KOMISI V DPR-RI JAKARTA,

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TANGGAL 29-30 MEI 2016

KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

…………………………………………………………………………

1

………………………………………………………………………

1

I.2. Maksud dan Tujuan

………………………………………………

1

I.3. Lokasi dan Waktu

………………………………………………

2

…………………………………

2

I.1. Dasar Hukum

I.4. Daftar Anggota Rombongan II. GAMBARAN UMUM OBYEK YANG DITINJAU

………… ………………………………… …………………

4

……………………………………………

5

…………………………………

6

………………………………

8

…………………………………………………………………………………..

9

II.1. Profile Kabupaten Karangasem Provinsi Bali II.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem Provinsi Bali II.3. Tentang Dana Desa

III. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI V. PENUTUP

3

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Karangasem 2016

Hal ii

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK DALAM RANGKA PENINJAUAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI 29 -30 MEI 2016 I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. I.2. Maksud dan Tujuan Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: 1. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung program-program pemberdayaan masyarakat desa yang di biayai langsung dari APBN. 2. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada pada bidang pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin. 3. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Kabupaten Karangasem provinsi Bali terkait pemberdayaan masyarakat desa yang pembiayaanya melalui APBN 2015 dan APBN 2016. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu: butir a.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.


Hal 1

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa:”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f

mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu Dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2015 - 2016, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Peninjauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ke Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada tanggal 29-30 Mei 2016. Dalam masa kunjungan yang dilakukan, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif pimpinan dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Beberapa kegiatan dalam Kunjungan Spesifik ke Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan sekitarnya adalah: 1. Pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satuan Kerja (SATKER) Pendamping Desa Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten, Fasilitator Pendamping Desa 2. Peninjauan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pasar Desa Sengkidu Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Prov Bali. I.4. Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik Peninjauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Ke Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada tanggal 29 - 30 Mei 2016 adalah sebagai berikut:

1.

NO. ANGG. A-381

2.

NO.

NAMA

FRAKSI

KETERANGAN

IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA

F.Gerindra

A-162

Drs. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

F.PDIP

ANGGOTA

3.

A-233

H.M. SALIM FAKHRY, SE, MM

F.PG

ANGGOTA

4.

A-331

ADE REZKY PRATAMA, SE

F.Gerindra

ANGGOTA

5.

A-374

ANTON SUKARTONO SURATTO

F.PD

ANGGOTA

6.

A-487

H. SUNGKONO

F.PAN

ANGGOTA


KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI V

Hal 2

7.

A-51

H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS

F.PKB

ANGGOTA

8.

A-543

HJ. FATMAWATI RUSDI, SE

F.PPP

ANGGOTA

Dalam Kunjungan Kerja ini, kami juga didampingi oleh jajaran dari Kementerian Desa,PDT dan Trasmigrasi sebagai mitra kerja Komisi V DPR RI, yaitu: NO

NAMA

KET

KEMENTERIAN DESA,PDT DAN TRANSMIGRASI MARKUS YOSHUA YOLTUWU

DIRJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN (PKP)

2.

RAFDINAL

KASUBDIT DITJEN PKP

3.

FAHRI

KASUBDIT DITJEN PPMD

1.

II. GAMBARAN UMUM OBYEK YANG DITINJAU II.1. Profile Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang terletak di ujung timur Pulau Bali, 80.00’.00” – 80.41’.37,8” LS dan 11.50.35’.9,8”-11.50.54’.8,9 BT dengan luas 83.945 Hektar, jumlah penduduk sebesar 406,6 ribu jiwa tahun 2014. Ibukotanya berada di Amlapura. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besakih Secara administratif, Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 Kecamatan, 75 Desa, 3 Kelurahan, 547 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat dan 714 Banjar Adat. Kecamatan-kecamatan yang berada di kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: 1. Kubu 2. Rendang 3. Abang 4. Sidemen 5. Selat 6. Bebandem 7. Karangasem 8. Manggis Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem adalah “CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA” dengan Misi sebanyak 6 Misi. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut ada 9 Program Unggulan dalam pembangunan yang dinamakan dengan “NAWA SATYA DHARMA”.


