BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN SETJEN DPR RI

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

Opini

2006

2007

2008

7

16

35

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified)

37

31

30

Tidak Memberikan Pendapat (Disdaimer)

35

33

18

Tidak Wajar (Adversed)

-

1

-

Jumlah

79

G

AR

AN

D

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified)

83

AN

G

81

D EN TJ SE

F-PDIP Berulangnya temuan-temuan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2008, menunjukan rendahnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun 2005-2007. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2008 secara umum menunjukan bahwa kualitas LKKL dalam lima tahun terakhir memiliki tendensi yang buruk dari tahun ke tahun.

BPK memberikan status disclaimer selama 5 tahun berturut-turut. Dan pada tahun 2008 status disclaimer diberikan kpd 18 Laporan Keuangan K/L atau 21,4 % dari 84 K/L. Dan masih terdapat dua laporan keuangan K/L yang belum selesai diaudit. Padahal Laporan Keuangan K/L ini menentukan berhasil tidaknya amanat reformasi pengelolaan anggaran Negara. Ini memprihatinkan, dengan adanya paket UndangUndang Keuangan Negara yang belum efektif memperbaiki akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

R

O

AN

AL

IS

A

Kemajuan lainnya a) Semakin menurunnya jumlah temuan audit BPK terhadap LKPP dari sejumlah 57 temuan pada tahun 2004 menjadi 26 temuan pada tahun 2008. b) Peningkatan jumlah kekayaan bersih (aset minus kewajiban) Pemerintah, semula tahun 2004 minus Rp497,15 triliun menjadi positif Rp378,01 triliun pada tahun 2008. c) Semakin menurunnya selisih pencatatan belanja negara antara kementerian

–

BN

Pemerintah diharapkan dapat menyempurnakan system akuntansi dan pelaporan keuangannya, sehingga untuk tahun mendatang hasil audit BPK tidak ditemukan lagi opini disclaimer.

AN

Opini LKKL

F-PG

PR

F-DEMOKRAT

BI

1

Pokok Keterangan Pemerintah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP 2008 Upaya-upaya Peningkatan kualitas LKKL : 1. Penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pernerintah., 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mulai tahun 2008; 3. Tidak membatasi lingkup pemeriksaan Penerimaan dan Piutang Pajak; 4. Penyempurnaan aplikasi administrasi penerimaan Negara; 5. Penertiban rekening pada kementerian negara/lembaga; 6. Penertiban BMN yang meliputi inventarisasi, penilaian kembali, dan sertifikasi; 7. Penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri-, 8. Peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh kementerian negara/lembaga.

R

I

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2008

negara/lembaga dan BUN (Suspen).

1

F-DEMOKRAT

F-PG

F-PDIP

PR

Realisasi kondisi ekonomi makro Pertumbuhan ekonomi : 6,1%. Inflasi: 11,06%. Nilai tukar rupiah : Rp10.950/USD. Suku bunga SBI 3 bulan (level akhir tahun): 11,08%. Harga minyak mentah Indonesia senilai USD 96,8 per barel . Lifting minyak mentah mencapai 931.000 barel/hari.

Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih detail mengenai peningkatan lifting minyak sebesar 0,4% dari tahun 2008 dan kondisi sumur-sumur minyak baik yang potensial maupun sumur tua yang sudah mengalami penurunan. Fraksi Partai Golkar juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pembagian DBH Migas sebagai implikasi dari peningkatan penerimaan Negara dari minyak.

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih detail menyangkut penurunan realisasi pertumbuhan dari target yang ditetapkan dan implikasinya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan.

AN A IS AL AN O R BI

2

R

I

Pokok Keterangan Pemerintah

Kenaikan realisasi SBI 3 bulan dan realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memberi indikasi lemahnya koordinasi antara otoritas moneter dengan Pemerintah. Kebijakan menaikan SBI juga berimplikasi pada terjadinya kekeringan likuiditas sehingga

Bila dibandingkan dengan realisasi asumsi makro ekonomi dan APBN 2008, yang secara umum pencapaian indikator ekonomi makro nasional 2008 menunjukan : (a). Realisasi laju pertumbuhan ekonomi 2008 mencapai 6,2 %, dibawah target APBN-P 2008 sebesar 6,4 % ; (b). Realisasi tingkat inflasi 11,4 %, lebih tinggi dari target APBN-P 2008 sebesar 6,5 % ; (c). Suku bunga SBI 3 rata-rata 9,3 %, lebih tinggi dibanding APBN-P sebesar 7,5 % ; (d). Realisasi nilai tukar rupiah rata-rata Rp. 9.691/US $, lebih tinggi dari target APBN-P 2008 sebesar Rp. 9.100/US$ ; (e). Harga minyak mentah Indonesia rata-rata sekitar US$ 96,8/barel, lebih tinggi APBN-P 2008 sebesar US$ 95/barel ; (f). Dan lifting minyak mentah Indonesia yang mencapai 931 ribu barel per hari, yang berarti di atas targetnya APBN-P 2008 sebesar 927 ribu barel per hari.

