BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Jl. Gajah Mada 8, Jakarta-10120, Telp.021-638 582 69-70, Fax: 021-638 566 13 Homepage: www.bapeten.go.id E-mail:
[email protected]
5. PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN
3
PENEGAKAN HUKUM KETENAGANUKLIRAN
• • • • • •
Latar Belakang Kerangka Legislasi dan Regulasi Lingkup Penegakan Hukum Program Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran Hukum Ketenaganukliran Kendala Penegakan Hukum
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LATAR BELAKANG
4
• pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang begitu pesat, dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat • tenaga nuklir bermanfaat tetapi mempunyai potensi bahaya radiasi apabila dalam pemanfaatannya tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang keselamatan nuklir • oleh karena itu dilaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaganuklir secara ketat.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LATAR BELAKANG
5
Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 •TUJUAN Pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir : • terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat; • menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup; • memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir; • meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir; • mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan • menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KERANGKA LEGISLASI dan REGULASI
UU No. 8 Tahn 1978
Ratifikasi Non Proliferation Treaty (NPT)
PP No. 63 Tahun 2000
Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion
PP No. 64 Tahun 2000
Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
UU No. 9
Ratifikasi Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ)
PP No. 26 Tahun 2002
Keselamatan Pengangkutan Radioaktif
PP No. 27 Tahun 2002
Pengelolaan Limbah Radioaktif
PP No. 43 Tahun 2006
Perizinan Reaktor Nuklir
PP No. 33 Tahun 2007
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiasi
Tahun 1997 UU No. 10 Tahun 1997
Ketenaganukliran
Keppres No 49 Thn 1986
Ratifikasi Convention on The Physical Protection of Nuclear Materials
Keppres No 80 Thn 1993
Ratifikasi Amendment of Article VI of The Statute of The International Atomic Energy Agency
Keppres No 81 Thn 1993
Ratifikasi Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
Keppres No 82 Thn 1993
Ratifikasi Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency
Keppres No 106 Thn 2001
Ratifikasi Convention On Nuclear Safety
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
6
KESIAPSIAGAAN
JENIS IZIN
7
KESEHATAN * Diagnostik * Terapi * Kedokteran Nuklir INDUSTRI * Radiografi * Logging * Gauging * Analisa * Fluoroskopi bagasi dll
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
LAINNYA * Irradiator * Akselerator * Produksi Radioisotop * Pengelolaan Limbah * Instalasi bahan nuklir * Reaktor Nuklir
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
IZIN PEMANFAATAN PASAL 17 UU NO.10 TAHUN 1977
8
1 SETIAP PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR WAJIB MEMILIKI IZIN, KECUALI DALAM HAL-HAL TERTENTU YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 2 SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
IZIN (PASAL 2)
9
• ORANG/ BADAN YANG AKAN MEMANFAATKAN TENAGA NUKLIR (ZR/ SR) WAJIB MEMPUNYAI IZIN • IZIN DIBERIKAN SETELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN • AKTIVITAS DAN PAPARAN SANGAT RENDAH DIKECUALIKAN DARI IZIN (KEP. BAPETEN NO.19 TAHUN 2000)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
JENIS yang DIKECUALIKAN
10
• ZAT RAD. DGN AKTIVITAS/ KONSENTRASI TERTENTU • TABUNG KATODA LAJU DOSIS PADA 10 cm ≤ 0,1 uSv/ jam ATAU BEDA POTENSIAL 30 KV • JAM YANG BERPENDAR (KECUALI PABRIK) • KAOS LAMPU (KECUALI PABRIK)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KETENTUAN PIDANA
• Reaktor nuklir tdk ada izin
11
• 15 thn penjara • Denda 1 milliar
