ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN GEOLOGI

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN GEOLOGI 2015-2019

Badan Geologi 2016

Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jl. Diponegoro No. 57 Bandung 40122 website: geologi.esdm.go.id email: [email protected]

KATA PENGANTAR Dalam program pembangunan nasional, Badan Geologi menyediakan informasi hulu di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di samping itu, Badan Geologi menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh berbagai sektor, seperti mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami; penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, pengelolaan air tanah, dan penyediaan air bersih dari air tanah. Sebagai salah satu lembaga kepemerintahan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Badan Geologi juga aktif di dalam akselerasi perwujudan reformasi birokrasi, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dalam semangat yang sama, Road Map Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 251.K/70/BGL/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi. Semoga road map ini dapat memberikan informasi dan kesamaan pemahaman tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Geologi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Tim Reformasi dan Birokrasi, yang telah bersama-sama ikut andil dalam penyusunan road map ini. Bandung, April 2016 a.n. Kepala Badan Geologi Sekretaris Badan Geologi

Iman K. Sinulingga

iii

v

vi

vii

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF Badan Geologi merupakan satu-satunya instansi pemerintah di bawah Kementerian ESDM yang diberi otoritas untuk melaksanakan pembangunan di bidang geologi. Badan Geologi yang berdiri sejak akhir tahun 2005, menurut Perpres 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Geologi mempunyai tugas “menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi”. Sementara fungsi Badan Geologi adalah menyelenggarakan: a). Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; b). Perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; c). Pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; d). Penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; e). Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan, dan pelayanan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; f). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; g). pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dengan mengedepankan visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen

ix

pemerintahan yang demokratis, Reformasi Birokrasi Badan Geologi bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Geologi dalam rangka berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel. Sebelumnya, pada periode 2010-2014, Badan Geologi telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi. Fokus pelaksanaan reformasi Birokrasi pada periode ini adalah turut mewujudkan pemerintahan yang baik di lingkungan KESDM. yaitu: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Badan Geologi telah melakukan berbagai terobosan-terobosan strategis (strategic breakthrough) untuk mendukung Kementerian ESDM mewujudkan tiga sasaran dimaksud. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi dan capaian-capaian monumentalnya terefleksikan di dalam 8 (delapan) area perubahan. Memasuki tahun 2015-2019, Badan Geologi telah berkomitmen untuk melakukan Revolusi mental birokrasi sesuai dengan Nawa Cita yang merupakan Agenda Prioritas Kabinet Joko Widodo. Revolusi mental bukan sekadar sebuah jargon, tetapi harus menjadi sebuah komitmen kuat seluruh warga Badan Geologi. Revolusi mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku sosial kemasyarakatan pada akhirnya akan memberikan efek positif terhadap masyarakat sebagai stakeholder utama Badan Geologi sejalan dengan sasaran utama revolusi mental, yakni untuk mengubah mindset dan cultureset dari dilayani menjadi melayani. Dengan demikian, secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019 ini dikelompokkan menjadi 9 Program: Pertama, Manajemen Perubahan. Strategi pelaksanaan dalam area ini adalah dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, pengembangan dan penyempurnaan road map Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, dan membentuk aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan publik. Hasil yang diharapkan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, terinternalisasinya program

x

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019

Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Badan Geologi. Ukuran keberhasilan dari program ini adalah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Kedua, Pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para aparatur sipil negara. Di dalam proses pengawasan harus: berorientasi kepada tujuan organisasi; objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum; berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (wetmatigheld); menjamin daya dan hasil guna pekerjaan; berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (accurate) dan tepat; bersifat terus-menerus (continue); serta dapat memberikan umpan balik (feed-back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang. Ketiga, Akuntabilitas. Dalam pengertian, setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Keempat, Kelembagaan. Dalam hal ini, Badan Geologi telah, sedang, dan akan melakukan strategi penguatan kelembagaan pada area kelembagaan dengan tujuan agar terwujudnya keselarasan dalam pelaksanaan tugas yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih, dan bersinergi baik antar satuan kerja di lingkungan Badan Geologi untuk mendorong upaya perwujudan tata kelola yang lebih baik dengan melakukan usul perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi. Hal ini dilakukan dalam rangka terciptanya kegiatan pada Satuan Kerja yang efektif dan efisien. Ukuran keberhasilan diukur dengan peningkatan penyerapan anggaran yang efektif dan optimal, dan tugas fungsi pada satuan kerja tidak saling tumpang tindih. Kelima, Tatalaksana. Dalam hal ini, Badan Geologi mengedepankan ketersediaan data dan potensi hasil sumber daya geologi, vulkanologi

Ringkasan Eksekutif

xi

dan mitigasi bencana, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah: Peningkatan sinergi antara pusat dan daerah terkait sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi teknik dan lingkungan serta survei geologi sangat perlu ditingkatkan; meningkatkan kapasitas data center dengan penerapan e-government melalui pemanfaatan Information Communication Technology (ICT); Penguatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa; dan Penerapan semua tatalaksana sesuai prosedur operasional. Keenam, Sumber Daya Manusia Aparatur. Dalam rangka mendorong terbentuknya SDM yang Jujur-Profesional-Melayani-Inovatif, dan Berarti, terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi, serta memiliki pelayanan publik berkualitas Badan Geologi bersama-sama dengan Kementerian ESDM melalui program percepatan dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur. Ketujuh, Penataan Perundang-Undangan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif untuk terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi dengan program penguatan peraturan perundangan. Program ini dilakukan dengan strategi antara lain: penyusunan konsep Peraturan Pemerintah terkait Undangundang Panas Bumi, dengan peningkatan perumusan kebijakan yang mendorong iklim investasi; penyusunan konsep Peraturan Pemerintah terkait Sumber Daya Air; penyusunan kawasan bentang alam kars; dan Penyusunan NSPK bidang geologi teknik, geologi lingkungan dan air tanah. Kedelapan, Pelayanan Publik. Program kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yaitu: Modernisasi sistem manajemen pelayanan publik yang meliputi SDM, TIK, dan standar pelayanan; Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang informasi kebencanaan; Peningkatan kapasitas masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dalam menghadapi bahaya letusan Gunung api; Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di daerah sulit air; Pelayanan rekomendasi teknis air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan secara online; Pelayanan perpustakaan yang terintegrasi; Sosialisasi dan pameran bidang sumber daya geologi, vulkanologi, mitigasi bencana, air tanah, geologi teknik dan lingkungan serta survei geologi; Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik; dan membuka ruang partisipasi publik.

xii


Kesembilan, Quick Wins. Program ini menjadi unggulan dan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yaitu Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) di Gunung Merapi; Night at the Museum; Sistem Pelayanan online rekomendasi teknis, Sistem Peringatan Dini Gunungapi Untuk Keselamatan Penerbangan (VONA - Volcano Observatory Notice for Aviation) dan Akreditasi Internasional Indonesian Journal on Geoscience (IJoG).

Ringkasan Eksekutif

xiii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................ iii IKHTISAR EKSEKUTIF.......................................................................... ix DAFTAR ISI ............................................................................................ xv DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xvii DAFTAR TABEL ................................................................................. xviii DAFTAR SINGKATAN.......................................................................... xix BAB 1. PENDAHULUAN......................................................................... 1 1.1 Sejarah Kelembagaan Geologi di Indonesia........................ 2 1.2 Tantangan dan Isu Strategis................................................. 9 1.3 Tugas dan Fungsi Badan Geologi....................................... 11

1.4 Struktur Organisasi............................................................. 14

BAB 2. GAMBARAN BIROKRASI BADAN GEOLOGI..................... 15 2.1 Program, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama ................................................................... 18. 2.2 Perjalanan Reformasi Birokrasi di Badan Geologi............ 19. 2.3 Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi................................................................... 20 2.3.1 Manajemen Perubahan............................................. 20 2.3.2 Pengawasan.............................................................. 22 2.3.3 Akuntabilitas............................................................ 22 2.3.4 Kelembagaan............................................................ 23 2.3.5 Tatalaksana............................................................... 23 2.3.6 Sumber Daya Manusia Aparatur.............................. 26 2.3.7 Penataan Peraturan dan Perundang-undangan......... 31 2.3.8 Pelayanan Publik...................................................... 32 2.4 Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.............. 35 2.4.1 Manajemen Perubahan............................................. 35 2.4.2 Pengawasan.............................................................. 35 2.4.3 Akuntabilitas............................................................ 36 2.4.4 Kelembagaan............................................................ 36

xv

2.5

2.4.5 Tatalaksana.............................................................. 37 2.4.6 Sumber Daya Manusia Aparatur.............................. 37 2.4.7 Penataan Peraturan dan Perundang-undangan......... 38 2.4.8 Pelayanan Publik...................................................... 38 Tantangan dan Permasalahan Pelaksanaan Reformasi....... 39. 2.5.1 Manajemen Perubahan............................................. 39. 2.5.2 Pengawasan.............................................................. 40. 2.5.3 Akuntabilitas............................................................ 40 2.5.4 Kelembagaan............................................................ 40. 2.5.5 Tatalaksana............................................................... 40 2.5.6 Sumber Daya Manusia Aparatur.............................. 41 2.5.7 Penataan Peraturan dan Perundang-undangan......... 41 2.5.8 Pelayanan Publik..................................................... 42

BAB 3. AGENDA REFORMASI BIROKRASI BADAN GEOLOGI 2015-2019................................................. 45 3.1 Manajemen Perubahan....................................................... 46 3.2 Pengawasan........................................................................ 48 3.3 Akuntabilitas...................................................................... 49 3.4 Kelembagaan...................................................................... 50 3.5 Tatalaksana......................................................................... 51 3.6 Sumber Daya Manusia Aparatur........................................ 52 3.7 Penataan Peraturan Perundang-undangan.......................... 55 3.8 Pelayanan Publik................................................................ 56 3.9 Quick Wins......................................................................... 58. BAB 4. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN................... 63 4.1 Monitoring......................................................................... 64 4.2 Evaluasi............................................................................. 66 4.3 Pelaporan........................................................................... 68 BAB 5. PENUTUP................................................................................... 71

xvi


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Peran Lembaga Badan Geologi................................................................... 10 Gambar 1.2 Peta Geologi Indonesia 1:5.000.000............................................................ 11 Gambar 1.3 Peta Cekungan Air Tanah Indonesia............................................................ 12 Gambar 1.4 Peta Tektonik Regional dan Pola Sebaran Sesar Aktif................................. 12 Gambar 1.5 Peta Cekungan Sedimen Indonesia............................................................. 13 Gambar 1.6 Peta Wilayah Kerja Panas Bumi.................................................................. 13 Gambar 1.7 Struktur Organisasi Badan Geologi.............................................................. 14 Gambar 2.1 Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi................................................ 17 Gambar 2.2 Sejarah perjalanan Reformasi Birokrasi KESDM......................................... 19 Gambar 2.3 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.......................... 20 Gambar 2.4 Penataan arsip pegawai (Personal File) Badan Geologi.............................. 25 Gambar 2.5 Night at the museum dan anak usia dini pengunjung Museum Geologi...... 34 Gambar 3.1 Program Area Manajemen Perubahandari tahun 2015 – 2019.................... 47 Gambar 3.2 Program pada area pengawasan dari tahun 2015 – 2019........................... 49 Gambar 3.3 Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 – 2019........................... 50 Gambar 3.4 Program pada area kelembagaan dari tahun 2015 – 2019.......................... 51 Gambar 3.5 Program pada area tata laksana dari tahun 2015 – 2019............................ 53 Gambar 3.6 Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 – 2019....... 54 Gambar 3.7 Program pada area penataan perundang-undangan tahun 2015 – 2019.... 55 Gambar 3.8 Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 – 2019.................... 58 Gambar 3.9 Buku Indonesian Journal on Geoscience (IJOG)......................................... 60

xvii

DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Kronologi Kelembagaan Geologi Tahun 1850 – 2016.............. 4 Tabel 1.2 Tantangan dan Isu Strategis...................................................... 8 Tabel 3.1 Program Quick Wins Reformasi Birokrasi KESDM

2015-2019................................................................................. 61

Tabel 4.1 Rencana Program Monitoring Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi.................................................................. 65

Tabel 4.2 Kriteria keberhasilan program evaluasi tahunan...................... 66 Tabel 4.3 Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Menyeluruh.............. 67

xviii


DAFTAR SINGKATAN APBN APIP ASN BG BKAT BKN BMN BPK BPJS BPPTKG CAT CBM CPNS DOAJ FES G2C G2G GeoDigi ICT IJoG IKU ISO JFT Juknis KAN Kanwil KESDM KKN KRB KSP LAKIP LAPTAH LHKASN LHKPN LIPI LP2P LSM Monev NPWP NSPK PBM Permen

