LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

pengantar Komisi Pemilihan Umum

S

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LK KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak

Laporan

Kinerja KPU

2015

ii

hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU pada tahun 2015 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK KPU Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Jakarta,

KETUA KPU,

HUSNI KAMIL MANIK

Laporan iii

Kinerja KPU

2015

KOMISI

UMU

M

PEM I

LI

Laporan

Kinerja KPU

2015

iv

HAN

Laporan v

Kinerja KPU

2015

ringkasan eksekutif

KPU merupakan organisasi yang bersifar nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat 549 (lima ratus empat puluh sembilan) satuan kerja yang menjadi tanggungjawab KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level TPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU. Laporan Kinerja (LK) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target kinerja tahun 2015, dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah. Selesai melaksanakan Pemilu Nasional tahun 2014, KPU langsung menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Serentak tahun 2015. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015 merupakan Penyelenggaraan Pemilihan pertama kali di Indonesia.

Laporan

Kinerja KPU

2015

vi

Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, Pemilihan Serentak tahun 2015 telah sukses diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan tepat waktu kecuali pada daerah yang karena Putusan Pengadilan harus ditunda, nirkonflik dan gejolak 2 (dua) partai yang bersengketa dapat diatasi. Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil juga dapat ditegakkan. Selain itu, dari sasaran strategis yang ada, terdapat sejumlah indikator krusial terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi: Pertama, terjadi penurunan jumlah pemilih yang tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Ini menjadikan hak warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dapat terfasilitasi dengan baik. Kedua, terjadi penurunan pengenaan sanksi etik kepada Penyelenggara Pemilihan. Ini berarti kemandirian, intergritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilihan semakin baik. Ketiga, segenap peraturan yang dibutuhkan untuk Pemilihan diselesaikan tepat waktu. Berbagai hal yang membutuhkan sandaran regulasi dengan demikian menemukan pijakannya dan segenap pemangku kepentingan dapat menjadikannya sebagai pedoman yang baik. Keempat, KPU memenangkan sebagian besar sengketa hasil Pemilihan di Mahkaman Konstitusi. Tidak kurang dari 148 perkara diajukan ke Mahkaman Konstitusi, hampir seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kecuali beberapa saja dikabulkan sebagian. Kesemuanya itu bukan capaian yang mudah. Selain capaian kinerja tersebut, KPU juga melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG). Sistem informasi tersebut, satu sisi

Laporan vii

Kinerja KPU

2015

untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan. Atas berbagai capaian kinerja tersebut, KPU mendapat pengakuan publik yang tidak sedikit. Setidaknya terdapat 8 (delapan) penghargaan yang diperoleh KPU terkait dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2015. Penghargaan itu diantaranya terkait dalam keberhasilan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas (PPAU Penca dan Kementerian Sosial), mengelola jumlah pemilih terbanyak di dunia (MURI), dan transparansi akses informasi (Presiden RI). Penghargaan lainnya adalah fasilitasi data dan informasi perpajakan (Kemenkeu), mitra strategis Komisi Informasi Pusat, dan Best Individual Achievers pada institusi pemerintah (Obsession Media Group (OMG)). Selain itu, pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia, Ketua KPU, mewakili lembaga, mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi dari Presiden RI sebagai bukti konkret pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dan kinerja KPU. Kedepan, KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

Laporan

Kinerja KPU

2015

viii

Laporan

Kinerja KPU

2015

Laporan ix

ix

Kinerja KPU

2015

daftar isi Pengantar................................................................................................................................................. ii Ringkasan Eksekutif............................................................................................................................ vi Daftar Isi................................................................................................................................................... x Daftar Tabel............................................................................................................................................ xi Daftar Grafik.........................................................................................................................................xiii Bab I. Bab II. Bab III. Bab IV.

Pendahuluan..........................................................................................................................1 A. Latar Belakang............................................................................................................2 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi................................................................................4 C. Struktur Organisasi.................................................................................................. 10 Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.......................................................................... 13 A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019.................................................................................. 14 B. Rencana Strategis 2015 – 2019............................................................................ 20 C. Revisi Renstra........................................................................................................... 24 D. Rencana Kinerja Tahunan...................................................................................... 26 E. Perjanjian Kinerja Tahun 2015.............................................................................. 27 Akuntabilitas Kinerja........................................................................................................ 29 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................... 30 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................................................... 32 C. Kinerja Tambahan .................................................................................................. 65 D. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................................... 67 Penutup................................................................................................................................. 71

Lampiran 1: Penetapan Kinerja..................................................................................................... 77 Lampiran 2: Pengukuran Kinerja.................................................................................................. 78

Laporan

Kinerja KPU

2015

x

daftar tabel Tabel 2.1

RKT KPU Tahun 2015......................................................................................................... 26

Tabel 2.2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu................................................. 27

Tabel 2.3

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu..............................................27

Tabel 2.4

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu................................................. 28

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2015....................................................... 30

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2015.................31

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.................................................................................................. 33

Tabel 3.4

Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Tertinggi.................................................. 34

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019 ............................................................... 36

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019................................................................ 39

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih................................................................. 41

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas.......................................................................................................................... 45

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan............................................................ 49

Tabel 3.10

Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP Antara Tahun 2014 dengan Tahun 2015........................................................................................................... 50

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan.................52

Tabel 3.12

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota yang diverifikasi tepat waktu...............54

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Target Renstra.............................57

Tabel 3.14

Pengukuran Target Indikator Kinerja Persentase Peraturan KPU Yang Ditetapkan Tepat Waktu.................................................................................................. 59

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU............................................................................................................. 62

Tabel 3.16

Jumlah Kasus Hukum Januari-Desember Tahun 2015.........................................63

Tabel 3.17

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik................................................................................... 65

Tabel 3.18

Akuntabilitas Keuangan KPU......................................................................................... 67

Tabel 3.19

Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2015...............................70

Laporan xi

Kinerja KPU

2015

daftar grafik Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan.........................10

Grafik 1.2

Struktur Organisasi KPU................................................................................................... 11

Grafik 3. 1

Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Antara Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD 2014 Dengan Pemilihan 2015................................................................................................... 42

Grafik 3.2

Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012-2015...........58

Grafik 3.3

Pencapaian Indikator Kinerja Pada Tahun 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya........................................................................................... 63

Laporan

Kinerja KPU

2015

xii

LAPORAN


2015 bab

1

pendahuluan

A

latar belakang

K

omisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,

Laporan

Kinerja KPU

2015

2

maka berkewajiban Laporan Kinerja (LK).

