KOMISI PEMILIHAN UMUM Jakarta, 16 Februari 2011
Kepada Nomor
: 205/SJ/II/2011
Lamp
:
Perihal
: Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Yth. 1. Sdr. Sekretaris KPU Provinsi 2. Sdr. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota di –
DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota BA 076 Tahun 2011
Seluruh Indonesia
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal 20 Desember 2010, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut : I. Pelaksanaan Anggaran KPU B.A 076 Tahun 2011 A. Mengingat kemampuan keuangan negara terbatas diminta agar dana yang telah di alokasikan kedalam DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2011 bagi masingmasing KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat dioptimalkan sesuai prosedur/peraturan yang berlaku untuk membiayai program kegiatan yang telah ditetapkan. B. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 05/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diminta segera : 1. Menetapkan pejabat pengelola keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing – masing yang terdiri atas : a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM c. Bendaharawan Pengeluaran d. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa e. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa f. Staf Pengelola Keuangan 2. Menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPN setempat.
3. Membuat dan menyampaikan specimen tanda tangan kepada KPPN dan Bank setempat sesuai mitra kerja masing – masing. C. Dalam RKA-KL/DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota B.A 076 Tahun 2011 terdiri dari 3 Program yaitu : 1.
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06); Out Come yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelengara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah : a. Terselenggaranya penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi Hukum dan Penyuluhan. b. Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaran Pemilu dan pendidikan pemilih.
2.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (076.01.01) ; Out Come yang diharapkan dari program ini adalah terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi. b. Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilihan Umum. c. Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia. d. Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia pelayanan dan Administrasi Kepegawaian. e. Terlaksananya administrasi kegiatan pengangkatan Anggota KPU di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan seleksi Anggota KPU daerah pemekaran. f. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. g. Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel
3.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (076.01.02) ; Out Come yang diharapakan dari program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah : -
Tersedianya dukungan sarana dan prasarana KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
D. Kegiatan - kegiatan yang tercantum pada RKA-KL/DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2011 sebagai berikut.
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tahapan kegiatan : a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan berkesinambungan; b. Melakukan penatausahaan kepegawaian;
semua
tembusan
surat-surat
keputusan
c. Memperoses pembuatan Daftar gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai Lainnya; d. Memproses pembuatan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP); e. Memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga; f. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK; g. Mencetak Kartu Pegawai Belanja Pegawai Perorangan melalui Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang diterima dari KPPN; h. Tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai. 2.
Kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ terdiri dari : a). Pembinaan dan Penyelesaian LPJ Bendahara pada KPU Provinsi Tahapan kegiatan : 1) Menyusun LPJ Bendahara dan LPAK berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang dikelolanya. 2) Menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK format model keuangan 1.02, 1.04 dan 1.05 kepada KPU. 3) Merekapitulasi realisasi anggaran setiap bulan dari seluruh satker KPU Kabupaten/Kota diwilayah kerjanya sesuai dengan format model keuangan 2.02, 2.04 dan 2.05. 4) Melakukan pembinaan LPJ Bendahara dan LPAK kepada satker KPU Kabupaten/Kota diwilayah kerjanya. 5) Melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi/lembaga terkait. b). Pembinaan dan Penyelesaian LPJ Bendahara pada KPU Kabupaten/Kota Tahapan kegiatan : 1) Menyusun LPJ Bendahara dan pengeluaran yang dikelolanya.
LPAK
berdasarkan
bukti-bukti
2) Menyampaikan LPJ Bendahara dan LPAK format model keuangan 2.02, 2.04 dan 2.05 kepada KPU melalui KPU Provinsi setempat. 3) Melakukan koordinasi/konsultasi dengan instansi/lembaga terkait. 3.
Kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat Wilayah/UAPPA-W dan UAKPA terdiri dari: a. Kegiatan Pengelolaan SAI UAPPA-W (KPU Provinsi) : Tahapan kegiatan : 1) Menghimpun ADK dan Laporan Keuangan tingkat Satker dari KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) diwilayah kerjanya: 2) Melaksanakan konsolidasi ADK dan menyusun Laporan Keuangan periode : a) Triwulan I b) Triwulan II c) Triwulan III d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 3) Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dengan Kanwil DJPB setiap : a) Triwulan I b) Semester I c) Triwulan III d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 4) Melaksanakan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah (UAPPA-W/UAPPB-W) dengan Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 5) Melaksanakan koordinasi penyusunan LK untuk Tingkat Wilayah (UAPPA-W) bersama Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN setempat. 6) Menyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah/UAPPA-W 7) Menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke KPU untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 8) Melaksanakan pembinaan SAI ke Satker KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) diwilayah kerjanya 9) Mengikuti rapat koordinasi penyusunan Laporan Keuangan tingkat K/L di KPU untuk periode: a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) b. Kegiatan Pengelolaan SAI KPU Provinsi sebagai satker (UAKPA) Tahapan kegiatan : 1) Mengolah data sumber (SPM, SP2D, SSP, SSPB, SSBP) yang diterbitkan setiap bulannya.
