Jakarta, Maret 2013 KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN, DRS. SETYANTA NUGRAHA, MM NIP

KATA PENGANTAR Dalam rangka merespon dan mengantisipasi tuntutan dukungan kepada Dewan dan perkembangan lingkungan strategis yang begitu dinamis dan cepat, maka organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI perlu diarahkan melalui suatu visi, misi dan tujuan, agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat lebih pro aktif, efektif, responsif dan fleksibel namun tetap efisien. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN sebagai salah satu unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dituntut untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya terkait Analisis dan referensi tentang RAPBN, Hasil Pemeriksaan BPK, Pengawasan, Pertimbangan DPD serta penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran. Untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi,

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014, maka Instansi Pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN telah menyusun LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai dengan Rencana Strategis serta tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya.

i

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi kinerja untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Jakarta, Maret 2013 KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN,

DRS. SETYANTA NUGRAHA, MM NIP. 19620719 198803 1 001

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK DAFTAR TABEL IKHTISAR EKSEKUTIF

i-ii iii iv iv iv-v vi-viii

BAB I

PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM TUPOKSI B. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI 1. Tugas Pokok 2. Fungsi 3. Struktur Organisasi C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1 1 2 2 3 4 5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan 4. Sasaran Strategis B. PENETAPAN KINERJA

6 6 7 7 7 7 8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2012 A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 1. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara 2. Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD 3. Bagian Sekretariat Badan Anggaran C. ASPEK KEUANGAN 1. Pengelolaan Anggaran APBN 2. Pengelolaan Anggaran Hibah PENUTUP A. KEBERHASILAN B. HAMBATAN/MASALAH C. PEMECAHAN MASALAH

BAB IV

10 10 11 11 16 24 32 32 36 39 39 39 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN : LAMPIRAN I FORMULIR RENSTRA LAMPIRAN II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) LAMPIRAN III FORMULIR PENETAPAN KINERJA (PK) LAMPIRAN IV FORMULIR PENGUKURAN KINERJA iii

DAFTAR GAMBAR hal 4

Gambar 1

DAFTAR GRAFIK Hal 11 12 17 25 33 33 36

Grafik 1 Grafik 2 Grafik 3 Grafik 4 Grafik 5 Grafik 6 Grafik 7 DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26

8 10 11 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 23 24 iv

Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42

25 26 26 27 27 28 29 30 30 31 32 34 35 36 36 37

v

IKHTISAR EKSEKUTIF Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mendukung fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR RI yaitu memberikan dukungan keahlian berupa Analisis dan referensi tentang RAPBN, Hasil Pemeriksaan BPK, Pengawasan, Pertimbangan DPD serta penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran. Oleh karena itu, seluruh program kerja Biro didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang telah direvisi, dimana didalamnya terdapat visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dan kemudian berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah disetujui anggarannya, ditetapkan Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dimana dokumen tersebut telah ditandatangani berupa Kontrak Kinerja antara Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN dengan Deputi Anggaran dan Pengawasan. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang telah dicapai dalam tahun 2012. Ketiga Sasaran Strategis tersebut adalah: a. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu. Ketiga sasaran strategis tersebut kemudian diukur dengan mengaplikasikan ke dalam Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

vi

Secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2012, yaitu target dari jumlah analisis dan referensi dalam Pembahasan RAPBN yang akuntabel dan tepat waktu yang targetnya 40, terealisasi 41, Jumlah analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan dan Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu yang targetnya 20, terealisasi 30, Persentase referensi hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD yang targetnya 100%, terealisasi 100%, serta Persentase Ketepatan waktu pelaporan dan pelayanan Badan Anggaran yang targetnya 100%, juga terealisasi 100%. Tingkat pencapaian kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN dalam tahun 2012 kalau dihitung rata-rata maka hasilnya adalah sebesar 113,12%. Rincian capaian kinerja dari masing-masing Indikator Sasaran Strategis dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 1 Capaian Kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APABN Tahun 2012 Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% capaian

Meningkatkan kualitas Jumlah analisis dan referensi dukungan kepada Badan APBN yang akuntabel dan Anggaran dan Alat Kelengkapan tepat waktu Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu.

40

41

102, 5

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah analisis Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu

20

30

150

Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu

100%

100%

100

vii

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas Persentase ketepatan waktu pelayanan penyelenggaraan pelaporan dan pelayanan rapat dan teknis administrasi Badan Anggaran serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

Target

Realisasi

% capaian

100%

100%

100

Yang menjadi perhatian adalah bagaimana mensinkronkan antara pemenuhan target output yang dihasilkan dengan tingkat penyerapan anggaran agar seimbang sehingga penyerapan anggaran lebih optimal, sehingga diharapkan dalam tahun 2013 akan terjadi keseimbangan antara output dengan penyerapan anggarannya.

viii

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM TUPOKSI Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan dan harapan publik dari semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dimana mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.01/PER-SEKJEN/2011. Dari peraturan tersebut di atas, menunjukkan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement), serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2012 dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2012 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2012, serta sebagai umpan

1

balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN di tahun mendatang.

B. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan UUD 1945 khususnya Pasal 20A menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi Anggaran, DPR RI memiliki kedudukan penting yaitu membahas dan menetapkan RAPBN yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun anggaran yang lalu. Pelaksanaan fungsi anggaran dilakukan melalui 5 (lima) tahapan pembahasan sesuai siklus APBN yaitu Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RUU APBN dan Nota Keuangannya, Laporan Semester I dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya APBN tahun berjalan, RUU Perubahan APBN, dan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN yang didalamnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK RI. DPR RI juga melaksanakan fungsi Pengawasan dimana fungsi tersebut berdasarkan atas Laporan Pemeriksanaan BPK RI yang mempunyai Siklus yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial. Disamping dari laporan Pemeriksaan BPK RI, DPR RI juga menerima Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD atas pelaksanaan undang-undang tertentu yaitu Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Selanjutnya DPD juga menyampaikan hasil pengawasan atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 01/PER-SEKJEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN merupakan unit Eselon II, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, yang memiliki tugas dan peran penting sebagaimana tercermin dalam tupoksinya dibawah ini. 1. Tugas Pokok Menyelenggarakan dukungan analisis, referensi tentang APBN, Hasil Pemeriksaan BPK, Hasil Pengawasan, Pertimbangan DPD, serta pelayanan penyelenggaraan rapat, teknis administrasi serta substansi Badan Anggaran. 2

2. Fungsi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan analisis dan referensi dalam pembahasan RAPBN. b. penyelenggaraan analisis dan referensi terhadap Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. c. penyelenggaraan pelayanan rapat, teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran.

