QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN DAN BADAN KEAHLIAN

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 2015

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

ii

KATA PENGANTAR

P

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat kami selesaikan dengan baik. Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini disusun mengacu Permenpan dan RB Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins. Dalam rangka pelaksanaan telah banyak upaya pembenahan atau perubahan sistem yang sudah dilakukan namun demikian Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan budaya dan pola pikir segenap pejabat dan pegawai untuk terjadi perubahan perilaku. Quick wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah menetapkan program Quick Wins Reformasi Birokrasi tahun 2016 yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dan Sistem Informasi Legislasi (Sileg). Penetapan kedua kegiatan ini ke dalam program Quick Wins merupakan bentuk komitmen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kami menghargai semua masukan untuk menyempurnakan penetapan Quick Wins di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga dengan penetapan kedua kegiatan tersebut di dalam program quick wins akan membantu percepatan peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian dalam memberikan dukungan kepada DPR RI

Jakarta, 7 April 2016 Sekretaris Jenderal,

Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si. NIP. 19561125 198203 2 002


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

A

LATAR BELAKANG

1

B

PERUMUSAN QUICK WINS

2

C

PENETAPAN KEGIATAN QUICK WINS

3

1

TINGKAT KINERJA SAAT INI

3

2

POTENSI PENINGKATAN KINERJA

4

3

PENYIAPAN SUMBER DAYA

5

4

PENETAPAN KEGIATAN QUICK WINS

7

D

RENCANA PELAKSANAAN QUICK WINS

7

E

PENUTUP

9

LAMPIRAN


10

iii iii

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA A.

Latar Belakang Program percepatan (Quick Wins) atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick Wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama, baik secara eksternal maupun internal Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Quick Wins diperlukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri yang untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan, serta memberikan image positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan reformasi birokrasi. Langkah – langkah untuk menyusun sampai menerapkan program Quick Wins adalah sebagai berikut. 1. Merumuskan; 2. menetapkan; 3. menyusun rencana pelaksanaan; dan 4. melaksanakan program Quick Wins. Dokumen ini akan memaparkan langkah 1 sampai 3 yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sedangkan langkah no. 4 (pelaksanaan Quick Wins) akan dilaksankan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah dietatapkan. Kegiatan Quick Wins yang diusulkan merupakan program yang sudah berjalan akan tetapi perlu ditingkatkan keluarannya guna lebih meningkatkan keterlibatan publik yang dalam hal ini adalah Anggota DPR RI, mitra kerja DPR RI dan masyarakat, baik dari aspek ketepatan (akurasi), kecepatan, jenis dan jumlah layanan, maupun kemudahan dijangkau oleh publik.


1

B.

Perumusan Quick Wins Pemangku kepentingan di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah sebagai berikut: 1. pemangku kepentingan utama adalah DPR RI; 2. pemangku kepentingan pendukung adalah mitra kerja dan masyarakat luas, serta 3. pemangku kepentingan kunci adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan penetapan pemangku kepentingan tersebut maka diidentifikasi sejumlah kandidat kegiatan Quick Wins sebagaimana tabel berikut: No.

Kandidat Quick Wins

Keluaran Layanan

1.

Penyusunan Naskah Akademik dan RUU

Naskah Akademik dan RUU

2.

Sistem Pengaduan Mayarakat

Informasi tindak lanjut pengaduan masyarakat

3.

Sistem Informasi Administrasi Pegawai Informasi administrasi (SIAP) pegawai

4.

Penyusunan Pointers Rapat

Pointers Rapat

5.

Penyusunan Referensi APBN

Referensi APBN

6.

Sistem Administrasi Anggota Dewan Informasi administrasi (SITANANG) anggota dewan

7.

Sistem Informasi Legislasi (SILEG)

Informasi sistem legislasi

Adapun identifikasi pemangku kepentingan serta harapannya terhadap kandidat Quick Wins adalah sebagaimana tabel berikut: No. 1.

Kandidat Quick Wins Pemangku Kepentingan Penyusunan Naskah  DPR RI Akademik dan RUU  Mitra Kerja dan Masyarakat  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI


   

Harapan Kualitas Ketepatan Kecepatan Akses Informasi

2

No. 2.

Kandidat Quick Wins Pemangku Kepentingan Sistem Pengaduan  DPR RI Mayarakat  Mitra Kerja dan Masyarakat  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

3.

Sistem Informasi  Sekretariat Jenderal dan Administrasi Pegawai Badan Keahlian DPR RI (SIAP)

4.

Penyusunan Pointers  DPR RI Rapat  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Penyusunan Referensi  DPR RI APBN  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Sistem Administrasi  DPR RI Anggota Dewan  Sekretariat Jenderal dan (SITANANG) Badan Keahlian DPR RI

5.

6.

7.

C.

Sistem Informasi  DPR RI Legislasi (SILEG)  Mitra Kerja dan Masyarakat  Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

                      

Harapan Kualitas Ketepatan Kecepatan Kepastian Akses Informasi Kualitas Ketepatan Kecepatan Akses Informasi Kualitas Ketepatan Kecepatan Kualitas Ketepatan Kecepatan Kualitas Ketepatan Kecepatan Akses Informasi Kualitas Ketepatan Kecepatan Akses Informasi

Penetapan Kegiatan Quick Wins Proses penetapan kegiatan Quick Wins melalui beberapa tahap, yaitu penilaian tingkat kinerja saat ini, potensi peningkatan kinerja, dan penyiapan sumber daya yangdiperlukan untuk melaksanakan kegiatan. 1.

