Penganggaran Reformasi Birokrasi
PM-RB
Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta, 30 Mei 2012
5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
1
Mekanisme & Prinsip2 Penganggaran Reformasi Birokrasi Usulan RB
KL mengusulkan Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan Kepada Kemen PAN dan RB
Kemen PAN dan RB melakukan verifikasi dan validasi lapangan
Kemen PAN dan RB menetapkan Grading Masing-masing jabatan dan menyampaikan kepada KemenKeu
Perhitungan Anggaran
Tim QA & Independen KemenKeu membuat simulasi kebutuhan anggaran untuk Pembayaran tunjangan kinerja
KemenKeu melakukan pendataan utk optimalisasi anggaran
Penetapan dan persetujuan TK
Perpres ditetapkan, TK dibayarkan 5/29/2012
Kemen PAN dan RB memproses RPerpres ttg TK
Kemenkeu mengirimkan surat minta persetujuan DPR PM-RB Setjen DPRRI
KPRBN membahas dan memutuskan besaran TK 2
PROGRES RB K/L 2008
2009
2010
2011
2012
K/L yang sudah proses RB dan mendapat TK 1. Kem Keuangan 2. BPK 3. MA
1. Set Neg 2. Set Kab
KL yang diproses*)
1. Kemenko Perekonom, 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemenko Polhukam 4. Kemenko Kesra, 5. Kem. Pertahanan 6. TNI, 7. POLRI 8. Kemen. PAN dan RB 9. BPKP
2 KL carry over dari tahun 2010 1. Kem Hukum dan HAM 2. Kejaksaan Agung
Dalam proses minta persetujuan DPR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BPPT Lemhannas LAN LKPP KemPerind Kemristek BATAN BPOM BKN BKPM BPS
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
BKKBN ANRI KemPPA KemPeRA Lemsaneg BNN Kemtan
19. BNPT
20. LIPI
5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
3
TARGET 2012 DILUAR 20 KL 2012 16 K/L (yang sudah mengajukan usulan RB pada tahun 2011) Target : 39 K/L
23K/L (yang belum mengajukan usulan RB)
16 K/L yang sudah mengajukan usulan dan road map pada tahun 2011 yang akan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut: 1. Kem. PU 2. Kem. LH 3. KemPerhub 4. Kemdikbud 5. Kemparekk 6. Kemenpora 7. KemKP 8. LAPAN 5/29/2012
9. Bapeten 10. Kemdag 11. KemHut 12. Wantannas 13. Kemlu 14. Kemkes 15. Kemnakertrans 16. Kemdagri PM-RB Setjen DPRRI
4
23 K/L Yang Belum Mengajukan Usulan RB, Dan Ditargetkan Segera Diproses Tahun 2012 (Data Dari Kemen PAN & RB)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
KemenESDM KemenKopUKM KemenPDT KemenBUMN KemenSos Kemen Agama KemenKomInfo BIN Bakosurtanal BMKG BPN
12. Perpusnas 13. MK 14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 15. BNP2TKI 16. BSN 17. Basarnas
18. Setjen DPR RI 19. 20. 21. 22. 23.
Setjen MPR RI Setjen DPD RI KPU Bakorkamla Komisi Yudisial
* 23K/L tersebut akan dipacu untuk segera proses reformasi birokrasi pada tahun 2012, sehingga total target untuk tahun 2012 adalah 39K/L 5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
5
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN REFORMASI BIROKRASI 1 Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan bebas KKN
2 3 4
5
• Perubahan mind set • Perubahan budaya kerja • Pengukuran kinerja berdasarkan key performance indicators • Pemberian reward dan punishment • Perlu review terhadap struktur organisasi dan jumlah pegawai (right sizing) antara lain terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah
Equal Pay for Equal Work Pola remunerasi mengacu pada KL yang sudah terlebih dahulu melaksanakan reformasi birokrasi Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan remunerasi bagi suatu K/L harus disetujui DPR, dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan
• Bila suatu K/L tidak memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasi namun memerlukan realokasi anggaran, perlu mendapat persetujuan Komisi DPR terkait; • Bila suatu K/L memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi & remunerasi, perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR.
