isu-isu utama sejumlah 30-40

 Publikasi mengenai kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain kebijakan dalam memberikan saran (update tentang masalah kebijakan yang muncul),

 Laporan tentang opsi  Analisis laporan anggaran dan pengeluaran anggaran dalam jangka menengah  Laporan analisis pengawasan anggaran

13

trimester eksekutif tentang situasi ekonomi nasional, keuangan publik, dan utang publik. • Analisis laporan tahunan eksekutif mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan

analisis pendapatan daerah, analisis modal asing yang masuk, laporan belanja, dan laporan lain termasuk laporan indikator ekonomi tahunan, yang disediakan PBO kepada Parlemen, serta laporan yang

#

5

Dasar hukum kewenangan kantor anggaran dalam mendapatkan informasi




pendapatan selama 10 tahun ke depan.  Laporan analisis tentang anggaran presiden (pemerintah). CBO mengeluarkan prakiraan ulang anggaran independen yang diusulkan dalam waktu satu bulan setelah usulan anggaran presiden dirilis pada awal bulan Februari.  Laporan yang menyajikan berbagai opsi anggaran. Pilihan ini mencakup pemotongan and peningkatan pengeluaran, pemotongan dan peningkatan pajak, dan mengusulkan implikasi luas atas berbagai pilihan kebijakan.

laporan serta publikasi lainnya

Congressional Budget and Impoundment Control Act of 1974 (CBO AS)

National Assembly Budget Office Act (NABO Korea) Article 10 (Request for M aterials)

The Fiscal

The Chief may request

18. (1) The

The Director is authorized to secure information, data, estimates, and


macroanalysis anggaran tahunan, dan analisis rencana pembangunan ekonomi jangka menengah  Publikasi mengenai "Fakta dan Angka" publikasi sinyal tren dan statistik tentang kondisi sosial ekonomi di Filipina

PUSAT STUDI KEUANGAN PUBLIK (CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS-CEFP): MEXICO Nasional, dan menyediakan informasi yang relevan dengan subjek tugas komite. • Analisis anggaran inisiatif, peraturan pajak, peraturan fiskal, dan informasi keuangan yang disampaikan eksekutif kepada Dewan.

Management Act No. 5 of 2009 (Kenya Budget Office)

14


mencatat seluruh rekomendasi parlemen kepada pemerintah, apakah direspon oleh pemerintah, apakah tidak dilaksanakan, dan alasan-alasannya laporan kinerja anggaran secara triwulan yang memungkinkan parlemen mengikuti kinerja anggaran dari sektor yang berbeda sepanjang tahun


#

anggaran dari pihak terkait



statistics directly from the various departments, agencies, and establishments of the executive branch of Government and the regulatory agencies and commissions of the Government. All such departments, agencies, establishments, and regulatory agencies and commissions shall furnish the Director any available material which he determines to be necessary in the performance of his duties and functions (other than material the disclosure of which would be a violation of law).

State organs or other institutions or organizations to submit materials necessary to perform his/her duties with the permission of the Speaker. In this case, those entities which receive such request shall comply therewith unless there is any special reason to the contrary.



Permanent Secretary for the time being incharge of the Treasury may from time to time request for information from any public institution that is necessary for purposes of preparing any report that is required to be prepared by this Act. (2) A request under subsection 1 must be in writing and may provide guidance in terms of the date by which, and the format in which, the information must be provided and any public institution, that is so requested, must comply with the request. (3) Any officer of a public institution who without reasonable cause fails to provide information required under this section

15




#







commits an offence and is liable to a fine not exceeding one million shillings or to imprisonment not exceeding three years or to both fine and imprisonment. Sumber : 1. John K. Johnson and Rick Stapenhurst, 2008, “Legislative Budget Offi ces: International Experience” 2. First Meeting of Parliamentary Budget Officials Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)-Mexican Congress, Rome, Italy. February 26 and 27, 2009 3. Duck-Weon Suh, 2009, “Profile of NABO”. 4. CBO Act 5. Fiscal Management Act (Kenya Parliamentary Budget Office)

