Setyanta Nugraha Ketua Tim Penyusun Jabatan Fungsional Analis APBN Sekretariat Jenderal DPR RI
2006
Kajian pembentukan jabatan fungsional di Setjen DPR RI: Wiyakarsa/Analis Kebijakan Parlemen/Analis Anggaran
2010
• Setjen DPR RI mengusulkan pembentukan Jabfung Analis Anggaran dan Transkriptor (Surat No: OT.02/7903/SETJEN/X/2010, 20 Oktober 2010). • Ekspose Naskah Akademik pada tanggal 13 Desember 2010.
2012
Penyampaian kembali Naskah Akademik yang telah disempurnakan (surat Nomor OT.02/03255/SETJEN/III/2012, tertanggal 29 Maret 2012)
2013
Setjen DPR RI mengirimkan rancangan Permenpan dan RB (Surat Nomor SJ/11571/SETJEN-DPRRI/PR.03/11/2013 tanggal 18 November 2013)
2014
Ekspose Finalisasi Rancangan Permenpan dan RB
Hasil Ekspose Naskah Akademik tanggal 13 Desember 2010 tentang Jabatan Fungsional Transkriptor dan Jabatan Fungsional Analis Anggaran, Kemenpan mengeluarkan surat Nomor B/74/D.III.PAN-RB/1/2011 tanggal 12 Januari 2011, yang berisi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk jabatan fungsional Analis Anggaran, antara lain: 1. Mengenai nama jabatan fungsional disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, diharapkan ada penyempurnaan naskah akademiknya terutama untuk nama jabatan dan tugas. 2. Instansi pembina jabatan fungsional disarankan Kementerian Keuangan mengingat tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Bab I
: KETENTUAN UMUM
Bab II
: RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bab III
: INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Bab IV
: JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG
Bab V
: UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Bab VI :
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT
Bab VII
: PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Bab VIII : PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Bab IX
: PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Bab X
: UJI KOMPETENSI
Bab XI
: FORMASI
Bab XII JABATAN
: PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DARI
Bab XIII
: PENURUNAN JABATAN
Bab XIV
: PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
Bab XV
: KETENTUAN LAIN -LAIN
Bab XVI
: KETENTUAN PENUTUP
Dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang melaksanakan tugas di bidang analisis APBN, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis APBN dan Angka Kreditnya Jabatan Fungional Analis APBN adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap issue dan masalah APBN yang meliputi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
Jabatan Fungsional Analis APBN termasuk dalam RUMPUN MANAJEMEN. Jabatan fungsional Analis APBN hanya di lingkup Sekretariat Jenderal DPR RI. Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis APBN yakni melaksanakan analisis APBN.
Instansi Pembina jabatan fungsional Analis APBN Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai kewajiban antara lain: 1.
Menyusun dan menetapkan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Analis APBN
2.
Menyusun dan menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis APBN;
3.
Menyusun dan menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;
4.
menyusun dan menetapkan pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis APBN;
5.
menyusun dan menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang analisis APBN ;
6.
menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN ;
7.
menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN;
8.
menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang analisis APBN; 9.
melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis APBN, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
10. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis APBN; 11. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN; 12. memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Analis APBN; 13. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Analis APBN; dan 14. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis APBN
Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e
Pembina IV/a Pembina Tingkat I IV/b Pembina Utama Muda IV/c
Penata III/c Penata Tingkat I III/d
Penata Muda III/a Penata Muda Tk I III/b
UTAMA
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan PENUNJANG
1. PENDIDIKAN
1. 2. 3.
Pendidikan sekolah (ijazah/gelar) Diklat fungsional/teknis (STTP/sertifikat) Diklat Prajabatan
2. KEGIATAN analisis APBN
1. 2. 3.
Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
3. PENGEMBANGAN PROFESI
1. 2. 3.
Pembuatan karya tulis/karya ilmiah Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan Pembuatan buku pedoman/ Juklak/Juknis
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pengajar/pelatih analisis APBN; Peran serta dalam seminar/lokakarya Pemberian konsultasi/bimbingan yang bersifat konsep; Keanggotaan dalam Tim Penilai; Perolehan penghargaan/tanda jasa; Keanggotaan dalam organisasi profesi Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis APBN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan analisis, maka Analis APBN lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan yang dinilai sebagai tugas tambahan. Analis APBN yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sedangkan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen)
Pada awal tahun, setiap Analis APBN wajib menyusun SKP berdasarkan tugas pokok Analis APBN sesuai dengan jenjang jabatannya yang harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis APBN tercantum dalam Lampiran II, III, dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permenpan dan RB; Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan paling tinggi 20% berasal dari unsur penunjang.
Analis APBN yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Analis APBN yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
Analis APBN yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis APBN, diberikan angka kredit : a. 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu; b. 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masingmasing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; c.
4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 (tiga) orang
Setiap Analis APBN wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada atasannya paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Analis APBN yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
Sekretaris Jenderal DPR RI berwenang menetapkan angka kredit bagi Analis APBN Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e. (dibantu Tim Penilai Setjen). Pejabat eselon II yang membidangi analisa APBN, bagi Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. (dibantu Tim Penilai Unit Kerja)
Susunan keanggotaan Tim Penilai a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi analisis APBN; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota. Sekretaris harus berasal dari unsur kepegawaian dan Anggota paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis APBN.
PNS (CPNS) yang diangkat untuk pertama
Pengangkatan dari jabatan lain dalam
kali dalam Jabatan Fungsional Analis
Jabatan Fungsional Analis APBN harus
APBN harus memenuhi syarat
memenuhi syarat
• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Ekonomi; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a; • telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang analisis APBN; dan • nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang Ekonomi; • pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a; • telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang analisis APBN; dan • nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
• Paling singkat 2 (dua) tahun memiliki pengalaman menganalisis di bidang APBN; dan • Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun
CPNS paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis APBN.
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis APBN yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi sebagaimana diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis APBN.
Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Analis APBN didasarkan pada jumlah AKD yang melaksanakan fungsi anggaran dan didasarkan analisis beban kerja. Paling banyak 40 (empat puluh).
Pembebasan Sementara Analis APBN Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis APBN Madya, pangkat Pembina Utama Madya, golongan IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Analis APBN Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
Pengangkatan Kembali
Diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, apabila telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.
Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
Diberhentikan sementara dari PNS
Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis APBN;
Dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;
Dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan; atau Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
Analis APBN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis APBN dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1); b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan c. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Pengalaman di bidang analisis APBN minimal selama 1 (satu) tahun; Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Analis APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