Tingkat Kinerja Saat Ini Proses penilaian tingkat kinerja masing–masing kandidiat Quick Wins saat inidilakukan dengan cara diskusi oleh beberapa pihak yang terkait dengan kegiatantersebut dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Tabel berikut menunjukkan hasil penilaian tingkat kinerja masing–masing kandidat.


3

No.

Kandidat Quick Wins

1.

Unit Kerja

Tingkat Pencapaian Kinerja (1 – 5) 3

Penyusunan Naskah Pusat Akademik dan RUU Perancangan Undang-Undang 2. Sistem Pengaduan Biro Hukum 4 Mayarakat 3. Sistem Informasi Biro Organisasi 3 Administrasi Pegawai dan (SIAP) Kepegawaian 4. Penyusunan Pointers Biro 3 Rapat Persidangan 5. Penyusunan Referensi Pusat Kajian 3 APBN Anggaran 6. Sistem Administrasi Pusat Data dan 4 Anggota Dewan Informasi (SITANANG) 7. Sistem Informasi Legislasi Pusat Data dan 3 (SILEG) Informasi Catatan: nilai 1 berarti buruk sekali sedangkan nilai 5 berarti baik sekali 2.

Potensi Peningkatan Kinerja Berdasarkan hasil penilaian tingkat kinerja masing-masing kandidiat Quick Wins saat ini sebagaimana tabel di atas maka dilakukan lagi penilaian potensipeningkatan kinerja dengan cara diskusi oleh beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tabel berikut menunjukkan hasil penilaian potensi peningkatan kinerja masingmasing kandidiat. Tingkat Kurang Dapat Dalam Bagian estimasi 12 Kandidat ditingkatkan kendali RB No. perbaikan bulan Quick Wins Y/T % Y/T Y/T Y/T 1. Penyusunan Y 50% Y Y Y Naskah Akademik dan RUU 2. Sistem Y 40% Y Y Y Pengaduan Mayarakat


4

No. 3.

4.

5.

6.

7.

3.

Kandidat Quick Wins Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) Penyusunan Pointers Rapat Penyusunan Referensi APBN Sistem Administrasi Anggota Dewan (SITANANG) Sistem Informasi Legislasi (SILEG)

Dapat ditingkatkan Y/T Y

Tingkat Kurang Dalam Bagian estimasi 12 kendali RB perbaikan bulan % Y/T Y/T Y/T 70% Y Y Y

Y

30%

Y

Y

Y

Y

30%

Y

Y

Y

Y

20%

Y

Y

Y

Y

40%

Y

Y

Y

Penyiapan Sumber Daya Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kandidat Quick Wins yang telah diidentifikasikan sebelumnya perlu dianalisis. Sumber daya dapat mencakup ketersediaan sumber daya manusia, biaya dan juga keahlian. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis sumber daya yang dibutuhkan oleh masing–masing kandidat.

No.

1.

Kandidat Quick Wins

Apa yang diperbaiki

Penyusunan  Prosedur Naskah kerja Akademik dan


Bagaimana memperbaiki nya  Revisi SOP  menyusun standar format

Tingkat kesulitan (rendah, sedang, tinggi)

Apakah tersedia sumberda ya (orang, biaya, keahlian)

rendah

tersedia

5

No.

Kandidat Quick Wins

RUU

2.

3.

Sistem Pengaduan Mayarakat

Tingkat kesulitan (rendah, sedang, tinggi)

Apakah tersedia sumberda ya (orang, biaya, keahlian)

rendah

tersedia

rendah

tersedia

rendah

tersedia

 Revisi SOP  Diklat

rendah

tersedia

 Revisi SOP  Memperbaiki prosedur kerja input data  Diklat  Revisi SOP  Memperbaiki prosedur kerja input data  Pengembangan aplikasi  Diklat

rendah

tersedia

rendah

tersedia

Bagaimana memperbaiki nya

Apa yang diperbaiki

 SDM

 Prosedur kerja  SDM

Sistem  Prosedur Informasi kerja Administrasi  Peralatan Pegawai (SIAP)  SDM

4.

Penyusunan Pointers Rapat


5.

Penyusunan Referensi APBN


6.

Sistem  Prosedur Administrasi kerja Anggota Dewan  SDM (SITANANG)

7.

Sistem Informasi Legislasi (SILEG)

 Evaluasi SOP  prosedur Kerja  Peralatan  SDM


  

  

  

dan isi NA dan RUU Diklat Revisi SOP Memperbaiki prosedur kerja input data Diklat menyusun prosedur kerja Memperbaiki prosedur kerja input data Diklat Revisi SOP Diklat

6

4.

Penetapan Kegiatan Quick Wins Berdasarkan hasil analisis di atas dan dengan kriteria sebagai berikut:  merupakan program reformasi birokrasi;  merupakan bagian utama dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;  memberikan dampak perubahan yang besar; dan  manfaat perbaikan dan perubahan dapat dirasakan secepatnya (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan). Maka Tim Reformasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menetapkan 2 kegiatan program percepatan (Quick Wins) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu: No. 1. 2.

