KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 12/Kpts/KPU-Prov-010/2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tersebut

menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan peraturan perundangundangan;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

-2-

SALINAN

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan

dan

Penetapan

Daftar

Pemilih

dalam

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2006

tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 3.

Undang-Undang

Nomor

29

Tahun

2007

Tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2011

tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

-3-

SALINAN

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana yang diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum

Provinsi

dan

Sekretariat

Komisi

Pemlihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tetang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemlihan Umum Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan

:

1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus

Ibukota

Jakarta

Nomor

01/Kpts/KPU-Prov-

010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

-4-

SALINAN

2.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus 010/2011

Ibukota

Jakarta

tentang

Nomor

Tahapan,

02/Kpts/KPU-Prov-

Program

dan

Jadual

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012;

3.

Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 1574/-1.755 tanggal 7 Desember 2011 perihal Data Penduduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);

4.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

:

PEDOMAN

TEKNIS

PEMUTAKHIRAN

DATA,

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012.

KEDUA

:

Pedoman

Teknis

Pemutakhiran

Data,

Penyusunan

dan

Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagai dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA

:

Bentuk dan Jenis Formulir Pemutakhiran Data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

-5-

SALINAN

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KETUA,

ttd.

JURI ARDIANTORO

-1-

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12/KPTS/KPU-PROV-010/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

I.

KETENTUAN UMUM Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2012 - 2017 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.

Pemerintah Kabupaten Administrasi dan Pemerintah Kota Administrasi Se Provinsi DKI Jakarta,

selanjutnya

disingkat

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

adalah

lembaga

penyelenggara pemerintahan di daerah Kabupaten Administrasi dan lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

-2

5.

SALINAN

Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

6.

Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya disebut Tim Kampanye Pasangan Calon, adalah Tim yang di bentuk dan disusun oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah didaftarkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

7.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

8.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Se Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

9.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

10. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi di tingkat Kelurahan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 12. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut Panwaslu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 13. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas yang membantu PPS untuk memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

-3-

SALINAN

14. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan. 16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta dan atau sudah/pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih. 17. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada, selanjutnya disebut DP4, adalah data penduduk potensial pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah dimutakhirkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih sementara yang disusun oleh PPS berdasarkan TPS hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP. 19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih tetap yang disusun oleh PPS berdasarkan DPS, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan. 20. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

II.

DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) 1.

KPU Provinsi memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Provinsi untuk digunakan sebagai Daftar Pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selambat-lambatnya 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU Provinsi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan atau 150 (seratus lima puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

3.

Sebelum penyerahan DP4, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.

4.

Dalam pelaksanaan koordinasi penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dilakukan pengecekan data softcopy (jumlah dan namanya) yang dihadiri langsung

oleh

KPU

Provinsi,

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

dan

KPU

Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. 5.

Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada KPU Provinsi dalam bentuk cetakan dan data softcopy yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

-4

6.

7.

SALINAN

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dimaksud, meliputi: a.

nomor urut;

b.

nomor Kartu Keluarga;

c.

Nomor Induk Kependudukan (NIK);

d.

nama lengkap;

e.

tempat, tanggal lahir (umur);

f.

jenis kelamin;

g.

status perkawinan;

h.

alamat tempat tinggal; dan

i.

keterangan/Pekerjaan/Cacat yang disandang.

KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan Data Pemilih per TPS berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), untuk dimutakhirkan oleh PPK, PPS dan PPDP hingga tersusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

8.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) memberikan stiker Tanda Terdaftar Sebagai Pemilih setelah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih.

9.

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih dengan memenuhi persyaratan: a.

berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah pernah kawin;

b.

nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

d.

bukan anggota TNI/Polri;

e.

berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

III.

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) 1.

Penyusunan Data/Daftar Pemilih a.

KPU Provinsi dibantu KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

b.

KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota membuat data/daftar pemilih dalam 3 (tiga) rangkap (untuk KPU Kabupaten/Kota, PPS dan PPDP), paling sedikit meliputi: 1) nomor urut; 2) nomor pemilih/NIK; 3) nama lengkap; 4) tempat dan tanggal lahir;

-5

SALINAN

5) umur/usia; 6) jenis kelamin; 7) status perkawinan; 8) alamat tempat tinggal; 9) keterangan (Cacat yang disandang). c.