2

F-DEMOKRAT

F-PG menyebabkan kesulitan pembiayaan sektor riil yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan upaya pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. Pertanggungjawaban ini perlu ditegaskan oleh Pemerintah dan otoritas moneter.

F-PDIP

Meskipun pemeriksaan BPK terhadap LKPP pemerintah pusat tahun 2008 di berikan opini disclaimer, namun Fraksi Partai Demokrat tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap hal-hal kebijakan yang telah di lakukan dan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dari semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). Pada tahun 2008 jumlah LKKL yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 35 LKKL, terjadi peningkatan dua kali lipat dari tahun 2007 sebanyak 16 LKKL. Selain itu, kemajuan-kemajuan dalam LKPP juga tampak pada : semakin menurunnya jumlah temuan audit BPK terhadap LKPP

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

LKPP Tahun 2008

BI

3

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I


3

F-PDIP

R PR D EN TJ –

a. Neraca:

F-PG

I

F-DEMOKRAT dari 57 temuan pada tahun 2004 menjadi 26 temuan pada tahun 2008, peningkatan jumlah kekayaan bersih, serta menurunnya selisih bersih pencatatan belanja negara; kementerian Negara dan lembaga.

SE


Rp378,01 Rp82,73 Rp295,28

Rp169,25

Rp208,77

BN

Rp262,73

AP

Rp1.430,97

SA

N

AA

N

Rp1.693,69 Rp181,34 Rp1.512,35

Pemerintah diharapkan melakukan pengelolaan utang berkelanjutan untuk menghindari terjadinya risiko jebakan utang (debt trap) dengan mempertimbangkan tujuan pengelolaan utang yaitu biaya utang yang minimum dengan tingkat resiko yang semakain terkendali.

AK

Equitas Dana Netto a. Ekuitas Dana Lancar b. Ekuitas Dana Investasi

Naik/(turun) (Rp triliun) Rp471,49

PE L

Kewajiban pemerintah a. Kewajiban jk pendek b. Kewjbn jk panjang

31 Des 07 (Rp triliun) Rp1.600,21

AN

Aset Pemerintah a. Asset lancar b. Investasi Jangka Panjang c. Aset Tetap d. Aset Lainnya

31 Des 08 (Rp triliun) Rp2.071,70 Rp264,07 Rp712,04 Rp673,37 Rp422,23

R

BI

14,1 2,5 1,4 1,7 1,9

658,7 622,4 36,3 320,6 224,5 29,1 67,6 2,3 981,6

AR

AN

Persen thd PDB

G

AN

697,1 123,5 67,5 85,1 94,8

IS

Belanja Negara 1. Belanja Pem Pusat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembyr bunga utang

12,3 11,7 0,6 5,7 3,9 0,6 1,2 0,1 18,1

AL

609,2 580,2 29,0 282,8 192,8 31,2 58,8 2,9 894,9

O

Pendapatan Negara dan Hibah 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri b. Pajak Perdg International 2. PNBP a. SDA b. Bagian Laba BUMN c. PNBP Lainnya 3. Hibah Jumlah Pendp Negara & Hibah

Real (Rp triliun)

G

Persen thd PDB

A

APBN-P (Rp triliun)

AN

Uraian

D

b. Laporan Realisasi APBN:

693,4 112,8 56,0 72,8 88,4

13,3 12,6 0,7 6,5 4,6 0,6 1,4 0,1 19,8

14,0 2,3 1,1 1,5 1,8

Pencapaian Penerimaan Pajak lebih tinggi dari targetnya dalam APBN-P seyogyanya diapresiasi sebagai hasil intensifikasi perpajakan yang didukung dengan langkah reformasi di bidang perpajakan.

Realisasi belanja Negara mencapai Rp 985,73 triliun, atau Rp 4,2 triliun (0,4%) di bawah pagu APBN-P 2008, menunjukkan bahwa daya serap anggaran pemerintah cukup maksimal.