membuat

LK KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan

dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak

ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

3

bab 1 pendahuluan

2015

B

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

B

erdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

2. Tugas Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa tugas KPU :

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: a. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; b. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan; c. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan; d. Menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Laporan

Kinerja KPU

2015

4

e. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban Pasal 8 ayat (4) menyebutkan bahwa tugas KPU :

Kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. Memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara; c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat; d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5

bab 1 pendahuluan

2015

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); f. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu; h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat; menyediakan data hasil Pemilu secara nasional; melaksanakan keputusan DKPP; dan j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas: 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. Memberikan dukungan teknis administratif; 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; 5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

Laporan

Kinerja KPU

2015

6

6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan 7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan aturan perundang-undangan.

per-

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU terdiri dari: 1. Biro Perencanaan dan Data; 2. Biro Keuangan; 3. Biro Hukum; 4. Biro Umum; 5. Biro Sumber Daya Manusia; 6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 7. Biro Logistik; 8. Inspektorat. Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

7

bab 1 pendahuluan

2015

Laporan

Kinerja KPU

2015

8

9

bab 1 pendahuluan

2015

C

Struktur Organisasi 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU RI didukung oleh 409 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU RI dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 244 orang dan S2 sebanyak 54 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi.

2. Struktur Organisasi

Laporan

Kinerja KPU

2015

10

Struktur Organisasi KPU dapat dilihat pada Grafik 1.2

Grafik 1.2 Struktur Organisasi KPU

Ketua KPU

Anggota KPU

Sekretaris Jenderal

Pakar/Ahli

Inspektorat Auditor

Biro Perencanaan dan Data Biro Keuangan

Biro Hukum

Biro Sumber Daya Manusia Biro Umum

Biro Logistik

Biro Teknis dan Hupmas

Jabatan Fungsional

11

bab 1 pendahuluan

2015

Laporan

Kinerja KPU

2015

12

LAPORAN


2015 bab

2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A

Sasaran RPJMN 2015 – 2019

S

ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis; 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019; 3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%; 4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; 5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019. Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong

Laporan

Kinerja KPU

2015

14

kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol; f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis; i.

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikankepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

15

bab 2 perencanaan dan perjanjian kinerja

2015

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi

Laporan

Kinerja KPU

2015

Lakip KPU 16

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia. 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan;

17


2015

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat; j.

Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers. 5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Laporan

Kinerja KPU

2015

18

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif. Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

19


2015

B

Rencana Strategis 2015-2019

S

ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional

Laporan

Kinerja KPU

2015

20

dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah: a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia; d. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

21


2015

e. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:

Laporan

Kinerja KPU

2015

22

a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; 2) Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; 3) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; 5) Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. b. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; 2) Persentase ketepatan kepegawaian;

waktu

penyelesaian

administrasi

3) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; 4) Opini BPK atas LHP; 5) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; 6) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. c. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; 2) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

23


2015

C

Revisi Renstra

D

alam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Renstra dan Rencana Kinerja dengan RPJMN Tahun 2015-2019, telah dilakukan revisi Renstra terkait penetapan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan; 2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan; 3. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; 4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih; 5. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas. Selanjutnya, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator: a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan; b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan; c. Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan; d. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih; e. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas.

Laporan

Kinerja KPU

2015

24

2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator: a. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan; b. Opini BPK Atas LHP; c. Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati /Walikota yang Diverifikasi Tepat Waktu; 3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator: a. Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu; b. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU;

25


2015

D

Rencana Kinerja Tahunan Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 RKT KPU Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

Target

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 1.

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

77,5 %

2.

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

75%

3.

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

75%

4.

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

0,3 %

5.

Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas

100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu 1.

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

2.

Opini BPK Atas LHP

3.

Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati /Walikota Yang Diverifikasi Tepat Waktu

3 WTP 100

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Laporan

Kinerja KPU

2015

26

1.

Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu

90

2.

Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

86

E

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

D

alam rangka melaksanakan Renstra KPU Tahun 2015-2019 dan RKT Tahun 2015, pada tanggal 28 Januari 2015 KPU telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2. Tabel 2.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu No.

Indikator Kinerja

Target

1.


77,5 %

2.

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

75%

3.


75%

4.


0,3 %

5.


100%

2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3. Tabel 2.3 Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

2.

Opini BPK Atas LHP

WTP

3.

Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati /Walikota Yang Diverifikasi Tepat Waktu

100%

3%

27


2015

3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Tabel 2.4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Laporan

Kinerja KPU

2015

28

No.

Indikator Kinerja

Target

1.


90%

2.


86%

LAPORAN


2015 bab

3

Akuntabilitas Kinerja

A

Pengukuran Capaian Kinerja

K

inerja KPU Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Tahun 2015 sebagaimana Tabel 3.1 Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2015 KINERJA INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,5

69,20

89,29

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

75

71,15

94,87

Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

75

63,76

85


0,3

0,27

110


100

99,99

99,99

REALISASI % CAPAIAN %

Selain itu, KPU telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2.

Laporan

Kinerja KPU

2015

30

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja KPU Tahun 2015 KINERJA INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

REALISASI % CAPAIAN % (3)

(4)

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan

77,5

69,20

89,29


75

71,15

94,87


75

63,76

85


0,3

0,27

110


100

99,99

99,99

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Opini BPK Atas LHP Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati /Walikota yang Diverifikasi Tepat Waktu

3

0,85

171,67

WTP

WDP

WDP

100

98,14

98,14

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/ Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu

90

100

111


86

89

103,49

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 10 indikator kinerja terdapat 4 indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sisanya belum mencapai target.

31

bab 3 Akuntabilitas Kinerja

2015

B

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

K

PU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang diukur melalui 5 indikator sebagai berikut :

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Esensi Pemilu/Pemilihan yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses permilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu/pemilihan maka Pemilu/ Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Laporan

Kinerja KPU

2015

32

Partisipasi pemilih bisa diukur dari tinggi rendahnya tingkat kehadiran dan ketidakhadiran pemilih di TPS. Mengukur tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (invalid vote).

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1


2015

TARGET 2019 (%)

Capaian Realisasi (%)

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

73,21

77,5

69,20

77,5

89,3

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2015 sebesar 69,20%. Hasil Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan 2015 memang masih dibawah hasil rata-rata persentase partisipasi pemilih pada Pileg dan Pilpres 2014 yang berada di kisaran 73,21%, namun demikian capaian persentase hasil Pemilihan 2015 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77,5%, telah mencapai sebesar 89,3%.