Untuk pengisian nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK, apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

d.

Penyusunan data/daftar pemilih dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

e.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan PPDP dalam persiapan pemutakhiran data, penyusunan dan penetapan daftar pemilih.

2.

Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih a.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) menerima data/daftar pemilih dalam bentuk formulir Model A.-KWK.KPU dari KPU Kabupaten/Kota untuk segera dilakukan proses pemutakhiran daftar pemilih.

b.

Dalam pemutakhiran data/daftar pemilih, PPS dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

c.

PPDP sebagaimana dimaksud dengan angka 2, terdiri dari 1 (satu) orang untuk tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) diangkat dan diberhentilkan dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

d.

PPDP dapat berasal dari pengurus RT atau RW atau warga masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja TPS.

e.

PPS dibantu PPDP memutakhirkan dan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) berbasis TPS maksimal berisi 600 pemilih, dengan memperhatikan ketentuan: 1) tidak menggabungkan Kelurahan; 2) memudahkan pemilih; 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

f.

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan: 1) berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2) belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin; 3) perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; 4) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

g.

Dalam pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih PPDP harus melakukan: 1) meneliti nama-nama pemilih yang ada didalam data/daftar pemilih termasuk jumlahnya;

-6

SALINAN

2) mencocokan nama-nama pemilih di dalam data/daftar pemilih dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah; 3) mengoreksi dan Memperbaiki identitas pemilih baik normor kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, umur, status, jenis kelamin dan alamat pemilih; 4) mencoret pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih ganda, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; 5) mencatat dan memberi tanda kepada pemilih penyandang cacat dan pemilih/orang tua renta atau sedang sakit di rumah yang tidak mampu berjalan; 6) mencatat pemilih yang tidak ada dalam data/daftar pemilih sebagai pemilih tambahan; dengan menggunakan formulir Model A3.2.-KWK.KPU; 7) perubahan status anggota TNI dan Polri menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan Polri yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan Polri. h.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mencatat jumlah pemilih terdaftar pada Stiker Tanda Terdaftar Sebagai Pemilih dan ditempelkan di muka rumah yang dapat dilihat.

i.

Berdasarkan hasil pemutakhiran data/daftar pemilih sebagaimana huruf g dan h, PPS menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang ditanda tangani dan dibubuhi cap PPS.

j.

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari.

k.

Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPDP/PPS yang berkenaan dengan ketentuan pemilih.

l.

Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara. Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2-KWK.KPU.

m. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). n.

Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih untuk ditukarkan dengan kartu pemilih setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU.

o.

PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.KPU dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan diberi paraf/ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

-7

p.

SALINAN

Daftar Pemilih Tambahan, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas Kelurahan/Desa, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.

q.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

r.

Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPS dan Pemilih Tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya. Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU.

III. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 1.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) disusun oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3KWK.KPU berdasarkan Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU).

2.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dan ditandatangani oleh PPS serta dibubuhi cap PPS dalam rapat pleno PPS selambatlambatnya 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dihadiri oleh Kepala Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan, Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.

Dalam rapat pleno Pengawas Pemilu Lapangan dan tim kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan DPT yang disertai dengan data-data autentik.

4.

Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) diumumkan di Kantor Kelurahan/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat dengan jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

5.

Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

6.

Pemilih dimaksud dalam point 4 pada hari pemungutan dan penghitungan suara wajib menunjukan tanda terdaftar sebagai pemilih (Model A.3.3-KWK.KPU) dan atau Kartu Identitas Kependudukan (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7.

Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan: a.

(satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih;

b.

1 (satu) rangkap disampaikan Kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;

-8

c.

SALINAN

(dua) rangkap untuk PPS, yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai arsip, 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4KWK.KPU) untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

8.

Selain Daftar Pemilih Tetap, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

9.

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS membuat/menyusun Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS.

IV.

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR 1.

Penetapan di PPK: a.

Daftar Pemilih Tetap dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.

b.

Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh Camat, PPS, Panwaslu Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.

c.