D.

Quick Wins Penanggung Jawab Program Penyusunan Naskah Akademik dan Kepala Pusat Perancangan RUU. Undang-Undang Sistem Informasi Legislasi (SILEG). Kepala Pusat Data dan Informasi

Rencana Pelaksanaan Quick Wins Tahap persiapan untuk melaksanakan kegiatan Quick sebagaimana tabel berikut sudah mulai dilakukan pada tahun ini. LANGKAH I

  

II   III 

AKTIVITAS Pembentukan Tim Kerja Pembentukan Struktur/Organisasi Kerja Penyusunan Rencana dan Jadwal Kerja serta Target Penyelesaian Penyusunan Anggaran

  

  Menyusun dan Menetapkan Metode  Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins  Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Quick Wins


Wins

KELUARAN Tim Kerja Struktur/Organisasi Kerja Rencana dan Jadwal Kerja Target Penyelesaian Anggaran Metode Monitoring dan Evaluasi Rancangan Laporan

7

Adapun rencana pelaksanaan dan kegiatan Quick Wins dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Penyusunan Naskah Akademik dan RUU. Waktu Pelaksanaan Tahun 2016 No. Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Tahapan x x persiapan (Pembentukan Tim, penyusunan rencana dan jadwal, target penyelesaian dan penyusunan anggaran) 2. Evaluasi dan x x x Pedoman penyusunan NA dan RUU 3. Penyusunan x x x Pedoman NA dan RUU Pedoman penyusunan NA dan RUU 4. Penyempurnaan x x SOP dan Pedoman penyusunan NA dan RUU 5. Kegiatan x x sosialisasi SOP penyusunan NA dan RUU serta Pedoman penyusunan NA dan RUU 6. Pelaksanaan Uji x x x x x Coba


8

No. 7.

Waktu Pelaksanaan Tahun 2016 Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Hasil x

Kegiatan

Evaluasi Uji Coba 8. Penerapan Hasil Uji Coba 9. Penguatan SDM 10. Penguatan Pendukung

x

x

x x

x x

2.

Sistem Informasi Legislasi (SILEG). Waktu Pelaksanaan Tahun 2016 No. Kegiatan Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1. Pembentukan x tim 2. Penyusunan x rencana kerja 3. Sosialisasi x x x 4. Survey x x 5. Perbaikan dan x x uji coba aplikasi 6. Launching x aplikasi yang sudah diperbaiki

E.

Penutup Demikian dokumen ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.


9

LAMPIRAN


10

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG Ringkasan Eksekutif Penyusunan naskah akademik (NA) dan rancangan undang-undang (RUU) yang dilaksanakan di Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Keahlian DPR RI, sebagai struktur baru dalam Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI. Saat ini penyusunan NA belum dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI secara maksimal karena belum memiliki batasan waktu dan standar pelaksanaan yang tepat. Substansi NA yang telah diselesaikan belum mencapai hasil yang optimal karena belum memuat berbagai aspek penting seperti perspektif perbandingan (ROCCIPI, RIA, dan regulatory cost and benefit analysis); waktu yang belum terstandar; dan belum ada keseragaman format antara bidang di lingkungan Pusat PUU. Terkait penyusunan RUU, kebutuhan akan RUU yang sesuai standar menjadi penting karena dapat menunjang salah satu tugas dan kewenangan DPR RI dalam fungsi legislasi. Penyusunan RUU harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, baik dalam tahapan maupun teknik perancangannya. Sebuah RUU idealnya mencerminkan konsep dalam NA (adanya kesesuaian antara NA dan RUU). Proses penyusunan NA dan draf RUU dinilai masih dapat ditingkatkan lebih dari 50% (estimasi perbaikannya). Kedua keluaran utama tersebut juga masih dalam kendali reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja dimaksud dapat dilakukan kurang dari 12 bulan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program Quick Wins ini dibagi ke dalam 3 kegiatan besar, yaitu: 1. Pembenahan sistem kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi; 2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM); dan 3. Penguatan Pendukung. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan penyelenggaraan Program Quick Wins penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang berjumlah Rp. 4.529.902.000,-


11

A.

Pendahuluan Peralihan kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR RI sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 semakin memperkuat fungsi DPR RI di bidang legislasi, selain fungsi anggaran dan pengawasan yang sudah berjalan. Penguatan fungsi legislasi DPR RI harus diikuti dengan penguatan sistem pendukung pada bidang legislasi di DPR RI sendiri, yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah terdapat pembagian tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja DPR RI. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan.” Demikian pula dalam Pasal 29 disebutkan bahwa “Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.” Kedua sistem pendukung ini bersama-sama dalam membantu DPR melaksanakan fungsi legislasi. Berdasarkan Pasal 291 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.” Selanjutnya dalam Pasal 292 Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya, Pusat PUU menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan UndangUndang; b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang; c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang; d. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang; e. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan perancangan Undang-Undang; f. pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan perancangan UndangUndang;


12

g. h. i. j. k.