3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN memiliki tiga bagian: a. Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara; b. Bagian Analisa Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah; c. Bagian Sekretariat Badan Anggaran;

3

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN Drs. Setyanta Nugraha, MM

BAGIAN SEKRETARIAT

BAGIAN ANALISA PENDAPATAN

BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN

BADAN ANGGARAN

NEGARA DAN BELANJA NEGARA

BPK DAN PENGAWASAN DPD

Dra. Nurul Fauziah

Witingsih Yuhelmi, SE., MM

Ety Tiyastuti, SE

SUB BAGIAN RAPAT

SUB BAGIAN ANALISA KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

SUB BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN BPK

Ida Nuryati, S.Sos., MA

Nando, SE., ME

Afniwaty Tanjung, SE., ME

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

TERTENTU

TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

UMUM

SUB BAGIAN PENDAPATAN DAN

SUB BAGIAN ANALISA PENGAWASAN DPD

SUB BAGIAN TU

PEMBIAYAAN ANGGARAN Siti Atika, SE

Mardi Harjo, SE., Msi

Dewi Resmini, SE., Msi

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

TERTENTU

TERTENTU

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

UMUM

UMUM

SUB BAGIAN BELANJA NEGARA

Slamet Widodo, SE., ME JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JABATAN FUNGSIONAL UMUM

4

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN selama tahun 2012. Capaian kinerja (performance result) 2012 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2012 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut maka sistematika penyajian LAKIP Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN adalah sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, menjelaskan tentang hal-hal umum tentang organisasi serta uraian singkat latar belakang, aspek strategis dan struktur organisasi;

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, serta Penetapan Kinerja;

Bab III

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang Pengukuran Capaian Kinerja Tahunan dan Analisis Capaian Kinerja Tahunan, serta Akuntabilitas Keuangan;

Bab IV

Penutup, menjelaskan keberhasilan, hambatan/masalah, dan pemecahan masalah untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 sebagaimana beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Peraturan Sekjen No.1/PER-SEKJEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN mempunyai tugas menyelenggarakan analisis penyiapan dan penyajian rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan administrasi Badan Anggaran. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan analisis dan referensi dalam pembahasan RAPBN. b. penyelenggaraan analisis dan referensi terhadap Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. c. penyelenggaraan pelayanan rapat, teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar akuntabel dan tepat waktu, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN berpedoman pada dokumen perencanaan yaitu : 1. Rencana strategis Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2010-2014 2. Penetapan Kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2012. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul, Biro telah menyusun “Revisi Rencana Strategis tahun 2010-2014” yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan dukungan terhadap fungsi Anggaran dan Pengawasan DPR, Biro berpedoman kepada Revisi Rencana Strategis Biro Tahun 2010-2014, yang merupakan tahun ketiga dari Renstra 5 tahunan. Dokumen Renstra tersebut sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan. Adapun Visi, misi, tujuan, dan sasaran Biro adalah sebagai berikut : 6

2.1.

Visi Menjadi unsur pendukung di bidang keahlian, teknis dan administratif yang akuntabel dan tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

2.2.

Misi Misi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yaitu: a. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Mewujudkan pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi yang akuntabel dan tepat waktu.

2.3.

Tujuan Tujuan dari Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan ABPN adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN. b. Terwujudnya dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD. c. Terwujudnya pelayanan kepada Badan Anggaran melalui penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi.

2.4.

Sasaran Strategis Berdasarkan tujuan diatas, maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

7

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra 2010-2014. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Penetapan Kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra Biro 2010-2014. Penetapan Kinerja Biro sebagai berikut : Tabel 2 PENETAPAN KINERJA (PK) BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN Biro : Biro Analisa Anggaran Dan Pelaksanaan APBN Tahun : 2012 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah analisis dan referensi APBN yang akuntabel dan tepat waktu

40

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

1.152.400.000,-

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD,


20

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

905.730.000,-


100%

8

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase ketepatan waktu pelaporan dan pelayanan Badan Anggaran

100%

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

yang akuntabel dan tepat waktu. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

16.690.862.000,-

Anggaran dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN sebesar Rp20.755.436.000,-, (Nomenklatur dalam DIPA SATKER DEWAN, Program : Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran ) Selain mengelola anggaran SATKER DEWAN, Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN juga mengelola anggaran Hibah sebesar Rp2.531.424.000,-. Sesuai dengan SE-783/MK.02/2008 tentang Penghematan Anggaran Belanja Barang Mengikat Rupiah Murni K/L, diharapkan agar setiap KL melakukan penghematan, khususnya pada belanja perjalanan biasa (konsinering). Memenuhi surat edaran tersebut, Biro dalam hal ini Badan Anggaran melakukan penghematan berupa kegiatan konsinering dalam rangka pembahasan APBN dilaksanakan didalam gedung. Dengan demikian anggaran yang dikelola Biro (Satker Dewan) dalam Tahun 2012 menjadi Rp18.748.992.000,-. Adapun untuk pengelolaan anggaran hibah mengalami revisi sehingga menjadi Rp2.364.807.000,-. Dengan demikian terjadi penghematan untuk kegiatan konsinering dan pengadaan laptop sebesar 12,8%. Jumlah realisasi anggaran Biro di SATKER DEWAN tahun 2012 sebesar Rp7.798.523.171,- atau sekitar 41,59%. Sedangkan realisasi dana Hibah sebesar Rp1.395.097.014,- atau sekitar 58,99%.

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

A.

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2012 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2012 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% capaian



40

41

102, 5



20

30

150


100%

100%

100

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.


100%

100%

100

Jumlah anggaran tahun 2012 Rp18.748.992.000,-. Jumlah realisasi anggaran tahun 2012 Rp7.798.523.171,- atau 41,59%

10

Grafik 1 Target dan Realisasi Analisis dan Referensi serta Penyelenggaraan Pelayanan Rapat Badan Anggaran Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

100

100 % 100 %

100 % 100 %

90 80

100 %

100 %

70 102.5 %

60 50

150 %

40

40

30

41 30

20

20

10 0 Jumlah Analisis dan Referensi APBN yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Jumlah Analisis Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan Pertimbangan DPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Target

B.