Pada saat rapat pleno PPK harus menyiapkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan, dan DPT dari PPS.

d.

Dalam rapat pleno PPK, Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik.

e.

PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas apabila terbukti data-data yang ditunjukan benar.

f.

Hasil rapat pleno PPK tentang rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK dan membuat rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A5-KWK.KPU).

g.

Hasil rapat pleno rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap tingkat PPK diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon dan PPS.

h.

PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota berupa hardcopy dan softcopy rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap beserta: 1) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS); 2) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tambahan; 3) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan; 4) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tetap.

2.

Penetapan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota: a.

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT yang diterima dari PPS melalui PPK digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.

-9-

SALINAN

b.

KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dalam rapat pleno yang dihadiri oleh Bupati/Walikota, PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

c.

Pada saat rapat pleno Kabupaten/Kota harus menyiapkan DPS, DPS Tambahan, dan DPT dari PPS dan PPK.

d.

Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan datadata autentik.

e.

KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

f.

KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar

tiap

Kecamatan

yang

terinci

untuk

Kelurahan

dalam

wilayah

Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU. g.

KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada KPU Provinsi

Daerah

Khusus

Ibukota

Jakarta,

Pemerintah

Daerah,

Panwas

Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon dan PPK. h.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Provinsi berupa hardcopy dan softcopy rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap beserta: 1) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS); 2) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Tambahan; 3) hardcopy dan softcopy Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan; 4) softcopy Daftar Pemilih Tetap.

3.

Penetapan di KPU Provinsi: a.

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota digunakan oleh KPU Provinsi sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih tingkat Provinsi.

b.

Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi yang dihadiri oleh Gubernur, KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.

-10-

SALINAN

c.

Dalam

rapat

pleno

KPU

Provinsi

diberikan

kesempatan

kepada

KPU

Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Tim Kampanye Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang disertai dengan data-data autentik. d.

KPU Provinsi wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.

e.

KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah jumlah Daftar Pemilih Tetap tiap Kabupaten/Kota yang terinci untuk tiap Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

f.

KPU Provinsi membuat rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada KPU, Panwas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Daerah, Tim Kampanye Pasangan Calon dan KPU Kabupaten/Kota.

g.

KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada KPU beserta: 1) softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS); 2) softcopy Daftar Pemilih Tambahan; 3) softcopy Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan; 4) softcopy Daftar Pemilih Tetap.

h.

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta proses pendistribusiannya.

i.

KPU Provinsi melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

j.

Kartu Pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.

k.

Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

V.

PERBAIKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAFTAR PEMILIH TETAP 1.

Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia. PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.

2.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS bahwa terdapat pemilih yang telah terdaftar dalam Data/Daftar Pemilih (Model A-KWK.KPU) atau dalam DPS (Model

-11-

SALINAN

A.1-KWK.KPU) tetapi tidak terdapat dalam DPT, maka PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan pengecekan terhadap DPS. Apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam Data/Daftar Pemilih atau DPS, nama pemilih tersebut dimasukan dalam DPT. 3.

KPU Provinsi dapat merubah DPT 1 (satu) kali berdasarkan masukan tertulis yang didukung oleh data-data otentik dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi sepanjang tidak mengganggu pengadaan logistik yang sudah ditetapkan.

4.

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan: a.

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing kepada KPPS dan untuk ditempel di TPS;

b.

Untuk disampaikan masing-masing kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masingmasing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

c.

Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 (satu) rangkap.

5.

KPPS menerima Salinan Daftar Pemilih Tetap dari PPS untuk tiap TPS paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

6.

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan atau dibuatkan TPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Dalam hal terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011


ttd.

JURI ARDIANTORO

-1

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 12/KPTS/KPU-PROV-010/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA, PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 1.

Formulir Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Model AKWK.KPU);

2.

Formulir Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A1-KWK.KPU);

3.

Formulir Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A2-KWK.KPU);

4.

Formulir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A3KWK.KPU);

5.

Formulir Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Model A3.1-KWK.KPU)

6.

Formulir Data Pemilih Tambahan (Model A3.2-KWK.KPU);

7.

Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan (Model A3.3-KWK.KPU);

8.

Fomulir Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Model A4-KWK.KPU);

9.

Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model A5-KWK.KPU);

10. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota (Model A6-KWK.KPU);

-2-

SALINAN

11. Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi (Model A7-KWK.KPU);

12. Formulir Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi (Model A8-KWK.KPU);

13. Stiker Tanda Terdaftar Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2011


ttd.

JURI ARDIANTORO

-3-

SALINAN

MODEL A-KWK.KPU

DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TPS Desa/Kelurahan1) Kecamatan

KAB/KOTA1) : ................................. PROVINSI : .................................

: ................................. : ................................. : .................................

Halaman : ................................. NO URUT

NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

UMUR /USIA

STATUS PERKAWINAN (B/S/P)

1

2

3

4

5

6

JENIS KELAMIN Lk Pr 7

ALAMAT/TEMPAT TINGGAL

KETERANGAN2)

9

10

8

Jakarta, ......................................... 2012

Catatan: Status Perkawinan B : Belum nikah S : Sudah nikah P : Pernah nikah Jenis Kelamin: Lk : Laki-laki Pr : Perempuan 1) = Coret yang tidak perlu 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal ................... PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

-4-

SALINAN

MODEL A1-KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TPS Desa/Kelurahan1) Kecamatan


: ................................. : ................................. : .................................

Halaman : ................................. NO URUT

NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH


UMUR /USIA


1

2

3

4

5

6



KETERANGAN2)

9

10

8

Jakarta, ......................................... 2012



1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

-5-

SALINAN

MODEL A2-KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TPS Desa/Kelurahan1) Kecamatan


: ................................. : ................................. : .................................

Halaman : ................................. NO URUT

NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH


UMUR /USIA


1

2

3

4

5

6


KETERANGAN2)

9

10

8



Jakarta, ......................................... 2012 Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal ................... PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

-6-

SALINAN

MODEL A3-KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TPS Desa/Kelurahan1) Kecamatan


: ................................. : ................................. : .................................

Halaman : ................................. NO URU T

NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH


UMUR /USIA

STATUS PERKAWINA N (B/S/P)

1

2

3

4

5

6


KETERANGAN2)

9

10

8

Jakarta, ......................................... 2012




1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

-7-

SALINAN

MODEL A3.1-KWK.KPU

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA 1. Provinsi 4. Kelurahan 7. Alamat

: DKI JAKARTA : ........................... : ...........................

2. Kabupaten/Kota 5. RT/RW

: ........................... : ...........................

Lahir Nomor Pemilih

Nama Lama/Nama Sebenarnya

Alasan Diperbaiki

(1)

(2)

(3)

Tempat

Umur

Tanggal

(4)

(5)

3. Kecamatan : ........................... 6. TPS : ........................... 8. Nama Kepala Rumah Tangga : ........................... Status Status dalam Jenis Perkawi Agama Pendidikan Pekerjaan Rumah Kelamin nan Tangga

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

9. No. KK. : ...................................................

Warga Negara

Status Pemilih

Penyandang Cacat

(13)

(14)

(15)

(12)

Kode Jawaban Kolom (3) Alasan Diperbaiki

(7) Jenis Kelamin

(8) Status Perkawinan (9)

Agama

(10)

Pendidikan

(11) Pekerjaan

1. Meninggal Dunia

6. Salah Nama

1. Laki-laki

1. Belum Kawin

1.

Islam

6.

Khonghucu

1.

Tdk./Blm Sekolah

6.

D I/II

1.

Pelajar

7.

Nelayan

13.

TNI

2. Pindah Domisili 3. Tidak Dikenal

7. Salah Alamat 8. Terdaftar Ganda

2. Perempuan

2. Kawin 3. Cerai Hidup

2. 3.

Protestan Katholik

7.

Lainnya

2. 3.

Tamat SD Tidak Tamat SD

7. 8.

D III S 1 / D IV

2. 3.

Pengurus RT Pensiunan

8. 9.

Industri Konstruksi

14. 15.

Polri Jasa Lainnya

4. Salah Status Pemilih

9. Lainnya

4. Cerai Mati

4.

Hindu

4.

SLTP

9.

S2

4.

Blm/Tdk Bekerja 10.

Perdagangan

5.

Budha

5.