Hal 3

Indeks Pembangunan Manusia beserta komponennya sangat penting dalam pembangunan. IPM beserta komponennya di Kabupaten Karangasem Tahun 2014 adalah : 1. Angka Harapan Hidup pada saat lahir : 69,18 tahun 2. Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 7 Tahun ke Atas : 11,81 tahun. 3. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas : 5,39 tahun 4. Pengeluaran Perkapita disesuaikan : Rp. 9.401.570 (Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) orang per tahun 5. IPM Kab. Karangasem : 64,01 II.2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dulunya sebelum berlakunya UU tentang Desa ini, Desa sebagai obyek dalam pembanguan dan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dan dengan berlakukan UU ini berubah pula dimana Desa sekarang menjadi subyek dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Walaupun demikian, Desa sebelumnya telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar Desa menjadi KUAT, MAJU, MANDIRI dan DEMOKRATIS, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Bercermin dari hal tersebut, seluruh Desa berlomba-lomba dan memiliki peranan penting dalam pembangunan bersama masyarakatnya guna menjadikan Desa nya menjadi lebih kuat, maju dan mandiri termasuk Desa yang ada di Kabupaten Karangasem. Menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa dalam menggambarkan tingkat kemajuan Desa pada suatu waktu adalah menggunakan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yaitu disusun berdasarkan beberapa dimensi, variabel dan indikator kuantitatif. Hasil ini akan diketahui bagaimana perkembangan desa yang dikenal dengan istilah Tipologi Desa yaitu Desa Tertingga, Desa Berkembang dan Desa Mandiri. Untuk desa di Kabupaten Karangasem, dikategorikan sebagai berikut : 1. Desa Tertinggal : tidak ada 2. Desa Berkembang : 69 Desa 3. Desa Mandiri : 6 Desa Sembilan Program Unggulan : 1. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan informal jenjang usia dini, SD dan SMP sederajat secara gratis utamanya bagi masyarakat miskin melalui kartu Karangasem cerdas. 2. Perluasan jangkauan, ketersediaan dan kemudahan layanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III secara gratis (termasuk pemberian makanan gratis bagi 1 orang penunggu pasien) utamanya bagi masyarakat miskin mellaui Kartu Karangasem Sehat. 3. Mewujudkan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (bebas dari KKN) serta berkarakter melayani, melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur sipil negara (PNS, Guru, dan aparatur sipil lainnya). 4. Peningkatan pelayanan perizinan terutama untuk usaha mikro kecil melalui program pelayanan “Goes To Banjar “. 5. Penanganan kemiskinan perdesaan dan perkotaan dengan menciptakan lapangan kerja Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Karangasem 2016

Hal 4

6. 7. 8. 9.

baru melalui Gerakan Wirausaha Muda Karangasem dan Desapreneur. Mewujudkan kedaulatan pangan di kabupaten Karangasem melalui pemanfaatan lahanlahan kritis dengan teknologi tepat guna (TTG) Peningkatan pelayanan dan prasarana perdagangan, terutama penguatanperan sentral pasar tradisonal melalui perbaikan 16 pasar tradisonal secara bertahap selama 5 tahun. Meningkatkan kualitas dan menumbuhkan destinasi pariwisata baru dikabupaten Karangasem melalui pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat (kearifan local). Pembangunan dan peningkatan kualitas saranan dan prasarana infrastruktur utamanya jalan dan pemenuhan penyediaan layanan air bersih didaerah-daerah terisolir melalui pembangunan cubing secara merata dan berkesinambungan selama 5 tahun.

Dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal salah satu contoh adalah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa ini sangat penting sebagai usaha mendorong perekonomian masyakarat. Di Kabupaten Karangasem hampir seluruh desa memiliki BUM Desa. II.3. Tentang Dana Desa Sebagai konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adanya kucuran Dana milyaran rupiah langsung ke Desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kabupaten Karangasem mulai tahun 2015 seluruh desa menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat termasuk seluruh desa yang ada di kabupaten Karangasem. Pagu Dana Desa untuk Kabupaten Karangasem tahun 2015 adalah sebesar Rp. 21.962.811.000,00 (Dua Puluh Satu Miliyar Sembilan ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang terbagi keseluruh desa yang ada di 8 Kecamatan sesuai perhitungan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis. Sedangkan untuk tahun 2016 total pagu Dana Desa sebesar Rp. 49.301.984.000,00 (Empat Puluh Sembilan Miliyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) terbagi keseluruh desa di 8 Kecamatan dengan tetap mempergunakan perhitungan. Dana Desa menjadi pos pendapatan bagi keuangan Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa diharapkan dapat membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 tahun pertama dialokasikannya Dana Desa penting bagi kita untuk bersama-sama mengawasi anggaran tersebut. Pengawasan Dana Desa yang dimulai dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 dan tahun 2016 dapat kita pandang dari dimensi kepentingan publik dan dimensi kepentingan politik, sasaran kunci manajemen keuangan publik dari dimensi kepentingan publik berupa transparansi, akuntable dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Masyarakat Desa menjadi sasaran utama dalam manajemen Dana Desa hendaknya menfasilitasi adanya partisipasi dan interaksi masyarakat Desa didalamnya, sehingga manfaat sampai ke Desa baik langsung maupun tidak langsung. Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Dana Desa dalam APBN tahun 2015 dan 2016 perlu dapat pengawasan dan partisipasi masyarakat agar Dana Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Karangasem 2016