Persentase Referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan dan Pelayanan Badan Anggaran

Realisasi

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai : 1. BAGIAN ANALISA PENDAPATAN NEGARA DAN BELANJA NEGARA Tabel 4. Pengukuran Kinerja Bagian Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi



40 analisis/referen si/laporan/ buku/dukungan administrasi

41 analisis/ referensi/lap oran/ buku

% capaian 102, 5

11

Grafik 2

Jumlah Analisis dan Referensi

jmh analisis & referensi Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara 41.2 41 40.8 40.6 40.4 40.2 40 39.8 39.6 39.4 jmh analisis & referensi

41

40

Target 2012

Realisasi 2012

40

41

Jumlah anggaran tahun 2012 : Rp1.152.400.000,Jumlah realisasi anggaran tahun 2012 : Rp526.538.950,- atau 45,69% Indikator Kinerja 1 : Jumlah analisis dan referensi APBN yang akuntabel dan tepat waktu 40 analisis/referensi/laporan/buku Analisis/referensi/laporan/buku dibuat oleh Tim Penyusun unit kerja dan disampaikan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya dalam menjalankan dukungan fungsi anggaran. Terdapat beberapa tahapan untuk menghasilkan output, untuk analisis dan referensi, sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure), dibuat oleh Tim Penyusun di unit kerja. Prosesnya diawali dengan penentuan topik, pengumpulan bahan, diskusi internal, mengundang pakar, pengumpulan data ke daerah, dan workshop. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, maka kebijakan pengalokasian anggaran dilakukan. Tidak semua analisis dilakukan melalui seluruh tahapan, hal ini terkait dengan masalah waktu, dan anggaran yang terbatas, serta topik yang harus segera diselesaikan. Misalnya pembahasan APBN Perubahan waktunya berhimpitan dengan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya jadi proses pembuatan outputnya menggunakan prosedur singkat. Jumlah output analisis/referensi/laporan/buku Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara pada tahun 2012 ditetapkan sebanyak 40 dan terealisasi sebanyak 41 atau sebesar 102,5 %. Pencapaian yang melebihi target 12

disebabkan permintaan tematik/khusus.

analisis

dari

Anggota

Dewan

yang

bersifat

Output yang dibuat oleh Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara adalah berdasarkan Siklus APBN yaitu Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RUU APBN dan Nota Keuangannya, Laporan Semester I dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya APBN tahun berjalan, RUU Perubahan APBN, dan RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN yang didalamnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diaudit oleh BPK RI, disamping output indikator kinerja utama yang mengikuti siklus juga ada output indikator kinerja dukungan lainnya, misalnya pendampingan dalam setiap rapat Badan Anggaran dan AKD lainnya, serta output referensi dana transfer ke daerah dalam rangka menerima delegasi DPRD yang didelegasikan dari Ketua Badan Anggaran atau Sekjen DPR RI ke Biro. Tabel 5 Kinerja Kegiatan Pembuatan analisis/referensi tentang APBN Perubahan 2012 1

Subsidi BBM dalam rangka RAPBN-P 2012

2

Bagaimana jika harga BBM tidak naik

3

Program Kompensasi BBM

4

Catatan atas Penerimaan Migas dalam RAPBNP 2012

5

Jika Subsidi BBM dipatok Rp2000

6

Dukungan Pemerintah terhadap PT PLN

7

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

8

SAL dalam RAPBN-P 2012

9

Inefisiensi BBM

10

Potret Mafia BBM

Tabel 6 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/ referensi tentang Laporan Realisasi Semester I 2012 dan Prognosis 6 bulan berikutnya 1

Realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2012.

2

Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2012.

Tabel 7 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/ referensi tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2013 1

Apakah Subsidi BBM Beban Berat Bagi APBN?

2

Kebijakan Subsidi BBM pasca APBN-P 2012 13

3

Subsidi Listrik dan Permasalahannya

4

Belanja Fungsi Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

5

Catatan Atas Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Dalam RKP 2013

6

Analisis Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

7

Catatan Atas Prioritas Pendidikan Dalam RKP 2013

8

Analisis Permasalahan Belanja Pegawai Dalam APBN

9

Strategi Ketahanan Pangan Nasional

10

Subsidi Pupuk Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan Yang Berkesinambungan Dalam APBN Tahun 2013

Tabel 8 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/ referensi tentang RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011 1

Analisis atas Kondisi Keuangan Pemerintah Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA.2011.

2

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011.

1

Tabel 9 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/ referensi tentang RUU tentang APBN TA.2013 Catatan atas Asumsi Makro dalam RAPBN 2013.

2

Menggali Pajak Sektor Pertambangan Migas dan Non Migas.

3

Fleksibilitas Pemerintah dalam RAPBN 2013.

4

Peningkatan Infrastruktur melalui Optimalisasi Alokasi Anggaran.

5

Anggaran Pendidikan dalam APBN.

6

Dimensi Kemiskinan.

7

1

Analisis Dampak DAK terhadap Pelayanan Publik Daerah.

Tabel 10 Kinerja kegiatan pembuatan Laporan Pengumpulan Data dan Penggalian Informasi Laporan Pengumpulan data dan penggalian informasi terkait proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK di Propinsi Sumatera Barat. 14

2

Laporan Pengumpulan data dan penggalian informasi terkait proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK di Propinsi Aceh.

3

Laporan Pengumpulan data dan penggalian informasi terkait proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK di Propinsi Jawa Timur.

4

Laporan Pengumpulan data dan penggalian informasi terkait proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK di Propinsi Bali.

5

Laporan Pengumpulan data dan penggalian informasi terkait proses pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke DAK di Propinsi Kalimantan Timur. Tabel 11 Kinerja kegiatan pembuatan Buku

1

Buku Analisis Asumsi Ekonomi Makro dalam RAPBN 2013.

2

Buku Pro Poor Budget (Anggaran Pro Rakyat Miskin), Tinjauan Singkat atas Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan dalam APBN (cetak ulang)

3

Buku Transfer ke Daerah dalam APBN (cetakan kedua).

4

Buku PNPM (progress 60%).

5

Buku Anggaran Pendidikan dalam APBN. Tabel 12 Indikator Kinerja Lainnya Melakukan Pendampingan Dalam Rapat-rapat Berdasarkan Siklus RAPBN

1 2 3 4 5 6 7

Penyusunan Siklus dan Mekanisme Pembahasan dan Penetapan RAPBN; Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2013; Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Pelaksanaan APBN 2012; Pembahasan RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011; Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN 2012; Pembahahasan RUU Tentang APBN 2013; Peningkatan fungsi anggaran Badan Anggaran DPR RI antara

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 15

8

lain RDPU dengan Pakar-pakar dalam rangka pembahasan APBN. Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran. 100%

Tabel 13 Indikator Kinerja Lainnya Pembuatan referensi tentang Dana Perimbangan Provinsi/Kab/Kota, sesuai dengan kunjungan Pemda/DPRD ke Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 1 Kota Pekanbaru 2 Provinsi Bali 3 Kabupaten Jembrana 4 Kota Kediri 5 Kabupaten Ponorogo 6 Kabupaten Jombang 7 Kota Payakumbuh 8 Provinsi Lampung 9 Kota Pasuruan 10 Kabupaten Padang Pariaman 11 Kota Ambon 12 Kabupaten Dharmasraya 13 Kabupaten Kulon Progo 14 Kabupaten Aceh Tamiang 15 Kabupaten Purbalingga 16 Kabupaten Nganjuk 17 Kabupaten Subang 18 Kabupaten Magetan 19 Kabupaten Luwu (Balepo) 20 Kabupaten Luwuk Utara 21 Kabupaten Wonosobo 2. BAGIAN ANALISA PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN DPD. Tabel 14 Pengukuran Kinerja Bagian Analisa Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, serta yang akuntabel dan


20

30

150

Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan

100%

100%

100

16

tepat waktu.