K/L yang mengusulkan reformasi dan remunerasi agar mengoptimalkan pagu belanja 5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
6
Kondisi Saat Ini Dasar Hukum : - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1977 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian - PP No. 7 Tahun 1977 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2011 - PP No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-hak Anggota Polri - PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi TNI
• Gaji Pokok • Tunjangan Keluarga • Tunjangan Jabatan • Tunjangan Pangan • Tunjangan lain-lain • Tunjangan Kinerja (yg sdh RB) • Tunjangan Umum • Uang Makan • Honor tidak tetap/honor tim
PNS
5/29/2012
• Gaji Pokok • Tunjangan Keluarga • Tunjangan Jabatan • Tunjangan Pangan • Tunjangan lainnya • Tunjangan Kinerja • Tunjangan Umum • Tunjangan operasi • Tunjangan Khusus • Uang Lauk Pauk • Honor tidak tetap/Honor Tim
TNI PM-RB Setjen DPRRI
• Gaji Pokok • Tunjangan Keluarga • Tunjangan Jabatan • Tunjangan Pangan • Tunjangan Lainnya • Tunjangan Kinerja • Tunjangan Umum • Tunjangan operasi • Tunjangan Khusus • Uang Lauk Pauk • Honor tidak tetap
POLRI
7
• Tunjangan Keluarga : – Tunjangan Istri/Suami : 10% dari Gaji Pokok – Tunjangan Anak : 2% dari Gaji Pokok (Maks. 3 anak) • Tunjangan Jabatan: – Tunjangan Jabatan Struktural N o
PNS Perpres No. 26 Tahun 2007
TNI Perpres No. 27 Tahun 2007
POLRI Perpres No. 28 Tahun 2007
1
Eselon IA
5.500.000 Golongan I
5.500.000 Eselon IA
5.500.000
2
Eselon IB
4.375.000 Golongan II
4.375.000 Eselon IB
4.375.000
3
Eselon IIA
3.250.000 Golongan III
3.250.000 Eselon IIA
3.250.000
4
Eselon IIB
2.025.000 Golongan IV
2.025.000 Eselon IIB
2.025.000
4
Eselon IIIA
1.260.000 Golongan V
1.260.000 Eselon IIIA
1.260.000
5
Eselon IIIB
980.000
6
Eselon IVA
540.000
7
Eselon IVB
490.000
8
Eselon VA
360.000
5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
8
- Tunjangan Jabatan Fungsional PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS Jabatan Fungsional Keahlian (Pertama, Muda, Madya, Utama) Jabatan Fungsional Ketrampilan (Pemula, Pelaksana, Penyelia, Lanjutan) Jabatan Fungsional Umum Jabatan Fungsional Lain-lain Saat ini terdapat : 116 Jafung dengan besaran tunjangan antara Rp. 220.000 s.d Rp. 2.500.000
• Tunjangan Pangan − Tunjangan Beras : Rp. 5.805 per kg (PER-39/PB/2011) • Tunjangan Lain-lain −
Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara (Kemenkeu)
− Tunjangan Kinerja Ganda (Bappenas), dll Note: Tunjangan-tunjangan tsb setelah RB melebur kedalam tunjangan kinerja kecuali bagi TNI dan Polri.
5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
9
• Tunjangan Kinerja Diberikan setelah KL melaksanakan Reformasi Birokrasi
• Tunjangan Umum − Diberikan untuk PNS, TNI, dan Polri yang tidak menduduki jabatan. No
GOLONGAN
BESARAN
1
Golongan I
175.000
2
Golongan II
180.000
3
Golongan III
185.000
4
Golongan IV
190.000
5
TNI dan Polri
75.000
• Tunjangan Operasi
− Diberikan untuk menunjang operasi tertentu bagi TNI dan Polri − Contoh: Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI Indonesia dan PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan (Perpres No. 49 Tahun 2010) 5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
10
• Tunjangan Khusus − Diberikan khusus bagi TNI dan Polri tertentu − Contoh: Tunjangan Khusus Kewanitaan (SKep Panglima TNI), Tunjangan Khusus Gegana (SKep Kapolri), dst • Uang Makanan − Uang Makan PNS (PMK No. 84/PMK.02/2011) No
Golongan
Uang Makan
1
Golongan I dan II
Rp. 25.000
2
Golongan III
Rp. 27.000
3
Golongan IV
Rp. 29..000
− Uang Lauk Pauk TNI/Polri: Rp. 45.000 (PMK No.152/PMK.02/2011) • Honor Tidak Tetap/Honor Tim − Diberikan berdasarkan tarif Standar Biaya − Hampir semua KL memiliki honor tim 5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
11
5/29/2012
PM-RB Setjen DPRRI
12