: Anggaran Pendapatan Belanja Negara : Aparat Pengawas Internal Pemerintah : Aparatur Sipil Negara : Badan Geologi : Balai Konservasi Air Tanah : Badan Kepegawaian Negara : Barang Milik Negara : Badan Pemeriksa Keuangan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial : Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi : Computer Assisted Test : Coal-bed Methane : Calon Pegawai Negeri Sipil : Directory of Open Access Journals : Factor Evaluation System : Government to Consumer : Government to Government : Geologi dan Digital : Information Communication Technology : Indonesian Journal on Geoscience : Indikator Kinerja Utama : International Standard Organization : Jabatan Fungsional Tertentu : Petunjuk teknis : Komite Akreditasi Nasional : Kantor Wilayah : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme : Kawasan Rawan Bencana : Kebijakan Satu Peta : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Laporan Tahunan : Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia : Laporan Pajak-pajak Pribadi : Lembaga Swadaya Masyarakat : Monitoring Evaluasi : Nomor Pokok Wajib Pajak : Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria : Performance Based Management : Peraturan Menteri

xix

PGA PK PMPRB PNS POK PP PSDATGL PSMB Pusdatin PVMBG RC Renstra RKAKL RKT RB RBI SAIBA SAKIP SAPK SIG SIKAP SIMAK BMN SIPEG SIRUP Sisdoktah SKP SLKS SOP SPIP SPPD SPT TIK TMT TEPRA UHP UNDP UPN UPT VOIP VONA WBBM WBK WBS WKP WLPB WPN WTP WUP

xx

: Pengamat gunungapi : Penetapan Kinerja : Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi : Pegawai Negeri Sipil : Petunjuk operasional kegiatan : Peraturan Pemerintah : Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan : Pelatihan pembelajar sukses mahasiswa baru : Pusat Data dan Teknologi Informasi : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi : Regional Center : Rencana Strategi : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga : Rencana Kinerja Tahunan : Reformasi Birokrasi : Reformasi Birokrasi Instansi : Sistem Aplikasi Instansi Basis Aktual : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian : Sistem Informasi Geografis : Sistem Informasi Kehadiran Pegawai : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara : Sistem Informasi Pegawai : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan : Sistem Informasi Dokumentasi Tata Naskah : Sasaran Kinerja Pegawai : Satya Lancana Karya Satya : Standard Operating Procedure : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Surat Perintah Perjalanan Dinas : Surat Pemberitahuan Tahunan : Teknologi Informasi dan Komunikasi : Terhitung mulai tanggal : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran : Uang Harian Perjalanan : United Nation Development Progam : Universitas Pembangunan Nasional : Unit Pelaksana Teknis : Voice Over Internet Protocol : Volcano Observatory Notice for Aviation : Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani : Wilayah Bebas Korupsi : Whistle Blowing System : Wilayah Kerja Pertambangan : Wajib Latih Penanggulangan Bencana : Wilayah Pencadangan Negara : Wajah Tanpa Pengecualian : Wilayah Usaha Pertambangan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019

BAB 1 PENDAHULUAN

1

1.1 Sejarah Kelembagaan Geologi di Indonesia Pada tahun 1850, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan Dinas Pertambangan (Dienst van het Mijnwezen) di kepulauan Nusantara. Selain itu, pada waktu berdiri Perhimpunan Ilmu Alam Kerajaan (Koninklijk Natuurkundige Vereeniging). Kedua badan itulah yang kemudian saling mengisi dalam penyelidikan geologi dan menerbitkan artikel dalam Natuurkundig Tijdschrift, Majalah Ilmu Alam yang kemudian berubah menjadi “Chronica Naturae”. Dalam waktu yang singkat forum ini menjadi penuh sesak dengan penerbitan, terutama pencetakan peta. Oleh karenanya Dinas Pertambangan memandang perlu untuk menerbitkan majalah tersendiri Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch Oost Indie pada tahun 1872. Dalam perempat terakhir abad ke-19 tercatat kegiatan penyelidikan geologi baik untuk kepentingan ilmu murni maupun aplikasi. Penyelidikan fosil manusia purba Pithecanthropus Erectus diumumkan pada tahun 1844 (Eugene Dubois). Dalam perempat pertama abad ke-20 kegiatan penyelidikan geologi meningkat pesat. Pada masa ini didirikan cabang geologi dalam Dinas Pertambangan dan sejumlah penyelidikan dilakukan di luar Jawa. Selain geologiwan Belanda, telah banyak pula datang geologiwan dari negara lain. Pada akhir periode ini orang berpendapat bahwa data geologi sudah cukup banyak dan sudah tiba waktunya untuk membuat sintesa dan kesimpulan. Brouwer (1925) dan Rutten (1927) menutupnya dengan penerbitan bukunya masing-masing Geology of Netherlands East lndies dan Voordrachten over de Geologie van Nederlandsch Oost lndie. Pada perempatan kedua abad ke-20 pula dimulailah penyelidikan bersistem, yaitu penyelidikan yang teratur dan lebih teliti di negeri kita ini. Pada periode ini dapat diterbitkan sebanyak 12 lembar peta bersistem Pulau Jawa (1:100.000), 13 lembar Pulau Sumatra (1:200.000) dan 12 lembar peta regional berskala 1:1.000.000. Ekspedisi ilmlah banyak diselenggarakan; dapat dicatat di antaranya ekspedisi Snellius (dengan geologiwan PH.Kuenen, 1929-1930), penyelidikan gaya berat oleh F. A. Vening Meinesz dengan mempergunakan kapal selam Nederland K-XIII (1929 - 1930) dan ekspedisi puncakbersalju Cartenz (dengan geologiwan J. J. Dozy) yang berhasil menemukan endapan tembaga Ertsberg yang kaya raya itu (1936). Sebagaimana perempatan abad ke-20 sebelumnya, periode ini ditutup

2


pula dengan suatu sintesa yang didahului oleh H. Stauffer melalui The Geology of the Netherlands East Indies dalam Science and Scientist in the Netherlands Indies (Tahun 1945); kemudian R. W. Van Bemmelen (Tahun 1949) menerbitkan karya besarnya yang mengundang pro dan kontra, sekaligus sebagai kesimpulan penyelidikan geologi selama hampir 100 tahun (1850 - 1950). Tercakup dalam bukunya itu data yang dimiliki perusahaan pertambangan, minyak dan nir-minyak yang boleh diumumkan. Secara kelembagaan, Dienst van het Mijnwezen berganti nama jadi Dienst vanden Mijnbouw pada tahun 1922, dan diambil alih oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942. Selama sekitar 3,5 tahun pasukan tentara Jepang menguasai kantor Mijnbouw dan mengganti namanya jadi Kogyo Zimusho yang kemudian menjadi Chishitsuchosacho. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di antaranya juga telah mengubah sejarah kelembagaan geologi di Indonesia. Melalui proses peralihan kekuasaan di zaman perang kemerdekaan (1945-1949) berdirilah Pusat Djawatan Tambang dan Geologi. Ketika terjadi penyerahan kedaulatan RI dari Pemerintah Belanda pada tahun 1949, terbentuk dua lembaga, yaitu Pusat Djawatan Pertambangan yang didirikan oleh Pemerintah Belanda di Jakarta dan di Bandung, dan Pusat Djawatan Tambang dan Geologi yang didirikan oleh Pemerintah RI. Lembaga yang kedua itu selama empat tahun,1945-1949, berpindahpindah dari satu tempat ketempat lain, yang terakhir di Yogyakarta. Kemudian kedua lembaga itu oleh Pemerintah RI digabungkan menjadi Djawatan Pertambangan RI pada tahun 1950; dan selanjutnya dipecah kembali menjadi Djawatan Pertambangan di Jakarta dan Djawatan Geologi di Bandung pada tahun 1952. Djawatan Geologi sempalan dari Djawatan Pertambangan RI (1952) inilah yang selanjutnya berkembang menjadi beberapa lembaga kegeologian, dan yang mewarisi dokumen hasil penyelidikan sumber daya mineral dan pemetaan geologi di Indonesia sejak awal abad ke-17. Perkembangan selanjutnya, Djawatan Geologi berganti nama menjadi Direktorat Geologi pada tahun 1963. Mulai tahun 1966, Direktorat Geologi bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pertambangan. Pengembangan kelembagaan terjadi pada tahun 1978, ketika Direktorat Geologi dipecah menjadi: Direktorat Sumber Daya Mineral, Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Direktorat Vulkanologi, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Ketiga Direktorat dan satu Pusat itu masih bernaung di bawah Direktorat Jenderal

Bab 1 Pendahuluan

3

dengan nama yang baru Direktorat Jenderal Pertambangan Umum. Pada tahun 1984 terjadilah pemecahan Direktorat Jenderal itu menjadi Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (yang baru) dan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral. Ketiga Direktorat dan satu Pusat itu bernaung di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dengan pendirian satu Pusat lagi, yaitu Pusat Pengembangan Geologi Kelautan. Perubahan mendasar kelembagaan terjadi pada tahun 2001, ketika dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Unit di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral tersebut terpisah-pisah, tiga direktorat masuk ke Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (yang baru), dan dua pusat bersama dengan tiga pusat lainnya berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 1.1 Kronologi Kelembagaan Geologi Tahun 1850 - 2016

4

TAHUN

PEMERINTAHAN/ KEMENTERIAN

1850 - 1922

Pemerintah Penjajahan Belanda

LEMBAGA

UNIT- UNIT INSTANSI

Dients van het Mijnwezen

Mijnwezen

1922 - 1942

Pemerintah Penjajahan Belanda

Dients van den Mijnbow

1. Opsporingdienst (Dinas Penyelidikan Geologi) 2. Grondpeilwezen (Dinas Pendugaan Tanah) 3. Volcanologische Onderzoek (Dinas Penjagaan Gunungapi) 4. Dienst der Mijnverordeningen 5. Laboratorium Kimia dan Paleontologi

1942 - 1945

Pemerintah Penjajahan Jepang

Kogyo Zimusho --> Chisitsu Chosayo

1. Chisitsu Kakari (Bag. Perpetaan) 2. Kosan Kakari (Bag. Gunungapi) 3. Seizu Kakari (Bag. Kartografi)

1945 - 1946

Kemerdekaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum

Pusat Jawatan Tambang dan Geologi

1. Bagian Geologi 2. Bagian Laboratorium 3. Bagian Perusahaan

1946 - 1947

Kementerian Kemakmuran

Pusat Jawatan Tambang dan Geologi

1. 2. 3. 4.

Bagian Geologi Bagian Geoteknik Bagian Laboratorium Bagian Hukum dan Inspektur Tambang 5. Bagian Perusahaan


TAHUN


LEMBAGA

UNIT- UNIT INSTANSI

1947 - 1949

Kementerian Perekonomian

Kementerian Muda Kemakmuran --> Pusat Jawatan Tambang dan Geologi

1. 2. 3. 4. 5.

1949 - 1950

Republik Indonesia Serikat (RIS)

Kementerian Kemakmuran --> Pusat Jawatan Tambang Kementerian Perdagangan dan Perindustrian --> Jawatan Tambang dan Geologi

Jawatan Tambang dan Geologi

1950 - 1952


Jawatan Pertambangan RI

Pusat Jawatan Pertambangan dan Jawatan Tambang dan Geologi

1952 - 1956


Jawatan Pertambangan RI dipecah Jawatan Geologi menjadi: 1. Jawatan Pertambangan 2. Jawatan Geologi

1956 - 1957


Jawatan Geologi diubah menjadi Pusat Jawatan Geologi

Pusat Jawatan Geologi

1957 - 1959

Kementerian Perekonomian dipecah menjadi: 1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Perdagangan

Kementerian Perindustrian --> Pusat Jawatan Geologi diubah menjadi Jawatan Geologi

Jawatan Geologi

1959 - 1963

Kementerian Perindustrian dipecah menjadi: 1. Departemen Perindustrian Rakyat 2. Departemen Perdagangan dan Pertambangan (Depperdatam)

Depperdatam: 1. Jawatan Pertambangan --> Biro Urusan Perusahaan Tambang Negara 2. Jawatan Geologi

Jawatan Geologi: 1. Bagian Geologi Umum 2. Bagian Geologi Ekonomi 3. Bagian Geologi Teknik dan Pemboran 4. Bagian Geohidrologi 5. Bagian Geofisika 6. Bagian Geokimia 7. Bagian Teknik Umum

1963 - 1966

Depperdatam

Jawatan Geologi diubah menjadi Direktorat Geologi

Direktorat Geologi: 1. Dinas Perpetaan 2. Dinas Geologi Ekonomi 3. Dinas Geologi Teknik dan Hidrogeologi 4. Dinas Gunung Berapi 5. Dinas Geofisika 6. Lab. Paleontologi, Petrologi dan Foto Geologi 7. Subdit Pemboran 8. Subdit Kimia Mineral 9. Bagian Publikasi dan Informasi

Bab 1 Pendahuluan

Bagian Geologi Bagian Geologi Teknik Bagian Laboratorium Bagian Pendidikan Bagian Statistik dan Dokumentasi 6. Bagian Hukum dan Inspektur Tambang

5

TAHUN 1966 - 1974

1974 - 1978

6

PEMERINTAHAN/ KEMENTERIAN Depperdatam dipecah menjadi: 1. Departemen Perindustrian 2. Departemen Pertambangan

