Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN
Kajian Konsultan World Bank (Program GFMRAP) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR RI. Sebagai bahan masukan konsorsium UI, ITB, dan UGM untuk pembentukan BFK DPR RI Tanggal 19 Agustus 2011
Setyanta Nugraha Kepala Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI
Biro Analisa Anggaran & Pelaksanaan APBN KARO ANALISA APBN
1
• Amandemen UUD 1945 khususnya Pasal 20 ayat (1) adalah untuk memperkuat DPR sebagai Legislatif, terjadi pergeseran kekuasaan, khususnya dalam membentuk undang-undang. • Peran DPR dalam pembahasan dan penetapan RAPBN semakin strategis, Pasal 23 UUD 1945 dan UU 17/2003 tentang Keuangan negara, Persetujuan anggaran meliputi Satker, Unit organisasi, program, dan kegiatan. • Perubahan posisi DPR di era reformasi belum menunjukkan korelasi yang positif dengan kinerja. • Unsur pendukung (Setjen dan Tenaga Ahli) belum optimal • Amanat UU 27/2009, Tata Tertib DPR dan Renstra DPR RI 2010-2014 adalah Momentum untuk membangun sebuah sistem dukungan fungsional keahlian yang kuat. KARO ANALISA APBN
2
Secara kelembagaan, DPR mengehendaki sebuah proses perubahan yang cepat dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki implementasi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dari sisi SDM dan supporitng sistem, belum ada langkah perubahan yang signifikan untuk mendukung perubahan kelembagaan yang dikendaki oleh DPR. Konstelasi ini memunculkan kesenjangan (gap) antara perubahan kelembagaan dengan infrastruktur pendukungnya. Mengacu UU 27/2009 dan Renstra DPR RI, realisasi BFK adalah jawaban untuk menutup kesenjangan (gap) tersebut, sehingga perubahan struktur dan orientasi lembaga bisa direalisasikan dengan baik. PBO DPR ini nantinya menjadi bagian integral dari BFK bersama dengan bagian-bagian fungsional lain yang mendukung kerja DPR secara menyeluruh. KARO ANALISA APBN
3
(2) Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (Pertengahan Mei)
(1) RKP Pagu Indikatif (Maret)
(3) Pagu Sementara (Pertengahan Juni)
(7)
(6) Rincian Anggaran Belanja K/L (Akhir November)
Perpres
DIPA K/L (31 Desember)
(5)
APBN (Akhir Oktober)
(4)
RAPBN (Agustus)
RUU & NK
UU KARO ANALISA APBN
4
UU 17/2003 (Pasal 1, angka 7), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan RAPBN di DPR sesuai dengan siklus dilakukan dalam 5 tahap; Pembicaraan Pendahuluan (t+1), Pembahasan RAPBN (t+1), Pembahasan Lap.Sm I dan Prognosis SM II (t-0), Pembahasan RUU Perubahan APBN (t-0), Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (t-1) Perspektif Politik Anggaran Pembahasan APBN tidak berhenti hanya di angka-angka yang telah disetujui dalam struktur baku APBN (Iaccount). Dalam konstelasi perekonomian Indonesia saat ini, Anggaran Negara harus pro-poor, proo-job, pro-growth, dan proo-envioroument. KARO ANALISA APBN
5
Terminologi utama adalah “Budget Offices”, nama mengikuti sistem parlemen masing-masing negara. Organisasi tertua dan terbesar adalah di US dengan nama Congressional Budget Office (CBO) Tren pendirian PBO terus dilakukan di negara-negara yang belum memiliki lembaga pendukung semacam PBO. Pada tahun 2003, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan the World Bank melakukan survei bersama terhadap sejumlah negara OECD dan non-OECD dalam hal praktek dan prosedur penyusunan Anggaran Negara: Didukung oleh 26 staf atau lebih: 3 (Korea, Mexico, US) Didukung kurang dari 10 staf: 8 (Cambodia, Canada, Chile, Indonesia, Japan [more than 10], Jordan, Netherlands, Sweden) Tidak ada dukungan staf: 28 (termasuk Argentina, Bolivia, Columbia, Suriname and Uruguay). Sebagai catatan, beberapa negara negara Amerika Selatan tidak masuk dalam survei seperti Brazil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Peru, Venezuela dll. [Source: OECD/World Bank, “Survey on Budget Practices and Procedures”, 2003. See http:// oecd.dyndns.org.] KARO ANALISA APBN
6
Name
Year Founded
California Legislative Analyst’s Office (LAO)
1941
U.S. Congressional Budget Office (CBO)
1974
Philipines, Congessional Planning and Budget Department (CPBD)
1990
Mexico, Center for Public Finance Studies (CEPP)
1998
Uganda, Legislative Budget Office (PBO)
2001
Korea, National Assembly Budget Office (NABO)
2003
Marocco, Budget Analysis Bureau (BAB)
2007
Jordan, Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
Kenya, National Assembly Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
Afganistan, Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
Sumber: John K. Johnson and Rick Stapenhurst, 2008; Jeffrey D. Straussman and Ari Renoni, 2009 KARO ANALISA APBN 7
melakukan analisis terhadap rencana kerja pemerintah, kebijakan dan prioritas anggaran, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan analisis ekonomi makro; membantu parlemen melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi anggaran negara oleh pemerintah; melakukan penelitian sesuai dengan proses pembahasan anggaran; menyediakan informasi data yang reliable yang dibutuhkan oleh parlemen; melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan informasi dan data yang valid dan reliable KARO ANALISA APBN
8
Posisi PBO Mengacu pada UU 27/2009, posisi PBO DPR dalam struktur kelembagaan DPR adalah mengikuti posisi BFK, karena tidak disebutkan secara eksplisit. PBO DPR berada di bawah BFK, sedangkan posisi BFK dinyatankan dalam Pasal 392: “Badan fungsional/keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR”
• Terminologi PBO Nama untuk PBO DPR sangat penting, dalam konsep struktur organisasi digagas untuk menjelma menjadi sebuah “Deputi Analisa Anggaran dan Pengawasan Anggaran”. Namun secara konseptual ada dua alternatif: Alternatif 1: menjelma menjadi ”Deputi Analisa Anggaran dan Pengawasan Anggaran” di bawah struktur organisasi BFK seperti diusulkan dalam studi ini. Konsekuensi dari alternatif ini adalah hilangnya ”label” PBO DPR yang melekat langsung di unit kerja tersebut, sehingga dalam konteks ini jiwa atau substansi-nya PBO yang melekat. • Alternatif 2: tetap dengan mebawa label PBO dengan nama ”Deputi Kantor Anggaran DPR RI” dan struktur di bawahnya sama seperti tercantum dalam usulan struktur organisasi terebut. Konsekuensi dari nama ini adalah secara terminologi baik label maupun jiwa dari PBO masih melekat di unit kerja KAROini ANALISA APBN 9 tersebut. Di sisi lain, alternatif mempunyai keunggulan secara “politis” khususnya dalam perpsektif sistem parlemen modern dan pengalaman
DPR RI
BFK
SETJEN DPR
Unit Pengawasan Internal
Deputi Anggaran dan Pengawasan Anggaran
PBO
Mengacu pada UU 27/2009 dan Renstra DPR RI 2010-2014, secara struktural dan organizational, konsep PBO untuk DPR RI tidak mungkin untuk berdiri sendiri sebagai lembaga otonom di luar struktur organisasi DPR yang ada saat ini. Lembaga ini akan berada di bawah Badan Fungsional Keahlian (BFK) yang saat ini sedang di proses dan diformulasikan bentuknya oleh Setjen DPR RI. Nama lembaga tersebut bisa menjelma menjadi nama lain disesuaikan dengan struktur BFK. Namun demikian “roh”-nya sama KARO APBN 10 denganANALISA PBO.