16


REKAPITULASI OUTPUT BAGIAN ANALISA PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2006 – SEKARANG

A. REKAPITULASI OUTPUT TA 2006 1. Analisis kondisi ekonomi makro tahun 2007 2. Analisis pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2004 3. Pengalokasian,pendanaan dan mekanisme penanggulangan bencana alam 4. Perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran 5. Kemiskinan, ukuran dan kebijakan pengentasannya 6. Konsumsi, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi 7. Analisa kebijakan sistem moneter : perkembangan relevansi keberadaan otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai pengawas jasa keuangan perbankan dan non perbankan 8. Hasil analisa pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2005 9. Analisis implikasi pengelolaan keuangan pemerintah terhadap perencanaan anggaran dan kinerja makro ekonomi 10. Tindak lanjut lkpp 2005 oleh pemerintah mengenai selisih kurs pembayaran utang luar negeri 11. Analisa kebijakan pendanaan dan utang luar negeri B. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

REKAPITULASI OUTPUT TA 2007 Kemandirian ekonomi pasca pembubaran CGI Status kekayaan negara pada BUMN Analisis perkembangan indikator ekonomi makro semester I 2007 dan prognosisi semester II 2007 Analisis asumsi makro ekonomi RAPBN 2008 Analisis besaran dan pengelolaan piutang pajak Kebijakan perhitungan dan mekanisme dana bagi hasil (dbh) dalam rangka kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah : ketentuan, mekanisme dan implementasi 7. Sun sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN 8. Analisis pemekaran wilayah dan bebannya pada APBN 9. Analisis dampak kebijakan jangka panjang kenaikan investasi sektor pertanian dan non pertanian terhadap pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja : revitalisasi sektor pertanian sebagai strategi investasi

17

C. REKAPITULASI OUTPUT TA 2008 1. Kenaikan harga minyak mentah dunia 2. Penetapan perubahan penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P tahun 2008 3. Dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap apbn serta solusi kebijakannya 4. Tinjauan perencanaan penerimaan perpajakan dan realisasinya 5. Pergerakan tingkat pengangguran dan tingkat pertumbuhan ekonomi di enam provinsi 6. Analisa terhadap opini disclaimer BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007 7. Kenaikan defisit anggaran dan kebijakan pembiayaan 2008 8. Analisis kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 9. Resume hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan terhadap 23 kementerian negara / lembaga tahun 2006 10. Analisis kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 11. Kenaikan defisit anggaran dan kebijakan pembiayaan 2008 12. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) 13. Penetapan perubahan penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P tahun 2008 D. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

REKAPITULASI OUTPUT TA 2009 LKPP-2007 (dikirim ke Panggar pada Nov 2008, dalam rangka pembahasan LKPP TA 2007 di Panitia Anggaran pada Jan-Feb 2009. Analisa Pengaruh Suku Bunga SBI, Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pasar Obligasi Kinerja ekspor dan Impor Indonesia. Kinerja Perbankan. Deindustrialisasi. Pengaruh Sumber-sumber Pendapatan dalam APBD dari Implementasi Pendanaan Desentralisasi Fiskal dan PAD sebagai Stimulus terhadap Pertumbuhan Perekonomian (PDRB) 7. Catatan atas pendapat BPK tentang keterlambatan pencairan anggaran dan penumpukan belanja di akhir tahun. 8. Catatan mengenai Pembahasan dan Pelaksanaan anggaran (Jan’09) 9. Referensi Pergerakan dan volatilitas nilai tukar Rupiah 10. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009. 11. C atatan mengenai kebijakan Stimulus fiscal 2009 12. Proyeksi Beban dan Risiko Pembayaran Utang Luar Negeri 13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pembangunan Infrastruktur (RKP 2010) 14. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pembangunan Pertanian (RKP 2010) 18

15. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi melalui pembangunan Bidang Energi (RKP 2010) 16. Peningkatan Kualitas SDM Indonesia Prioritas RKP 2010 (RKP 2010) 17. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam/Kelautan/Climate change (RKP 2010) 18. Analisis Belanja Transfer ke Daerah. 19. Politik Penganggaran Sektor Perikanan dan Kelautan 20. Subsidi Pangan Sebagai Upaya Mendukung Ketahanan Pangan 21. Merealisasikan Potensi Penerimaan Pajak E. REKAPITULASI OUTPUT TA 2010 1. Beberapa catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008 2. Kondisi yang memungkinkan dilakukan penyesuaian APBN melalui mekanisme APBN Perubahan atau pembahasan internal di Badan Anggaran berdasarkan UU No. 27/2009 3. Kinerja penerimaan perpajakan dan pertimbangan APBN-P TA 2010 4. Pembiayaan defisit pada APBN-P TA 2010 5. Rekomendasi dan catatan mengenai hasil pemeriksaan BPK atas penetapan, penyaluran dan penerimaan dana perimbangan TA 2006 dan TA 2007 6. Simulasi penyerapan anggaran stimulus infrastruktur 7. Matriks pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2008 8. Profil RAPBN-P 2010 beserta Penjelasan Pemerintah 9. Perubahan Belanja Kementrian/Lembaga dalam RAPBN-P 2010 dan Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2008 10. Struktur APBN 2009 – 2010 11. Penerimaan perpajakan dan PNBP – Bagian Laba BUMN RAPBN-P TA 2010 12. Alokasi Anggaran Subsidi APBN 2010 dan kajian dampak Kebijakan Subsidi 13. Simulasi Pasal 8 (ayat 2b) UU Tahun 2009 tentang APBN TA 2010 yang mengatur mengenai penerapan tarif dasar listrik sesuai harga keekonomian 14. Beberapa opsi terkait mekanisme Subsidi BBM dengan pola tertutup 15. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2005 tentang Subsidi BBM 16. Mengurai Kebijakan DAK bidang Pendidikan 17. Utang dan Pembiayaan pada RAPBN-P 2010 18. Beberapa Materi untuk Pembicaraan Pendahuluan dan Rencana Kerja Pemerintah Dalam Rangka Penyusunan RAPBN TA 2011 19. Referensi beberapa prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 dalam rangka Penyusunan RAPBN TA 2011 20. Referensi arah kebijakan pendapatan Negara dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 dalam rangka penyusunan RAPBN TA 2011 21. Referensi arah kebijakan Belanja Negara dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 dalam rangka penyusunan RAPBN TA 2011 22. Referensi arah kebijakan Utang dan Pembiayaan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011 dalam rangka penyusunan RAPBN TA 2011 23. Beberapa analisis/referensi untuk pembahasan LKPP TA 2009 24. Ringkasan analisis/referensi untuk pembahasan LKPP TA 2009 25. Bidang prioritas-prioritas RKP 2011 dalam Komisi 19

26. Prioritas-prioritas RKP 2011 27. Beberapa Analisis/referensi atas Prioritas RKP TA 2011 28. Postur RAPBN TA 2011 beserta ringkasan penjelasan pemerintah 29. Pandangan Umum Fraksi thd RAPBN 2011 30. Analisis Asumsi Makro RAPBN 2011 31. Analisis tentang Rekening Dana Investasi 32. Piutang pajak sebagai potensi pendapatan negara 33. Analisa pengelolaan dan akuntabilitas aset milik negara di lingkungan TNI AD 34. Akuntabilitas penanggulangan bencana hasil temuan BPK: studi kasus gempa Sumatera Barat 35. Analisa hasil temuan bpk semester i tahun anggaran 2010 terhadap dana otonomi khusus tahun anggaran 2009 F. REKAPITULASI OUTPUT TA 2011 1. Subsidi Listrik : Tinjauan Dari Aspek Ketersediaan Bahan Bakar 2. Tinjauan Penerimaan Perpajakan 3. Selayang Pandang PNBP Pada APBN 4. Rekening Dana Investasi 5. Pengalihan Belanja Barang ke Belanja Modal 6. Analisis Keuangan PT. PLN 7. Penyerapan Anggaran Belanja TA 2010 8. Indonesia dan Bayang-bayang deindustrialisasi 9. Catatan atas harga BBM: Simulasi kenaikan harga, sensitivitas APBN dan tanggapan terhadap 3 opsi Pemerintah 10. Buku Asumsi Makroekonomi dalam APBN

