TINJAUAN TENTANG ANGGARAN BANTUAN SOSIAL Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI

TINJAUAN TENTANG ANGGARAN BANTUAN SOSIAL Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI

1.

Dasar Hukum : a. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Mengatur antara lain pemisahan peran, tugas, dan tanggung jawab antara Menteri Keuangan sebagai CFO dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai COO dalam pengelolaan keuangan negara antara lain: Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab di dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan negara untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masingmasing K/L. b. PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan RKA-K/L Pasal 2 → Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Pasal 3 → Anggaran belanja negara (termasuk bantuan sosial) sebagai bagian dari rancangan APBN disusun berdasarkan RKA-KL. Pasal 19 → Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun sebelumnya dan tahun anggaran berjalan, dan kemudian disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. Pasal 20 → Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja K/L, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penetapan sanksi dalam penetapan pagu anggaran K/L c. PMK No. 81 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L Mengatur tentang pengalokasian, pengelolaan, pencairan, dan penyaluran anggaran bantuan sosial pada K/L yang bersumber dari APBN dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan transparan, termasuk pertanggungjawabannya. d. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai.

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 16

e. PP No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat. Anggaran dimaksud disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana. 2. Pengertian Bantuan Sosial a. Bantuan Sosial adalah Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya “risiko sosial”. b. Risiko Sosial adalah Suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. 3. Ketentuan Bantuan Sosial : a. Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan (kelompok masyarakat) termasuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; b. Bersifat sementara atau berkelanjutan; c. Ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana; 4. Kriteria Bantuan Sosial a. Tujuan penggunaan : Untuk kegiatan: rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. b. Pemberi Bantuan : Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. c. Persyaratan Penerima Bantuan : Perlindungan atas kemungkinan terjadinya “risiko sosial”. d. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan :


Tergantung apakah penerima bantuan sosial masih memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. contoh : bersifat sementara untuk korban bencana alam. : bersifat berkelanjutan untuk orang cacat/lansia 5. Bentuk Bantuan Sosial : a. Uang , contoh Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperuntukan bagi Ibu-ibu Rumah Tangga Miskin. b. Barang : bantuan makanan dan obat-obatan untuk masyarakat yang terkena bencana alam. 6. Pengelola Bantuan Sosial : a. Kementerian Negara/Lembaga sesuai tugas dan kewenangannya : PNPM (Kemendagri dan Kemen PU); Penanganan Bencana (BNPB); PKH (Kemensos). b. Bendahara Umum Negara (BA BUN) Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam 7. Anggaran Bantuan Sosial 120,0

90,0 96,4

70,0

87,9

94,7

100,0

86,9 96,7

80,0

Triliun Rp

60,0

60,0

50,0 40,0

57,7

73,8

68,6

71,1

30,0 20,0

75,6

82,5

20,0

27,8 16,0

10,0

3,6

6,4

9,1

2011

2012

2013 APBN-P

-7,0

0,0 2008

2009

Bantuan Sosial

40,0

Persentase

80,0

2010

0,0 -20,0

Pertumbuhan

Penyerapan


Bantuan Sosial 1. Melalui K/L 2. Non K/L

2008

2009

2010

2011

2012

2013 APBN-P

57,7 54,8

73,8 71,6

68,6 65,9

71,1 67,1

75,6 75,5

82,5 80,2

2,9

2,2

2,7

4,0

0,1

2,3


Program-Program Prioritas Belanja Bansos 2007-2012


8. Prioritas Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2013 Program-program prioritas bantuan sosial dalam tahun 2013 antara lain: (1) program BOS yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,0 triliun; (2) BOS Pendidikan Menengah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1,1 triliun; (3) Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,5 triliun; (4) Jamkesmas dan Jampersal dengan alokasi anggaran sebesar Rp8,1 triliun, yang terdiri atas program pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya sebesar Rp1,0 triliun, program pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit Pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah sebesar Rp5,5 triliun dan untuk pelayanan persalinan sebesar Rp1,6 triliun; (5) PNPM Mandiri, yang antara lain meliputi PNPM Perkotaan sebesar Rp1,7 triliun dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) sebesar Rp77,0 miliar; serta (6) PKH atau bantuan tunai bersyarat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,8 triliun. 9.