pelaksanaan dukungan evaluasi perancangan Undang-Undang; pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang; pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang; penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Pusat PUU melaksanakan dukungan perancangan undang-undang meliputi: a. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional; b. Penyiapan Naskah Akademik RUU; c. Penyiapan penyusunan RUU; dan d. Pendampingan pembahasan RUU. Mekanisme kerja penyusunan NA dan draf RUU dilaksanakan sesuai pembidangan yang saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, bidang Politik Hukum dan HAM, serta bidang Kesejahteraan Rakyat. AKD dalam hal ini Komisi ataupun Badan Legislasi menyampaikan permintaan melalui Bagian Sekretariat Komisi kepada Badan Keahlian DPR RI yang diteruskan kepada Pusat PUU untuk menyusun NA dan draf RUU. Penyusunan NA dan draf RUU tenggat waktunya belum terstandar, sehingga pada pelaksanaannya NA dan draf RUU diselesaikan dalam jangka waktu yang berbeda-beda di masing-masing RUU. Penyusunan NA dan draf RUU selama ini hanya diberikan jangka waktu berdasarkan permintaan dari Pimpinan Komisi yang terkadang sangat singkat, sedangkan untuk mendapatkan hasil NA dan draf RUU yang memenuhi standar dan berkualitas harus melewati beberapa tahap dalam penyusunannya. Dilihat dari sisi SDM, pada saat ini pegawai yang ditempatkan di bagian pusat PUU berjumlah 55 (lima puluh lima) orang, dengan perincian sebagai berikut: Tabel 1 Komposisi Pegawai di Pusat PUU NO 1.

JABATAN

GOLONGAN

PENDIDIKAN

JUMLAH

IV/c

S-3

1 orang

Kepala Pusat


13

NO 2. 3. 4.

JABATAN

GOLONGAN

PENDIDIKAN

JUMLAH

IIId

S-2

1 orang

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Administrasi Perancang UndangUndang

Illb s.d. llld

SMA - S-1

4 orang

llIa s.d. IVa

S-1 - S-2

49 orang

Pada tahun 2014, Sekretariat Jenderal DPR RI merekrut tenaga Perancang Undang-Undang sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, sehingga total perancang undang-undang dalam Pusat PUU saat ini berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang. Jumlah SDM tersebut belum memenuhi kebutuhan mengingat setiap tahunnya jumlah Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas per tahunnya mencapai 40 (empat puluh) RUU. Target kinerja Pusat PUU tahun 2016 tahun ini adalah menyelesaikan sedikitnya 24 RUU. Dengan jumlah target tersebut, diperlukan strategi khusus untuk mencapainya mengingat keterbatasan SDM baik para perancang undang-undang maupun staf administrasinya. Pola bekerja dan pembagian jumlah SDM yang tepat sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Penyempitan struktural organisasi tersebut menimbulkan dampak yang cukup signifikan dalam proses penyusunan NA dan RUU. Secara birokrasi jalur yang singkat ini memang membantu dalam proses penyusunan NA dan RUU, namun sangat menyulitkan dari segi komposisi pegawai yang mengerjakan tugas dan fungsi Pusat PUU yang besar tersebut. Untuk sarana dan prasarana, ruang kerja Pusat PUU pada saat ini masih terbagi menjadi 3, yaitu di Lantai 6 dan Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan untuk ruang rapat hanya tersedia 2 (dua) ruangan saja yang dirasa sangat kurang untuk aktivitas rapat penyusunan NA dan draf RUU yang sedemikian banyak. B.

Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan 1. Pencapaian Tuntutan penyelesaian NA dan RUU dengan cepat, mendorong Pusat PUU untuk terus meningkatan kapabilitas personal SDM-nya, khususnya perancang undang-undang melalui pendidikan dan latihan. Untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Pusat PUU sebagian dari perancang undang-undang telah diikutkan dalam berbagai diklat. Diklat-diklat tersebut antara lain diklat suncang, diklat NA, diklat sanksi pidana, diklat presentasi, dan diklat metode penelitian. Pada tahun 2010 telah disusun SOP tentang Penyusunan NA dan


14

RUU Usul DPR RI oleh Deputi Perundang-undangan yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010. SOP ini masih mengacu kepada struktur organisasi yang lama di bawah Deputi Perundang-undangan dan dua biro PUU, yaitu SOP tentang penyusunan NA RUU bidang Polhukhamkesra dan Ekkuindag. Pedoman format penyusunan NA dan RUU sebelumnya telah ada namun masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perlu disempurnakan lagi mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai undang-undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. 2.

