KOMISI PEMILIHAN UMUM

MODUL

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Panduan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Panduan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A., Ketua KPU Sri Nuryanti, SIP., M.A., Anggota KPU Dra. Endang Sulastri, M.Si., Anggota KPU I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., Anggota KPU Dr. H. Abdul Aziz, M.A., Anggota KPU Prof. Dr. Ir. H. Syamsulbahri, M.S., Anggota KPU Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Anggota KPU Penanggung jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si., Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono, SH., Wakil Sekretaris Jenderal KPU Pengarah Teknis Ir. Moyong Haryanto, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Ir. Mochammad Karim Mustari, MSP, Tenaga Ahli KPU Drs. H. Maksum Wijaya Kusuma, Tenaga Ahli KPU

ii

Penyusun dan Penerbit Komisi Pemilihan Umum dan Australian Electoral Commission

Publikasi ini didanai oleh Kemitraan Australia Indonesia. Sebagian atau seluruh isi buku ini, termasuk ilustrasinya, boleh diperbanyak atau direproduksi dengan syarat disebarkan secara gratis dan tidak diperjualbelikan.

Informasi lebih lanjut hubungi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 www.kpu.go.id Cetakan Pertama Desember 2010


Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Modul Panduan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pedoman kerja PPS dan PPDP dalam menyelenggarakan kegiatan pemutakhiran data pemilih. Tujuannya adalah agar PPS dan PPDP sukses melakukan pemutakhiran data pemilih sehingga DPT yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Pemilu adalah sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), serta jujur dan adil (JURDIL). Modul Panduan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penjabaran teknis dari Undang‑Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah terakhir dengan Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010. Diharapkan PPS dan PPDP dapat memahami tugas dan kewajibannya serta dapat memberikan arahan pada pemilih tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih. Modul pemutakhiran data pemilih ini terdiri dari 4 (empat) bab : BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV.

Pendahuluan Pihak-pihak terkait dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Penutup

Pada kesempatan ini, saya ingin menekankan hal-hal sebagai berikut: PPDP sebagai pihak yang ditunjuk PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara baik dan benar karena PPDP memegang peranan penting yang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai calon pemilih. Laksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cermat, teliti, dan sistematis sesuai dengan langkah-langkah dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Laksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena hasil dari kegiatan pemutakhiran data pemilih akan dijadikan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengadaan dan distribusi logistik pemilukada. Akhirnya saya ucapkan selamat bekerja dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keselamatan bagi seluruh anggota PPS dan PPDP di seluruh Indonesia. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, Agustus 2010 KETUA

Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A.

Modul Pemutakhiran Data

iii

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daftar Isi Daftar Peraturan Perundang-Undangan Daftar Singkatan dan Istilah Checklist Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih BAB I Pendahuluan A Signifikansi Pemutakhiran Data Pemilih

iv

iii iv vi vi viii 1 1

B

Tantangan yang Dihadapi dalam Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

5

C

Mengatasi Tantangan

7

BAB II Pihak–Pihak yang Terkait dalam Pemutakhiran Data Pemilih A Pemilih

9 9

B

KPU dan Jajarannya

11

C

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT

15

D

Partai Politik, Organisasi Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Lain 15

E

Media

16

BAB III Pemutakhiran Data Pemilih A Persiapan Data Awal Pemilih

17 18

B

Penyusunan Daftar Pemilih

21

C

Pengumuman DPS

25

D

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

26

E

Daftar Pemilih Tambahan

26

F

Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan

27

G

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

28

H

Rekapitulasi DPT di Tingkat Kecamatan

30

I

Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten/Kota

30

J

Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi

31

K

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

32

L

Kartu Pemilih

32

M

Pemutakhiran Pemilih Terdaftar

33

BAB IV Penutup

35


v

Daftar Peraturan Perundang-Undangan UU No. 32/2004

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12/2008

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan KPU no. 12/2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Hal yang perlu diperhatikan dengan berlakunya Peraturan KPU no. 12/2010 a. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

vi

b. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sampai dengan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, apabila telah menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Daftar Singkatan dan Istilah DP

Daftar Pemilih

DPS

Daftar Pemilih Sementara

DPT

Daftar Pemilih Tetap

DPTb

Daftar Pemilih Tambahan

DPP

Daftar Pemilih Perbaikan

KPU

Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

KPU Provinsi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, adalah penyelenggara pemilu di Provinsi Berkaitan dengan Pemilukada di Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam. KPU Provinsi disebut KIP Provinsi

KPU Kabupaten/ Kota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan Pemilukada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darusallam. KPU Kabupaten/Kota disebut KIP Kabupaten/Kota

KPPS

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c Undangundang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

KTP

Kartu Tanda Penduduk

PPK

Panitia Pemilihan Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

PPS

Panitia Pemungutan Suara, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilu Kepala Daerah

adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang meliputi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan umum ini dilaksanakan untuk memilih Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu Terakhir

adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pemilih

adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemilihan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin serta tercantum dalam daftar pemilih tetap.

TPS

adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.


vii

Alur Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Provinsi

Pemda Provinsi

KPU Kabupaten/Kota

Pemda Kabupaten/Kota

PPK PPS viii

PPS PPDP Masyarakat

Checklist Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Waktu

Tahapan A. Persiapan Data Awal Pemilih

Tidak

Keterangan

1. Pemberitahuan Kebutuhan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

H – 6 bulan

H – 5 bulan

Ya

2. Penyerahan DP4 B. Penyusunan Daftar Pemilih 1. Penyusunan Daftar Pemilih

H – 4 bulan

2. Penyerahan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK 30 hari 21 hari 21 hari (selama masa pengumuman DPS) 3 hari 3 hari Paling lama H-50

3. Penyusunan DPS A. Pengumuman DPS D. Perbaikan DPS

E. Daftar Pemilih Tambahan F. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan G. Penyusunan DPT H. I. J. K.

H - 7 hari

L.

H - 5 hari H - 3 hari

M. N.

ix

Pengumuman DPT selama 3 hari Rekapitulasi DPT di Tingkat Kecamatan Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten/Kota Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu Pemutakhiran pemilih terdaftar yang meninggal Distribusi salinan DPT di TPS Distribusi Kartu Pemilih


x

BAB I Pendahuluan

A Signifikansi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak pilih yang dimiliki oleh masyarakat. Hak pilih masyarakat dilindungi dalam Undang – Undang Dasar 1945, serta Undang – undang operasional lainnya di bidang kepemiluan. Undang-Undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa data kependudukan (DP4) merupakan bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT), sedangkan dalam hal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengatur bahwa daftar pemilih dari pemilu terakhir digunakan sebagai bahan untuk menyusun DPT. Pengaturan yang tersebut dijembatani oleh KPU dengan adanya Pasal 7 Peraturan KPU No. 12 tahun 2010 tentang Panduan dan Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilukada yang mengatur bahwa DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih dari pemilu terakhir. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pengguna akhir DP4 yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) akan melengkapi DP4 dengan daftar pemilih dari pemilu yang terakhir, kemudian dengan bantuan PPS dan PPDP, akan memutakhirkannya menjadi DPT pemilukada. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menggunakan DPT sebagai acuan proses pengadaan logistik pemilukada. Sebagai contoh, kebutuhan pengadaan logistik ditentukan oleh jumlah dan persebaran pemilih serta jumlah TPS; dengan demikian, keakuratan data pemilih merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan perencanaan pemilukada yang efektif dan efisien. Penyusunan DPT merupakan hal yang harus dilakukan secara cermat dan sistematis untuk menghasilkan DPT yang akurat. Beberapa konsekuensi yang muncul jika akurasi DPT kurang baik adalah : • Meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena tidak tercatat dalam DPT; • Persiapan logistik yang kurang efektif dan efisien; • Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa KPU kurang profesional; • Dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis; • Adanya protes dari masyarakat dan peserta pemilu; • Membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan kecurangan dalam pemilu; • Terjadinya pemberitaan negatif oleh media massa; • Proses dan hasil Pemilukada dianggap cacat; • Dapat memunculkan keresahan politik; • Dapat memunculkan mosi tidak percaya pada kredibilitas KPU.