Departemen Pertambangan diubah menjadi Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben)

LEMBAGA

UNIT- UNIT INSTANSI

Departemen Pertambangan --> Direktorat Geologi: Ditjen Pertambangan: 1. Dinas Perpetaan 1. Direktorat Bina Sarana Usaha 2. Dinas Eksplorasi Tambang 3. Dinas Vulkanologi 2. Direktorat Geologi 4. Dinas Geologi Teknik dan 3. Akademi Geologi dan Hidogeologi Pertambangan (AGP) 5. Bagian Laboratorium dan Dokumentasi Organisasi Direktorat Geologi tidak mengalami perubahan

1978 - 1984

Deptamben

Direktorat Jenderal Pertambangan 1. Direktorat Teknik Pertambangan Umum 2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan 3. Pusbang Teknologi Mineral 4. Puslitbang Geologi 5. Direktorat Sumber Daya Mineral 6. Direktorat Geologi Tata Lingkungan 7. Direktorat Vulkanologi

1984 - 1992

Deptamben

Reorganisasi Deptamben dan pembentukan: 1. Ditjen Pertambangan Umum 2. Ditjen Geologi

Ditjen Geologi: 1. Puslitbang Geologi 2. Pusat Pengembangan Geologi Kelautan 3. Direktorat Sumber Daya Mineral 4. Direktorat Geologi Tata Lingkungan 5. Direktorat Vulkanologi

1992 - 2001

Deptamben diubah menjadi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)

Ditjen Geologi diubah menjadi Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral

Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral: 1. Puslitbang Geologi 2. Puslitbang Geologi Kelautan 3. Direktorat Sumber Daya Mineral 4. Direktorat Geologi Tata Lingkungan 5. Direktorat Vulkanologi

2001 - 2005

DESDM

Reorganisasi DESDM dengan penggabungan Ditjen Pertambangan Umum ke Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, serta pembentukan Badan Litbang ESDM dan Badan Diklat ESDM

Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral: 1. Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral 2. Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara 3. Direktorat Teknik Mineral dan Batubara 4. Direktorat Tata Lingkungan Geologi & Kawasan Pertambangan 5. Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi


TAHUN


LEMBAGA

UNIT- UNIT INSTANSI Badan Litbang ESDM: 1. Puslitbang Geologi 2. Puslitbang Geologi Kelautan 3. Puslitbangtek Migas ”Lemigas” 4. Puslitbang Tekmira 5. Puslitbangtek Energi dan Ketenagalistrikan Badan Diklat ESDM: 1. Pusdiklat Geologi 2. Pusdiklat Migas 3. Pusdiklat Tekmira 4. Pusdiklat Energi dan Ketenagalistrikan

2005 - 2009

DESDM

Reorganisasi DESDM dengan pembentukan Ditjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi (khusus menangani pengusahaan pertambangan umum) dan Badan Geologi

Badan Geologi: 1. Pusat Survei Geologi 2. Pusat Sumber Daya Geologi 3. Pusat Lingkungan Geologi 4. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Balitbang ESDM: 1. Puslitbang Geologi Kelautan 2. Puslitbangtek Migas ”Lemigas” 3. Puslitbang Tekmira 4. Puslitbangtek Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Badan Diklat ESDM: 1. Pusdiklat Geologi 2. Pusdiklat Tekmira 3. Pusdiklat Migas Pusdiklat Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

2009 - Sekarang

KESDM

Reorganisasi sehubungan UU No. 39/2008 dipertegas dengan Perpres 47/2009 dan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Badan Geologi: 1. Sekretariat Badan Geologi 2. Pusat Sumber Daya Geologi 3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 4. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan 5. Pusat Survei Geologi

Bab 1 Pendahuluan

7

Energi dan Sumber Daya Mineral. Akhirnya pada tahun 2005 terbentuklah Badan Geologi yang membawahi empat pusat dan satu sekretariat badan, sedangkan satu pusat lagi masih bernaung di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika melihat sejarahnya, pada awalnya kegiatan institusi kegeologian di Indonesia dan juga di dunia lebih banyak terkait dengan pemenuhan kebutuhan informasi untuk industri pertambangan dan perminyakan sehingga kegiatan kegeologian cenderung menunjang kedua sektor ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini informasi geologi juga banyak dibutuhkan oleh berbagai sektor lain, seperti pekerjaan umum, lingkungan hidup, tata ruang, kebencanaan, dan kepariwisataan.

1.2 Tantangan dan Isu Strategis Tabel 1.2 Tantangan dan Isu Strategis NO

8

ISU STRATEGIS

TUGAS/KEGIATAN

1

Ketahanan Nasional a. Negara maritim b. Kondisi geopolitik yang dinamis c. Wilayah negara kesatuan Indonesia yang luas d. Ketahanan energi dan mineral e. Batas wilayah negara (landas kontinen)

a. Penyelidikan, survei, pelayanan dan penelitian geologi kelautan b. Penyelidikan, survei, eksplorasi pelayanan dan penelitian pulau pulau kecil dan terluar c. Penyelidikan dan perumusan batas landas kontinen Indonesia d. Penetapan wilayah pencadangan nasional untuk mineral e. Penyelidikan, survei, eksplorasi pelayanan dan penelitian sumber daya geologi di darat dan laut f. Penyelidikan, survei, pelayanan dan penelitian sumber-sumber energi dan mineral di luar negeri

2

Air a. Pemenuhan kebutuhan air baku b. Peningkatan kebutuhan air c. Penurunan kuantitas dan kualitas sumber air d. Konservasi air tanah di kota besar;

a. b. c. d. f.

3

Pangan a. Kemandirian pangan b. Peningkatan produktivitas pangan

Inventarisasi, pemetaan, penyelidikan sumber bahan baku pupuk,biogeoregion, air tanah

Inventarisasi, pemetaan hidrogeologi Eksplorasi, eksploitasi air tanah di daerah sulit air Konservasi air tanah Penyelidikan potensi air tanah Teknologi konservasi air tanah


NO

ISU STRATEGIS

TUGAS/KEGIATAN

4

Energi a. Kemandirian energi b. Ketersediaan energi c. Peningkatan kebutuhan energi d. Penurunan produksi migas e. Pengembangan energi alternatif

Inventarisasi, pemetaan, penyelidikan, eksplorasi sumber daya batubara, panas bumi, migas, gambut, CBM, bitumen padat, gas hidrat

5

Lingkungan dan Perubahan Iklim a. Ancaman degradasi lingkungan b. Pencemaran lingkungan c. Pemanasan global d. Pengelolaan lingkungan

a. b. c. d.

6

Bencana a. Peningkatan frekuensi bencana geologi b. Peningkatan jumlah penduduk di daerah rawan bencana

a. Pemetaan kawasan rawan bencana gunungapi, gempa bumi dan tsunami, zona kerentanan, gerakan tanah b. Peringatan dini bencana letusan gunungapi dan gerakan tanah Tanggap darurat bencana geologi

7

Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah a. Konflik tata guna lahan b. Tumpang tindih tata guna lahan c. Tata ruang bawah permukaan dan bawah laut

a. Pemetaan, penyelidikan daya dukung lahan beraspek geologi (geologi teknik, kebencanaan, sumber daya geologi) b. Optimalisasi tata ruang (kota, regional) c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas Alokasi lahan kegiatan pertambangan

8

Penerimaan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya geologi b. Dukungan terhadap sektor industri berbasis mineral

a. Inventarisasi, pemetaan, penyelidikan sumber daya mineral, batubara, migas untuk kebutuhan ekspor (peningkatan devisa) b. Inventarisasi, pemetaan, penyelidikan bahan baku (mineral dll) untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi lokal/nasional

9

Pengembangan Informasi Geologi a. Peningkatan keilmuan b. Penambahan kebutuhan data dasar geologi c. Penyediaan data dasar d. Pengembangan Museum Geologi e. Penambahan peta tematik geologi

a. Pemetaan geologi, geofisika dan geokimia darat dan laut b. Penelitian, pengembangan kegeologian c. Sosialisasi, diseminasi informasi geologi

Bab 1 Pendahuluan

Inventarisasi, pemetaan, penyelidikan, deliniasi kawasan lindung geologi Pemetaan, penyelidikan ekologi untuk TPA sampah Pemilihan lokasi Carbon Capture Storage Mitigasi pemanasan global Konservasi dan pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan e. Penelitian geologi untuk kesehatan (Medical Geology)

9

Mengingat luasnya peran geologi dalam pembangunan nasional maka Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk terwujudnya lembaga kegeologian yang kompeten, kredibel, dan berwenang penuh untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut serta fungsi layanan umum yang luas dan mendukung berbagai sektor yang cakupan nasional dalam kewilayahan, kebijakan dan pelayanan umum.

Gambar 1.1 Peran Lembaga Badan Geologi.

1.3 Tugas dan Fungsi Badan Geologi Berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi mempunyai tugas: “menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi”. Adapun fungsinya: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; b. perumusan kebijakan di bidang pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber

10


daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi; g. pelaksanaan administrasi Badan Geologi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Gambar 1.2 Peta Geologi Indonesia Skala 1:5.000.000.

Bab 1 Pendahuluan

11

Gambar 1.3 Peta Cekungan Air Tanah Indonesia.

Gambar 1.4 Peta Tektonik Regional dan Pola Sebaran Sesar Aktif.

12


Gambar 1.5 Peta Cekungan Sedimen Indonesia.

Gambar 1.6 Peta Wilayah Kerja Panas Bumi.

Bab 1 Pendahuluan

13

1.4 Struktur Organisasi Berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tanggal 22 November 2010, Badan Geologi merupakan salah satu Unit Eselon I di bawah KESDM yang terdiri atas lima unit kerja Eselon II, yaitu: a. Sekretariat Badan Geologi (SBG) b. Pusat Sumber Daya Geologi (PMG) c. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVG) d. Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan (PAG) e. Pusat Survei Geologi (PSG) Sementara itu, tugas pokok dan fungsi BPPTKG diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi; tata kerja Museum Geologi ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi; dan BKAT diatur oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Air Tanah. Berdasarkan peraturan-peraturan menteri ESDM di atas, secara struktur organisasi BPPTKG berada langsung di bawah unit Eselon II PVMBG; organisasi Museum Geologi berada di bawah unit Eselon II PSG; dan BKAT berada di bawah unit Eselon II PSDATGL.

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Badan Geologi.

14


BAB 2 GAMBARAN BIROKRASI BADAN GEOLOGI

15

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karenanya harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan di jajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini, dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntabel, dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

16


Gambar 2.1 Perbandingan Sasaran Reformasi Birokrasi (Sumber: Permenpan RB nomor 11 tahun 2015).

Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistik dan pengawasan yang ketat. Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan pertanggungjawaban terbuka dan aksessif. Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada kriteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan

Bab 2 Gambaran Birokrasi Badan Geologi

17

yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/ lembaga telah melaksanakan Reformasi Birokrasi Instansi (RBI). Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain: 1. penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010. 2. Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance). Pada tahun 2011, diharapkan setiap Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan RBI semakin bertambah sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menuntaskan RBI pada seluruh K/L. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis RBI diharapkan dapat diselesaikan dan diimplementasikan. Sejalan dengan perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah, maka sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah terus ditingkatkan. Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dampaknya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik terus diawasi melalui Tim Quality Assurance. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan sangat mendukung tercapainya IKU (Indikator Kinerja Utama) Badan Geologi yang pada akhirnya terciptanya good governance dan peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia yang berujung pada peningkatan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 2.1 Program, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Badan Geologi mempunya program “Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi” dengan tujuan “Peningkatan Status dan Kualitas Data Dasar Geologi, Sumber Daya Geologi, Penataan Ruang Berbasis Geologi, serta Mitigasi Bencana Geologi”. Adapun yang menjadi sasaran strategisnya adalah: 1. Penyiapan Rekomendasi Wilayah Kerja: a. Migas b. Panas Bumi

18


c. Batubara dan Coal-Bed Methane (CBM) d. Mineral 2. Peningkatan Kualitas Data Keprospekan Sumber Daya Panas Bumi, Batubara, CBM dan Mineral 3. Penyediaan Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah di Daerah Sulit Air 4. Penyiapan dan Pemberian Rekomendasi Mitigasi Bencana Geologi 5. Penyebarluasan Informasi Mitigasi Bencana Geologi 6. Penyediaan Peta Kawasan Rawan Bencana Geologi 7. Penyediaan Peta Geologi Sistematik dan Tematik 8. Penyiapan dan Penyediaan Data, Informasi dan Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur 9. Pelayanan Prima Pengunjung Museum Kegeologian 10. Pelayanan Data dan Informasi melalui Situs dan Kios Informasi Badan Geologi 2.2 Perjalanan Reformasi Birokrasi di Badan Geologi Sejarah perjalanan Reformasi Birokrasi Badan Geologi tidak terlepas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi turut berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM (Gambar 2.2).

Gambar 2.2 Sejarah perjalanan Reformasi Birokrasi KESDM.