DPD yang akuntabel dan tepat waktu

Jumlah anggaran : Rp905.730.000,Realisasi anggaran : Rp550.051.221,- atau 60.73% Grafik 3

Jumlah dan Persentase

Pengukuran Kinerja Bagian Analisa Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD 120 100 80 60 40 20 0

Jumlah Analisis Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan Pertimbangan DPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Persentase Referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang Akuntabel dan Tepat Waktu

Target

20

100

Realisasi

30

100

Indikator Kinerja2: Jumlah dan Persentase analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu 30 dan 100 %, analisa/ referensi/ buku/ laporan Analisis/referensi /laporan/buku dibuat oleh Tim Penyusun unit kerja dan disampaikan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) maupun Alat Kelengkapan Dewan lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terdapat beberapa tahapan untuk menghasilkan output, untuk analisis dan referensi, sesuai dengan SOP (Standar Operational Procedure), dibuat oleh Tim Penyusun di unit kerja. Prosesnya diawali dengan penentuan topik, pengumpulan bahan, diskusi internal, mengundang pakar, pengumpulan data ke daerah, dan workshop. Berdasarkan tahapan kegiatan tersebut, maka kebijakan pengalokasian anggaran dilakukan. Jumlah analisis dengan target 20 terealisasi 30 atau sebesar 150 %. Disamping itu referensi telah menghasilkan output sebanyak 100% dari target yang ditetapkan. Peningkatan target tersebut disebabkan pemenuhan kebutuhan dukungan analisis dan telaahan terhadap Dewan. Tidak semua analisis dilakukan melalui seluruh tahapan, hal ini terkait dengan masalah waktu, dan anggaran yang terbatas, serta topik yang harus segera

17

diselesaikan dan disesuaikan dengan permintaan dari Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan. Output yang dibuat oleh Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD adalah berdasarkan Siklus Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I, Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial. Disamping laporan Pemeriksaan BPK RI, DPR RI juga menerima Hasil Pengawasan dan Pertimbangan DPD atas pelaksanaan undang-undang tertentu diantarannya Undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Selanjutnya DPD juga menyampaikan hasil pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD, disamping menghasilkan output yang merupakan indikator utama juga menghasilkan output yang merupakan indikator pendukung lainnya, misalnya pendampingan. Tabel 15 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/referensi tentang Hapsem BPK Semester II Tahun 2011 1

Analisis Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana otonomi khusus Papua, dan Papua Barat

2

Analisis temuan BPK RI tentang koreksi BPK atas Subsidi Listrik

3

Analisis Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan Kontrak Kerjasama Migas Cost Recovery pada 11 entitas KKKS

4

Analisis atas Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang Dana Abadi Umat

5

Analisis Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana otonomi khusus Papua, Papua Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam

6

Telaahan terhadap HAPSEM II 2011 Komisi II, sebagai bahan BAKN

7

Telaahan terhadap HAPSEM II 2011 Komisi VI, sebagai bahan BAKN

8

Telaahan terhadap HAPSEM II 2011 Komisi VII, sebagai bahan BAKN

9

Telaahan terhadap HAPSEM II 2011 Komisi VIII, sebagai bahan BAKN

10

Telaahan terhadap HAPSEM II 2011 Komisi X, sebagai bahan BAKN

18

Tabel 16 Kinerja kegiatan pembuatan analisis/referensi tentang HAPSEM BPK RI Semester I Tahun 2012 1

Telaahan terhadap HAPSEM I 2012 Komisi IV, sebagai bahan BAKN

2

Telaahan terhadap HAPSEM I 2012 Komisi VI, sebagai bahan BAKN

3

Telaahan terhadap HAPSEM I 2012 Komisi IX, sebagai bahan BAKN

4

Telaahan terhadap HAPSEM I 2012 Komisi X, sebagai bahan BAKN

1 2 3 4

Tabel 17 Kinerja kegiatan pembuatan Buku Buku Analisis Pengelolaan PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan, Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011. Buku Opini BPK RI terhadap pasangan kerja Komisi I s/d XI, tahun 20062010 (11 buku) Buku tentang Pendapatan Asli Daerah dan Permasalahannya, dari Tahun 2007 s.d. 2011. Buku tentang temuan BPK terhadap DAK bidang Pendidikan, Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2011.

Persentase referensi (kutipan dan resume) atas Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan dan Pertimbangan DPD dengan target 100% terealisasi 100% sesuai dengan entitas yang diperiksa oleh BPK dan keputusan hasil pertimbangan dan pengawasan DPD yang disampaikan kepada DPR serta referensi keuangan daerah yang dibuat sesuai dengan kuantitas kunjungan DPRD ke DPR dalam rangka konsultasi dengan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Dalam tahun 2012, Persentase referensi (kutipan dan resume) hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD yang akuntabel dan tepat waktu, yaitu : Tabel 18 Kinerja kegiatan Kutipan HAPSEM BPK RI Semester II Tahun 2011 Kutipan terhadap LHP Kementerian/Lembaga/Satker

Jumlah

Kutipan terhadap LHP BUMN

236 29

Kutipan terhadap LHP Pemerintah Daerah/BUMD

267

19

Tabel 19 Kinerja kegiatan Kutipan HAPSEM BPK RI Semester I Tahun 2012 Kutipan terhadap LHP Kementerian/Lembaga/Satker

Jumlah 133

Kutipan terhadap LHP BUMN

23

Kutipan terhadap LHP Pemerintah Daerah/BUMD

33

Tabel 20 Kinerja kegiatan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kutipan atas LKPP Tahun 2011 sesuai Pasangan Kerja Komisi I – XI Tabel 21 Kinerja kegiatan Hasil Pemeriksaan Parsial/PDTT Kutipan hasil pemeriksaan atas Pengadaan SAPRAS Pembuatan Vaksin Flu Burung Untuk Manusia Kutipan hasil pemeriksaan atas P3SON Hambalang

1

2

3

4

5

Jumlah 11

Jumlah 1 1

Tabel 22 Kinerja kegiatan pembuatan Resume Hasil Pertimbangan DPD Keputusan DPD RI Nomor 9/DPD RI/I/2012-2013) Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Keputusan DPD RI No. 31/DPD RI/III/2011-2012 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 Keputusan DPD RI No. 72/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Pertimbangan Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2011 Keputusan DPD RI Nomor 10/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 Keputusan DPD RI NO. 13/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pertimbangan DPD 20

