LAPORAN KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TGL. 02-04 MEI 2016

KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016

Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 1

DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN…………………........………………………………………………

2

I.1. Dasar Hukum ………………..….……………………………………………...

2

I.2. Maksud dan Tujuan…………….………..…………………………..................

2

I.3. Lokasi dan Waktu ………….………………………………………………….

3

1.4. Agenda Kunjungan ............................................................................................

3

I.4. Daftar Rombongan Kunjungan Kerja……………………………………….....

3

II. GAMBARAN OBYEK YANG DITINJAU .……………………………………….

4

2.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur ………………………………………...

4

2.1.1. Kondisi Infrastruktur ……………………………………………………….

4

2.1.2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ……………..

5

2.2. Profil Kota Kupang …………………………………………………………..

8

2.2.1. Pembangunan Breakwater Lasiana ………………………………………...

8

2.2.2. Pembangunan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kelurahan Lasiana ………...

9

2.2.3. Bandar Udara El Tari Kupang ……………………………………………..

10

2.2.4. PDAM Kota Kupang ………………………………………………………

12

III. TEMUAN LAPANGAN …………………………………………………………..

14

IV. REKOMENDASI…………………………………………………………………...

17

V. PENUTUP………………………………………………………………………........

18


LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TGL. 02-04 MEI 2016 I. PENDAHULUAN I.1 Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. I.2 Maksud dan Tujuan Adapun maksud Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah sebagai berikut: Pertama, untuk melakukan pengawasan dengan meninjau pembangunan infrastruktur yang dibiayai langsung dari APBN; Kedua, untuk melihat secara langsung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya pengelolaan dana desa dan tenaga pendamping desa. Ketiga, untuk mengetahui hambatan dan permasalahan yang ada di NTT terkait pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Keempat, untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pembiayaannya melalui APBN. Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Anggota Dewan sesuai dengan Pasal 58 ayat (3) dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu: butir a: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; butir d: Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 3

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa ”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:” butir f: Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. 1.3. Lokasi dan Waktu Kunjungan Kerja Reses dalam rangka peninjauan Infrastruktur, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 0204 Mei 2016 dengan lokasi Kota Kupang. 1.4. Agenda Kunjungan Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI memiliki sejumlah agenda, antara lain melakukan pertemuan dan peninjauan di Bandara El Tari Kupang, pertemuan dengan pengelola PDAM di kantor PDAM Kota Kupang, peninjauan Pembangunan Breakwater di pantai Lasiana, peninjauan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kelurahan Lasiana, Diskusi Publik dan FGD mengenai Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 1.5. Daftar Rombongan Kunjungan Kerja Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Reses tersebut adalah sebagai berikut: NO

NO. ANGG.

NAMA

FRAKSI

1.

A-381

IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA

GERINDRA

2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10

A-101 A-225 A-201 A-390 A-384 A-497 A-103 A-521 A-518

Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si. Ir. RENDY M. A. LAMADJIDO, MM, MBA HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE DRS. SYAIFUL RASYID, MM H. SYAHRULAN PUA SAWA H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.SOS Hj. NURHAYATI DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH

PKS PDIP PDIP GERINDRA GERINDRA PAN PKS PPP PPP

JABATAN KETUA TIM/KETUA KOMISI V PIMPINAN ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA


II. GAMBARAN OBYEK YANG DITINJAU 2.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara geografis, Provisi Nusa Tenggara Timur memiliki letak geografis antara 8º-12º LS dan 118º-125º BT. Jumlah Pulau yang ada di NTT adalah 1.192 buah (besar dan kecil), di antaranya ada pulau yang bernama berjumlah 432 pulau dan pulau yang berpenghuni sebanyak 44 buah. Provinsi ini memiliki kondisi iklim 8 bulan kemarau/kering dan 4 bulan hujan/basah. Luas wilayah daratan yakni ± 47.349,9 Km² dan luas Lautan ± 200.000 Km². Wilayah administratif provinsi NTT terdiri dari kabupaten berjumlah 21 dan 1 kota, Kecamatan berjumlah 306 buah, dan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 3.270 buah. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis wilayah, antara lain sebagai provinsi Kepulauan yang disatukan Laut Sawu dan Selat Sumba, berbatasan: darat dengan Timor Leste dan