19

Adapun pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan oleh Badan Geologi sampai dengan 2015 terefleksikan di dalam 8 (delapan) area perubahan. 2.3 Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi Fokus pelaksanaan reformasi Birokrasi periode 2010 – 2014 adalah Pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Geologi, yaitu: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sama halnya dengan Badan Geologi yang secara umum telah melakukan berbagai terobosan-terobosan strategis (strategic breakthrough) untuk mendukung Kementerian ESDM mewujudkan tiga sasaran dimaksud. Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi dan capaian-capaian monumentalnya terefleksikan di dalam 8 (delapan) area perubahan.

Gambar 2.3 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.3.1 Manajemen Perubahan Kemajuan yang telah dicapai pada program manajemen perubahan (mental perilaku aparatur) sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi melalui Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 251.K/70/ BGL/2015 tanggal 10 Februari 2015;

20


2.

Mengikuti acara Sosialisasi dan internalisasi yang diadakan oleh Kementerian ESDM sebanyak 4 (empat) angkatan berdasarkan Surat Penyelenggaraan Internalisasi dan Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KESDM pada Tahun Anggaran 2011; 3. Mengikuti Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kepada pejabat struktural eselon II dan pejabat struktural eselon III dan pejabat fungsional pada tahun 2012; 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) KESDM; Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 309 tahun 2010 tentang Kode Etik Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi, Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 310 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 5. Peningkatan Integritas ASN terkait monitoring kehadiran pegawai untuk absen sidik jari tepat waktu; 6. Melaksanakan Temu Wicara dengan Pengamat Gunungapi/Sharing Session terkait bahaya gunungapi. Lokasi Bukit Tinggi, dan Yogyakarta yang melibatkan pejabat dan stakeholder, sebagai sarana komunikasi antara pengamat gunungapi dengan pejabat struktural, para ahli, dan antar pengamat juga untuk memupuk, mempertahankan ataupun memberi penyegaran pengetahuan yang telah dimiliki oleh pengamat; 7. Road Map Kebencanaan Geologi dalam rangka memberikan perlakuan yang sama pada matra kebencanaan geologi; 8. Penyusunan Panduan Persiapan Rencana Umum Pengadaan dan Pelelangan Badan Geologi dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama dalam pelaksanaan APBN 2016 sehingga dapat cepat, tepat dan lebih baik serta transparan; 9. Penyelesaian dokumen hibah sumur bor BMN Badan Geologi ke Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempercepat penghapusan Hibah sumur bor sejak tahun perolehan 2005 - 2014; 10. Peringatan HARI BUMI (EARTH DAY), kegiatan memperingati Hari Bumi se-Dunia yang diselenggarakan di halaman depan Museum Geologi untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan agar bumi kita dapat terjaga kelangsungan hidupnya. Karena Museum Geologi dan Badan Geologi


21

adalah instansi pemerintah yang objek garapannya adalah Bumi, maka Hari Bumi ini wajib diperingati setiap tahunnya oleh Badan Geologi melalui Museum Geologi dengan melibatkan instansi dan komunitas lain yang juga sama-sama objeknya adalah bumi melalui acara inti berupa seminar atau public lecture dengan menghadirkan para ahli di bidangnya masing-masing pada tanggal 22 April setiap tahunnya. 2.3.2 Pengawasan Pada aspek pengawasan telah dilakukan penguatan yang sangat signifikan pada tiga aspek, yaitu: organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya beberapa kegiatan dan beberapa kebijakan di aspek pengawasan, baik dalam hal perbaikan proses bisnis maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, antara lain: 1. Bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal KESDM mensosialisasi tentang gratifikasi, whistleblowing system dan pengaduan masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Geologi tentang kriteria dan tata kelola gratifikasi di Badan Geologi; 2. Penyusunan Rekam Jejak Kegiatan Strategis T.A. 2015, sebagai monitoring kegiatan strategis dari unit/satker di Badan Geologi T.A. 2015; 3. Pembuatan Akta Tanah pos-pos pengamatan gunungapi di seluruh Indonesia; 4. Pelaksanaan disiplin pegawai dengan penerapan PP 53 Tahun 2010 terhadap PNS yang melanggar; 5. Tersusunnya Design Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Geologi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Geologi Nomor 621.K/73/BGL/2014 serta Penilaian Risiko (Risk Register) di lingkungan Badan Geologi tahun 2014. 2.3.3 Akuntabilitas Hal-hal yang telah dicapai oleh Badan Geologi dalam hal penguatan akuntabilitas kinerja adalah: 1. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Geologi meliputi: a. Penyusunan Rencana strategis Badan Geologi 2015 – 2019; b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Geologi

22


2. 3. 4. 5.

6.

c. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) KESDM, Unit Kerja Eselon I dan II. Pelaksanaan e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa Transparansi dalam pembahasan RKAKL seluruh Bagian/Bidang dan Kelompok Penyelidikan di internal Satuan Kerja; Penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan Laporan Keuangan Badan Geologi; Transparansi Pembahasan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bagian/Bidang, monitoring keuangan negara dengan SAIBA serta Barang Milik Negara (BMN) dengan SIMAK BMN; Penerapan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) secara on-line yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP).

2.3.4 Kelembagaan Kemajuan yang telah dicapai pada program kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Rancangan Permen ESDM tentang Struktur Organisasi Badan Geologi, termasuk sinkronisasi tugas dan fungsi antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dengan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG); 3. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Badan Geologi berdasarkan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan. 2.3.4 Tatalaksana Kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Geologi dalam area tatalaksana adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi: a. Identifikasi kebutuhan SOP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Geologi; b. Evaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi; c. Telah dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP berupa audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. 2. Pemanfaatan aplikasi berupa SIPEG, SPPD online, SIRUP, RKAKL, TEPRA, SAIBA, SIMAK BMN, dan e-MONEV sebagai alat monitoring kegiatan dan memudahkan melihat progres hasil kegiatan survei; 3. Penerapan standarisasi dan akreditasi sistem manajemen mutu pada:


23

4.

5.

24

a. Status Akreditasi ISO 17025 untuk laboratorium Badan Geologi dengan melayani pemeriksaan Asesor KAN setiap tahun, dalam rangka menjawab kebutuhan atas hasil analisa yang valid; b. proses sertifikasi sarana laboratorium air tanah; c. Sistem akreditasi Laboratorium Geokimia, dalam rangka Standardisasi internasional pengelolaan laboratorium geokimia BPPTKG; d. Telah terakreditasi Jurnal Kegeologian antara lain (IJOG, Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, serta Bulletin Sumber Daya Geologi) Regional Centre (RC) Manajemen Data Kegunungapian Konsep RC diperkenalkan pertama kali pada tahun 2000. RC merupakan konsep teknis yang menyatukan penerimaan sinyal pemantauan dari beberapa gunungapi yang berdekatan ke suatu tempat/ pos PGA yang berdekatan. Dengan adanya RC ini akan mempercepat layanan peringatan dini kepada masyarakat sekitar gunungapi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk analisis hasil pemantauan gunungapi dan bahayanya. Pengembangan tata naskah dinas dan kearsipan Capaian dalam bidang e-government adalah sebagai berikut: a. Pemasangan dan penyebaran jaringan infrastruktur teknologi informasi/TI di Badan Geologi secara terpusat yang dikelola oleh unit Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KESDM. Saat ini seluruh unit sudah terhubung melalui jaringan fiber optic dengan kapasitas bandwidth 20-40 Mbps pada setiap unit, data center dengan server blade dan manajemen virtual, sarana teleconference di setiap unit utama serta Voice Over Internet Protocol (VOIP) di beberapa unit tertentu. b. Pengembangan sistem e-government difokuskan pada pengembangan aplikasi-aplikasi dengan mengacu pada ketiga model yaitu: Government to Citizen atau Government to Consumer (G2C), Government to Bussines (G2B), dan Government to Government (G2G) sehingga memberikan kemudahan pelayanan kepada publik. Pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan eksternal Badan Geologi, antara lain Aplikasi yang mempunyai fungsi penyedia informasi dan interaksi dengan publik, antara lain: - Website Badan Geologi, http://www.geologi.esdm.go.id/;


c.

- Website Satuan Kerja di lingkungan Badan Geologi; - Pusat Sumber Daya Geologi, http://psdg.geologi.esdm. go.id/ - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, http:// pvmbg.geologi.esdm.go.id/ - Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan http://pag.geologi.esdm.go.id/ - Pusat Survei Geologi. http://psg.geologi.esdm.go.id/ - Museum Geologi, http://museum.geology.esdm.go.id/ - BPPTKG, http://merapi.geologi.esdm.go.id/ Penataan arsip pegawai (Personnal File) Badan Geologi, ex Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral di digitalisasi kedalam Sisdoktah (Sistem Informasi Dokumentasi Tata Naskah) pegawai menginduk pada Kementerian ESDM dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengelolaan data dan pelayanan administrasi kepegawaian dapat disajikan secara cepat dan akurat pada setiap unit kerja;

Gambar 2.4 Penataan arsip pegawai (Personal File) Badan Geologi.


25

2.3.6 Sumber Daya Manusia Aparatur Hal-hal yang telah dicapai oleh Badan Geologi bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah: 1. Penataan sistem rekrutmen pegawai, diantaranya: a. Penyusunan formasi kebutuhan pegawai mengacu kepada ketetapan Menteri PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Penyusunan kebutuhan pegawai dilakukan setiap tahun dan 5 (lima) tahun kedepan dengan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi; b. Rekrutmen pegawai mengacu pada kebijakan nasional sesuai dengan pedoman dari Kementerian PAN-RB dan BKN serta pedoman rekrutmen Badan Geologi cq. KESDM; c. Dalam rangka transparansi pengadaan pegawai dilakukan dengan sistem online sejak tahun 2007 dan untuk pelaksanaan tes kompetensi dasar telah dilaksanakan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk menjamin transparansi dan efektifitas pelaksanaan tes; dan d. Badan Geologi menyusun kebutuhan pegawai tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan menggunakan sistem e-formasi dari 2

26

Kementerian PAN-RB berdasarkan analisis beban kerja. Analisis Jabatan Pelaksanaan analisis jabatan Badan Geologi dilaksanakan oleh tenaga fungsional Analis Kepegawaian yang merupakan wakil dari masingmasing unit di lingkungan Badan Geologi yang memiliki kompetensi, untuk melakukan analisis jabatan. Pelaksanaan analisa jabatan dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun pengolahan data dalam rangka penyusunan peta jabatan dan informasi jabatan. Hasil penyusunan analisa jabatan telah ditetapkan ke dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan KESDM, yang terdiri dari 52 peta jabatan dari masing-masing unit eselon 2 dan 148 informasi jabatan fungsional umum. Peta jabatan dan informasi jabatan fungsional umum digunakan sebagai dasar untuk: a. penyusunan formasi pegawai; b. pengadaan pegawai;


c. pengangkatan jabatan; d. perencanaan pendidikan dan pelatihan; e. perencanaan karier; f. evaluasi jabatan; g. petunjuk kerja; h. pelaksanaan kelas jabatan. Dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang KESDM, maka perlu dilakukan kembali analisa jabatan untuk menyusun peta jabatan yang baru berdasarkan analisa beban kerja pada struktur organisasi yang baru. 3. Evaluasi Jabatan Informasi jabatan fungsional adalah informasi yang digunakan sebagai data awal dalam pelaksanaan evaluasi jabatan Badan Geologi dengan mengunakan metode Factor Evaluation System (FES) sesuai Permen PAN-RB tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Penyusunan evaluasi jabatan telah menghasilkan informasi faktor jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam jabatan pada peta jabatan di KESDM, yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di lingkungan KESDM. 4. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Badan Geologi ,telah dilakukan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural eselon III dan IV pada tahun 2009. Dengan adanya penataan organisasi pada tahun 2010 maka dilakukan pula penyesuaian standar kompetensi jabatan tersebut kedalam organisasi dan tata kerja KESDM yang baru sesuai Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010; 5. Assessment individu berdasarkan kompetensi Sebagai salah satu pertimbangan dalam rangka pengisian jabatan struktural eselon I, II dilakukan berdasarkan hasil Assessment yang dilakukan oleh lembaga independen, sedangkan untuk pengisian jabatan struktural eselon III dan IV dilaksanakan secara bertahap. Assessment juga dilakukan untuk pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural eselon IV. Hal tersebut dilakukan sejak tahun 2011 agar dapat diketahui sifat-sifat yang dapat mendukung untuk menentukan masuk ke dalam jalur karir struktural atau fungsional dan hasil assessment tersebut menjadi profil pegawai.