Kenaikan penerimaan tersebut (berasal dari pajak dan PNBP) perlu dijelaskan lebih detail oleh Pemerintah apakah disebabkan karena kenaikan harga komoditas atau karena perluasan basis pajak.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat bahwa Silpa tersebut, sebenarnya dapat digunakan mengurangi utang (pembiayaan) pada APBN berikutnya. Daya serap yang masih rendah khususnya belanja barang dan modal rata-rata Fraksi Partai Golkar meminta sebesar 82%, Silpa pada APBN Pemerintah untuk lebih memacu 2008 sebesar Rp.80,0 triliun, dan penyerapan anggaran pada Silpa daerah yang tidak bisa masing-masing menyerap anggaran sebesar Rp. Kementerian/Lembaga terutama 45,0 triliun di APBD 2008 seluruh belanja modal dengan Indonesia, membuktikan bahwa 4

F-DEMOKRAT

989,5 (94,5)

20,0 (1,9)

985,7 (4,1)

19,9 (0,08)

Pembiayaan

(94,5)

(1,9)

84,07

1,7

R

Jumlah Belanja Negara Defisit Anggaran

PR

5,9 5,6 1,6 3,6 0,4 0,3 0,2 0,1

Terkait dengan suspen Belanja Negara, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan kepada Pemerintah mengenai sistem koordinasi antara K/L dengan BUN.

D

292,4 278,7 78,4 179,5 20,8 13,7 7,5 6,2

EN

5,9 5,6 1,6 3,6 0,4 0,3 0,2 0,1

TJ

292,4 278,4 77,7 179,5 21,2 14,0 7,5 6,5

AA N SA AK PE L AN D AN AR G G AN

Defisit anggaran tahun 2008 lebih rendah dari penganggaran APBN-P 2008. Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah agar proyeksi surplus/defisit anggaran lebih akurat, karena menyangkut kepercayaan dunia usaha dan pembebanan pada keuangan Negara. Terkait SILPA, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah agar mengendalikan penerbitan SUN dan lebih fokus kepada pencarian pembiayaan melalui investasi yang bersifat langsung dan jangka panjang.

IS

A

F-PDIP manajemen fiskal pada APBN dan APBD masih lemah

SE

2. Transfer ke Daerah a. Dana Perimbangan i. DBH ii. DAU iii. DAK b. Dana Otsus & Penys i. Dana Otonomi Khusus ii. Dana Penyesuaian

F-PG menerapkan reward and punishment yang tegas.

–

5,6 1,2 0,6

BN

275,3 57,7 30,3

AP

4,7 1,2 0,7

N

234,4 59,7 32,1

I

Pokok Keterangan Pemerintah e. Subsidi f. Bantuan Sosial g. Belanja lain-lain

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam TA 2008 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Rp68,56

TA 2008

Naik/(turun)

O

TA 2008

BI

R

Uraian

AN

AL

c. Laporan Arus Kas

(Rp72,68)

Rp14,46 (Rp64,30)

5

(Rp28,17)

Rp5,99

Rp75,83

Rp24,06

F-DEMOKRAT

F-PG

F-PDIP

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan memformulasi factor resiko pengelolaan APBN untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah agar lebih transparan dalam setiap pelaporan keuangan dengan perincian yang sesuai dengan peruntukan dana tersebut.

PR

R

Rp42,46

TJ

Menghimbau agar DPR RI, DPD RI, serta DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota segera membentuk Panitia Akuntabilitas Publik untuk mendorong Pemerintah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI, dan Fraksi Partai Golkar meminta memantau pelaksanaan APBN penjelasan kepada Pemerintah dan APBD secara keseluruhan mengenai perbedaan nominal dengan lebih efektif dan efisien. Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara yang terdapat pada buku Fraksi PDIP DPR RI berharap dan kas dengan saldo fisik kas yang mengingatkan Pemerintah untuk dihasilkan dari arus kas meningkatkan upaya penciptaan Pemerintah. tertib dan disiplin anggaran , mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian dan penyusunan pertanggungjawabannya.

SE

Saran dan Pendapat Lain

EN

D

Rp51,77

N

AP

BN

–

4.

Rp84,07

I

Pokok Keterangan Pemerintah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Saldo Kas BUN

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

Pendapat Akhir

BI

5.

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

Pemerintah diharapkan dapat melanjutkan reformasi birokrasi yang mengarah pada kemampuan pelayanan yang lebih baik, cepat, tepat, terarah, transparan dan akuntabel.

Fraksi Partai demokrat menyatakan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 ini untuk disahkan menjadi UndangUndang dalam Rapat Paripurna DPR pada hari ini.

Fraksi Partai Golkar dapat menyetujui Rancangan UndangUndang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008 untuk dibahas dan dibicarakan lebih lanjut sampai disetujui menjadi Undang-Undang.

Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan dapat melanjutkan pembahasan pada pembicaraan tingkat I dengan memperhatikan kekurangan sebagaimana tersebut di atas.