1

1. DPT akurat, maka :

2

2. DPT tidak akurat, maka :

a. masyarakat karena datanya tercatat dengan baik sehingga hak pilihnya terjamin.

a. masyarakat banyak yg tidak suka, karena data tidak tercatat/salah, sehingga tidak bisa memilih

b. pengadaan logistik dan distribusi sesuai dengan kebutuhan di lapangan

b. pengadaan logistik dan distribusinya tidak sesuai kebutuhan, sehingga terjadi kekacauan di TPS

c. kredibilitas KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota meningkat. Imagenya bagus. Masyarakat berkomentar positif

c. kredibilitas KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menjadi buruk. Masyarakat berkomentar negatif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelenggaraan Pemilukada menjadi tanggung jawab KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Namun, bukan berarti KPU tidak memiliki tugas, KPU tetap berperan dalam menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan dan memantau tahapan; melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi (KPU Kabupaten/Kota) yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Berkaitan dengan data pemilih yang akan digunakan dalam Pemilukada, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan serangkaian kegiatan untuk memperoleh data pemilih yang akurat. Rangkaian tahapan tersebut diatur KPU melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih Pemilukada. Data pemilih dan daftar pemilih hasil rangkaian tahapan tersebut akan digunakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam memberikan kesempatan pada Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilih mereka dan berdemokrasi dalam untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

DPT merupakan hal yang penting dan vital dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk menghasilkan suatu DPT yang akurat, pemutakhiran data pemilih wajib dilaksanakan dengan teliti, cermat, sistematis dan serinci mungkin. Pada kenyataannya pemutakhiran seringkali menghadapi banyak tantangan1, diantaranya adalah : 1. Belum akuratnya pendataan penduduk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus data kependudukan yang berbasiskan pada nomor identitas tunggal secara nasional (single identity number/SIN) dapat mengakibatkan berbagai macam seperti : •

tidak tercatatnya warga yang pindah domisili (baik keluar maupun masuk ke suatu wilayah)

•

tidak tercatatnya warga yang meninggal dunia

•

seseorang dapat tercatat 2 kali atau lebih dalam wilayah domisili yang berbeda, dll.

1

Hasil Evaluasi Proses Penyelenggaraan Pemilu 2009 – KPU bersama dengan UNDP. Bogor, 30 Januari – 1 Februari 2010.


Pendahuluan

B Tantangan yang Dihadapi dalam Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

3

2. Di beberapa daerah waktu pemutakhiran data seringkali tidak cukup, hal tersebut disebabkan sulitnya mencapai lokasi pemutakhiran (geographical difficulties) dan luasnya areal pemutakhiran (geographical distance). Misalnya di daerah pegunungan yang penduduknya jarang dan arealnya luas.

3. Mobilitas penduduk (pemilih) yang tinggi, sehingga seringkali saat PPDP melaksanakan pemutakhiran data pemilih, pemilih sedang tidak berada di tempat.

4

4. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih.

6. Kurangnya peran serta masyarakat, media, serta peserta Pemilukada dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Pendahuluan

5. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pemutakhiran data pemilih.

5

C Mengatasi Tantangan Usaha mengatasi tantangan dalam pemutakhiran data dapat dilakukan antara lain : 1. Data penduduk yang belum akurat karena pendataan dan kesadaran penduduk yang belum baik serta belum terintegrasinya data kependudukan di Indonesia dapat diatasi dengan •

pendataan secara manual dari pintu ke pintu (door to door)

•

pastikan keberadaan pemilih dan kebenaran datanya

•

pastikan dimana pemilih akan memberikan hak pilihnya

•

bekerja sama dengan RT/RW dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih

2. Di beberapa daerah karena kendala geografis, pelaksanaan pemutakhiran data dapat mengalami kesulitan karena sulitnya medan dan luasnya areal pemutakhiran. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengaturan jadwal yang lebih ketat dan memberdayakan potensi lokal (SDM lokal, seperti tokoh masyarakat adat, dll). 3. Mobilitas penduduk yang tinggi dapat diatasi dengan melakukan identifikasi kebiasaankebiasaan masyarakat dan memperhitungkan saat-saat yang tepat untuk melakukan pemutakhiran. Cara lain adalah dengan melakukan pemutakhiran secara kolektif misalnya bersamaan dengan kegiatan pertemuan warga.


4. Sebelum melaksanakan pemutakhiran data pemilih, PPDP perlu mendapatkan bimbingan teknis berkaitan dengan tugas-tugas PPDP dan hal-hal teknis lainnya seperti :

·

pembagian wilayah kerja pemutakhiran;

·

dengan siapa saja koordinasi harus dilakukan;

·

formulir-formulir pemutakhiran dan tata-cara pengisiannya.

Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada PPDP. Perlu diperhatikan, bahwa terhadap aparat yang akan memberikan bimbingan teknis dan atau pengarahan hendaknya sebelumnya diberikan pelatihan terlebih dulu, sehingga dapat memberikan bimbingan teknis maupun pengarahan dengan tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Untuk mengatasi tantangan berkaitan dengan sumber daya manusia yang kurang mendukung, dapat dilakukan : ·

peningkatan kualitas SDM, misalnya dengan bimbingan teknis atau pelatihan, atau lkegiatan lainnya

·

bekerja sama dengan universitas atau lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten

6. Keterlibatan masyarakat, media, dan peserta Pemilu dalam pemutakhiran data pemlih perlu ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan sosialisasi mengenai informasi pemutakhiran data pemilih secara khusus, serta mengenai Pemilukada pada umumnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan sebagainya.

6

Dalam kegiatan sosialisasi, dapat juga dilaksanakan oleh partai politik sebagai tempat aspirasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan atau yayasan yang peduli dengan jalannya Pemilukada.. Karena Undang-Undang mengatur waktu pemutakhiran hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, diharapkan PPDP dapat menggunakan waktu tersebut dengan seefisien mungkin dan melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi setempat.

BAB II Pihak–Pihak yang Terkait dalam Pemutakhiran Data Pemilih

A

Pemilih Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pemilih adalah : “Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.”.” Syarat bagi warga Negara Indonesia untuk dapat memiliki hak pilih dan menggunakannya dalam Pemilukada antara lain : -

Terdaftar dalam daftar pemilih;

-

Nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya;

-

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

-

Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.