Rencana 1. Pembenahan Efektivitas dan Efisiensi Kerja a) Evaluasi dan Penyusunan SOP Agar pelaksanaan tugas penyusunan kedua Program Quick Wins berjalan efektif dan efisien kerja perlu disusun suatu SOP yang menjadi guidelines proses perancangan undang-undang. Dalam SOP yang lama, penyusunan NA dan RUU dilakukan dalam satu SOP dengan melalui birokrasi yang cukup panjang. Perubahan struktur organisasi di tubuh BKD dan Sekretariat Jenderal DPR RI SOP yang telah ada saat ini perlu disempurnakan. Berangkat dari rencana penyempurnaan SOP tersebut maka perlu dilakukan evaluasi terhadap SOP yang telah ada untuk menyempurnakan SOP atau menyusun SOP yang belum ada, SOP yang diperlukan untuk disempurnakan dan disusun antara lain: 1 ) SOP Pembentukan Tim atas Permintaan NA dan RUU 2) SOP Penyusunan NA dan RUU 3) SOP Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU 4) SOP Diskusi Pakar/ Narasumber dalam Penyusunan NA dan RUU 5) SOP Uji Konsep NA dan RUU 6) SOP Pendokumentasian Hasil Kerja 7) SOP Pendampingan di Alat Kelengkapan DPR dalam Pembahasan RUU dengan Pemerintah 8) SOP Pendampingan Penyempurnaan RUU di AKD 9) SOP Pendampingan dalam Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan RUU Usul Inisiatif DPR


15

di Baleg

b)

c)

d)

e)

SOP ini akan mengatur lebih rinci mengenai alur penyusunan NA dan RUU tersebut. Pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan pembentukan tim, dilanjutkan dengan penyusunan NA, pengumpulan data lapangan, penyusunan RUU, uji konsep hasil penyusunan NA dan RUU tersebut, hingga pendampingan di alat kelengkapan dewan (AKD) dalam penyempurnaan, harmonisasi dan pembahasan RUU agar siap di bahas di paripurna. Selanjutnya SOP ini akan mulai dipergunakan sejak pelaksanaan uji coba pada bulan Juni 2016. Penyusunan pedoman format penyusunan NA dan RUU Pedoman format penyusunan NA dan RUU yang akan disusun merupakan penyesuaian dari pedoman format penyusunan NA dan RUU yang berdasarkan UU 10/2004 menjadi pedoman format penyusunan NA dan RUU yang berdasarkan UU 12/2011 serta penyempurnaan dari mekanisme yang telah dilaksanakan. Kegiatan sosialisasi tentang SOP dan pedoman format penyusunan NA dan RUU dari kedua program Quick Wins. Kegiatan sosialisasi penting diberikan kepada para pemangku kepentingan agar setiap pihak memahami dan dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Untuk sosialisasi mengenai SOP diberikan kepada pemangku kepentingan. Untuk sosialisasi mengenai pedoman format penyusunan NA dan RUU diberikan kepada seluruh SDM di Badan Keahilan DPR RI yang melaksanakan pekerjaan penyusunan NA Dan RUU. Pelaksanaan uji coba Uji coba terhadap SOP dan pedoman format penyusunan NA dan RUU dilaksanakan untuk memastikan kegiatan penyusunan kedua Program Quick Wins dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran. Evaluasi hasil uji coba Setelah dilakukan kegiatan uji coba, perlu dilakukan evaluasi untuk melakukan penyempurnaan terhadap sistem dan mekanisme kerja agar pada pelaksanaan nanti tidak ditemukan kendala yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi. Hasil evaluasi berupa rekomendasi untuk perbaikan sistem dan


16

f)

2.

3.

mekanisme kerja. Penerapan rekomendasi lmplementasi rekomendasi dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yaitu seluruh SDM Pusat PUU dan Sekretariat AKD khususnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai bulan Januari 2017.

Penguatan SDM Badan Keahlian DPR RI perlu melakukan penilaian (assesment) bagi para pegawai khususnya di lingkungan Pusat PUU untuk mengetahui kemampuannya di bidang perancangan undang-undang. Selain itu hasil dari kegiatan penilaian tersebut juga dapat mengetahui bilamana dibutuhkan penambahan jumlah tenaga pegawai di Pusat PUU. Untuk penguatan SDM yang sudah ada diperlukan pula berbagai diklat penunjang kapasitas perancangan undang-undang, seperti misalnya diklat pengetahuan Regulatory Impact Assesment (RIA), Cost and regulatory benefit analysis (CBA), konvensikonvensi HAM, sanksi pidana dan sanksi administrasi dalam undang-undang, teknik presentasi profesional, bahasa inggris: academic discussion & academic writing, dan teknik Penguatan pendukung Untuk mendukung kedua kegiatan Quick Wins diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, antara lain: 1) Lean Laptop (untuk semua LD, macbook), printer, scanner, PC, Mesin Penghacur Kertas; 2) Akses ke jurnal-jurnal internasional, buku-buku baru yang up to date di perpus; 3) Bank data semua peraturan perundang-undangan dari tahun 45 hingga sekarang (dalam bentuk aplikasi, paling tidak undang-undang); 4) Bank data Stakeholders: nomer telp dan alamat kementerian, kanwil, dinas-dinas, dan pakar-pakar penting; 5) Advance: bank data perundang-undangan negara lain (paling tidak web link nya); dan 6) Web site yang sistematis (bisa digabungkan ke portal dpr namun harus aplikatif ketika membuka link nya). Pembuatan database untuk ketersediaan data, kajian, informasi, guna mendukung substansi penyusunan NA dan RUU, sehingga proses penyusunan NA dan RUU berjalan lancar dan


17

lebih efektif dan efisien, karena mengurangi ketergantungan pada hasil penelitian ke lapangan. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan pembentukan tim untuk melakukan koordinasi antar biro terkait. 3.

Kriteria keberhasilan Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan NA dan draf RUU adalah penyempurnaan prosedur kerja sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan standar pedoman penyusunan NA dan draf RUU dengan kualitas yang baik dan waktu yang cukup setelah melalui seluruh tahapan penyusunan. Sistem pembidangan Perancang Undang-Undang tetap dilakukan namun dengan penambahan personal sesuai dengan beban kerja. Untuk mendapatkan keseragaman format penyusunan NA dan draf RUU dilakukan penyempurnaan terhadap pedoman penyusunan NA dan draf RUU. Tabel 2 Kriteria Keberhasilan Penyusunan NA dan draf RUU OBJEK

PENCAPAIAN

Konsep NA dan draf RUU

NA dan draf RUU

Waktu Penyelesaian

Variatif, sesuai permintaan

Format Penulisan NA Belum seragam dan draf RUU

KRITERIA KEBERHASILAN NA dan draf RUU sesuai pedoman 3-4 bulan Seragam

Kriteria keberhasilan penyusunan NA dan RUU adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya standar format NA dan RUU yang seragam lingkungan Pusat PUU; b. Konsep NA yang semakin lengkap (disertai analisis yang memuat berbagai aspek penting seperti perspektif perbandingan, RIA, ROCCIPI, cost and benefit analysis). c. Konsep NA dan RUU yang ideal, saling berkesinambungan, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan d. Terlaksananya standarisasi waktu penyusunan NA dan RUU.


18

4.

Agenda prioritas Pilihan prioritas kegiatan didasarkan pada prinsip urgensi, mudah, cepat , dan mempunyai dampak terhadap keberhasilan kegiatan . Prioritas pertama dilakukan dengan melakukan pembenahan terhadap sistem kerja yang ada saat ini belum mendukung berjalannya kegiatan program Quick Wins dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk teknis dan prosedur kerja dalam bentuk Pedoman Format Penyusunan NA dan RUU. Sedangkan SOP yang ada saat ini belum sempurna karena belum seluruh kegiatan perancangan undang-undang mempunyai SOP. Prioritas kedua dilakukan dengan melakukan penguatan SDM, hal ini dipilih karena SDM yang ada saat ini sesungguhnya sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Terhadap masalah kekurangan pegawai administrasi, penyelesaiannya dapat dilakukan segera melalui perekrutan. Untuk prioritas ketiga dilakukan dengan melakukan penambahan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana yang sudah ada. Prioritas pertama menjadi dasar kerja bagi SDM yang terlibat di dalam ketiga kegiatan program Quick Wins. Dengan dasar ini, maka setiap pihak yang terlibat dapat menjalankan tugasnya dengan terarah. Selanjutnya prioritas kedua dan ketiga menjadi penguat bagi SDM yang terlibat dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian ketiga prioritas ini merupakan kegiatan yang saling berkesinambungan dalam mencapai keberhasilan program Quick Wins. Langkah-langkah implementasi yaitu: a. Pembenahan Sistem Kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan: 1) Tahapan persiapan yang meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan rencana dan jadwal kerja serta target penyelesaian, penyusunan anggaran; 2) Evaluasi dan Penyusunan SOP NA dan RUU; 3) Penyusunan pedoman format penyusunan NA dan RUU; 4) Kegiatan sosialisasi tentang sosialisasi SOP dan Pedoman format NA dan RUU; 5) Pelaksanaan uji coba; 6) Evaluasi hasil uji coba; dan 7) Penerapan hasil evaluasi. b. Penguatan SDM Pemberian diklat peningkatan kompetisi bagi para perancang


19

c.

undang-undang dan penambahan kuantitas jumlah staf di Pusat PUU, medical dan psychological check up dan character building. Penguatan Pendukung

5.

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja a) Pembenahan Sistem Kerja dalam rangka efektivitas dan efisiensi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan: 1) Tahapan persiapan yang meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan rencana dan jadwal kerja serta target penyelesaian, penyusunan anggaran dilakukan pada bulan Maret 2016 2) Evaluasi dan Penyusunan SOP NA dan RUU akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2016 . 3) Penyusunan standar format dan isi NA dan Draf RUU akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2016 . 4) Kegiatan sosialisasi tentang sosialisasi SOP dan manual standar format dan isi NA dan RUU akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2016. 5) Pelaksanaan uji coba Quick Wins akan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Oktober 2016 6) Evaluasi hasil uji coba Quick Wins akan dilaksanakan pada bulan November 2016. 7) Penerapan hasil evaluasi Quick Wins akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2016. b) Penguatan SDM Kegiatan yang dilakukan dalam penguatan SDM antara lain pemberian Diklat bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan Quick Wins. Pelaksanaan diklat dalam rangka penyusunan NA dan RUU ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga Juli 2016 dengan waktu terjadwal dan tidak mengganggu target pekerjaan. c) Penguatan Pendukung Kegiatan yang ini dijadwalkan dapat dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli tahun 2016 .

6.

Penanggung jawab Penanggung-jawab perbaikan/ pembenahan penyusunan NA dan RUU adalah Kepala Pusat PUU dan Kepala Badan Keahlian Dewan. Berikut kegiatan tambahan beserta penanggung jawabnya, yaitu: a) Penyusunan petunjuk teknis penulisan, prosedur kerja, dan SOP dengan penanggung jawab Kepala Bagian Organisasi dan Tata


20

b) c)

d)

7.