6

7

O

R

BI

A

IS

AL

AN G

AN G AR AN

AN

D

N

AA

N

SA

AK

PE L

BN

AP

–

SE

EN

TJ

D

PR

R

I

F.PAN

AK

SA

N

AA

N

AP

16

35


37

31

30


35

33

18


-

1

Jumlah

79

81

G

AN

AL

IS

A

AN

AN

Kemajuan lainnya a) Semakin menurunnya jumlah temuan audit BPK terhadap LKPP dari sejumlah 57 temuan pada tahun 2004 menjadi 26 temuan pada tahun 2008. b) Peningkatan jumlah kekayaan bersih (aset minus kewajiban) Pemerintah, semula tahun 2004 minus Rp497,15 triliun menjadi positif Rp378,01 triliun pada tahun 2008. c) Semakin menurunnya selisih pencatatan belanja negara antara kementerian negara/lembaga dan BUN (Suspen).

Mempertanyakan time frame yang jelas mengenai penerapan Teknologi Informasi (IT) yang akan mendukung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta penilaian terhadap semua K/L yang berkaitan dengan disiplin anggaran?

R

O

Mempertanyakan bentuk punishment bagi BUMN yang telat melaporkan laporannya sehingga menimbulkan efek jera?

-

83

EN

TJ

SE

BN

Mempertanyakan time frame yang jelas dan terukur terkait penyempurnaan sistem informasi penyusunan LKPP khususnya terkait penerimaan Negara, hibah, transfer antar kantor KPPN, piutang pajak, pnjaman RDI/RDP/SLA dan penarikan pinjaman luar negeri?

AN

2008

7

AR

2006

D

2007


G

Opini

Fraksi PAN mendesak kepada pemerintah untuk memastikan bahwa setiap K/L dapat mengaplikasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

–

Mempertanyakan kesungguhan pemerintah lewat langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk memperbaiki opini LKPP sehingga diperoleh LKPP yang WTP?

D

PR

F-PKS

PE L

Opini LKKL

BI

1

Pokok Keterangan Pemerintah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP 2008 Upaya-upaya Peningkatan kualitas LKKL : 1. Penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pernerintah., 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mulai tahun 2008; 3. Tidak membatasi lingkup pemeriksaan Penerimaan dan Piutang Pajak; 4. Penyempurnaan aplikasi administrasi penerimaan Negara; 5. Penertiban rekening pada kementerian negara/lembaga; 6. Penertiban BMN yang meliputi inventarisasi, penilaian kembali, dan sertifikasi; 7. Penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri-, 8. Peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh kementerian negara/lembaga.

R

I

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2008

Mempertanyakan alasan

Fraksi PAN meminta agar pemerintah menjelaskan upayaupaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah untuk memaksimalkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada setiap kementerian negara/lembaga. Fraksi PAN menyambut baik upaya pemerintah dalam melakukan penertiban rekeningrekening pada semua Kementerian atau Lembaga yang belum dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Pusat. Mohon dijelaskan bagaimana perkembangan penertiban rekening-rekening pada kementerian negara atau lembaga. Fraksi PAN mengusulkan agar pemerintah melakukan perbaikan-

F.PPP F. PPP menilai proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 belum sepenuhnya sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Mohon tanggapan pemerintah mengenai: - Terdapat indikasi lamban serta lemahnya kemauan pemerintah untuk memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Undangundang No. 15 tahun 2004 pasal 20 mengandung sanksi pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. - Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk terus memperbaiki kemampuan dalam pengelolaan anggaran 1

I

R

PR

D

EN

AN D

LKPP Tahun 2008

G AN A IS AL AN O R BI

- Fraksi PPP meminta agar pemerintah menginplementasikan sistem perbendaharaan tunggal agar uang Negara tidak lagi tersebar di berbagai rekening yang tidak terpadu dan dikonsolidasikan.

AN

3

AR


G

2

F.PPP Negara, karena dalam pertanggungjawaban APBN Tahun 2008 masih ada 18 Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini disclaimer.

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

–

Mempertanyakan bentuk reward dan punishment terhadap K/L yang memenuhi kualitas terbaik untuk LKPP?

F.PAN perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan sebagaimana dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK. Untuk itu, Fraksi PAN meminta pemerintah agar APBN mendatang harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN yaitu meningkatkan optimalisasi penyerapan anggaran, meningkatkan alokasi belanja modal, dan meningkatkan efektifitas belanja negara agar manfaat terbesar adalah rakyat dan negara.

TJ

F-PKS keterlambatan pembahasan LKPP 2008 dengan DPR?

