SATOE BOELAN BERSAMA “JKN” ARSADA PUSAT RDP/RDPU Komisi IX DPRRI Senayan,20 Januari 2014
REKAPITULASI RUMAH SAKIT DAERAH KELAS
NON KELAS
KEPEMILIKAN A PROVINSI
B
C
TOTAL
RSUD
RSDK
D
19
43
21
3
10
96
53
43
KABUPATEN
0
68
233
118
36
455
445
10
KOTA
3
46
31
9
3
92
79
13
22
157
285
130
49
643
577
66
JUMLAH
Sumber: RS online,17 Januari 2014 JUMLAH RS
2.245
PEMERINTAH
840
RSD
643
431 (67,03 %) TERAKREDITASI
272 (42,90 %) BLUD
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1. Ketidak tahuan peserta eks Askes/Jamsostek dengan prosedur baru, dan peserta baru mengakibatkan : staf RSD kena marah, dituding mempersulit, mencari keuntungan 2. Isu bahwa mendaftar peserta BPJS harus pakai e KTP 3. Peserta eks Askes dan jamsostek merasa dirugikan. Menurut peta jalan, hak mereka masih tetap seperti yg lalu. Contoh : a. DPHO berubah menjadi Formularium Nasional. b. Cara dan lama pemberian obat berubah 4. Belum ada Manual Pelaksanaan . Petugas BPJS di RSD tidak berani menghadapi complain peserta tentang prosedur pelayanan
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 5. Kebijakan yg disampaikan oleh petugas BPJS di RS sering berubah. Misal Surat Eligibiltas Peserta (SEP) untuk Peserta baru dan dirawat. 6. Akses peserta terhadap pelayanan dokter dan dokter spesialis tidak merata seperti saat adanya inpres dokter 7. Tidak diketahuinya manfaat apa saja yang dapat dilayani di RS untuk peserta sering menimbulkan masalah 8. Kompendium belum ada, pakai standar apa dan harga yang beda2. Contoh ring/stent pada jantung, plat pada patah tulang
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 9. Masa transisi seharusnya prosedur rujukan tidak kaku. Daerah TPK (Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan), telanjur datang ke RS dengan menyeberang / perjalanan panjang 10. RSD tdk boleh menolak pasien, padahal ruangan benar2 penuh. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya mutu pelayanan. Contoh : Pasien dirawat dilorong 11. Faskes primer bertetangga dengan faskes tertier, haruskah dirujuk ke faskes sekunder yg lbh jauh ? 12. RSD berkewajiban “membina” Puskesmas dengan datang ke Puskesmas. Tarif masuk kapitasi? Atau INA CBG, belum diatur. Contoh : SpOG, SpA, SpKJ
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 13. Staf RSD yang akan berobat harus ke Faskes primer dulu sebelum ke RSD? bertentangan dengan reformasi birokrasi 14. Rujukan Partial : diawal pelaksanaan JKN, sulit dilaksanakan karena masalah tariff beda jauh. Contoh : rujukan Laboratorium 15. Rujuk balik pasien khronis : Peserta tinggal di DTPK yang biasanya tidak ada apotik. Contoh Pasien Hipertensi, DM 16. Kasus kronis : masih membingungkan faskes, menurut NCC kasus khronis hanya kusta dan Jiwa, tetapi di lapangan yg diketahui DM dan HT?. Penyakit khronis lainnya masih ?
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 17. Pasien Rawat Jalan di RSD, paket INA CBG tidak mencukupi untuk kebutuhan paket pemeriksaan. Contoh : Laborat, Radiologi, obat dsb 18. Verifikasi : Dx harus didukung Lab/Ro? Missal Hepatitis hrs periksa anti HBc, anti HaV?. Stroke cukup didiagnosa klinis tanpa CT scan ? ini terkait verifikasi 19. Allergi obat di fornas, diganti obat diluar fornas, risiko lebih mahal 20. Ambulans : Hanya darat dan air. Di Papua sebagian besar wilayah hanya memerlukan transportasi udara ?
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 21.Beda tarif antar regional kecil; hal ini tidak menarik bagi tenaga kesehatan ke DTPK, sehingga bisa jadi salah satu penyebab pemerataan pelayanan kesehatan tak tercapai 22.RS buka 24 jam, Petugas BPJS di RSD seharusnya juga 24 jam, ini terkait SEP. Soft ware nya masih belum stabil 23.Pengitungan tarif INA CBG didasarkan pada tarif RSD yang dibawah unit cost, sehingga keluarnya angka tarif INA CBG kecil
Ilustrasi Prosedur pencangkokan hati ringan Rp.58.061.438 (berat Rp. 112.369.422) ???? DI di Cina 3M, di Singapore sekitar 3M juga. siapa yang bisa percaya dengan RSD kita????
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 24.Belum ada yang mengawasi BPJS di Daerah 25.Jumlah Profesional di RSD sangat banyak. gaji pegawai RS rata2 kecil, jasa juga kecil ( krn tariff INA CBG kecil), urusan nyawa. Disisi lain, pegawai BPJS gaji besar, urusan administrasi ?
HARAPAN A. Kepatuhan semua pihak untuk memenuhi amanat regulasi,
B. Perlunya sosialisasi JKN secara komprehensif, C. Perlunya regulasi bahwa tenaga kesehatan sebagai tenaga strategis, D. Perlunya Manual Pelaksanaan E. Membangun komunikasi yang baik,
HARAPAN F. Perlunya Evaluasi terhada komprehensip tarif INA CBG dengan menggunakan data RSD yang sesuai harga keekonomian G. Perlunya evaluasi dalam 3 – 6 bulan pertama, dengan melibatkan seluruh stakeholders H. Perlu standarisasi proses khususnya PNPK (Pedoman Nasional Praktek Klinik) dan PPK (Pedoman Pelayanan Klinik (internal RSD) dan SOP I. Perlunya standar input seperti formularium dan kompendium dengan harga sesuai harga keekonomian
HARAPAN J. Perlunya Pedoman remunerasi berbasis kinerja
K. Untuk daerah DTPK, perlu pengaturan khusus (tarif, ambulans dsb) L. Regionalisasi tarif seharusnya berbasis kabupaten/kota
Terimakasih
