RANCANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RDPU KOMISI III DPR RI DENGAN SERIKAT PEKERJA PERURI (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat keJenis Rapat Rapat dengan Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Hadir
: : : : : : : : : : : :
2014-2015 II ...... Rapat Dengar Pendapat Umum Serikat Pekerja Peruri Senin, 19 Januari 2015 14:53 – 15:34 WIB R. Rapat Komisi III Dr. Aziz Syamsuddin (Ketua Komisi III/F-PG) Dra. Tri Budi Utami (Kepala Bagian Sekretariat Komisi III) Menerima aspirasi masyarakat 20 Anggota dari 53 Anggota Komisi III DPR RI
JALANNYA RAPAT :
KETUA RAPAT : Bismillahirohmannirohim, Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati, Tamu undangan kita yang hadir dalam kesempatan ini dari Serikat Kerja Perum Peruri ya? yang memenuhi undangan tertanggal 9 Januari berkenan untuk
menerima pengaduan tentang BPK dan Kejaksaan Agung yang telah dilaporkan oleh Perum Peruri. Pertama-tama kami dari meja pimpinan mengajak Bapak/Ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenan-Nya maka kita semua dalam kondisi sehat dan wal'afiat dan dikarenakan rapat Dengar Pendapat Umum yang tidak memerlukan korum rapat, maka ketentuan dalam 251 ayat (1) peraturan tata tertib DPR Undang-undang 17 tahun 2014 bisa kita kesampingkan dan kami dari meja pimpinan membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.53 WIB) Bapak/Ibu sekalian, Nanti kita menerima pengaduan dari Serikat Pekerja Perum Peruri, nanti Bapak/Ibu bisa mendalami, dan mudah-mudahan kita bisa akhiri ini maksimal pukul 4 sore Pak ya, maksimal yah mudah-mudahan ya? Bisa kita sepakati ya? (RAPAT : SETUJU) Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara dari Serikat Pekerja Perum Peruri, waktu dan tempat kami persilakan
SERIKAT PEKERJA PERUM PERURI : Terima kasih, Assammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentunya sudah ... kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Hirobbil'alamin sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami merasa sangat terhormat berada di ruang Komisi III yang kami muliakan Ketua Komisi Pak Azis Syamsudin, dan Bapak-bapak Anggota Komisi III kami betul-betul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahwa akhirnya kami dapat membawa permasalahan kami ke Komisi yang kami hormati ini. Wabil khusus juga kami ucapkan terima kasih, kepada salah satu Anggota Komisi III yang beberapa minggu terakhir, kami banyak mengeluh ke Beliau Bapak ... Yang alhamdullilah Beliau juga bawa permasalahan ini. Untuk mempersingkat waktu kami langsung saja. Sebelum memasuki ke apa data-data yang kami berikan, saya ingin bercerita sepintas tentang kasus yang kami alami jadi pada tanggal 26 Maret 2014 kami Serikat Perikat Peruri mengadakan rapat pleno. Dalam rapat pleno tersebut kami sangat kaget ada ajuan dari peserta anggota kami maupun pengurus bahwa manjemen Perum Peruri telah melakukan investasi pembelian mesin baru cekatan mesin cetak tinta biru yang namanya mesin Komari dari Jepang.
Saya mohon maaf, saya belum perkenalkan, saya mohon maaf. Sebelah saya ini Ketua Umum SP Peruri Pak Tri Haryanto, kemudian Sekjen Pak Idang Mulyadi, kemudian Ketua Ketua satu Pak Nuryadi, kemudian pengurus yang lainnya ketua bidang, ketua bidang Pak Edy Sunarto Pak Ade Nurjaman, kemudian Anto Pak Muriam Kholfah Sekretaris Ketua Dewan Pembina kemudian Wardi Ketua bidang Pak Tata ketua bidang dan Pak Bambang dan saya sendiri adalah ketua bidang, mohon maaf Ketua Dewan Pembina SP Peruri kata ketua umum langsung saja. Untuk mempersingkat waktu saya diminta untuk berbicara jadi kami pada tanggal 26 Maret rapat pleno peserta rapat pleno komplain ke kami bahwa ternyata investasi yang dilakukan oleh management Peruri. Pembelian mesin pada bulan tersebut bulan Maret produksinya hancur mesin yang diinvestasikan dibeli baru yang mulai produksi di bulan Januari. Kemudian kami rapat di rapat pleno pada bulan Maret tanggal 6 Maret itu tidak sampai mencapai 20% dari yang semestinya dicapai pada bulan tersebut, sehingga kami diamanatkan oleh rapat pleno untuk mencari tahu dan bersurat ke instansi yang berwenang dalam hal ini khususnya BPK. Sehingga pada tanggal 4 April kami bersurat ke BPK yang mana inti dari surat kami pertanyakan 2 hal ke BPK pertama adalah harusnya ada namanya ... test atau test on side terhadap mesin yang