6

7

8 9

10 11

12

13 14 15

16

17

18

19

Tabel 22 Kinerja kegiatan pembuatan Resume Hasil Pertimbangan DPD RI Atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA. 2011 Keputusan DPD RI No. 56/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2011 Keputusan DPD RI NO. 20/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Keputusan DPD RI NO. 21/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Keputusan DPD RI NO. 22/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Keputusan DPD RI NO. 23/DPD RI/I/2012-2013 Tentang Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Keputusan DPD-RI No. 10/DPD RI/I/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Keputusan DPD-RI No. 11/DPD RI/I/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Atas Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Keputusan DPD RI No. 4/DPD RI/I/2011-2012 Tentang RUU Tentang Pokokpokok Kepegawaian dan Pejabat Negara Keputusan DPD RI No. 12/DPD RI/I/2011-2012 Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap RUU Tentang Pendidikan Kedokteran Keputusan DPD RI No. 55/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Keputusan DPD RI No. 69/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Keputusan DPD RI No. 70/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Keputusan DPD RI No. 70/DPD RI/IV/2011-2012 Tentang Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Keputusan DPD RI No. 75/DPD/IV/2011-2012 ttg Hasil Pengawasan DPD RI terhadap Penindaklanjutan Rekomendasi BPK RI & Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Negara Tahun 2011-2012. 21

Tabel 23 Kinerja kegiatan pembuatan Referensi tentang Keuangan Daerah Provinsi/Kab/Kota, sesuai dengan kunjungan Pemda/ DPRD ke Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, terdiri dari : 1 Kota Pekanbaru 2 Provinsi Bali 3 Kabupaten Jembrana 4 Kota Kediri 5 Kabupaten Ponorogo 6 Kabupaten Jombang 7 Kota Payakumbuh 8 Provinsi Lampung 9 Kota Pasuruan 10 Kabupaten Padang Pariaman 11 Kota Ambon 12 Kabupaten Dharmasraya 13 Kabupaten Kulon Progo 14 Kabupaten Aceh Tamiang 15 Kabupaten Purbalingga 16 Kabupaten Nganjuk 17 Kabupaten Subang 18 Kabupaten Magetan 19 Kabupaten Luwu (Balepo) 20 Kabupaten Luwuk Utara 21 Kabupaten Wonosobo Tabel 23a Indikator Kinerja Lainnya Melakukan Pendampingan Dalam Rapat-rapat, Pembuatan Telaahan Berdasarkan Siklus Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pendampingan Kunjungan Kerja Sesuai Permintaan BAKN 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II 3 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Parsial 5. Pendampingan Kunjungan Kerja Sesuai Permintaan BAKN

% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 24 Kinerja kegiatan pembuatan Referensi atas LKPP Tahun 2011, sebagai bahan telaahan BAKN 1

Aset Tetap

2

Aset eks BPPN

3

Sisa Anggaran Lebih (SAL)

4

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5

Hibah

22

Tabel 25 Kinerja kegiatan berdasarkan permintaan output Diluar Siklus Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD No

Permintaan

Perihal

Jumlah

1

Kabag Pengawasan Buku Opini BPK-RI terhadap LK Internal kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah tahun 2006 - 2010

1 eks

2

Pimpinan Komisi I sampai dengan XI dan Kabagset Komisi I sampai dengan XI

Kutipan HAPSEM I dan II BPK RI Tahun 2011 untuk Kunker Komisi I sampai dengan XI pada reses Masa Sidang III Tahun sidang 2011- 2012

150 eks

3

Kabagset BAKN

Kutipan Hapsem I/II Tahun 2011 terhadap laporan keuangan kinerja dan PDTT di provinsi, kabhpaten/kota Bali

2 eks

4

Kabagset BAKN

Kutipan Hapsem II tahun 2011 terhadap PDTT tentang pengadaan Sapras pembuatan vaksin flu burung di kementerian kesehatan

5 eks

5

Pimpinan BAKN, Buku temuan BPK terhadap Dana Alokasi Tenaga ahli BAKN Khusus (DAK) Bidang pendidikan dan Kabagset semester I tahun 2011 BAKN

15 eks

6

Pimpinan Komisi X Buku temuan BPK terhadap Dana Alokasi dan Kabagset Khusus (DAK) Bidang pendidikan Komisi X semester I tahun 2011

5 eks

7

Pimpinan Banggar Buku temuan BPK terhadap Dana Alokasi dan kabagset Khusus (DAK) Bidang pendidikan banggar semester I tahun 2011

7 eks

8

Kabagset BAKN

Kutipan hapsem I tahun 2012 terhadap Laporan keuangan tahun 2011 di propinsi Sumatera barat

5 eks

9

Kabagset BAKN

Data dan temuan BPK RI terhadap perjalanan dinas kementerian/lembaga

1 eks

10

Kabagset BAKN

Kutipan Hapsem BPK RI Semester I tahun 2012 terhadap Laporan Keuangan di Propinsi Sulawesi Utara

5 eks

23

Tabel 25 Kinerja kegiatan berdasarkan permintaan output Diluar Siklus Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD No

Permintaan

Perihal

Jumlah

11

Kabagset BAKN

Kutipan Hapsem BPK RI Semester I tahun 2012 terhadap PDTT di PT PAL Indonesia, PT Semen Gresik dan PT Surabaya Industrial Estate Rukun

15 eks

12

Kabagset BAKN

Kutipan Hapsem BPK RI Semester I tahun 2012 terhadap Kinerja di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

5 eks

13

Kabag pengawasan Kutipan HAPSEM I BPK RI Tahun 2012 internal terhadap LKPP TA 2011 mengenai Setjen DPR RI

1 eks

14

Kabagset PKS

1 eks

15

Kabagset Komisi VI

Fraksi Kutipan Hapsem I tahun 2012 TA 2012 terhadap kementerian/Lembaga di Komisi II Resume mengenai BUMN Tahun 20102012

4 eks

3. SEKRETARIAT BADAN ANGGARAN Tabel 26 Pengukuran Kinerja Sekretariat Badan Anggaran Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisa si

%



100%

100%

100

Jumlah anggaran Rp16.690.862.000,Realisasi anggaran Rp6.721.933.000,- atau 40,27%

24

Grafik 4 Pengukuran Kinerja Sekretariat Badan Anggaran 120

Persentase

100 80 60 40 20 0 Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan dan Pelayanan Badan Anggaran

Target

Realisasi

100

100

Indikator Kinerja 3: Persentase ketepatan waktu pelaporan dan pelayanan Badan Anggaran 100% dukungan pelayanan rapat dan teknis administrasi serta substansi Dukungan pelayanan rapat dan teknis administrative serta substansi diberikan oleh Sekretariat Badan Anggaran kepada Badan Anggaran dalam menjalankan fungsi anggaran adalah 100%, artinya dari mulai rencana jadwal rapat, pelaksanaan rapat, sampai dengan laporan rapat-rapat diselenggarakan oleh Sekretariat. Dukungan pelayanan rapat dan teknis administrative serta substansi yang diberikan oleh Sekretariat Badan Anggaran adalah sesuai dengan Siklus APBN yaitu :

1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 27 Siklus RAPBN Penyusunan Siklus dan Mekanisme Pembahasan dan Penetapan RAPBN; Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2013; Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Pelaksanaan APBN 2012; Pembahasan RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011; Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN 2012; Pembahahasan RUU Tentang APBN 2013; Peningkatan fungsi anggaran Badan Anggaran DPR RI antara lain RDPU dengan Pakar-pakar dalam rangka pembahasan APBN. Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran.