• Ada kerugian nuklir • Seumur hidup/20 thn • Denda 1 milliar
• Tidak ada SIB
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
• 2 thn penjara • Denda 50 Juta
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
bpta-batan KESIAPSIAGAAN
KETENTUAN PIDANA
12
• Non reaktor tidak ada izin : Denda 100 Juta • LRTT tidak dikelola
: 5 tahun penjara Denda 300 Juta
• LRTR/S tidak dikelola
: Denda 100 Juta
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KLASIFIKASI PELANGGARAN
•
13
PELANGGARAN PIDANA PELANGGARAN TERHADAP PASAL-PASAL YANG TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1997 DAN PERATURAN PEMERINTAH ( DAPAT / TERMASUK KUHP DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA )
•
PELANGGARAN ADMINISTRASI PELANGGARAN TERHADAP PASAL YANG TERTULIS DALAM PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN KEPALA
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
14
Jenis Pelanggaran Pidana : 1. Sesuai dengan Undang-undang Ketenaganukliran : a. Tidak ada izin pemanfaatan tenaga nuklir b. Tidak ada SIB yang bersangkutan bertindak sebagai PPR c. Tidak mengelola limbah radioaktif
2. Sesuai dengan hukum pidana pada umumnya : a. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain b. Dalam pemanfaatan tenaga nuklir mengakibatkan luka parah c. Penipuan d. Pemalsuan e. Penggelapan 3. Sesuai dengan peraturan yang lain: a. Terjadi pencemaran lingkungan b. Penyelundupan c. Kegiatan Terorisme
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
15
Jenis Pelanggaran Administrasi 1. Pelanggaran Administrasi Berat Pelanggaran terhadap hal yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kepala BAPETEN terkait dengan aspek keselamatan dan kesehatan serta keamanan sumber radioaktif. 2. Pelanggaran Administrasi Ringan Pelanggaran terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesehatan pemanfaatan radiasi pengion yang dianggap belum menimbulkan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat dan atau lingkungan atau terkait dengan tindakan administratif yang harus dilakukan oleh pemegang izin.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
16
SANKSI ADMINISTRATIF PERINGATAN TERTULIS 1,2,3
PENGHENTIAN SEMENTARA
DISERTAI PENGHENTIAN SEMENTARA
DICABUT Operasi
POLRI KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
JENIS PELANGGARAN TAHUN 2006
17
• Perizinan : – Izin kadaluarsa, – Pindah lokasi tanpa lapor, • Sumber Radiasi : – Belum ada izin , – Beda lokasi dengan izin • Petugas Proteksi Radiasi : – Surat Izin Bekerja kadaluarsa, – Tidak mempunyai Petugas Proteksi Radiasi lagi
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
JENIS PELANGGARAN TAHUN 2006
18
• Pekerja Radiasi : – Adanya penambahan dan pengurangan Pekerja Radiasi tanpa pemberitahuan. • Surveymeter : – Kalibrasi Kadaluarsa • Pelanggaran lainnya berupa : – Kekurangan fasilitas pendukung keselamatan – Illicit traficking – Impor ilegal
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2000
19
Tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir Pasal 3 Syarat memperoleh izin : 2. Mempunyai izin usaha atau izin lain dari instansi terkait 3. Mempunyai fasilitas yang memenuhi syarat keselamatan 4. Mempunyai petugas ahli yang memenuhi kualifikasi untuk pemanfaatan tenaga nuklir 5. Mempunyai peralatan teknik dan peralatan keselamatan radiasi yang diperlukan 6. Memiliki prosedur kerja yang aman bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
MENGAPA PERLU INSPEKSI ?
•
PEMANFAATAN DILAKUKAN SECARA SELAMAT (SAFE) DAN AMAN (SECURE)
•
MEMASTIKAN BAHWA PEMEGANG IZIN: MEMATUHI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
•
TIDAK MELANGGAR “ DOKUMEN” LAPORAN ANALISIS KESELAMATAN (LAK), PJK; AMDAL DAN PROSEDUR KERJA (JUKLAK)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
20
KESIAPSIAGAAN
RUANG LINGKUP INSPEKSI
21
• KESELAMATAN NUKLIR/RADIOLOGIS DAN KEAMANAN SUMBER • KESIAPSIAGAAN NUKLIR • PROGRAM JAMINAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
METODE INSPEKSI
22
