2007
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
Selama lebih 11 tahun keberadaannya, Consultative Group for Indonesia (CGI) telah berperan dalam menopang proses dan pembiayaan pembangunan Indonesia melalui berbagai bantuan dan utang yang diberikan. Sudah tepatkah langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan CGI sebagai bentuk langkah strategis kemandirian perekonomian bangsa? Ataukah hanya memberi jalan bagi kebijakan asing lain untuk menjadi motor bagi stategi dan kebijakan ekonomi nasional. Apakah kebijakan pembubaran CGI mampu memperbaiki citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai debitor besar. Yang jelas pertimbangan politik dan ekonomi harus mendapatkan porsi perhatian yang sama besar, mengingat secara ekonomi Indonesia belumlah bisa lepas dari cengkeraman utang luar negeri. Mengingat hal-hal tersebut, bagaimana merumuskan kebijakan ekonomi pasca pembubaran CGI. Pembubaran CGI bukan berarti menghentikan utang luar negeri, meskipun kita harus tetap konsistem mendongkrak sisi penerimaan dari APBN.
R
I
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
PE
LA
Pendahuluan
AN
elalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan
D
Negara (GBHN) Tahun 1999 – 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
AN
Republik Indonesia telah mengamanatkan untuk mengurangi ketergantungan
AR
dana dari luar negeri. Bahkan, amanat ini terus ditegaskan melalu Ketetapan
AN G
G
MPR lainnya di tahun-tahun berikutnya.
IS A
Kenyataan bahwa, selama bertahun-tahun pembangunan Indonesia sangat bergantung dari
AL
utang dan bantuan luar negeri dalam segala bentuk dan persyaratannya.
AN
Pendanaan luar negeri selama lebih 30 tahun terakhir sebagain besar bersumber dari negaradan
lembaga-lembaga
internasional/multilateral
pemberi
pinjaman/hibah
yang
BI R
O
negara
tergabung dalam Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian karena alasan politik pada tahun 1992 berganti menjadi Consultative Group for Indonesia (CGI). Hampir seluruh pemberi pinjaman/hibah luar negeri baik bilateral maupun multilateral tergabung dalam CGI. Dengan demikian bagian terbesar pendanaan luar negeri Pemerintah Indonesia bersumber dari CGI. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan Pemerintah Indonesia pada pendanaan luar negeri adalah ketergantungan pada CGI.
1
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Pertanyaannya apakah langkah pembubaran CGI telah melalui pertimbangan kondisi perekonomian yang terbaik ? Selanjutnya apakah Pemerintah telah menyiapkan strategi dan kebijakan menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia pasca pembubaran tersebut ini? Dan apakah pembangunan yang direncanakan di Indonesia masih masih dapat berjalan sesuai
R
I
rencana dalam PRJP, RPJM tanpa keterlibatan CGI tersebut ?
EN
D
PR
Latar Belakang Pendanaan Luar Negeri Indonesia
TJ
Pendanaan yang bersumber dari luar negeri memegang peranan yang penting dalam
SE
pembangunan di Indonesia terutama sejak Pemerintahan Orde Baru. Meskipun pendanaan
–
yang bersumber dari luar negeri tersebut selama bertahun-tahun diberi label sebagai pelengkap
BN
pendanaan pembangunan, setidaknya selama tiga puluh tahun, selama Repelita I sampai
AP
dengan Repelita VI, jumlah pendanaan yang berasal dari luar negeri cukup signifikan
Tabel
KS AN AA N
besarannya.
Perbandingan Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam
PE
LA
APBN (kumulatif) Repelita I s.d Repelita VI (dalam persen) PenerimaanDalam Negeri
Pinjaman/Bantuan Luar Negeri Proyek
Total
82,2
13,4
4,4
17,8
89,7
1,1
9,2
10,3
87,8
0,3
11,9
12,2
IV (1984/85 – 1988/89)
79,4
4,2
16,4
20,6
V (1989/90 – 1993/94)
82,0
1,6
16,4
18,0
83,7
4,2
12,1
16,3
AN
Program
IS A
Repelita
AN
AR
II (1974/75 - 1978/79)
D
I (1969/70 – 1973/74)
AN G
G
III (1979/80 – 1983/84)
Perbandingan Sumber Pendanaan Pembangunan Dalam APBN (kumulatif) Repelita I s.d Repelita VI (dalam persen)
O
Tabel
BI R
AN
AL
VI (1994/95 – 1998/99)
Repelita I (1969/70 – 1973/74) II (1974/75 - 1978/79) III (1979/80 – 1983/84)
2
Tabungan Pinjaman/Bantuan Luar Negeri Pemerintah Program Proyek Total 51,3 36,7 12,0 48,7 78,3 2,3 19,4 21,7 74,9 0,2 24,9 25,1
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
IV (1984/85 – 1988/89) V (1989/90 – 1993/94) VI (1994/95 – 1998/99)
50,2 57,2 57,7
10,2 3,7 10,9
39,6 39,1 31,4
2007
49,8 42,8 42,3
R
I
Dilihat dari persyaratannya, pendanaan luar negeri yang diterima Pemerintah Indonesia
PR
selama ini berupa hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, pinjaman campuran (pinjaman
D
bersyarat lunak dan fasilitas kredit ekspor), dan pinjaman komersial. Sedangkan menurut
EN
bentuk dan peruntukannya dapat dikelompokkan menjadi hibah/pinjaman program dan
SE
TJ
hibah/pinjaman proyek. Berbagai jenis/skema pendanaan tersebut diadakan untuk menutup
–
defisit pembiayaan pembangunan dan pembiayaan rutin.
BN
Secara umum, pendanaan luar negeri berasal dari sumber-sumber: (i) bilateral
AP
(pemerintah negara lain) berupa hibah, pinjaman lunak dan pinjaman campuran (ii) multilateral/internasional
berupa
hibah
KS AN AA N
lembaga/organisasi
dan
pinjaman,
dan
(iii)
perbankan/lembaga keuangan internasional berupa fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial.