20

REKAPITULASI OUTPUT BAGIAN ANALISA HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN DPD TAHUN 2006 – SEKARANG

I. SUB ANALISA PEMERIKSAAN BPK A. REFERENSI/RESUME LHP PARSIAL :  Tahun 2007 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bulog Jiwasraya Jamsostek Garuda Indonesia PT PAL Setneg-Kemayoran Setneg-Gelora Bung Karno

 Tahun 2008 :  Semester I 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Amdal PT Chevron Pacifik Departemen Pekerjaan Umum Departemen ESDM Departemen Pertanian Departemen Kehutanan Departemen Lingkungan Hidup

 Semester II 1. Departemen Pertanian 2. Departemen Kelautan dan Perikanan 3. Departemen Pekerjaan Umum 21

4. Departemen Lingkungan Hidup 5. Sekretariat BPK  LHP Parsial Tahun 2009 : LHP DPR RI  LHP Parsial Tahun 2011 : LHP Kinerja Atas 6 Wajib Pajak Pada DJP Kemenkeu B. ANALISIS  Tahun 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Analisis Tentang Kerugian Ekonomi Dan Non-Ekonomi Akibat Semburan Lumpur Lapindo: Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Interpelasi Catatan Atas Production Sharing Contract (PSC) BP Migas Masalah Pelaporan Dana Dekonsentrasi Analisis Atas Temuan BPK: Alternatif Solusi Atas Kebuntuan Audit Pajak Analisis Atas Temuan BPK Mengenai Cost Recovery Migas Catatan Atas Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) Catatan Kritis Atas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

 Tahun 2009 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Analisis Hasil Audit BPK Atas Pengelolaan Utang Analisis Atas Temuan BPK Menekan Subsidi Listrik Dengan Dukungan Berbagai Kebijakan Pendukung Analisis Atas Temuan BPK Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Temuan BPK Atas Perum Pegadaian: Kinerja Laporan Yang Baik Perlu Perbaikan Pengelolaan Untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan Analisis Atas Hasil Audit BPK Subsidi Pupuk dan Benih: Bukan Sekedar Masalah Administrasi Tapi Kelemahan Dalam Kebijakan Analisis terhadap temuan BPK mengenai keterlambatan pelaksanaan proyek yang didanai hutang luar negeri Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Analisis Terhadap Temuan BPK Atas Program BOS Tahun 2007 dan Semester I 2008 Analisis Terhadap Temuan BPK Atas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 22

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Manajemen Hutan Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) Analisis Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan APBN Tentang Utang Luar Negeri Tahun 2007 Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Dana Pensiun di Bank Mandiri I dan BRI Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Belanja dan PNBP Tahun Anggaran 2006-2008: Kasus Pada Beberapa Kedubes dan Konjen RI Analisis Terhadap Laporan BPK Pada Beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun Buku 2007 dan 2008 Catatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap PT INKA Tahun Buku 2006 dan Semester I 2007 Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap PT KAI Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (PSO) TA 2006 PT POSINDO Analisis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Perum DAMRI Analisis Terhadap Temuan BPK Mengenai Pemanfaatan Hasil Proyek yang didanai Hutang Luar Negeri Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap BUMN Kehutanan : Perum Perhutani Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Catatan Kritis Atas Pemeriksaan Dari BPK Terhadap Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Catatan Atas Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pembangunan Hutan Tanaman Industri Secara Swakelola oleh BUMN Alokasi Anggaran Subsidi APBN 2010 dan Kajian Dampak Kebijakan Subsidi Analisa Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap PT Bukit Asam (Persero) Tbk Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Analisis Subsidi Pangan Program Raskin dan Subsidi Biaya Perawatan Beras Pada Perum Bulog Analisa Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap PT Latinusa (Persero) Analisis Atas Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Pengelolaan Dana/Pungutan Analisa Atas Hasil Temuan BPK Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) di Pekanbaru yang bekerjasama dengan Mitra Usaha dan Perusahaan Asosiasi Analisa Atas Hasil Pemeriksaan BPK Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Dana Abadi Umat (DAU)