Pada tahun 2015 terdapat beberapa daerah yang tingkat partisipasinya lebih tinggi dari 77,5% atau melebihi target Nasional. Pada Tabel 3.4 disajikan 7 (tujuh) daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi. Tabel 3.4 Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Tertinggi

No

Daerah

Tingkat Partisipasi %

1

Kab. Yahukimo (Papua)

100,00

2

Kab. Yalimo (Papua)

100,00

3

Kab. Pegunungan Arfak (Papua Barat)

100,00

4

Kab. Pegunungan Bintang (Papua)

99,96

5

Kab. Manokwari Selatan (Papua Barat)

98,14

6

Kab. Nabire (Papua)

92,87

7

kaB. Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

91,94

33


2015

KPU telah melakukan langkah-langkah antisipatif dan upayaupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2015 melalui serangkaian program kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai berikut: 1. Konsolidasi Program Partisipasi Masyarakat; 2. Riset dan Pemetaan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu untuk merumuskan strategi pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Pemilihan 2015; 3. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu; 4. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal, Disabilitas); 5. Kerjasama di bidang Pendidikan Pemilih dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Komunitas; 6. Pendaftaran Lembaga Survei, Hitung Cepat, Visitor/Pemantau Asing dan Akreditasi Lembaga Pemantau; 7. Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pemilih; 8. Penyusunan Buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu.

Dalam melaksanakan program kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih sehingga menyebabkan realisasi angka rata-rata partisipasi pemilih dalam Pilkada 2015 belum dapat mencapai target 77,5%. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/ Pemilihan tidak penting dan tidak membawa dampak langsung bagi masyarakat; 2. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak sesuai dengan harapan masyarakat; 3. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan undangan; 4. Banyak pemilih yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga; 5. Masyarakat jenuh dengan kepemiluan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

34

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi dalam Pemilu/Pemilihan selanjutya, khususnya Pemilihan Serentak 2017, KPU telah menyiapkan dan mengambil langkah-langkah strategis dan penting antara lain: 1. Dibentuknya kembali Relawan Demokrasi sebagai agen sosialisasi dan pendidikan pemilih di setiap kabupaten/kota; 2. Pembentukan dan pengembangan komunitas penggiat pemilu sebagai agen pendidikan pemilih dan sosialisasi KPU di setiap provinsi; 3. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) dengan Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa dan Masyarakat; 4. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu di seluruh satker; 5. Melaksanakan Riset Tingkat Partisipasi Pemilih untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan 2015. Hasil riset menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilu selanjutnya; 6. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas.

Pengukuran kinerja dan anggaran terhadap persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.5.

Pada Tabel 3.5 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis KPU tahun 2015 belum efektif karena baru mencapai kinerja sebesar 89,3%, dan telah menggunakan 88% dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

35


2015

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2015 bisa diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2015 yang didapat dari data formulir model DB.

Pengukuran Kinerja Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan pada Tahun 2014-2019 sebagaimana pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019 No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2) Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

1

Laporan

Kinerja KPU

2015

36

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

71,15

75

94,87

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

75,73

75

Berdasarkan Tabel 3.5, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2015 sebesar 71,15%, sedangkan persentase rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pileg dan Pilpres 2014 mencapai 75,73%. Kondisi ini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan tahun 2015 sebesar 4,58%. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target tahun 2019, capaian kinerja tahun 2015 telah mencapai 94,87%.

Untuk meningkatkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan sudah dilakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendongkrak tingkat partisipasi perempuan antara lain: 1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih yang melibatkan segmen perempuan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota; 2. Simulasi Pemungutan Suara dengan segmen perempuan.

Hambatan yang ditemui dalam meningkatkan persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilihan antara lain : 1. Adanya persepsi dari sebagian pemilih bahwa Pemilu/ Pemilihan tidak penting dan membawa dampak langsung bagi masyarakat; 2. Kandidat yang menjadi calon dalam Pemilihan tidak dikenal; 3. Masih rendahnya kesadaran sebagian Pemilih untuk melapor secara aktif jika tidak terdaftar dalam DPT/tidak mendapatkan undangan; 4. Banyak pemilih perempuan yang tidak berada di tempat ketika hari pemungutan suara, seperti bekerja di tempat/ daerah lain, sekolah/tugas belajar atau memanfaatkan hari libur untuk berekreasi dan berkumpul bersama keluarga.

Sebagai upaya untuk mendongkrak kembali tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, KPU telah mempersiapkan beberapa program kegiatan antara lain: 1. Membentuk dan mengembangkan komunitas penggiat pemilu segmen perempuan di tingkat Provinsi; 2. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan. 3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih ke segmen Perempuan.

37


2015

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

38

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pada penyusunan LK KPU Tahun 2015, partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan menjadi salah satu indikator kinerja utama yang baru karena menjadi isu strategis pada RPJMN Tahun 2015 - 2019. Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2015 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat diukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2015 yang didapat dari data formulir model DB1 untuk tingkat kabupaten/kota dan formulir model DC1 untuk tingkat provinsi.

Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan pada Tahun 2014-2019 disajikan pada Tabel 3.6. Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/ Pemilihan pada Tahun 2014-2019

No. (1)

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(2) Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

1

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

63,76

75

85

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

-

75

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2015 mencapai 63,76%, belum bisa mencapai target tahun 2015 sebesar 75%, namun sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPU dalam memperjuangkan pemilu akses, KPU memperoleh penghargaan dari Presiden RI untuk kategori “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Sejak Tahun 2004”.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan KPU sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas antara lain: 1. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB; 2. Melaksanakan fasilitasi pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas; 3. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braile (pemilih tuna netra); 4. Daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 memuat informasi jumlah pemilih dengan disabilitas, lengkap dengan jenis disabilitas. Dimana kolom disabilitas tampil dalam rekap daftar pemilih sementara (DPS) di laman resmi KPU https://data.kpu.go.id/ dps2015.php;

39


2015

5. Menyediakan Formulir Model C7 (daftar hadir peserta) yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan; 6. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

Selama menjalankan kegiatan pendidikan pemilih dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas, terdapat kendala yang dihadapi antara lain: 1. Tidak semua penyandang disabilitas tuna netra mampu membaca huruf braile pada template; 2. Beberapa penyandang disabilitas masih merasa enggan untuk dicatat sebagai pemilih disabilitas; 3. Tingkat literasi politik pemilih disabilitas yang beragam.