PE
LA
Beberapa tahun terakhir, hampir seluruh pemberi pinjaman/hibah luar negeri
AN
(kreditor/donor) baik bilateral maupun multilateral tergabung dalam konsorsium/forum yang
D
dinamakan Consultative Group for Indonesia (CGI). Dengan demikian bagian terbesar
ketergantungan
Pemerintah
AR
bahwa
AN
pendanaan luar negeri Pemerintah Indonesia bersumber dari CGI. Sehingga dapat dikatakan Indonesia
pada
pendanaan
luar
negeri
adalah
AN G
G
ketergantungan pada CGI.
Consultative Group for Indonesia merupakan konsorsium negara-negara dan lembaga-
IS A
lembaga kreditor dan donor untuk Indonesia (aid coordination) yang dibentuk pada tahun 1992
AL
sebagai pengganti konsorsium yang sama yaitu Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).
AN
Selama lebih sepuluh tahun keberadaannya, CGI telah berperan dalam menopang
BI R
O
proses dan pembiayaan pembangunan Indonesia melalui berbagai bantuan dan utang yang diberikan. Dalam perkembangannya terlebih sejak krisis multidimensi yang menimpa Indonesia akhir tahun 1990, CGI telah mengalami berbagai pergeseran dan perubahan. Perubahan dalam forum tersebut, antara lain mencakup mekanisme kerja, agenda dan isu yang dibahas dalam pertemuan, dan jumlah, skema beserta persyaratan pinjaman dan hibah yang diberikan.
3
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Tabel
R
I
Skema dan Sumber Pendanaan Luar Negeri Sumber Pendanaan Luar Negeri
D
PR
Skema Pendanaan Luar Negeri
Bilateral (Pemerintah Negara Lain) CGI dan Non CGI Hibah, pinjaman (sangat) lunak dan pinjaman campuran Lembaga/organisasi multilateral/ internasional Umumnya dalam kerangka CGI Hibah, dan pinjaman Perbankan/lembaga keuangan internasional Non CGI Fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
Hibah Dana/uang Barang Tenaga ahli Pinjaman Pinjaman (sangat) lunak dan pinjaman campuran Fasilitas kredit ekspor Pijaman komersial
PE
Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
AN
Tahun 1999 – 2004 mengamanatkan agar pinjaman luar negeri harus secara bertahap
AN
D
dikurangi sebagaimana tertuang pada Bab IV Arah Kebijakan butir B (angka 7, 9, dan 23) yaitu :
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
“7. Mengembangkan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin, keadilan, efisiensi, efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri; 9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien. Mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diatur dengan undang-undang; 23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran. “ Amanat ini sesunguhnya telah digariskan pula dalam GBHN yang ditetapkan MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, dan 1999. Kesemuanya menyebutkan bahwa bantuan luar negeri hanyalah merupakan pelengkap pendanaan pembangunan. Besaran dan peranan bantuan luar negeri harus semakin dikurangi dan diperkecil. Bahkan sebelum itu, Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan
4
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Ekonomi Keuangan dan Pembangunan telah menyatakan bahwa kredit luar negeri dan modal asing dapat dimanfaatkan dalam penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan ekonomi namun harus ada teladan untuk membebaskan diri dari ketergantungan dari luar negeri.
I
Sementara itu sejak adanya krisis ekonomi tahun 1997 ketergantungan pada sumber
PR
R
pendanaan luar negeri menjadi bertambah, bukan hanya pada CGI tetapi juga pada lembaga
D
International Monetary Fund (IMF). Ketergantungan ini bukan saja dalam hal pendanaan
EN
melainkan juga pada aspek kebijakan.
SE
TJ
Pada sisi lain Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi
BN
–
Nasional merekomendasikan untuk mengadakan evaluasi kebijakan agar tidak semakin
AP
terjebak dalam ketergatungan kepada negara donor seperti tersebut pada Bab III Rekomendasi
KS AN AA N
Kebijakan butir 4.c. yaitu:
“Melakukan evaluasi kebijakan untuk meningkatkan posisi tawar dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, dan negara-negara pemberi kredit agar
LA
tidak semakin terjebak dalam ketergatungan kepada negara donor, serta membuat strategi
PE
yang komprehensif dalam pengelolaan utang luar negeri, termasuk melakukan negosiasi ulang
AN
perjanjian utang dalam bentuk restrukturisasi, penjadwalan ulang, dan konversi, serta bentuk
D
lain.”
AN
MPR melalui ketetapan MPR No. VI/MPR/2002 juga merekomendasikan kepada
AR
Presiden dan pemerintah untuk tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan IMF yang
AN G
G
berakhir pada akhir tahun 2003 dan untuk mempersiapkan sebaik-baiknya rencana mengakhiri
IS A
(exit plan) agar tidak menimbulkan kegoncangan moneter.
AN
AL
Prinsip-Prinsip Pokok Aid Coordination
BI R
O
CGI adalah salah satu bentuk Aid Coordination. Aid Coordination pada dasarnya
merupakan proses perencanaan bantuan international sehingga bantuan tersebut mampu mendukung strategi, prioritas, dan tujuan nasional (negara penerima); menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta meminimalkan beban bantuan kepada penerima . Aid coordination group pertama kali didirikan tahun 1958 dibawah kepemimpinan Bank
Dunia. Kemunduran kondisi perekonomian internasional dan langkanya sumber bantuan luar negeri membuat peranan dan program bantuan lembaga ini makin beragam dan kompleks.
5
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan adanya Aid coordination group ini, antara lain : (1) Menstimulasi dan memberikan dukungan kebijakan (2) Membuat penyesuaian kelembagaan untuk meningkatkan pengelolaan ekonomi
R
D
PR
(4) Meningkatnya jumlah dan jenis lembaga yang menyediakan bantuan luar negeri
I
(3) Mempertimbangkan pembiayaan investasi yang tepat.
Hal ini membuat
SE
TJ
dan prosedur sendiri pada saat memberikan pinjaman dan bantuan.
EN
Seperti diketahui masing-masing Negara donor biasanya memiliki prioritas, persyaratan
koordinasi bantuan menjadi hal yang sangat penting baik bagi donor maupun penerimanya.