7

Apabila pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

8

Hal yang harus diperhatikan dalam pemutakhiran data pemilih, adalah : - kebenaran dari data pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih. - bahwa setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih yang bersangkutan. Seorang WNI yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pemilih dan keluarganya perlu membantu pemutakhiran data pemilih dengan bersikap kooperatif ketika PPDP melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, dan apabila pemilih/anggota keluarga menemukan data pemilih / anggota keluarganya yang belum benar, pemilih/anggota keluarga memperbaikinya dengan cara memberi masukan pada PPS atau PPDP pada saat DPS atau DPP diumumkan.

KPU dan Jajarannya 1. KPU Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan tugas dan kewenangan bagi KPU untuk mempersiapkan regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan Pemilukada. Kewenangan inilah yang dalam Pemilukada sebelumnya tidak dimiliki KPU karena Pemilukada sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan KPU Daerah. 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 9 ayat (3) serta Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara Pemilukada. Dalam penyelenggaraan Pemilukada, tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu badan penyelenggara yaitu PPK, PPS, dan PPDP.

KPU Provinsi/KIP Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada bawaslu. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU, dan KPU Provinsi/KIP Provinsi dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

Untuk menunjang keberhasilan proses pemutakhiran daftar pemilih, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Panwaslu, dan Peserta Pemilu. b. Berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. c. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas di lapangan secara berjenjang. d. Sosialisasi kepada masyarakat. e. Membuat petunjuk teknis. f.

Membentuk Kelompok kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dengan keanggotaan terdiri atas anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan personel Sekretariat KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang dianggap perlu. Kelompok kerja ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

g. Membuat jadwal tahapan Pemilukada yang mengacu pada jadwal tahapan Pemilukada yang mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. h. Mengajak peserta pemilu untuk aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Contohnya dengan menyelenggarakan pertemuan koordinasi. Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum Penyusunan Daftar Pemilih a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Pemerintah


Pihak–Pihak yang Terkait dalam Pemutakhiran Data Pemilih

B

9

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai kebutuhan data kependudukan. b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada PPK, PPS, dan PPDP. c. KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS, dan tenaga operator. Kegiatan KPU Kabupaten/Kota saat penyusunan dan pemutakhiran data pemilih a. KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi lainnya yang dianggap perlu. b. Dalam menyusun data pemilih, KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi teknis dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengetahui apakah data yang diterima sudah merupakan data terakhir.

10

c. Penyusunan daftar pemilih sebaiknya juga memperhatikan dan disinkronisasikan dengan daftar pemilih dari pemilu sebelumnya sehingga daftar pemilih yang dihasilkan menjadi data yang lebih siap untuk dimutakhirkan. Kegiatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah Pemutakhiran Daftar Pemilih a. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT dari setiap kecamatan di kabupaten/ kota, kemudian mengirimkannya ke KPU Provinsi. b. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dari setiap kabupaten/kota dalam wilayahnya.

c. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana pengadaan barang kebutuhan pemilu, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilu lainnya serta pendistribusiannya.

3. PPK PPK merupakan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilukada, PPK mengkoordinasikan PPS dan PPDP. PPK bukan hanya menerima hasil pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, tetapi juga memeriksa dan memonitor apakah PPS dan PPDP melaksanakan tugas dengan benar Kegiatan PPK sebelum pemutakhiran data pemilih : a. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota b. Menerima data pemilih dan formulir – formulir pemutakhiran data pemilih dari KPU kabupaten/kota untuk dibagikan kepada PPS. c. Memberikan arahan kepada PPS dan PPDP untuk melakukan pemutakhiran data pemilih Kegiatan PPK saat Pemutakhiran Data Pemilih a. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan tugas PPS dan PPDP b. Berkoordinasi dengan PPS dan PPDP dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga jika di lapangan ada kesulitan, PPK dapat segera membantu mencari solusi bagi PPS dan PPDP


KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi DPT dari setiap kecamatan di kabupaten/kota dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

11

Kegiatan PPK setelah Pemutakhiran data pemilih : a. Menyampaikan berkas DPT, dan rekapitulasi DPT di tingkat kecamatan dari PPS kepada KPU Kabupaten/Kota. 4. PPS PPS merupakan penyelenggara pemilu di tingkat desa/kelurahan. Pasal 47 Undangundang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwa Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilukada, PPS bersama dengan PPDP memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Kegiatan PPS Sebelum pemutakhiran data pemilih : a. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan mempelajari tahapan pemutakhiran data pemilih; b. Mengangkat PPDP; c. Menerima data pemilih dan formulir – formulir pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dibagikan dan dimutakhirkan oleh PPDP; d. Memberikan arahan kepada PPDP untuk melakukan pemutakhiran data pemilih; e. Menyusun Daftar Pemilih Sementara yang diperoleh dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK berbasis TPS. Modul Pemutakhiran Data

Kegiatan PPS saat pemutakhiran data pemilih : a. Mengkoordinir PPDP untuk melakukan pemutakhiran DPS; b. Mengumumkan DPS; c. Dibantu oleh PPDP memperbaiki DPS; d. Dibantu oleh PPDP menyusun DPP; e. Mengumumkan DPP; f.

Dibantu oleh PPDP memperbaiki DPP;

g. Dibantu oleh PPDP menyusun DPT. Kegiatan PPS setelah Pemutakhiran data pemilih a. Menyampaikan berkas DPT kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. b. Mengumumkan DPT yang telah disahkan. 5. PPDP PPDP adalah petugas yang ditunjuk PPS atas nama Ketua KPU Kab/Kota untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Setiap PPDP bertugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih pada 1 TPS. Kegiatan PPDP sebelum pemutakhiran data pemilih : a. Mengikuti arahan yang diadakan oleh PPS;

12

b. Menerima data pemilih dan formulir – formulir pemutakhiran data pemilih dari PPS untuk ditindaklanjuti dengan pencocokan dan penelitian data pemilih; c. Berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kegiatan PPDP saat pemutakhiran data pemilih : a. Mendatangi setiap warga untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih; b. Mendorong setiap warga untuk melakukan pencocokan data pemilih di tempat-tempat yang telah ditentukan; c. Mencatat adanya perbaikan/pengurangan/penambahan data pemilih (baik untuk daftar pemilih sementara maupun Daftar pemilih perbaikan) d. Berkoordinasi dengan PPS dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih sementara; e. Membantu PPS memperbaiki daftar pemilih sementara; f.

Membantu PPS menyusun daftar pemilih perbaikan;

g. Membantu PPS memperbaiki daftar pemilih perbaikan; h. Membantu PPS menyusun daftar pemilih tetap.

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT sangat berperan dalam pemutakhiran data pemilih, sebab telah mengenal baik keadaan dan kebenaran data anggota masyarakat yang ada diwilayahnya, selain itu pejabat-pejabat tersebut juga sudah dikenal oleh anggota masyarakat, sehingga akan lebih mudah dalam berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dari Pejabat Kecamatan, Pejabat Kelurahan, RW dan RT sangat diperlukan dalam pemutakhiran data pemilih.