datang. Itu dengan semua pecahan ternyata sepengetahuan kami hanya dengan satu pecahan yaitu 10 ribu rupiah hanya satu pecahan. Kemudian yang kedua, yang kami ajukan, kenapa karena ini mesin-mesin baru yang proto type seharusnya diperlakukan sebagaimana adanya direksi yang sebelum ini. Itu sudah ada kesepakatan bahwa karena ini mesin baru, bagaimanapun harus dicoba dulu dan itu sudah kesepakatan ... sebelumnya bahwa ini dicoba 2 tahun, setelah berproduksi secara baik baru dibayar tetapi sepengatahuan kami, akhirnya memang betul adanya begitu mesin tersebut datang langsung dilakukan pembayaran sampai dengan 95%. Nah kami bersurat tanggal 26 Maret eh 4 April ke BPK sampai perjalanan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ceritanya sehingga tanggal 21 Juli 2014 kami datangi salah satu komisioner BPK dan anggota 7 yang membawahi BUMN yaitu Pak Bahrul Akbar. Jadi saya ingat sekali kami datang ke sana Pak Bahrul Akbar ini kaget loh katanya kalian sudah damai ......... Kami juga kaget dikatakan damai, "damai artinya bagaimana Pak?" ,"oo anda bersedia kami konfrontasi dengan tim, tim penyidik", kami siap saya bilang. Nah akhirnya dikonfrontasi oleh tim mereka dari BPK oleh anggota komisi apa Komisi 7 apa apa anggota 7. Nah saat itu dikatakan bahwa bagaimanapun Peruri harus dilakukan uji coba terhadap semua pecahan, wah kami sudah senang sekali tanggal 21 Juli, jadi surat kami itu tanggal 4 April 21 Juli, Pak Bahrul Akbar sebagai apa anggota 7 Komisioner di BPK mengatakan demikian sudah kami selesai.
Kami pulang kira-kira 2 minggu kemudian ternyata sudah keluar LHP dari BPK yang tidak ketahui sampai sekarang belum pernah kami terima tetapi management Perum Peruri telah menerima LHP itu yang menyatakan bahwa BPK belum menemukan tetapi apabila di kemudian hari dari amar keputusan BPK akan dilakukan audit lebih lanjut. Nah kemudian dengan sangat luar biasa tiba-tiba kami di-PHK. Jadi ada putusan pejabat yang berwenang menghukum Nomor 33/PJBM/2014 kami berempat yang melaporkan ke BPK tersebut di-PHK dengan tidak hormat, jadi ada di yang kami sertakan jadi kami lampirkan di bapak-bapak, ibu. Nah karena kejadian ini akhirnya kami laporkan sekalian ke Kejaksaan Agung pada tanggal 31 Oktober. Diantara yang kami laporkan ke Kejaksaan Agung dalam perjalanan kami mengetahui makin berkembang bahwa memang ada banyak permasalahan. Permasalahan utama yang kami laporkan ke Kejaksaan Agung adalah dalam dokumen tender, dalam dokumen tender yang dikeluarkan oleh Perum Peruri mestinya yang dicari adalah ada maaf saya sertakan disana tertulis jelas bahwa Peruri menginginkan kemampuan mesin cetak namanya cetak ke dalam intabilio adalah minimum 10.000 lembar per jam. Nah kemudian yang memenangkan tender tersebut itu katalog mesinnya kemampuan mesinnya minimum 3.500. Nah hal ini pernah dibantah oleh sekretaris perusahaan di media cetak dan media online diantaranya tanggal 16 Desember di Sinar Harapan. Sekretaris Perusahaan Edi Kurnia mengatakan jadi berargumen mengenai spesifikasi teknis yang disebut SP Peruri memiliki kejanggalan adanya kata-kata minimum 10.000 per jam adalah untuk melakukan seleksi calon vendor agar yang terpilih atau yang dapat mengikuti tender benar-benar menawarkan mesin dengan kecepatan minimal sama seperti yang telah beroperasi sebelumnya. Dalam perkembangannya proses klarifikasi dan verifikasi teknis yang dilakukan melalui rapat dengan KBA dan Komori. Jadi ada 2 peserta tender KBA dan Komori terjadi kesepakatan untuk mengubah pranting speed yang semula minimal 10.000 lembar per jam menjadi hanya 10.000 lembar. Nah sekretaris perusahaan mengatakan pada tanggal 16 Desember tentang hal ini. Sementara kami mempunyai data yang sangat autentik bahwa pada tanggal 5 Februari 2013 kalau ada pertemuan antara peserta tender dengan penyelenggara tender. Ada berapa hal yang memang dirubah yang namanya aanwijzing, dalam aanwijzing ini tidak satupun pasal yang menyebutkan ada perubahan terhadap spek tender. Nah inilah yang kami laporkan ke Kejaksaan Agung. Kira-kira demikian ada lagi bahwa kami sampai 2 bulan ini yang dimulai 25 November sampai saat ini kami berempat 4 orang yaitu Ketua Umum Sekjen SP Peruri. Ketua dewan pembina dan sekretaris dewan pembina itu dilakukan namanya