BN
–
Negara-negara berkembang perlu mengakomodasi prosedur dari berbagai lembaga-lembaga
AP
pembangunan sementara pada saat yang sama negara-negara terebut mencari cara yang
KS AN AA N
terbaik untuk mempergunakan bantuan yang mereka terima agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan dan manajerial mereka.
LA
Aid Coordination atau Koordinasi bantuan antar negara/lembaga internasional dapat
PE
pula diklasifikasikan menurut derajat intensitas atau komitmennya, antara lain :
AN
(1) Konsultasi (Consultation)
D
Secara umum memfokuskan pada pertukaran informasi antara negara penerima dengan
AN
donor atau dalam komunitas donor. Biasanya tidak ada komitmen atau keputusan formal
AR
yang diambil pada tingkatan ini.
AN G
G
(2) Kerja sama (Cooperation)
Forum ini lebih strategis dimana kebijakan, prioritas dan prinsip-prinsip didiskusikan
IS A
dengan tingkat perhatian yang lebih inggi untuk mencapai harmonisasi. Hal ini
AL
membutuhkan tingkat kesepakatan dan kepercayaan yang lebih tinggi yang barangkali
AN
tidak bisa dipenuhi oleh semua donor yang tergabung.
BI R
O
(3) Kolaborasi (Collaboration) Forum ini ditujukan untuk membahas isu-isu prosedur dan praktis, dimana terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk menjamin kegiatan berjalan dengan lancar terlepas dari mana sumber pendanaannya.
1
1 Disch, Arne, Aid Coordination and Aid Effectiveness, ECON Centre for Economic Analysis
6
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Pada umumnya, tanggung jawab atas koordinasi berada pada negara penerima, namun demikian donor biasanya tetap membantu pemerintah negara penerima dalam mengelola proses koordinasi bantuan agar berjalan efektif. Dukungan donor diperlukan karena masih terbatasnya kapasitas administrasi negara penerima. Kelompok-kelompok konsultasi yang
I
dikoordinasi Bank Dunia (seperti CGI), konsorsium donor untuk Indonesia (IGGI) yang diketuai
D
PR
R
Belanda merupakan contoh aid coordination group yang dibentuk untuk .
EN
Sejarah Pembentukan IGI
SE
TJ
Awal pembentukan CGI dimulai, setelah pembubaran IGGI. Sedangkan IGGI sendiri dipandang perlu untuk dibubarkan dengan alasan yang dipandang lebih bermuatan politis. Hal
BN
–
ini dipicu masalah kunjungan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda ke Indonesia untuk
AP
memantau pelaksanaan pinjaman/ hibah IGGI. Pemerintah Indonesia menilai kunjungan
KS AN AA N
Menteri Kerjasama Pembangunan dipakai sebagai sarana atau tempat “mengadu” kalangan civil society terutama yang secara politik berseberangan dengan pemerintah. Disamping itu, terlebih sejak dijabat oleh J.P. Pronk, Menteri Kerjasama Pembangunan
LA
Belanda sering mengangkat isu dan melontarkan pernyataan mengenai hal-hal di luar masalah
PE
kebijakan ekonomi (moneter, fiskal dan anggaran), dan di luar masalah pelaksanaan proyek-
AN
proyek pinjaman/hibah IGGI sesuai dengan ide dasar pembentukan IGGI. Isu-isu hak asasi
D
manusia, perburuhan, dan partisipasi politik/demokrasi sering dilontarkan oleh J.P Pronk.
AN
Dengan latar belakang tersebut Pemerintah Indonesia melalui surat Menteri Koordinator
AR
Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, Radius Prawiro, kepada
Belanda untuk:
AN G
G
Perdana Menteri Belanda R.F.M. Lubbers tanggal 24 Maret 1992 meminta kepada Pemerintah
IS A
(1) Menghentikan (terminate) pencairan (disbursement) semua bantuan pembangunan yang
AL
sedang dilaksanakan baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah dari Belanda kepada
AN
Indonesia dengan segera;
BI R
O
(2) Tidak lagi menyiapkan bantuan baru untuk Indonesia; (3) Tidak perlu menyelenggarakan sidang IGGI. Keputusan Pemerintah Indonesia tersebut berarti pembubaran Inter-Governmental Group on Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui surat Menteri Keuangan, J.B. Sumarlin, tanggal 24 Maret 1992 kepada Presiden Bank Dunia meminta lembaga tersebut untuk membentuk Consulative Group on Indonesia (CGI). Melalui surat itu pula Pemerintah Indonesia meminta Bank Dunia sebagai koordinator CGI, Menanggapi permintaan tersebut,
7
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Bank Dunia melalui surat Board of Directors tanggal 8 April 1992 kepada Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa pada prinsipnya Bank Dunia dapat menerima permohonan Pemerintah Indonesia.2 Kebijakan untuk membubarkan IGGI dengan latar belakang seperti tersebut setidaknya
I
dapat diartikan sebagai pelaksanaan amanat GBHN (Tap MPR No. II/ MPR/1988) yaitu
PR
R
pinjaman luar negeri sebagai unsur pelengkap dana pembiayaan dapat diterima sepanjang
D
tidak ada ikatan politik, syarat-syaratnya tidak memberatkan dan dalam batas kemampuan
TJ
EN
untuk membayar kembali.
SE
Perkembangan Peran hingga Pembubaran CGI yang
dibutuhkan
(menutup
financing
gap)
Pemerintah
AP
anggaran
BN
–
Tujuan utama pembentukan forum IGGI dan CGI adalah untuk menutup kekurangan Indonesia
dalam
KS AN AA N
melaksanakan program-program pembangunan khususnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Karenanya misi yang paling penting dalam setiap pertemuan CGI adalah seberapa besar komitmen dukungan pendanaan (pledge) yang diberikan para
LA
peserta CGI kepada Pemerintah Indonesia.