SLTA

10.

S3

5. 6.

Petani Peternak

Transportasi PNS

5. Salah Jenis Kelamin

(12) 1. 2. 3. 4. 5.

Status dalam Rumah Tangga Kepala RT 6. Istri/Suami 7. Anak 8. Menantu 9. Cucu 10.

Orang Tua Mertua Famili Lain Pembantu Lainnya

(13) 1. 2.

Warga Negara WNI WNA

(14) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Status Pemilih Biasa Cacat Mental/Jiwa Dicabut Hak Pilih Pidana 5 Tahun Tidak Punya Hak Pilih Belum Punya Hak Pilih

(15) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Penyandang Cacat Cacat Fisik Cacat Netra/Buta Cacat Rungu Wicara Cacat Mental Jiwa Cacat Fisik/Mental Cacat Lainnya

11. 12.

PETUGAS PPS

(..............................................................................)

-8-

SALINAN

MODEL A3.2-KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN Lahir Nama Tempat (1)

Umur

Jenis Kelamin

(4)

(5)

Tanggal

(2)

(3)

Status Agama Perkawinan

(6)

Pendidikan

Pekerjaan

Status dalam Rumah Tangga

(8)

(9)

(10)

(7)

Warga Negara

Status Pemilih

(11)

(12)

Penyandang Cacat

Tempat Tinggal 6 Bln Seblm Pemilukada (Kab./Kota, Kec., Kel.) (Diisi Jika tdk sm dengan Tempat Tinggal Sekarang

Nomor Kartu Penduduk (Diisi oleh PPS)

(13)

(14)

(15)

Kode Jawaban Kolom (5) Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2.

Perempuan

(11) 1. 2.

Warga Negara WNI WNA

(6) 1. 2. 3. 4.

Status Perkawinan Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati

(12) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(7) 1. 2. 3. 4. 5.

Agama Islam Protestan Katholik Hindu Budha

Status Pemilih Biasa Cacat Mental/Jiwa Dicabut Hak Pilih Pidana 5 Tahun Tidak Punya Hak Pilih Belum Punya Hak Pilih

6.

Khonghucu

7. 3. 4.

Lainnya Cerai Hidup Cerai Mati

(13) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(8) 1. 2. 3. 4. 5.

Pendidikan Tdk./Blm Sekolah Tamat SD Tidak Tamat SD SLTP SLTA

Penyandang Cacat Cacat Fisik Cacat Netra/Buta Cacat Rungu Wicara Cacat Mental Jiwa Cacat Fisik/Mental Cacat Lainnya

6.

D I/II

7. 8. 9. 10

D III S 1 / D IV S2 S3

(9) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pekerjaan Pelajar Pengurus RT Pensiunan Blm/Tdk Bekerja Petani Peternak

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nelayan Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi PNS

(10) Status dalam Rumah Tangga 1. Kepala RT 6. Orang Tua 2. 3. 4. 5.

Istri/Suami Anak Menantu Cucu

PETUGAS PPS

(..............................................................................)

7. 8. 9. 10.

Mertua Famili Lain Pembantu Lainnya

-9-

SALINAN

MODEL A3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1) Nama Kepala Rumah Tangga: ..................................................................................... Alamat : ................................................................................................................ RT./RW. : .................... / .................... Jenis Kelamin L / P TPS : ........................................... No. KK. ................................................ No. Urut

Nama Pemilih Tambahan

Tanggal Lahir

Status Perkawinan

NIK

Pemilih/Yang Menerima,

PPDP,

(............................................)

(............................................)

Catatan: 1) Lembar PERTAMA untuk Petugas (Pengurus RT./RW) 2) Lembar KEDUA untuk Pemilih atau Anggota Keluarga yang Mewakili Pemilih.

MODEL A3.3-KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1) Nama Kepala Rumah Tangga: ......................................................... Alamat : ................................................................................... RT./RW. : .................... / .................... Jenis Kelamin P / L TPS : ........................................... No. KK. .................. No. Urut

Nama Pemilih Tambahan

Tanggal Lahir

Status Perkawinan

NIK

Pemilih/Yang Menerima,

PPDP,

(............................................)

(............................................)