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berikutnya, KPU telah menyusun rencana strategis yang lebih inovatif dan aksesible bagi penyandang disabilitas yaitu: 1. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas; 2. Menyelenggarakan fasilitasi pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu; 3. Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Pra Pemilih, Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

40

4. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur hal tersebut melalui Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak tahun 2015. Adapun Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih disajikan pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2) Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

1

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

0,27

0,2

65

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

0,49

0,3

Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Tahun 2015 sejumlah 100.463.341 pemilih dan jumlah DPTb sejumlah 268.309 pemilih dari di 269 daerah pemilihan. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih sebesar 0,27%.

41


2015

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak dapat digunakan sebagai bahan pembanding terhadap Pemilihan 2015, dikarenakan proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada Pemilu tersebut adalah kelanjutan dari pemutakhiran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Hal ini terlihat dari tidak adanya proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau “Coklit”.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membandingkan data sebelumnya menggunakan data Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, jumlah Daftar pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sejumlah 909.423 pemilih dari jumlah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar 185.827.987 pemilih. Sehingga Persentase Pemilih yang Tidak Terdaftar dalam DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebesar 0.49%. Berdasarkan hal tersebut, pada Pemilihan tahun 2015 telah terjadi penurunan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 0,22%.

Penyandingan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dengan Pemilihan 2015 disajikan dalam Grafik 3.1. Grafik 3. 1 Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Antara Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD 2014 Dengan Pemilihan 2015

Laporan

Kinerja KPU

2015

42

Pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan 2015 didukung oleh kegiatan berikut: 1. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih: a. Penyesuaian alur sistem informasi dengan alur pemutakhiran daftar pemilih Pemilihan 2015; b. Penambahan fitur bantu menghitung perubahan data pemilih berdasarkan penggunaan fitur; c. Perbaikan fitur. 2. Pengembangan Server dan Jaringan pendukung Sistem Informasi Data Pemilih; 3. Bimbingan Teknis penggunaan Sistem Informasi Sidalih dan pemaparan peraturan pemutakhiran data pemilih Pemilihan terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta operator utamanya; 4. Helpdesk Sistem Informasi Data Pemilih; 5. Forum diskusi online operator sistem informasi data pemilih.

Adapun kendala yang dihadapi saat proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan tahun 2015 sebagai berikut : 1. Sempitnya jadwal penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan tahun 2015; 2. Terdapat beberapa daerah yang tidak terkoneksi jaringan internet, sehingga pelaksanaan rekapitulasi menggunakan data manual;

43


2015

3. Masih belum aktifnya pemilih pada saat proses pencocokan dan penelitian di lapangan atau pada saat pengumuman daftar pemilih di masing-masing kelurahan atau tingkat RT dan RW.

Beberapa faktor penyebab meningkatnya kualitas pemutakhiran daftar pemilih dalam menurunkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Kesadaran masyarakat atas pentingnya menggunakan suara pada Pemilihan tahun 2015; 2. Tersampaikannya sosialisasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota kepada petugas di lapangan pada saat pencocokan dan penelitian oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP); 3. Dilakukan proses sinkronisasi data antara DPT Pemilu terakhir dengan DP4 yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada saat Pemilihan tahun 2015 sesuai dengan amanat Undang-Undang; 4. Implementasi pelaporan kinerja PPDP pada pemilihan 2015; 5. Pengembangan Sistem Informasi Data Pemilih dalam melaporkan perubahan data pemilih; 6. Pengembangan portal pengumuman data pemilih agar dapat diakses lewat ponsel pintar.

Dalam rangka menurunkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk ke dalam daftar pemilih pada Pemilu/ Pemilihan berikutnya, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Sosialisasi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan akan dimulai kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk tertib administrasi; 2. Pengembangan pelaporan proses dan hasil kerja PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian; 3. Peningkatan frekuensi analisa ketidaklengkapan data pemilih dan potensi pemilih ganda; 4. Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis terhadap PPDP.

Laporan

Kinerja KPU

2015

44

5. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas Dalam menyelenggarakan Pemilihan, perlengkapan logistik adalah salah satu hal yang penting untuk mendukung tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan logistik tersebut sudah harus diterima oleh KPPS setempat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan per TPS dan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) barang. Capaian indikator ini diukur dengan cara menjumlahkan semua KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas disandingkan dengan jumlah total KPPS yang menyelenggarakan Pemilihan serentak tahun 2015 dikali 100 persen. Pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja terkait ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8. Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPPS Yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas No. (1)

1

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(2) Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

99,99

100,00

99,99

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

99,91

100,00

45


2015

Hasil pemantauan tim KPU dan laporan dari berbagai daerah, diperoleh data bahwa sejumlah 246.541 KPPS dari 246.542 KPPS atau sebesar 99,99% KPPS telah menerima logistik Pemilihan 2015 secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, dengan menggunakan Sistem Informasi Logistik (SILOG). KPPS yang tidak dapat menerima logistik pada H-1 hari pemungutan suara yaitu Kabupaten Kerom dikarenakan faktor cuaca, namun Pemungutan Suara di TPS tersebut masih bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, karena penyaluran logistik telah sampai di TPS tersebut sebelum pukul 13.00 WIT.

Meningkatnya Pencapaian Kinerja KPU pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, tidak terlepas dari berbagai upaya KPU dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, supervisi dan bimbingan teknis kepada satuan kerja (satker) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan 2015 secara serentak dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan 2015 yang tepat. Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka mencapai indikator tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bimbingan teknis dan supervisi terkait pengadaan, pendistribusian dan penanganan logistik Pemilihan; 2. Menggalakkan semangat kendali logistik Pemilihan secara bersama – sama sehingga bisa menjadi pemacu dalam mengendalikan logistik;

Laporan

Kinerja KPU

2015

46

3. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis secara rutin melalui berbagai media komunikasi langsung dan tidak langsung kepada jajaran di bawah terkait pemahaman pentingnya logistik; 4. Pemantauan secara intens terhadap pelaksanaan logistik Pemilihan di setiap satker melalui sistem informasi logistik; 5. Menerapkan peringatan dini dan pemahaman lebih mendasar terkait proses pelaksanaan logistik Pemilihan yang sedang dilaksanakan oleh satker; 6. Mengoptimalkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi pelaksanaan laporan logistik melalui sistem informasi.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja dalam pendistribusian logistik Pemilu adalah sebagai berikut : 1. Keadaan cuaca yang belum bisa diprediksi sebelumnya; 2. Kondisi geografis tujuan pengiriman yang sulit dijangkau menggunakan angkutan reguler, terutama untuk wilayah Timur Indonesia.

