PR
R
Salah satu dari 11 isu strategis nasional yang akan dihadapi pada tahun 2013, sebagaimana yang disampaikan Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, adalah peningkatan ketahanan pangan menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014.
I
SUBSIDI PUPUK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKESINAMBUNGAN DALAM APBN TAHUN 2013
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
Sasaran utama dari isu strategis ini adalah: a. Peningkatan produksi padi sebesar 6,25 persen atau dengan tingkat produksi sebesar72,1 juta ton GKG. b. Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya: jagung 8,3 persen, kedelai 18,4 persen, gula 9,2 persen, daging sapi dan kerbau 9,5 persen. c. Meningkatnya produksi perikanan menjadi 18,49 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,47 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,02 juta ton
PE
LA
Pangan merupakan kebutuhan dasar dan komoditas yang paling strategis dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan mutlak dilakukan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan pangan tersebut tidak hanya dari sisi jumlah namun juga dari sisi kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
AN
D
AN
Untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti beras tersebut diperlukan peningkatan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas hasil beras antara lain dipengaruhi oleh irigasi yang baik serta penyediaan input produksi (benih dan pupuk).
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
Peraturan Menteri Pertanian No.15/Permentan/Rc.110/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 menyebutkan dalam mendukung upaya peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan diperlukan dukungan sarana produksi baik benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Khusus untuk pupuk selama 5 tahun (2010-2014) diperkirakan kebutuhan sebagaimana tertera dalam table di bawah ini:
BI R
O
Jenis Pupuk
Urea SP-36 ZA KCL NPK Organik
Perkiraan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Juta (Ton) 7,1 7,07 7,03 7 6,96 4,53 4,53 4,44 4,39 4,34 1,21 1,23 1,26 1,28 1,31 2,82 2,73 2,64 2,55 2,45 8,07 8,63 9,2 9,74 10,35 10,42 10,51 10,61 10,72 10,82
Total 35,16 22,23 6,29 13,19 45,99 53,08
Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 23
1. Definisi, Peruntukan, Sasaran & Alokasi 1
R
I
Definisi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceren Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV (lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor)
D
PR
Diperuntukan untuk sektor pertanian, yakni sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/ atau udang
SE
TJ
EN
Sasaran : petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
KS AN AA N
AP
BN
–
Alokasi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan di masing2 provinsi, kabupaten/kota berdasarkan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan
PE
LA
Sistem Distribusi : pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan pola distribusi tertutup melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
2. Subsidi Pupuk dalam APBN Kebijakan pemberian subsidi pupuk untuk pertanian telah dilakukan sejak tahun 2003. Jenis-jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Pupuk Organik. Penyusunan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi mengacu kepada Persetujuan Menteri Negara BUMN kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berikut anak Perusahaannya yaitu PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Petrokimia Gresik. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2012 untuk masing-masing sub sektor ditetapkan sebagai berikut:2
1
Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012
2
ibid Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 24
TJ
EN
D
PR
R
I
Tabel : Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2012
–
SE
Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012
•
Subsidi Pupuk
Subsidi Pupuk
miliar rupiah
15.181,5
LKPP 2009
18.329,0
LKPP 2010
18.410,9
APBN-P 2011
18.803,0
APBN 2012
16.944,0
PE
LKPP 2008
AN
6.260,5
D
3.165,7
LKPP 2007
Subsidi Pupuk
Sumber : Data APBN diolah
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
LKPP 2006
20,000.0 18,000.0 16,000.0 14,000.0 12,000.0 10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 -
LA
Jumlah
AN
Tahun
KS AN AA N
AP
BN
Pemberian subsidi pupuk setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2012 sebesar Rp16.944,0 miliar sedikit mengalami penurunan dari tahun 2011 yang sebesar Rp18.803,0 miliar.