SE


Mempertanyakan penyelesaian penertiban BMN pada K/L yang direncanakan selesai pada akhir tahun 2008 dan mendesak Pemerintah untuk memberikan bentuk punishment bagi K/L yang tidak taat dalam penertiban BMN?

Mendesak pemerintah menyelesaikan pedoman pengelolaan dan kebijakan 2

F.PPP

AA

R PR D EN TJ SE

N

AP

BN

Mempertanyakan status kas yang disimpan di Bank Century sebesar USD 17.28 juta yang belum dicairkan?

F.PAN

I

F-PKS akuntansi terhadap asset yang berasal dari KKKS sebagai prioritas dan penyusunan time frame inventarisasi dan revaluasi asset yang berasal dari KKKS dan asset eks BPPN?

–


a. Neraca:

Rp378,01 Rp82,73 Rp295,28

Rp169,25

Rp208,77

N

Rp262,73

SA

Rp1.430,97

Mempertanyakan time frame penyusunan Buletin Teknis atas SAP tentang belanja social untuk dijadikan prioritas sehingga bisa dijadikan pedoman untuk mengatur penyaluran dan pertangggungjawaban belanja social?

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

Rp1.693,69 Rp181,34 Rp1.512,35

O



R



BI



Mendesak Pemerintah melakukan verifikasi untuk mengidentifikasi uang muka yang layak ditagih pada PPLN maupun yang tidak layak ditagihkan, serta mempertanyakan langkah penyelesaian untuk setiap uang muka yang telah teridentifikasi? Mendesak Pemerintah untuk mempercepat penetapan status Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS)

Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki inventarisasi aset Negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Fraksi PPP juga meminta agar secara kelembagaan diperlukan revitalisasi fungsi pengawasan DPR untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Fraksi PPP mencermati masih lemahnya Sistem Pengendalian atas Utang. Fraksi PPP juga menilai Utang Luar Negeri dan Bunga Utang Luar Negeri terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah utang sejak tiga tahun berturut-turut. Mohon tanggapan pemerintah

3

F.PAN

F.PPP

PR

R

I

F-PKS pada 24 BUMN yang perlu diperinci sebagai Penyertaan Modal Negara?

TJ SE –

SA

N

AA

N

AP

BN

Mempertanyakan implementasi System Akuntansi Utang Pemerintah terkait dengan penyertaan modal pada Lembaga Keuangan Internasional tidak selaras dengan sistim pencatatan penarikan pinjaman antara DJPU dan DJPBN dan mendesak pada pemerintah untuk mempercepat penyusunan draft peraturan PMP pada LKI?

EN

D


BI

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

Mempertanyakan kesungguhan Pemerintah untuk menyelesaikan perbedaan kas antara fisik dan catatan Sisa Anggaran Lebih yang sudah terjadi sejak tahun 2004 dan menyarankan kepada BPK untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu untuk meyakini nilai SAL? Mempertanyakan mekanisme evaluasi PNBP yang dilakukan K/L dan mendesak Pemerintah membuat peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pungutan pada setiap kementerian dan lembaga sebagai prioritas disamping mempertanyakan bentuk sanksi bagi K/L yang tidak memenuhi aturan? 4

F-PKS

F.PAN

F.PPP

PR D EN TJ SE

–

Mempertanyakan langkah-langkah yang sudah disusun Pemerintah terkait tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun?

R

I


SA

N

AA

N

AP

BN

Mempertanyakan tindak lanjut proses hukum atas SPM fiktif sebesar 9,95 miliar yang dibayarkan melalui KPPN Jakarta Dua?

Real (Rp triliun)

Persen thd PDB


609,2 580,2 29,0 282,8 192,8 31,2 58,8 2,9 894,9

12,3 11,7 0,6 5,7 3,9 0,6 1,2 0,1 18,1

658,7 622,4 36,3 320,6 224,5 29,1 67,6 2,3 981,6

Belanja Negara 1. Belanja Pem Pusat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembyr bunga utang e. Subsidi f. Bantuan Sosial g. Belanja lain-lain

697,1 123,5 67,5 85,1 94,8 234,4 59,7 32,1

14,1 2,5 1,4 1,7 1,9 4,7 1,2 0,7

693,4 112,8 56,0 72,8 88,4 275,3 57,7 30,3

14,0 2,3 1,1 1,5 1,8 5,6 1,2 0,6

2. Transfer ke Daerah a. Dana Perimbangan i. DBH ii. DAU

292,4 278,4 77,7 179,5

292,4 278,7 78,4 179,5

5,9 5,6 1,6 3,6

AN AR

G

G

AN A

IS

AL AN

O

R

BI

5,9 5,6 1,6 3,6

13,3 12,6 0,7 6,5 4,6 0,6 1,4 0,1 19,8

PE L

Persen thd PDB

AN

APBN-P (Rp triliun)