D

Partai Politik, Organisasi Massa, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Lain Partai politik, organisasi massa, dan organisasi kemasyarakatan yang lain juga memiliki kepentingan dengan adanya Daftar Pemilih, diantaranya selain untuk mendukung adanya sosialisasi pendidikan pemilih, juga untuk memastikan bahwa anggota atau simpatisannya telah terdaftar dalam daftar pemilih. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika partai politik, organisasi massa, dan organisasi kemasyarakatan yang lain ikut berpartisipasi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Partisipasi tersebut dapat dilaksanakan melalui koreksi/masukan terhadap daftar pemilih sementara maupun daftar pemilih perbaikan yang diumumkan oleh PPS.

E

Media


C

13

Keterlibatan media baik elektronik maupun media massa dalam sosialisasi pemilu sangat diperlukan. Media yang dapat digunakan misalnya berupa penyebaran poster ajakan untuk mendaftarkan diri ke PPS atau PPDP, pamflet berisi informasi pemilu, iklan masyarakat di radio lokal, TV lokal, koran lokal atau dengan menggunakan media lain yang ada di daerah. Dukungan dari media untuk menyebarluaskan informasi pemilu, khususnya dalam hal ini mengenai pemutakhiran data pemilih, seperti tempat ditempelnya pengumuman DPS dan Daftar Pemilih Perbaikan, himbauan pada masyarakat untuk memeriksa dan menggali informasi melalui PPS dan PPDP, serta RT/RW setempat, dll, diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilukada.


14

BAB III Pemutakhiran Data Pemilih

Tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP. Tujuan dari pemutakhiran data pemilih adalah : 1. Mengupayakan agar warga negara yang telah memenuhi syarat tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2. Memastikan agar DPT tidak memuat nama orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih. 3. Memastikan agar tidak ada duplikasi data. Hasil akhir dari pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan pengadaan logistik Pemilukada serta akan dipergunakan juga oleh KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan diawal tahapan pemilu. Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Termasuk untuk Pemilukada ulangan ataupun Pemilukada susulan.

Untuk mendukung proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebaiknya menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih pemilukada.

15

Secara umum, tahap pemutakhiran data pemilih Pemilukada terbagi beberapa proses, yaitu:

A

Persiapan Data Awal Pemilih Proses Persiapan Data Awal Pemilih meliputi kegiatan pemberitahuan kebutuhan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota. 1. Pemberitahuan Kebutuhan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemberitahuan kebutuhan DP4 oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menandai dimulainya persiapan Pemilukada.

16

Dalam hal untuk keperluan Pemilukada Provinsi, pemberitahuan kebutuhan DP4 dilakukan oleh KPU Provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pihak yang memberitahu : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Pihak yang menerima

: Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Waktu pemberitahuan

: Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara

Bentuk Data

: DP4 secara terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

Dalam hal untuk keperluan Pemilukada Provinsi, pemberitahuan kebutuhan DP4 dilakukan oleh KPU Provinsi kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Tindak lanjut

: Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyiapkan DP4 yang terbaru untuk diberikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

DP4 memuat

: a. Nomor Urut

c. Nama Lengkap d. Tempat/Tanggal Lahir (umur) e. Jenis Kelamin f. Status Perkawinan g. Alamat tempat tinggal h. Jenis cacat yang disandang Setelah memberitahu Pemerintah Daerah untuk menyiapkan DP4 yang diperlukan, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pemutakhiran dan validasi DP4.

Pemutakhiran dan validasi DP4 bertujuan untuk memeriksa apakah penduduk yang telah tercatat dalam DP4 benar memenuhi syarat sebagai pemilih.


Pemutakhiran Data Pemilih

b. Nomor KTP

17

2. Penyerahan DP4 Pada tahap ini, dilakukan serah terima DP4 yang merupakan bahan bagi KPU Kabupaten/ Kota untuk menyusun Daftar Pemilih.

18

Pihak yang memberikan

: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pihak yang menerima

: KPU Kabupaten/Kota

Waktu penyerahan

: paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara

Bentuk data

: DP4 secara terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, berupa cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).

Bukti serah terima

: Dibuat Berita Acara Serah Terima

Tindak lanjut

: KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan DP4 yang sudah diterima.

Penyusunan Daftar Pemilih Proses ini meliputi kegiatan penyusunan Daftar Pemilih di tingkat Kabupaten/Kota, penyerahan DPS dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK, dan Penyusunan DPS per TPS. 1. Penyusunan Daftar Pemilih Penyusunan Daftar Pemilih Pemilukada dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan DP4 yang telah diterima, saat penyusunan tersebut, KPU menyandingkan DP4 dengan DPT dari pemilu yang terakhir.


B

19

Penyusun

:

KPU Kabupaten/Kota

Bahan data pemilih

:

DP4 dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Waktu penyusunan

:

30 (tiga puluh) hari. KPU Kabupaten/Kota harus sudah selesai menyusun daftar Pemilih paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Formulir yang digunakan

:

Formulir Model A-KWK.KPU, meliputi : a.

Nomor urut

b.

Nomor pemilih (Nomor KTP/NIK, jika tidak ada, dikosongkan/tidak diisi

c.

Nama lengkap

d.

Tempat/tanggal lahir (umur)

e.

Jenis kelamin


f.

Status perkawinan

g.

Alamat tempat tinggal

h.

Jenis cacat yang disandang

Isian Formulir ini dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan/atau jumlah Rukun Warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :

Tindak lanjut

a.

1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat;

b.

1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.

: Daftar Pemilih diserahkan kepada PPS

DPTools adalah sebuah sistem yang dibuat khusus untuk kepentingan analisis Data Pemilih dengan memanfaatkan sumber data dalam format Excel. Data ini akan dimanfaatkan oleh DPTools untuk membuat Data Pemilih dalam basis data yang lebih terstruktur sehingga bisa dilakukan analisis yang lebih baik.

Hasil analisis yang dapat dilakukan oleh DPTools adalah: 1. Mencari dugaan data ganda dengan memperhatikan 4 item dalam data yakni Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin.

20

2. Menghitung umur pemilih sesuai dengan tanggal dimana Pemilu atau Pilkada akan dilaksanakan. Dari hasil penghitungan umur serta dilengkapi dengan status nikah, DPTools dapat memberikan laporan analisis berupa: a. pemilih yang berumur dibawah 17 tahun dan belum menikah. b. Pemilih yang berumur lebih dari 90 tahun. 3. Menghasilkan Data Pemilih yang tidak lengkap, yakni mereka yang tidak memiliki tangga lahir, jenis kelamin, status pernikahan atau yang tidak memiliki NIK. Hasil analisis dibuat dalam format CSV, yakni format text yang dapat dibaca dengan mudah menggunakan excel. Selanjutnya, atas dasar laporan tersebut Data Pemilih bisa diperbaiki kualitasnya.

DPTools dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi. Namun demikian, perlu rekomendasi minimum terhadap perangkat keras yang dapat digunakan sehingga DPTools dapat berjalan dengan baik. Berikut kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan sistem ini. 1. Sebuah PC dengan spesifikasi minimum 2. Processor (Intel atau AMD) dengan kecepatan lebih besar sama dengan 1Ghz 3. Memory 1 GB. Lebih besar memory yang dimiliki akan membuat proses semakin cepat. 4. Hardisk dengan space minimum 40 GB 5. CD-ROM (digunakan untuk melakukan installasi) 6. Sebuah UPS (Uninterruptible Power Supply), digunakan agar komputer tidak mati mendadak saat proses sedang melakukan proses.