25

Tabel 28 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Penyusunan Siklus dan Mekanisme Pembahasan dan Penetapan RAPBN 1.

Draft siklus dan mekanisme pembahasan dan penetapan RAPBN

2.

Jadwal rapat

3.

Skenario/pointers rapat

4.

Laporan singkat rapat

5.

Catatan rapat

6.

Surat undangan rapat

7.

Absensi rapat

8.

Distribusi bahan rapat

9.

Perekaman rapat

10.

Jamuan rapat

11.

Administrasi keuangan

Tabel 29 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN dan RKP 2013 1.

Jadwal rapat

2.

Skenario/pointers rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

3.

Laporan singkat rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

4.

Catatan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

5.

Draft laporan penjadwalan di Bamus

6.

Draft laporan pembahasan di Bamus

7.

Draft laporan panja-panja untuk rapat Tim Perumus

8.

Draft laporan panja-panja untuk Rapat Panja

9.

Draft laporan panja-panja untuk rapat internal

10.

Draft laporan panja-panja untuk rapat kerja

11.

Draft kesimpulan pembahasan

26

12.

Draft laporan pembahasan di rapat paripurna

13.

Persandingan APBN dan RKP

14.

Kompilasi bahan-bahan rapat

15.

Surat undangan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

16.

Absensi rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

17.


18.

Perekaman rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

19.

Jamuan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

20.

Administrasi keuangan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

Tabel 30 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis untuk 6 bulan berikutnya Pelaksanaan APBN 2012 1. Jadwal rapat 2. Skenario/pointers rapat internal, rapat panja, rapat kerja 3. Laporan singkat rapat internal, rapat panja, rapat kerja 4. Catatan rapat internal, rapat panja, rapat kerja 5. Draft laporan penjadwalan di Bamus 6. Draft laporan pembahasan di Bamus 7. Draft laporan panja-panja untuk Rapat Panja 8. Draft laporan panja-panja untuk rapat internal 9. Draft laporan panja-panja untuk rapat kerja 10. Draft kesimpulan pembahasan 11. Persandingan 12. Kompilasi bahan-bahan rapat 13. Surat undangan rapat internal, rapat panja, rapat kerja 14. Absensi rapat internal, rapat panja, rapat kerja 15. Distribusi bahan rapat 16. Perekaman rapat internal, rapat panja, rapat kerja 17. Jamuan rapat internal, rapat panja, rapat kerja 18. Administrasi keuangan rapat internal, rapat panja, rapat kerja Tabel 31 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Pembahasan RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2011 27

1

Jadwal rapat

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

Persandingan-persandingan

14


15


16


17


18


19


20

Administrasi keuangan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja Tabel 32 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Pembahasan RUU Tentang Perubahan APBN 2012

1

Jadwal rapat

2


3


4


5


28

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20

Administrasi keuangan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja Tabel 33 Kinerja kegiatan penyelenggaraan rapat Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Pembahasan RUU Tentang APBN 2013

1

Jadwal rapat

2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

Draft kesimpulan pembahasan 29

12


13


14


15


16


17


18


19


20

Administrasi keuangan rapat internal, rapat panja, rapat tim perumus, rapat kerja

Tabel 34 Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Peningkatan fungsi anggaran Badan Anggaran DPR RI antara lain RDPU dengan Pakar-pakar dalam rangka pembahasan APBN 1.


2.


3.

Catatan rapat

4.


5.


6.

Absensi rapat

7.


8.

Perekaman rapat

9.

Jamuan rapat

10.

Administrasi keuangan rapat Tabel 35 Dukungan pelayanan rapat dan teknis administratif serta substansi Rapat-rapat lainnya dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran

1.


2.


3.

Catatan rapat

4.

Kompilasi bahan-bahan rapat 30

5.


6.

Absensi rapat

7.


8.

Perekaman rapat

9.

Jamuan rapat

10.

Administrasi keuangan rapat Tabel 36. Perbandingan Kinerja Tahun 2011 dengan Tahun 2012 Sasaran strategis

Indikator Kinerja

2011 Target

Reali sasi

2012 % capaia n

Targe t

Reali sasi

% capai an



35

40

114, 29

40

41

10 2, 5



20

24

120

20

30

15 0


100%

100%

100

100%

100 %

10 0



100%

100%

100

100%

100 %

10 0

Sumber : Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Dari tabel 35 diatas menunjukan bahwa kenaikan capaian output (102,5%) analisa APBN lebih rendah atau kecil dibanding tahun sebelumnya tahun 2011 yang sebesar 114%, hal itu disebabkan karena penetapan target output mengalami kenaikan dari 35 menjadi 40. Selain itu tantangan lainnya adalah 31

terdapat SDM yang sedang mengikuti pelatihan Managing Global Governance sebanyak 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan dan satu orang analis Wuski mengundurkan diri. Sementara kenaikan output analisis BPK dan DPD lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya hal ini disebabkan terjadi peningkatan kinerja untuk pemenuhan permintaan penyusunan telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK di BAKN dan peningkatan kinerja secara mandiri untuk meningkatkan penyusunan buku. Setiap unit kerja berusaha untuk mengalokasikan waktu untuk menyusun buku.

C.

ASPEK KEUANGAN 1. Pengelolaan Anggaran Yang Bersumber dari APBN 1) Jumlah Pagu Anggaran Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2012 setelah dilakukan beberapa kali revisi adalah sebesar Rp18.748.992.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah). 2) Realisasi anggaran dan kinerja Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2012 adalah Rp7.798.523.171,- (tujuh miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), atau sebesar 41,59%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 37 Realisasi Anggaran Per Subkegiatan Tahun 2012 Subkegiatan

Anggaran

Realisasi Anggaran

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran (Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara) Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

%

1.152.400.000,-

526.538.950

45,69

905.730.000,-

550.051.221

60,73

(Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD) Pelaksanaan Fungsi Anggaran

16.690.862.000,-

6.721.933.000

40,27

18.748.992.000

7.798.523.171

41,59

(Sekretariat Badan Anggaran) Total

32

Grafik 5

Rupiah

Pagu dan Realisasi Anggaran Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 2012 20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Satker Dewan Biro

Pagu 2012

Realisasi 2012

%

18,748,992,000

7,798,523,171

41.59

Grafik 6

Rupiah

Pagu dan Realisasi Per Sub kegiatan 2012 Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0