Pengiriman logistik Pemilihan 2015 ke Distrik Nipsan, Kabupaten Yahukimo – Papua Sumber : KPU, 2016

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pendistribusian logistik didukung oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya sebagai berikut : 1. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyesuaian biaya pendistribusian logistik; 2. Monitoring dan kendali pelaksanaan oleh satker secara baik; 3. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah dan pihak Keamanan dalam proses pengiriman logistik Pemilu;

47


2015

4. Konsistensi dalam menetapkan wilayah pengiriman logistik dan antisipasi terhadap kondisi darurat pengiriman logistik, serta melaksanakannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan langkah - langkah untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut: 1. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dipahami oleh seluruh satker, institusi terkait, badan adhoc penyelenggara Pemilihan, dan peserta Pemilihan; 2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan; 3. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilaksanakan lebih awal, sehingga jika terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tindak lanjutnya.

Selanjutnya pembahasan berlanjut pada Sasaran ke dua yaitu Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu. Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Opini BPK Atas LHP dan Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/ Bupati /Walikota yang Diverifikasi Tepat Waktu Sasaran 2

Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu

KPU telah menetapkan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam rangka menuju Pemilu yang aman, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Laporan

Kinerja KPU

2015

48

Kode etik penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan (DKPP) Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Kode etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Anggota KPU, Angota KPU Provinsi atau KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, Anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Indikator Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui persentase pembandingan jumlah pelanggaran kode etik sesuai putusan DKPP terhadap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat dengan jumlah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/ Kota dan jajaran Sekretariat.

Pengukuran kinerja terhadap Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagaimana pada Tabel 3.9. Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja dan Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Presentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

2015

TARGET 2019 (%)


TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3,67

3

0,85

3

171,67

Jumlah pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/ Pemilihan di Tahun 2015 lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/

49


2015

Pemilihan pada Tahun 2014. Pada Pemilu Tahun 2014 pelanggaran kode etik terjadi pada 469 orang (3.67%) dari total 12.794 orang personil KPU, sedangkan pada Tahun 2015 yang diberikan putusan pelanggaran kode etik sejumlah 109 orang (0.85%) dari total 12.717 orang personil KPU, yang terdiri dari 2.749 orang Anggota KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan 9.968 PNS.

Data pada Tabel 3.10 menunjukan penurunan signifikan antara persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu/pemilihan di Tahun 2014 dengan Tahun 2015 sebesar 2.82%, walaupun Tahun 2015 merupakan tahun pelaksanaan Pemilihan serentak yang diikuti oleh 269 daerah, terdiri dari 9 Provinsi, 36 Kota dan 224 Kabupaten. Hal ini dapat tercapai melalui berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan (preventive), diantaranya berupa pendidikan dan pelatihan bagi para Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PNS yang bekerja di KPU. Tabel 3.10 Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP Antara Tahun 2014 dengan Tahun 2015 Amar Putusan

Peringatan

Laporan

Kinerja KPU

2015

50

Pemberhentian Sementara

Pemberhentian Tetap

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

323

75

5

3

141

31

469

109

Disamping ketiga kategori amar putusan pada Tabel 3.15, terdapat juga Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai termohon, karena yang bersangkutan tidak terbukti melanggar kode etik. Amar Putusan DKPP yang merehabilitasi nama baik penyelenggara Pemilu/ Pemilihan pada Tahun 2015 sebanyak 125 orang, menurun jika dibandingkan amar putusan pada Tahun 2014 sebanyak 680 orang.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah permasalahan pelanggaran kode etik melibatkan tidak hanya personil KPU saja, melainkan juga peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/ pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait, seperti dengan Bawaslu, DKPP, Kemendagri, Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan

KPU berdasarkan Renstra tahun 2010-2014 maupun tahun 20152019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektifitas sistem pengedalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2015 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2014 yang telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2015. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan disajikan pada Tabel 3.11.

51


2015

Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

2015

TARGET 2019 (%)


TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

WDP

WTP

WDP

WTP

WDP

Berdasarkan Tabel 3.11, diketahui bahwa Opini BPK RI pada tahun 2014 dan tahun 2015 masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal yang menjadi Pengecualian terhadap opini tersebut yaitu : 1. Kas di Bendahara Pengeluaran; 2. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan; 3. Gedung dan Bangunan serta Konstruksi dalam Pekerjaan.

Atas permasalahan yang menjadi pengecualian tersebut, KPU telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka diajukan kepada BPK RI untuk diusulkan penghapusannya; 2. Permasalahan kas di bendahara pengeluaran dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan; 3. Diterbitkannya Surat Edaran Nomor 1649/SJ/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Penatausahaan/Pencatatan Persediaan di Lingkungan KPU; 4. Monitoring terhadap Laporan Pembangunan Gedung dan Bangunan; 5. Perbaikan Pencatatan Nilai KDP Gedung dan Bangunan sesuai dengan kondisi Fisik yang ada; 6. Perbaikan atas perbedaan antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam Neraca Per 31 Desember 2014; 7. Perbaikan Pencatatan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersaldo Negatif pada SIMAK BMN.

Laporan

Kinerja KPU

2015

52

Permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan nilai opini BPK antara lain: 1. Masih kurangnya tenaga Auditor karena KPU memiliki 549 satker yang harus dibina; 2. Sumber Daya Manusia yang kurang dalam perbendaharaan.

Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain: 1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka; 2. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota; 3. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP.

3. Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati/ Walikota yang diverifikasi tepat waktu

Pada tahun 2015, KPU menjadi penanggung jawab akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota secara serentak. Pelaksana dari Pemilihan tersebut adalah 269 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan tersebut adalah tahapan Pencalonan, yang di dalamnya terdapat proses verifikasi dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan. Proses tersebut dimulai setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 menyebutkan bahwa proses verifikasi meliputi: 1. Verifikasi administrasi terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan; 2. Verifikasi faktual terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

53


2015

3. Verifikasi terhadap dukungan administrasi dokumen persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan, baik terhadap Pasangan Calon Perseorangan maupun Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik. Proses verifikasi menjadi salah satu ukuran kinerja bagi penyelenggara Pemilihan karena hasil dari proses tersebut sangat menentukan status pemenuhan syarat Pasangan Calon (Paslon) tertentu, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Argumentasinya adalah bahwa proses verifikasi tersebut sangat menentukan legalitas peserta Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Proses tersebut wajib dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta SOP yang berlaku, agar hasilnya didasarkan atas ketentuan hukum yang benar. Hal tersebut tentunya juga berimplikasi pada legalitas hasil Pemilihan serta akan mempengaruhi jumlah gugatan khususnya proses pencalonan dan umumnya terhadap proses pemilihan. Pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.12. Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati/Walikota yang diverifikasi tepat waktu

No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1

Persentase Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati/ Walikota yang diverifikasi tepat waktu

2015

TARGET 2019 (%)


TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

100

100

98,14

100

98,14

Berdasarkan Tabel 3.12, pencapaian realisasi tahun 2015 mengalami penurunan 1,86% dibandingkan dengan tahun 2014, karena ada beberapa daerah yang terlambat dalam melaksanakan verifikasi pencalonan. Keterlambatan tersebut terjadi pada

Laporan

Kinerja KPU

2015

54

Kota Pematangsiantar, Kota Bengkulu, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang.

Dalam hal terdapat proses verifikasi di luar jadwal waktu yang ditetapkan yang sejauh ini diakibatkan oleh tertundanya proses pendaftaran calon karena berbagai hal, misalnya tidak ada pasangan calon yang mendaftar atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar. Selanjutnya, terhadap penundaan pelaksanaan verifikasi tersebut, KPU provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menetapkan perubahan jadwal tahapan verifikasi untuk pemilihan di daerah yang bersangkutan. Sepanjang proses verifikasi yang telah ditetapkan tersebut (yang telah mengalami perubahan) dilaksanakan pada rentang waktu yang ditetapkan, maka proses verifikasi tetap dapat dilaksanakan berhasil.

Dalam pelaksanaan verifikasi tersebut, didukung oleh kegiatan berupa klarifikasi terhadap instansi yang berwenang. Kegiatan tersebut dilakukan apabila terdapat laporan atau pengaduan masyarakat mengenai adanya kejanggalan atau dugaan dokumen palsu yang disampaikan oleh peserta pemilihan. Terhadap laporan tersebut, dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh informasi yang benar mengenai keabsahan dokumen yang diduga palsu. Hasil klarifikasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi penyelenggara untuk menetapkan status pemenuhan syarat yang bersangkutan.

55


2015

Masalah yang muncul dalam proses verifikasi antara lain banyaknya ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil verifikasi, sehingga mereka mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan. Meskipun demikian, proses tetap berjalan dan tetap dapat diselesaikan dalam interval waktu yang telah ditentukan.

Faktor utama keberhasilan pencapaian tersebut adalah konsistensi penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota terhadap ketentuan verifikasi yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, rekomendasi untuk pelaksanaan verifikasi Pemilihan tahun 2017 antara lain: 1. Perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam proses verifikasi agar lebih jelas dan tegas mengatur pelaksanaan proses tersebut. 2. Perlu peningkatan SDM pelaksana proses verifikasi, dalam hal ini tim verifikator agar lebih memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Laporan

Kinerja KPU

2015

56

Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka KPU menetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Tepat Waktu Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU wajib untuk menerbitkan peraturan demi terlaksananya Pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta secara serentak. Pada tahun 2015, berdasarkan tahapan Pemilihan, jumlah Peraturan KPU (PKPU) yang harus ditetapkan yaitu 10 PKPU. Seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU telah melakukan beberapa perubahan PKPU dan penetapan PKPU baru, disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Pemilihan dapat diikuti oleh 1 (satu) Paslon. Cara mengukur Indikator Persentase PKPU dalam Pemilu/ Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu melalui perbandingan jumlah PKPU yang ditetapkan tepat waktu dengan jumlah PKPU yang ditetapkan sebagaimana diukur pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Target Renstra No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1

Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/ Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

100

95

105

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

165

90

57


2015

Berdasarkan Tabel 3.13, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2014, jumlah PKPU yang ditetapkan pada tahun 2015 lebih sedikit, karena pada tahun 2015 tidak terdapat banyak perubahan PKPU. Faktor lainnya yaitu perbedaan indikator pada tahun 2015, karena indikator kinerja pada tahun 2014 hanya terkait jumlah rancangan PKPU yang diterbitkan, bukan yang tepat waktu. Namun, jika dibandingkan dengan target Renstra pada tahun 2019, persentase pencapaian sudah melebihi target yakni 105%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, hasil pencapaian dapat dilihat pada Grafik 3.2 sebagai berikut: Grafik 3.2 Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012-2015

Keterangan: Khusus untuk PKPU tahun 2015, sesuai dengan indikator kinerja, target PKPU yang ditetapkan yaitu PKPU yang terkait dengan Pemilu/Pemilihan (tidak termasuk PKPU non-tahapan).

Laporan

Kinerja KPU

2015

58

Pengukuran untuk target indikator kinerja persentase Peraturan KPU dalam pemilu/pemilihan yang ditetapkan tepat waktu dapat dilihat dari Tabel 3.14. Tabel 3.14 Pengukuran Untuk Target Indikator Kinerja Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang Ditetapkan Tepat Waktu

No.

Peraturan KPU

Tanggal Penetapan

Jadwal Sesuai Tahapan

Pencapaian

1.

Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan

14 April 2015

23 Februari – 30 April 2015

100%

2.

Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU.KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS

14 April 2015

19 April 2015 – 8 November 2015

100%

3.

Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan

14 April 2015

3 Juni 2015 – 30 Oktober 2015

100%

4.

Peraturan KPU tentangSosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

30 April 2015

16 April – 8 Desember 2015

100%

5.

Peraturan KPU tentangNorma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

30 April 2015

10 September – 8 Desember 2015

100%

6.

Peraturan KPU tentangKampanye Pemilihan

30 April 2015

27 Agustus – 5 Desember 2015

100%

7.

Peraturan KPUtentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

12 Mei 2015

26 Agustus 2015 – 26 Desember 2015

100%

8.

Peraturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan

12 Mei 2015

14 – 25 Juli 2015

100%

9.

Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan

12 Mei 2015

6 – 9 Desember 2015

100%

10.

Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

12 Mei 2015


100%

11.

Peraturan KPU tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan

14 Juli 2015

14 – 25 Juli 2015

100%

12.