• AUDIT : MEMERIKSA KELENGKAPAN, KEBENARAN/ KESESUAIAN DOKUMEN DENGAN PERATURAN/ KETENTUAN/PERSYARATAN YANG TELAH DITETAPKAN BAPETEN; • VERIFIKASI : MEMERIKSA KESESUAIAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN DENGAN DOKUMEN YANG ADA DAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SPEKTEK/LAK/ AMDAL, PROSEDUR, DAN PERSYARATAN/KONDISI IZIN. – PRINSIP TRUST BUT VERIFY
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
DIAGRAM ALIR PENEGAKAN HUKUM (INSPEKSI FRZR)
Ringan
Tindak Lanjut
Teguran 1,2,3
ya
23
TUTUP
Tidak administratif
BAPETEN
Berat INSPEKTUR
Pembekuan Izin
temuan
Pencabutan Izin
Masih operasi
Tidak
TUTUP
ya berat
Pidana
Bukti cukup
ya
Kepolisian Minimal
Kejaksaan
SIDANG
Polres
Tidak BAPETEN
ya
Bukti cukup Tidak TUTUP
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KLASIFIKASI PELANGGARAN ADMINISTRASI
24
•
Pelanggaran Administrasi Berat adalah pelanggaran terhadap hal yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kepala (PERKA) BAPETEN yang berpotensi terjadinya kecelakaan radiasi yang dapat membahayakan pekerja, pasien masyarakat dan lingkungan serta keamanan sumber radioaktif
•
Pelanggaran Administrasi Ringan pelanggaran terhadap aspek-aspek keselamatan dan kesehatan pemanfaatan radiasi pengion yang dianggap berdampak pada aspek keselamatan dan belum menimbulkan bahaya radiasi terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat dan atau lingkungan
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
PELANGGARAN PIDANA (KETENAGANUKLIRAN)
25
Pasal 17 ayat (1) UU 10/1997 Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin (Sanksi Ps 41, denda 100 jt / 1 tahun kurungan)
Pasal 19 ayat (1) UU 10/1997 Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin. (sanksi Pasal 42 denda 50 jt / 2 tahun kurungan)
Pasal 24 ayat (1) UU 10/1997 Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana. (Sanksi Pasal 44) KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
PASAL 17 : TIDAK MEMILIKI IZIN PEMANFAATAN
26
• TIDAK ATAU BELUM MEMILIKI IZIN – BELUM PERNAH MENGAJUKAN IZIN – PENGAJUAN IZIN TIDAK MEMENUHI SYARAT • MEMILIKI IZIN TELAH DALUARSA • MELAKUKAN PEMALSUAN IZIN • IZIN DICABUT OLEH BAPETEN – PELANGGARAN ADMINISTRASI TIDAK DITINDAKLANJUTI – KECELAKAAN AKIBAT KELALAIAN
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
PASAL 19 : PETUGAS TERTENTU TIDAK MEMILIKI IZIN/ SIB
27
• PETUGAS TERTENTU : AR; PPR; OR; DLL. • TIDAK MEMILIKI SIB: – BELUM MEMILIKI SIB – SIB DALUARSA – KETIDAKSESUAIAN SIB – KOMPETENSI TIDAK SESUAI ATAU LEBIH RENDAH
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
PASAL 24 : LIMBAH TIDAK DIKELOLA
28
• LIMBAH RADIOAKTIF TIDAK DIKELOLA • PELEPASAN LIMBAH RADIOAKTIF KE LINGKUNGAN MELEBIHI NILAI BATAS • TEMPAT PENYIMPANAN TIDAK MEMADAI Definisi Pengelolaan: pengumpulan, pemilahan,….,pengolahan, pelepasan …. sampai dengan penyimpanannya
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
INFORMASI TAMBAHAN (LAMPIRAN)
JENIS KEJAHATAN
YG DILANGGAR
PENGATURAN
SANKSI
PERIZINAN
TIDAK MEMILIKI IZIN PEMANFAATAN
PS.17 UU10/97
PERIZINAN
PETUGAS TIDAK MEMILIKI IZIN/ SIB
PS.19 UU10/97
PENGELOLAAN LIMBAH
TIDAK DILAKUKAN
PS.24 UU10/97
PS.44 UU 10/97
PERIZINAN
MEMBERIKAN KETERANG- AN PALSU
PS.242-KUHP
MAKSIMUM
PERIZINAN
MEMBERIKAN SURAT PALSU
PS.263-KUHP
MAKSIMUM
MENGAKIBATKAN MATI
KEALPAAN
PS.359-KUHP
MAKSIMUM
MENGAKIBATKAN LUKA
KEALPAAN
PS.360-KUHP
MAKSIMUM
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
29
PS.41 UU 10/97 PS.42 UU 10/97
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
GAKKUM PIDANA dalam UU KETENAGANUKLIRAN
30
UU NO 10 TH 1997 TENTANG KETENAGANUKLIRAN Psl 41 ayat (1) Psl 41 ayat (2) Psl 42 ayat (2) Psl 43 ayat (1) Psl 44 ayat (1) Psl 41 ayat (2)
Negative Wetelijke Bewijs theori
Ps 184 (1) KUHAP
a. Ket Saksi b. Ket Ahli c. Surat
Psl 183 KUHAP
d. Petunjuk e. Ket tdw
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
31