bawah kendali operasi. Jadii kami yang tadinya berada di produksi uang tidak boleh melakukan aktivitas dan bersosialisasi dengan teman-teman kami betul-betul berada di suatu ruangan yang terisolasi sampai saat ini status kami berempat. Jadi kami direkomendasikan oleh komisi disiplin untuk di PHK yang sampai saat ini Dirut Peruri tinggal menandatangani. Jadi kami mohon dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati agar diberikan perlindungan hukum kepada Komisi III terhadap hal ini. Kemudian barusan saja ketua umum ini ada panggilan dari Polda Metro apa timum ya .... harda yang dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik oleh Kepala Divisi Uang Kertas. Jadi kelihatannya kami bersurat ke kepala divisi, tapi laporan ke ke apa Lil Mum mengatakan telah melakukan pencemaran nama baik sebagai pribadi kepala divisi uang kertas bukan sebagai institusi yang kami lakukan kira-kira itu. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, Terima kasih. Bapak/Ibu Anggota Komisi III dan tamu undangan kita juru bicara dari Serikat Pekerja Perum Peruri Agenda berikutnya Bapak Ibu ada ingin mendalami pertanyaannya atau halhal yang ingin didalami atau kita anggap cukup ? Cukup ya, kita anggap cukup ya? untuk kita pelajari nanti pak. Nanti berkenaan dengan panggilan polda kita akan tanyakan didalam rapat kerja. Tentu nanti tenaga ahli kami dan staf komisi akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ini kalau tidak ada hal-hal lain, Pak Ade ada ya? Silakan Pak Ade ANGGOTA F- (ADE) : Terima kasih Pimpinan Yang terhormat Bapak-bapak sekalian para pengurus Serikat Pekerja Perum Peruri Mendengarkan paparan yang telah disampaikan kepada kami bahwa disini, kami melihat memang ada dua hal. Hal pertama adalah secara internal Peruri sendiri. Yang menyangkut mengenai masalah status karyawan pemecatan dan segala macam saya kira itu ranah di Komisi 6 sebagai Badan Usaha Milik Negara. Kemudian yang satu adalah kasus ini berkembang kasus korupsi yang didugakan dari Serikat Pekerja karena paling tidak transparan daripada pembelian-
pembelian mesin baru terus yang kemudian berkembang menjadi laporan polisi, pencemaran nama baik, ini memang ranah kami adalah sebagaimana laporan kepolisian ini, dan juga adanya dugaan. Nantinya kalau ini terbukti dan kami kalau melihat bahwa ini adalah BUMN yang ada penyimpangan. Tentu kami juga akan meminta kepada pihak Kejaksaan kepolisian untuk memeriksa secara jelas. Tapi data-datanya mesti harus diberikan secara benar kepada kami , untuk menyampaikan bahwa ini ada indikasi ke arah korupsi disana. Namun secara internal status kepegawaian dan segala macam saya kira lebih tepatnya itu adalah dipertanyakan Komisi VI karena masalah BUMN. Jadi inilah yang yang bisa saya tangkap dari sini dan saya harapkan juga untuk memperdalam ini sampai seberapa jauh laporan polisi yang di yang saat ini diterima prosesnya, sudah berapa lama gitu kan, dan kemudian data-data mengenai pelaporan pencemaran nama baik itu, tolong disampaikan kami secara apa namanya secara lengkap. Nah laporannya itu penyidiknya siapa dan segala macam dan sampai sejauhmana pelapornya siapa ya, karena kalau sudah pelapornya ini mengatasnamakan pribadi atau pelapornya mengatasnamakan direksi. Nah ini adalah satu hal yang berbeda juga nantinya kita akan kembangkan kepada permasalahan ini. Saya kira hanya itu beberapa hal yang garisbawahi poinpoin itu dan saya harapkan disini apa namanya kita bisa bisa apa namanya bisa memonitor kasus ini untuk selanjutnya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih. Ada tambahan dari bapak ibu anggota? Kalau tidak ada mungkin ada yang bisa ditanggapi dari Pak Hadi atau menjadi bahan Pak ya? untuk menjadi masukan dari bapak/ibu dari, dari bapakbapak ini ya enggak ada Ibu-nya, bapak-bapak Serikat Peruri Perum Peruri ini untuk menjadi bahan nanti hal-hal yang menjadi catatan bisa koordinasi sama Sekretariat Komisi III. Kalau tidak ada hal-hal lain kami atas nama pimpinan dan segenap Komisi III mengucapkan terima kasih, sekaligus permohonan maaf dan Insya Allah nanti dalam waktu tidak terlalu lama kita akan rapat kerja dengan mitra kerja untuk menjadi bahan untuk telaah dan rapat kerja kita. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrabilalamin dengan ini kami tutup.
Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.34 WIB)
Jakarta, 19 Januari 2015 Sekretaris Rapat
Dra. Tri Budi Utami