Laut dengan Australia, memiliki 5 Pulau terdepan: Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana,

dan Mengkudu, mengelilingi Wilayah “Enclave Distrik Oekusi, Negara Timor Leste”, memiliki garis pantai mencapai 5.700 Km, dengan jumlah penduduk 5,3 Juta jiwa

lebih (kedua di

Kawasan Timur Indonesia setelah Provinsi Sulawesi Selatan). Sesuai buku V RPJMN 2016 - 2019 NTT bersama Bali dan NTB sebagai Pintu Gerbang Pariwisata dan pendukung pangan nasional dengan kegiatan utama: pengembangan pariwisata, peternakan dan perikanan. Sebagaian besar Kabupaten tertinggal kecuali Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Sikka dan Ngada. Sebagai Provinsi Kepulauan dan daerah perbatasan

sangat

membutuhkan kebijakan afirmatif melalui dukungan alokasi APBN dan DAK.. 2.1.1. Kondisi Infrastruktur Pembangunan infrastruktur NTT yang dapat mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda yang terintegrasi, untuk meningkatkan interkonektivitas antarkota, antarpulau, wilayah tertinggal, dan wilayah terpencil, serta untuk mendukung percepatan dan perluasan pengembangan koridor ekonomi Bali - Nusa Tenggara sangat dibutuhkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT, mengatakan bahwa 70 % infrastruktur jalan kabupaten di provinsi kepulauan itu dalam kondisi rusak, sedangkan jalan provinsi 60 % rusak, hanya jalan nasional yang mempunyai kondisi mantap (baik) 90%. Penanganan terhadap infratruktur jalan kabupaten dan provinsi di daerah ini mengalami kendala karena keterbatasan anggaran.


Dukungan transportasi di wilayah NTT terdiri dari 15 pelabuhan penyeberangan, 1 pelabuhan laut Internasional, 9 pelabuhan laut nasional, dan 30 pelabuhan laut regional/lokal. Provinsi ini juga memiliki 16 Bandar Udara. Untuk mengatasi defisit air sebesar 1,55 Miliar M³, NTT membutuhkan 70 Waduk, 100 embung irigasi, 4000 embung kecil, 3000 sumur bor. Saat ini sedang dibangun bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Pemerintah Provinsi NTT saat ini sedang melakukan terobosan untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah, antara lain Pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah. Jembatan ini akan menghubungkan pulau Flores dengan Pulau Adonara. Pulau Flores dan Pulau Adonara adalah dua pulau yang jaraknya relatif paling pendek diantara pulau-pulau yang ada di wilayah NTT dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi yang terintegrasi. 2.1.2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Total Dana Desa yang bersumber dari APBN di Provinsi NTT untuk tahun 2015 sebesar Rp.812.875.565.000

untuk

2.950

Desa.

Sedangkan

Dana

Desa

Tahun

2016

sebesar

Rp.1.849.353.802.000 naik 127,51 % dari tahun sebelumnya untuk 2.295 Desa. Rinciannya adalah sebagai berikut:


Penyaluran Dana Desa Tahun 2016 dicairkan dalam 2 tahap, yang diatur dalam PP No. 8/2016 tentang Perubahan ke 2 PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan PMK No. 49/2016 tentang Tata Cara pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi DD. Kabupaten Manggarai dan Alor telah melakukan pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 60 % (Data dari Kemenkeu RI). Jumlah tenaga pendamping profesional, baik tenaga ahli maupun pendamping desa yang bekerja di wilayah Nusa Tenggara Timur sampai dengan Mei 2016 berjumlah 575 orang, dengan sebaran per kabupaten sebagai berikut:


Sedangkan berdasarkan hasil seleksi aktif (25/2/2016), jumlah pendamping desa di NTT sebanyak 1.048 orang dengan perincian Tenaga Ahli (TA) sebanyak 28 orang, Pendamping Desa (PD) sebanyak 175 orang, dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebanyak 845 orang, dengan perincian per kabupaten sebagai berikut:


Penempatan

tenaga

pendamping

desa

berdasarkan

Surat

Sekda

NTT

No.