Tujuan Penegakan Hukum Ketenaganukliran Dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta pemanfaatan tenaga nuklir yang dapat menjamin keselamatan, keamanan dan ketentraman masyarakat dengan tetap memperhatikan pemanfaatan tenaga nuklir untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
32
Capaian Strategis Penegakan Hukum Ketenaganukliran 1. Pembinaan SDM Penegakan Hukum • SDM Mitra (Penegak Hukum) • SDM BAPETEN 2. Instrumen Penegakan Hukum • Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Ketenaganukliran • Peraturan Perundang-undangan Terkait 3. Pelayanan Masyarakat dan Pembinaan Pengguna KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
33
Rencana Tindak Pembinaan SDM Penegakan Hukum Ketenaganukliran 1. SDM Mitra • Sosialisasi dan Koordinasi • Pelatihan • Disseminasi • Kerjasama dengan Institusi Penegak Hukum 2. SDM BAPETEN • Pelatihan • Kerjasama dengan Lembaga Sejenis di Dalam dan Luar Negeri KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
34
Rencana Tindak dalam rangka meningkatkan efektivitas instrumen penegakan hukum 1. Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan Ketenaganukliran • Kerjasama dengan institusi terkait • Amandemen dan Revisi perundang-undangan Ketenaganukliran 2. Peraturan Perundang-undangan Terkait • Koordinasi dengan institusi terkait • Pemahaman peraturan terkait oleh SDM penegakan hukum. KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
SISTEM PENEGAKAN HUKUM
35
Rencana Tindak dalam rangka meningkatkan pemahaman pengguna dan masyarakat tentang ketenaganukliran 1. Seminar / Sosialisasi kepada Stakeholder 2. Pelatihan kepada Pengguna 3. Kerjasama dengan Asosiasi 4. Disseminasi lainnya (penyebaran informasi melalui berbagai media)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KASUS PENEGAKAN HUKUM
36
KASUS YANG PERNAH TERJADI : • • • • • • • • •
•
Tgl. 21 Juni 1976, PN Palopo, Sulsel mengadili 2 perkara sekaligus pelanggaran pemakaian zat radioaktif tanpa izin denda Rp. 300 ribu dan Rp.400 ribu Tgl. 28 Juni 1978, PN Jakarta Utara/Timur mengadili PT.TASUMA – denda Rp.250 ribu Tgl. 23 Juni 1988, PN Jakarta Utara mengadili perkara penguasaan ZR tanpa izin denda Rp. 500 ribu. Pemalsuan sertifikat kalibrasi (1989 ?) Pemalsuan SIB pekerja radiografi (1994 ?) Pemakaian ZR tanpa izin oleh PT.UIC (1994 ?) Inspektur ditolak masuk ke instalasi PT. TOTAL (1987 ?) Inspektur ditolak masuk ke instalasi PT Semen Cibinong (1989 ?) Kasus pelanggaran perizinan lainnya (izin daluwarsa, tidak melaksanakan pemeriksaan, tidak memakai monitor perorangan, yang dilaksanakan oleh RS Pemerintah (Pusat, Daerah) Tegoran Lisan dan Tertulis Pelaporan 2 (dua) RS di Jakarta tidak mempunyai izin pemanfaatan kepada pihak Kepolisian (Tahun 2006).
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
KENDALA PENEGAKAN HUKUM
• • • • •
37
Personil BAPETEN bukan merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kelemahan dalam rumusan pasal pidana. Amandemen Undang-Undang memerlukan waktu dan dana. Kelemahan SDM. Rumah Sakit Pemerintah, baik pusat maupun daerah banyak yang tidak memenuhi persyaratan.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Terima Kasih
6. KESIAPSIAGAAN
40
Emergency Respone and Preparedness for Nuclear or Radiological Accident (IAEA Tec. Doc 953)
PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
41
PENYEBAB TERJADI KECELAKAAN FAKTOR UTAMA: • FAKTOR MANUSIA • FAKTOR INSTALASI/PERALATAN TEKNIS • FAKTOR SARANA/LINGK.KERJA
KONDISI & TINDAKAN PENYEBAB: • TINDAKAN OPERATOR • KONDISI INSTALASI & LINGKUNGAN
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Ruang Lingkup Kesiapsiagaan Nuklir
Operasi Normal
42
KERUGIAN NUKLIR • KEMATIAN • RADIASI
KECELAKAAN NUKLIR
• Racun • Mudah meledak
• CACAT • CIDERA • SAKIT • KERUSAKAN HARTA BENDA • PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN KEDARURATAN NUKLIR (KEADAAN DARURAT)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Landasan Hukum
43
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Kep. Presiden RI No. 81 tahun 1993) Kewajiban memberitahukan kepada IAEA dan negara-negara yang mungkin terkena dampak kecelakaan nuklir.
Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency (KepPres RI No. 82 tahun 1993) Mewajibkan segera membantu dalam hal terjadi kecelakaan nuklir atau kedaruratan nuklir di negara lain.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
44
Undang-undang No.10/1997 tentang Ketenaganukliran: Kewajiban Menjamin keselamatan, keamanan dan ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.
PP No. 63/2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan thd pemanfaatan radiasi pengion Kewajiban Memegang izin untuk menyiapkan sistem penanggulangan kedaruratan dan melaporkan setiap kejadian sesegera mungkin kepada BAPETEN .
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Sistem Kesiapsiagaan Nuklir
45
Membentuk mekanisme yang terpadu antara program dan pedoman kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, daerah dan fasilitas/kawasan bersama dengan sistem penanggulangan lain
Program Kesiapsiagaan Nuklir
Usaha atau tindakan yang dilakukan secara terpadu untuk mencegah atau memperkecil dampak radiologi yang ditimbulkan dari pemanfaatan tenaga nuklir baik pada kondisi normal ataupun darurat KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Konsep Sistem Kesiapsiagan Nuklir Nasional Terpadu
46
Pedoman Nasional
Program Nasional
Sistem Nasional Program Fasilitas/ Kawasan
Program Daerah
Pedoman Fasilitas/
Pedoman Daerah
Kawasan
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
47
HIERARKI ORGANISASI KESIAPSIAGAAN NUKLIR KOORDINATOR KESIAPSIAGAAN NUKLIR NASIONAL
PUSAT KOORDINISASI & PENGENDALIAN OPERASI KESIAPSIAGAAN NUKLIR NASIONAL
ORGANISASI KESIAPSIAGAAN NUKLIR FASILITAS
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
48
TUJUAN FUNGSI PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR
NORMAL DARURAT
PERENCANAAN PENTAHAPAN KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Kajian Dasar Pentahapan
49
KLASIFIKASI & KARAKTERISTIK
•Sifat zat/bahan •Resiko/dampak
KECELAKAAN
JENIS SUMBER
KATEGORI PROGRAM
(I-V)
POTENSI BAHAYA
PENTAHAPAN
(1-10) KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Tingkat dan Kategori Program KN
50
Tingkat Program yang akan disusun
Fasilitas
Kawasan
Nasional
Kategori berdasarkan Resiko Fasilitas Kat. I : (Reaktor : > 100 MWt, Inv. Radioaktif >100 kl index A2 ) Kat. II : (Reaktor: 10 < Mwt < 100 , Inv Radioaktif >10 kl index A2) Kat. III: (Reaktor : <10 Mwt, Fas Iradiator, Pabrik Bahan Bakar dll) Kat. IV: (Radiografi/gauging, Kedok. Nuklir, Transportasi, hilang) Kat. V: (Trans Bounday, Kontaminasi Makanan, dll)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Pentahapan Perencanaan Program KN
51
Nasional Koordinator (BAPETEN) Start 2
1
Kebijakan Nasional
Tingkat Nasional, Daerah, Fasilitas
3
Perencanaan Dasar Program 4
Penentuan Tanggungjawab
Pedoman Kesiapsiagaan Nuklir Nasional
5
6
Membentuk Organisasi
8
7
Perencanaan Detail Program
Kajian ulang, Modifikasi dan Pelatihan KELEMBAGAAN
Penyebarluasan Pedoman
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
10
9
Koordinasi dan ujicoba prosedur PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Alur Penyusunan Program KN Identifikasikan Komponen Infrastruktur
Organisasi Koordinasi Prosedur Fasilitas, Perlatan dan sarana pendukung Pelatihan dan ujicoba
Identifikasikan Komponen Fungsi
Identifikasi kecelakaan awal Pemberitahuan dan pengaktifan Tindakan penanggulangan Penerangan dan instruksi masyarakat Perlindungan terhadap pekerja kedaruratan Bantuan instansi terkait Hubungan Media Massa
Uji berdasarkan skenario kecelakaan postulasi (Kategori & klasifikasi)
Tidak
52
Ya PROGRAM KESIAPSIAGAAN NUKLIR
Pelatihan dan ujicoba
Prosedur, Juklak dan juknis Dokumen dokumen Pendukung Sarana dan Prasarana
Evaluasi dan Review KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Tindakan Penanggulangan
53
Tindakan penanggulangan:
Jenis dan karakteristik tindakan
penanggulangan sangat tergantung dari skenario kecelakaan terparah. Program kesiapsiagaan nuklir yang terbentuk juga akan tergantung dari jenis dan karakteristik tindakan penanggulangan.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Skenario Kecelakaan