Catatan: 1) Lembar PERTAMA untuk Petugas (Pengurus RT./RW) 2) Lembar KEDUA untuk Pemilih atau Anggota Keluarga yang Mewakili Pemilih.

-10-

SALINAN

MODEL A4-KWK.KPU

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TPS Desa/Kelurahan1) Kecamatan


: ................................. : ................................. : .................................

Halaman : ................................. NO URU T

NOMOR PEMILIH

NAMA PEMILIH


UMUR /USIA

STATUS PERKAWINA N (B/S/P)

1

2

3

4

5

6

Catatan: Status Perkawinan B : Belum nikah S : Sudah nikah P : Pernah nikah Jenis Kelamin: Lk : Laki-laki Pr : Perempuan 1) = Coret yang tidak perlu 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada \



KETERANGAN2)

9

10

8

Jakarta, ......................................... 2012 Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal ................... PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

-11-

SALINAN

MODEL A5-KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

NO URUT

NAMA KELURAHAN

Catatan: 1) = Coret yang tidak perlu 2) = Banyaknya Jumlah Pemilih Tambahan

: .................................................................................................... : .................................................................................................... : ....................................................................................................

PEMILIH TERDAFTAR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

JUMLAH TPS

KET. 2)

Jakarta, ......................................... 2012 Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal ................... PANITIA PEMUNGUTAN KECAMATAN

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

4. Anggota

..................................

...........................

5. Anggota

..................................

...........................

-12-

SALINAN

MODEL A6-KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN/KOTA PROVINSI

NO URUT

NAMA KECAMATAN


: :

.................................................................................................... ....................................................................................................


JUMLAH TPS

KET. 2)

Jakarta, ......................................... 2012 Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KAB./KOTA tanggal ................... KPU KABUPATEN/KOTA

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

4. Anggota

..................................

...........................

5. Anggota

..................................

...........................

-13-

SALINAN

MODEL A7-KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR OLEH KPU PROVINSI

KPU PROVINSI

NO URUT

NAMA KABUPATEN/KOTA


:

....................................................................................................


JUMLAH TPS

KET. 2)

Jakarta, ......................................... 2012 Disahkan dalam Rapat Pleno KPU PROVINSI tanggal ................... KPU PROVINSI DKI JAKARTA

1. Ketua

Nama ..................................

Tanda tangan ...........................

2. Anggota

..................................

...........................

3. Anggota

..................................

...........................

4. Anggota

..................................

...........................

5. Anggota

..................................

...........................

-14-

SALINAN

MODEL A8-KWK.KPU

SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2012 Nomor Pemilih : Nama : Alamat :

................................................................... ................................................................... ...................................................................

Terdaftar dalam Pemilih Tetap 1. TPS (Asal) : ..................................... 3. Kabupaten/Kota 2. Kelurahan : ..................................... 4. Provinsi

: ...................................... : ......................................

Digunakan oleh Pemilih *) untuk Menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di *): 1. TPS (Tujuan) : ..................................... 3. Kabupaten/Kota : ...................................... 2. Kelurahan : ..................................... 4. Provinsi : ...................................... Jakarta, .............................................2012 A.n. Ketua KPU Kab./Kota ................................................ Panitia Pemungutan Suara Ketua,

(............................................) *) Untuk Dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

MODEL A8-KWK.KPU

SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2012 Nomor Pemilih : Nama : Alamat :

................................................................... ................................................................... ...................................................................

Terdaftar dalam Pemilih Tetap 1. TPS (Asal) : ..................................... 3. Kabupaten/Kota 2. Kelurahan : ..................................... 4. Provinsi

: ...................................... : ......................................

Digunakan oleh Pemilih *) untuk Menggunakan haknya untuk Memilih/Memberikan Suara di *): 1. TPS (Tujuan) : ..................................... 3. Kabupaten/Kota : ...................................... 2. Kelurahan : ..................................... 4. Provinsi : ...................................... Jakarta, .............................................2012 A.n. Ketua KPU Kab./Kota ................................................ Panitia Pemungutan Suara Ketua,

(............................................) *) Untuk Dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan.

-15 STIKER TANDA TERDAFTAR PEMILIH PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012

SALINAN

-16

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Recommend Documents