Pagu 2012 Realisasi 2012 %

Bag Analisa Pendapatan Ngr & Belanja Ngr

Bag Analisa Pemeriksaan BPK & Pengawasan DPD

Bag Set Banggar

1,152,400,000

905,730,000

16,690,862,000

526,538,950

550,051,221

6,721,933,000

45.69

60.73

40.27

Adapun penjelasan mengenai realisasi anggaran tahun 2012 adalah sebagai berikut : Realisasi belanja negara Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.798.523.171,-. Realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu Rp8.229.464.405,-. Hal ini dikarenakan pagu yang dianggarkan tahun anggaran 2012 lebih besar dari pagu tahun anggaran 2011, tetapi penyerapannya lebih rendah dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu jika dilihat dari perbandingan pagu anggaran dengan realisasinya. 33

Rendahnya realisasi anggaran Tahun 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Penyerapan anggaran di Sekretariat Badan Anggaran kurang optimal disebabkan adanya moratorium kunjungan kerja luar negeri, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA tidak digunakan. Namun disisi lain disebabkan adanya efisiensi terhadap anggaran konsinering dalam rangka pembahasan RAPBN (Siklus RAPBN) dilaksanakan di dalam gedung DPR RI. Tabel 38. Effisiensi Anggaran Kunjungan ke luar dan dalam Negeri serta Konsinering Kegiatan

Pagu Anggaran

Ket

Kunjungan ke luar negeri (Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri)

Rp 2.463.792.000,-

Moratorium

Kunjungan Kerja Perjalanan Biasa)

(Belanja

Rp 1.209.085.000,-

Waktu Kunjungan

Konsinering Dalam Rangka Proses Pembahasan RAPBN (Belanja Perjalanan Biasa)

Rp 2.960.000.000,-

Effisiensi

JUMLAH

Rp 6,632,877,000,-

Dalam

Negeri

Total Pagu anggaran setelah dikurangi dengan anggaran moratorium, dan effisiensi adalah menjadi Rp12.116.115.000,-, sehingga kalau dihitung setelah dilakukan moratorium dan effisiensi maka penyerapanya adalah sebesar Rp7.798.523.171,- atau sekitar 64,36%. b. Pelaksanaan konsinering dalam rangka dukungan pembahasan RAPBN, dan penyelesaian analisis dan kutipan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD dilaksanakan 2 (dua) hari meskipun dalam DIPA dialokasikan anggaran untuk 3 (tiga) hari. c. Tidak adanya kesesuaian waktu antara Pakar dari luar kota dengan jadwal kegiatan. d. Meskipun secara formal administrasi keuangan pencetakan buku sudah terpenuhi namun terjadi perbedaan persepsi dalam hal materiil sehingga pencairannya tidak bisa dilaksanakan.

34

Tabel 39 Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2011 dan 2012 Sasaran strategis

Indikator Kinerja

2011 Pagu

2012

Realisasi

% capaian

Pagu

Realisasi

% capaian

90,40

1.152.400.000,-

526.538.950,-

45,69



838.160.000,-

757.685.160,-



800.810.000,-

646.350.245,-

80,71

905.730.000,-

550.051.221

60,73

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu. Total


16,089,210,000

6.825.429.000, -

42,42

16.690.862.000

6.721.933.000

40,27

17,728,180,000

8,229,464,405

18.748.992.000

7.798.523.171


46,42

35

41,59

Grafik 7

Rupiah

Perbandingan Pagu dan Realisasi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN tahun 2011 dan 2012 20,000,000,000 18,000,000,000 16,000,000,000 14,000,000,000 12,000,000,000 10,000,000,000 8,000,000,000 6,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 0 Pagu 2011

Realis asi 2011

Satker Dewan Biro 17,728,1 8,229,46

% 46.42

Pagu 2012

Realis asi 2012

18,748,9 7,798,52

% 41.59

2. Pengelolaan Anggaran Hibah dan Dana pendamping hibah Hibah APBN Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN juga mendapat alokasi anggaran hibah dari bank dunia sebesar Rp1.196.000.000 (satu miliar seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) dan anggaran pendamping dari APBN sebesar Rp1.168.807.000,- (satu miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah). Tabel 40 Dana Hibah Bank Dunia dan Dana Pendamping Hibah Tahun 2012 Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Pengembangan Kelembagaan (Laporan Kegiatan)

1.196.000.000,-

947.824.000

79,24

Koordinasi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (Laporan Kegiatan)

1.168.807.000,-

447.273.014,-

38,26

Jumlah

2.364.807.000,-

1.395.097.014,-

58,99

Tabel 41 Kegiatan dan Realisasi Hibah Bank Dunia Tahun 2012 Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Workshop Half Day diluar gedung (dua kali)

131.085.000,-

61.200.000,-

46,68

Pelatihan mengenai anggaran

444.000.000,-

425.350.000,-

95,79

36

Kegiatan Konsultan

459.000.000,-

404.500.000,-

88,24

Workshop di dalam gedung (2 kali)

64.595.000,-

14.895.000,-

23,05

Workshop di luar gedung (2 kali)

97.320.000,-

41.879.000,-

43,03

1.196.000.000,-

947.824.000,-

79,24

Jumlah

Tabel 42 Pagu dan Realisasi Dana Pendamping Hibah Kegiatan

Pagu Anggaran

Realisasi

%

Honor Tim Dukungan Peningkatan Fungsional

120.973.000,-

110.645.000,-

91,46

Kegiatan Mengundang pakar

64.800.000,-

-

-

Kegiatan rapat-rapat pencetakan

246.668.000,-

77.794.400,-

31,54

161.365.000,-

49.692.000,-

30,79

593.806.000,-

238.131.400,-

40,10

Kegiatan Konsinyering Jumlah

dan

Penjelasan Pengelolaan Dana Hibah dari bank dunia : Secara garis besar penyerapan anggaran dari hibah sudah optimal dimana semua kegiatan sudah dilaksanakan dimana penyerapatnnya adalah sebesar Rp947.824.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) atau sekitar 79,24% dari pagunya yaitu Rp1.196.000.000,-. Tingginya penyerapan dana hibah tercermin dari kegiatan yang dilakukan telah menyerap anggaran dengan baik yaitu kegiatan Workshop Half Day diluar gedung (dua kali), pelatihan mengenai anggaran, kegiatan konsultan, workshop di dalam gedung (dua kali), dan workshop di luar gedung (dua kali). Khusus workhop didalam gedung penyerapannya rendah karena dilakukan bertepatan di bulan Ramadhan sehingga tidak disediakan jamuan. Sedangkan untuk anggaran Dana pendamping hibah Hibah terserap sebesar Rp238.131.400,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 40,10% dari pagunya sebesar Rp593.806.000,-. Kurang optimalnya penyerapan Dana pendamping hibah Hibah dikarenakan kegiatan rapat-rapat dan pencetakan, kegiatan konsinering belum digunakan secara maksimal, sedangkan untuk kegiatan mengundang pakar tidak dilakukan karena terbatasnya waktu dalam membuat analisis dengan terbatasnya waktu pembahasan RAPBN .