2) Melakukan rekonsiliasi internal antara pengelola SIMAK BMN dan pengelola SAKPA setiap bulan. 3) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker setiap bulan dengan KPPN setempat 4) Menyusun Laporan Keuangan Tingkat Satker KPU Provinsi (UAKPA) untuk periode bulanan 5) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan. 6) Melaksanakan Koordinasi dengan KPPN setempat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker untuk periode : a) Triwulan I b) Semester I c) Triwulan III d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 7) Menyusun Laporan Keuangan Tingkat Satker KPU Provinsi (UAKPA) untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 8) Melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL setempat untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 9) Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Satker KPU Provinsi (UAKPA) ke UAPPA-W : a) Bulanan b) Triwulanan c) Semesteran d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) c. Kegiatan Pengelolaan SAI Tingkat Satuan Kerja KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) Tahapan kegiatan : 1). Mengolah data sumber (SPM, SP2D, SSP, SSPB, SSBP) yang diterbitkan setiap bulannya. 2). Melakukan rekonsiliasi internal antara pengelola SIMAK BMN dan pengelola SAKPA setiap bulan. 3) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker setiap bulan dengan KPPN setempat 4) Menyusun Laporan Keuangan Tingkat satker KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) untuk periode bulanan 5) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan. 6) Melaksanakan Koordinasi dengan KPPN setempat dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker untuk periode : a) Triwulan I b) Semester I c) Triwulan III d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu)
7). Menyusun Laporan Keuangan tingkat satker KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) ke KPU Provinsi untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 8). Melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL setempat untuk periode : a) Semester I b) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 9) Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat satker KPU Kabupaten/Kota (UAKPA) ke KPU Provinsi untuk periode : a) Bulanan b) Triwulanan c) Semesteran d) Tahunan (Tahun Anggaran yang lalu) 4.
Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) (KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota). Tahapan kegiatan : a. Menyusun draft Renja Tahun 2012 mulai bulan Januari s/d Maret 2011, sesuai format Renja yang ditetapkan oleh KPU; b. Rapat koordinasi penyusunan Renja antar KPU Kabupaten/Kota; c. Penyampaian Renja satker kepada Setjen KPU sebagai bahan penyusunan Renja KPU Tahun 2012.
5.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Tahapan kegiatan : a. Menyusun RKA-KL sebagai dasar penyusunan besaran alokasi anggaran pada masing-masing satker; b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari anggaran belanja mengikat dan anggaran tidak mengikat. Usulan anggaran tidak diperkenankan melebihi pagu per kegiatan yang ditetapkan; c. RAB yang telah disusun di input ke dalam aplikasi RKA-KL; d. Rapat Koordinasi Penyusunan RKA-KL dengan peserta KPU Kabupaten/Kota di Provinsi setempat. e. Seluruh satker melaksanakan penyusunan RKA-KL di KPU setelah alokasi pagu definitif dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
6.
Penyusunan/Updating data pemilih Tahap kegiatan : a. Pembentukan Tim/Pokja b. Rapat Koordinasi terkait pemeliharaan rekap data pemilih dan updating data c. KPU Provinsi mengkoordinir untuk mengumpulkan laporan KPU Kabupaten/Kota.
7.
Monitoring dan Evaluasi, Tapkin, Lakip dan Sistem Pelaporan (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan :
a. Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 b. Mengkoordinir TAPKIN dan LAKIP, dan Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 dari KPU Kabupaten/Kota c. Menyampaikan TAPKIN dan LAKIP, dan Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ke KPU d. Konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait. 8.
Monitoring dan Evaluasi, Tapkin, Lakip dan Sistem Pelaporan (KPU Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan : a. Penyusunan TAPKIN, LAKIP, dan Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 b. Menyampaikan TAPKIN dan LAKIP, dan Laporan Triwulan sesuai dengan aplikasi PP 39 ke KPU dan KPU Provinsi c. Konsultasi/Koordinasi dengan instansi terkait.
9.
Sumpah Janji Tahapan kegiatan : a. Verifikasi data pegawai yang akan disumpah dari Sekretariat Jenderal KPU b. Rapat koordinasi tentang pelaksanaan pengambilan sumpah janji c. Pelaksanaan sumpah janji PNS d. Penyerahan sertifikat sumpah janji PNS e. Pembuatan berita acara pelaksanaan f. Laporan
10. Kenaikan Gaji Berkala (KGB), kenaikan pangkat dan pensiun (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan : a. Pembuatan undangan dan pendistribusian ke KPU Kabupaten/Kota b. Pengumpulan berkas pengajuan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, berkas pengajuan pensiun, berkas pelaksanaan ujian dinas c. Pemeriksaan berkas kelengkapan pengajuan d. Pengajuan surat rekomendasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, berkas pengajuan pensiun, berkas pelaksanaan ujian dinas e. Pembuatan surat Kenaikan Gaji Berkala f. Pendistribusian berkas ke Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU Jakarta g. Laporan 11. Baperjakat Tahapan kegiatan : a. b. c. d.
Inventarisasi jabatan kosong Rapat koordinasi Penetapan hasil rapat koordinasi Pengajuan rekomendasi jabatan struktural Eselon III dan IV ke Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum e. Acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat struktural
12 Informasi Hasil Pemilu (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan : a. Menyiapkan Peraturan-peraturan mengenai perubahan data wilayah administratif akibat adanya pemekaran wilayah b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perubahan data wilayah administratif dan jumlah penduduk serta batas wilayah akibat adanya pemekaran wilayah 13. Informasi Hasil Pemilu (Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan : a. Menghimpun data hasil Pemilu berupa perolehan kursi, perolehan suara dan penetapan calon terpilih b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan laporan bahan Pemilukada 14. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU provinsi dan KPU (Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan : a. b. c. d.
Penyiapan bahan-bahan rapat pleno Rapat pleno dalam rangka PAW Penyusunan Keputusan PAW Pelantikan PAW
15. Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan kegiatan : a. Memverifikasi dokumen calon PAW b. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pemilihan calon PAW DPRD c. Menyampaikan nama calon PAW anggota DPRD 16. Pembinaan dan Pelaksanaan Tata Usaha, Kearsipan dan Perpustakaan : Tahapan kegiatan : a. Penataan dan pendataan kearsipan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) antar KPU dan ANRI b. Melakukan koordinasi dengan Arsip Daerah (ARDA) dan instansi terkait c. Melaksanakan bimbingan teknis tata naskah dinas KPU dengan KPU Provinsi d. Menindak lanjuti tata naskah dinas KPU ke KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi 17. Pengelolaan Simak BMN (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan : a. Memelihara Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) dari UAKPB; b. Menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna – Wilayah (DBPP-W) berdasarkan penggabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan LBKPS/T; c. Menyusun Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah – Semesteran (BPPW-S) setiap semester dan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (BPPW-T) setiap akhir tahun anggaran;
d. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; e. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; f. Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran; g. Membantu koordinasi pelaksanaan inventarisasi di lingkup wilayah; h. Menerima dan menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) dari UAKPB; i. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 18. Pengelolaan Simak BMN (KPU Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan : a. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN; b. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI; c. Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber; d. Memberikan tanda registrasi pada BMN; e. Membuat Daftar Inventarisasi Ruangan (DIR), Kartu Inventarisasi Barang (KIB), dan Daftar Inventarisasi Lainnya (DIL); f. Menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan; g. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan BMN dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; h. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran/Tahunan (LBKPS/T) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran; i. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; j. Menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 19. Supervisi dan dokumentasi perubahan peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta pengisian keanggotaan DPRD (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan : a. Menyusun bahan supervisi, bimbingan teknis regulasi KPU, dokumentasi hukum dan penyuluhan regulasi KPU b. Menghadiri kegiatan bimbingan teknis regulasi dan penyuluhan peraturan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Pusat c. Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis regulasi KPU kepada KPU Kabupaten/Kota, menyusun dokumentasi hukum, dan penyuluhan regulasi KPU kepada KPU Kabupaten/Kota, DPD/DPW Parpol serta instansi/lembaga terkait yang diperlukan d. Penyelesaiaan gugatan hukum Pemilukada dengan menggunakan jasa pengacara yang hanya dapat dibayar/dibiayai berdasarkan perjanjian kontrak untuk menangani perkara gugatan perdata dan TUN apabila penggunaan anggaran APBD sudah dipertanggungjawaban kepada Pemda Provinsi 20. Supervisi dan dokumentasi perubahan peraturan KPU tentang Pemilu dan Pemilukada serta pengisian keanggotaan DPRD (KPU Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan :
a. Menyusun bahan supervisi, bimbingan teknis regulasi KPU, dokumentasi hukum dan penyuluhan regulasi KPU b. Menghadiri kegiatan bimbingan teknis regulasi dan penyuluhan peraturan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Pusat c. Melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis regulasi KPU, menyusun dokumentasi hukum, dan penyuluhan regulasi KPU kepada KPU kepada DPC Parpol, PPK, PPS dan KPPS serta instansi/lembaga terkait lain yang diperlukan d. Penyelesaiaan gugatan hukum Pemilukada dengan menggunakan jasa pengacara yang hanya dapat dibayar/dibiayai berdasarkan perjanjian kontrak untuk menangani perkara gugatan perdata dan TUN apabila penggunaan anggaran APBD sudah dipertanggung jawaban kepada Pemda Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada KPU disertai dokumen-dokumen pendukung. 21. Rancangan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu Monitoring, Supervisi dan Evaluasi Tahapan kegiatan : a. b. c. d. e. f.
Peningkatan kemampuan penyelenggaraan Pemilu Melakukan pemantauan ke daerah yang melaksanakan Pemilukada Tersusunnya Daftar Isian Masalah (DIM) Pemilukada Pembuatan instrument evaluasi Tabulasi dan analisa data Pembuatan laporan dan saran tindak lanjut kebijakan
22. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (KPU Provinsi) Tahapan kegiatan : a. Menyusun referensi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu. b. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi dan informasi Pemilu. c. Menyusun Laporan terkait dengan kegiatan. 23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada (KPU Kabupaten/Kota) Tahapan kegiatan : a. Menyiapkan bahan rapat untuk Bimtek/Data Pemilukada b. Menghadiri kegiatan Bimtek Info Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU c. Penggunaan anggaran hanya berdasarkan undangan. E. Penjelasan per Belanja pada RKA-KL/DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2011 sebagai berikut : 1. Belanja Gaji Pokok PNS (511111) Pengeluaran untuk Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil 2. Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) Pengeluaran untuk pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Nageri Sipil dan pembulatan gaji PNS (gaji 13) 3. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan suami/istri PNS 4. Belanja Tunjangan Anak PNS (511122)
Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan anak PNS 5. Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) Pengeluaran untuk Pembayaran Tunjangan Struktural PNS dan Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) 6. Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan PPh PNS 7. Belanja Tunjangan Beras PNS (511126) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura 8. Belanja Uang Makan PNS (511129) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan uang makan PNS 9. Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) Pengeluaran untuk pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS, pembayaran gaji ke-13 10. Belanja Pegawai/Tunjangan Khusus/Kegiatan (512411) Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tetap antara lain untuk Pembayaran uang kehormatan anggota KPU, Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. 11. Belanja honor terkait dengan Out Put Kegiatan (521213) Pengeluaran untuk pembayaran honorarium tidak tetap diberikan kepada pegawai yang menjadi anggota tim/kelompok kerja pelaksanaan kegiatan yang dibentuk sesuai dengan Standar Biaya. 12. Belanja honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja (521115) Pengeluaran untuk pembayaran honorarium pejabat KPA, PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran/PUM, Staf pengelola keuangan, pejabat pengadaan barang/jasa, dan panitia pengadaan barang/jasa terkait dengan pengadaan barang/jasa kegiatan operasional, panitia pemeriksa/penerima barang/jasa. 13. Belanja Keperluan Perkantoran (521111) Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran secara langsung untuk menunjang kegiatan operasional tupoksi terdiri dari : a. Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat b. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengamanan kantor/tenaga profesional/tenaga teknis, telex, internet. c. Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker dibawah nilai kapitalisasi (penggadaan/penggantian inventaris sampai dengan nilai Rp 300.000) 14. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh (521113) Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan/minuman/obatobatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai.