PE
Sejak tahun 1967 memang pledge IGGI/CGI cenderung meningkat dari tahun ke tahun
AN
dan hanya sedikit mengalami fluktuasi penurunan antara tahun 1996 – 1997 dan tahun 2000 –
D
2001. Total pledge IGGI/ CGI dari pertemuan pertama IGGI bulan Juni 1967 sampai dengan
AN
pertemuan CGI ke – 12 tanggal 21 – 22 Januari 2003 adalah USD 111.078,38 juta. Sedangkan
AR
total pledge CGI sejak pertemuan pertama tahun 1992 sampai tahun 2003 adalah USD
AN G
G
58.824,89 juta.
Diantara para kreditor dan donor anggota IGGI/CGI, Bank Dunia, Bank Pembangunan
IS A
Asia (ADB) dan Jepang merupakan tiga kreditor/donor terbesar. Sejak Repelita II kontribusi
AL
pledge ketiganya mencapai dua per tiga dari keseluruhan pledge IGGI/CGI.
AN
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi berimplikasi pada misi Pemerintah
BI R
O
Indonesia untuk mendapatkan komitmen sebanyak mungkin dari peserta CGI sesuai dengan kebutuhan untuk menutup defisit anggaran. Pledge yang diberikan oleh IGGI/CGI sebagian
besar berupa pinjaman (sekitar 85% - 90%) dan sisanya berupa hibah (10% – 15%). Dalam realisasinya sebagian pinjaman tersebut dicampur dengan fasilitas kredit ekspor yang persyaratannya lebih mahal. Memang, pinjaman tersebut tidak seluruhnya dapat dicairkan dalam tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya. Demikian pula pledge atau 2
Bappenas, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral dan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 2006.
8
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
komitmen yang disampaikan pada pertemuan IGGI/CGI tidak langsung mengikat secara hukum dalam perikatan utang-piutang. Meskipun demikian, kedua belah pihak (Pemerintah Indonesia dan kreditor yang memberikan komitmen) terikat komitmen dan berupaya untuk merealisasikan pinjaman tersebut.
I
Berbagai pendapat mengenai pentingnya pembubaran CGI sebenarnya sudah lama
PR
R
diutarakan berbagai kalangan. Saran untuk membubarkan CGI beberapa tahun ke belakang
D
sudah sering disuarakan, tidak saja disampaikan oleh beberapa pengamat ekonomi seperti
EN
Kwik Kian Gie, tetapi juga disuarakan oleh banyak NGO (non government organization) dan
SE
TJ
berbagai kalangan masyarakat. Tetapi selama itu pula pemerintahan belum memiliki cukup keberanian untuk
–
membubarkan CGI.
BN
KS AN AA N
bahwa keberadaan CGI selama ini tidak banyak
AP
Pembubaran CGI dilandaskan pada kesadaran
Bank Dunia mendukung Presiden Yudhoyono membubarkan CGI. "Kami mendukung pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia tidak lagi membutuhkan CGI," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Andrew Steer. Menurut Andrew, Indonesia telah membangun ekonomi yang kuat dan semakin mengurangi pinjaman kepada kalangan donor. Dia menambahkan bahwa model atau mekanisme lama bantuan CGI
membantu melepaskan Indonesia dari perangkap atau
jebakan utang luar negeri (dept trap). Selain itu, ongkos
LA
negosiasi utang luar negeri melalui forum CGI juga
PE
sudah tidak efisien jika dibandingkan manfaat (benefit)
Januari
mengeluarkan
2007,
AN
Yudhoyono
24
AR
Pada
D
AN
yang diterima selama ini.
Persiden
pernyataan
S.B. bahwa
Suara Karya, 27 Januari 2007
AN G
G
Indonesia tidak memerlukan lagi keberadaan forum CGI (Consultative Groups on Indonesia). Pembubaran
IS A
CGI mengandung makna penting, dalam politik maupun ekonomi. Secara politik jelas terlihat
AL
tentang keinginan dan tekad untuk tidak lagi mau didikte pihak manapun dalam soal kebijakan
BI R
O
AN
domestik maupun luar negeri.
Analisis Keberadaan Forum CGI dan Kemandirian Ekonomi Indonesia Keberadaan forum CGI selama tahun 1992 – 2007 tidak dapat dilepaskan dari berbagai mitos
yang terdapat seputar peran dan keberadaan forum tersebut bagi kepentingan perkembangan
9
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
perekononomian
Indonesia.
Namun
kemudian
banyak
muncul
2007
pendapat
mengenai
3 ketidaktepatan mitos-mitos tersebut, antara lain :
Mampu memberikan akses financial Keberadaan CGI tidaklah mampu memberikan akses financial, karena yang mampu
PR
R
I
memberikan keputusan akses tersebut adalah kreditor dalam perjanjian bilateral dan
D
multilateral. CGI hanya melakukan kompilasi atas komitmen yang diajukan oleh masing-masing
EN
kreditor.
SE
TJ
Mempermudah koordinasi
–
CGI tidak membuat koordinasi menjadi mudah, namun justru dianggap dapat memperpanjang
AP
BN
rantai koordinasi yang seharusnya menjadi peran pemerintah Indonesia dengan negara
KS AN AA N
kreditor. Pinjaman dengan bunga yang murah Jika
bunga
dari
pinjaman-pinjaman
dari
Negara-negara
kreditor
tersebut
di
LA
pertimbangkan faktor depresiasi kurs mata uang Rupiah, maka pinjaman-pinjaman tersebut
AN
PE
memiliki biaya yang cukup tinggi.
G
AR
AN
D
Tanpa depresiasi Terendah Tertinggi
Dengan depresiasi Terendah Tertinggi
1.3 0.8
1.7 1
26.4 25.8
34.3 33.5
5.6 5.4 0.05
5.7 5.5 0.05
27 26.7 23.4
27.7 27 23.4
13.7 18.3
17.8 23.7
35 39.6
45.5 52.4
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
Kreditor Bilateral Jepang Jerman Multilateral World Bank ADB IDB Kredit Ekspor Finlandia EDC
A. CGI memang layak dibubarkan 4 Mengutip analisis yang dilakukan Tony Pasentiantono tentang keberadaan CGI, agaknya keputusan pembubaran CGI adalah keputusan tepat yang tidak perlu diragukan lagi.