37

Kendala dalam mengelola anggaran dari Hibah Bank Dunia, antara lain : a. Proses koordinasi penyusunan TOR memerlukan waktu yang lama karena melibatkan PIU (Project Implementation Unit) DPR RI, PSSU (Project Services and Support Unit), Bank Dunia dan pihak terkait lainnya. b. Mekanisme untuk memperoleh No Objection Letter (NOL) dari donor memerlukan proses dan waktu yang panjang. c. Narasumber untuk kegiatan workshop yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dibiayai dari dana hibah, sementara banyak narasumber potensial dari kalangan akademisi dengan status PNS.

38

BAB IV P E N U TU P

A.

B.

C.

KEBERHASILAN 1.

Terpenuhinya dukungan analisa dan referensi serta pendampingan dalam setiap siklus pembahasan APBN kepada Badan Anggaran.

2.

Terpenuhinya dukungan analisa dan referensi serta pendampingan dalam setiap siklus pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, serta AKD lainnya.

3.

Terpenuhinya dukungan pelayanan terhadap rapat-rapat Badan Anggaran dalam setiap siklus pembahasan APBN dan rapat-rapat lainnya.

4.

Besarnya tingkat effisiensi dalam menghasilkan output analisis / referensi.

5.

Meskipun bukan tupoksi akan tetapi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN telah melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan Badan Anggaran dan Sekjen DPR RI, yaitu menerima delegasi dari DPRD dalam rangka konsultasi dan kunjungan kerja.

HAMBATAN/MASALAH 1.

Beberapa Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan tugastugas belum dirumuskan.

2.

Dalam menghasilkan analisis/referensi, data base yang ada belum dimanfaatkan secara optimal karena belum dapat diakses dengan mudah.

PEMECAHAN MASALAH 1.

Menyusun Standar Operation Procedure yang belum ada.

2.

Mengembangkan database Hasil Pemeriksaan BPK dan membangun website Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN.

3.

Menyusun dan menyempurnakan cash planning dan action plan yang disertai dengan penanggung jawab setiap item kegiatan untuk memastikan kegiatan dilaksanakan tepat waktu dan penyerapan anggarannya lebih optimal.

39

Demikianlah paparan tentang LAKIP Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Tahun 2012, dan kami mengharapkan koreksi dan saran demi sempurnanya laporan ini. Wassalamualaikum Wr.Wb. Jakarta, Maret 2013 KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN,

DRS. SETYANTA NUGRAHA, MM NIP. 19620719 198803 1 001

40

RENCANA STRATEGIS BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN TAHUN 2010-2014

Visi Menjadi unsur pendukung di bidang keahlian, teknis dan administratif yang akuntabel dan tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN DPR RI. Misi Misi Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, yaitu: a. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. b. Mewujudkan dukungan analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu. c. Mewujudkan pelayanan penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi yang akuntabel dan tepat waktu. TUJUAN

SASARAN URAIAN INDIKATOR 2 3 Meningkatkan kualitas dukungan Jumlah analisis dan kepada Badan Anggaran dan Alat referensi APBN yang Kelengkapan Dewan lainnya akuntabel dan tepat waktu melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 4 5 Meningkatkan kualitas Dukungan analisis dan referensi serta Pelaksanaan pendampingan terhadap Fungsi pembahasan APBN Anggaran

Terwujudnya dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD.


Meningkatkan kualitas analisis dan referensi serta pendampingan terhadap pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD


Terwujudnya pelayanan kepada Badan Anggaran melalui penyelenggaraan rapat dan teknis administrasi serta substansi.


Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan rapat, teknis administrative serta substansi kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu


1 Terwujudnya dukungan kepada Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi APBN.

Jumlah analisis Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu Persentase ketepatan waktu dalam pelayanan dan pelaporan di Badan Anggaran.

KET 6

RENCANA KINERJA TAHUNAN BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN Biro Tahun

: :

Biro Analisa Anggarn Dan Pelaksanaan APBN 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Jumlah analisis dan referensi APBN yang akuntabel dan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya tepat waktu melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu.

Jumlah analisis Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Persentase Ketepatan waktu pelaporan rapat dan teknis administrasi serta substansi Badan Anggaran kepada Badan Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

dan

pelayanan

40

20 100%

100%

Biro Tahun

PENETAPAN KINERJA (PK) BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN Biro Analisa Anggarn Dan Pelaksanaan APBN 2012

: :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Meningkatkan kualitas dukungan kepada Jumlah analisis dan referensi APBN Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Dewan yang akuntabel dan tepat waktu lainnya melalui analisis dan referensi APBN, yang akuntabel dan tepat waktu. Meningkatkan kualitas dukungan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melalui analisis dan referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD, yang akuntabel dan tepat waktu.


Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu Meningkatkan kualitas pelayanan Persentase Ketepatan waktu penyelenggaraan rapat dan teknis pelaporan dan pelayanan Badan administrasi serta substansi kepada Badan Anggaran Anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

Program/ Kegiatan (4)

Anggaran (5)

40

Dukungan 1.152.400.000,Pelaksanaan Fungsi Anggaran

20


100%

100%

905.730.000,-

Pelaksanaan 16.690.862.000,Fungsi Anggaran

Program/Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran : Rp. 18.748.992.000,Jakarta, …..Maret 2013 Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan,

Kepala Biro Anggaran dan Pelaksanaan APBN,

(Dr. Winantuningtyastiti S., MSi)

(Drs. Setyanta Nugraha, MM)

Biro Tahun

: :

PENGUKURAN KINERJA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN Biro Analisa Anggarn Dan Pelaksanaan APBN 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja






Persentase referensi Hasil Pemeriksaan BPK dan Pengawasan, Pertimbangan DPD yang akuntabel dan tepat waktu Persentase Ketepatan waktu pelaporan dan pelayanan Badan Anggaran

Tar get

Realisa si

%

40

41

102, 5

20

30

150

100%

100%

100

100%

100%

100

Program/ Kegiatan

Pagu

Anggaran Reali sasi 526.538.950

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

1.152.400.0 00,-

,-


905.730.00

550.051.221

0,-

,-


16.690.862.

6.791.933.0

000,-

00,-

Program/Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran 2012 : Rp. 18.748.992.000,Realisasi Program/Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Fungsi Anggaran dan Pelaksanaan Fungsi Anggaran 2012 Rp. 7.868.523.171,-

% 45,69

60,73

40,69

Jakarta, Maret 2013 KEPALA BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN, DRS. SETYANTA NUGRAHA, MM NIP

Recommend Documents