15. Belanja Pengiriman Surat Dinas pos Pusat (521114) Pengeluaran untuk membiayai pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 16. Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) Digunakan untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dengan mata anggaran 521111,521113,521114 dalam rangka kegiatan operasional contoh : pengadaan pakaian dinas pegawai dan lain-lain. 17. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) a. Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. b. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2 %. c. Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi semula. 18. Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi (pemeliharaan/perbaikan sampai dengan Rp 10.000.000) 19. Belanja Langganan Daya dan Jasa (522111) Digunakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa seperti listrik, telepon, air dan gas termasuk untuk pembayaran denda keterlambatan pembayaran langganan daya dan jasa. 20. Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : a. Alat Tulis Kantor (ATK) b. Konsumsi/bahan makanan c. Bahan cetakan d. Dokumentasi e. Spanduk f. Biaya Fotokopi Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti : sosialisasi, seminar, rapat dan lain-lain 21. Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521211 termasuk biaya-biaya Crash Program/Paket Meeting Full Day. 22. Belanja Perjalanan Lainnya (524119) Pengeluaran untuk perjalanan lainnya dalam rangka pendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi KPU yang tidak tertampung didalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional kegiatan. F. Penyampaian Laporan Keuangan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) : 1. KPU Kabupaten/Kota selaku UAKPA/B menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPU Provinsi selaku UAPPA/B-W dan kepada KPU selaku UAPPA/B-E1 setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 12 bulan berikutnya) disertai Arsip Data Komputer (ADK), Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 2. KPU Provinsi selaku UAPPA/B-W menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPU selaku UAPPA/B-E1 setiap bulan (selambat-lambatnya tanggal 12 bulan
berikutnya) disertai Arsip Data Komputer (ADK) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 3. Berdasarkan Laporan Keuangan tersebut diatas KPU Provinsi selaku UAPPA/B-W melakukan penggabungan kemudian menyampaikan Laporan Keuangan ke KPU, selaku UAPA/B, UAPPA/B-E1 setiap bulan (selambatlambatnya tanggal 20 bulan berikutnya) beserta ADK-nya. G. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Laporan Posisi Anggaran dan Kas (LPJ Bdh & LPAK). Disamping Laporan Keuangan sebagaimana tersebut diatas KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi menyampaikan juga LPJ Bdh dan LPAK ke Sekretaris Jenderal KPU Cq Biro Keuangan KPU, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. II. Kewenangan / Tanggung jawab : 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara kolektif bertanggung jawab atas policy kegiatan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2. Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Administrasi umum (Kepegawaian, Keuangan, dan Pengadaan Barang). 3. Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas Pengelolaan Anggaran pada Satker bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku. 4. Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dibenarkan menggunakan Anggaran APBN Bagian Anggaran 076 untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam RKA-KL/POK DIPA yang besangkutan. 5. Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan Realisasi Anggaran dalam rapat pleno KPU dan dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan. 6. Kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dalam DIPA APBN yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh aparat pemeriksa fungsional yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). III. Pelaksanaan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas : 1. Penggunaan biaya perjalaan dinas bagi Ketua, Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan urgensi, relevansi dan efisiensi serta dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan PAGU dana yang tersedia. 2. Pelaksanaan perjalanan dinas Ketua, Anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan jajaran Sekretariat di masing-masing Satker dalam menghadiri rapat-rapat “sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam undangan rapat” ulangi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam undangan rapat. 3. Perjalanan dinas jabatan bagi Anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota sebelum ada ketentuan lain yang mengatur untuk sementara disetarakan dengan pejabat Eselon II/Golongan IV Sekretaris di KPU Provinsi, bagi Anggota KPU Kabupaten/Kota disetarakan dengan pejabat Eselon III/Golongan IV (Sekretaris KPU Kabupaten/Kota). 4. Penggunaan biaya perjalanan dinas bagi personil Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi umum dan memperhatikan urgensi, relevansi dan efisiensi serta dapat dipertanggung jawabkan dengan tetap memperhatikan PAGU dan yang tersedia. 5. Surat Perintah Tugas (SPT) bagi Ketua dan Anggota KPU ditandatangani oleh Ketua KPU sedangkan SPT bagi Sekretaris dan Staf Sekretariat ditandatangani oleh Sekretaris KPU yang bersangkutan. Sedangkan seluruh SPPD untuk Ketua, Anggota dan personil Sekretariat KPU ditandangani oleh Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 Pasal 13 ayat 1 selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang Berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan sesuai dengan tingkat dan pendidikan/kepatutan tugas yang bersangkutan. 7. Kelompok Kerja/Tim dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas mendesak yang tidak dapat dilaksanakan secara tupoksi dan memerlukan koordinasi antar bagian dan instansi terkait dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas dan azas kelayakan dan kepatutan
IV. Lain-lain 1. Dengan telah diterbitkannya petunjuk teknis ini, masing-masing Satker agar segera menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKAKL/DIPA dimasing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersangkutan dari Bagian Anggaran 076 Tahun 2011. 2. Apabila dalam pelaksanaan DIPA tahun 2011 dimasing-masing Satker masih terdapat keragu-raguan, disarankan agar melakukan koordinasi/konsultasi kepada instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. SEKRETARIS JENDERAL
Drs. SURIPTO BAMBANG SETYADI, M.Si Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Bapak Ketua KPU, sebagai Laporan ; 2. Yth. Ketua KPU Provinsi di seluruh Indonesia ; 3. Yth. Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