Tinjauan Pengalokasian Anggaran Bantuan Sosial. Dari diskusi dengan Kementerian Keuangan dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN timbul gagasan atau ide sejauh mana effektifitas dan akuntabilitas anggaran bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, disitu timbul pertannyaan bagaimana kalau anggaran bansos dialihkan sebagian untuk belanja modal atau transfer ke daerah sehingga effektifitasnya dapat diukur lebih jelas, ternyata pertannyaan ini juga masih menjadi pembahasan di Kementerian Keuangan. Potensi kebocoran dana bansos sangat rentan di tahun politik jelang pemilu, maka untuk itu pemerintah berjanji menjaga penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) agar tidak disalahgunakan.1

10. Solusi dan Rekomendasi. Kegiatan Bansos khususnya untuk penanggulangan kemiskinan dan cadangan bencana alam kalau bisa diteruskan dan ditambah karena hal ini sangat efektif untuk mengentaskan kemiskinan seperti untuk PNPM, Jamkesmas, PKH, Bea Siswa Siswa dan Mahasiswa Miskin, BOS. Sedangkan untuk program kegiatan lainnya disarankan dapat dialihkan sebagian ke belanja modal atau transfer ke daerah karena parameter capaiannya dapat diukur dengan jelas serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai gambaran lima K/L terbesar pengguna Anggaran Bansos adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama untuk itu diharapkan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas serta K/L yang 1

http://www.newsjustice.com/index.php/nasional-a-daerah/121-penggunaan-anggaran-bansos-mengedepankanefektivitas-dan-efisiensi-


bersangkutan dapat diadakan rapat koordinasi membahas effektifitas anggaran bansos. Demikian juga Badan Anggaran dan Komisi terkait agar dapat melakukan evaluasi terhadap effektifitas anggaran bansos dimasing-masing K/L dan selanjutnya dialihkan kepada belanja modal atau transfer ke daerah. ANGGARAN BANSOS K/L TA. 2009 KL 007 SEKRETARIAT NEGARA 010 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 018 DEPARTEMEN PERTANIAN 023 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 024 DEPARTEMEN KESEHATAN 025 DEPARTEMEN AGAMA 026 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 027 DEPARTEMEN SOSIAL 029 DEPARTEMEN KEHUTANAN 032 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 033 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 040 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 059 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 068 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) TOTAL BANSOS KL

AKUN 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

PAGU PERPRES

(Rupiah) REALISASI AKHIR TAHUN

1,885,000,000

1,693,000,000

6,208,700,431,000

6,284,056,007,825

3,212,329,770,000

3,145,733,168,295

41,627,020,496,000

39,800,398,706,958

7,113,051,441,000

5,656,416,489,864

10,747,359,498,000

9,839,187,301,081

192,215,138,000

170,211,840,737

2,075,698,603,000

2,029,804,035,677

2,880,000,000

1,514,288,000

63,578,500,000

152,756,584,850

3,348,522,836,000

3,438,608,400,180

15,500,000,000

12,314,204,300 6,176,255,000

20,000,000,000

20,000,000,000

29,158,449,000

27,525,638,135

3,440,000,000

3,435,000,000

724,667,563,000

542,996,779,164

15,985,000,000

15,925,000,000

5,250,000,000

5,250,000,000

142,852,000,000

142,852,000,000

310,270,276,000

317,953,936,000

19,000,000,000

18,331,522,440

16,500,000,000

4,078,500,000

77,228,300,000

14,861,901,000

75,973,093,301,000

71,652,080,559,506


ANGGARAN BANSOS K/L TA. 2010 (Rupiah) KL 007 SEKRETARIAT NEGARA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 025 KEMENTERIAN AGAMA 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUN 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

PAGU PERPRES

REALISASI AKHIR TAHUN

1,462,475,000

1,462,475,000

8,608,382,672,000

8,649,147,668,580

3,197,163,263,000

3,442,966,339,091

31,258,514,358,000

34,521,668,881,277

5,776,395,292,000

5,375,534,485,973

6,895,706,005,000

8,117,692,299,753

10,668,975,000

15,020,188,595

2,119,117,107,000

2,064,718,838,878

3,170,000,000

2,390,000,000

58,479,250,000

58,639,932,380

2,507,499,000,000

2,787,768,677,950

14,160,000,000

14,160,000,000

185,757,428,000

185,519,955,750

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 044 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