Beberapa pertimbangan yang mendasari, antara lain: 3 Imam 4
Sugema, Dalam Diskusi Pembubaran CGI dan Pembiayaan Defisit Anggaran, 22 Maret 2007 Jakarta A. Tony Prasetiantono, Dalam Diskusi Pembubaran CGI dan Pembiayaan Defisit Anggaran, 22 Maret 2007 Jakarta
10
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
A. Konsorsium CGI sebenarnya hanya didominasi tiga kreditor saja: Jepang, Bank Dunia (IBRD), dan Asian Development Bank (ADB). B. Karena status sebagai anggota konsorsium, donor (kreditor) kecil juga memiliki hak yang sama dengan donor (kreditor) besar, sehingga sering melakukan campur tangan
R
I
yag tidak sesuai porsinya.
PR
C. Privilege yang dinikmati oleh kreditor kecil ini tidak fair. Kreditor terbesar (Jepang)
EN
D
memberi komitmen utang USD2 miliar/tahun. Sedangkan kreditor kecil hanya memberi
TJ
di bawah USD50 juta. Perlu diingat ketika IGGI dibubarkan dan diganti CGI (1992),
AP
KS AN AA N
B. Kemampuan Ekonomi Tanpa Keberadaan CGI
BN
–
SE
Belanda sebagai ketua konsorsium hanya memberi sekitar USD 80 juta.
Kondisi makro ekonomi Indonesia pada tahun 2006 hingga awal 2007 menunjukan tingkat yang cukup baik, dan dapat dianggap cukup mampu bertahan walau tanpa komitmen
LA
dukungan plege dari forum CGI.
AN
PE
Tabel Perkembangan Kondisi Makro 2004 - 2007 2004
D
URAIAN
AN
Real
% thd PDB
2005 Real
2006
% thd PDB
Real
2007
% thd PDB
APBN
% thd PDB
17,8
495,2
18,1
637,8
19,1
723,1
20,5
280,6
12,4
347,0
12,7
409,1
12,3
509,5
14,4
122,8
5,4
148,2
5,4
228,7
6,9
213,6
6,0
Belanja Negara
427,2
18,9
509,6
18,7
670,6
20,1
763,6
21,6
Belanja Pusat
297,5
13,2
361,2
13,2
444,2
13,3
504,8
14,3
Belanja Daerah
129,7
5,7
148,5
5,4
226,4
6,8
258,8
7,3
(23,8)
(1,1)
(14,4)
(0,5)
(32,8)
(1,0)
(40,5)
(1,1)
20,8
0,9
11,2
0,4
33,0
1,0
40,5
1,1
Pembiayaan DN
48,9
2,2
21,5
0,8
52,3
1,6
55,1
1,6
Pembiayaan LN
(28,1)
(1,2)
(10,3)
(0,4)
(19,3)
(0,6)
(14,6)
(0,4)
(3,0)
(0,1)
(3,2)
(0,1)
0,2
0,0
0,0
0,0
G
AR
403,4
Pendapatan Negara
AN G
Pajak
AN
AL
IS A
PNBP
BI R
O
Defisit Pembiayaan
Kelebihan / Kekurangan
Sumber : Departemen Keuangan, 2007
11
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Perkembangan Indikator ekonomi makro pada 2002 – 2006 cukup stabil khususnya suku bunga dan nilai tukar . Walaupun harus dimengerti bahwa anggaran defisit (deficit
R
I
financing) tidak bisa dihindari, karena bagaimana pun perekonomian Indonesia masih
PR
memerlukan stimulus fiskal. Sehingga mengingat defisit yang cukup signifikan pembiayaan
EN
D
pembangunan tanpa utang jelas tidak dimungkinkan, dalam waktu dekat. Namun sumber yang
TJ
dipergunakan tidaklah harus harus dari luar negeri. Kalaupun diperlukan utang luar negeri, kita
SE
masih bisa dan akan tetap menjalin hubungan bilateral. Ke depan, itulah yang harus diperkuat.
–
Sedangkan dengan atau tanpa CGI pada kenyataannya yang sekarang cukup besar
BN
peranannya adalah Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Japan Bank for
KS AN AA N
AP
International Cooperation (JBIC).
Alternatif-Alternatif Pembiayaan Defisit Pembiayaan Pasca Pembubaran CGI
LA
Mengingat kebijakan fiskal tetap harus diarahkan untuk secara bertahap diarahkan
PE
menciptakan surplus primer dengan demikian akan mampu mengurangi stok pinjaman/PDB.
AN
Sedangkan, anggaran negara diperkirakan masih akan mengalami defisit cukup besar pada
D
janka RPJM 2009 yang kemudian secara bertahap direncanakan menjadi surplus.
AN
Pembiayaan defisit sebenarnya dapat diupayakan melalui peningkatan penerimaan
AR
pajak dan sektor lainnya. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan serta merta, mengingat
AN G
G
kesulitan struktural yang mungkin timbul sebagai kendala usaha menaikkan potensi penerimaan ini. Kenaikan penerimaan pajak secara drastic
juga dikhawatirkan menimbulkan dampak
AL
IS A
penurunan potensi pertumbuhan ekonomi (terutama investasi).