BU.410/21/BPMPD/2016 Tanggal 7 April 2016 tentang Penempatan Pendamping Profesional dengan isi bahwa para Pendamping Profesional melapor diri di Kantor BPMPD/BPMD/BPM Kabupaten untuk melaksanakan tugas pada tanggal 18 April 2016 dan pada tanggal 2 Mei 2016 mulai bertugas di lokasi masing-masing sesuai Surat Perintah Tugas.

2.2.Profil Kota Kupang Kota Kupang adalah sebuah Kotamadya dan sekaligus Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai kota terbesar di provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Suku yang signifikan jumlahnya di Kota Kupang adalah suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores dan sebagian kecil pendatang dari Jawa. Luas wilayah Kota Kupang adalah 180,27 km² dengan jumlah penduduk sekitar 378.425 jiwa (2013). Daerah ini terbagi menjadi 6 kecamatan dan 50 kelurahan. Secara geografis Kota Kupang terletak antara 10°36’14”-10°39’58” LS dan 123°32’23”– 123°37’01”BT; Luas wilayah 180,27 Km2, dengan peruntukan Kawasan Industri 735,57 Ha, pemukiman 10.127,40 Ha, Jalur Hijau 5.090,05 Ha, perdagangan 219,70 Ha, pergudangan 112,50 Ha, pertambangan 480 Ha, pelabuhan laut/udara 670,1 Ha, pendidikan 275,67 Ha, pemerintahan/perkantoran 209,47 Ha, lain-lain 106,54 Ha. Suhu rata-rata di Kota Kupang berkisar antara 23,8 °C sampai dengan 31,6 °C. Tempattempat yang letaknya dekat dengan pantai memiliki suhu udara yang rata-rata relatif lebih tinggi. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 73 persen sampai dengan 99 persen. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu tercatat 598,3 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 28 hari hujan. Batas Wilayah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, Timur berbatasan dengan Kabupaten Kupang, Barat berbatasan dengan Selat Semau dan Kabupaten Kupang, sedangkan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kupang. 2.2.1. Pembangunan Pengamanan Pantai (Breakwater) Lasiana Kota Kupang Pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan pengaman pantai Kota Kupang telah dilaksanakan sepanjang 2060 meter dan yang dalam tahap pelaksanaan saat ini adalah pembangunan pengamanan pantai Lasiana sepanjang 0, 50 Km. Lokasi pembangunan pengamanan pantai Lasiana terletak di kelurahan Lasiana, Kota Kupang dengan posisi koordinat pesisir pantai 10 3614 - 10 3923 LS dan 123 3223 - 123 3701 BT. Gelombang besar yang biasa terjadi di Teluk Kupang pada saat berlangsungnya angin muson barat merupakan ancaman terbesar terhadap kerusakan pantai. Hal ini menjadi nyata pada Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 9

tanggal 2 Februari 2014 yang lalu, terjadi gelombang laut dengan tinggi 3 sampai 5 meter yang memporakporandakan Pantai Pasir Panjang, Namosain, Oeba, dan Lasiana sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman masyarakat yang berada di pesisir pantai. Selain itu juga terjadi kerusakan pada bangunan pengamanan pantai, dan pantai Lasiana juga mengalami kemunduran garis pantai ke arah daratan. Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan pengamanan pantai yang sesuai dengan karakteristik dan sifat gelombang yang menerjang kawasan pantai Lasiana. Pembangunan pengamanan pantai ini bertujuan untuk mempertahankan garis pantai serta kenyamanan masyarakat pesisir dan mempertahankan lokasi wisata yang ada sejak dahulu, mengurangi kerusakan infrastruktur yang diakibatkan terjadinya gelombang besar. Berdasarkan hasil desain dan pelaksanaan konstruksi pembangunan pengamanan pantai Lasiana adalah sbb: Tipe bangunan

