Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

DISAMPAIKAN DALAM ORIENTASI CPNS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI CISARUA, BOGOR 3 APRIL 2014 4/7/2014

KEPALA BIRO ANALISA APBN

1

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI UU NO. 17 TH 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

PERPRES NO 5 TH 2010 TTG RPJMN 2010-2014

Pembangunan Aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya

Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi birokrasi

PERATURAN PRESIDEN No 81/2010 Tentang GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 BEBERAPA PERATURAN MENPAN DAN RB TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RB : PERMENPAN RB 20/2010 TTG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014, PERMENPAN RB NO 7 S/D 15 TAHUN 2011 (BUKU 1 s/d 9) 4/7/2014


2

Sebuah perubahan besar dalam Paradigma dan Tata Kelola pemerintahan di Indonesia Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam tantangan abad ke 21 Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih(overlaping) antar fungsifungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dengan anggaran yang tidak sedikit

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa. Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintahan dan menyesuaikan tugas fungsi instansi dengan paradigma dan peran baru.

4/7/2014


3

4/7/2014


4

BUDAYA LAMA

BUDAYA BARU

MENUNGGU PERINTAH – PASIF – MOHON PETUNJUK – MENCARI & MEMILIH AMAN

MELAKUKAN TEROBOSAN – PROAKTIF – PENUH INISIATIF – BERANI AMBIL RESIKO

SIKAP TERTUTUP –‘NURUT’ – MENGHINDARI BEDA PENDAPAT – DISIPLIN MATI

SIKAP TERBUKA – KREATIF – BERANI BERBEDA PENDAPAT – MENCARI ALTERNATIF

Prestasi ‘MEDIOCRE’ (Ala Kadarnya) – CEPAT MERASA PUAS – ACUH – MASA BODOH & TAK PEDULI – ‘RISK AVOIDER’

Prestasi ‘EXCELLENT’ (Unggul) – TIDAK MUDAH PUAS – ‘SELF-ESTEEM’ – RASA MEMILIKI – KEBANGGAAN – ‘RISK TAKER’

KETAKUTAN Pada ATASAN – Mental MINTA DILAYANI

Orientasi Pada PELANGGAN – Mental MELAYANI

MENTAL PEGAWAI – MENTAL PENGUASA – ‘EWUH PAKEWUH’

MENTAL PELAKU BISNIS – MENTAL PENGUSAHA – TERUS TERANG – ‘BUSINESS-LIKE

ORIENTASI KUANTITAS – IJAZAH & SENIORITAS

ORINTASI KUALITAS – KEMAMPUAN & KARYA

‘LIFE-TIME’ EMPLOYMENT’ – KEPATUHAN - KESETIAAN

‘LIFE –TIME EMPLOYABILITY’ – KEBERHASILAN – KOMITMEN

‘FIX JOB DESCRIPTION’ – KEGIATAN RUTIN

FLEXIBLE JOB ASSIGNMENT – PERUBAHAN DAN PEMBARUAN

PENONJOLAN INDIVIDU – KOMPENSASI ‘SAMA RATA’

PRESTASI KELOMPOK – KOMPENSASI – SESUAI KONTRIBUSI

KEPUTUSAN DARI ATAS – ‘TOP-DOWN

KEPUTUSAN BERSAMA – ‘SHARED RESPONSIBILITY’

‘COMMAND & CONTROL’ – ‘ DISTRUST & DISRESPECT’

‘EMPOWERMENT’ – ‘TRUST & RESPECT’

MUDAHNYA PERATURAN DILANGGAR – TANPA SANGSI, TIDAK KONSEKUEN & TEGAS

INTEGRITAS PERATURAN – KONSEKUEN, TEGAR, JUJUR, & ADIL

KEPEMIMPINAN – PERINTAH dan ‘POKOKE’

KEPEMIMPINAN – PANUTAN dan ‘MENDENGARKAN’

4/7/2014


5

PENYUSUNSAN ANGGARAN BELANJA FOKUS KEUANGAN

SISTEM PERENCANAAN JANGKA PENDEK UKURAN SUKSES : KINERJA KEUANGAN SAJA PENGAWASAN LANGSUNG – MANUSIA

PADA

SISTEM PELAPORAN - ‘HARD COPY PAPER ORIENTED’ – TIME LAG

KOMUNIKASI TERBATAS & SATU ARAH

4/7/2014

PERENCANAAN BISNIS KOMPREHENSIF

SISTEM PERENCANAAN JANGKA PANJANG UKURAN SUKSES : FAKTOR KINERJA BERIMBANG PENGAWASAN MELEKAT ‘ BUILT IN ‘ MELALUI SISTEM SISTEM INFO ‘PAPERLESS’ – AVAILABLE BASIS’ – REAL TIME KOMUNIKASI CAKUPAN ARAH


‘ON

LUAS & DUA

6

MASYARAKAT/PUBLIK

DPR RI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN

AP 1

4/7/2014

AP 2

AP 3

AP 4

AP 5

AP 6

AP 7

AP 8


Reformasi Sekretariat Jenderal merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, menghindari sejauh mungkin tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

7

Tujuan Umum

Membangun profil dan perilaku :

AP 1

AP 2

AP 3

AP 4

1. Sekretariat Jenderal yang Bersih dan netral.

1. Integritas Tinggi Profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) 2. Produktivitas Tinggi dan Bertanggung Jawab Program yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi. 3. Kemampuan Memberikan Dukungan Paripurna kepada DPR RI

Tujuan Khusus

2. Sekretariat Jenderal yang Efisien, Efektif, dan Produktif.

SEKRETARIAT JENDERAL

AP 5

AP 6

AP 7

AP 8

3. Sekretariat Jenderal yang Transparan dan Akuntabel. 4. Supporting System yang Handal dan Profesional

NILAI Religius amanah, Akuntabel, Profesional, Integritas 4/7/2014


8

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

8. PELAYANAN PUBLIK H A S I L

H A S I L

Terbangunnya pola pikir,budaya kerja,komitmen,partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan

Pelayanan prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan Dewan/masyarakat

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

H A S I L

3. KETATALAKSANAAN 7. AKUNTABILITAS H A S I L

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI

4. ORGANISASI

6. PENGAWASAN H A S I L

4/7/2014

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

H A S I L

Sistim, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

5. MANAJEMEN SDM H A S I L

SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.


Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga legislatif.

H A S I L

9

 Program ini dimaksudkan untuk membangun kepercayaan DPR RI (Parliament trust building) kepada Sekretariat Jenderal  Program yang mempunyai daya ungkit (key leverage) yang terkait dengan perbaikan pada produk utama (core business)  Hasil perubahan dapat dengan mudah terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh Anggota Dewan  Keluaran atau hasil akhir dari program ini adalah perbaikan business process produk utama (core business)

Merupakan jawaban nyata dari keluhan Anggota DPR terhadap kinerja Sekretariat Jenderal.

4/7/2014


10

Identifikasi terhadap areaarea yang paling kritikal/ bermasalah

Risalah Rapat Pembahasan RUU Skenario Rapat Laporan Singkat • • •

Menyampaikan rancangan pelaksanaan penyelesaian Program Percepatan

Menetapkan 3 sampai 5 Program Percepatan

Mencakup: 1. Data atau fakta yang menjadi latar belakang program percepatan, 2. Hasil akhir yang ingin dicapai, 3. Metode atau pendekatan yang akan digunakan, 4. Rencana pelaksanaan (detail aktivitas dan waktu) 5. Keluaran dari masing-masing program percepatan, penanggungjawab.dan 6. Sumberdaya yang diperlukan.

Bersentuhan Langsung Dengan Kebutuhan peningkatan kinerja Dewan Merupakan Tupoksi Yang Berupa Keluaran/Produk Utama Lembaga/Sekretariat Jenderal Dapat Diselesaikan Dalam Jangka Waktu < 12 Bulan Dan Dengan Menggunakan Sumberdaya Yang Ada

4/7/2014


11

1. Penilaian kinerja (Performance review) satuan organisasi 2. Penyusunan profil birokrasi (BLUE PRINT RBI 2005-2025) 3. Penyusunan SOP (standar operasional prosedur/business process) 4. Analisis jabatan (Uraian jabatan) 5. Evaluasi jabatan (Klasifikasi/gradasi, job pricing) 6. Penyusunan standar kompetensi jabatan/individu 7. Analisis kebutuhan SDM aparatur 8. Pengadaan pegawai (rekrutmen dan seleksi/assesment) 9. Penataan pegawai (penempatan dan relokasi) 10. Pola karir dan diklat pegawai 11. Penegakan disiplin 12. Penerapan kode etik 13. Otomatisasi administrasi kepegawaian (e-personnel administration) 14. Penetapan indikator kinerja utama (key performance indicator) 15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 4/7/2014


12

KONDISI SAAT INI

REFORMASI BIROKRASI

KONDISI YANG DIHARAPKAN

MANAJEMEN PERUBAHAN Proses sistematis dengan menerapkan pengetahuan, srana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari KONDISI SAAT INI menuju KONDISI YANG DIHARAPKAN dan mengelola INDIVIDU yang terkena DAMPAK Perubahan 4/7/2014


13

1. Katalis 2. Pemberi Solusi 3. Mediator AGEN PERUBAHAN/ AGENT OF CHANGE: Individu/kelompok Yang terlibat dalam Merencanakan Perubahan

4. Penghubung SDM 5. Role Model 6. Pemangku Kepentingan 7. Strategi Komunikasi

4/7/2014


14

1. Kejelasan Tujuan

2. Kesadaran akan proses 3. Membangun Kepercayaan 4. Dimulai dari tingkatan paling atas 5. Besarnya Partisipasi 6. Tumbuhnya rasa memiliki 7. Ketersediaan sumber daya 8. Keteraturan 9. Keberlanjutan Komuniskasi

4/7/2014


15

4/7/2014


16

Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI

Recommend Documents