Laksana. Pelaksanaan sosialisasi dan diklat dengan penanggung jawab Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan. Pengadaan sarana dan prasarana kecuali pengadaan server dan jaringan LAN dengan penanggung jawab Kepala Bagian Perlengkapan. Pengadaan server dan jaringan LAN dengan penanggung jawab Kepala Bidang Data dan Sarana lnformasi.

Rencana anggaran Rencana anggaran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan ketiga Program Quick Wins dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Rencana Anggaran NO 1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

KEGIATAN Persiapan dan pelaksanaan Program Quick Wins Penyusunan Buku Pedoman dan SOP Naskah Akademik dan draf RUU. Penyempurnaan Buku Pedoman dan SOP Naskah Akademik dan draf RUU. Kegiatan sosialisasi tentang Pedoman Penulisan Naskah Akademik dan draf RUU dan SOP terkait Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU. Pelaksanaan Uji Coba penyusunan 3 (tiga) Naskah Akdemik Rancangan Undang-Undang Monitoring dan Evaluasi Buku Pedoman dan SOP Naskah Akademik dan draf RUU. Pemberian Diklat RIA, CBA, ROCCIPI, dan metode pengumpulan data bagi Perancang Undang-Undang.

RENCANA ANGGARAN Rp693.900.000 Rp350.160.000 Rp342.342.000

Rp21.400.000

Rp1.600.000.000

Rp19.200.000

Rp1.082.900.000

Medical and psychological check up Character Building


Rp420.000.000

21

NO 8.

KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN

Penguatan Pendukung

Total anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan Quick Wins Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan UndangUndang adalah Rp. 4.5293.902,-


22

MATRIK PROGRAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEGIATAN 1. Pedoman Penyusunan NA 2. SOP penyusunan NA dan RUU

TAHAPAN KERJA

OUTPUT

1. Tahapan persiapan yang meliputi pembentukan tim kerja, penyusunan rencana dan jadwal kerja serta target penyelesaian, penyusunan anggaran;

 SK Pembentukan Tim  Rencana Kerja  Anggaran

KRITERIA KEBERHASILAN 1. Terbentuknya Pedoman Penyusunan NA RUU yang terstandardisasi

WAKTU PELAKSANAAN STATUS Sedang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2

RENCANA ANGGARAN Rp693.900.000

PENANGGUNG JAWAB Kepala Pusat Perancangan UndangUndang

2. Tersusunnya SOP yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan NA RUU

3. NA RUU yang sesuai dengan pedoman dan SOP yang terstandar

3. Tersusunnya NA RUU sesuai SOP dan pedoman yang terstandar 2. Evaluasi dan Penyusunan SOP NA dan RUU;

SOP Penyusunan NA dan RUU

3. Penyusunan penyusunan Akademik Undang-Undang

Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan UndangUndang

Pedoman Naskah Rancangan

4. Penyempurnaan SOP dan Pedoman penyusunan Naskah Akademik RUU.


SOP dan pedoman penyusunan NA RUU yang telah disempurnakan

Sedang Akan

Rp350.160.000

Rp342.342.000

23

KEGIATAN

4. Penguatan SDM

5. Penguatan Pendukung

KRITERIA KEBERHASILAN

WAKTU PELAKSANAAN

OUTPUT

5. Kegiatan sosialisasi tentang sosialisasi SOP penyusunan NA dan RUU serta Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Laporan kegiatan sosialisasi SOP penyusunan NA dan RUU serta Pedoman penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

Akan

Rp21.400.000

6. Pelaksanaan uji coba;

3 (tiga) Naskah Akademik RUU

Akan

Rp1.600.000.000

7. Evaluasi hasil uji coba; dan

Laporan evaluasi

Akan

Rp19.200.000

8. Penerapan hasil evaluasi.

Naskah Akademik RUU yang terstandar hasil evaluasi

2017

1. Pemberian diklat peningkatan kompetisi bagi para perancang undangundang dan penambahan kuantitas jumlah staf di Pusat PUU.

Diklat Roccipi, RIA, CBA, Pengumpulan Data.

Meningkatnya kompetensi Perancang Undang-Undang dalam menggunakan instrumen-instrumen penyusunan NA (Roccipi, RIA, CBA, Pegumpulan data)

2. Medical dan check up

Laporan Kesehatan

Sehat jasmani, rohani, dan sosial.

3. Character building

Outbond

Sehat jasmani, rohani, dan sosial.