Peraturan KPU tentang Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

20 Oktober 2015


100%

59


2015

Dalam tahapan kegiatan penyusunan peraturan terdapat kendala yang menjadi hambatan dalam penyusunan PKPU antara lain : 1. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan rancangan peraturan yang sudah disusun harus dilakukan beberapa kali perubahan; 2. Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan lebih detail karena padatnya jadwal yang ditetapkan dalam Tahapan Pemilu; 3. Ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum ada yang bersifat multitafsir; 4. Adanya perubahan ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum PKPU; 5. Prosedur panjang yang harus dilalui dalam menyusun PKPU; 6. Banyaknya peraturan yang harus disusun dalam waktu yang bersamaan dan ditambah dengan singkatnya waktu yang tersedia; 7. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan legal drafting.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPU telah melakukan berbagai upaya agar PKPU dapat ditetapkan tepat waktu, antara lain: 1. Membuat Standar Operational Procedure (SOP) penyusunan Peraturan KPU; 2. Menyusun daftar inventarisasi masalah dan membuat kerangka rancangan peraturan agar penyusunan PKPU lebih mudah, terarah dan sistematis; 3. Pengumpulan peraturan;

bahan

untuk

kajian

naskah

rancangan

4. Melakukan legal drafting dan harmonisasi Peraturan KPU; 5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membahas rancangan peraturan yang akan ditetapkan; 6. Menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli hukum dan kepemiluan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

60

Untuk menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja dari pembuatan regulasi terkait Pemilu/Pemilihan, KPU akan senantiasa meningkatkan kualitas regulasi melalui upaya: 1. Pengkajian dan evaluasi terhadap PKPU yang telah ditetapkan; 2. Pembuatan pedoman teknis tentang penyusunan PKPU untuk menjadi acuan dalam melakukan legal drafting; 3. Penyelenggaraan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tenaga pakar/ahli di bidang kepemiluan; 4. Peningkatan kompetensi teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU (legal drafting) melalui kegiatan pelatihan, workshop atau bimbingan teknis.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU juga dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari: a. Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU; c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

61


2015

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum.

Untuk perbandingan realisasi pada tahun 2015 dengan tahun 2014 serta dengan target Renstra pada tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.15. Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

No.

INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

1

Laporan

Kinerja KPU

2015

62

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

89

88

101,14

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

98,9

86

Berdasarkan Tabel 3.15, jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah sengketa yang dimenangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan, namun masih mencapai target indikator kinerja. Hal ini karena pada tahun 2014, KPU menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga banyak gugatan yang diajukan ke pengadilan, totalnya mencapai 931 gugatan. Sedangkan pada tahun 2015 total gugatan sejumlah 18 gugatan, karena gugatan perselisihan hasil Pemilihan tahun 2015 baru dapat diajukan pada Bulan Desember 2015. Adapun putusan perkara perselisihan hasil Pemilihan tahun 2015 baru ditetapkan pada Bulan Januari s.d Maret 2016.

Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Grafik 3.3.

Grafik 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Pada Tahun 2015 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Dari total 18 gugatan yang diajukan ke semua lembaga peradilan, total putusan yang dimenangkan KPU yaitu 16 gugatan. Untuk jumlah kasus pada tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.16 Tabel 3.16 Jumlah Kasus Hukum Januari-Desember Tahun 2015 No.

Tempat Perkara

Jumlah Perkara

Putusan Menang

Kemenangan KPU

1.

PTUN

7

5

71

2.

Pengadilan Negeri

6

6

100

3.

Mahkamah Agung

5

5

100

4.

Mahkamah Konstitusi (Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota)

-

-

-

Total

18

16

89

Selain banyaknya lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penyelesaian sengketa, antara lain:

63


2015

1. Anggaran yang terbatas untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa; 2. Kurangnya sumber daya manusia yang memilki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum dan penyusunan jawaban termohon.

Kendala yang dialami tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan baik dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap upaya yang sudah dilakukan, antara lain dengan: 1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan; 2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan; 3. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan; 4. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa; 5. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/ Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain: 1. Perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU; 2. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis; 3. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU; 4. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman http://jdih.kpu.go.id; 5. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder.

Laporan

Kinerja KPU

2015

64

C

Kinerja Tambahan

D

alam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan kantor KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap Keputusan KPU. Dalam upaya menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang aman, KPU menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, oleh karena itu KPU melakukan identifikasi terhadap beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, isu kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU menargetkan 90% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik disajikan pada Tabel 3.17. Tabel 3.17 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan Tanpa Konflik INDIKATOR KINERJA

REALISASI 2014 (%)

(1)

(2)

1

Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

No.

2015

TARGET 2019 (%)


(5)

(6)

(7)

98,52

-

TARGET (%)

REALISASI (%)

(3)

(4)

-

90

Berdasarkan Tabel 3.17. dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014 belum dilakukan target pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik. Adapun tahun 2015 belum ditetapkan menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis KPU, namun indikator tersebut menjadi kinerja tambahan KPU untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemilihan yang Aman.

65


2015

Penyelenggaraan PemilihanTahun 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah, terdapat 4 daerah (1,48%) terjadi konflik berupa pengrusakan terhadap kantor KPU, yaitu di Manggarai Barat dan Kab. Timor Tengah Utara, Musi Rawas Utara, Mimika. Konflik yang terjadi di 4 daerah tersebut diatas diakibatkan karena ada kelompok masyarakat yang kecewa terhadap keputusan KPU yang tidak meloloskan/memenangkan pilihannya, meskipun KPU di daerah tersebut telah melaksanakan tahapan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, untuk meminimalisir terjadinya konflik, KPU akan lebih meningkatkan hubungan dengan partai politik, peserta pemilu dan para pemangku kepentingan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

66

66


2015

D

Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2015, KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp1.768.926.003.000,- dan di Tahun 2015 ini juga KPU mendapatkan tugas tambahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2015 di 269 satker yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Pendanaan Pemilihan Serentak dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung dan Hibah Operasional sebesar 79,55% atau ekuivalen Rp 6.175.274.937.271,- yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU B.A.076 sehingga total pagu anggaran KPU menjadi sebesar Rp7.944.200.940.271,-. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguhsungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2015 ini dapat terlihat pada Tabel 3.18. Tabel 3.18 Akuntabilitas Keuangan KPU KINERJA

Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET (%)

REALISASI (%)

(%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4.831.011.859.249

77,58

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

77,5

69,20

89,29

6.227.342.406.751


75

71,15

94,87


75

63,76

85


0,3

0,27

110

99.867.080.000

76.817.777.839

76,92


100

99,99

99,99

15.105.969.000

11.709.990.677

77,52

67


2015

KINERJA

Anggaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET (%)