 Tahun 2010 40. Analisis Terhadap Temuan BPK Mengenai Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Daerah 41. Analisis Terhadap Temuan BPK Mengenai Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan Belanja Daerah 42. Analisis Terhadap Temuan BPK Mengenai Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Daerah 43. Catatan Kritis Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum Perum BULOG 44. Catatan Kritis Atas Pemeriksaan BPK RI Terhadap Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum Pupuk Sektor Pertanian 45. Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan Manajemen Hutan Terkait Pemberian Izin Pinjam Pakai, Pelepasan Kawasan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (Kasus Propinsi Riau Dan Kalimantan Tengah) 46. Catatan Kritis Hasil Pemeriksaan BPK Atas Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum PT PLN (Persero) 23

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

Analisis Terhadap Temuan BPK Mengenai Biaya Pinjaman Yang Tidak Efisien Yang Didanai Hutang Luar Negeri Analisa Atas Mekanisme Pengelolaan Bencana Dan Dana Bencana Di Indonesia Analisa Terhadap Subsidi Bunga Kredit Program Perubahan Iklim Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan Analisa Temuan BPK Terhadap Pilkada Propinsi Jawa Tengah Analisa Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Terhadap Pengelolaan Sampah Perkotaan TA 2005-2009 Pada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Analisa Atas Laporan Pemeriksaan BPK Terhadap PT Bank Jambi Analisa Temuan BPK Atas Program PNPM Mandiri Pedesaan Analisa Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Tahun Buku 2007 Dan 2008 (s.d Triwulan III) Di Makasar Dan Bitung Analisa Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Pada Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas Depkes 2008 Dan Semester I 2009 Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2009 Terhadap Subsidi Jenis BBM Tertentu PT Pertamina (Persero) Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Pengadaan Minyak Mentah (MM) Dan Produk Kilang (PK) PT Pertamina Tahun 2007 dan Semester I 2008 Evaluasi Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi Evaluasi Pengadaan Minyak Mentah Dan Produk Kilang Evaluasi Pengelolaan Sampah Evaluasi PNPM Mandiri Analisis Temuan Investigasi BPK Pada PT Petrokimia Tbk Analisa Temuan BPK Tentang Kebijakan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Subsidi Pupuk Analisa Atas Hasil Laporan BPK Terhadap Pemeriksaan PT Jakarta Industrial Estate (PT JIEP) Dan Anak Perusahaan Analisa Atas Hasil Laporan BPK Terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2007 Dan 2008 Evaluasi Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan Telaah Atas Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kinerja Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Serta Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar Dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Provinsi DKI Jakarta dan 31 Pemerintah Kabupaten/Kota Di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2009 Laporan Atas Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 Analisis Terhadap Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Perluasan (Pencetakan) Sawah Dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2007-2009 Pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penerimaan Pajak dan Kegiatan Operasional TA 2008 dan 2009 Pada KPP Wajib Pajak Besar Satu Di Jakarta Analisis Hasil Pemeriksaan Semester II TA 2009 Atas Pelaksanaan Belanja Bidang Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Nasional TA 2007, 2008, Dan 2009 Pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2009 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhoksumawe dan Jakarta Analisis atas Rekening Dana Investasi (RDI) Analisis hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan PT Indofarma Analisis hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Polri tahun 2009 Analisis hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan PT Dirgantara Indonesia (persero) Tahun Buku 2009 24

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Analisis Temuan BPK tentang Perhitungan Subsidi Listrik 2009 Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK pada kegiatan perluasan (pencetakan) sawah dalam program peningkatan ketahanan pangan TA 2007-2009 Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK terhadap subsidi pemerintah pada PT Pertani Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK terhadap subsidi pemerintah pada PT Sang Hyang Seri Analisis Terhadap hasil pemeriksaan BPK mengenai pemenuhan kewajiban pembiayaan pada masa transisi pemekaran daerah Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2009 terhadap kegiatan penanganan bencana gempa bumi di Sumbar Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK pada pengukuhan kawasan hutan Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK atas SPI mengenai cicilan bunga dan cicilan pokok utang LN Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK II TA 2009 atas pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi Yogyakarta Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK atas pelaksanaan DIPA BA 18 yang dialokasikan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2010 terhadap pemeriksaan kinerja atas program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur pada BRR NAD-Nias 89. Catatan Kritis Atas Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2009 atas kegiatan penanganan bencana gempa bumi untuk masa tanggap darurat di Sumatera Barat.  Tahun 2011 90. Buku Mengenai Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2006 – 2009 91. Referensi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010 Mengenai Keuangan Daerah Tahun 2009 92. Analisa Akuntabilitas atas Stimulus Fiskal Infrastruktur Tahun 2009 (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010) 93. Analisa Akuntabilitas Atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010) 94. Akuntabilitas Atas Pelaksanaan Belanja Negara dan Implementasi Terhadap Kebijakan APBN (Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2010) II. SUB ANALISA HASIL PENGAWASAN DPD  Tahun 2006 1. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 20/DPD/ 2005 tentang Hasil Pengawasan DPD-RI atas Pelaksanaan UU-RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU-RI No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU-RI No.1 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UU-RI No.4 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. 2. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI Nomor: 21/DPD/2005 tentang Hasil Pengawasan DPD-RI atas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI Nomor: 22/DPD/2005 tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan Negara RI dengan Negara lain berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 25

4. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI Nomor: 24/DPD/2005 tentang Hasil Pengawasan DPD-RI atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. No. 33/DPD/2005 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RI Atas Pelaksanaan Pengawasan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM). 6. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 36/DPD/2005 tentang Hasil Pengawasan DPD atas Pelaksanaan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang Berkaitan dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (JPK-MM) Bidang Kesehatan.

 Tahun 2007 7. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 3/DPD/2006 Tentang Pertimbangan DPD-RI atas Hapsem BPK Semester I TA. 2005. 8. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 28/DPD/2006 Tentang Pertimbangan DPD-RI atas RUU Tentang APBN TA. 2007. 9. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 51/DPD/2006 Tentang Pertimbangan DPD-RI atas Hapsem BPK Semester II TA. 2005 sebagai Bahan bagi DPR-RI dalam Penyusunan APBN. 10. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 52/DPD/2006 Tentang Pertimbangan DPD-RI atas RUU Tentang Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan APBN TA. 2005.  Tahun 2008 11. Hasil Analisa Terhadap Keputusan DPD RI No. 48/DPD/2007 Tentang Pertimbangan DPD-RI atas RUU APBN TA. 2008. 12. Analisa terhadap Keputusan DPD-RI Nomor: 59/DPD/2007 Tentang Pertimbangan DPD-RI Atas Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II TA. 2006.

 Tahun 2009 13. Resume Hasil Pengawasan DPD-RI (Keputusan DPD Nomor: 39/DPD/2008) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008. 14. Resume Hasil Pertimbangan DPD-RI (Keputusan DPD Nomor: 4/DPD/2009) Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semseter I Tahun Anggaran 2008 (HAPSEM I – 2008) 15. Kajian Terhadap Bahan Pertimbangan DPD-RI sebagai saran dan masukan DPR-RI dalam Bidang Keuangan (RAPBN T.A. 2008).

26

 Tahun 2010 16. Resume Hasil Pertimbangan DPD (Keputusan DPD Nomor: 4/DPD/2009) terhadap Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008. 17. Resume Hasil Pertimbangan DPD (Keputusan DPD Nomor: 09/DPD RI/I/ 2009-2010) terhadap tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2009. 18. Resume Hasil Pertimbangan DPD (Keputusan DPD Nomor: 35/DPD/2009) terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2008.

 Tahun 2011 19. Resume Pertimbangan DPD Terhadap RUU APBN TA 2011 20. Resume Pertimbangan DPD terhadap RUU Perubahan APBN TA 2009 21. Resume Pertimbangan DPD terhadap hasil pengawasan DPD terhadap UU Nomor 26/2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 41/2008 tentang APBN TA 2009 22. Resume Pertimbangan DPD terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009 23. Buku Mengenai Mekanisme Pertimbangan DPD 24. Data dan Informasi mengenai Keuangan Daerah/APBD Tahun 2011 25. Data dan Informasi mengenai Keuangan Daerah/APBD Tahun 2010 26. Referensi Mengenai Analisis dan Deskripsi APBD 2010 27. Referensi Mengenai Analisis dan Deskripsi APBD 2009 28. Data Mengenai Realisasi APBD Triwulan I s.d.III TA 2010 29. Data Mengenai Laporan Keuangan Dana Perimbangan TA 2010 (unaudited)

27

PERBANDINGAN KANTOR-KANTOR ANGGARAN DENGAN BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN SETJEN DPR-RI

Recommend Documents