27

6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu. a. Tersedianya pembangunan dan penerapan sistem penilaian kinerja pegawai.Sampai dengan tahun 2012 penilaian kinerja pegawai dilaksanakan berdasarkan PP 10 tahun 1979 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. b. Tersedianya penilaian prestasi kerja pegawai. Telah dibangun sistem Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, telah dilakukan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi seluruh pegawai Badan Geologi dan dilaksanakan penilaian prestasi kerja PNS kepada pegawai di lingkungan Badan Geologi; 7. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi: a. Penyusunan identifikasi kebutuhan diklat pegawai Badan Geologi; b. Penyertaan diklat PNS dalam diklat teknis, manajemen dan fungsional pada lembaga diklat dalam dan luar negeri, diantaranya: - Training Pengamat Gunungapi ke luar negeri, dalam rangka peningkatan kapasitas Pengamat Gunungapi dalam penanganan mitigasi letusan gunungapi, juga peningkatan kemampuan perbaikan peralatan pemantauan gunungapi. Pelaksanaan training di lakukan di Amerika (hawaii); - Pelaksaanaan Inhouse training tentang peralatan survei geologi, geofisika, geokimia; c. Penyelenggaraan diklat terstruktur berdasarkan penetapan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2010 tentang Diklat Terstruktur KESDM; d. Penyertaan tugas belajar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) dalam dan luar negeri sejak tahun 2009; dan e. Penyertaan ASN untuk mengikuti seminar/workshop/studi banding/lokakarya/dan pembekalan diantaranya: - Menyelenggarakan Workshop dengan tema geokimia,air tanah, geologi teknik, geologi lingkungan, mitigasi bencana, potensi sumberdaya (migas, CBM, mineral, dan batubara) dengan mengundang masyarakat dan stakeholder terkait; - Pembekalan untuk SDM Pemandu Museum, dalam rangka Kegiatan untuk memberikan pembekalan kepada para pemandu Museum dalam rangka meningkatkan kinerja, melalui pembimbingan dan pembelajaran tentang

28


pengetahuan/wawasan ilmu kegeologian dan permuseuman, disamping juga untuk meningkatkan motivasi, integritas, inovasi dan kreativitas serta teknik berkomunikasi dengan publik secara baik dan benar. 8. Penyusunan Draft Revisi Petunjuk Teknis (Juknis) Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi 9. Pengelolaan mutasi pegawai: a. Pedoman kepegawaian terpadu; b. Penataan PNS baik dari internal maupun eksternal; c. Pelayanan kenaikan pangkat pra Terhitung Mulai Tanggal (TMT). d. Tersedianya pelayanan proses pensiun tepat waktu. Surat keputusan pensiun dapat diterima sebelum yang bersangkutan pensiun; e. Berkontribusi dalam penyusunan rancangan penyempurnaan pendelegasian wewenang penandatanganan surat atau surat keputusan bagi pejabat struktural di bidang kepegawaian yang difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal KESDM; f. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, pengisian jabatan struktural di lingkungan Badan Geologi telah dilakukan dengan semaksimal mungkin mempertimbangkan kompetensi dan data dukung lainnya melalui sidang Baperjakat; g. Pembinaan karir pegawai yang memiliki jabatan fungsional dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti penilaian angka kredit, pengangkatan, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, sosialisasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 10 Penegakan disiplin: a. Terlaksananya sosialisasi peraturan disiplin pegawai. Dengan ditetapkannya PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, telah dilakukan sosialisasi disiplin PNS kepada para pejabat struktural eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional di lingkungan Badan Geologi; b. Sebagai salah satu alat penegakkan disiplin di lingkungan Badan geologi telah diberlakukan sistem kehadiran pegawai secara elektronik (finger print);


29

c. Tersedianya kode etik PNS Badan Geologi, Kode Etik Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi, dan Kode Etik Pejabat Fungsional Pengamat Gunungapi; d. Tersedianya laporan kepatuhan LHKPN, LHKASN, LP2P, SPT, dan NPWP; e. Terlaksananya penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010; f. Terlaksananya pencanangan nilai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang diasisteni oleh Itjen dengan harapan dilakukan penilaian oleh tim eksternal berkaitan dengan Zona WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); g. Terlaksananya sosialisasi peraturan kode etik PNS Badan Geologi. 11. Peningkatan Integritas a. Penandatangan pakta integritas dalam setiap pengangkatan jabatan; b. Peningkatan penilaian inisiatif anti korupsi yang semula peringkat IX pada tahun 2011 menjadi peringkat V pada tahun 2012. 12. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai a. Pemberian tanda jasa atau penghargaan berupa Bintang Jasa Utama kepada pejabat struktural eselon I dan II serta tanda kehormatan Satyalancana Wirakarya, Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Karya Satya dan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PNS di lingkungan Badan Geologi yang mempunyai prestasi tinggi terhadap pemerintah. b. Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan pegawai di lingkungan Badan Geologi melalui fasilitas klinik dan BPJS; dan c. Terlaksananya usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai berdasarkan kelas jabatan. 13 Pembinaan pegawai: a. Turut serta dalam Leaders’ Camp pejabat eselon I dan II dengan Korps Pasukan Khusus TNI AD di Batujajar, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM; b Pelatihan Penggerak Energi Tanah Air bagi CPNS dan PNS bekerja sama dengan Secata Rindam III Siliwangi di

30


Pangalengan, Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM; c. Pelaksanaan Prajabatan CPNS dilaksanakan dengan sistem baru yang melibatkan mentor diharapkan berdampak tehadap pola kinerja. 2.3.7 Penataan Peraturan Perundang-undangan Kemajuan yang telah di capai pada program penataan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Bersama-sama dengan Kementerian ESDM berpartisipasi aktif memberikan kontribusi pemikiran dalam: a. Penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk 9 Rancangan Undang-Undang, 13 Rancangan Peraturan Pemerintah, 6 Rancangan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden, 50 Rancangan Peraturan Menteri, dan 10 Keputusan Menteri selama periode 2010-2014; b. Penyusunan program legislasi dan regulasi peraturan perundangundangan sektor ESDM tahun 2010–2014 dan untuk jangka menengah dan prioritas tahunan, yang kerangkanya menggambarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor ESDM tercantum dalam Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 20152019 yang meliputi 2 Rancangan Undang-Undang, 6 Rancangan Peraturan Pemerintah, 8 Rancangan Peraturan Presiden, 120 Rancangan Peraturan Menteri, dan 3 Rancangan Peraturan Dewan Energi Nasional; c. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan atau diprakarsai oleh KESDM dengan tahapan kegiatan pemutakhiran Kerangka Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM; d. Memetakan peraturan perundang-undangan sektor ESDM bidang kegeologian yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan regulasi dan deregulasi dan menjadi komitmen bersama dalam memperlancar penyelenggaraan tugas dan fungsi KESDM; e. Memetakan peraturan perundang-undangan sektor ESDM bidang kegeologian yang tidak sinkron atau harmonis dengan instansi lain; f. Penyusunan peraturan perundang-undangan sektor lain yang menyangkut kegeologian disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang telah ada di sektor ESDM bidang kegeologian; dan


31

g. Identifikasi permasalahan pelaksanaan peraturan perundangundangan dengan kegiatan penelaahan dan bantuan hukum. 2. Bersama-sama dengan instansi lain memberikan kontrisbusi pemikiran dalam penyusunan regulasi serta sosialisasi peraturan yang menyangkut kegeologian diantaranya: a. Pembahasan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no. 07 tahun 2015, Tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana; b. Penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air dengan Kementerian Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Karst dengan Kementerian Lingkungan Hidup; d. Penyusunan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri; e. Penyusunan RPP Organisasi Perangkat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri; f. Badan Geologi sebagai instansi rujukan dalam perumusan kebijakan bidang air tanah, geologi teknik, dan geologi lingkungan (antara lain kawasan bentang alam karst dan kawasan cagar alam geologi), mitigasi bencana geologi(gunungapi, gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami), dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang geologi teknik, air tanah, dan geologi lingkungan, dan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gempa bumi, gerakan tanah, dan tsunami). 2.3.8 Pelayanan Publik Kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah meliputi: 1. Penyebaran informasi melalui website masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan geologi tentang organisasi, regulasi, data statistik, prosedur atau tata cara pelayanan, serta kebijakan bidang kegeologian; 2. Indonesian Journal on Geoscience (IJOG), Telah terindex internantional (Copernicus, DOAJ), Akreditasi LIPI 3. Geomagz, Pembuatan portal online geomagz dan pemrosesan migrasi subdomain pada http://geomagz.geologi.esdm.go.id 4. Berita Geologi, majalah/buletin seputar bidang geologi 5. Katalog Peta Kegeologian, Katalog Kegiatan Badan Geologi 2006-

32


2014 6. One Map Policy dalam rangka mendukung kebijakan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta(KSP) dimana Badan Geologi memiliki tanggung jawab sebagai wali data tematik bidang survei geologi, hidrogeologi, sumberdaya geologi, dan mitigasi bencana geologi; 7. Meningkatkan penelitian dan kajian aspek konservasi untuk mendukung pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya geologi dan mitigasi zona unsur mineral di wilayah pertambangan 8. Meningkatkan pelayanan prima dalam analisis laboratorium 9. Meningkatkan penyelidikan dan penelitian sumber daya geologi untuk mempercepat wilayah kerja pertambangan (WKP, WPN dan WUP) 10. Meningkatkan status keprospekan dan potensi sumber daya geologi untuk percepatan investasi pertambangan dan menjamin kelangsungan ketersediaan data sumber daya geologi nasional. 11. Pembuatan Aplikasi Hasil Penyelidikan Sumber Daya Geologi, Pembuatan berbasis SIG dan web, serta Aplikasi Peta Potensi Sumber Daya Geologi berbasis web. 12. Pelayanan perpustakaan menuju one-stop-services dan digital library, serta penyediaan sarana jurnal kegeologian 13. Pemasangan peralatan pemantauan gerakan tanah di 10 lokasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko terjadinya gerakan tanah serta, pembuatan Peta prakiraan potensi wilayah terjadi gerakan tanah, Analisis yang dilakukan setiap bulan tentang potensi terjadinya bencana gerakan tanah diseluruh Indonesia berdasarkan peta zona Kerentanan Gerakan Tanah dan perrkiraan curah hujan yang terjadi setiap bulan, hasil evaluasi atau prakiraan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah yang wilayahnya rentan terhadap bencana gerakan tanah. 14. Membangkitkan kesadaran peran serta massyarakat dalam mitigasi bencana telah dilakukan serangkaian sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana geologi, untuk pelaksanaan penanggulangan bencana tingkat pemda. Peningkatan pemahaman prosedur kedaruratan bagi pelaksana penanggulangan bencana; 15. Melayani kunjungan untuk edukasi masyarakat dan pelajar, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana geologi dengan kegiatan Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB); 16. Penyediaan Ruang pemantauan gunungapi untuk publik di BPPTKG


33

(yogyakarta); 17. Pembuatan Sistem Diseminasi Informasi Letusan Gunungapi untuk Keselamatan Penerbangan (VONA), Informasi letusan gunungapi untuk keselamatan penerbangan disampaikan ke instansi terkait keselamatan penerbangan. 18. Penyebaran informasi kebencanaan geologi berbasis SMS broadcast; 19. Pembangunan Sistem Informasi kebencanaan G. Merapi berbasis android; 20. Pembangunan sumur bor dalam di daerah sulit air; 21. Pelayanan Rekomendasi Teknis Air Tanah, Web Data Laporan Geologi Lingkungan dan Data Geologi Teknik dan Geologi lingkungan secara online; 22. Badan Geologi mengikuti Lomba Inovasi Layanan Publik 23. Night at the museum, Kegiatan kunjungan ke Museum Geologi di waktu malam hari (malam minggu) sengaja dilakukan untuk memberikan alternatif destinasi wisata khususnya bagi masyarakat Bandung dan umumnya bagi para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang sedang berakhir pekan (weekend) di Kota Bandung, setiap malam minggu di minggu pertama/kedua di setiap bulannya. Acara ini bertujuan mengubah paradigma masyarakat terhadap museum, penanaman kecintaan terhadap ilmu pengetahuan sejak usia dini, sebagai sumber ruang publik informasi kebumian, pelestarian, konservasi dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Gambar 2.5 Night at The Museum dan anak usia dini pengunjung Museum Geologi.

34


24. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Peragaan Museum untuk memudahkan pemahaman bagi pengunjung terhadap materi museum, Revitalisasi Sistem Peragaan Museum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggabungkan geologi dan digital (GeoDigi) untuk menjadikan Museum Geologi sebagai wahana edutainment (tempat belajar sekaligus menghibur) yang bersifat populer, informatif, interaktif dan menyenangkan bagi pengunjung. 2.4 Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Geologi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan pada 8 (delapan) area perubahan adalah sebagai berikut. 2.4.1 Manajemen Perubahan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan manajemen perubahan/ mental aparatur antara lain: 1. Terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; 3. Pemimpin yang baik, adil, jujur dalam mengemban amanatnya, bijaksana; 4. Peningkatan loyalitas, integritas, dan kepercayaan diri Aparatur Sipil Negara; dan 5. Terpenuhinya standar pelayanan minimal dan hasil yang memiliki kredibilitas tinggi. 2.4.2 Pengawasan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan pengawasan antara lain: 1. Instansi pemerintah dengan kriteria WBK; 2. Penguatan kebijakan pengawasan dan evaluasi; 3. Optimalnya pelaksanaan penegakkan disiplin pegawai secara tegas terhadap semua unsur jabatan; 4. Adanya pengawasan terhadap program kurang berjalan dengan baik; dan


35

5. Adanya kejelasan, transparansi, dan evaluasi dalam melakukan perjalanan dinas. 2.4.3 Akuntabilitas Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Akuntabilitas antara lain: 1. Adanya indeks kepuasan masyarakat yang terukur dan memberikan transparasi keterbukaan dalam Pelaksanaan kebijakan manajemen organisasi pelaporan kinerja instansi ke publik; 2. Penyempurnaan SAKIP sebagai pilar manajemen kinerja; 3. Penyelarasan kebijakan perencanaan, evaluasi sasaran dan kinerja, penganggaran, dan pelaporan kinerja; 4. Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem reward and punishment dalam penerapan manajemen kinerja; 5. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pemantauan progress kegiatan; 6. Perumusan kebijakan mengenai pengukuran kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. 2.4.4 Kelembagaan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan kelembagaan antara lain: 1. Tugas pokok dan fungsi instansi tercermin dalam bidang komoditi terkait tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah daerah sehingga terciptanya senergi antar kelembagaan; 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi nasional; 3. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergi antar kelembagaan Kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian/ Lembaga non struktural; 4. Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; 5. Mewujudkan kejelasan pengembangan kelembangan harus sesuai dengan latar belakang keilmuwan; dan 6 Badan Geologi menjadi Badan Geologi Nasional.

36


2.4.5 Tatalaksana Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan tatalaksana antara lain: 1. Adanya perwujudan komitmen dari Pejabat Penyelengara Negara untuk hidup bersih dan bebas dari KKN; 2. Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 3. Sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP; 4. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada publik; 6. Mentransformasi hubungan antara pejabat publik dengan masyarakat; 7. Terwujudnya unit pelayanan terpadu di masing-masing daerah propinsi yang berperan dalam menlindungi dan memanfaatkan kekayaan geologi; 8. Membuat peraturan yang jelas dan tegas mengenai kerjasama antar instasi pusat dan daerah serta dengan stakeholder yang mempunyai kepentingan kegeologian; 9. Membuat SOP yang mampu mengkoordinir dan mengkoordinasi antar satuan kerja dalam mewujudkan manajemen lembaga yang sinergi satu sama lain, tidak tumpang tindik kepentingan antar satker. 2.4.6 Sumber Daya Manusia Aparatur Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain: 1. Meningkatnya tunjangan kinerja pegawai Badan Geologi sesuai dengan meningkatnya nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur; 3. Meningkatnya motivasi, kinerja, kesejahteraan dan kesehatan pegawai Badan Geologi; 4. Terwujudnya penataan jumlah distribusi PNS yang ideal dan kompeten; 5. Terciptanya pengembangan kompetensi pegawai yang terarah sesuai dengan bidang kemampuan, keilmuan keterampilan yang dimiliki; 6. Terciptanya penataan sistem rekrutmen pegawai; 7. Terbentuknya penyusunan pola karir; 8. Terciptanya penetapan kinerja individu yang ideal; 9. Terwujudnya penegakan disiplin pegawai yang baik;


37

10. Terciptanya peningkatan integritas pegawai; dan 11. Pembangunan dan pengembangan database pegawai. 2.4.7 Penataan Peraturan Perundang-undangan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Badan Geologi sebagai instansi rujukan bidang air tanah, geologi lingkungan, dan geologi teknik dan mitigasi bencana geologi; 2. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dan menaungi kerjasama antar instansi; 3. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron; 4. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bermanfaat untuk kepentingan nasional; 5. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan; 6. Mempercepat terselesaian usulan peraturan perundang-undangan kegeologian yang tertunda; 7. Meningkatnya sinergi antar instansi pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan sektor ESDM; dan 8. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif bagi publik. 2.4.8 Pelayanan Publik Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik antara lain: 1. Pelayanan terpadu dan kemudahan akses informasi dan pelayanan untuk: a. pelayanan pengadaan barang; b. manajemen perpustakaan;dan c. Informasi kegeologian; 2. Tersedianya data kajian analisa aspek konservasi untuk mendukung pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya geologi; 3. Tersedianya hasil pelayanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP, dan berkualitas;

38


4. Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tersedianya informasi data secara mudah dan akurat tentang potensi bencana, sumber daya geologi; 5. Optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan melakukan survei kepuasan masyarakat untuk melihat keinginan dan kebutuhan masyarakat; 6. Pembuatan dan penerapan sistem teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik, penyelidikan, penelitian di bidang kegelogian; 7. Peningkatan kemampuan bagi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; 8. Penegakan reward and punishment secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan; 9. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik secara terpadu, layanan kepuasan terhadap stakeholder; dan 10. Melakukan survei kepuasan pengguna layanan untuk lebih memberikan pemahaman tentang apa tugas dan fungsi Badan Geologi. 2.5 Tantangan dan Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Perjalanan reformasi birokrasi di Badan Geologi dalam melaksanakan manajemen perubahan juga menemui tantangan dan permasalahan, adapun tantangan dan hambatan tersebut sebagai berikut: 2.5.1 Manajemen Perubahan Tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area manajemen perubahan yaitu: 1. Kurang komitmen manajemen dalam menyelesaikan persoalan; 2. Masih terdapat oknum pejabat yang kurang peduli terhadap perubahan; 3. Beberapa pejabat tidak berpengalaman dalam pengembangan ilmiah. 4. Kurang kepeduliannya petugas dalam melayani; 5. Adanya kesenjangan antara senior dan junior akibat recruitment CPNS tidak berkelanjutan akibat moratorium; 6. Kurang komunikasi antara atasan dan bawahan; 7. Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang Reformasi Birokrasi;. 8. Belum semua pimpinan mendukung Reformasi Birokrasi, dan 9. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar satuan kerja, sehingga sering mengalami perbedaan pemahaman.


39

2.5.2 Pengawasan Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area pengawasan adalah: 1. Penguatan peran SPIP belum efektif karena satuan tugas yang dibentuk pada masing-masing Satuan Kerja belum seluruhnya dapat melaksanakan tugasnya. 2. Belum adanya personil yang khusus menangani pengaduan layanan; 3. Ruang lingkup kebencanaan geologi sangat luas; 4. Pegawai kurang memahami arah kebijakan pimpinan karena kurangnya sosialisasi. 2.5.3 Akuntabilitas Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area akuntabilitas adalah: 1. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN. dan 2. Seringnya terjadi pergantian penugasan Pegawai menyebabkan proses penyelesaian tugas menjadi tersendat. 2.5.4 Kelembagaan Banyaknya bentuk layanan, komoditas yang menjadi cakupan kegeologian serta luasnya area yang menjadi domain Badan Geologi menjadikan tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area kelembagaan di antaranya: 1. Perubahan kebijakan pemerintah; dan 2. Belum harmonisnya peraturan perundangan yang mengatur antara Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. 2.5.5 Tatalaksana Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area tata laksana adalah: 1. Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak detail, sehingga alur pekerjaan belum efektif untuk pelaksanaan tugas dan fungsi; 2. Banyaknya pejabat fungsional yang belum memahami petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak Juknis) jabatan fungsionalnya; 3. SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Geologi yang ada saat ini belum seluruhnya dievaluasi efektivitasnya.

40


2.5.6 Sumber Daya Manusia Aparatur Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area Sumber Daya Manusia Aparatur adalah: 1. Sarana pendukung kurang memadai dengan diklat/pengembangan pegawai; 2. Kompetensi SDM dan team work masih lemah; 3. Reward and punishment belum berjalan; 4. Pejabat dan pegawai yang tidak memiliki kompetensi; 5. Penugasan pekerjaan yang tidak seimbang; 6. Tunjangan kinerja yang belum memadai jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup wilayah perkotaan; 7. Kurangnya SDM dan kemampuan dalam menggunakan aplikasi teknologi informasi sehingga menghambat pelaksanaan tugas; 8. Pimpinan kurang apresiasi terhadap PNS untuk mengikuti diklat untuk pengembangan pegawai; 9. Sumber daya manusia yang terbatas serta masih terdapatnya SDM yang tidak open minded, dan 10. Penempatan pegawai masih tidak sesuai dengan keahlian di bidangnya. 2.5.7 Penataan Peraturan Perundang-undangan Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area Peraturan perundang-undangan adalah: 1. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Panas Bumi yang mengatur pengusahaan panas bumi di Indonesia; 2. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat publik dan masih lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mekanisme penyusunan peraturan dan kebijakan; 3. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis; 4. Adanya keterbatasan jumlah aparatur pada jabatan fungsional penyusunan peraturan perundangundangan sedangkan sektor ESDM mempunyai cakupan yang luas; 5. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik UndangUndang maupun Peraturan Pemerintah; 6. Adanya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh KESDM yang memerlukan penataan ulang, karena sudah tidak sesuai lagi atau


41

perlu dibentuk sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi KESDM pembangunan nasional dan perkembangan hukum; 7. Beberapa peraturan perundang-undangan sektor energi dan sumber daya mineral yang belum harmonis dengan peraturan perundanganundangan sektor lain contoh: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga menghambat perkembangan investasi sektor ESDM; 8. Terdapat peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sektor ESDM; dan 9. Belum adanya pengkajian secara keseluruhan peraturan perundangundangan yang diterbitkan oleh KESDM yang menghambat efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, peningkatan investasi maupun dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2.5.8 Pelayanan Publik Adapun tantangan dan permasalahan pelaksanaan reformasi pada area Pelayanan Publik adalah: 1. Belum seluruh jenis layanan dapat memberikan layanan yang terbaik, sehingga masih terus dilakukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dan perbaikan baik sarana, prasarana, prosedur maupun sistem layanan seperti: - kurangnya data potensi sumber daya geologi di daerah remote area, salah satunya disebabkan oleh tidak terdokumentasikannya data eksplorasi yang dilakukan perusahaan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten; - keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk mengolah kurangnya data geosain sumber daya geologi untuk mendukung hal tersebut; - kurangnya analis laboratorium dan sering dilibatkan dalam survei akibat keterbatasan personil; - kurangnya pemamfaatan peta potensi digital yang disajikan pada website Badan Geologi kemungkinan akibat dari peta yang ada belum sesuai dengan keinginan calon pengguna; - belum terpenuhinya ketersediaan buku dan bulletin digital tentang hasil kegiatan Badan Geologi; - belum adanya standar tentang rambu-rambu evakuasi mitigasi bencana geologi

42


-

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8.

belum semua daerah menerima dan memahami pemamfaatan peta potensi kawasan rawan bencana gerakan tanah; - Belum adanya Penyusunan Katalog Unsur Geografi Indonesia Secara Standart Untuk Peta Tematik Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan Menuju One Map Policy dan One Geoportal Indonesia Pelayanan publik di lingkungan Badan Geologi belum seluruhnya menyusun dan menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan publik; Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas sesuai yang diharapkan; Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik; Belum terimplentasikannnya berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan secara konsisten; Rendahnya kompetensi petugas pemandu, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Belum semua unit pelayanan melakukan survei kepuasan masyarakat yang berkesinambungan;


43

BAB 3 AGENDA REFORMASI BIROKRASI BADAN GEOLOGI 2015-2019

45

Terbentuknya self management dan personal responbility pada level individu pegawai adalah dua dari sekian dampak upaya manajemen yang terkait dengan peningkatan kinerja. Tercipta sinergi dari interaksi individu-individu semacam itu, akan berpengaruh besar terhadap kinerja sebuah institusi. Sikap atau mental model yang baik akan memberikan dampak yang dahsyat bagi kinerja pegawai, sehingga mendorong iklim yang kondusif dalam bekerja serta meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Dewasa ini kita makin menyadari bahwa faktor manusia memegang peran kunci di dalam usaha pemerintah untuk maju dan bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karenanya manajemen perlu mempertimbangkan konsep hubungan kemanusiaan. Hal ini bertujuan di antaranya untuk: a. Adanya rasa tenang dan tenteram dalam bekerja; b. Membentuk sikap “sense of belonging” atau rasa sebagai bagian dari Organisasi; c. Mengakui kinerja dan memberikan tindak korektif; d. Keyakinan terhadap tujuan dan tanggung jawab; e. Menghindari sikap yang tidak produktif. Badan Geologi sebagai bagian dari Kementerian ESDM memiliki agenda Reformasi Birokrasi periode 2015 - 2019 yang mengutamakan perubahan wajah birokrasi masa lalu menuju masa depan birokrasi yang fleksibel dan inovatif dalam memberikan pelayanan prima kepada publik serta senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan. Rencana perubahan tersebut direpresentasikan ke dalam 8 (delapan) area perubahan. 3.1 Manajemen Perubahan Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Geologi sebagai bagian dalam Reformasi Birokrasi KESDM khususnya pada area manajemen perubahan terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu penataan pola pikir dan budaya kerja, penguatan Reformasi Birokrasi, serta penataan dan internalisasi budaya pelayanan. Strategi pelaksanaan dalam area ini adalah dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, pengembangan dan penyempurnaan Road map Reformasi Birokrasi, pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi, dan membentuk aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan publik. Hasil yang diharapkan

46


adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, terinternalisasinya program Reformasi Birokrasi serta meningkatnya kualitas pelayanan publik di Badan Geologi. Ukuran keberhasilan dari program ini adalah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks integritas, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Program pada area manajemen perubahan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti tertera dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Program Area Manajemen Perubahan dari tahun 2015 – 2019.

Selain internalisasi budaya pelayanan, program akreditasi manajemen perkantoran ISO 9001 2008 di lingkungan Badan Geologi merupakan hal yang prioritas bagi. Strateginya adalah dengan sosialisasi, inventalisir SOP dan dokumen yang lain untuk dituangkan dalam dokumen akreditasi, penyusunan dokumen akreditasi, serta pengusulan assessment ke KAN. Hasil yang diharapkan adalah manajemen perkantoran satuan kerja

Bab 3 Agenda Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019

47

terstandarisasi internasional sesuai ISO 9001 2008. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah: 1. Meningkatkan kesadaran nilai-nilai KESDM dalam keseharian kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik kerja dan pengambilan keputusan; 2. Semua satuan kerja terkreditasi ISO 9001-2008/2015. 3.2 Pengawasan Badan Geologi turut serta dalam mendukung program pengawasan. Dimana pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para aparatur sipil negara. Di dalam proses pengawasan harus: 1. berorientasi kepada tujuan organisasi 2. obyektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum 3. berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (wetmatigheld) 4. menjamin daya dan hasil guna pekerjaan 5. berdasarkan atas standar yang objektifi, teliti (accurate) dan tepat. 6. bersifat terus-menerus (continue); 7. serta dapat memberikan umpan balik (feedback) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang. Program pada area pengawasan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti tertera dalam Gambar 3.2. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah: 1. Peningkatan nlai evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2. Whistle Blowing System (WBS), berupa berkurangnya tingkat pengaduan, 3. Keselamatan operasi dan kelaikan teknis di bidang kegeologian, berupa minimnya korban manusia akibat kebencanaan geologi serta terwujudnya rasa aman bagi masyarakat yang hidup dilokasi rawan bencana geologi;

48


Gambar 3.2 Program pada area pengawasan dari tahun 2015 – 2019.

4. Adanya kepatuhan penyampaian LHKPN bagi para wajib lapor LHKPN serta penyampaian LHKASN yang tepat waktu; 5. Peningkatan pengawasan terhadap pegawai; 6. Perlunya menjalin komunikasi dan kepedulian antara pimpinan dan bawahan untuk saling mengingatkan untuk tidak melakukan KKN; 7. Penerapan reward and punishment yang tegas; dan 8. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. 3.3 Akuntabilitas Setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pertanggungjawaban pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.


49

Kinerja Badan Geologi merupakan catatan tentang hasil-hasil yang dicapai dalam fungsi kegiatan selama kurun waktu tertentu yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi ukuran atau indikator yang memberikan informasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaannya dapat terukur dari indeks audit APIP secara periodik. Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007, tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing. Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 - 2019.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah: 1. Peningkatan kinerja ASN di lingkungan Badan Geologi; 2. Peningkatan transparansi publik dalam pelaksanaan kegiatan; dan 3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi berbasis online. 3.4 Kelembagaan Badan Geologi telah melakukan strategi penguatan kelembagaan pada area kelembagaan dengan tujuan agar terwujudnya keselarasan dalam

50


pelaksanaan tugas yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih, dan bersinergi baik antar satuan kerja dilingkungan Badan Geologi untuk mendorong upaya perwujudan tatakelola yang lebih baik dengan melakukan usul perubahan nomenklatur dan tugas pokok dan fungsi. Hal ini dilakukan dalam rangka terciptanya kegiatan pada Satuan Kerja yang efektif dan efisien. Ukuran keberhasilan diukur dengan peningkatan penyerapan anggaran yang efektif dan optimal,dan tugas fungsi pada satuan kerja tidak saling tumpang tindih. Program pada area kelembagaan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Program pada area kelembagaan dari tahun 2015 - 2019.

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah: 1. Penyiapan konsep Badan Geologi menjadi Badan Geologi Nasional untuk lebih optimal dalam melayani masyarakat; 2. Perlunya penataan organisasi/restrukturisasi sesuai kebutuhan sektor; dan 3. Memperkuat fungsi UPT yang sudah ada di lingkungan Badan Geologi. 3.5 Tatalaksana Program kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Geologi sebagai bagian dalam Reformasi Birokrasi KESDM khususnya pada area tatalaksana dilakukan dalam rangka ketersediaan data dan potensi hasil sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi. Adapun strategi yang akan dilakukan adalah:


51

1. Peningkatan sinergi antara pusat dan provinsi terkait sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi teknik dan lingkungan serta survei geologi; 2. Peningkatkan kapasitas data center; 3. Pemanfaatan aplikasi berbasis e-goverment melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 4. Penguatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa; dan 5. Penerapan SOP pada setiap kegiatan. Ukuran keberhasilan dalam area penguatan tatalaksana ini adalah: 1. Integritas pelayanan publik; dan 2. Penguatan kebijakan e-goverment, infrastruktur aplikasi, jaringan, informasi, pengelolaan dan layanan informasi publik. Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersedianya data yang valid, cepat dan terkini terkait sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi teknik dan lingkungan serta survei geologi; 2. Terwujudnya One single window Badan Geologi; 3. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara online; 4. Terwujudnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terintegrasi, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance; 5. Tersedianya data hasil penyelidikan dalam media media digital; 6. Termamfaatkannya Kartu Pegawai Elektronik untuk operasional kegiatan; 7. Paperless untuk semua layanan administrasi di lingkungan Badan Geologi; 8. Tersedianya buku saku jabatan fungsional tertentu; 9. Penerapan business process dan SOP setiap perkerjaan/kegiatan; dan 10. Penetapan standarisasi legenda dalam penerbitan peta tematik. Program pada area tata laksana dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.5. 3.6 Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam rangka mendorong terbentuknya SDM yang jujur-profesionalmelayani-inovatif, dan berarti, terwujudnya birokrasi yang bersih dan

52


Gambar 3.5 Program pada area tatalaksana dari tahun 2015 – 2019.

akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi, serta memiliki pelayanan publik berkualitas Badan Geologi bersama-sama dengan Kementerian ESDM melalui program percepatan dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, akan melaksanakan program pada area perubahan SDM aparatur antara lain: 1. Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur; 2. Pengembangan karier, standar kompetensi, mutasi SDM Aparatur; 3. Pengembangan rumpun jabatan; Bab 3 Agenda Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015-2019

53

4. 5. 6. 7. 8.

Pengembangan analisis Performance-Based Management (PBM); Pola mutasi dan promosi SDM Aparatur; Survei kompetensi, orientasi, engagement SDM Aparatur; Assessment SDM Aparatur; Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian dan pemutakhiran data SDM Aparatur; 9. Pengembangan pedoman evaluasi jabatan; 10. Talent pool; 11. On the job training; 12. e-Learning & knowledge management; 13. Partisipasi dalam jurnal dan pertemuan ilmiah nasional; dan 14. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur. Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 - 2019.

54


Hasil yang diharapkan dari area perubahan SDM aparatur adalah: 1. Peningkatan kompetensi dan motivasi SDM Badan Geologi; 2. Pengembangan kompetensi SDM 3. Perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; 4. Penempatan pegawai sesuai dengan pendidikan dan kompetensi; 5. Pengembangan pola karier bagi ASN; dan 6. Penerapan standar kompetensi dalam promosi. 3.7 Penataan Peraturan Perundang-undangan Program kegiatan dalam area perubahan penataan perundangundangan dilakukan dalam rangka mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif untuk terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi dengan program penguatan peraturan perundangan. Program ini dilakukan dengan strategi implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang akan dilakukan antara lain: 1. penyusunan konsep Peraturan Pemerintah terkait Sumber Daya Air; 2. penyusunan kawasan bentang alam kars; 3. penyusunan NSPK di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi. Program pada area penataan perundang-undangan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Program pada area penataan perundang-undangan dari tahun 2015 – 2019.


55

Hasil yang diharapkan dari adanya program ini adalah: 1. Tersedianya rancangan peraturan turunan perundangan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang air tanah; 2. Badan Geologi sebagai instansi rujukan bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi; 3. Perlu Peraturan Menteri ESDM yang mengatur kerjasama antar sektor/ organisasi terendah untuk kemudahan koordinasi/kolaborasi dengan instansi lain; 4. Adanya konsep rancangan undang-undang kegeologian yang komprehensif dan tidak terpisah–pisah. 3.8 Pelayanan Publik Program peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu indikator reformasi birokrasi Badan Geologi. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong perubahan profesionalisme serta peningkatan kualitas pelayanan publik dari masingmasing satuan kerja dilingkungan Badan Geologi sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan yaitu: 1. Pengembangan sistem manajemen pelayanan publik yang meliputi SDM, TIK, dan standar pelayanan; 2. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana, air tanah, geologi lingkungan serta survei geologi; 3. Peningkatan aksesibilitas informasi melalui infrastruktur data berbasis web; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat di Kawasan Rawan Bencana (KRB) II dan Kawasan Rawan Bencana (KRB) III dalam menghadapi bahaya letusan Gunung Merapi; 5. Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di daerah sulit air; 6. Pelayanan rekomendasi teknis air tanah, geologi teknik dan geologi lingkungan secara online; 7. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang terintegrasi; 8. Sosialisasi dan pameran bidang sumber daya geologi, vulkanologi, mitigasi bencana, air tanah, geologi teknik dan lingkungan serta survei

56


geologi; 9. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik dengan membuka ruang partisipasi publik melalui survei layanan; 10 Pelaksanaan Sarasehan/seminar/kolokium, diantaranya: a. Sarasehan Geologi Populer untuk Publik (“Saatnya bertanya kepada ahlinya”). Forum pertemuan ceramah umum (public lecture) atau diskusi ilmiah yang bersifat populer dan terbuka untuk umum. Forum yang memberikan kesempatan untuk para ahli menyampaikan pendapat/gagasannya di bidang ilmu kebumian (geologi) secara populer dan sederhana serta saatnya publik untuk berjumpa, mendengar dan bertanya langsung kepada ahlinya. b. Kolokium pemaparan hasil kegiatan satuan kerja di lingkungan Badan Geologi 11. Geotrek untuk Publik, Kegiatan pembelajaran ilmu geologi di lapangan, semacam ekskursi lapangan yang diperuntukkan khususnya bagi guru-guru geografi & IPA serta siswa terpilih dan umumnya untuk masyarakat/komunitas pecinta alam dan sejenisnya, dengan mengunjungi situs-situs geologi bersama para ahli di bidangnya untuk lebih memudahkan dalam memahami ilmu geologi. Biasanya dilakukan dalam satu hari kunjungan ke beberapa lokasi situs geologi terpilih. Ukuran keberhasilan dari program terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu: 1. Meningkatnya peran serta dan kesadaran masyarakat yang ditinggal pada zona KRB II dan III; 2. Terpenuhi target pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah sulit air; 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 4. Tersedianya data Survei kepuasan masyarakat; 5. Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau). Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.8. Hasil yang diharapkan dari program ini terdiri atas 9 (sembilan) hal, yaitu: 1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;


57

Gambar 3.8 Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 - 2019.

3. Terbentuknya jaringan dan infrastruktur data dan informasi geospasial di Indonesia dan ASEAN; 4. Meningkatnya profesionalitas aparatur. 5. Tersedianya sumber air bersih di daerah sulit air; 6. Tersedianya informasi yang akurat bagi masyarakat yang tinggal di daerah Kawasan Rawan Bencana 7. Adanya babydaycare untuk penitipan balita bagi karyawan maupun pengunjung Museum Geologi 8. Adanya pameran inovasi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mendorong peningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 9. Museum Geologi, Badan Geologi menjadi destinasi wisata edukasi yang menyenangkan. 3.9 Quick Wins Badan Geologi telah menyusun program quick wins Reformasi Birokrasi dalam rangka mendorong terciptanya tata kelola pemerintahaan yang baik. Adapun Program quick wins dan tidak berkaitan langsung dengan

58


masyarakat diantaranya: 1. Internalisasi nilai-nilai KESDM 2. Penataan proses bisnis dan SOP 3. Penjaringan Agen Perubahan 4. Percepatan penghapusan BMN 5. Reorganisasi Badan Geologi menjadi Badan Geologi Nasional. Adapun Program quick wins yang menjadi unggulan dan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yaitu: 1. Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) Studi Kasus di Gunung Merapi Mengupayakan perubahan pola pikir masyarakat dari tradisional dan sudah turun temurun menjadi masyarakat yang tanggap dan sigap terhadap bencana merupakan keniscayaan untuk dilakukan pemerintah beserta elemen masyarakat yang peduli dengan penanggulangan bencana. Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB) merupakan metode alternatif untuk upaya penguatan masyarakat dalam menghadapi bencana, secara komprehensif dan berkelanjutan. WLPB dicanangkan tahun 2008 dan diinisiasi oleh BPPTKG (PVMBG, Badan Geologi) bersama Forum Merapi (terdiri dari 4 Pemda Kabupaten Magelang, Sleman, Klaten dan Pemda Kabupaten Boyolali) serta LSM (PSMB UPN “Veteran” Yogyakata, UNDP,Oxfam, PMI,dan Pasag Merapi) 2. Night at The Museum “Night at the Museum” bertujuan mengubah paradigma Museum yang dinilai sebagai tempat yang lusuh dan kuno menjadi tempat yang menarik, penuh inspirasi dan wawasan, serta aman dan nyaman. Acara Night at The Museum merupakan special event yang berinovatif dan dikemas secara kreatif dalam menyajikan pelayanan yang prima. 3. Sistem Pelayanan online rekomendasi teknis Rekomendasi teknis air tanah ini merupakan ketentuan yang mengikat dalam pemakaian dan pengusahaan air tanah baik untuk private maupun publik/swasta. Proses rekomendasi teknis air tanah yang tejadi selama ini proses dikelola masih secara manual dan waktu pelayanan rekomendasi teknis cukup lama, yaitu 14 - 30 hari kerja. Sehingga menghambat di dalam penerbitan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dikeluarkan oleh Gubernur khusus untuk cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas negara. Selain itu, masyarakat tidak mendapatkan kejelasan perihal status permohonannya. 4. Sistem Peringatan Dini Gunungapi untuk Keselamatan Penerbangan


59

Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) Kita mungkin pernah mendengar bahwa penerbangan adalah moda transportasi paling aman di dunia. Sementara kita bangga akan catatan tersebut, kita sangat sadar bahwa setiap kecelakaan penerbangan yang terjadi hampir selalu melibatkan korban jiwa yang sangat banyak dan oleh karena itu kita harus terus bekerja keras untuk lebih meningkatkan keselamatan penerbangan. Sistem Peringatan Dini Gunungapi untuk Keselamatan Penerbangan (VONA - Volcano Observatory Notice for Aviation) hadir sebagai salah satu solusi yang dimanifestasikan dalam bentuk diseminasi informasi tingkat aktivitas dan letusan gunungapi yang sistematis dan terkoordinasi. Informasi mengenai aktivitas gunungapi yang dapat membahayakan penerbangan dikirim oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) ke pihak-pihak terkait keselamatan perhubungan udara (domestik maupun internasional) sebagai peringatan dini dengan tujuan untuk meminimalkan dampak letusan gunungapi terhadap keselamatan penerbangan. 5. Akreditasi Internasional Indonesian Journal on Geoscience (IJoG)

Gambar 3.9 Buku Indonesian Journal on Geoscience (IJoG).

60


Indonesian Journal on Geoscience (IJoG) merupakan jurnal ilmiah unggulan terbitan Badan Geologi yang mulai dipublikasikan pada tahun 2006 dengan nama Jurnal Geologi Indonesia (JGI). IJoG saat ini telah tergabung dalam open journal system (OJS) dengan alamat website www.ijog.geologi.esdm.go.id. IJoG telah membangun jaringan editorial dan reviewer member dari para ahli kebumian di berbagai belahan dunia. Status pada saat ini telah terakreditasi internasional dari lembaga index seperti DOAJ, Copernicus, dan Googlescholar, juga telah mendapat akreditasi nasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan Surat Rekomendasi Kepala LIPI No B.9273/K/KP/X/2015 tanggal 27 Oktober tahun 2015 dengan angka kredit (ak) 35 per artikel. Pada tahun 2016 ini IJoG sedang memproses pendaftaran akreditasi dari Scopus yang merupakan akreditasi internasional tertinggi untuk jurnal ilmiah dan diharapkan menjadi jurnal ilmiah ilmu dan teknologi kebumian yang pertama dari Indonesia.

Tabel 3.1 Program Quick Wins Reformasi Birokrasi KESDM 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

Night at the Museum Akreditasi IJoG Penyempurnaan VONA Internalisasi nilai-nilai KESDM Wajib latih penanggulangan bencana Penataan business process dan SOP Penataan pelayanan publik Penjaringan agen perubahan Penyiapan Konsep Badan Geologi Nasional


61

BAB 4 MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

63

Pada dasarnya, proses Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan di lingkungan Badan Geologi merupakan sebuah proses perubahan mendasar jangka panjang. Dalam kaitan dengan proses tersebut, program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan upaya yang penting dalam menjaga lajunya Reformasi Birokrasi agar tetap berjalan sesuai target waktu dan tahapan rencana. Dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik, apabila ada kendala atau masalah yang menghambat laju Reformasi Birokrasi maka dapat diketahui dengan cepat, sehingga tidak mempengaruhi tahapan rencana yang sudah dibuat. Dengan demikian, monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian krusial dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan. Monitoring dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang muncul untuk diambil tindakan antisipatif, berupa koreksi atas penyimpangan kegiatan; akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan; dan klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Monitoring dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan. Sementara itu, proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui dengan pasti tingkat pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan untuk selanjutnya dijadikan masukan untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan selanjutnya. Adapun pelaporan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan pelaporan adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 4.1 Monitoring Monitoring dilakukan untuk memastikan semua aktivitas kegiatan Reformasi Birokrasi berjalan dengan lancar dan dicatat dengan baik. Monitoring dilaksanakan bertujuan untuk: 1. Mendapatkan informasi yang tepat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;

64


2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi bila dikaitkan dengan rencana yang telah disusun; 3. Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 4. Memperbaiki proses pelaksanaan program. Kegiatan yang dilakukan pada monitoring meliputi: 1. Observasi, pengawasan, verifikasi, dan validasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; 2. Memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktifitas Reformasi Birokrasi sesuai dengan road map yang telah disetujui; 3. Mengolah hasil monitoring; 4. Memberikan masukan guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan; 5. Laporan hasil monitoring disusun paling tidak setiap 6 (enam) bulan sekali. Langkah-langkah pelaksanaan monitoring ditunjukkan pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Rencana Program Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No 1

Program/ Kegiatan Monitoring

Output Laporan Monitoring

Tahapan Kerja Menyusun rencana, pembentukan tim, penetapan metode, teknik dan instrumen yang digunakan

Outcome Tersusunnya rencana monitoring RB

Kriteria Keberhasilan Naskah Rencana monitoring RB sebagai panduan pelaksanaan

2

Terlaksananya sebuah Melaksanakan observasi, pengawasan, sistem monitoring verifikasi dan validasi yang menyeluruh sehingga memperoleh data yang dibutuhkan atas pelaksanaan kegiatan.

Tim dapat melakukan monitoring secara menyeluruh tanpa mengalami hambatan/ resistansi apapun

3

Menyusun dan menyampaikan laporan kepada penanggungjawab kegiatan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan

Tersusunnya sebuah laporan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan

Tim dapat melaporkan kondisi paling terkini dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bab 4 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

65

4.2 Evaluasi Evaluasi adalah sebuah proses untuk menilai secara obyektif efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam sebuah evaluasi, dilakukan pengukuran hasil capaian dan dampak yang diakibatkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga didapat sebuah rekomendasi sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan. Evaluasi dilaksanakan bertujuan: 1. Menguji suatu kegiatan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat kegiatannya; 2. Menguji pelaksanaan kegiatan terkait perlu tidaknya dilanjutkan; dan 3. Memberi masukan bagi perencanaan selanjutnya. Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Tabel 4.2 Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Tahunan

Program/ Kegiatan

No 1

Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)

Output

Output

Kriteria Keberhasilan

Membuat rencana evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal

Dokumen Rencana evaluasi Tersusunnya dokumen pelaksanaan rencana evaluasi pelaksanaan RB RB

2

Membuat disain sistem evaluasi pelaksanaan RB

Desain sistem evaluasi RB

Tersedianya desain sistem evaluasi RB

3

Melakukan launching sistem evaluasi kepada pengelola program

laporan sosialisasi sistem evaluasi

Digunakannya sistem evaluasi oleh pengelola program

4

Menyebarluaskan buku panduan evaluasi kepada pengelola program

Informasi mengenai buku panduan evaluasi

Informasi buku panduan evaluasi dapat dipahami

5

Menerapkan sistem evaluasi pelaksanaan RB

Terhimpunnya informasi evaluasi pelaksanaan programprogram RB

Tersedia informasi evaluasi komperhensif pelaksanaan programprogram RB

6

Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB

Laporan evaluasi pelaksanaan programprogram RB

Laporan evaluasi pelaksanaan programprogram RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan

7

Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan

Rekomendasi perbaikan pelaksanaan programprogram RB

Adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan programprogram RB

66

Laporan evaluasi tengah tahunan/ semesteran dan tahunan

Tahapan Kerja


Tabel 4.3 Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Menyeluruh

No

Program/ Kegiatan

Kriteria Keberhasilan

Output

Tahapan Kerja

Output

Laporan evaluasi lima tahunan

Membuat rencana evaluasi menyeluruh (lima tahunan) pelaksanaan programprogram RB

Dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan program RB tahun 2015 - 2019

Tersedianya dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB tahun 2015 - 2019

Finalisasi kerangka/disain evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB

Sistem Evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB

Sistem evaluasi menyeluruh berfungsi dengan baik

Menyusun buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program

Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program

Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RB

Melakukan launching sistem evaluasi menyeluruh kepada pengelola program

Laporan sosialisasi Buku panduan evaluasi sistem evaluasi menyeluruh dipahami menyeluruh dan diacu oleh pengelola program

2

Menyebarluaskan buku panduan evaluasi menyeluruh kepada pengelola program

Buku panduan evaluasi menyeluruh diterima oleh pengelola program

Buku panduan evaluasi menyeluruh dipahami dan diacu oleh pengelola program

3

Menerapkan rancangan/ disain evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasiinternal

Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019

Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019 dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan

4

Menyusun laporan evaluasi menyeluruh

Laporan evaluasi menyeluruh di semua bidang tahun 2015 - 2019

Laporan evaluasi pelaksanaan programprogram RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan

5

Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan

Rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB di semua program

Perbaikan pelaksanaan RB semua program untuk tahun berikutnya

1

Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2019)


67

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh Tim Monitoring Evaluasi (Monev). Tugas pokok tim adalah menjadi penjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menjamin bahwa semua persyaratan dan aturan telah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaksanaan dari setiap area perubahan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam implementasi, Tim Monev akan memberikan masukan-masukan kepada pengelola ataupun koordinator setiap area pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan setiap semesteran dan tahunan; dan 3. Evaluasi keberhasilan menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM. Kriteria keberhasilan dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilihat dari kemampuan tim menyusun laporan dan memberi rekomendasi-rekomendasi sesuai tugas pokoknya secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan. 4.3 Pelaporan Laporan hasil monitoring dan evaluasi secara lengkap disampaikan ketua tim monitoring dan evaluasi kepada Ketua Reformasi Birokrasi Badan Geologi paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan tembusan kepada Sekretariat Utama dan Kepala Badan Geologi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi diharapkan untuk disusun secara ringkas dan paling tidak memuat hal-hal berikut: a. Pengantar Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi. b. Ringkasan eksekutif Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan.

68


c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. d. Lingkup Kegiatan Bagian ini dijelaskan lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah diselenggarakan. e. Hasil Monitoring dan Evaluasi Dengan mengacu pada tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Geologi, dan sesuai dengan tujuan monitoring dan evaluasi yang telah ditetapkan, dijelaskan dengan rinci hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan terkait dengan: 1) Pencapaian indikator kinerja program 2) Pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala pelaksanaan) 3) Keuangan (efisiensi dan efektivitas anggaran) f. Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi di atas, jelaskan rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjutnya. g. Lampiran


69

BAB 5 PENUTUP

71

Reformasi merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini serta dengan melihat perspektif masa depan. Dan Reformasi birokrasi pada hakikat nya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah anter utama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan system penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga harus ditataulang atau diperharui. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Road mapreformasi birokrasi Badan Geologi 2015 – 2019 menjadi arah (guidance) untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Geologi periode 2015 – 2019.Dokumen ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan road map Reformasi Birokrasi Badan Geologi periode 2010 – 2014. Dalam proses penyusunannya, road map ini telah mengakomodir arahan dan masukan dari Kepala Badan Geologi, Para Kepala Pusat Eselon II, serta dukungan data dan informasi terkait implementasi Reformasi Birokrasi tahun-tahun sebelumnya, menyelaraskan dengan rencana strategi (Renstra) Badan Geologi tahun 2015 - 2019, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015. Tentu saja, keberhasilan Reformasi Birokrasidi lingkungan Badan Geologi memerlukan komitmen yang tinggi, kesabaran, keteguhan, konsitensi dan tanggung jawab pimpinan serta seluruh jajaran aparatur negara. Dengan demikian, Road Map Reformasi Birokrasi Badan Geologi 2015 – 2019 ini

72


bisa menjadi instrument dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi semua aparatur Badan Geologi untuk mencapai birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Bab 5 Penutup

73

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN GEOLOGI

Recommend Documents