•
3
Peningkatan subsidi pupuk ini berarti sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan. Kebijakan ini dilandasi pemikiran bahwa pupuk merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas, dan subsidi dengan harga pupuk yang lebih murah akan mendorong peningkatan penggunaan input tersebut. 3
Wayan R. Susila, Kebijakan Subsidi Pupuk Ditinjau Kembali, 2010 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 25
•
Subsidi pupuk adalah selisih antara Harga Pokok Produksi (HPP) dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan Volume Penyaluran Pupuk. Pada tahun 2012, Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di kios pengecer resmi, di tingkat kecamatan/desa ditetapkan sebagai berikut :
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Tabel : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
KS AN AA N
Sumber : Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2012
Untuk pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi, pada kemasan/ kantong pupuk bersubsidi wajib diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah. Barang dalam Pengawasan.” Dan mulai 1 Januari 2012 pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda “pink”.
•
Pemerintah memberikan penugasan atau Public Service Obligation (PSO) kepada produsen pupuk untuk menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk sampai ke tangan petani dalam rangka pembangunan sektor pertanian. Surat Keputusan (SK) Menperindag No 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 telah mengatur kembali pola Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yaitu dengan pola rayonisasi distribusi pupuk bagi produsen pupuk.
•
Dengan telah adanya Perusahaan Induk Pupuk, maka Pemerintah menugaskan Perusahaan Induk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) untuk menetapkan sendiri wilayah pengadaan dan penyalurannya sebagaimana tercantum dalam: Permendag No. 17/MDAG/PER/6/2011 tanggal 15 Juni 2011.
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
•
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 26
I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N
Sumber: www.pusri.co.id
AN
D
AN
PE
LA
3. Beberapa Permasalahan Subsidi Pupuk Pada tanggal 18 April 2012 lalu, Pemerintah telah membentuk PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) yang merupakan gabungan dari lima BUMN pupuk yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Perusahaan ini diharapkan dapat bergerak cepat dalam mengatasi beberapa masalah klasik yang melanda perpupukan nasional antara lain:
IS A
AN
G
G
AR
• Kelangkaan pupuk. Masalah kelangkaan pupuk seringkali kita baca di media. Disaat memasuki musim tanam petani justru kesulitan mendapatkan pupuk. Kalaupun ada harganya jauh lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi).
BI R
O
AN
AL
• Terbatasnya ketersediaan gas sebagai bahan baku pupuk urea. Kelangkaan gas hingga saat ini masih menjadi permasalahan perusahaan pupuk nasional untuk mengembangkan produksinya. Gas merupakan unsur terbesar dari stuktur biaya produksi urea yaitu sekitar 50%-60%. Karenanya, ketersediaan gas dengan harga yang terjangkau merupakan hal yang mutlak bagi kelangsungan hidup pabrik pupuk.4
4
Sunarsip, Membedah Masalah Perpupukan Nasional, dimuat di Republika, 12 – 13 April 2006 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 27
SE
TJ
EN
D
I
PR
R
Dalam rangka menjamin ketersediaan gas untuk industri dalam negeri, khususnya industri pupuk, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri yang mewajibkan Kontraktor menyerahkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil produksi Gas Bumi bagian Kontraktor untuk ikut memenuhi kebutuhan industari dalam negeri. Penetapan Kebijakan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi dilaksanakan dengan prioritas Pemanfaatan Gas Bumi untuk: a. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional; b. Industri pupuk; c. Penyediaan tenaga listrik; d. Industri lainnya.
KS AN AA N
AP
BN
–
4. Rekomendasi untuk mengatasi masalah pupuk • Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.03 Tahun 2010 perlu diimplementasikan dengan baik sehingga kebutuhan gas bagi perusahaan pupuk nasional dapat dipenuhi, yang pada gilirannya dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Klausul agar prioritas pemanfaatan gas diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terutama perusahaan pupuk nasional tetap dimunculkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
•
Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pola penggunaan pupuk oleh petani yang melebihi dosis yang dianjurkan oleh Deptan yang mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan pupuk oleh petani. Penyusun : Nando
BI R
O
AN
AL
IS A
AN
G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
•
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 28