D

Uraian

AK


Fraksi PAN sangat mendukung pencantuman dengan jelas jumlah Sisa Anggaran Lebih (SAL) hingga tahun 2008. Terkait dengan SAL Tahun Anggaran 2008 tersebut, Fraksi PAN berpendapat agar SAL dimaksud dicantumkan sebagai Saldo Awal dalam APBN tahun berikutnya. Selain itu, kami juga menegaskan agar Sisa Anggaran Lebih tersebut hanya dapat digunakan dalam hal realisasi anggaran pengeluaran melebihi realisasi anggaran penerimaan dalam tahun anggaran berjalan.

Fraksi PAN mengharapkan kepada pemerintah untuk

Mohon penjelasan pemerintah atas terjadinya selisih yang cukup besar pada beberapa pos seperti Pendapatan Negara dan Hibah dan realisasi belanja pemerintah pusat yang mengakibatkan penerimaan Negara dan belanja Negara yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBN APBN, dan pengeluaran sejenis pada Laporan Arus Kas Tahun 2008 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Mohon penjelasan pemerintah mengenai perbedaan pengakuan pendapatan penerimaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang menyebabkan terdapat beban pemerintah atas PBB Migas dan 5

F-PKS

20,0 (1,9)

985,7 (4,1)

19,9 (0,08)

Pembiayaan

(94,5)

(1,9)

84,07

1,7

R

989,5 (94,5)

PR


F.PAN memberikan penjelasan secara komprehensif tentang realisasi APBN Tahun Anggaran 2008 yang dialokasikan pemberdayaan UMKM

F.PPP PBB Panas Bumi yang tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi APBN.

D

0,4 0,3 0,2 0,1

EN

20,8 13,7 7,5 6,2

TJ

0,4 0,3 0,2 0,1

Fraksi PPP meminta pemerintah untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas penerimaan Negara baik yang bersumber dari pajak, migas dan penambangan sumberdaya alam lainnya maupun dari penerimaan Negara bukan pajak . Fraksi PPP menilai upaya penarikan pajak yang dilakukan hingga kini masih bertumpu pada wajib pajak kelas kakap, kurang memperluas basis wajib pajak baru dan dalam sistem menghitung pajak sendiri tanpa audit internal telah membuka peluang bagi penyelewengan baik oleh wajub pajak maupun oleh petugas pajak. Mohon penjelasan pemerintah.

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

–

SE

21,2 14,0 7,5 6,5

I

Pokok Keterangan Pemerintah iii. DAK b. Dana Otsus & Penys i. Dana Otonomi Khusus ii. Dana Penyesuaian

AN

G

c. Laporan Arus Kas TA 2008

TA 2008

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam TA 2008 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Saldo Kas BUN

Rp68,56

Rp14,46

(Rp72,68)

(Rp64,30)

Rp84,07

Rp42,46

IS

AL

AN Rp5,99

Rp24,06

Rp51,77

BI

R

O

(Rp28,17) Rp75,83

Naik/(turun)

A

Uraian

6

F-PKS

F.PAN

F.PPP

5.

Pendapat Akhir

Fraksi PAN menegaskan kepada Pemerintah agar semua satker di K/L memperbaiki kinerja lembaga secara maksimal dalam kerangka manajemen modern.

PR


SE

TJ

EN

D

4.

R

I


Siap untuk melakukan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 2008 pada tingkat selanjutnya.

BI

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

–

Fraksi PAN menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

7

I R

35


37

31


35

33


-

1

Jumlah

79

AR

30

G

18

AN

81

AP

N

AA

N

SA

AK PE L AN

16

D

2008

7

G

2006

AN

2007


83

BI

R

O

AN

AL

IS

A

Kemajuan lainnya a) Semakin menurunnya jumlah temuan audit BPK terhadap LKPP dari sejumlah 57 temuan pada tahun 2004 menjadi 26 temuan pada tahun 2008. b) Peningkatan jumlah kekayaan bersih (aset minus kewajiban) Pemerintah, semula tahun 2004 minus Rp497,15 triliun menjadi positif Rp378,01 triliun pada tahun 2008. c) Semakin menurunnya selisih pencatatan belanja negara antara

EN

SE

TJ

Sejak tahun 2004, upaya-upaya perbaikan pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh pemerintah hanya bersifat tambal sulam, belum substantif dan terintegrasi.

BN

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh BPK bahwa Pemerintah telah melakukan langkah-langkah upaya perbaikan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun hasilnya masih kurang memadai atau belum maksimal.