Hal 5

Desa yang baru di inisiasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 dan 2016 ini secara transfaransi, akuntable dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat Desa. III. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN Berdasarkan Pertemuan: 1. Di Provinsi Bali dikenal ada dua bentuk pemerintahan desa yang masing-masing mempunyai fungsi, sistem atau struktur organisasi berbeda. Dua bentuk desa yang lazim disebut dualisme desa di Bali itu adalah Desa Dinas (desa dan kelurahan) dan Desa Pakraman atau desa adat. 2. Di kabupaten Karang Asem sendiri terdapat 8 Kecamatan, 75 desa/3 Kelurahan dan 190 Desa Adat. 3. Namun, desa dinas dan desa adat ini dapat bersinergi dengan baik dalam memanfaatkan dana baik yang diperoleh dari Pusat mapun dari Provinsi Bali. 4. Pemerintah Pusat diharapkan untuk tetap mengakui keberadaan desa Pakraman (desa adat) di Bali. 5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Provinsi Bali telah menjadi subyek dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 6. Bercermin dari hal tersebut, seluruh Desa berlomba-lomba dan memiliki peranan penting dalam pembangunan bersama masyarakatnya guna menjadikan Desa-nya menjadi lebih kuat, maju dan mandiri termasuk Desa yang ada di Kabupaten Karangasem. 7. Berdasarkan perkembangan desa yang dikenal dengan istilah Tipologi Desa yaitu Desa Tertinggal, Desa Berkembang dan Desa Mandiri. Untuk desa di Kabupaten Karangasem, dikategorikan sebagai berikut: Desa Tertinggal : tidak ada Desa Berkembang : 69 Desa Desa Mandiri : 6 Desa 8. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai tahun 2015 seluruh desa menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat termasuk seluruh desa yang ada di kabupaten Karangasem. Pagu Dana Desa untuk Kabupaten Karangasem tahun 2015 adalah sebesar Rp. 21.962.811.000,00 yang terdiri dari ; NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KECAMATAN Rendang Sidemen Manggis Karangasem Abang Bebandem Selat Kubu

PAGU DANA DESA : 1,743,943,415.00 : 2,842,844,061.00 : 3,384,768,158.00 : 2,381,012,092.00 : 4,184,855,233.00 : 2,334,845,446.00 : 2,307,996,035.00 : 2,782,546,560.00


Hal 6

9. Sedangkan untuk tahun 2016 total pagu Dana Desa sebesar Rp. 49.301.984.000,00 terbagi keseluruh desa di 8 Kecamatan terdiri dari ; NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KECAMATAN Rendang Sidemen Manggis Karangasem Abang Bebandem Selat Kubu

PAGU DANA DESA : 3,903,186,200.00 : 6,305,706,500.00 : 7,483,393,900.00 : 5,378,876,200.00 : 9,469,674,800.00 : 5,234,277,500.00 : 5,150,182,400.00 : 6,376,686,500.00