2. Penyerahan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ke PPS melalui PPK Daftar Pemilih yang telah selesai disusun oleh KPU Kabupaten/Kota kemudian diberikan kepada PPK untuk diteruskan kepada PPS.

21

Pihak yang memberikan

:

KPU Kabupaten/Kota

Pihak yang menerima

:

PPK, diteruskan kepada PPS

Bentuk data

:

Daftar Pemilih

Bukti serah terima

:

Bukti Serah terima

Tindak lanjut

:

PPK meneruskan DPS kepada PPS dan PPDP agar ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara per TPS.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara PPS setelah menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, menyusun Daftar Pemilih tersebut menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). Bahan

:

Daftar Pemilih

Petugas

:

PPS dan PPDP Modul Pemutakhiran Data

Tindak lanjut

:

PPS bersama dengan PPDP menyusun DPS

Formulir yang dipakai

:

Formulir Model A1 – KWK.KPU

Waktu penyusunan

:

30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan DPS oleh PPDP ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Proses penyusunan

:

a. Menyusun DPS per TPS, b. paling banyak 600 (enam ratus) orang per TPS dengan mempertimbangkan : -

tidak menggabungkan desa/kelurahan

-

memudahkan pemillih

-

hal – hal berkenaan dengan aspek geografis

-

tenggat waktu pemungutan suara di TPS

-

jarak dan waktu tempuh menuju TPS

c. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan; d. Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; e. Menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.

22

Pengumuman DPS Setelah PPS selesai menyusun, menetapkan, dan mengesahkan DPS, PPS bertugas untuk mengumumkan DPS dengan cara : 1. mengumumkannya tempat – tempat yang mudah dijangkau masyarakat. Sosialisasi mengenai pemgumuman DPS dapat juga didukung dengan adanya ajakan dan himbauan pada masyarakat melalui media massa seperti Koran local, atau radio, selebaran, dll. 2. menyampaikan DPS kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.


C

23 Bentuk data

:

DPS

Waktu Pengumuman

:

21 (dua puluh satu) hari


D

Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Selama masa pengumuman DPS, pemilih/anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan DPS kepada pengurus RT/RW. Kemudian, pengurus RT/RW memberikan usul perbaikan tersebut kepada PPS. PPS dibantu oleh PPDP memperbaiki DPS berdasarkan masukan RT/RW tersebut. DPS yang sudah diperbaiki, ditandatangani oleh PPDP, kemudian disahkan oleh PPS. Bentuk data

:

DPS dan usulan perbaikan Daftar Pemilih Sementara

Petugas

:

PPS dibantu oleh PPDP

Waktu Perbaikan

:

21 (dua puluh satu) hari – selama masa pengumuman DPS

Selain memberi masukan melalui RT/RW, pemilih dan anggota keluarganya dapat memberikan masukan langsung kepada PPS atau PPDP, sehingga PPS serta PPDP harus selalu siap mencatat dan menindaklanjuti masukan yang ada. Pemilih yang dituliskan dalam Daftar Pemilih Perbaikan adalah pemilih yang berubah statusnya saja (belum tercatat, meninggal, pindah domisili, tercatat ganda, dan lain sebagainya). Dalam hal terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan – Formulir A3.2 – KWK.KPU.

E

24

Daftar Pemilih Tambahan Pemilih (tambahan) dapat secara aktif melaporkan diri kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus RT/RW atau sebutan lain. Bentuk data

: usulan perbaikan berupa Data pemilih yang belum terdaftar dalam DPS

Petugas

: PPS dibantu oleh PPDP

Waktu Perbaikan

: selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.

Formulir

: Model A3.2 – KWK.KPU.

Pemilih tambahan yang sudah didaftar diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. Tanda bukti terdaftar ini nantinya ditukarkan dengan kartu pemilih setelah DPT disahkan. Data Pemilih Tambahan yang sudah tercatat dalam Formulir Model A3.2 – KWK.KPU dipindahkan ke formulir Model A2 – KWK.KPU (Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS). Daftar Pemilih Tambahan ini dibuat 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh PPDP, dan disahkan dan dibubuhi cap oleh PPS. Bentuk data

: Daftar pemilih tambahan Formulir Model A3.2 – KWK. KPU

Petugas


Formulir

: Model A2 – KWK.KPU.


F

Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan Data Pemilih Tambahan formulir Model A2 – KWK.KPU selanjutnya diumumkan di tempat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/desa, pengurus RT/ RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Bentuk data

: Daftar pemilih tambahan Formulir Model A2 – KWK. KPU

Petugas


Waktu Perbaikan

: selama 3 (tiga) hari sejak penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Selama masa pengumuman, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan dan identitas lainnya. PPS dan PPDP memperbaiki Daftar Pemilih Tambahan tersebut dengan Formulir Model A3.1 – KWK.KPU. Bentuk data

: masukan Daftar Pemilih Tambahan Model A2 – KWK. KPU Usulan perbaikan Data Pemilih Tanbahan

Petugas


Waktu Perbaikan

: selama 3 (tiga) hari – selama masa pengumuman.

Formulir

: Model A3.1 – KWK.KPU.


25

G

26

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan digunakan oleh PPS untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap. Bahan

: Daftar Pemilih Sementara (Model A1 - KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU).

Petugas

: PPS dibantu PPDP

Formulir

: Model A3-KWK.KPU

Waktu

: PPS mengesahkan DPT paling lambat 50 hari sebelum hari pemungutan suara.

Setelah DPT ditetapkan (ditandatangani) dan dibubuhi cap oleh PPS, DPT diumumkan di PPS/ Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui masyarakat. Bahan

: Daftar Pemilih Tetap Model A3-KWK.KPU

Petugas

: PPS dibantu PPDP

Waktu Pengumuman : 3 (tiga) hari sejak penetapan Selama masa 3 (tiga) hari pengumuman DPT tersebut, apabila terdapat pemilih yang terdaftar di DPS tetapi ternyata tidak tercantum dalam DPT, PPS segera memperbaiki dengan

memasukkan nama pemilih tersebut dalam DPT, dengan ketentuan pemilhi tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih. PPS menyusun salinan DPT 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : a. satu rangkap salinan DPT disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih. Selain salinan DPT, Salinan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan, juga disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. Dalam hal untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten/Kota meneruskan salinan DPT kepada KPU Provinsi. b. Satu rangkap salinan DPT disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk. -

Satu rangkap disimpan sebagai arsip

-

satu rangkap sebagai bahan penyusunan salinan DPT untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS.

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan DPT untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan : a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masingmasing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS. b. Untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap. c. Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap. Penyerahan DPT untuk tiap TPS tersebut dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

H

Rekapitulasi DPT di Tingkat Kecamatan

Setelah menerima salinan DPT dari PPS, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk PPS di wilayah kerja PPK. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon. Hasil rapat pleno PPK dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno PPK. Bahan

: Salinan DPT dari PPS

Petugas

: PPK

Formulir

: Model A5-KWK.KPU (dibuat 2 rangkap)



c. Dua rangkap untuk PPS, yaitu :

27

Panwas Kecamatan dan tim kampanye pasangan calon dapat memberi masukan (dengan disertai bukti-bukti otentik) bila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut.

PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing : Satu rangkap rekapitulasi DPT per kelurahan/desa atau sebutan lainnya di wilayah kerja PPK Satu rangkap DPT yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK

I

Rekapitulasi DPT di Tingkat Kabupaten/Kota Setelah menerima salinan DPT dari PPS melalui PPK dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari PPK di wilayahnya, KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan tim kampanye pasangan calon. Hasil rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

28

Bahan

: Salinan DPT dari PPK, dan Rekapitulasi jumlah pemilih di PPK

Petugas

: KPU Kabupaten/Kota

Formulir

: Model A6-KWK.KPU (dibuat 4 (empat) rangkap)

PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan tim kampanye pasangan calon dapat memberi masukan (dengan disertai data otentik dan bukti tertulis berupa : nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS) bila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Apabila terbukti data yang ditunjukan benar, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan tersebut.

Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kecamatan yang terinci untuk tiap desa/ kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada : a. Satu rangkap untuk Pemerintah daerah b. Satu rangkap untuk KPU Provinsi c. Satu rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota d. Satu rangkap dalam bentuk softcopy untuk KPU

J

Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi

Setelah menerima salinan rekapitulasi pemilih terdaftar dan salinan DPT dari KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi mengadakan rapat pleno terbuka untuk menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan tim kampanye pasangan calon. Hasil rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno PPK. Bahan

: Salinan DPT, dan Rekapitulasi jumlah pemilih di KPU Kabupaten/ Kota

Petugas

: KPU Provinsi

Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah provinsi dengan menggunakan formulir Model A7-KWK.KPU paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada : a. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah daerah


KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan tim kampanye pasangan calon dapat memberi masukan (dengan disertai data otentik dan bukti tertulis berupa : nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS) bila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi. Apabila terbukti data yang ditunjukan benar, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan tersebut.

29

b. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi c. 1 (satu) rangkap dalam bentuk softcopy untuk KPU

Dalam hal terjadi perubahan pada jadwal penyelenggaraan Pemilukada (mundur), tahapan pemutakhiran data pemilih diperpanjang sampai dengan jadwal tahapan selanjutnya.


K

Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu

Hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kebutuhan surat suara, formulir- formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

30

Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih pemilukada dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

L

Kartu Pemilih Kartu pemilh merupakan kartu tanda pemilih yang digunakan oleh pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, untuk memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. Kartu pemilh memuat data pemilih : nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih. Kartu pemilih diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan data pemilih dalam DPT. Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau oleh KPU Kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, PPS (atau KPPS bersamaan dengan undangan pemilih) dibantu oleh Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan Kartu pemilih kepada pemilih.

Bila Pemilukada Provinsi diadakan bersamaan dengan Pemilukada Kabupaten/Kota, dapat menggunakan satu kartu tanda pemilih. Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur , kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pemutakhiran Pemilih Terdaftar

a. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; b. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sampai dengan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, setelah Peraturan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. KPU Provinsi/KIP Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, apabila telah menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk keperluan pemeliharaan DPT, dalam jangka waktu 7 hari sebelum pemungutan suara PPS tidak dapat mengubah DPT, kecuali bila terdapat pemilih yang meninggal dunia. Pemutakhiran tersebut dilakukan dengan membubuhkan “meninggal dunia” pada kolom keterangannya. Selain pemilih yang meninggal dunia, DPT dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS tetapi tidak terdapat dalam DPT. PPS wajib melakukan pengecekan terhadap DPS, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih atau DPS, nama pemilih tersebut dimasukkan ke dalam DPT.



M

31

DPS dan/atau dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta dipublikasikan melalui website. DPT yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan perbaikan tersebut dilakukan 1. dalam Rapat Pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; 2. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Kunci keberhasilan dalam pemutakhiran data pemilih adalah koordinasi petugas Pemutakhiran Data Pemilih, sosialisasi pemilu, dan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksananaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih.

32

Koordinasi seluruh petugas yang terlibat dalam Pemutakhiran Data Pemilih, mulai dari KPU Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPK, Kecamatan, PPS, Kepala Desa/ Lurah, PPDP, sampai RT/RW harus terjalin dengan baik sehingga proses pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan hasilnya akurat. Koordinasi seluruh petugas yang terlibat dalam Pemutakhiran Data Pemilih dapat dioptimalkan melalui adanya bimbingan teknis. Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan PPS, kemudian PPK dan PPS melakukan pengarahan kepada PPDP Sosialisasi Pemilu sangat diperlukan untuk mendorong masyarakat, serta peserta pemilu lebih memperhatikan adanya penyelenggaraan pemilu dan lebih aktif untuk berpartisipasi misalnya dalam memeriksa apakah namanya sudah tercatat dalam Daftar pemilih. Keterlibatan media untuk mendukung sosialisasi sangat penting, radio lokal atau koran lokal dapat membantu penyelenggara pemilu untuk menyebarluaskan informasi pemilu dan himbauan kepada masyarakat. Keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan antara lain partai politik, organisasi kemasyarakatan, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih yang terwujud dengan adanya masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sangat membantu PPS dan PPDP untuk mengusahakan daftar pemilih yang akurat. Dengan adanya koordinasi petugas pemutahiran yang baik, sosialisasi yang luas, serta masukan dari masyarakat dan partai politik, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih, dharapkan kinerja PPS, dan PPDP dapat maksimal, dan dapat menghasilkan Daftar pemilih yang akurat.

BAB IV Penutup

Jenis Formulir Pendaftaran Pemilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah No

Model

Uraian

1.

Model A - KWK.KPU

Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.

Model A1 - KWK.KPU

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.

Model A2 - KWK.KPU

Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4.

Model A3 - KWK.KPU

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5.

Model A3.1 - KWK.KPU

Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

6.


Formulir Data Pemilih Tambahan.

7.


Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.

8.

Model A4 - KWK.KPU

Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9.

Model A5 - KWK.KPU

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.

10. Model A6 - KWK.KPU

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten/Kota.

11. Model A7 - KWK.KPU

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi.

12. Model A8 – KWK.KPU

Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepaal Daerah.

33

NOMOR PEMILIH

2

NO. URUT

1

TPS DESA/KELURAHAN 1) KECAMATAN

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

4

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR 5

UMUR/ USIA 6

STATUS PERKAWINAN (B/S/P) 7

8

JENIS KELAMIN Lk Pr

DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

CONTOH

34 9

ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL

10

KETERANGAN 2)

Halaman : …………

KAB/KOTA 1) : ………… PROVINSI : …………

MODEL MODELAA--KWK KWK.KPU - KPU

2

1

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

Jenis Kelamin : Lk = Laki-laki Pr = Perempuan 1) = Coret yang tidak perlu 2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Status Perkawinan B = Belum nikah S = Sudah nikah P = Pernah nikah

Catatan :

NOMOR PEMILIH

NO. URUT


4

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

35


Penutup

10

KETERANGAN 2)

…………………………………………..

3. Anggota

Nama

……………………

……………………

……………………

Tanda tangan

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal ……………… PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

…………………….., ………………………………………….

9

…………………………………………..