Opini LKKL Opini

F.GERINDRA

D

F-PKB

–

Pokok Keterangan Pemerintah 1 Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP 2008 a. Upaya-upaya Peningkatan kualitas LKKL : 1. Penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pernerintah., 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mulai tahun 2008; 3. Tidak membatasi lingkup pemeriksaan Penerimaan dan Piutang Pajak; 4. Penyempurnaan aplikasi administrasi penerimaan Negara; 5. Penertiban rekening pada kementerian negara/lembaga; 6. Penertiban BMN yang meliputi inventarisasi, penilaian kembali, dan sertifikasi; 7. Penyempurnaan administrasi pinjaman luar negeri khususnya penyajian saldo pinjaman luar negeri-, 8. Peningkatan kualitas SDM di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan di seluruh kementerian negara/lembaga.

PR

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RUU PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN APBN TA 2008 F-HANURA Meminta Pemerintah bersungguhsungguh memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan melakukan penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara, khususnya penertiban administrasi aset, sehingga opini BPK atas penyajian laporan keuangan di masa mendatang lebih meningkat.

Mendesak pemerintah lebih disiplin dalam melaksanakan anggaran, yaitu bahwa realisasi Anggaran Belanja tidak boleh melampaui Anggaran Belanja yang telah di tetapkan. Dalam hal terdapat pelampauan Anggran belanja maka harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan; Menghimbau Pemerintah meningkatkan sistem pengendalian intern, khususnya terhadap aliran dana belanja Subsidi, karena ada kecenderungan bahwa Belanja Subsidi ini meningkat secara 1

F-PKB

F.GERINDRA

F-HANURA signifikan dari tahun ke tahun baik jenis maupun besaran anggarannya. Pengendalian atas belanja Subsidi tidak hanya dilakukan terhadap pengajuan pemintaan pembayaran Belanja Subsidi, namun pengendalian juga harus dilaksanakan terhadap kebenaran aliran dana untuk menilai apakah Belanja Subsidi tersebut disalurkan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

AN

PE L

AK


D

2

SA

N

AA

N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I

Pokok Keterangan Pemerintah kementerian negara/lembaga dan BUN (Suspen).

Rp169,25

AR

G

A IS

AL

AN

Rp378,01 Rp82,73 Rp295,28

G

Rp1.430,97


AN

Rp1.693,69 Rp181,34 Rp1.512,35

O



R



BI


AN

3 LKPP Tahun 2008 a. Neraca:

Rp262,73

Rp208,77

Kami belum melihat pemerintah membuat langkah konkrit untuk menyelesaikan perbedaan SAL yang sudah tercatat sejak tahun 2004. Demikian juga di area Pengelolaan Utang Luar Negeri, Pengelolaan Aset Tetap dan Pengelolaan Aset Lainlain. Kami belum melihat rencana tindak lanjut yang komprehensif yang menjamin adanya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan opini auditor

2

F-PKB

F.GERINDRA

F-HANURA

R

I


292,4 278,4 77,7 179,5 21,2 14,0 7,5 6,5

5,9 5,6 1,6 3,6 0,4 0,3 0,2 0,1

292,4 278,7 78,4 179,5 20,8 13,7 7,5 6,2

5,9 5,6 1,6 3,6 0,4 0,3 0,2 0,1


989,5 (94,5)

20,0 (1,9)

985,7 (4,1)

Pembiayaan

(94,5)

(1,9)

84,07

AR G

G

AN A

IS AL

19,9 (0,08) 1,7

- Penjelasan tentang Realisasi belanja subsidi Tahun 2008 sebesar Rp 275,29 trilyun yang melebihi anggaran sebesar Rp 40,89 trilyun atau 17,44% dari anggaran yang ditetapkan.

BI

R

O

AN

EN

2. Transfer ke Daerah a. Dana Perimbangan i. DBH ii. DAU iii. DAK b. Dana Otsus & Penys i. Dana Otonomi Khusus ii. Dana Penyesuaian

TJ

14,0 2,3 1,1 1,5 1,8 5,6 1,2 0,6

SE

693,4 112,8 56,0 72,8 88,4 275,3 57,7 30,3

–

14,1 2,5 1,4 1,7 1,9 4,7 1,2 0,7

BN

697,1 123,5 67,5 85,1 94,8 234,4 59,7 32,1

AP

Belanja Negara 1. Belanja Pem Pusat a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Modal d. Pembyr bunga utang e. Subsidi f. Bantuan Sosial g. Belanja lain-lain

N

13,3 12,6 0,7 6,5 4,6 0,6 1,4 0,1 19,8

AA

658,7 622,4 36,3 320,6 224,5 29,1 67,6 2,3 981,6

N

12,3 11,7 0,6 5,7 3,9 0,6 1,2 0,1 18,1

SA

609,2 580,2 29,0 282,8 192,8 31,2 58,8 2,9 894,9

AN


Kami belum melihat rencana tindak Mohon penjelasan tambahan lanjut yang akan dilakukan mengenai: pemerintah untuk memperbaiki - adanya perbedaan sebesar Rp sistem penerimaan perpajakan 90 miliar pada realisasi secara konprehensif, meliputi target Penerimaan Negara Bukan waktu penyelesaian dan siapa yang Pajak (PNBP) yang tercatat bertanggung jawab sehingga dalam Laporan Realisasi kejadian serupa tidak terulang lagi Anggrana sebesar Rp 320,60 dan dapat meningkatkan opini BPK di trilyun dengan jumlah yang waktu mendatang. dilaporkan dalam Laporan Arus Kas sebesar Rp 320,51 Sama dengan tanggapan kami trilyun. sebelumnya, kami belum melihat rencana tindak lanjut yang - dari Anggaran Penerimaan konprehensif sehingga kasus PBB Bagian Pemerintah atas Laba atas area/blok Migas dan Panas BUMN sebesar Rp 31,24 Bumi yang belum produksi tidak trilyun di realisasikan sebesar terulang lagi pada tahun berikutnya Rp 29,09 trilyun atau dan dapat meningkatkan opini BPK di 93,1%;Dalam catatan Atas waktu mendatang. laporan Keuangan, belum ada penjelasan tentang penyebab tidak tercapainya target penerimaan tersebut.

D

Persen thd PDB

AK

Real (Rp triliun)

PE L

Persen thd PDB

AN

APBN-P (Rp triliun)

D

Uraian

PR


- Penjelasan tentang realisasi Belanja Subsidi Tahun 2008 3

F-PKB

F.GERINDRA

F-HANURA sebesar Rp. 275,29 trilyun meningkat secara signifikan dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2007 sebesar Rp 150,21 trilyun atau meningkat 83,27%.

- Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 yang telah diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan dinyatakan bahwa kondisi makro ekonomi secara umum selama tahun 2008 masih relative stabil. Disamping itu Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu indikator perbankan cukup baik dalam rangka mengantisipasi berbagai resiko yang ada. Hal tersebut menunjukan bahwa alasan penetapan Bank Century sebagai bank Gagal yang Berdampak Sistemik tidak cukup beralasan.

BI

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I


- Kami juga berpendapat bahwa pemerintah lemah dalam hal pencatatan asset Negara, antara lain ada temuan pencatatan aset Negara 20052008 masih belum ditindaklanjuti oleh pemerintah, tentang pengakuan pemerintah atas investasi 4

F-PKB

F.GERINDRA

F-HANURA permanen di Bank Indonesia, yang jumlahnya lebih dari Rp 130 trilyun. Perbedaan penafsiran antara pemerintah dan BPK atas pengakuan ekuitas BI senilai Rp 130 trilyun tersebut hendaknya dipercepat penyelesaiannya.

BN

–

SE

TJ

EN

D

PR

R

I


Rp84,07

Rp42,46

(Rp28,17)

Rp5,99

Rp75,83

Rp24,06

N

(Rp64,30)

AA

(Rp72,68)

N

Rp14,46

SA

Rp68,56

AK

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam TA 2008 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Saldo Kas BUN

Naik/(turun)

PE L

TA 2008

Rp51,77

AN

TA 2008

Secara garis besar, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang Pemerintah telah berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga memandang bahwa kedepan pemerintah harus lebih konsisten dalam penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D


BI

4.

Uraian

AP

c. Laporan Arus Kas

Pilihan kebijakan fiskal dengan anggaran defisit yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang berjalan selama ini sudah sepatutnya untuk kita koreksi bersama. Pemerintah telah memilih untuk mempertahankan paradigma lama yang hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pada pembiayaan yang diperoleh melalui sumber utang.

5

F.GERINDRA

F-HANURA

PR

R

I

F-PKB dan pertanggungjawaban serta disusun dalam sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SE

TJ

Kami dari Fraksi Gerindra menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban APBN 2008 yang disampaikan oleh pemerintah.

–

Fraksi Partai kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menerima Rancangan Undang-Undang Tentang pertanggung-jawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2008 untuk selanjutnya dibahas bersama DPR.

R

O

AN

AL

IS

A

AN

G

G

AR

AN

D

AN

PE L

AK

SA

N

AA

N

AP

BN

Pendapat Akhir

BI

5.

EN

D


6

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN SETJEN DPR RI

Recommend Documents