BFK PBO menjelma dalam Deputi Analisa Anggaran dan Pengawasan Anggaran
Sub-direktorat Asumsi dan Analisis Makroekonomi Kasubdit dan Anggota
Deputi Analisa Anggaran dan Pengawasan Anggaran
Kepala Direktorat
Kepala Direktorat
Analisa Anggaran
Pengawasan Anggaran dan Koordinasi antar-Komisi
Sub-direktorat Penerimaan dan Belanja Negara
Sub-direktorat Pembiayaan
Sub-direktorat Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
Tim Penghubung
Kasubdit dan Anggota
Kasubid dan Anggota
Kasubdit dan
Tim dan
Anggota
Anggota
KARO ANALISA APBN
(11 Komisi)
11
Sub-Direktorat Asumsi dan Analisis Makroekonomi (A) • Membuat prediksi dan menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam asumsi makroekonomi RAPBN berdasarkan variable-variabel penyumbang pertumbuhan ekonomi baik menggunakan pendekatan demand side (Y=C+I+G+X-M) maupun pendekatan sektoral dengan mengidentifikasi sector-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Membuat prediksi dan menganalisis tingkat inflasi berdasarkan variable-variabel yang mendorong terjadinya kenaikan harga-harga. Pendekatan yang digunakan misalnya, demand pull inflation, cost push inflation, structural inflation, administered inflation dan imported inflation. Inflasi musiman yang terjadi berkaitan dengan siklus kenaikan permintaan karena perayaan hari besar agama, tahun baru dan tahun ajaran baru juga perlu dianalisis. • Membuat prediksi dan menganalisis nilai kurs rupiah terhadap dolar AS berdasarkan kondisi fundamental makroekonomi domestik dan factor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi pergerakan kurs rupiah. • Menganalisis dan membuat prediksi tingkat suku bunga SBI berdasarkan pada pergerakan BI rate dan kondisi fundamental ekonomi nasional serta faktor-faktor eksternal yang berpotensi mempengaruhi pregerakan tingkat suku bunga SBI misalnya, pergerakan suku bunga acuan utama LIBOR, SIBOR dan juga kebijakan ekonomi negara-negara utama seperti Amerika Serikat. • Menganalisis dan membuat prediksi harga minyak mentah dunia berdasarkan perkembangan perekonomian global seperti trend permintaan energi dunia, ketersediaan cadangan energy dunia, siklus pergerakan harga periode sebelumnya dan juga faktor-faktor non-ekonomi yang berpotensi mempengaruhi harga minyak mentah. • Menganalisis kemampuan produksi negeri berdasarkan ketersediaan KAROminyak ANALISA dalam APBN 12 cadangan minyak yang ada dan proses eksplorasi yang dilakukan pemrintah
Sub-Direktorat Asumsi dan Analisis Makroekonomi (A) • Menganalisis dan membuat proyeksi perkembangan perekonomian internasional. • Menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang masuk dalam scope fungsi pengawasan (oversight function) DPR RI untuk membantu DPR dalam mengawasi efisiensi dan efektifitas kebijakan pemerintah khususnya yang terkait dengan anggaran negara. • Menganalisis perkembangan indikator sektor informal, kebijakan terkait dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. • Menganalisis dan memproyeksikan perkembangan data-data pengangguran, angkatan kerja, kemiskinan, dan indikator demografi lain. • Menganalisis efektivitas alokasi dan penyerapan anggaran KARO ANALISA APBN 13 negara terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
Sub-direktorat Penerimaan dan Belanja Negara (B) • •
•
• •