8

2. Anggota

7


…………………………………………..

6

5

JENIS KELAMIN Lk Pr

1. Ketua

STATUS PERKAWINAN (B/S/P)

UMUR/ USIA



MODEL A - KWK.KPU

NOMOR PEMILIH

2

NO. URUT

1


3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

4


UMUR/ USIA 6


8

JENIS KELAMIN Lk Pr

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

CONTOH

36 9


10

KETERANGAN 2)



MODEL A1 - KWK.KPU

2

1

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..



Catatan :

NOMOR PEMILIH

NO. URUT


4


37


Penutup

10

KETERANGAN 2)

…………………………………………..

3. Anggota

Nama

……………………

……………………

……………………

Tanda tangan


…………………….., ………………………………………….

9

…………………………………………..

8

2. Anggota

7


…………………………………………..

6

5

JENIS KELAMIN Lk Pr

1. Ketua


UMUR/ USIA



MODEL A1 - KWK.KPU

NOMOR PEMILIH

2

NO. URUT

1


3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

CONTOH

4


UMUR/ USIA 6


8

JENIS KELAMIN Lk Pr

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

38 9


10

KETERANGAN 2)



MODEL A2 - KWK.KPU

2

1

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..



Catatan :

NOMOR PEMILIH

NO. URUT


4


39


Penutup

10

KETERANGAN 2)

…………………………………………..

3. Anggota

Nama

……………………

……………………

……………………

Tanda tangan


…………………….., ………………………………………….

9

…………………………………………..

8

2. Anggota

7


…………………………………………..

6

5

JENIS KELAMIN Lk Pr

1. Ketua


UMUR/ USIA



MODEL A2 - KWK.KPU

NOMOR PEMILIH

2

NO. URUT

1


3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

CONTOH

4


UMUR/ USIA 6


8

JENIS KELAMIN Lk Pr

DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

40 9


10

KETERANGAN 2)



MODEL A3 - KWK.KPU

2

1

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..



Catatan :

NOMOR PEMILIH

NO. URUT


4


41


Penutup

10

KETERANGAN 2)

…………………………………………..

3. Anggota

Nama

……………………

……………………

……………………

Tanda tangan


…………………….., ………………………………………….

9

…………………………………………..

8

2. Anggota

7


…………………………………………..

6

5

JENIS KELAMIN Lk Pr


1. Ketua


UMUR/ USIA

MODEL A3 - KWK.KPU


Alasan diperbaiki Meninggal Dunia Pindah domisili Tidak dikenal Salah status pemilih Salah jenis kelamin

Status dalam rumah tangga Kepala RT 6. Istri/Suami 7. Anak 8. Menantu 9. Cucu 10.

(3) 1. 2. 3. 4. 5.

(12) 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Orang tua Mertua Famili lain Pembantu Lainnya

Salah nama Salah alamat Terdaftar ganda Lainnya

(2)

(1)

Kode Jawaban Kolom

Nama Lama/ Nama sebenarnya

: ………… : …………. : ………….

Nomor Pemilih

1. Provinsi 4. Desa.Kelurahan/Nama lain 7. Alamat

(13) Warga negara 1. WNI 2. WNA

(7) Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan

(3)

Alasan diperbaiki

CONTOH

(8) 1. 2. 3. 4.

(14) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(4)

Tempat

Status pemilih Biasa Cacat mental/jiwa Dicabut hak pilih Pidana 5 tahun Tidak punya hak pilih Belum punya hak pilih

Status perkawinan Belum kawin Kawin cerai hidup Cerai mati

(5)

Tanggal

Lahir

2. Kabupaten/Kota 5. RT/RW/nama lain

(15) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(9) 1. 2. 3. 4. 5.

(6)

Umur

6. Khonghucu 7. Lainnya

(8)

Status perkawinan

(10) 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

D I / II D III S I / D IV S2 S3

(10)

Pendidikan

: ………… : …………. : ………….

(11) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. Petugas PPS

Pekerjaan Pelajar Pengurus RT Pensiunan Blm/tdk bekerja Petani Peternak

(11)

Pekerjaan

Nelayan Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi PNS

(12)

Status dalam rumahtangga

(14)

Status pemilih

(15)

Penyandang cacat

13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya

(13)

Warga negara

MODEL A3.1 - KWK. KPU

(……………………………………………………….)

Pendidikan Tdk/blm sekolah Tamat SD Tidak tamat SD SLTP SLTA

(9)

Agama

3. Kecamatan 6. TPS 8. Nama kepala rumah tangga

Penyandang catat Cacat fisik Cacat netra / buta Cacat rungu wicara Cacat mental jiwa Cacat fisik/mental Cacat lainnya

Agama Islam Protestan Katholik Hindu Budha

(7)

Jenis Kelamin

: ………… : ………….

FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

42

(11) Warga negara 1 WNI 1. 2. WNA

(5) Jenis Kelamin 1. Laki-laki 2. Perempuan

Kode Jawaban Kolom

(1)

Nama

(6) 1. 2. 3. 4.

(12) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(2)

Tempat

Status pemilih Bi Biasa Cacat mental/jiwa Dicabut hak pilih Pidana 5 tahun Tidak punya hak pilih Belum punya hak pilih

Status perkawinan Belum kawin Kawin cerai hidup Cerai mati

(3)

Tanggal

Lahir

(13) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

(7) 1. 2. 3. 4. 5.

(4)

Umur

CONTOH

6. Khonghucu 7. Lainnya

(6)

Status perkawinan

Penyandang catat C t fisik fi ik Cacat Cacat netra / buta Cacat rungu wicara Cacat mental jiwa Cacat fisik/mental Cacat lainnya

Agama Islam Protestan Katholik Hindu Budha

(5)

Jenis Kelamin

(8) 1. 2. 3. 4. 5.

(9) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

(12)

Status pemilih

MODEL A3.2 - KWK.KPU

(13)

(10) 1. 2. 3. 4. 5.

(15)

Status dalam rumahtangga Kepala RT 6. Orang tua Istri/Suami 7. Mertua Anak 8. Famili lain Menantu 9. Pembantu Cucu 10. Lainnya

(14)

Tempat tinggal 6 bln sebelum Pemilukada Nomor Kartu Tanda (Kabupaten/Kota, Penyandang Penduduk (Diisi Kecamatan, cacat oleh PPS) Kelurahan/Desa) (Diisi jika tidak sama dengan tempat tinggal sekarang)

13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya

(11)

Warga negara

Petugas PPS

Nelayan Industri Konstruksi Perdagangan Transportasi PNS

(10)

Status dalam rumahtangga

(……………………………………………………….)

Pekerjaan Pelajar Pengurus RT Pensiunan Blm/tdk bekerja Petani Peternak

(9)

(8)

D I / II D III S I / D IV S2 S3

Pekerjaan

Pendidikan

Penutup

Pendidikan Tdk/blm sekolah 6. Tamat SD 7. Tidak tamat SD 8. SLTP 9. SLTA 10.

(7)

Agama

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN

43


CONTOH


FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1) Nama Kepala Rumah Tangga : …………………………………………. Alamat : …………………………………………… RT/RW : ………………….. / ………………….. TPS : ………………………………………… NO. URUT

Nama Pemilih Tambahan

Tanggal Lahir

Status Perkawinan

Keterangan

Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)

(………………………………..)