AN
Usaha lain yang dapat dipergunakan semagai pembiayaan defisit dengan tetap
O
mengembangkan instrumen Pinjaman dalam negeri, antara lain mengembangkan pasar
BI R
obligasi dan surat utang jangka pendek. Keuntungan dari instrument ini, antara lain : 1. Stabilitas keuangan lebih terjamin 2. Tidak ada crowding-out karena saving surplus 3. Tidak ada exchange rate risk 4. Modal dan bunga berputar di dalam negeri; tidak ada leakages 5. Lebih fleksibel
12
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Tabel Pinjaman CGI vs Obligasi Dalam Negeri Obligasi Pemerintah
Rendah (soft loan), 2-3%
Komersial, global bond 6,75%, domestik > 9%
Persyaratan jatuh tempo, grace period
Bisa 30 tahun, ada grace period
Bisa 30 tahun, tak ada grace period
Rescheduling
Bisa dilakukan, via negosiasi Paris Club
Reprofiling
Bentuk utang
Mayoritas berupa barang dan jasa
Dana segar, tunai
Penggunaan utang
Tidak fleksibel, rigid
Fleksibel
Skema debt-swap
Dimungkinkan
Tidak ada peluang
Intervensi politik
Relatif besar
EN TJ SE –
BN
AP
KS AN AA N PE
LA
Tak ada
AN D AN AR G AN G IS A AL AN O BI R 13
D
PR
Suku bunga
R
I
CGI
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Kesimpulan dan Rekomendasi Pembubaran CGI merupakan hal yang logis, karena banyak kreditor kecil yang tidak
R
I
signifikan, namun diberi privilege yang sama dengan tiga kreditor terbesar (Jepang, Bank
PR
Dunia, dan ADB). Meski demikian, skema CGI tidak serta merta dapat digantikan secara utuh
EN
D
(bukan merupakan substitusi sempurna) dengan penerbitan obligasi pemerintah. Skema CGI
TJ
dan obligasi pemerintah memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Mengingat beban
SE
defisit yang menurut perencanaan tetap harus ditanggung pada beberapa tahun, utang baru
BN
–
dengan skema serupa CGI agaknya tetap diperlukan. Walaupun sudah tidak ada konsorsium
AP
CGI, maka pinjaman luar negeri apabila diperlukan bisa diteruskan melalui skema bilateral.
KS AN AA N
Anggaran defisit (deficit financing) merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, karena bagaimana pun perekonomian Indonesia masih memerlukan stimulus fiskal, terutama di saat sektor swasta sedang dilanda kekurangan insentif dan confidence seperti
LA
dialami saat ini. Defisit anggaran negara yang cukup besar diperlukan untuk mendorong
PE
pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus fiskal mengingat sektor swasta masih dalam
upaya
untuk
menjaga
ketahanan
dan
kesinambungan
APBN
(fiscal
D
mencerminkan
AN
tahap rehabilitasi dan konsolidasi. Perubahan struktural dari defisit menjadi surplus tersebut
AR
AN
sustainability).
G
Idealnya, utang pemerintah bisa diganti dengan peningkatan penerimaan pajak. Namun
AN G
jika itu dilakukan melalui kenaikan tax ratio secara drastis justru akan menimbulkan komplikasi. Kenaikan penerimaan pajak secara cepat hanya akan menimbulkan melemahnya daya beli dan
IS A
daya berinvestasi. Ini bisa kontraproduktif. Kenaikan tax ratio perlu dilakukan secara bertahap
AN
AL
dan sistematis.
O
Sementara pentingnya menurunkan rasio stok utang pemerintah terhadap PDB. Rasio
BI R
stok utang pemerintah terhadap PDB yang mencakup utang luar negeri dan dalam negeri, diperkirakan terus menurun. Ini menandakan bahwa pemerintah terus berupaya untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya. Program pengelolaan utang pemerintah antara lain membenahi mekanisme dan prosedur peminjaman luar negeri, memanfaatkan pinjaman secara optimal sesuai prioritas
14
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
pembangunan, dan mengembangkan pasar obligasi pemerintah untuk fasilitas pembiayaan kembali sebagian obligasi tersebut bila jatuh tempo. Dalam situasi anggaran terbatas seperti yang dihadapi saat ini, upaya penurunan beban utang (rasio utang per PDB) juga perlu dilakukan melalui upaya mendorong pertumbuhan PDB
R
PR
salah satunya melalui peningkatan kualitas pemanfaatan dana pinjaman luar negeri.
I
sehingga pertumbuhan PDB lebih cepat dari peningkatan utang. Pertumbuhan PDB didorong
EN
D
Keberlanjutan fiskal merupakan keadaan yang menunjukkan terwujudnya fiskal yang
TJ
sehat secara terus menerus yang diindikasikan dengan semakin berkurangnya posisi utang
SE
pemerintah, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Keberlanjutan fiskal bagi Indonesia
–
sangat erat kaitannya dengan manajemen utang pemerintah (debt management). Manajemen
BN
utang pemerintah merupakan upaya agar kebutuhan pembiayaan pemerintah dan kewajiban
AP
pembayarannya berada pada biaya yang seminimal mungkin dalam jangka panjang dan
KS AN AA N
menengah, serta dengan tingkat resiko serendah mungkin. Struktur utang yang baik akan membantu pengurangan resiko atas tekanan suku bunga, nilai tukar dan lain sebagainya. Keberlanjutan fiskal merupakan salah satu komponen utama pendukung stabilnya
PE
LA
makro ekonomi Indonesia selain reformasi struktural dan kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent). Ketiga hal tersebut akan berpengaruh untuk mereduksi country risk dan mendorong
D
AN
terjadinya capital inflow yang akan memberikan kontribusi pada penguatan Rupiah dan
AN
rendahnya suku bunga dalam negeri. Hal ini akan mendorong terjadinya investasi dan
AR
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga akan menguatkan terjadinya konsolidasi fiskal.
AN G
G
Strategi mencapai keberlanjutan fiskal erat kaitannya dengan strategi menurunkan beban utang secara beraturan yaitu dengan menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB
IS A
dan meningkatkan primary balance surplus.
AL
(1) Dari sisi APBN
AN
Memperbesar primary balance surplus melalui berbagai upaya meningkatkan pendapatan
BI R
O
negara dan penghematan belanja negara, sehingga surplus tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi pokok utang pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui konsolidasi lebih lanjut anggaran negara di antaranya melalui integrasi dana-dana non-budgeter yang masih ada ke dalam anggaran negara; perluasan basis pendapatan, terutama dengan meningkatkan jumlah wajib pajak penghasilan (tax to GDP ratio); pengutamaan pengeluaran penting dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu; dan good governance dan pengelolaan sektor publik yang efisien.
15
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
(2) Dari sisi pengelolaan utang dalam negeri a.
Membangun pasar obligasi domestik untuk memfasilitasi roll-over utang jatuh tempo, mengurangi jumlah obligasi rekap yang beredar dengan membeli kembali (buy back), menukar obligasi dengan aset melalui program asset to bond swap. Menyeimbangkan struktur jatuh tempo obligasi.
c.
Mengembangkan pasar sekunder obligasi yang likuid dan yang memiliki basis investor
PR
R
I
b.
D
yang kuat dan beragam.
Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan otoritas moneter untuk bersama-sama
EN
d.
SE
TJ
mengupayakan tingkat bunga SBI yang rendah sehingga mengurangi beban pembayaran obligasi.
BN
–
(3) Dari sisi pengelolaan utang luar negeri
AP
a. Apabila benar-benar dibutuhkan dengan pertimbangan yang sangat ketat, kebijakan
KS AN AA N
penarikan utang baru dilakukan dengan sangat berhati-hati dengan skema bilateral. b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan utang yang ada dengan produktif dan efisien.
LA
c. Tetap melakukan penjadwalan utang dan debt swaps, agar menjaga kesinambungan
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
fiskal dan mampu menjaga pertumbuhan.
16
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Lampiran - Lampiran
17
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
I
Pengalaman Negara Lain tentang Aid Coordination Group5
Bank Dunia saat ini mengorganisasi/mengetuai 60 consultative group. Untuk beberapa
PR
R
1.
D
negara Eropa Timur, Bank Dunia mengkoordinasi consultative group bersama dengan
EN
Uni Eropa. Setidaknya dalam satu tahun Bank Dunia menyelenggarakan 25 kali
Kolombia, Korea, Malaysia, Marokko, Thailand dan Tunisia telah memutuskan untuk
SE
2.
TJ
pertemuan consultative group.
BN
–
mengakhiri mekanisme consultative group yang sebelumnya diorganisasi Bank Dunia
AP
dan secara mandiri mengelola berbagai pinjaman publik maupun swasta yang mereka
KS AN AA N
terima. Sementara Argentina, Botswana, Brazil, Cile, dan Cina menolak mekanisme consultative group. 3.
UNDP mengkoordinasi forum aid coordination dalam mekanisme round table. UNDP
LA
mulai mengadakan round table pada tahun 1973. Selama dasawarsa 1990-an UNDP
PE
telah mengadakan round table untuk 27 negara. IMF sesuai mandat yang diberikan juga terlibat dalam setiap consultative group
AN
4.
D
bahkan pada tahun 1965 mengetuai consultative group yang pertama untuk Ghana. Beberapa bank multilateral regional juga memimpin consultative group. Inter-
AN
5.
Development Bank mengetuai consultative group untuk Ekuador dan beberapa negara
AN G
G
6.
AR
American
Amerika Tengah. Asian Development Bank mengetuai consultative group untuk Papua
IS A
New Guinea.
Uni Eropa juga mengetuai consultative group bersama-sama dengan Bank Dunia
AL
7.
O
BI R
8.
AN
untuk beberapa negara Eropa Timur. Negara donor bilateral juga dapat mengetuai consultative group atau sectroal
coordination group seperti Belanda yang mengetuai Inter-Governmental Group for Indonesia.
9.
Negara-negara
penerima
bantuan
juga
dapat
mengkoordinasikan
forum
coordination untuk mereka sendiri seperti yang dilakukan Guyana dan Honduras.
5
Bappenas, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral dan Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral, 2006.
18
aid
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Selain Indonesia, banyak negara yang juga mempunyai aid coordination group bagi
PR
R
I
dirinya, diantaranya India, Kamboja, Tanzania, dan Filipina.
EN
D
INDIA
TJ
India, sejak merdeka telah menarik dana luar negeri untuk investasi pembangunan
SE
dalam negerinya. Meskipun pihak pemerintah telah berusaha untuk mendanainya sendiri,
BN
–
jumlah bantuan luar negeri terus meningkat.
AP
Sejak bulan Agustus 1958, Bank Dunia mengkoordinasi bantuan untuk negara India
KS AN AA N
dalam wadah Konsorsium India, yang terdiri dari Bank Dunia dan 13 Negara, yaitu: Austria, Belgia, Inggris, Kanada, Denmark, Jerman (saat itu Jerman Barat), Prancis, Itali, Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Amerika Serikat. Konsorsium dibentuk untuk koordinasi
LA
bantuan kepada India dan menetapkan prioritas-prioritas utama bantuan luar negeri serta
PE
menyelaraskan permintaan bantuan luar negeri sesuai rencana-rencana pembangunan.
AN
Bantuan untuk India tidak hanya berasal dari konsorsium yang dipimpin oleh Bank
D
Dunia. Diantara negara-negara yang tidak tergabung dalam Konsorsium Bank Dunia, Uni
AR
AN
Soviet merupakan kontributor paling utama, menyediakan lebih dari 16 % total bantuan
IS A
KAMBOJA
AN G
G
yang diterima India antara tahun 1947 hingga tahun 1988.
AL
Bank Dunia, UNDP, IMF dan ADB telah bekerja sama secara erat pada tahun 1992 –
AN
1993 untuk mendukung persiapan otoritas Kamboja dalam Pertemuan Tingkat Menteri
O
Negara Donor yang diadakan pada tahun 1992. Pertemuan ini merupakan amanat
BI R
Persetujuan Perdamaian Paris dan merupakan kelanjutan petemuan yang diadakan oleh ICORC (International Conference of the Reconstruction of Cambodia) Donors Group yang dipimpin oleh Pemerintah Jepang dan Prancis. Consultative Group untuk Kamboja terbentuk pada bulan Juli 1997. Pada bulan tersebut untuk pertama kainya diadakan pertemuan Cambodja Consultative Group. UNDP memainkan peran yang utama untuk membantu Pemerintah Kamboja mempersiapkan
19
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
pertemuan pendahuluan. UNDP, Bank Dunia dan ADB telah menyepakati perlakuan khusus pada proses pembentukan Consultative Group for Cambodia.
I
TANZANIA
PR
R
Tanzania, sejak tahun 1998 telah menjalin kerja sama dengan Bank Dunia untuk
D
pendanaan pembangunanya dalam bentuk Tanzania Consultative Group (TCG) yang
TJ
EN
dipimpin oleh Bank Dunia.
SE
Pada pertemuan ke 3, Pemerintah Tanzania menjadi tuan rumah pertemuan (TCG)
–
pada bulan November 2001. Pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Presiden Tanzania
BN
dan dihadiri oleh 30 delegasi pemerintah negara anggota dan organisasi internasional,
AP
beberapa perwakilan dari organisaasi non pemerintah dan dari swasta. Pertemuan
KS AN AA N
dipimpin oleh James W. Adams, Country Director for Tanzania di Bank Dunia. Anggota yang hadir adalah : Amerika Serikat, Austria, Belanda, Belgia, Cina, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kuwait, Prancis,
LA
Norwegia, Rusia, Swedia, Swiss, African Development Bank, Arab Bank for Economic
PE
Development in Africa European Commission, European Investment Bank, International
AN
Monetary Fund, OPEC, UNDP, FAO, UNCTAD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WHO, WTO,
AN
D
EAC dan Bank Dunia. Juga hadir dari kalangan organisasi non pemerintah dan perwakilan
G
AR
masyarakat sipil sebagai pengamat.
AN G
FILIPINA
IS A
The Philippines Consultative Group merupakan organisasi resmi antara negara dan
AL
lembaga kreditor/donor dengan Pemerintah Philippina. The Philippines Consultative Group
AN
(PCG) dipimpin oleh Bank Dunia. Departemen (Menteri) Keuangan Filipina bertindak
BI R
O
sebagai co-chair. Secara formal pertemuan PCG diadakan sekali dalam setahun dilengkapi dengan
beberapa kali pertemuan informal. Sampai dengan tahun 1999 telah diadakan 22 kali pertemuan, terakhir kali pertemuan diadakan pada bulan Maret 1999 di Tokyo. Pada pertemuan tersebut telah disepakati pledge sejumlah USD 4,5 miliar untuk mendukung reformasi sruktural dalam menghadapi krisis ekonomi regional, memulihkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh manfaat yang luas bagi kegiatan ekonomi.
20
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Pemerintah
Filipina
mempergunakan
pertemuan
PCG
2007
tersebut
untuk
mempresentasikan rencana pembangunannya kepada para kreditor/donor. Pada saat yang sama, kreditor/donor mempergunakan forum itu untuk menyatakan posisi mereka terhadap strategi pembangunan Pemerintah Filipina kedepan.
I
Untuk menindaklanjuti diskusi selama pertemuan PCG dan mempersiapkan
Working
group
sektoral
merupakan
representasi
dari
komunitas
D
kreditor/donor.
PR
R
pertemuan berikutnya, working group sektoral melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan
EN
kreditor/donor dan Pemerintah Filipina. Working group juga mengadakan berbagai
anggotanya
dengan
mengikutkan
representasi
dari
SE
TJ
pertemuan informal untuk melaksanakan tugasnya. Sejak 1996, working group diperluas komunitas
non
government
BN
–
organization. Beberapa working group dapat dikatakan sangat aktif seperti working group
AP
untuk pengentasan kemiskinan yang dipimpin Bank Dunia dan sebagai co-chair adalah
KS AN AA N
UNDP (dari pihak donor) dan Departemen Keuangan (dari pihak Pemerintah). Pada pertemuan PCG tahun 1999, Bank Dunia memberikan rekomendasi pembentukan working group governance yang didukung oleh banyak donor.
LA
Diluar payung resmi PCG, Bank Dunia mengadakan beberapa pertemuan informal
PE
working group dan beberapa kelompok diskusi antar donor sesuai dengan topik working
AN
group yaitu reformasi agraria, keuangan daerah, micro-finance, kesehatan dan reformasi
D
hukum.
AN
Negara dan organisasi/lembaga internasional/multilateral yang berpartisipasi dalam
AR
PCG adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Denmark, Finlandia,
AN G
G
Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Jepang Kanada, Korea, Kuwait, Malaysia, Norwegia, Prancis, Saudi Arabia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, ADB, Bank
BI R
O
AN
AL
IS A
Duni, Uni Eropa, IFC, IFAD, IMF, OECD, UNDP
21
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Strategi dan Sektor Prioritas Kerjasama Pembangunan/Keuangan Beberapa Kreditor/
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
LA
KS AN AA N
AP
BN
–
SE
TJ
EN
D
PR
R
I
Donor dengan Pemerintah Indonesia
22
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Data-Data Perkembangan Makro Ekonomi Indonesia
Defisit APBN 0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
R
I
2001
PR
-0,5%
D
-0,50%
EN
-1,0%
-1,30%
-1,3%
BN
–
-1,5%
-1,10%
SE
% PDB
TJ
-1,00%
-1,70%
-2,5%
KS AN AA N
AP
-2,0%
-2,40%
AN
PE
LA
-3,0%
88.6
G
80
AN G
74.7
70
65.9 60.4
56.1
AL
IS A
60
47.9
AN
50
AR
90
AN
D
100
42.3
37.0
O
40
BI R
30 20 10
0 2000
2001
2002
2003
Dlm Negeri
23
2004
2005
Luar Negeri
2006 Total
2007
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Pembayaran Hutang
45 40
40.1
35
PR
30.7
26.0
D
23.6 23.0 23.3
EN
25
R
I
31.6 30.2
30
TJ
20
–
SE
15
BN
10
AP
5
2000
2001
2002
KS AN AA N
0
2003
Luar Negeri
2005
2006
2007
Total
PE
LA
Dlm Negeri
2004
D
AN
Ratio Pembayaran Hutang terhadap Pajak
AN
70
AR
62.4
60
AN G
49.8
49.0
47.8
IS A
50
G
55.5
37.8 34.5
BI R
O
30
34.4
AN
AL
40
20 10
0 2000
24
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara
2007
Tax Ratio
16.0
14.4
I
SE
TJ
8.3
10.0
R
12.7
D
11.3
12.2
EN
11
12.0
11.8
PR
14.0
13.3
BN
–
8.0
AP
6.0
KS AN AA N
4.0 2.0
LA
0.0
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
25
I R PR D EN TJ SE – BN AP KS AN AA N LA
BI R
O
AN
AL
IS A
AN G
G
AR
AN
D
AN
PE
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