Menganalisis potensi penerimaan negara berdasarkan struktur IAccount APBN yang terdiri dari penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Menganalisis perbandingan antara target dan realisasi penerimaan negara sehingga dapat diketahui gap antara keduanya dan faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya gap tersebut. Menganalisis dan memprediksi dampak perubahan variable makroekonomi khususnya asumsi makroekonomi terhadap potensi pendapatan negara. Analisis dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan economic modeling. Menganalisis efisiensi dan efektifias penerimaan negara dan membandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai struktur perekonomian sama dengan Indonesia. Mengalisis path of revenue berdasarkan data kuartalan, semester dan tahunan sehingga diketahui dengan pasti pola penerimaan Negara berdasarkan siklus waktu. KARO ANALISA APBN 14
Sub-direktorat Penerimaan dan Belanja Negara (B) • • • • •
•
Mengalisis pola pengeluaran dan efisiensi berdasarkan pos-pos pengeluaran sesuai dengan I-account APBN. Mengalisis pola pengeluaran dan efisisensi berdasarkan institusi atau lembaga pemerintah. Mengalisis pola pengeluaran dan efisisesi berdasarkan fungsifungsi belanja dalam APBN. Mengalisis pola pengeluaran pemerintah dan efisiensi berdasarkan siklus waktu baik kuartal, semester dan tahunan. Menganalisis pengeluaran pemerintah dan efisiensi alokasi anggaran berdasarkan pos belanja masing-masing lembaga pemerintah departemen dan non-departemen. Melakukan prediksi pengeluaran berdasarkan I-account berdasarkan scenario-skenario yang mungkin terjadi terhadap kondisi fundamental makroekonomi. Analisis ini bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan economic modeling diperkuat KARO kualitatif. ANALISA APBN 15 dengan judgment-judgment
Sub-direktorat Pembiayaan (C) • • •
• • • •
Menganalisis dampak dan implikasi deficit anggaran terhadap keseluruhan APBN. Menganalisis pos-pos pengeluaran yang menyebabkan deficit dan bagaimana alokasi anggaran tersebut. Menganalisis potensi sumber-sumber pembiayaan defisit anggaran yang tidak membebani anggaran Negara di masa yang akan datang. Mengalisis sumber pembiayaan luar negeri yang berkonsekuensi pada kemungkinan naiknya jumlah utang pemerintah. Menganalisis dan membuat simulasi berdasarkan skenarioskenario tingkat defisit anggaran. Menganalisis sumber pembiayaan dalam negeri terkait dengan trend pergeseran ketergantungan dari utang luar negeri kepada utang dalam negeri. Melakukan studi perbandingan dengan Negara-negara lain yang mempunyai struktur perekonomian se-level dengan Indonesia. KARO ANALISA APBN
16
Sub-direktorat Analisis LKPP (D) • Menganalisis hasil temuan BPK yang dilaporkan kepada DPR. • Menyampaikan hasil analisis tersebut kepada komisi terkait. • Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK sesuai permintaan komisi • Memberikan rekomendasi kepada BPK terkait dengan kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. KARO ANALISA APBN
17
No
Posisi
Jumlah
Keterangan
1.
Deputi
1
2.
Kepala direktorat
2
3.
Kepala sub-direktorat
4
Sesuai dengan jumlah divisi
4.
Staff professional
45
Subdir A (10), subdir B (20), subdir C (5) dan subdir D (10)
5.
Sekretaris
1
6.
Administrasi
2
7.
Liaison Officer
11
Penghubung antara PBO dengan masing-
masing komisi di DPR (11 Komisi) 8.
IT
1
TOTAL
67
IT dan web maintenance
KARO ANALISA APBN
18
Year Founded
Professional Staff
California Legislative Analyst’s Office (LAO)
1941
44
U.S. Congressional Budget Office (CBO)
1974
235
Philipines, Congessional Planning and Budget Department (CPBD)
1990
-
Mexico, Center for Public Finance Studies (CEPP)
1998
27
Uganda, Legislative Budget Office (PBO)
2001
27
Korea, National Assembly Budget Office (NABO)
2003
70
Marocco, Budget Analysis Bureau (BAB)
2007
25
Jordan, Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
3
Kenya, National Assembly Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
3
Afganistan, Parliamentary Budget Office (PBO)
2007
4
Name
Sumber: John K. Johnson and Rick Stapenhurst, 2008; Jeffrey D. Straussman and Ari Renoni, 2009 KARO ANALISA APBN
19
KARO ANALISA APBN
20