10. Penggunaan Dana Desa tahun 2015-2016 secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Pembangunan MCK, Pembangunan PAUD, Penyelenggaraan Posyandu, Bedah Rumah dan lain-lain 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana: Rabat Beton, Pembuatan Trotoar Jalan, Pembuatan Drainase dan lain-lain 3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal : Permodalan BUM Desa, Pembuatan Pasar Desa, Pembangunan Kios Pasar, Pengadaan Bibit Ternak dan lain-lain 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan : Pembuatan Bak Penampungan Air, 11. Dalam hal pengembangan potensi ekonomi lokal salah satu contoh adalah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa ini sangat penting sebagai usaha mendorong perekonomian masyakarat. Di Kabupaten Karangasem hampir seluruh desa memiliki BUM Desa dan ada juga desa yang belum memiliki, adalah sebagai berikut :  Desa yang memiliki BUM Desa : 59 Desa  Desa yang belum memiliki BUM Desa : 16 Desa  Desa yang memiliki BUM Desa Bersama : 4 Desa 12. Ditingkat desa banyak tokoh desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang bagus dan perlu diberikan ruang pengembangan yang leluasa serta dibutuhkan penambahan jumlah struktur perangkat desa untuk mengimbangi pengelolaan dana desa dan semoga UndangUndang tentang Desa ini mampu menjawab tantangan tersebut. 13. Dalam rangka membangun kemandirian desa, Mengingat SDM, tipologi dan geografi desa yang masih membutuhkan pembinaan dan pedampingan desa secara berkelanjutan, diperlukan penambahan anggaran khusus pendidikan dan pelatihan perangkat desa serta masyarakat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 14. Terkait dengan perekrutan pendamping desa, lebih memprioritaskan Ex-PNPM yang telah berpengalaman selama 10 tahun. 15. Terkait dana desa, pemerintah pusat seharusnya mengklasifikasi besaran dana desa sesuai letak geografis , jarak serta waktu supaya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar. 16. Masyarakat menyambut baik tahapan pencairan dana desa yang semula tiga tahap telah dipangkas menjadi hanya dua tahap. 17. Ada banyak pns kecamatan yang ditugaskan di desa perlu mendapat insentif dari dana desa di mana mereka berkarya. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Karangasem 2016

Hal 7

Berdasarkan Peninjauan: 1. Penggunaan dana desa tahun 2015-2016 di kabupaten Karangasem salah satu peruntukannya untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal yakni Permodalan BUM Desa, Pembuatan Pasar Desa, Pembangunan Kios Pasar dan pengadaan bibit ternak. 2. Salah satu contoh adalah desa Sengkidu, Kecamatan Manggis yang menjadi lokasi peninjauan. Pengembangan potensi ekonomi lokal dengan pembuatan pasar desa dan pembuatan kios pasar di Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem yang dibiayai langsung oleh dana desa yang dikelola oleh perangkat desa dirasakan sangat membantu masyarakat. 3. Terkait dengan pelestarian dan rumah permandian raja Karangasem yang merupakan salah satu cagar budaya (Pariwisata) dikabupaten Karangasem,sangat diharapkan perhatian Pemerintah Pusat lewat Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya. IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka penijauan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali antara lain: 1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan untuk ex pelaku PNPM Mandiri Perdesaan serta akan memperjuangkan kepada pemerintah untuk dapat mengakomodir keterlibatan mereka sebagai warga negara Indonesia yang sudah berperan aktif lebih 10 tahun pada program pemberdayaan masyarakat desa dan bahwa mereka dapat di kontrak sebagai pendamping desa melalui evaluasi kinerja dan bukan melaui rekrutmen ulang. 2. Komisi V DPR RI akan memperjuangkan bersama Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi terkait sistem Penggajian Fasilitator Pendampin Desa, dimana terjadi ketidakadilan pada besaran honorarium untuk lokasi ekstrim atau lokasi yang sangat sulit di jangkau dengan lokasi yang normal atau mudah di jangkau. 3. Komisi V DPR RI mendukung upaya pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sangat membutuhkan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan serta evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. 4. Komisi V DPR RI akan memperjuangkan bersama Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi terkait dengan tokoh desa dan perangkat desa yang memiliki kapasitas yang bagus dan perlu diberikan ruang pengembangan yang leluasa serta dibutuhkan penambahan jumlah struktur perangkat desa untuk mengimbangi pengelolaan dana desa. 5. Dalam rangka membangun kemandirian desa, Mengingat SDM, tipologi dan geografi desa yang masih membutuhkan pembinaan dan pedampingan desa secara berkelanjutan, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran khusus pendidikan dan pelatihan perangkat desa serta masyarakat untuk mencapai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.


Hal 8

V. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI dalam rangka penijauan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ke Kabupaten Karangasem Provinsi Bali pada tanggal 29 -30 Mei 2016, Masa Sidang IV 2015-2016. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan bagi kesejahteraaan masyarakat khususnya di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Indonesia pada umumnya. Jakarta, Juni 2016 KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI KE KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI

IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA No. Anggota A-381


Hal 9

KOMISI V DPR-RI JAKARTA,

Recommend Documents