54
Skenario Kecelakaan Postulasi kecelakaan terparah: Reaktor riset (mis. Lepasnya produk fisi dari bahan bakar atau target iradiasi) Over exposure karena sumber terlepas dari shieldingnya (radiografi, gauging, radioterapi, dll) Over kontaminasi ruangan atau udara oleh sumber terbuka (kedokteran nuklir, lab. Kimia nuklir, tracer, produk fisi, dll ) KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Klasifikasi Kecelakaan (1)
55
Daerah yang terkena dampak Kelas 1 :
kecelakaan yang berakibat terbatas pada satu ruangan, gedung atau laboratorium
Kelas 2 :
Kecelakaan kawasan
Kelas 3 :
Kecelakaan yang berakibat sampai pada daerah lepas kawasan
Kelas 4 :
Kecelakaan yang berakibat luas hingga melewati batas wilayah daerah atau negara (trans-boundary)
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
yang
berakibat
IPTEK NUKLIR
sampai
PLTN
dengan
PENEGAKAN
daerah
KESIAPSIAGAAN
KESIMPULAN
56
Untuk menciptakan sistem kesiapsiagaan nuklir nasional : 1.
Adanya Landasan hukum sistem kesiapsiagaan nuklir nasional
2.
Adanya Pedoman Program kesiapsiagaan nuklir tk nasional, daerah dan fasilitas/ kawasan.
3.
Keterpaduan Program tingkat fasilitas/kawasan, daerah, nasional dan selaras dengan sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional
4.
Adanya organisasi dan infrastruktur yang memadai sesuai dengan fungsi-fungsi Kesiapsiagaan Nuklir
5.
Berdasarkan fasilitas nuklir yang ada di Indonesia maka Program Kesiapsiagaan Nuklir tingkat nasional adalah program kategori II.
KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM Pasal 41 (1) Barang siapa membangun, mengoperasikan, atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Barang siapa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian nuklir dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun Pasal 43 (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun
back
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 17 (2) Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memiliki izin.
back
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 17 (1) Setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
back
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 42 (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 19 (1) Setiap petugas yang mengoperasikan reaktor nuklir dan petugas tertentu di dalam instalasi nuklir lainnya dan di dalam instalasi yang memanfaatkan sumber radiasi pengion wajib memiliki izin. (2) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Badan Pengawas.
back
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
(1)
(2)
(3)
Pasal 44 Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terpidana dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 24 (2)
Penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi wajib menyimpan sementara limbah tersebut dalam waktu sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir.
back
LINGKUP PENEGAKAN HUKUM
Pasal 24 (1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah tersebut sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. back
65
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
KELEMBAGAAN
Hotline Perizinan : Telp: (021) 6385 8269 – 70 ext 3316 (industri) (021) 6385 8269 – 70 ext 3320 (kesehatan) (021) 6385 8269 – 70 ext 3123 (PPR) (021) 6385 1028 (bahan nuklir) Fax: (021) 6385 6613 (zat radioaktif) (021) 6385 5814 (bahan nuklir) Email:
[email protected] (zat radioaktif)
[email protected] (bahan nuklir) Informas Lain : Pendidikan PPR :
[email protected] Rekualifikasi PPR :
[email protected] Kepegawaian :
[email protected] Inspeksi :
[email protected] Hubungan masyarakat :
[email protected] Informasi umum :
[email protected] Alamat : Jl. Gajah Mada No. 8 PO. Box 4005 Jakarta 10040 Indonesia Telp. (021) 6385 8269 – 70 Fax. (021) 6385 8275 Situs Internet/Homepage : http://www.bapeten.go.id
PEMANFAATAN
IPTEK NUKLIR
PLTN
PENEGAKAN
KESIAPSIAGAAN
Terima Kasih