1. Laptop (untuk semua LD, macbook), printer, scanner, PC, Mesin Penghacur Kertas,

• Laptop, PC, printer, scanner, PC, Mesin Penghacur Kertas,

psychological


STATUS

RENCANA ANGGARAN

TAHAPAN KERJA

Akan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2

Rp1.082.900.000

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Pusat Diklat

Rp420.000.000 Akan

24

KEGIATAN

TAHAPAN KERJA

OUTPUT

storage dokumen. 2. Ruang kerja dan Ruang rapat 3. Akses ke jurnal-jurnal internasional, buku-buku baru yang up to date di perpus 4. Bank data semua peraturan perundang-undangan dari tahun 45 hingga sekarang (dalam bentuk aplikasi, paling tidak undang-undang)

KRITERIA KEBERHASILAN

WAKTU PELAKSANAAN STATUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 0 1 2

RENCANA ANGGARAN

PENANGGUNG JAWAB

storage dokumen. • Ruang kerja yang kondusif • Ruang rapat • Jurnal • Bank data • web site •

5. Bank data Stakeholders: nomer telp dan alamat kementerian, kanwil, dinasdinas, dan pakar-pakar penting 6. bank data perundangundangan negara lain (paling tidak web link nya) 7. Web site yang sistematis (bisa digabungkan ke portal dpr namun harus aplikatif ketika membuka link nya)


25

QUICK WINS

SISTEM INFORMASI LEGISLASI UNTUK REKAM JEJAK PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

QUICK WINS Sistem Informasi Legislasi (Sileg) 1. Tersedianya Informasi

Dalam situs dpr.go.id tentang Proses Legislasi di DPR RI; 2. Dengan Sileg masyarakat dapat langsung mengakses proses penyusunan dan pembahasan RUU di DPR RI.

LATAR BELAKANG • DASAR HUKUM 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Peraturan Menpan dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 4. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib 5. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas 6. Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Masyarakat

-

Pusat PUU - Biro Humas

Anggota Dewan Pemerintah

Set. AKD (Baleg,Komisi, Pansus) TA ANG. TA AKD

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Kondisi Saat ini

Kondisi Yang di Harapkan

• Dalam Penyusunan Rancangan Undang-undang partisipasi masyarakat masih sangat terbatas • Produk Legislasi yang dihasilkan belum terdokumentasikan secara digital untuk dapat di akses oleh masyarakat • Bahan dan data masih tersebar di masingmasing Unit

• Dapat dengan cepat memperoleh informasi Legislasi • Terbuka partisipasi masyarakat secara lebih luas dengan adanya penggunaan Informasi Teknologi • Terintegrasinya dokumen yang dibuat pada saat proses penyusunan Rancangan Undang-undang • Bahan dan data dapat terpublikasikan Sebagai bentuk akuntabilitas public setelah masuk dalam tahap pembahasan di AKD

TUJUAN Mudah Mengakses Informasi terkait Kebijakan yang akan dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang

Mudah Memberikan Masukan terkait Kebijakan atau aturan yang akan mengatur mereka sebagai Objek dari Suatu Undang-Undang

MASYARAKAT

Mudah Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terkait Proses Pembentukan Kebijakan/Undang-Undang

Terlibat lebih aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan turut mengambil peran dalam proses pembuatan kebijakan dimaksud

TUJUAN Melibatkan masyarakat secara lebih aktif dan partisipatif dalam proses pembentukan UndangUndang (Kebijakan)

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan terhadap Publik

DPR

Mendapatkan masukan dan feedback dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan/Steakeholder dalam pembentukan Undang-Undang

Wujud Parlemen Modern yang semakin dekat dengan rakyat sebagai konstituen

Langkah-Langkah Pelaksanaan Quick Wins

Perbaikan

Evaluasi

Sosialisasi

Implementasi SILEG telah dapat diakses secara online

Sosialisasi SILEG kepada pemangku kepentingan terkait

Melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik penggunaan aplikasi SILEG

Melakukan penyempurnaan pada aplikasi SILEG sesuai hasil evaluasi

DESIGN SILEG

Dikoordinasikan o/ Baleg Pasal 16 UU No. 12/2011

PROLEGNAS

PROLEGNAS Psl 106 TATIB

1

2

Jangka menengah/ 5 tahunan (long list) 1 tahunan (anually) (Pasal 20 ayat (2) UU No. 12/2011)

PENYUSUNAN

HARMONISASI NA DAN DRAFT RUU

3

PEMBAHASAN

4

PENGESAHAN/ PENETAPAN

Undang-Undang

UU No. 12/2011, Psl 1 angka 1

JDIH

HASIL CAPAIAN SILEG BENTUK

SEBELUM

SESUDAH

Produk legislasi

Dalam bentuk kertas/hardcopy

Dalam bentuk pdf/digital

Waktu Pencarian

Lama

Cepat

Partisipasi Masyarakat

Melalui rapat-rapat

Melalui IT (web)

PARTISIPASI MASYARAKAT Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas, dengan diberikan akses untuk memberikan masukan (Feedback), masukan tersebut akan diterima ke alamat email dari unit kerja yang menangani pembahasan RUU dan selanjutnya diteruskan kepada Anggota yang membahas RUU dimaksud

RENCANA AKSI NO.

TAHAPAN KEGIATAN

WAKTU

1.

Pembentukan tim

April 2016

2.

Penyusunan rencana kerja

April 2016

3.

Sosialisasi

Mei – Juli 2016

4.

Survey

Agustus – September 2016

5.

Perbaikan dan uji coba aplikasi September – Oktober 2016 Launching aplikasi yang sudah November 2016 diperbaiki

6.

ANGGARAN Perkiraan anggaran yang dibutuhkan penyelenggaraan Program Quick Wins Rp. 450.381.000,00

QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN DAN BADAN KEAHLIAN

Recommend Documents