SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
Disampaikan dalam Pembekalan Diklat Pegawai tanggal 2 Agustus 2016 8/4/2016
1
DPR menjadi parlemen moden Membuka ruang untuk partisipasi publik dan keterbukaan informasi
Representatif
Mudah diakses, terbuka, dan transparan
Pemanfaatan teknologi informasi digital
Sistem Pendukung Penguatan dan penataan ulang sistem dukungan kesekretariatan Setjen
8/4/2016
Penguatan dukungan keahlian
Proses independensi dalam sistem pengawasan internal
2
UU NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MD3
PERPRES 23 TAHUN 2005 TTG SETJEN DPR
PERSEKJEN 400/SEKJEN/2005 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DGN PERSEKJEN 03/PER-SEKJEN/2013
8/4/2016
UU
UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MD3
PERPRES
PERPRES 27 TAHUN 2015 TENTANG SETJEN DAN BK DPR
PERSEKJEN
PERSEKJEN 6 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERSEKJEN NOMOR 2 TAHUN 2016
3
UNIT ORGANISASI
SEKRETARIS JENDERAL
Eselon Eselon Eselon I.a II.a III.a
Eselon IV.a
TOTAL
1
-
-
-
1
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
1
6
20
46
73
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
1
5
34
72
112
INPEKTORAT UTAMA
1
2
1
3
7
PUSAT
-
2
7
2
11
SEKRETARIAT JENDERAL
4
15
62
123
204
BADAN KEAHLIAN
1
5
1
8
15
JUMLAH
5
20
63
131
219
8/4/2016
4
8/4/2016
5
Deputi Administrasi Deputi Persidangan Inspektur Utama 8/4/2016
6
Tugas Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPRRI, SetJen, dan Badan Keahlian
Fungsi a. b. c.
d.
e.
perumusan dan evaluasi rencana strategis koordinasi dan pembinaan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan di bidang hukum, perencanaan, pengorganisasian, keanggotaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal
8/4/2016
7
Tugas
Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI
Fungsi
a. perumusan dan evaluasi rencana strategis b. koordinasi dan pembinaan c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan; dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan; kerjasama antarparlemen; hubungan masyarakat dan pemberitaan; d. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; dan e. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.
8/4/2016
8
Tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
8/4/2016
9
Tugas Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Fungsi • • • • • • • • • • • • •
8/4/2016
perumusan dan evaluasi rencana strategis perumusan dan evaluasi program kerja tahunan; perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran ; pengoordinasian dan pembinaan; penyiapan rumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; perencanaan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan tata usaha; pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; penyusunan laporan kinerja Pusdiklat; dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal
10
Fungsi
Tugas
8/4/2016
Melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, pengarsipan, dan risalah rapat
• perumusan dan evaluasi rencana strategis; • perumusan dan evaluasi program kerja tahunan; • perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran; • pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas; • penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pengarsipan, dan risalah rapat; • pengelolaan perpustakaan; • pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik; • pengelolaan kearsipan dan museum; • pengelolaan risalah rapat DPR RI; • pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; • penyusunan laporan kinerja Pusdatin; dan • pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal 11
Tugas Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal. Tugasnya Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian
Fungsi a. b. c.
d. e.
8/4/2016
perumusan dan evaluasi rencana strategis; koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas; penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang ; kajian anggaran ; kajian akuntabilitas keuangan negara ; penelitian ; kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal. 12
Tata Kerja Tata Kerja adalah cara dimana yang bertujuan untuk mencapai tingkat efesien dan maksimal dengan cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 8/4/2016
13
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI Gd. Sekretariat Jenderal Lt V Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Pusat Telp. 021 5715759 ittama.dpr.go.id
8/4/2016
14