(………………………………)

Gunting disini


44

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTAR SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1) Nama Kepala Rumah Tangga : …………………………………………. Alamat : …………………………………………… RT/RW : ………………….. / ………………….. TPS : ………………………………………… NO. URUT

Nama Pemilih Tambahan

Tanggal Lahir

Status Perkawinan

Keterangan

Yang menerima

Petugas ( pengurus RT/RW)

(………………………………..)

(………………………………)

Catatan : 1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW) 2) Lembar kedua untk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

NOMOR PEMILIH

2

NO. URUT

1


3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..

CONTOH

4


5

Penutup


UMUR/ USIA 7

8

JENIS KELAMIN Lk Pr

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

45


9


10

KETERANGAN 2)



MODEL A4 - KWK.KPU

2

1

3

NAMA PEMILIH

: ……….. : ……….. : ………..



Catatan :

NOMOR PEMILIH

NO. URUT


4


46 5

UMUR/ USIA 6

7

10

KETERANGAN 2)

………………………………………….. …………………………………………..

3. Anggota

…………………………………………..

Nama

……………………

……………………

……………………

Tanda tangan


…………………….., ………………………………………….

9


2. Anggota

8

JENIS KELAMIN Lk Pr

1. Ketua




MODEL A4 - KWK.KPU

CONTOH

MODEL A5 - KWK.KPU

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

: ………………

KABUPATEN/KOTA

: ………………

PROVINSI

: ……………… Halaman : ……….

PEMILIH TERDAFTAR

NAMA DESA/KELURAHAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN JUMLAH

JUMLAH TPS

KET. 2)

Penutup

No Urut

47

……………………., ……………………………………….

Catatan : 1) = coret yang tidak perlu 2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal ……… PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5.

Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Nama

Tanga Tangan

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….


MODEL A6 - KWK.KPU

CONTOH

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH KPU KABUPATEN/KOTA KPU KABUPATEN/KOTA 1)

: ………………

PROVINSI

: ……………… Halaman : ……….

No Urut

PEMILIH TERDAFTAR

NAMA KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

JUMLAH TPS

KET. 2)

48

……………………., ……………………………………….


Disahkan dalam rapat pleno KPUD KAB/KOTA Tanggal ……… KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. 2. 3. 4. 5.


Nama

Tanga Tangan

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….

MODEL A7 - KWK.KPU

CONTOH

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH OLEH KPU PROVINSI KPU PROVINSI

: ……………… Halaman : ……….

PEMILIH TERDAFTAR

NAMA KABUPATEN/KOTA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

JUMLAH TPS

KET. 2)

Penutup

No Urut

49

……………………., ……………………………………….


Disahkan dalam rapat pleno KPUD Provinsi Tanggal ……… KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. 2. 3. 4. 5.


Nama

Tanga Tangan

…………………… …………………… …………………… …………………… ……………………

…………………. …………………. …………………. …………………. ………………….


Model A8 - KWK.KPU

CONTOH

SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN : .......................... Nomor Pemilih Nama Alamat

: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... ....................................................................................

Terdaftar dalam Pemilih Tetap 1. TPS (asal) : ...................... 2. Desa/Kelurahan : ..................... .......................

3. 4.

Kabupaten/Kota Provinsi

: ................ : ................

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) : 1. TPS (Tujuan) : ...................... 3. Kabupaten/Kota : ................ 2. Desa/Kelurahan : ..................... 4. Provinsi : ................ ....................... *) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

...................., ............................. A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ................................................ Penitia Pemungutan Suara Ketua, ( .............................)

.

Model A8 - KWK.KPU

CONTOH

50 SURAT KETERANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN : .......................... Nomor Pemilih Nama Alamat

: .................................................................................... : .................................................................................... : .................................................................................... ....................................................................................

Terdaftar dalam Pemilih Tetap 1. TPS (asal) : ...................... 2. Desa/Kelurahan : ..................... .......................

3. 4.

Kabupaten/Kota Provinsi

: ................ : ................

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) : 1. TPS (Tujuan) : ...................... 3. Kabupaten/Kota : ................ 2. Desa/Kelurahan : ..................... 4. Provinsi : ................ ....................... *) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

...................., ............................. A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota ................................................ Penitia Pemungutan Suara Ketua, ( .............................)

Alur Penyusunan Daftar Pemilih Tetap

• Dari Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/kota DP4

DPS

Perbaikan DPS

DPP dan DPTb

• PPS menyusun DPS • DPS diumumkan untuk mendapat masukan dari masyarakat

• Selama masa pengumuman DPS, PPS dan PPDP menerima masukan dan memperbaiki DPS sehingga dihasilkan DPP

Penutup

Daftar pemilih

• KPU Provinsi/KPU kabupaten/kota mengolah DP4 dan Daftar pemilih sebelumnya menjadi daftar pemilih. • Daftar pemilih diserahkan kepada PPS melalui PPK• DP4 yang sudah divalidasi selanjutnya akan diserahterimakan dari Pemda Provinsi/Pemda Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

51 • perbaikan DPS dihasilkan DPP, • jika ada pemilih yang belum termasuk dalam DPS, dimasukkan dalam DPTb • DPP dan DPTb diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat.

• DPP dan DPTb digunakan PPS untuk menyusun DPT DPT


LEMBAR EVALUASI PANDUAN PEMILUKADA

Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia! Bagaimana pendapat Anda terhadap buku panduan ini: 1. Apakah penulisan panduan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kelompok penggunanya? 2. Ilustrasi apa yang perlu diubah atau ditambahkan agar mempermudah para pengguna memahami pesan yang disampaikan dalam panduan ini? 3. Apakah penyusunan topik bahasan sudah sesuai dengan urutan-urutan tahapan yang benar sehingga alurnya mudah diikuti? 4. Apakah muatan panduan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terbaru? 5. Apakah aspek kearifan lokal sudah terwakili pada panduan ini? 6. Bagaimana menurut Anda agar kualitas buku panduan ini dapat lebih ditingkatkan? Tolong berikan saran perbaikan dan perubahan berikut contoh dan rinciannya.

Kirimkan saran dan masukan Anda ke: • Melalui POS ke:

52

Setjen Komisi Pemilihan Umum Up. Biro SDM KPU Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310 atau Australian Electoral Commission (AEC) Menara Topas Lantai 8, Unit 808 Jl. MH. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat 10350 • Melalui EMAIL ke: Endang Sulastri <[email protected]>, Chris Morris , atau AEC Indonesia

Dalam rangka menggalang peningkatan kualitas panduan ini, setiap bulan pada tanggal 7, akan dipilih satu orang pemenang pemberi saran dan masukan yang terbaik, dan satu pemenang lain berdasarkan pilihan acak. Hadiah istimewa disiapkan untuk para pemenang setiap bulannya. Pastikan Anda menuliskan Nama , Alamat/E-mail, dan nomer telepon Anda dengan lengkap dalam saran dan masukan yang Anda sampaikan kepada kami. Kami tunggu saran dan masukan Anda! Mari berpartisipasi dalam Demokrasi Indonesia! Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan Australian Electoral Commission


Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31937223, Fax. 021- 3157759 Website : www.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents