-1LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 141/K/IV/2016 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TAHUN
2015-2019
ROADMAP REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 2015-2019 I.
Ringkasan Eksekutif Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai lembaga pemerintahan
memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan, perijinan dan inspeksi. Semakin meningkatnya pemanfaatan tenaga nuklir sehingga BAPETEN sebagai sebuah birokrasi pengawas harus sepenuhnya memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga dibutuhkan reformasi birokrasi yang mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi telah dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada tahun 2010-2014. Pencapaian hasil yang telah dilakukan terlihat dari perubahan di lingkungan BAPETEN yang mencakup perubahan pada pola pikir, perubahan pada sistem dan perubahan pada organisasi. Capaian tersebut belum seluruhnya sesuai dengan target road map RB BAPETEN sebelumnya (2010-2014). Kendala
dan keberhasilan dalam
pelaksanaan RB BAPETEN 2010-2014 menjadi
dasar pelaksanan dalam road map reformasi birokrasi 2015-2019.Selanjutnya proses reformasi birokrasi yang dilaksanakan BAPETEN mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan reformasi birokrasi BAPETEN 2015-2019 didasarkan pada dua arah kebijakan pemerintah kabinet kerja 2015-2019 yaitu 1. NAWACITA janji yang ingin diwujudkan oleh pemerintahan saat ini. Butir NAWACITA yang sesuai dengan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi BAPETEN yaitu : membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional terdapat dua agenda yang selaras
-2dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda : membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta menyempurnaan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Road map Reformasi Birokrasi BAPETEN 2015-2019 ini diharapkan dapat menjamin kesuksesan penyelenggaraan progam RB BAPETEN dengan berbagai langkah terobosan baru maupun langkah penguatan/peningkatan atas hasil yang telah tercapai pada RB periode sebelumnya. Sehingga memperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dari aparat pegawai BAPETEN dari semua lini.
II. Pendahuluan Kemajuan teknologi tentunya membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan termasuk pada pemanfaatan tenaga nuklir seperti dibidang kesehatan, industri, dan penelitian. Adanya teknologi modern tersebut membuat kehidupan lebih baik, efektif, dan kesejahteraan yang meningkat. Tetapi teknologi yang baik tentunya mempunyai resiko yang perlu diminimalisir terutama yang berdampak terhadap manusia dan lingkungannya. BAPETEN selaku satu-satunya badan yang mengawasi pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan tugasnya melalui pembuatan peraturan, pemberikan izin, dan pelaksanaan inspeksi dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Selain itu pemanfaatan tenaga nuklir dimaksudkan semata-mata untuk tujuan damai dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Peran BAPETEN yang penting selaku institusi tersebut tentunya harus didukung oleh sumber daya manusia penggerak di BAPETEN yang dalam hal ini sesuai dengan program kebijakan pemerintah saat ini maka di tahun 2015 s.d 2019 diperlukan adanya revolusi mental bagi seluruh penggerak birokrasi di Indonesia dan sasaran reformasi yang jelas dan terukur. Sasaran Reformasi Birokrasi BAPETEN Sasaran reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Sasaran yang akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi BAPETEN yaitu: 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan birokrasi di lingkungan BAPETEN untuk mewujudkan sasaran ini meliputi: a. Peningkatan sistem nilai dan integritas pegawai BAPETEN secara efektif b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergi
-3c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. d. Peningkatan fairness transparasi, dan profesionalisme dalam pengadaaan barang dan jasa 2. Birokrasi yang efektif dan efisien a. Penguatan agenda reformasi birokrasi BAPETEN dengan implementasi yang efektif dan sosialisasi agenda RB BAPETEN secara rutin pada lingkungan BAPETEN di semua lini. b. Penataan kelembagaan BAPETEN yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis egoverment d. Penerapan manajemen ASN BAPETEN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif f. Peningkatan kualitas kebijakan publik g. Pengembangan
kepemimpinan
yang
visioner,
berkomitmen
tinggi,
dan
transformatif h. Peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi i.
Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terintegrasi dengan sistem e-goverment dalam lingkungan BAPETEN.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas a. penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 1. Implementasi UU pelayanan publik 2. Pemanfaatan ICT 3. Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 4. Budaya pelayanan 5. Quick Wins b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik 1. Penguatan monev kinerja 2. Efektivitas pengawasan 3. Sistem pengaduan 4. Penerapan reward and punishment
-4-
Area Perubahan Reformasi Birokrasi BAPETEN Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi diatas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi khususnya pada lingkungan BAPETEN 1. Mental aparatur Fokus perubahan reformasi birokrasi ditunjukkan pada perubahan mental aparatur. Mental aparatur menjadi inti perubahan yang tidak bisa langsung tertuju langsung pada aparatur sendiri, tetapi kepada seluruh area perubahan dalam sistem yang melingkup aparatur.Hasil yang diharapkan meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan. 2. Pengawasan Meningkatkan sistem pengawasan yang independen, professional dan sinergis. Penetapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala BAPTEN Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BAPETEN. Sehingga perlu diberlakukan penerapan SPIP di seluruh unit kerja dan peningkatan peranan
aparat
pengawas
intern
sebagai
Quality
Assurance
dan
Consultant.Menyusun Perka BAPETEN tentang Whistleblowing System 3. Akuntabilitas Meningkatnya kulaitas penerapan system akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. Peningkatan pengelolaan akuntabilitas demi terwujudnya sistem manajemen kinerja BAPETEN yang efektif, efisien dan akuntabel. Menjabarkan indikator Kinerja Utama Lembaga hingga level pegawai.Penguatan akuntabiitas kinerja dilakukan hingga memperoleh penilaian LAKIP BAPETEN menjadi A.
-54. Kelembagaan Perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas , dan percepatan proses pelayanan akan pengambil keputusan dan mendorong terciptanya mental aparat yang kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.Sehingga akan dilakukan evaluasi dan analisis tugas dan fungsi organisasi BAPETEN dalam meningkatkan fungsi unit kerja serta penyempurnaan struktur organisasi untuk mengurangi tugas dan fungsi yang masih tumpang tindih. Hal ini akan mewujudkan kelembagaan BAPETEN yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. 5. Tatalaksana Penataan tatalaksana dalam lingkungan BAPETEN akan mendorong efisiensi penyelenggaran dan pelayanan BAPETEN sekaligus mengubah mental aparatur. Penerapan manajemen kearsipan dalam penataan bisnis proses yang handal, komprehensif, dan terintegrasi dengan sistem e-goverment dalam lingkungan BAPETEN 6. SDM aparatur Penerapan manajemen ASN BAPETEN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat. Hal ini didukung oleh menyusun prosedur mekanisme re-positiong pegawai, optimalisasi
sistem
penilaian
kinerja
pegawai
dan
membangun
sistem
pemberian reward kepada pegawai yang berkompetensi tinggi. 7. Peraturan Perundang-undangan Penataan peraturan perundang-undangan dengan
mengurangi terjadinya
tumpan tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan yang diterbitkan dengan membuat peta permasalahannya. 8. Pelayanan publik Penguatan sistem pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme
para
penyedia
pelayanan
serta
peningkatan
kualitas
pelayanan.
III. Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi A. Pencapaian Pelaksanaan progam RB BAPETEN tahun 2010-2014 dapat dilihat dari capaian RB
BAPETEN
yang
meliputi
Manajemen
Perubahan,Penataan
Peraturan
Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana,
-6Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Quick Wins. a. Manajemen Perubahan Target Program manajemen perubahan adalah terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen konsistensi, serta keterlibatan seluruh tingkatan ASN BAPETEN
dalam
pelaksanaan
progam
dan
kegiatan
Reformasi
Birokrasi.Keberhasilan yang telah tercapai antara lain: Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai (sikap dan juga perilaku) pegawai dalam melaksanakan
peran
dan
fungsi
birokrasi
secara
tepat,
cepat
dan
konsisten.Tersusun dokumen pedoman strategi perubahan dan komunikasi di BAPETEN, draft standar kompetensi jabatan dan unit kerja dan draft desain Assessment Center. b. Penataan Peraturan Perundang-undangan Target
yang
sinkronisasi
ingin
peraturan
perundang-undangan
dicapai
adalah
terbangunnya
perundang-undangan
nasional
harmonisasi dengan
dan
peraturan
internasional disertai pelaksanaan yang efektif dan
efisien. Capaian RB pada program ini yaitu : Telah diselesaikan penataan berbagai
peraturan
perundang-undangan
yang
telah
diterbitkan
oleh
BAPETEN, sebagai hasil regulasi & deregulasi.Informasi melalui website JDIH terbuka berbagai peraturan perundangan ketenaganukliran
c. Penataan dan Penguatan Organisasi Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN serta terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi sehingga terwujud organisasi yang fungsional dan tepat ukuran merupakan target pencapaian penataan dan penguatan organisasi RB BAPETEN. Keberhasilan dalam program ini antara lain : Dilakukan kajian Organisasi
tentang posisi
BAPETEN sebagai
Lembaga Pemerintah
Non
Kementerian (LPNK) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan di bawah
koordinasi
Kementerian
Riset
Teknologi
dan
Pendidikan
Tinggi
(KEMENRISTEKDIKTI). Berdasarkan kajian ini maka dihasilkan dokumen usulan reposisi BAPETEN berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup atau di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.Hasil identifikasi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Unit Kerja, sehingga dihasilkan Laporan Kajian Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja. Laporan inilah yang menjadi dasar untuk dilakukan reorganisasi. Pembinaan SDM melalui
-7penugasan diklat baik luar maupun dalam negeri untuk mewujudkan penguatan
unit
kerja
yang
menangani
fungsi
organisasi,
tatalaksana,
pelayanan publik, kepegawaian dan diklat. d. Penataan Tata Laksana Target Program ini untuk mewujudkan sistem ketatalaksanaan yang efektif, efisien dan transparan pada proses penyelenggaraan pemerintah guna mendukung kinerja lembaga dalam mengelola ativitas sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM), aset (intangible dan tangible) dan perangkat pendukung lainnya untuk melaksanakan pelayanan secara prima di lingkungan BAPETEN. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : Tingkat transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan BAPETEN, seperti telah disusun SMB, SOP yang diperlukan seperti pada peta proses SMB.Penerapan e-office/e-goverment melalui Portal Sistem Informasi. Manajemen Pengawasan Pemanfaatan Ketenaganukliran (SIMPPK) sebagai bentuk elektronisasi proses bisnis di BAPETEN maupun eksternal dengan isntansi lain. e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Pada penataan sistem manajemen SDM aparatur target progam yang ingin dicapai adalah meningkatnya profesionalisme SDM aparatur BAPETEN yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahterahan yang sepadan. Dengan target ini RB BAPETEN telah melaksanakan penerimaan pegawai melalui sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi secara online. BAPETEN telah menetapkan Uraian Jabatan dan Informasi faktor jabatan.Telah diterbitkan Peraturan Kepala (PERKA) BAPETEN antara lain:
PERKA BAPETEN No.15 Tahun 2013 tentang Nama, Kelas,dan Nilai Jabatan di Lingkungan BAPETEN.
PERKA BAPETEN N0.18 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan BAPETEN.
PERKA BAPETEN No.2 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
Telah tersusunnya Dokumen dalam bentuk draft antara lain: Draft Peraturan Kepala tentang Standar Kompetens Jabatan Struktural Draft Peraturan Kepala tentang Standar Kompetensi seluruh Unit Kerja Draft
Rencana
Assessmen
berdasarkan kompetensi.
terhadap
seluruh
pegawai
BAPETEN
-8Selanjutnya BAPETEN telah melaksanakan
rekrutmen terbuka Jabatan
Pimpinan Madya (Eselon I) secara online. Tersusunya Dokumen Annual Program Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011. f. Penguatan Pengawasan Target progam pada program penguatan pengawasan adalah tercapainya tujuan organisasi secera efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta berjalannya pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya. Keberhasilan reformasi birokrasi pada program ini antara lain: Telah ditetapkan Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan BAPETEN. BAPETEN telah menerapkan SPIP, dan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) untuk melakukan evaluasi tingkat penerapan SPIP di Satuan Kerja Kesettamaan BAPETEN pada tahun 2014, dan diikuti
dengan
penetapan
Rencana
Aksi
penerapan
SPIP
Kesettamaan
BAPETEN Tahun 2014. Telah ditetapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada seluruh unit kerja di BAPETEN, sesuai dengan Perka BAPETEN No.9 tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Telah ditetapkan sistem pengelolaan gratifikasi di lingkungan BAPETEN, sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN.Peranan APIP sebagai quality assurance dan consultansi telah mulai diperhitungkan di BAPETEN. Selama periode 2010 – 2014 Badan Pemeriksa Keuangan – RI telah melakukan audit atas Laporan Keuangan BAPETEN, dan telah menetapkan opini yaitu, pada tahun 2009 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2010 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTPDPP), tahun 2011
sampai dengan tahun 2012 Laporan Keuangan
BAPETEN memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP), dan di tahun 2013 BAPETEN kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif dengan capaian hasil penilaian Lakip dengan kategori baik merupakan target pada penguatan akuntabilitas kinerja BAPETEN. Dengan target tersebut BAPETEN telah berhasil dengan melakukan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BAPETEN sehingga penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPETEN mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2010 hingga 2014. Telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPETEN sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No.14 Tahun 2013 tentang
-9Indikator Kinerja Utama. Telah disusun Penetapan Kinerja (PK) BAPETEN 2010-2014. Penandatangan Pakta Integritas, Penetapan Kinerja, dan SKP sebagai janji target kinerja
tahun 2014 dan menjadi pedoman pelaksanaan
kinerja dan evaluasi kinerja BAPETEN. Keberhasilan pada area akuntabilitas kerja ini pun membutuhkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis Lembaga. Terbentuknya Pedoman penyusunan akuntabilitas kinerja,pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi serta peningkatan informasi Indikator Kinerja Utama hingga level pegawai. h. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Target Program ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih cepat, aman, dan terjangkau.Keberhasilan yang telah dicapai dengan menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dalam pelayanan publik di lingkungan BAPETEN
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga
Nuklir Nomor 562/K/IX/2012 Tentang Penetapan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Dalam Kerangka Indonesia National Single Window. Dari hasil survei yang dilakukan P2STPFRZR pada tahun 2013, nilai IKP layanan perizinan yang diperoleh adalah 2,64 dari maksimum 4.00, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan
yang
diperoleh
termasuk
dalam
kategori
B
(baik).
Sebagai
perbandingan nilai IKP tahun 2013 sebesar 2,64 menurun 0,09 poin bila dibandingkan dengan nilai IKP tahun 2012 yaitu sebesar 2,73, walaupun secara keseluruhan capaian IKP tahun 2013 melebihi target 2,6 yang dicanangkan. Kemudian telah dibangunnya website Keterbukaan Informasi Publik,
yang
dimanfaatkan
untuk
komunikasi
antara
pengguna
dan
masyarakat umum dengan BAPETEN. i. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam roadmap. Hasil dari monitoring, evaluasi, dan pelaporan RB BAPETEN adalah telah disusun Laporan Capaian
Reformasi
Birokrasi BAPETEN 2010-2014 sebagai Laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penilaian pencapaian reformasi birokrasi BAPETEN dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada tahun 2012 dan memperoleh penilaian indeks Reformasi Birokrasi BAPETEN = 51.Tahun 2012 dikoordinasikan oleh Inspektorat. Hasil PMPRB adalah 70,14, namun tidak dilakukan klarifikasi lapangan oleh KemenPAN-RB. Pada tahun 2014 kembali dibawah koordinasi Inspektorat, BAPETEN telah menyampaikan hasil PMPRB dengan Indeks Reformasi Birokrasi 73,60
- 10 Penilaian mandiri ini diklarifikasi oleh KemenPAN-RB dan hasil yang diperoleh adalah 56,09. Telah disusun rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB, dengan merencanakan tindakantindakan korektif terhadap kekurangan dan meningkatkan terhadap kondisi birokrasi yang dinilai sudah baik. j. Quick Wins BAPETEN telah menetapkan progam percepatan (quick wins) 2010-2014 yaitu peningkatan layanan perizinan pemnfaatan tenaga nuklir, peningkatan disiplin pegawai, dan peningkatan inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dengan mengedepankan penegakan hukum. Keberhasilan yang telah tercapai pada program ini adalah terwujudnya pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir yang secara online dan terus meningkat hingga tidak saja secara online tetapi menerapkan on-the-spot licensing kepada pengguna. Dimulai tahun 2014 BAPETEN telah melaksanakan sistem perizinan jemput bola dan mendekati Pemohon Izin, yaitu on-the-spot licensing dan One Day Service. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak BAPETEN, diterapkan Pelayanan egovernment. Telah membuka SMS Center BAPETEN sebagai layanan informasi yang memungkinkan pemohon izin untuk mengetahui status terkini permohonan ijin kapan saja dalam 24 jam. Disiplin pegawai semakin meningkat dengan telah
diterapkannya
sistem
kehadiran
dengan
menggunakan
handkey.Penerapan disiplin pegawai ini merupakan dasar pemberin tunjangan kinerja, yaitu setiap pegawai menyusun SKP.Telah dihasilkan draf Penegakan Hukum, yang dalam implemtasinya terdapat 7 (tujuh) kasus hukum dan 5 (lima) telah selesai putusannya. B. Rencana, Kriteria Keberhasilan, Waktu Pelaksanaan & Tahapan Kerja, Penanggungjawab dan Anggaran Program Reformasi Birokrasi BAPETEN Dalam Reformasi Birokrasi BAPETEN 2015-2019 akan dipaparkan rencana, kriteria keberhasilan, waktu pelaksanaan & tahapan kerja, penanggungjawab dan anggaran terkait rencana aksi yang ditetapkan sebagai berikut: 1. Manajemen Perubahan Tujuan dilaksanakannya manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi BAPETEN adalah Peningkatan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPETEN terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan perubahan pola pikir, penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan pada seluruh
- 11 lingkungan BAPETEN. Secara umum target, kegiatan serta indikator kinerja dari program Manajemen Perubahan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcome
Keberhasilan 1. Pembentukan tim
Terbentuknya
Penyusunan tim RB
2015
Draft SK
Peningkatan
Reformasi Birokrasi
tim Reformasi
beserta tugas dan
2016
Kepala
komitmen
(RB) secara
Birokrasi
fungsi tim RB
2017
BAPETEN
Aparatur Sipil
Pembentukan Tim RB
2018
SK Kepala BAPETEN
Negara (ASN)
Pemahaman
terhadap
tim kerja
pelaksanaan
berkesinambungan
2019 Sosialisasi Tim RB
BAPETEN
reformasi Tim melaksanakan
Laporan
birokrasi yang
tugas
kemajuan tim
ditandai dengan
kerja
perubahan pola pikir, penguatan
Terbentuknya
Penyusunan agen
2015
Draft SK
budaya kerja dan
perubahan untuk
agen
perubahan RB
2016
Kepala
budaya
menggerakkan
perubahan RB
2017
BAPETEN
pelayanan pada
Reformasi Birokrasi
pada setiap
2018
2. Pembentukan agen
2019
seluruh
unit kerja yang
Penyusunan tugas
dapat
dan fungsi agen
Kepala
mendorong
perubahan
BAPETEN
Pembentukan agen
SK Kepala
perubahan
BAPETEN
Sosialisasi dan public
Pemahaman
campaign agen
dan
perubahan pada unit
pelaksanaan
kerja
public
Draft SK
terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja
campaign agen perubahan Agen perubahan
Laporan
melakukan tugasnya
kegiatan dan
pada unit kerja untuk
hasil
menggerakkan RB
pelaksanaan agen perubahan di setiap unit kerja mereka.
3. Penerapan internalisasi manajemen perubahan dalam pengembangan nilainilai untuk menegakkan integritas
Peningkatan
Perumusan
2015
Draft roadmap
sistem nilai
permasalahan terkait
2015-2019
dan integritas
internalisasi
sebagai
birokrasi yang
manajemen
pedoman
efektif
perubahan dalam
manajemen
pengembangan nilai-
perubahan
nilai organisasi
dalam pengembangan nilai-nilai organisasi
lingkungan BAPETEN
- 12 Penyusunan
2016
Menetapkan
pedoman internalisasi
roadmap RB
manajemen
2015-2019
perubahan dalam pengembangan nilainilai organisasi Penerapan Pedoman
2017
Peningkatan
Internalisasi
2018
kesadaran atas
Manajemen
2019
asas, prinsip,
Perubahan
nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
Pada program manajemen perubahan memiliki 3 kegiatan yaitu: pembentukan tim reformasi birokrasi, pembentukan agen perubahan untuk menggerakan reformasi birokrasi dan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas. 1.1.
Kegiatan pembentukan tim reformasi birokrasi 2015-2019 yang dilakukan setiap tahun. Tahapan kerja kegiatan ini sebagai berikut:
Penyusunan tim RB beserta tugas dan fungsi akan dilakukan pada bulan Januari tiap tahunnya dengan kriteria keberhasilan dihasilkannya draft SK Kepala BAPETEN
Pembentukan tim akan dilakukan pada bulan Februari dengan kriteria keberhasilan dihasilkannya SK Kepala BAPETEN
Sosialisasi tim akan dilakukan pada bulan April dengan kriteria keberhasilan diperolehnya pemahaman tim kerja tentang tugas dan fungsi masing-masing
Pelaksanaan tugas tim RB akan berlangsung sesuai dengan periode masa
jabatan
tim
RB.Kriteria
keberhasilan
tahapan
ini
adalah
tersusunnya laporan kemajuan tim kerja reformasi birokrasi BAPETEN. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi 1.2.
Kegiatan selanjutnya dalam manajemen perubahan adalah Pembentukan agen perubahan untuk menggerakkan Reformasi Birokrasi yang dilakukan setiap tahun. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Paratur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembanguan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah. Tahapan kerja kegiatan ini sebagai berikut:
Penyusunan
agen
perubahan
RB
pada bulan
Januari
setiap
tahunnya dengan kriteria keberhasilan dengan dihasilkan Draft SK Kepala BAPETEN
- 13
Penyusunan tugas dan fungsi agen perubahan dengan kriteria keberhasilan dengan dihasilkan Draft SK Kepala BAPETEN
Pembentukan tim akan dilakukan pada bulan Februari dengan kriteria keberhasilan dihasilkannya SK Kepala BAPETEN
Sosialisasi dan
public campaign agen perubahan pada unit kerja
sehingga agen perubahan memahami tugas dan fungsinya serta melakukan public campaign khususnya pada unit setiap agen perubahan dilakukan pada bulan April.
Agen perubahan melakukan tugasnya pada unit kerja untuk menggerakkan RB yang akan berlangsung sesuai dengan periode masa jabatan tim agen perubahan dengan kriteria keberhasilan Laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan agen perubahan di setiap unit kerja mereka.
Penanggung jawab kegiatan adalah kepala BHO 1.3.
Penerapan internalisasi manajemen perubahan dalam pengembangan nilainilai untuk menegakkan integritas. Kegiatan dalam meningkatan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif antara lain:
Perumusan permasalahan terkait internalisasi manajemen perubahan dalam pengembangan nilai-nilai organisasi yang dilaksanakan pada bulan November 2015 dengan kriteria keberhasilan dihasilkan Draft roadmap 2015-2019 sebagai pedoman manajemen perubahan dalam pengembangan nilai-nilai organisasi
Penyusunan
pedoman
internalisasi
manajemen
perubahan
dalam
pengembangan nilai-nilai organisasi yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016 dengan kriteria keberhasilan dengan ditetapkan roadmap RB 2015-2019
Mengimplemantasikan pedoman internalisasi manajemen perubahan yang diadopsi dari roadmap RB 2015-2019 dalam rangka meningkatkan kesadaran atas asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
Penanggung jawab kegiatan adalah kepala BHO 2. Penguatan Pengawasan Tujuan
dilaksanakan
program
ini
untuk
mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam lingkungan BAPETEN.
No.
Program/Kegiata
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
n 1. Penerapan SIstem Pengendalian
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan Meningkatnya penerapan sistem
Sosialisasi penerapan SPIP di
2015,
Dokumen
mewujudka
2017
sosialisasi
n
- 14 Intern Pemerintah
pengawas yang
(SPIP) sesuai
independen,
dengan PERKA
profesional dan
BAPETEN No.12
sinergis dalam
Tahun 2014
lingkungan
seluruh unit kerja
tentang SPIP
an yang Menerapkan SPIP
2015-
terselenggaranya
2019
kegiatan pengendalian
BAPETEN
untuk
Yang ditandai
meminimalisir
dengan
resiko yang telah
menurunnya
diidentifikasikan
tingkat penyimpangan oleh aparatur. 2. Peningkatan peran
APIP yang lebih
Membuat rencana
2016,
Rencana aksi
Aparat Pengawas
berperan dalam
peningkatan peran
2018
peningkatan
Intern Pemerintah
melakukan
APIP sebagai Quality
(APIP) sebagai
penguatan sistem
Assurance dan
Quality Assurance
pengendalian
consulting
dan consulting
intern, quality
Membangun
2016,
Draft SK Kepala
assurance dan
peningkatan peran
2018
BAPETEN tentan
konsultasi atas
APIP sebagai Quality
pelayanan
Assurances dan
kepemerintahan,
consulting
yang ditandai
Menerapkan peran
2016-
dengan Laporan
APIP sebagai Quality
2019
Keuangan yang
Assurance dan
mendapatkan opini
Consulting
peran APIP
APIP
Laporan APIP
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3. Penerapan Sistem
Bebas Gratifikasi di
Terselenggaranya
2015
Pemahaman
Pengendalian
lingkungan
public campgain
2016
seluruh pegawai
gratifikasi sesuai
BAPETEN
secara berkala di
2017
tentang
lingkungan BAPETAN
2018
penanganan
2019
pengendalian
dengan Perka BAPETEN No.12 Tahun 2014
gratifikasi
tentang Gratifikasi
Pelaksanaan Perka
Dokumen
di lingkungan
gratifikasi dan
pelaksanaan
BAPETEN
pengelolaan
sistem gratifikasi
gratifikasi
4. Penguatan
pemerintah
Monitoring dan
Dokumen
evaluasi
laporan monev
pengendalian
pengendalian
gratifikasi
gratifikasi
Tidak adanya
Identifikasi
Whistleblowing
penyimpangan
permasalahan WBS
System (WBS)
kecurangan dalam
permasalahan
pemerintahan di
WBS
lingkungan
Penetapan Perka
BAPETEN
BAPETEN tentang
2015
Dokumen kajian identifikasi
2016
Perka BAPETEN tentang WBS
WBS Menyusun rencana prosedur pengaduan dan pengelolaan WBS
2016
Dokumen draft WBS
bersih bebas KKN di lingkungan BAPETEN
- 15 Pembentukan Tim
2016
Satgas WBS
SK Kepala BAPETEN
Sosialisasi WBS
2015
Pemahaman
dengan public
2016
seluruh ASN dan
campaign
stakeholder mengenai WBS
Mengelola pengaduan
2016
Pengelolaan
berbasis sistem
2017
sistem teknologi
2018
dalam
2019
penanganan WBS
Pemeliharaan dan
Pemuktahiran
pengembangan
sistem teknologi
pengelolaan
WBS
pengaduan berbasis sistem. Evaluasi WBS
Dokumen hasil evaluasi WBS
5. Peningkatan
Tranparansi
Melaksanakan
2015
Laporan
efektifitas
penanganan
penanganan LHKPN
2016
penanganan
penanganan
LHKPN & LHKASN
sesuai dengan Perka
2017
LHKPN &
BAPETEN No.12
2018
LHKASN
Tahun 2013 dan
2019
LHKPN & LHKASN
LHKASN Perka BAPETEN No.8 Tahun 2015 pengelolaan database
2015
Dokumen
LHKPN & LHKASN
2017
database LHKPN & LHKASN
Monitoring LHKPN &
2015
Dokumen hasil
LHKASN melalui
2016
monitoring
sistem yang sudah
2017
LHKPN &
ada
2018
LHKASN
2019 6. Pembangunan
Memperoleh
Terbentuknya zona
2015
zona integritas di
predikat WBK oleh
integritas di satuan
kerja menuju
lingkungan
Menpan
kerja
predikat WBK ke
BAPETEN
Pengusulan unit
Menpan Implementasi zona integritas.
2015
Evaluasi zona integritas
2015
Laporan implementasi zona integritas. Dokumen hasil evaluasi zona integritas SK pengusulan
2015
unit kerja calon
pengusulan unit kerja calon WBK
WBK penetapan unit kerja
2016
calon WBK pembinaan unit kerja
SK unit kerja calon WBK
2016
calon WBK
Bimbingan teknis kepada unit kerja calon WBK
7. Penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat (public
Sistem penanganan pengaduan masyarakat efektif dan efisien
Menyusun prosedur penanganan pengaduan masyarakat
2016
Draft prosedur penanganan pengaduan masyarakat
- 16 complain handling system)
8. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan
Tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di BAPETEN
Penetapan prosedur penanganan pengaduan masyarakat Implementasi sistem penanganan pengaduan masyarakat
2017
Evaluasi atas Implementasi sistem penanganan pengaduan masyarakat
2017 2018 2019
Pengembangan sistem penanganan pengaduan masyarakat
2018 2019
Menyusun pedoman benturan kepentingan
2015
Penetapan Perka BAPETEN tentang benturan kepentingan Sosialisasi benturan kepentingan
2016
Perka benturan kepentingan
2016
Pemahaman tentang benturan kepentingan
Mengelola pengaduan berbasis sistem
2017
Pengelolaan sistem teknologi dalam penanganan benturan kepentingan Pemuktahiran sistem teknologi penanganan benturan kepentingan Dokumen tentang benturan kepentingan
Pemeliharaan dan pengembangan pengelolaan benturan kepentingan. Evaluasi benturan kepentingan.
2017 2018 2019
2018 2019 2018 2019
Prosedur penanganan pengaduan masyarakat Tindak lanjut atas seluruh pengaduan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan Laporan hasil Implementasi sistem penanganan pengaduan masyarakat Pemuktahiran sistem penanganan pengaduan masyarakat Draft Perka benturan kepentingan
Progam penguatan pengawasan memiliki 8 kegiatan antara lain: Penerapan SIstem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PERKA BAPETEN No.12 Tahun 2014, Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting, Penerapan Sistem Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Perka BAPETEN No.12 Tahun 2014 tentang Gratifikasi di lingkungan BAPETEN, Penguatan Whistleblowing System (WBS), Peningkatan efektifitas penanganan LHKPN dan LHKASN,
Pembangunan zona integritas di lingkungan BAPETEN, Penguatan
sistem penanganan pengaduan masyarakat (public complain handling system), dan Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan. 2.1.
Penerapan SIstem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PERKA BAPETEN No.12 Tahun 2014 memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya antara lain:
Sosialisasi penerapan SPIP di seluruh unit kerja dengan kriteria keberhasilan berupan Dokumen sosialisasi tentang SPIP. Pelaksanaan pada progam ini di bulan Maret di tahun 2017
- 17
Penerapan SPIP dengan tingkat keberhasilan terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasikan.
Penanggung jawab pelaksana : Inspektorat 2.2.
Peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting.Perencanaan progam ini meliputi tahapan sebagai berikut:
Membuat
rencana
peningkatan
peran
APIP
sebagai
Quality
Assurances dan Consulting, akan dilakukan pada bulan Maret di tahun 2016 dan 2018 dengan kriteria keberhasilan tersusunnya rencana aksi peningkatan peran APIP.
Membangun peningkatan peran APIP sebagai Quality Assurances dan consulting dengan kriteria keberhasilan berupa Draft SK Kepala BAPETEN tentang APIP. Progam ini akan berlangsung pada bulan Maret di tahun 2016 dan 2018
Menerapkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting dengan kriteria keberhasilan laporan APIP setiap tahunnya.
Penanggung jawab pelaksana : Inspektorat 2.3.
Penerapan Sistem Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Perka BAPETEN No.12 Tahun 2014 tentang Gratifikasi di lingkungan BAPETEN. Tahapan kerja yang akan dilaksankan sebagai berikut:
Terselenggaranya public campgain secara berkala di lingkungan BAPETEN dengan kriteria keberhasilan Pemahaman seluruh pegawai tentang penanganan pengendalian gratifikasi. Kegiatan ini akan terlaksana pada bulan Agustus
Pelaksanaan Perka gratifikasi dan pengelolaan gratifikasi dengan kriteria keberhasilan berupa Dokumen pelaksanaan sistem gratifikasi
Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi yang dilakukan tiap tahun
dengan
pengendalian
kriteria gratifikasi
keberhasilan yang
akan
Dokumen
laporan
dilaksanakan
pada
monev bulan
Desember. Penanggung jawab pelaksana : Inspektorat 2.4.
Penguatan Whistleblowing System (WBS)
Identifikasi permasalahan WBS yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2015 kriteria keberhasilan dengan tersusunya dokumen kajian identifikasi permasalahan WBS
- 18
Penetapan Perka BAPETEN tentang WBS yang akan dilaksanakan pada Maret 2016 dengan kriteria keberhasilan terbitnya Perka BAPETEN tentang WBS
Menyusun rencana prosedur pengaduan ekternal maupun internal dan
rencana
pengelolaan
WBS
dengan
kriteria
keberhasilan
tersusunnya Dokumen draft prosedur pengaduan dan pengelolaan WBS yang akan dilaksanakan pada Mei 2016
Pembentukan Tim Satgas WBS yang akan terlaksana pada bulan Agustus 2016, dengan kriteria keberhasilan SK Kepala BAPETEN
Sosialisasi WBS dengan public campaign yang telah dilakukan tahun 2015 dan akan disosialisasikan kembali pada bulan Agustus 2016 setelah terbitnya perka tentang WBS dan SK tim satgas WBS dengan kriteria keberhasilan pemahaman seluruh ASN
dan stakeholder
mengenai WBS
Mengelola pengaduan berbasis sistem dengan kriteria keberhasilan terdapat pengelolaan sistem teknologi dalam penanganan WBS.
Pemeliharaan dan pengembangan pengelolaan pengaduan berbasis sistem yang akan terus dilakukan sejak tahun 2016 dengan kriteria keberhasilan terdapat pemuktahiran sistem teknologi WBS.
Setelah berlangsung penyelenggaraan WBS akan dilakukan evaluasi pada bulan Desember tiap tahunnya dengan kriteria keberhasilan tersusunnya dokumen hasil evaluasi WBS
2.5.
Peningkatan efektifitas penanganan LHKPN & LHKASN dengan harapan terbentuk transparansi penanganan LHKPN & LHKASN. Pelaksanaan kerja ini meliputi tahapan sebagai berikut:
Melaksanakan penanganan LHKPN sesuai dengan Perka BAPETEN No.12 Tahun 2013 dan LHKASN Perka BAPETEN No.8 Tahun 2015 dengan kriteria keberhasilan berupa Laporan penanganan LHKPN & LHKASN yang diselenggarakan tiap tahun pada bulan Juni
pengelolaan database LHKPN & LHKASN yang akan dilaksanakan pada pada tahun 2015 dan 2017 dengan kriteria keberhasilan tersusunnya dokumen database LHKPN & LHKASN
Untuk memastikan berjalannya pengelolaan LHKPN & LHKASN sesuai dengan Perka BAPETEN No.12 Tahun 2013 dan Perka BAPETEN No.8 Tahun 2015 maka dilakukan monitoring pada bulan Desember tiap tahunnya dengan kriteria keberhasilan tersusunnya dokumen hasil monitoring LHKPN & LHKASN.
- 19 2.6.
Pembangunan zona integritas di lingkungan BAPETEN menuju predikat WBK oleh menpan akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Terbentuknya zona integritas di satuan kerja yang akan ditetapkan pada bulan Februari tahun 2015 dengan kriteria keberhasilan Pengusulan unit kerja menuju predikat WBK ke Menpan.
Implementasi zona integritas akan dilaksanakan mulai pada bulan September 2015 dengan kriteria keberhasilan Laporan implementasi zona integritas.
Evaluasi zona integritas akan dilakukan setiap tahun di Bulan Desember
mulai
tahun
2015
dengan
kriteria
keberhasilan
tersusunnya dokumen hasil evaluasi zona integritas.
Penetapan tiga unit kerja yang dicalonkan untuk diusulkan menjadi unit kerja calon WBK yang telah dilakukan pada tahun 2015 dengan kriteria keberhasilan berupa SK pengusulan unit kerja calon WBK
Penetapan unit kerja calon WBK yang akan dilaksanakan bulan Februari 2016 dengan kriteria keberhasilan berupa SK unit kerja calon WBK
Pembinaan unit kerja calon WBK dengan memberikan bimbingan teknis kepada unit kerja calon WBK agar lebih memahami secara menyeluruh pelaksanaan WBK yang akan dimulai pada bulan Mei 2016.
2.7.
Penguatan sistem penanganan pengaduan masyarakat (public complain handling system):
Penyusunan prosedur penanganan pengaduan masyarakat akan dilaksanaan
pada
bulan
Mei
tahun
2016
dengan
kriteria
keberhasilan dihasilkan draft prosedur penanganan pengaduan masyarakat
Penetapan
prosedur
penanganan
pengaduan
masyarakat
akan
dilaksanaan pada bulan Januari tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan
penetapan
prosedur
penanganan
pengaduan
masyarakat.
Implementasi zona integritas akan dilaksanakan mulai pada bulan Mei
2017 dengan kriteria keberhasilan tindak lanjut atas seluruh
pengaduan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan.
Evaluasi
atas
Implementasi
sistem
penanganan
pengaduan
masyarakat akan dilakukan setiap tahun di Bulan Desember mulai tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan berupa laporan Implementasi sistem penanganan pengaduan masyarakat.
hasil
- 20
Pengembangan sistem penanganan pengaduan masyarakat akan dilakukan pemutakhiran secara berkala 2 tahun sekali
2.8.
Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
Penyusunan prosedur benturan kepentingan yang telah dilaksanaan pada tahun 2015 dengan kriteria keberhasilan menghasilkan draft Perka benturan kepentingan.
Penetapan Perka BAPETEN tentang benturan kepentingan akan dilaksanaan
pada
bulan
April
tahun
2016
dengan
kriteria
keberhasilan penetapan Perka benturan kepentingan.
Pengelolaan pengaduan berbasis sistem benturan kepentingan akan dilaksanakan pada bulan tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan pemutakhiran sistem teknologi penanganan benturan kepentingan.
Pemeliharaan dan pengembangan pengelolaan benturan kepentingan akan dimulai pada tahun 2018 dengan kriteria keberhasilan pemutakhiran sistem teknologi penanganan benturan kepentingan
Evaluasi benturan kepentingan akan dilakukan mulai tahun 2018 di bulan Desember dengan kriteria keberhasilan tersusunnya dokumen tentang benturan kepentingan.
Penanggung jawab pelaksana : Inspektorat 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tujuan dalam program penguatan akuntabilitas kerja untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja baik
No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1
Percepatan
Terbangunnya
Persiapan
Rencana Aksi
Peningkatan
penerapan standar
sistem yang
Infrastruktur (alat
2015
implementasi
kualitas penerapan
akuntansi
mampu
pengolah data)
sistem
sistem
pemerintah berbasis
mendorong
dan implementasi
akuntansi
akuntabilitas
accrual (perbaikan
tercapainya
sistem akuntansi
cash toward
kinerja yang efektif
manajemen
kinerja
cash toward
accrual (CTA)
dan efisien.
informasi keuangan
organisasi yang
accrual (CTA)
negara)
akuntable
Implementasi
2016
Laporan
akuntansi
Pelaksanaan
pemerintah
akuntansi
berbasis accrual
pemerintah
BAPETEN
berbasis accrual BAPETEN
Evaluasi akuntansi
2017
hasil penilaian LAKIP dengan
- 21 pemerintah
kategoi baik
berbasis accrual
atau BB
BAPETEN Pengembangan
2018
Pemuktahiran
akuntansi
2019
sistem
pemerintah
akuntansi
berbasis accrual
pemerintah
BAPETEN
berbasis accrual BAPETEN
2.
Penyelarasan fungsi
Terjadinya
Penyusunan
perencanaan,
peningkatan
RENSTRA 2015-
RENSTRA
penganggaran,
kualitas
2019
2015-2019
pengadaan, monev,
laporan
dan pelaporan
akuntabilitas
berbasis TIK
kinerja
pengembangan
2015
2016
Dokumen
Upgrade
sistem
system
Perencanaan dan
SERASI
Evaluasi (SERASI) yang telah terintegrasi Koordinasi
2015
perencanaan
2016
kegiatan dan
2017
aggaran
2018
Dokumen laporan perencanaan kegiatan dan anggaran
2019 Penyusunan dan
2016
pengembangan
2017
sistem pelaporan
2018
berbasis TIK
2019
Pelaksanaan sistem pelaporan berbasis IT
Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki 2 kegiatan utama yang meliputi Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual
(perbaikan
manajemen informasi keuangan negara) dan Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK. 3.1.
Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis accrual (perbaikan manajemen informasi keuangan negara) memiliki tahapan kerja:
Persiapan Infrastruktur (alat pengolah data) dan implementasi sistem akuntansi cash toward accrual (CTA) dilaksanakan sepanjang tahun 2015 dengan kriteria keberhasilan berupa rencana Aksi implementasi sistem akuntansi cash toward accrual (CTA)
Selanjutnya adalah Implementasi akuntansi pemerintah berbasis accrual BAPETEN yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan kriteria keberhasilan Laporan Pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis accrual BAPETEN
Evaluasi
akuntansi
Merencanakan,
pemerintah
membangun,
berbasis dan
accrual
BAPETEN
menerapkan
penguatan
akuntabilitas kinerja instansi, yang akan dilakukan pada awal bulan di tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan berupa hasil penilaian LAKIP dengan kategoi baik BB.
- 22
Pengembangan akuntansi pemerintah berbasis accrual
BAPETEN
akan dilakukan mulai tahun 2018 dengan memutakhirkan sistem akuntansi pemerintah berbasis accrual BAPETEN 3.2.
Penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
Penyusunan RENSTRA 2015-2019 dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 dengan kriteria keberhasilan Dokumen RENSTRA 2015-2019
Pengembangan sistem Perencanaan dan Evaluasi (SERASI) yang telah terintegrasi akan dilaksanakan pada bulan bulan Juli 2016 dengan kriteria keberhasilan dengan adanya Upgrade
system
SERASI
Koordinasi perencanaan kegiatan dan anggaran dengan dilakukan sepanjang tahun dengan kriteria
keberhasilan Dokumen laporan
perencanaan kegiatan dan anggaran
Penyusunan sistem pelaporan berbasis TIK akan dimulai pada bulan Juli 2016 dengan kriteria pelaksanaan sistem pelaporan berbasis IT
Penanggung jawab pada kegiatan ini Biro Perencanaan
4. Penguatan Kelembagaan Tujuan progam ini untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis sehingga mendorong terciptanya mental aparat yang kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1. Restrukturisasi/penataan
Hasil
Pembentukan
2016
SK Kepala
Terwujudnya
tugas dan fungsi (tupoksi)
reorganisasi
tim Reorganisasi
2019
BAPETEN
instansi
unit kerja pada BAPETEN
tugas dan
BAPETEN
berdasarkan Laporan
fungsi unit
Kajian Organisasi tupoksi
kerja
RB BAPETEN 2010-2014
pemerintahan yang tepat
Tim reorganisasi
2016
Identifikasi
ukuran, tepat
melakukan
2019
tupoksi unit
fungsi dan
organisasi
sinergis
identifikasi tupoksi unit
dalam
organisasi
mewujudkan
Menganalisis dan
2016
Hasil analisis
birokrasi
mengevaluasi
2019
dan evaluasi
yang efekti
struktur organisasi dan tata kerja BAPETEN yang berlaku
dan efisien
- 23 Menyusun rencana
2016
Draft struktur
2019
organisasi dan
restrukturisasi
Tata Kerja yang baru
Melakukan
2016
SK Kepala
restrukturisasi
2019
BAPETEN
sesui dengan
tentang
draft organisasi
Organisasi dan
dan Tata kerja
Tata Kerja
yang baru Melakukan
2016
Dokumen
evaluasi tupoksi
2019
laporan hasil
untuk
evaluasi
penajaman
tupoksi
fungsi
Pada
program
penguatan
kelembagaan
mempunyai
kegiatan
utama
untuk
menyelenggarakan Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi (tupoksi) unit kerja pada BAPETEN . 4.1.
Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi (tupoksi) unit kerja pada BAPETEN akan dilakukan pada tahun 2016 dan akan ditinjau kembali pada tahun 2019 jika diperlukan didasarkan pada Laporan Kajian Organisasi tupoksi RB BAPETEN 2010-2014 dengan tahapan sebagai berikut:
Dimulai dengan pembentukan tim Reorganisasi BAPETEN yang terlaksana
pada
bulan
Februari
dengan
terbitnya
SK
Kepala
BAPETEN. Pembentukan tim re-organisasi dilakukan secara berkala dengan masa penugasan per tahun.
Tim reorganisasi melakukan identifikasi tupoksi unit organisasi dengan kriteria keberhasilan tersusunnya Identifikasi tupoksi unit organisasi yang akan dilaksanakan pada bulan April.
Menganalisis dan mengevaluasi struktur organisasi dan tata kerja BAPETEN yang berlaku yang akan terlaksana pada bulan Juni dengan kriteria keberhasilan Hasil analisis dan evaluasi
Menyusun rencana restrukturisasi sehingga kriteria keberhasilan terlihat dari terbentuknya Draft struktur organisasi dan Tata Kerja yang baru yang akan terlaksana pada bulan Agustus.
Melakukan restrukturisasi sesuai dengan draft organisasi dan Tata kerja yang baru dengan kriteria keberhasilan terbitnya SK Kepala BAPETEN tentang Organisasi dan Tata Kerja
Melakukan evaluasi tupoksi untuk penajaman fungsi Dokumen laporan hasil evaluasi tupoksi
Penanggung jawab pada kegiatan ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Hukum dan Organisasi
- 24 -
5. Penguatan Tatalaksana Perubahan pada sistem tatalaksana bertujuan untuk mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus untuk mengubah mental aparatur.
No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1.
Pengembangan
Tersedianya e-
Pembentukan Tim
penerapan e-
goverment
TIK dalam rangka
penyelenggaraan
goverment yang
penyempurnaan
pemerintahan
terintegrasi dalam
pengelolaan TIK
dan pelayanan,
penyelenggaran
Penyusunan
pemerintahan
2016
SK Tim
Draft
sekaligus untuk
rencana prosedur
penyempurnaan
mengubah
TIK dalam rangka
master plan TIK
mental
2016
aparatur.
penyempurnaan pengelolaan TIK Pelaksanaan
2016
pengelolaan TIK
2017
Perka BAPETEN
2018 2019 Monitoring dan
2016
Laporan monev
evaluasi e-
2017
e- goverment
goverment
2018 2019
2.
efisiensi
Penguatan
Tersedianya
Mengidentifikasi
keterbukaan
keterbukaan
permasalahan
2015
Dokumen kajian
Informasi Publik
informasi
mekanisame
permasalahan
BAPETEN disertai
publik yang
pelayanan
mekanisme
dengan mekanisme
akurat dan
keterbukaan
pelayanan
umpan balik
terintegrasi
informasi publik
publik
BAPETEN Merencanakan
2015
aksi mekanisme
Draft pedoman KIP BAPETEN
keterbukaan informasi publik BAPETEN Penetapan
2015
SOP mekanisme
mekanisme
pelayanan
pelayanan
keterbukaan
keterbukaan
informasi
informasi publik
publik
BAPETEN
BAPETEN
Pengembangan
2016
Semakin
sistem pelayanan
2017
mudah
keterbukaan
2018
mendapatkan
informasi publik
2019
informasi
BAPETEN
- 25 Monitoring dan
2018
Dokumen
evaluasi sistem
kajian monev
pelayanan
sistem
keterbukaan
pelayanan
publik
keterbukaan publik.
3.
Penilaian Kesesuain
PKMI sebagai
Menyusun
2016
Laporan
Mutu Internal
dasar
laporan penilaian
2017
temuan
terhadap penerapan
penilaian
kesesuain mutu
2018
kesesuaian
Sistem Manajemen
mutu
internal tehadap
2019
mutu internal
BAPETEN di semua
terhadap
penerapan sistem
unit kerja
implementasi
manajemen
sistem
BAPETEN
manajemen
Melakukan Gap
2016
Tindak lanjut
BAPETEN dan
Analiysis di setiap
2017
temuan
dikembangkan
unit kerja
2018
menjadi salah
tehadap
2019
satu tinjauan
penerapan sistem
manajemen
manajemen BAPETEN Melaksanakan
2016
Pelaksanaan
Tinjauan
2018
tinjauan
Manajemen
manajemen
terhadap laporan hasil penilaian kesesuaian mutu internal Menyusun
2016
Pelatihan
kualifikasi dan
2019
sertifikasi
Menyusun revisi
2015
Dokumen
prosedur
2019
pedoman
sertifikasi asesor mutu
penilaian
penilaian mutu
kesesuaian mutu
internal
internal Pelaksanaan
2016
Audit mutu
penilaian
2017
internal
kesesuaian mutu
2018
internal terhadap
2019
penerapan sistem manajemen BAPETEN Evaluasi
2016
Dokumen
penilaian
2017
laporan
kesesuaian mutu
2018
evaluasi
internal terhadap
2019
penerapan sistem manajemen BAPETEN 4.
Penerapan sistem
Meningkatnya
Pelaksanaan
2016
Laporan
kearsipan yang
kesadaran
penyusutan arsip
2017
penyusuan
handal
terhadap
sebagai bahan
2018
arsip
perlakuan
JRA BAPETEN
2019
- 26 terhadap arsip
Otomasi dan
2015
Manual digitasi
digitasi arsip
arsip online
online Pembangunan
2017
Aplikasi
Personal Arsip
Personal Arsip
online.
online
Pembangunan
Program
penguatan
tatalaksana
2018
Pemutakhiran
arsip online
arsip online
lembaga
lembaga
memiliki
4
kegiatan
utama
yang
meliputi
Pengembangan penerapan e-goverment, Penguatan keterbukaan Informasi Publik, Penilaian Kesesuain Mutu Internal terhadap penerapan Sistem Manajemen BAPETEN, dan Penerapan sistem kearsipan. 5.1.
Pengembangan
penerapan
e-goverment
yang
terintegrasi
dalam
penyelenggaran pemerintahan memiliki tahapan kerja:
Pengembangan e-goverment dimulai dengan membentuk tim TIK yang dilaksanakan
pada bulan
Maret
tahun
2016
dengan
kriteria
keberhasilan berupa SK tim TIK.
Selanjutnya akan disusun rencana prosedur TIK dalam rangka penyempurnaan pengelolaan TIK pada bulan April tahun 2016 dengan kriteria keberhasilan Draft penyempurnaan master plan TIK.
Pelaksanaan pengelolaan TIK akan dimulai bulan September dengan diperkuat perka BAPETEN yang akan berlangsung selama perka tersebut berlaku.
Monev e-goverment akan dilaksanakan setiap tahun di bulan Desember dengan kriteria keberhasilan tersedianya laporan monev.
5.2.
Penguatan
keterbukaan
Informasi
Publik
BAPETEN
disertai
dengan
mekanisme umpan balik memiliki tahapan kerja:
Mengidentifikasi permasalahan mekanisame pelayanan keterbukaan informasi publik BAPETEN yang telah dilaksanakan pada tahun 2015
dengan
menghasilkan
dokumen
kajian
permasalahan
mekanisme pelayanan publik.
Pada tahun yang sama dilaksanakan juga rencana aksi mekanisme keterbukaan informasi publik BAPETEN dengan menghasilkan Draft pedoman KIP BAPETEN.
SOP mekanisme pelayanan keterbukaan informasi publik BAPETEN merupakan hasil dari tahapan selanjutnya yang dilakukan pada tahun
2015
sebagai
dasar
Penetapan
keterbukaan informasi publik BAPETEN.
mekanisme
pelayanan
- 27
Setelah perangkat utama tersedia, maka pengembangan sistem pelayanan
keterbukaan
dilaksanakan
mulai tahun
informasi 2016
publik
dengan
BAPETEN
akan
kriteria keberhasilan
Semakin mudah mendapatkan informasi publik.
Monitoring dan evaluasi sistem pelayanan keterbukaan publik akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2018 dengan kriteria keberhasilan berupa Dokumen kajian monev sistem pelayanan keterbukaan publik.
5.3.
Program Penilaian Kesesuain Mutu Internal terhadap penerapan Sistem Manajemen BAPETEN di semua unit kerja akan menjadi salahsatu daras dalam tinjauan manajemen dengan tahapan-tahapan kerja sebagai berikut:
Menyusun laporan penilaian kesesuain mutu internal tehadap penerapan sistem manajemen BAPETEN yang akan dilakukan setiap tahunnya pada bulan Februari dengan kriteria keberhasilan berupa Laporan temuan kesesuaian mutu internal.
Melakukan Gap Analiysis di setiap unit kerja tehadap penerapan sistem manajemen BAPETEN yang akan dilaksanakan pada bulan Juni tiap tahunnya dengan kriteria keberhasilan berupa form yang harus ditindaklanjuti oleh unit kerja jika ada temuan kesesuaian mutu.
Tinjauan manajemen akan dilakukan secara berkala tiap 2 tahun sekali dimulai pada bulan September 2016 dengan pelaksanaan tinjauan manajemen dihadapan top manajemen.
Untuk menjaga kualitas penilaian mutu, BAPETEN akan menyusun kualifikasi dan sertifikasi asesor mutu yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2019 dengan kriteria keberhasilan diadakannya pelatihan yang bersertifikasi.
Menyusun revisi prosedur penilaian kesesuaian mutu internal sesuai dengan pengembangan mutu dan upgrade referensi seperti ISO 9001 dan GSR 3 yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan akan direvisi kembali
jika
diperlukan
pada
tahun
2019
dengan
kriteria
keberhasilan berupa Dokumen pedoman penilaian mutu internal.
Penerapan SMB yang telah direvisi melalui PKMI, akan dilakukan setiap tahun bulan Mei dan dimulai pada tahun 2017 untuk dilakukan audit mutu.
Evaluasi penilaian kesesuaian mutu internal terhadap penerapan sistem manajemen BAPETEN sebagai akhir tahapan akan dilakukan setiap bulan Desember
- 28 5.4.
Untuk Meningkatnya kesadaran terhadap perlakuan terhadap arsip maka dibutuhkan sistem kearsipan yang handal. Tahapan kerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
Pelaksanaan penyusutan arsip sebagai bahan JRA BAPETEN akan dilakukan setiap tahun dimulai dari bulan April tahun 2016 dengan kriteria keberhasilan berupa laporan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk memudahkan dalam pengolahan arsip maka dilakukan Otomasi dan digitasi arsip online yang telah dimulai dari tahun 2015 dan menghasilkan manual digitasi arsip online.
Untuk meningkatkan kinerja pengarsipan akan dibangun personal arsip
yang
dimulai
bulai
mei
tahun
2017
dengan
kriteria
keberhasilan berupa Aplikasi Personal Arsip online.
Tahapan terkahir adalah pembangunan arsip online lembaga yang akan
dilaksanakan
bulan
April
tahun
2017
dengan
kriteria
keberhasilan Pemutakhiran arsip online lembaga. Penanggung jawab pada kegiatan ini Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Hukum dan Organisasi 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Progam ini bertujuan untuk mewujudkan manajemen ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja dengan penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit.
No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1
Perumusan kebijakan
Tersedianya
Penetapan
kebutuhan pegawai
formasi pegawai
kebijakan ABK
2016
Perka ABK
mewujudka
dan Anjab
n
berbasis ABK dan Anjab
sesuai dengan
dan Anjab
beban kerja dan
perumusan
jabatannya
kebijakan
menuju
rencana
organisasi yang
pengembangan
s, dan
ideal
(renbang)
berkinerja
pegawai ASN
serta
manajemen 2016
Rencana aksi
ASN yang
renbang
kompeten,
pegawai ASN
berintegrita
implementasi
2017
Laporan
berdaya
pengembangan
2018
pengembanga
saing
(renbang)
2019
n pegawai
pegawai ASN
ASN
Penerapan
2016
Pelaksanaan
sistem TKD
2017
recruitmen
(CAT) dan TKB
2018
CPNS
untuk
2019
berbasis CAT
2016
Laporan
rekruitmen CPNS monev rencana
- 29 pengembangan
2018
(renbang)
monev renbang ASN
pegawai ASN 2
Penguatan sistem
Terbangunnya
Penyusunan
2017
Draft revisi
rekrutmen dan seleksi
sistem
draft revisi
perka kepala
pegawai yang
rekrutmen dan
prosedur sistem
BAPETEN
transparan, kompetitif
seleksi pegawai
rekruitmen dan
tentang
dan berbasis merit
yang
seleksi pegawai
sistem
transparan,
rekruitmen
kompetitif dan
dan seleksi
berbasis merit
pegawai Penetapan revisi
2017
Perka Kepala BAPETEN
2017
Laporan
perka sistem recrutimen Implementasi Revisi Perka
pelaksanaan
sistem
sistem
rekrutmen dan
rekruitmen
seleksi pegawai
dan seleksi pegawai
3
Perumusan dan
Tersedianya
Perumusan
penetapan kebijakan
assessment
kebijakan
draft
pemanfaatan
center
pemanfaatan
assessment
asseement
center
assessment center
2017
Dokumen
center Penetapan
2017
Perka sistem assesment pegawai
Pelaksanaan Assesment center
2018 2019
Dokumen hasil assesment pegawai
2019
2015
penerapan
kebijakan assessment center
4
Perumusan dan
Tersedianya
Monev dan pelaporan kebijakan assessment center Membuat
penetapan kebijakan
perangkat/instr
rencana untuk
2016
SKP sebagai
penilaian kinerja
umen untuk
menerapkan
2017
penilaian
pegawai
menilai kinerja
SKP
2018
kinerja
2019
pegawai
Menyusun
2016
Draft
instrumen
2018
instrumen
pegawai
Dokumen hasil monev
penilaian kinerja
penilaian
pegawai
kinerja pegawai
5
Menerapkan
2016
penilaian
instrumen
2017
kinerja
penilaian kinerja
2018
pegawai
pegawai
2019
Penerapan kebijakan
Tersedianya
Perumusan
2017
penggajian dan
sistem
kebijakan
reward and
tunjangan yang adil,
penggajian dan
reward and
punishment
layak, dan berbasis
tunjangan yang
punishment
berbasis
kinerja
adil, layak, dan
berbasis kinerja
kinerja
Draft perka
- 30 berbasis kinerja
Penetapan
2017
kebijakan
Perka BAPETEN
reward and punishment berbasis kinerja Implementasi
2016
Penerapan
remunerasi
2018
remunerasi
2016
Laporan
2018
evaluasi
2017
Revisi perka
(penyesuaian tukin secara bertahap) Evaluasi jabatan Revisi grade tunjangan kinerja pegawai khususnya unit kelembagaan berdasarkan ABK 6
Penguatan sistem
Tersedianya
Penyempurnaan
2017
Pemutakhira
informasi kepegawaian
sistem informasi
dan Integrasi
2019
n sistem
kepegawaian
sistem
yang mudah dan
kepegawaian
kepegawaian
terkait Tunjangan Kinerja Penyusunan
2016
aplikasi
aplikasi sistem
sistem
penilaian kinerja
penilaian
berbasis IT
kinerja
Pengembangan
2017
Pemutakhira
dan pengelolaan
n SIMKA dan
sistem informasi
SiKOPEL
terkait kepegawaian (SIMKASIKOPEL) 7
Perumusan kebijakan
Tersedianya pola
Perumusan
pola karir ASN
karir yang jelas
kebijakan pola
BAPETEN
dan berjenjang
karir ASN
di lingkungan
BAPETEN
ASN BAPETEN
Penetapan
2017
Draft perka pola karir
2017
kebijakan pola
Perka BAPETEN
karir ASN BAPETEN Pelaksanaan
2018
Dokumen
pola karir ASN
pola karir
BAPETEN
seluruh ASN BAPETEN
Monev dan
2018
Laporan pola
pelaporan
2019
monev karir
kebijakan pola
ASN
karir ASN
BAPETEN
BAPETEN 8
Penguatan sistem dan
Tersedianya
Penetapan
2016
Dokumen
- 31 kualitas
diklat yang
Analisa
diklat
penyelenggaraan diklat
berbasis
Kebutuhan
pelatihan
berbasis kompetensi
kompetensi
Diklat (AKD)
kompetensi ASN
Penyusunan
2016
Prosedur
revisi prosedur
2019
diklat
Pelaksanaan
2016
Laporan
diklat
2017
pelaksanaan
berdasarkan
2018
diklat
AKD
2019
Monev dan
2016
Laporan
pelaporan
2017
diklat
kebijakan diklat
2018
berdasarkan
berdasarkan
2019
AKD
2017
Pemutakhira
diklat
AKD Pengembangan dan pengelolaan
n SIMKA-
sistem informasi
SIKOPEL
terkait Kompetensi pegawai (SIMKASIKOPEL) 9
Penerapan sistem
Tersedianya
Implementasi
2015
Hasil open
promosi secara terbuka,
jabatan secara
Open Bidding
2016
biding
kompetitif, dan berbasis
terbuka,
Jabatan Eselon
2017
jabatan
kompetensi
kompetitif dan
II
2018
eselon I dan
2019
II
berbasis kompetensi
Program penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur memiliki 9 kegiatan utama yang meliputi perumusan kebijakan kebutuhan pegawai berbasis ABK dan Anjab, penguatan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit, perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center, perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai, penerapan kebijakan penggajian dan tunjangan yang adil, layak, dan berbasis kinerja, penguatan sistem informasi kepegawaian, perumusan kebijakan pola karir ASN BAPETEN, penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi, dan penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi. 6.1.
Perumusan kebijakan kebutuhan pegawai berbasis ABK dan Anjab untuk menghasilkan formasi pegawai sesuai dengan beban kerja dan jabatannya menuju organisasi yang ideal akan dilakukan dengan tahapan kerja:
Penetapan kebijakan ABK dan Anjab akan dilakukan sepanjang tahun 2016 yang dimulai pada bulan Januari dengan kriteria keberhasilan perka tentang ABK dan Anjab.
perumusan kebijakan rencana pengembangan (renbang) pegawai ASN akan dilaksanakan paralel dan dilakukan pada bulan Juli 2016 dengan kriteria keberhasilan rencana aksi renbang pegawai ASN.
- 32
Implementasi pengembangan (renbang) pegawai ASN dengan kriteria keberhasilan berupa laporan pengembangan pegawai ASN akan dilaksanakan mulai pada tahun 2017.
Penerapan sistem TKD (CAT) dan TKB untuk rekruitmen CPNS sebagai langkah reformasi birokrasi telah dimulai BAPETEN dari tahun
2014
dan
akan
dilanjutkan
pada
recruitmen
CPNS
selanjutnya.
Monev rencana pengembangan (renbang) pegawai ASN dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun sekali pada setiap bulan Desember yang dimulai pada tahun 2016.
6.2.
Penguatan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis merit memiliki tahapan kerja:
Penyusunan draft revisi prosedur sistem rekruitmen dan seleksi pegawai yang akan dilaksanakan pada quartal pertama di tahun 2017
dengan
kriteria
keberhasilan
Draft
revisi
perka
kepala
BAPETEN tentang sistem rekruitmen dan seleksi pegawai.
Penetapan revisi perka sistem rekrutimen dilaksanakan setelah draft revisi perka dihasilkan yang akan dilaksanakan pada bulan April tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan berupa Perka Kepala BAPETEN.
Implementasi
Revisi Perka sistem rekrutmen dan seleksi pegawai
dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan menghasilkan Laporan pelaksanaan sistem rekruitmen dan seleksi pegawai.
6.3.
Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center sebagai salah satu amanat dalam rencana pengembangan SDM ASN BAPETEN akan dilaksanakan melalui tahapan:
Perumusan kebijakan pemanfaatan asseement center yang akan dilaksanakan
pada
bulan
April
2017
kriteria
keberhasilan
tersedianya dokumen draft assessment center.
Penetapan kebijakan assessment center yang menghasilkan Perka sistem assesment pegawai yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.
Pelaksanaan Assesment center akan dimulai pada tahun 2018 dengan kriteria keberhasilan dokumen hasil assessment seluruh pegawai ASN BAPETEN.
Monev dan pelaporan kebijakan assessment center akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2019 dengan menghasilkan dokumen hasil monev selama palaksanaan assessmen pegawai ASN BAPETEN.
- 33 -
6.4.
Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai memiliki tahapan kerja sebagai berikut:
Membuat
rencana
untuk
menerapkan
SKP
yang
telah
dan
berlangsung setiap tahun di BAPETEN dengan harapan penerapan SKP dijadikan dasar penilaian kinerja pegawai.
Menyusun
instrumen
penilaian
kinerja
pegawai
yang
akan
dilaksanakan pada bulan April 2016 dan akan ditinjau kembali pada tahun dengan kriteria keberhasilan berupa Draft instrumen penilaian kinerja pegawai.
Menerapkan instrumen penilaian kinerja pegawai
sebagai dasar
penilaian kinerja pegawai. 6.5.
Penerapan kebijakan penggajian dan tunjangan yang adil, layak, dan berbasis kinerja
dengan harapan tersedianya sistem penggajian dan
tunjangan yang adil, layak, dan berbasis kinerja akan dilalui dengan tahapan kerja:
Dimulai dengan Perumusan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja yang akan menghasilkan draft perka reward and punishment berbasis kinerja akan dilaksanakan pada Januari tahun 2017.
Penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja akan dilaksanakan pada bulan April 2017 dengan kriteria keberhasilan perka BAPETEN.
Implementasi remunerasi (penyesuaian tukin secara bertahap) yang telah berlangsung akan menghasilkan penerapan remunerasi yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi jabatan akan dilaksanakan pada setiap 2 tahun sekali yang akan dimulai pada bulan Februari 2016.
Revisi grade tunjangan kinerja pegawai khususnya unit kelembagaan berdasarkan ABK akan dilakukan karena tuntutan beban kerja yang sudah tidak sesuai lagi dengan OTK dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan kriteria keberhasilan revisi Perka BAPETEN dan penyesuaian tukin yang dinilai oleh Kemenpan.
6.6.
Penguatan sistem informasi kepegawaian memiliki tahapan kerja:
Penyempurnaan dan Integrasi sistem kepegawaian terkait Tunjangan Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2019 dengan kriteria keberhasilan berupa pemutakhiran sistem kepegawaian.
- 34
Penyusunan aplikasi sistem penilaian kinerja berbasis IT untuk memudahkan pengguna akan dilaksanakan pada bulan September dengan kriteria keberhasilan berupa aplikasi sistem penilaian kinerja.
Pengembangan
dan
pengelolaan
sistem
informasi
terkait
kepegawaian (SIMKA-SIKOPEL) akan dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan kriteria keberhasilan adalah pemutakhiran SIMKA dan SiKOPEL.
6.7.
Perumusan kebijakan pola karir ASN BAPETEN untuk mencari pola karir yang jelas dan berjenjang di lingkungan ASN BAPETEN akan dilaksanakan melalui tahapan:
Perumusan
kebijakan
dilaksanakan
pada
pola
karir
ASN
BAPETEN
bulan
April
2017
kriteria
yang
akan
keberhasilan
tersedianya dokumen draft perka pola karir.
Penetapan
kebijakan
pola
karir
ASN
BAPETEN
yang
akan
menghasilkan Perka BAPETEN akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017.
Pelaksanaan pola karir ASN BAPETEN akan dimulai pada tahun 2018 dengan kriteria keberhasilan dokumen hasil pola karir seluruh ASN BAPETEN.
Monev dan pelaporan kebijakan pola karir ASN BAPETEN akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2018 dan 2019 dengan menghasilkan Laporan monev pola karir ASN BAPETEN.
6.8.
Penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing akan dilakukan melalui tahapan kerja sebagai berikut:
Penetapan Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) yang akan dilaksanakan April 2016 dengan kriteria keberhasilan berupa dokumen diklat pelatihan kompetensi ASN.
Penyusunan
revisi
prosedur
diklat
yang
disesuaikan
dengan
perkembangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan kriteria keberhasilan berupa prosedur diklat.
Pelaksanaan diklat berdasarkan AKD akan dilaksanakan sepanjang tahun
dengan
kriteria
keberhasilan
berupa
laporan
setiap
penyelenggraan diklat.
Monev dan pelaporan kebijakan diklat berdasarkan AKD dilakukan setiap
tahun
secara
periodik
pada
bulan
Desember
menghasilkan laporan monev penyelenggaraan diklat.
dengan
- 35
Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi terkait Kompetensi pegawai (SIMKA-SIKOPEL) dengan memutakhirkan SIMKA-SIKOPEL akan dilakukan pada tahun 2017.
6.9.
Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi telah dilakukan oleh BAPETEN mulai tahun 2013 untuk mengisi jabatan yang kosong dengan open bidding. Selama berlangsungnya open bidding sampai hasil, diumumkan secara terbuka dan dapat diakses secara bebas di website BAPETEN
Penanggung jawab pada kegiatan ini Biro Umum 7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Bertujuan
meningkatan
undangan
yang
berlaku
efektivitasan di
sistem
BAPETEN
dan
peraturan
perundang-
menyentuh
kehidupan
masyarakat. No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1.
Menyusun peta
Tersedianya
identifikasi,
2015
peta peraturan
Terciptanya
permasalahan terkait
peta peraturan
analisis dan
2016
perundang-
peraturan
dengan tumpang
perundang-
pemetaan
2018
undangan yang
perundang-
tindih peraturan
undangan
terhadap
tidak harmonis
undangan yang
perundang undangan
yang tidak
peraturan
atau tidak
harmonis dan
yang diterbitkan oleh
harmonis atau
perundang-
sinkron
sinkron untuk
BAPETEN
tidak sinkron
undangan yang
meningkatan
di lingkungan
tidak
efektivitasan
Kepala
harmonis/sinkron
sistem
BAPETEN
revisi peraturan
2015
perundang-
2017
perundang-
undangan yang
2019
undangan yang
PP
tidak harmonis
berlaku di
atau tidak
BAPETEN
sinkron di lingkungan Kepala BAPETEN 2.
peraturan
Penerapan Sistem
Tersedianya
implementasi
2015
Laporan
Pengendalian dalam
Sistem
Sistem
2016
pelaksanaan
penyusunan
Pengendalian
Pengendalian
2017
peraturan
dalam
dalam
2018
perundang-undangan
penyusunan
penyusunan
2019
peraturan
peraturan
perundang-
perundang-
undangan
undangan Monev Sistem
2015
Dokumen
Pengendalian
2016
monev Sistem
dalam
2017
Pengendalian
penyusunan
2018
dalam
peraturan
2019
penyusunan
- 36 perundang-
peraturan
undangan
perundangundangan
3.
Melakukan
Pemuktahiran
Mengembangkan
2015
Upgrade sistem
pemuktahiran data
sistem JDHI
sistem JDHI
2016
JDHI
JDHI yang telah
2017
tersedia
2018 2019
Program penguatan Peraturan Perundang-undangan memiliki 3 kegiatan utama yang meliputi penyusunan peta permasalahan terkait dengan tumpang tindih peraturan perundang
undangan
Pengendalian
yang
dalam
diterbitkan
penyusunan
oleh
BAPETEN,
peraturan
penerapan
Sistem
perundang-undangan,
dan
pemuktahiran data JDHI yang telah tersedia. 7.1.
Penyusunan peta permasalahan terkait dengan tumpang tindih peraturan perundang
undangan
yang
diterbitkan
oleh
BAPETEN
menghendaki
tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kepala BAPETEN. Untuk itu diperlukan tahapan-tahapan kerja sebagai berikut:
Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan akan dilanjutkan pada tahun 2016 dan 2018 dengan kriteria keberhasilan berupa peta peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron.
Sebagai lanjutan dari identifikasi maka perlu merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kepala BAPETEN yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2019 jika dengan kriteria keberhasilan berupa penerbitan PP.
7.2.
Penerapan Sistem Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundangundangan memiliki tahapan kerja sebagai berikut:
implementasi Sistem Pengendalian
dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan yang dilaksanakan sepanjang tahun dengan menghasilkan laporan pelaksanaan
Monev
Sistem
Pengendalian
dalam
penyusunan
peraturan
perundang-undangan dilaksanakan setiap tahun di bulan November. 7.3.
Melakukan
pemuktahiran
data
JDHI
yang
telah
tersedia
untuk
memudahkan pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Penanggung jawab pada kegiatan ini Bagian Hukum Biro Hukum dan Organisasi
- 37 8. Peningkatan Kualitas Layanan Publik meningkatkan
profesionalisme
penyedia
pelayanan
serta
peningkatan
kualitas pelayanan No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1.
Menyusun Perka
Terbentuknya
Perumusan
BAPETEN tentang
Standar
Standar Pelayanan
Pelayanan
Minimal dalam
Publik
2016
Rencana aksi
peningkatan
Standar
standar
profesionalisme
Pelayanan
pelayanan
penyedia
Minimal dalam
minimal
pelayanan serta
meningkatkan
meningkatkan
kualitas
peningkatan
kualitas pelayanan
kualitas
pelayanan
kualitas
publik, dengan
pelayanan publik
publik
pelayanan
mengharmonisasikan
Penetapan
Perka dan Surat
Standar
Keputusan Kepala
Pelayanan
BAPETEN yang
Minimal dalam
terkait dengan
meningkatkan
standar pelayanan
kualitas
publik.
pelayanan publik
2016
Perka BAPETEN
Pelaksanaan
2016
Standar
2017
Laporan pelaksanaan
Pelayanan
2018
Minimal dalam
2019
meningkatkan kualitas pelayanan publik
2.
Monev standar
2017 2019
Dokumen movev standar pelayanan publik
pelayanan publik
2018
Meningkatkan sinergi
Terbentuknya
Merumuskan
2016
MOU
kerja sama dengan
sinergi kerja
perencanaan
2018
kerjasama
bank persepsi
sama dengan
peningkatan
sehingga mengurangi
bank persepsi
sinergi kerjasama
kesalahan dalam
sehingga
dengan bank
pengelolaan PNBP.
mengurangi
persepsi
dengan bank
kesalahan dalam pengelolaan PNBP. 3.
integrasi dengan
Terbentuknya
Merancang sistem
sistem LAPOR!
kemudahan
informasi
Kantor Staf Presiden
komunikasi
2016
Draft rancangan sistem LAPOR
dengan publik
uji coba sistem
2016
guna
informasi
2017
meningkatjan
Pelaksanaan
2016
transparansi
Sistem informasi
2017
pelayanan
Monev
2017
Pelaksanaan Sistem
Laporan uji coba Laporan pelaksanaan Dokumen monev sistem LAPOR
- 38 Program peningkatan kualitas layanan publik memiliki 3 kegiatan utama yang meliputi penyusunan Perka BAPETEN tentang Standar Pelayanan Minimal, kerja sama dengan bank persepsi, dan integrasi dengan sistem LAPOR! Kantor Staf Presiden. 8.1.
Penyusun Perka BAPETEN tentang Standar Pelayanan Minimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik memiliki tahapan kerja sebagai berikut:
Perumusan
Standar
Pelayanan
Minimal
dalam
meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada bulan April 2016 dengan kriteria keberhasilan berupa rencana aksi standar pelayanan minimal kualitas pelayanan publik.
Penetapan Standar Pelayanan Minimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dengan kriteria keberhasilan penerbitan Perka BAPETEN.
Pelaksanaan
Standar
Pelayanan
Minimal
dalam
meningkatkan
kualitas pelayanan publik akan dilakukan setelah diterbitkannya dan sosialisasi Perka BAPETEN pada bulan September 2016.
Monev standar pelayanan publik akan mulai dilakukan pada bulan Desember 2017.
8.2.
Meningkatkan
sinergi
kerja
sama
dengan
bank
persepsi
sehingga
mengurangi kesalahan dalam pengelolaan PNBP dengan merumuskan perencanaan peningkatan sinergi kerjasama dengan bank persepsi secara berkala yaitu pada tahun 2016 dan 2018 dengan kriteria keberhasilan berupa MOU kerjasama dengan bank
8.3.
Integrasi dengan sistem LAPOR! Kantor Staf Presiden memiliki tahapan kerja sebagai beriikut:
Merancang sistem informasi pada bulan Maret 2016 dengan kriteria keberhasilan draft rancangan sistem LAPOR
uji coba sistem informasi akan dilakukan pada bulan Agustus 2016 untuk
memastikan
perbaikan.
Laporan
sistem uji
berjalan
coba
akan
dengan
baik
atau
didokumentasikan
perlu sebagai
rekaman.
Jika uji coba tidak mengalami kendala berarti maka elaksanaan Sistem informasi akan mulai dijalankan pada bulan November 2016.
Monev Pelaksanaan Sistem akan selalu dilakukan pada bulan Desember 2016.
Penanggung jawab pada kegiatan ini Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Hukum dan Organisasi
- 39 -
9. Quick Wins No.
Program/Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Jadwal
Kriteria
Outcomes
Keberhasilan 1.
Akselerasi
Meningkatkan
OSL (On The
peningkatan kualitas
pelayanan
Spot Licensing)
pelayanan publik, melalui penetapan quick wins
memudahkan
Perizinan Online
pelayanan publik
dan
- SRP
terpercaya.
Penerbitan
2015
Meningkatkannya
Peningkatan
jumlah pengguna
pelayanan
publik dengan
yang mengurus
publik dalam
sistem yang
perizinan
rangka
Kemudahan
meminimalisir
pengguna
pertemuan
Penerbitan izin
antar muka dan
2016 2017
Ketetapan
tercapainya
(Persetujuan
pelayanan
Online)
publik yang jauh dari KKN
Program percepatan (Quick Wins) adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi.
Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan
didapatkan momentum awal
yang positif dan juga kepercayaan
diri untuk
melanjutkan capaian reformasi birokrasi yang telah dihasilkan secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama BAPETEN yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik organisasi. Salah satu wujud nyata bagian dari Reformasi Birokrasi di lingkungan BAPETEN adalah penetapan quick win. Quick Wins dipilih dari salah satu atau kombinasi beberapa area perubahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi, khususnya pada program peningkatan kualitas pelayanan publik. RPJMN 2015-2019 yang telah menetapkan dua agenda utama yang selaras dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk agenda : membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta menyempurnaan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) Berdasarkan hal tersebut, BAPETEN telah menetapkan sebagai program quick win adalah akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penetapan quick wins pelayanan publik dalam meningkatkan pelayanan publik dengan sistem yang memudahkan dan terpercaya dalam rangka meminimalisir pertemuan antar muka dan tercapainya pelayanan publik yang bebas KKN. Strategi dalam pelaksanaan Quick Wins akselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui beberapa tahapan untuk memastikan bahwa kegiatan yang kan dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di BAPETEN, yang terdiri dari:
- 40
Pelaksanaan jemput bola atau On The Spot Licensing (OSL) terhadap pemegang izin yang berada jauh dari lokasi BAPETEN seperti di Indonesia bagian timur atau bagian Indonesia lainnya yang memerlukan proses perizinan yang mudah dan terpercaya.
Tahapan selanjutnya adalah pengembangan sistem perizinan yang dapat dilakukan secara online yang telah dimulai pada tahun 2016 untuk memudahkan pengguna dalam proses perizinan. Sistem ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik BAPETEN kepada masyarakat. Namun demikian, bentuk pelayanan publik BAPETEN tidak hanya terbatas
pada perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, melainkan juga pada upaya BAPETEN untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pengawasan. Untuk mewujudkan hal tersebut , tidak hanya tergantung terhadap aspek perumusan kebijakan saja, tetapi juga tergantung pada infrastruktur perundangan yang mendukung serta SDM yang kompeten dan profesional dalam melaksanakan aspek pelayanan publik.
- 41 Agenda kerja setiap tahapan pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi BAPETEN, secara rinci dapat dilihat dalam matriks berikut.
- 42 -
IV. Penutupan Pola pikir pencapaian visi Reformasi Birokrasi secara operasional dimulai dari penyempurnaan kebijakan nasional bidang aparatur yang mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas fungsi BAPETEN. Kebijakan dilaksanakan melalui penataan dan penguatan peraturan perundangundangan, organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta didukung
sistem
pengawasan
dan
akuntabilitas
yang
mampu
mewujudkan
pemerintahan yang berintegritas. Melalui manajemen perubahan utamanya revolusi mental, implementasi hal-hal tersebut di BAPETEN akan mengubah mind set dan cultural set birokrat BAPETEN ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran
Reformasi
Birokrasi
berorientasi
untuk
meningkatkan
masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan.
kepercayaan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di BAPETEN terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja BAPETEN yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung antara lain revolusi mental. Revolusi mental sebagai perubahan mendasar dalam cara berpikir dan cara merasa yang diterjemahkan dalam perilaku dan tindakan nyata keseharian dalam kehidupan di berbagai aspek baik perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku pendidikan, perilaku kerja, dan perilaku sosial kemasyarakatan pada akhirnya akan memberikan efek positif terhadap
-43masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama BAPETEN sejalan dengan sasaran
utama revolusi mental yakni untuk mengubatr mindset dan culture set dari dilayani menjadi melayani.
Dokumen road map reformasi birokrasi BAPETEN 2015
-
2OL9 merupakan
dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran BAPETEN. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang
tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telatr ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai langkah reformasi birokrasi yang mencakup program, kegiatan hingga tahapan sebagaimana dijelaskan dalam bagian terdahulu yang dilakukan di BAPETEN merupakarr program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi. Untuk itu, guna mendukung program tersebut, Pimpinan BAPETEN telah sepakat untuk memegang komitmen yang kuat agar program reformasi ini dapat bergulir sehingga akan dilahirkan birokrasi yang efisien dan profesional.
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
b,.b.
W,fis^b
JAZI E,KO ISTIYANTO