047 KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL


067 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL


081 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN


091 KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT


092 KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA


103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


19,000,000,000

18,949,006,800

104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


4,900,000,000

4,742,360,000

105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)


7,815,353,000

4,883,841,900

106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


466,320,000

027 KEMENTERIAN SOSIAL 029 KEMENTERIAN KEHUTANAN 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TOTAL BANSOS KL

1,676,430,865 30,985,481,000

26,068,567,392

3,020,000,000

3,015,000,000

403,183,384,000

534,887,855,925

6,000,000,000

5,747,308,650

6,000,000,000

5,792,377,500

173,400,000,000

173,266,000,000 340,000,000

61,291,246,363,000

66,016,058,492,259


ANGGARAN BANSOS K/L TA. 2011 KL 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 025 KEMENTERIAN AGAMA 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUN 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

PAGU KEPPRES

(Rupiah) REALISASI HARIAN

1,462,475,000

1,462,475,000

8,254,561,864,000

8,055,155,179,936

7,582,217,104,000

8,761,378,546,470

21,517,495,048,000

27,376,497,141,748

6,398,931,639,000

6,454,616,678,007

8,166,076,809,000

8,737,186,815,479

32,188,525,000

805,452,000

2,284,320,640,000

2,327,103,009,325

5,000,000,000

104,515,386,200

398,207,100,000

408,232,122,500

2,874,321,348,000

3,230,261,480,463



036 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT


040 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


43,190,000,000

43,190,000,000

044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH


112,382,187,000

156,630,182,241

047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

33,800,000

1,397,963,000 30,136,829,000

18,864,418,631

2,645,000,000

2,635,000,000

679,133,536,000

547,121,314,134

2,180,600,000

1,476,845,000

237,500,000,000

560,627,780,694

092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL



40,000,000,000

444,161,546,320

104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA


4,130,000,000

4,457,748,250



517,396,553,000

3,187,352,000

59,183,477,257,000

67,242,298,237,398

090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

TOTAL BANSOS KL

1,300,000,000


ANGGARAN BANSOS K/L TA. 2012 (Rupiah) KEMENTERIAN/LEMBAGA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 025 KEMENTERIAN AGAMA 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUN 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

PAGU KEPPRES

REALISASI HARIAN

8,880,743,343,000

9,301,191,263,634

8,667,213,353,000

8,642,568,434,128

4,353,658,600,000

30,347,393,918,238

7,294,900,000,000

7,160,490,215,695

5,559,902,259,000

8,810,250,721,240

7,682,800,000

25,742,826,800

2,735,547,273,000

2,715,380,413,372

100,000,000,000

99,951,650,000

784,662,050,000

784,392,253,915

3,286,920,110,000

4,202,849,793,352



040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


85,020,000,000

85,020,000,000



165,740,000,000

170,905,286,182

047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL


57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL



50,000,000,000

444,003,921,446



62,044,880,000

36,531,580,000


091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

TOTAL BANSOS KL

1,378,170,000 511,456,971,000

743,862,872,855

1,218,334,400,000

1,795,339,568,501 350,074,244,411

43,763,826,039,000

75,717,327,133,769


ANGGARAN BANSOS K/L TA. 2013 (Rupiah) KEMENTERIAN/LEMBAGA 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 025 KEMENTERIAN AGAMA 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUN 2 DIGIT 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

PAGU 2013KEPPRES

REALISASI HARIAN

8,279,452,609,000

3,519,487,083,761

6,039,120,816,000

3,566,811,212,017

22,920,294,616,000

8,809,596,591,175

8,106,650,000,000

4,786,638,403,000

11,312,042,045,000

3,453,235,245,016

70,215,000,000

12,392,146,550

3,351,468,074,000

6,223,863,612,167



040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF


86,275,000,000

16,970,000,000



446,281,500,000

258,122,426,000

067 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1,215,059,666,000

122,410,138,100

2,224,360,000,000

648,545,549,800


57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL

608,656,333,000

155,450,455,425



50,000,000,000

216,557,439,210



17,549,580,000

10,177,080,000


091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

TOTAL BANSOS KL

200,000,000,000 727,996,019,000

115,494,944,000

3,953,417,017,000

548,630,931,840

69,608,838,275,000

32,464,383,258,061

Sumber : Kemenkeu.


TINJAUAN TENTANG ANGGARAN BANTUAN SOSIAL Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI

Recommend Documents