Breakwater kubus 1x1x1 m

Konstruksi

Kubus Beton size 1x1x1 m dan batu pengisi

Panjang breakwater

500 m

Lebar alas breakwater

3.00 m

Elevasi puncak breakwater

+ 3.50 m

Sumber: Bahan Presentasi SatKer Pelaksanaan Jaringan SDA Nusa Tenggara II Provinsi NTT, Mei 2016. 2.2.2. Pembangunan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kelurahan Lasiana Luas kawasan kumuh di Kota Kupang adalah 32,32 Ha dan mengalami revisi setelah verifikasi menjadi 44,84 Ha. Perubahan ini disebabkan oleh bertambahnya luasan wilayah kawasan Oesapa yang semula 7, 43 Ha menjadi 11, 05 Ha dan adanya penambahan kawasan yaitu kawasan Kampung Solor seluas 8,27 Ha yang dikaji dalam dokumen Rencana Kawasan Permukiman-Kumuh Perkotaan (RKP-KP) pada tahun 2015 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan di Kota Kupang pada sektor Bangkim telah ditangani seluas 28,57 Ha pada tahun 2015. Pada tahun 2016 diproyeksikan akan berkurang seluas 5, 89 Ha. Kawasan kumuh Oesapa merupakan prioritas 1 (kumuh berat) kawasan kumuh di Kota Kupang. Letaknya strategis berada di kampung pesisir pantai, dengan spesifikasi sebagai berikut: Tipologi

Di tepi air (pesisir), rawan banjir

Luas

14, 05 Ha

RT/RW

RT 23/RW 08; RT 24/RW 09; RT 25/RW 09; RT 27/RW 10

Kelurahan

Oesapa


Kecamatan

Kelapa Lima

Jml Penduduk

1020 Jiwa (502 KK)

Kepadatan

34 unit bangunan

Sumber: Bahan Presentasi SatKer Pengembangan Kawasan Permukiman NTT, Mei 2016 Kawasan kumuh Oesapa mulai ditangani sejak tahun 2015 pada sektor Bangkim dengan luas penanganan 7, 43 Ha dari 11, 05 Ha. Jenis penanganan yang dilakukan adalah peningkatan Jalan Lingkungan, Paving Block Drainase, Rabat Beton, Pedestrian Ways, PJU, dan Air Bersih. Permasalahan yang muncul di kawasan Kumuh Oesapa adalah: 1) Ketidakteraturan bangunan dan orientasi bangunan 2) Kualitas jalan dengan konstruksi yang buruk, tanah jalan dan lorong 3) System drainase, persampahan, dan limbah tidak sesuai standard teknis 4) Ketidaktersediaan sarana prasarana proteksi kebakaran. 2.2.3. Bandara El Tari Kupang Bandara El Tari berjarak lebih kurang 13 km dari Kota Kupang dan berada di ketinggian 102 meter di atas permukaan laut. Pada awalnya Bandar Udara ini adalah bekas peninggalan jaman penjajahan Belanda yang hanya berupa Airstrip. Untuk pertama kalinya Bandar Udara ini didarati pesawat udara pada tahun 1928 oleh penerbang Amerika bernama Lamij Johnson. Tanggal 6 Mei 1950 Lapangan Terbang Penfui diserahkan oleh militer Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia dan dengan berkembangnya kebutuhan akan Angkutan Udara pada tahun 1960 mulai didarati oleh pesawat Garuda jenis DC 3. Dengan makin meningkatnya arus lalu lintas melalui Bandar Udara Kupang, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan fungsi bandara, maka diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Keuangan dengan nomor : KEP/30/IX/75, KM 393/3/PHB – 75 dan KEP. 927.A/MK/IV/8/75, yaitu tentang Penggunaan Bersama Pangkalan dan Pelabuhan Udara. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan Pelabuhan Udara Penfui menjadi Pelabuhan Udara Sipil Kelas II. Sejak tanggal 20 Desember 1988, Bandar Udara Penfui dirubah dan ditetapkan

menjadi Bandar Udara El Tari Kupang untuk

mengenang jasa (almarhum) mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari. Istilah Pelabuhan Udara kemudian dirubah menjadi Bandar Udara sejak tanggal 1 September 1985. Tanggal 20 Juni 1988 ditandatangani Naskah Persetujuan Bersama antara Kepala Staf TNIAU dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, nomor: SEPERJAN/01/V/1988 DAN DJU/1861/KUM.060/SS tentang Penggunaan Sebagian Areal Tanah Pangkalan TNI-AU El Tari Kupang untuk pengembangan, pembangunan Bandara El Tari Kupangbeserta fasilitasnya. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 11

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 4/1995 tanggal 13 Januari 1995 tentang Penyempurnaan dan Penataan Kelas Bandar Udara, Bandar Udara El Tari ditingkatkan menjadi Bandar Udara Kelas I. Sejak tanggal 1 April 1999, Bandar Udara El Tari secara operasional masuk ke dalam manajemen PT (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: AU/125/UM.234/99 dan BA.25/PL.50/1999/DU tanggal 30 April 1999 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kepada Direktur Utama PT (PERSERO) Angkasa Pura I. Penyerahan ini sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan No.S-4608/A/53/1997 tanggal 08 Oktober 1997 yang pada dasarnya menyetujui penggabungan Bandar Udara El Tari Kupang ke dalam manajemen PT (PERSERO) Angkasa Pura I, menghapuskan dari daftar inventaris Departemen Perhubungan dan ditetapkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Pemerintah ke dalam PT (PERSERO) AP I. AIRSIDE FASIILITAS

KETERANGAN

Runway -

45 x 2.500 m² 07 - 25

Dimensi Runway Nomor Runway

Parking Stand

12

Aviobridge

-

Luas Apron

42.525 m2

Luas Terminal

7.420 m2

Kategori PKP-PK Jam Operasi

VI 06:00 – 22.30 WITA KAPASITAS

FASILITAS Pergerakan Pesawat

KETERANGAN 20.287 / tahun


Penumpang Apron

1.523.326 / tahun Narrow Body = 12 Aircraft: • B 737-900 = 4 Aircraft • ATR-72/600 = 7 Aircraft • C208 = 1 Aircraft

Sumber: Bahan Presentasi GM Bandar Udara El Tari, Mei 2016 Fasilitas keselamatan penerbangan (Kespen) yang ada di bandara El Tari, antara lain: PAPI, SQFL, RTIL, Genset, Flood, Lights, Approach Lights, Runway Lights, Taxiway Lights, Apron Lights, Rotating Beacon Lights. Sedangkan fasilitas kesiapan penanggulangan keadaan Darurat, antara lain: Crash Car 4 Unit, Rescue Car 1 Unit, Commando Car 1 Unit, Ambulance 2 Unit, dan Utility Car 1 Unit. Menurut BPS Provinsi NTT (No. 04/10/53/Th. XVIII, 01 Oktober 2015), jumlah penumpang angkutan udara yang datang ke NTT pada bulan Agustus 2015 sebanyak 121. 094 orang sedangkan penumpang yang berangkat sebanyak 121 .229 orang. Pada bulan Agustus 2015, empat bandara sipil dengan jumlah penumpang datang dan berangkat terbanyak adalah Bandara Eltari (58,53persen), Komodo (10,90 persen), Frans Seda (6,04 persen), dan Tambolaka (5,25 persen). Pekerjaan perluasan terminal domestik berikut renovasi terminal eksisting dan fasilitas penunjangnya di bandar udara El Tari dengan hasil sebagai berikut: Data Fasilitas

Sebelum

Sesudah

Satuan

Terminal

7.000

8.500

M²

Kapasitas

1.000.000

1.200.000

Pax

Check in Counter

12

24

Unit

Komitmen pelayanan yang digagas oleh pengelola bandara adalah safety dengan mengutamakan keselamatan penerbangan, security demi mewujudkan keamanan dan ketertiban, service dengan memberikan pelayanan prima, dan compliance dengan menerapkan dan mematuhi standard prosedur serta peraturan yang berlaku. 2.2.4. PDAM Kota Kupang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kota Kupang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tanggal tanggal 19 September 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Sebelum PDAM Kota Kupang berdiri, untuk pemenuhan kebutuhan air Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 13

bersih di wilayah Kota Kupang dilayani oleh PDAM Kabupaten Kupang dan UPTD Air Bersih Kota Kupang dibawah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Kupang. Sumber air baku PDAM Kota Kupang berasal dari Sumur Bor Bello, Sumur Bor Nunbaun Sabu, Sumur Bor Kantor Walikota/Fatululi dan Ina Boi, STIM (Oesapa II) dan Sumur Bor P2AT Bimoku. Cakupan Layanan PDAM Kota Kupang No 1

Sumber SB Bello

Kelurahan Terlayani Bello, Maulafa, Oepura, Oebufu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SB NBS NBS WTP Kali Dendeng dan SB Fontein Fontein, Solor, Bonipoi, Oetete, Kuanino SB Alak dan SB Kampung Lama Alak Alak SB Kantor Walikota Fatululi, Kelapa Lima, Oesapa Barat SB STIM, Lasiana dan SB P2AT Bimoku Oesapa, Lasiana SB Penkase Penkase SB Manulai II Manulai SB Sikumana Sikumana SB Naioni Naioni SB Liliba Liliba SB Naimata Naimata Mata Air Oeba Fatubesi Connect BLUD SPAM Prov NTT sub Liliba, Oesapa Selatan, Penfui zona Penfui 15 Sungai Biknoi Naikolan 16 Connect BLUD SPAM Prov NTT Zona Kayu Putih Kayu Putih 17 SB Kolhua Kolhua 18 SB Fatukoa Fatukoa 19 IPA UF Manutapen Mantasi, Airmata, LLBK 20 Connect BLUD SPAM Prov NTT Sub Oebobo, Nefonaek, Pasir Panjang Zona Oebobo 21 Connect BLUD SPAM Prov NTT sub Kelapa Lima, Oesapa Barat Zona Kelapa Lima 22 Connect BLUD SPAM Prov NTT Tuak Daun Merah sub Zona Tuak Daun Merah Sumber: http://www.pdamkotakupang.net/hal-sumber-air-baku-pdam-kota-kupang.html. Kondisi debit air dari 22 sumber air PDAM Kota Kupang mengalami penurunan 40 % akibat musim kering yang lama (Sumber: http://www.pdamkotakupang.net). Akibatnya distribus air untuk pelanggan menjadi terganggu. PDAM Kota Kupang masih mencari alternatif yakni interkoneksi dengan jaringan transmisi dari bendungan. Untuk jangka pendek, PDAM Kota Kupang


sedang mencari sumber air baku. Cadangan air tanah di kota Kupang cukup banyak tetapi produksinya kecil.

III. TEMUAN LAPANGAN: 1.

Bandara El Tari Kupang 1) Masih terdapat genangan air di landasan pacu/runway bandar udara El Tari Kupang. 2) Kebersihan lingkungan bandar udara El Tari kurang diperhatikan, masih banyak rumput yang belum dipotong dan menganggu situasi di bandara. 3) Perlu dukungan Pemerintah Provinsi NTT untuk master plan pembangunan dan perluasan bandara El Tari Kupang. 4) Perlu pembaruan MOU terkait penambahan kuato jam penerbangan setiap minggu antara Indonesia, Darwin dan Dili dalam rangka penerbangan International dari Kupang ke kedua negara tersebut.

2.

Basarnas: a) Kantor Pos SAR untuk wilayah NTT masih terbatas, maka dibutuhkan tambahan Pos SAR demi meningkatkan respon cepat terhadap bencana. b) Sebagai Provinsi yang berhubungan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia, dibutuhkan pembangunan Pos SAR Siaga di perbatasan Belu dan Rote untuk mempercepat penanganan bencana dan pencarian korban. c) Berkaitan dengan NTT sebagai daerah kepulauan dan perbatasan antarnegara, maka dibutuhkan helikopter untuk mempercepat proses evakuasi terhadap korban bencana. d) Basarnas kantor cabang NTT belum memiliki pelabuhan khusus untuk sandaran kapal Patroli Basarnas. e) Kantor Basarnas Kupang masih kekurangan tenaga/staf lapangan. Perlu penambahan staf untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terkena bencana.

3.

AirNav:  Kantor Airnav Kupang belum memiliki Instrument Landing System (ILS). Hal ini berakibat pada kesulitan landing saat cuaca buruk. Jika terjadi cuaca buruk di sekitar Bandara El Tari Kupang, maka pesawat harus balik ke Denpasar atau Makasar.

4.

BMKG 1. Kantor BMKG cabang Kupang memiliki keterbatasan staf/pegawai, khususnya untuk pengamatan cuaca di bandara-bandara kabupaten se NTT.


2. Keterbatasan display cuaca yang mempersulit masyarakat mengakses kondisi cuaca di wilayah NTT. 5.

PDAM Kota Kupang: a) Potensi air baku sudah mulai berkurang disebabkan oleh kondisi kemarau yang berkepanjangan di Kota Kupang. b) Terbatasnya jaringan distribusi PDAM Kota Kupang, baik sekunder dan tersier karena keterbatasan sumber air. c) Unit produksi air baku bendungan Tilong (kontinuitas suplai dan kualitas air) belum mampu memenuhi kebutuhan air warga Kota Kupang. Oleh karena itu, dibutuhkan bendungan lain untuk memenuhi kebutuhan air warga.

6.

Pertemuan Bersama Bpk. Gubernur NTT di Rumah Jabatan:

1) Bidang Transportasi Laut:  Tidak adanya kepastian jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal angkutan perintis laut sehingga banyak masyarakat pengguna jasa yang tidak mengetahuinya. 2) Transportasi Udara 

Perlu dukungan pembukaan rute penerbangan internasional Kupang – Dili – Darwin demi menjamin akses internasional yang dapat meningkatkan arus wisatawan dan perdagangan langsung ke NTT.

3) Transportasi Darat  Perlu dukungan pembangunan jembatan Pancasila-Palmerah yang akan menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara. 4) Permasalah terkait Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015: A. Tingkat Kabupaten: 

Desa Edalode (Kab. Rote Ndao), dana belum dicairkan sebesar Rp. 275.865.590. Hal ini disebabkan karena keanggotaan BPD belum terisi sehingga APB Desa TA 2015 belum ditetapkan oleh Pemerintah Desa.



Dana desa sebesar Rp.3.915.851.500 untuk

69 desa di Kabupaten Belu dan

Rp.7.225.584.400 untuk 135 desa di Kabupaten Ngada belum dicairkan ke RKD karena keterlambatan pencairan dana dari Kemenkeu ke RKUD pada 28 Des 2015, sehingga pencairan ke RKD tidak dilakukan. B. Tingkat Desa:  Terlambatnya proses dan penetapan APB Desa TA. 2015.  Terlambatnya penyampaian laporan realisasi keuangan tahap sebelumnya. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 16

 Terbatasnya kapasitas para pengelola keuangan Desa.  Kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi keuangan.  Belum ada tenaga pendamping profesional. 7.

Peninjauan Breakwater Lasiana: 1. Perlu penataan kembali wilayah pantai Lasiana, agar dijadikan tempat wisata yang baik. Hal ini perlu kerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Pusat. 2. Diperlukan pengadaan air baku di kawasan pantai Lasiana untuk menunjang kegiatan pariwisata. 3. Pembangunan breakwater perlu memperhatikan keamanan pemukiman warga, objek wisata pantai, dan objek-objek strategis lainnya disekitar lokasi demi mendukung pembangunan pariwisata, ekonomi, dan sosial. 4. Perlu memperhatikan dan memperhitungkan endapan sungai di sekitar breakwater agar arus laut bisa diatasi dengan baik untuk menghindari kerusakan breakwater dan kawasan pantai.

8.

Peninjauan Kawasan Pemukiman Kumuh Lasiana:  Pembangunan kawasan pemukiman kumuh di Kelurahan Oesapa akan menjadi pilot project di kota Kupang sehingga harus dilengkapi dengan fasilitas tambahan, misalnya fasilitas untuk kuliner dan pariwisata.  Pembangunan kawasan kumuh sudah dijalankan, tetapi masih ada kendala pembebasan lahan. Masih ada warga yang belum menyerahkan tanahnya untuk pengelolaan kawasan pemukiman kumuh Lasiana.  Pembangunan kawasan kumuh perlu diintegrasikan dengan program terkait, misalnya drainase, jalan, penyediaan perumahan, pengolahan sampah, dan air bersih.  Perlu pendataan yang tepat terhadap warga agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil.

9.

Diskusi Publik terkait Pengelolaan Dana Desa dan Tenaga Pendamping Desa di RRI

Kupang dan Kantor Pos Kupang: a) Sosialisasi terkait UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pemanfaatan dana desa belum maksimal dilakukan bagi masyarakat desa. b) Kepala desa dan jajaranya belum terbiasa membuat RAB, RPJM Desa dan laporan terkait penggunaan dana desa. Oleh karena itu, sangat penting peningkatan kapasitas teknis dan administrasi bagi para kepala desa dan tenaga pendamping desa. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 17

c) Belum ada tenaga pendamping desa yang mendampingi pelaksanaan pengeloaan dana desa, khususnya di desa Manusak, Kabupaten Kupang. d) Pemerintah desa kesulitan untuk memahami sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait pengelolaan dana desa dan terkesan peraturan tersebut terlalu banyak sementara kemampuan aparat desa untuk memahami aturan yang dimaksud masih terbatas. e) Rekrutmen tenaga pendamping lokal desa diharapkan melibatkan tokoh masyarakat di desa, sebab mereka yang lebih mengetahui kondisi di desa. f) Pelatihan pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan dan dilakukan sebanyak mungkin agar sistem pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan baik. g) Kerja sama antara pusat dan kabupaten terkait pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan untuk menghindari kesalahan dalam memahami informasi atau peraturan baru dari pusat. h) Masih terjadi keterlambatan pencarian Dana Desa dari Kabupaten ke Desa, khususnya dialami oleh Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang.

IV. REKOMENDASI: 1. Komisi V DPR RI mendesak pihak Pengelola Bandara El Tari, Angkasa Pura I untuk memperbaiki runway, dimana masih ada genangan air di runway bandar udara El Tari agar tidak membahayakan penerbangan serta menjaga kebersihan di sekitar runway bandar udara El Tari Kupang. 2. Komisi V DPR RI mendukung pembangunan pos-pos siaga Basarnas dan pengadaan helikopter dalam rangka percepatan pertolongan bagi korban bencana alam di NTT. 3. Komisi V DPR RI

mendesak Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk

memprioritaskan warga lokal desa yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendamping desa serta memanfaatkan sumber daya lokal. 4. Komisi V DPR RI meminta agar pengelolaan dana desa melibatkan partisipasi masyarakat desa dan tidak mensubkan pengelolaan dana desa ke pihak ketiga/kontraktor. 5. Komisi DPR RI meminta agar pengeloaan breakwater harus memperhatikan keamanan warga, keamanan objek wisata, dan objek strategis lainnya demi meningkatkan aspek manfaat bagi warga sekitar lokasi pariwisata. 6. Komisi V DPR RI mendorong pembukaan rute penerbangan international dari Kupang ke Darwin dan Dili. Oleh karena itu, Komisi V mendorong revisi MOU terkait kuota penerbangan international antara Indonesia dan kedua negara tersebut. Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Dalam Rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, 02-04 Mei 2016 Page 18

V. PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi V DPR RI.

Jakarta, Mei 2016

TIM KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KE PROVISI NUSA TENGGARA TIMUR, MENGETAHUI

IR. FARY DJEMY FRANCIS, MMA KETUA TIM KETUA KOMISI V DPR RI


LAPORAN KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016

Recommend Documents