REALISASI (%)

(%)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

3

0,85

171,67

41.468.864.000

31.666.621.143 76,36

Opini BPK Atas LHP

WTP

WDP

WDP

1.467.032.950.000

1.308.824.899.193 89,22

Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati/ Walikota Yang Diverifikasi Tepat Waktu

100

98,14

98,14

69.384.727.664

56.035.492.594

80,76

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu

90

100

111

9.173.548.886

7.185.555.590

78,33


86

89

103,49

15.959.456.772

12.364.477.957

77,47

Berdasarkan tabel 3.18, indikator kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan, Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan, dan Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan berada pada satu pagu anggaran, hal ini disebabkan anggaran dimasukkan dalam satu kegiatan yakni dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih walaupun outputnya dapat dikelompokkan lagi menjadi partisipasi pemilih, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Selain itu, indikator Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/ Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu dan Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU berada pada satu anggaran yakni Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan KPU. Dalam pencapaian sasaran strategis, KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut:

Laporan

Kinerja KPU

2015

68

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih.

KPU telah melebihi target dalam menurunkan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, yakni dari 0,3% yang tidak terdaftar telah menurun menjadi sebesar 0,27% dari jumlah DPT sejumlah 100.463.341 pemilih.

2. Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

KPU telah berhasil dalam menurunkan pelanggaran kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, yakni dari target sebesar 3% telah tercapai sebesar 0,85%, sehingga dapat diakui tingkat kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan semakin baik.

3. Persentase Peraturan KPU ditetapkan tepat waktu.

dalam

Pemilu/Pemilihan

yang

Pada tahun 2015, berdasarkan tahapan Pemilihan, KPU telah menetapkan 10 PKPU dan melakukan beberapa perubahan PKPU dan penetapan PKPU baru yang disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Pemilihan dapat diikuti oleh 1 (satu) Paslon. Keseluruhan PKPU tersebut dapat ditetapkan tepat waktu walaupun dengan kondisi jadwal tahapan yang singkat dan perkembangan politik yang dinamis.

4. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU.

Pada Tahun 2015, terdapat 18 gugatan sengketa yang melibatkan KPU. Dari 18 sengketa tersebut KPU telah berhasil menang pada 16 gugatan, sehingga persentase sengketa hukum yang dimenangkan sebesar 89% dari target 86%.

Sedangkan selama periode tahun 2011 s.d. 2015 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp25.176.368.412.069,- atau 76,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp32.962.316.970.271,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.19.

69


2015

Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2015 No

Tahun

Pagu

Realisasi

%

1

2011

1.009.397.750.000

764.051.003.271

75,69

2

2012

1.625.211.541.000

1.114.348.726.636

68,57

3

2013

8.502.559.161.000

5.910.076.838.068

69,51

4

2014

13.880.947.578.000

11.068.563.791.309

79,74

5

2015

7.944.200.940.271

6.319.328.052.785

79,55

JUMLAH

32.962.316.970.271

25.176.368.412.069

76,38

Berdasarkan Tabel 3.19, jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 79,55%, apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2011-2015 sebesar 76,38%, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran sehingga penyerapan tahun anggaran 2015 lebih tinggi daripada rata-rata. Efisiensi tersebut pada umumnya dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

70

LAPORAN


2015 bab

4

Penutup

L

aporan Kinerja KPU Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 20152019, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 2015-2019. Keberhasilan Kinerja KPU tercermin dalam suksesnya penyelenggaraan Tahapan Gubernur/Bupati/Walikota Pemilihan tahun 2015 yang dilaksanakan serentak di 269 daerah dan diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak atas beberapa pencapaian dalam Pemiihan Tahun 2015, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai Lembaga Pemerintahan yang berkomitmen dan berkontribusi secara positif dalam penyelenggaraan Pemilu serta meningkatkan Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas, PPAU Penca pada tanggal 5 Mei 2015;

Laporan

Kinerja KPU

2015

72

2. Penghargaan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, khususnya dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sejak Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh Kementerian Sosial tanggal 3 Desember 2015; 3. Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Jumlah Pemilih Terbanyak Seluruh Dunia; 4. Peringkat II Sebagai Lembaga Non Struktural yang komitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas oleh Presiden RI. 5. Penghargaan sebagai lembaga Negara yang berperan serta dalam memberikan data dan informasi perpajakan serta membantu dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dirjen Pajak oleh Kementerian Keuangan;

73

bab 4 penutup

2015

6. Piagam Penghargaan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat dalam Peringatan Lima Tahun Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2015; 7. Ketua KPU mendapat penghargaan untuk kategori Best Individual Achievers, sub category Leader of Government Agency/Institution dan meraih“Best of The Best Individual Achievers Awards” dalam Bidang Politik dari Obsession Media Group; 8. Ketua KPU menerima Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi dari Presiden RI

Laporan

Kinerja KPU

2015

74

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya daapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu . Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah: 1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu; 4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/ pendampingan; 5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundangundangan; 6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka ( jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana;

75

bab 4 penutup

2015

7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan. Beberapa hal yang telah dilaksanakan KPU terhadap rekomendasi dari Menteri PAN dan RB sesuai dengan surat nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019, serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra; 2. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik; 3. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; 4. Menyajikan informasi dalam LK di tingkat Sekretariat Jenderal dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan; 5. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja; 6. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; 7. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel melalui pendidikan dan pelatihan.

Laporan

Kinerja KPU

2015

76

lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

(1)

(2)

(3)


Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu



77,5


75


75


0,3


100

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Opini BPK Atas LHP

3 WTP

Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/ Gubernur/Bupati /Walikota yang Diverifikasi Tepat Waktu

100

Persentase Peraturan KPU dalam Pemilu/ Pemilihan yang ditetapkan tepat waktu

90


86%

77

bab 4 penutup

2015

lampiran 2 Pengukuran Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET %

REALISASI %

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


77,5

69,20

89,3


75

71,15

94,87


75

63,76

85


0,3

0,27

110


100

99,99

99,99

3

0,85

171,67

WTP

WDP

WDP

Persentase Calon Presiden dan Wakil Presiden/Gubernur/Bupati /Walikota yang Diverifikasi Tepat Waktu

100

98,14

98,14


90

100

111


86%

89

103,49


Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu


Laporan

Kinerja KPU

2015

78

Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan Opini BPK Atas LHP

LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents