14/09/2012
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
TIM REFORMASI BIROKRASI KEMDIKBUD 2012
Outline 1. Mengapa harus melakukan reformasi birokrasi? 2. Apa itu reformasi birokrasi? 3. Program-program reformasi birokrasi 4. Program reformasi birokrasi Kemdikbud yg telah dilakukan tahun 2009, 2010, 2011 5. Program reformasi birokrasi Kemdikbud tahun 2012 – 2014 6. Organisasi RBI Kemdikbud 7. Program Quick Wins Kemdikbud 8. Tunjangan Kinerja
1
14/09/2012
1. Mengapa harus melakukan reformasi birokrasi?
Mengapa Harus Reformasi Birokrasi: Permasalahan Birokrasi Bidang Permasalahan Umum Birokrasi
Permasalahan
Peraturan perundang-undangan Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat di bidang aparatur negara ini Pola pikir (mind-set) dan budaya Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang kerja (culture-set) birokrasi profesional Praktik manajemen SDM
Belum optimal meningkatkan profesionalisme
Distribusi PNS
Belum merata dan proporsional secara geografis
Fungsi dan kewenangan antar Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar instansi pemerintah Sistem pengawasan internal
Belum mampu assurance
berperan
sebagai
KKN
Masih tinggi pada semua sektor
Kualitas pelayanan publik
Masih belum memenuhi harapan publik
quality
Sistem monitoring, evaluasi, dan Belum dibangun dengan baik penilaian
2
14/09/2012
2. Apa itu reformasi birokrasi?
Kondisi Birokrasi Eksisting
Proses Reformasi Birokrasi: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Landasan hukum dan regulasi; Organisasi; Tatalaksana; Manajemen SDM aparatur; Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; Integritas aparatur; Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; Kualitas pelayanan publik; Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.
Sekarang
1. Layanan Prima 2. Birokrasi yang bersih dan Bebas KKN 3. Keprcayaan Masyarakat
Reformasi Birokrasi
Better, Faster, Cheaper !!!!
3
14/09/2012
Grand Design Reformasi Birokrasi
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. Menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional
Grand Design dan Road Map
4
14/09/2012
Roadmap Reformasi Birokrasi
Roadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.
3. Program-program reformasi birokrasi
5
14/09/2012
8 PROGRAM RB GELOMBANG II (2011-2014) PROGRAM
HASIL YANG DIHARAPKAN
1.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
2. PENATAAN TATA LAKSANA
TERBANGUNNYA SISTEM , PROSES DAN PROSEDUR KERJA YANG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN , TERUKUR DAN SESUAI GG
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 6. TRANSFORMASI BUDAYA/ PERUBAHAN
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROFESIONAL , MODERN DAN SEJAHTERA ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET. SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DENGAN INTEGRITAS DAN KINERJA TINGGI
7. PENGUATAN PENGAWASAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI K/L YG BERSIH & BEBAS KKN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
MENINGKATKAN KAPASISTAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN RBN GELOMBANG II (2011-2014)
6
14/09/2012
PENYELENGGARA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL KETUA: WAPRES ANGGOTA: MENKO PEREKONOMIAN, MENKO POLHUKAM, MENKO KESRA, MENNEG PAN-RB, MENKEU, MENDAGRI, KEPALA UKP-PPP, PROF. DR. RYAS RASYID
TIM INDEPENDEN ERRY RYANA H – EX WAKA KPK
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL KETUA: MENNEG PAN-RB ANGGOTA: MENKEU, MENDAGRI, MENNEG PPN/KEPALA BAPPENAS, MENSESNEG, SESKAB UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL ISMAIL MOHAMAD
TIM RB - K/L
TIM QA MARDIASMO -KA BPKP
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
TIM RB - PEMDA 13
4. Program reformasi birokrasi Kemdikbud yg telah dilakukan tahun 2009, 2010, 2011
7
14/09/2012
12 Program Area Perubahan RB Kemdiknas 2011 1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size) Terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK a. b. c. d. e. f.
Terwujudnya kemampuan memberikan pelayanan prima
Layanan Satuan Pendidikan Layanan Peserta Didik Layanan PTK Layanan Substansi Pendidikan Layanan Kebudayaan Layanan Kebahasaan
lembaga
Hasil yang Diharapkan
Program Reformasi Birokrasi Kemdiknas
2. PENATAAN TATA LAKSANA
dalam
Terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Adanya perubahan mind set dan culture set. Serta terbangunnya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi
6. MANAJEMEN PERUBAHAN
Meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih & bebas KKN
7. PENGUATAN PENGAWASAN
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas
Peningkatan Kompetensi Anjab, Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Pengukuran Kinerja & Remunerasi
Efisiensi internal
Peningkatan Peran APIP
Pengelolaan Kinerja Organisasi Pengelolaan Kinerja Individu
Layanan Peserta Didik Layanan PTK Layanan Satuan Pendidikan Layanan Substan-si Pendidikan Layanan Kebudayaan
Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
Pengembangan Sistem e-Gov
Penguatan Pengawasan
Simplifikasi & Integrasi Posedur
Penerapan SPIP
Peningkatan Kualitas Layanan
Penataan Tugas, Fungsi, & Organisasi Pusat Penataan Tugas, Fungsi, & Organisasi UPT Penguatan Unit Kerja
Penataan Tatalaksana
Sistem Informasi Produk Hukum
Rekayasa Ulang Proses Organisasi
Peng. Akuntabilitas Kinerja
Penerapan budaya Kerja
Harmonisasi Produk Hukum
Penataan SDM
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan Perundangundangan
Rumusan budaya Kerja
Penataan dan Penguatan Organisasi
Manajemen Perubahan
Renstra 2010-2014: Menyelenggarakan Layanan Prima Pendidikan Nasional dengan meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian (5K)
Layanan Kebahasaan
Efisiensi eksternal
Efisiensi Nasional
8
14/09/2012
Kegiatan Reformasi Kemdiknas 2009 Telah dilakukan secara bertahap : – Pembelian Hak Cipta Buku Teks – Penyediaan Buku Sekolah Elektronik (BSE) – Penyediaan Fasilitas Internet dan Multimedia di sekolah – Penyediaan Bantuan Operasional sekolah – Sertifikasi Guru dan Dosen – Dll
Kegiatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas Tahun 2010 No
KEGIATAN PUSAT
KEGIATAN
HASIL
1.
Redefinisi Visi-Misi-Strategi
Visi-Misi-Strategi baru
2.
Restrukturisasi Organisasi
Struktur organisasi baru
3.
Penataan Tugas dan Fungsi
Uraian Tugas dan Fungsi
4.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kerja
POS
5.
Penempatan SDM (Pusat)
6.
Perancangan Pengelolaan SDM (PSDM) Berbasis Kinerja
Sistem Pengelolaan SDM berbasis kinerja
7.
Perumusan Budaya Kerja
Rumusan budaya kerja baru
8.
Analisis Jabatan
Hasil Analisis jabatan
9.
Perancangan Sistem Manajemen Kinerja Rancangan sistem manajemen kinerja Organisasi dan Individu organisasi dan individu
9
14/09/2012
Reformasi Sistem Layanan Pendidikan Tahun 2010 No
KEGIATAN
Unit Utama
KEGIATAN UNIT UTAMA HASIL
1
Pengembangan Pusat Layanan Prima Pendidikan Nasional
2
Call Center
3
Sistem Pengelolaan BMN
Roum
Konsep sist. pengelolaan BMN
4
Sistem Informasi Produk Hukum
Rohukor
Prototype SI produk hukum
5
Mutasi Dosen
6
Pembangunan CPNS online
7
Beasiswa Unggulan
8
Izin PDLN
9
Pengembangan Sirenggar
Sirenggar
10
Pembuatan SPM
SPM Dikdas
11
Pemberian Izin Belajar (WNI, WNA, Penyaluran Siswa)
12
Penyetaraan Ijazah Sek.
PIH
Web Portal Kemdiknas www.kemdiknas.go.id Call Center 177
Ropeg
KEGIATAN
13
Perizinan PKBM dan Kursus
14
Penyelenggara Uji Kompetensi Kursus
15
Info Lembaga Kursus
16
Penyetaraan Ijazah PT
17
GARUDA
18
Inpassing Guru Non PNS
19
Informasi SK Tunj. Prof
20
Rencana Induk Pengembangan Itjen
21
Kajian Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
22
Proses Audit: • Penyusunan Kode Etik Auditor Itjen; • Pengembangan Standar Audit APIP; • Pengembangan Tenaga Fungsional Auditor
http://cpns.kemdiknas.go.id http://beasiswaunggulan.kemdiknas.go.id
PKLN
No
http://118.98.232.18/Site/Welcome.aspx
http://pdln.kemdiknas.go.id/
MPDM
http://www.mandikdasmen.kemdiknas.go. id/layanan/
Unit Utama
KEGIATAN UNIT UTAMA HASIL http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikma s/nilem-pkbm/
PNFI
http://www.infokursus.net/nipuk/ http://www.infokursus.net/datakursus/
Dikti
http://ijazahln.dikti.go.id/v4/ http://garuda.dikti.go.id
PMPTK http://inpassing.sertifikasiguru.org http://sk.sertifikasiguru.org/
Konsep SIM Pengawasan Itjen Dokumen Kode Etik Auditor, Standar Audit APIP
10
14/09/2012
No
KEGIATAN
Unit Utama
KEGIATAN UNIT UTAMA HASIL
23
• Revisi Permendiknas No. 16 Th. 2009 & Penyusunan Juknis Satuan Pengendalian Intern
24
Penyusunan dan Pengkajian POS: • Pelayanan Masyarakat dan Keberatan Auditan; • Pengembangan dan Pengendalian Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan; • Pekerjaan; • Audit Berbasis Resiko
25
Revisi PP no. 17 tahun 2010 dengan PP no. 66 tahun 2010 terkait ketentuan bagi PTN untuk mengalokasikan 60% penerimaan mahasiswa baru harus berasal dari seleksi nasional dan 20% -nya adalah bagi siswa miskin
26
Pembangunan Pangkalan Data Perguruan Tinggi
Dok. yang ditetapkan melalui SK Inspektur Jenderal Itjen
POS : Pelayanan Masyarakat; Pengembangan & Pengendalian Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan, Pekerjaan; Audit Berbasis Resiko
5. Program reformasi birokrasi Kemdikbud tahun 2012 – 2014
5. Program reformasi birokrasi Kemdikbud tahun 2012 – 2014
11
14/09/2012
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 1.
Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Kegiatan Penataan tugas, fungsi, dan organisasi Unit Utama dan Pusat Penataan tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tata lakasana, kepegawaian, diklat, dan layanan informasi
2.
Penataan Tatalaksana
Rekayasa Proses, Simplifikasi, dan Integrasi Prosedur dan pemanfaatan TIK Pembangunan atau Pengembangan e-Government 1. Perbaikan Portal Layanan Prima 2. Pembangunan BMN 3. Manajemen Dokumen 4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Data Pendidikan 5. Implementasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Sistem Akuntansi dan Keuangan
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 3.
Program
Kegiatan
Penataan Sistem Penataan sistem rekrutmen pegawai Manajemen SDM Aparatur Analisis jabatan Evaluasi jabatan Penyusunan standar kompetensi jabatan Assessment kinerja individu berdasarkan kompetensi Penerapan sistem penilaian kinerja individu. Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Sistem Pengelolaan Mutasi Pegawai Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Kinerja Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
12
14/09/2012
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 4.
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga Penyediaan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing serta lainnya Pelaksanaan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan
5.
Penguatan Pengawasan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemdiknas Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting
6.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Menyusun instrumen kebijakan dan perencanaan pembangunan pendidikan nasional Pengembangan sistem/instrumen penunjang penguatan tata kelola Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 7.
Program Peningkatan Layanan Peserta Didik
Kegiatan Sistem perizinan bagi siswa WNA, WNI, penyetaraan ijazah sekolah dan PT luar negeri yang berbasis TIK Sistem penjaminan beasiswa/ bantuan dana pendidikan yang berbasis TIK Sistem pemetaan siswa dan penduduk usia sekolah serta penjaminan kepastian sekolah
13
14/09/2012
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 8.
Program Peningkatan Layanan Satuan Pendidikan
Kegiatan Layanan perizinan satuan pendidikan berbasis TIK (sekolah, program studi, perguruan tinggi, kursus, PKBM, PAUD) Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja melalui perizinan Layanan pengakreditasian satuan pendidikan berbasis TIK (sekolah, perguruan tinggi, PAUDNI) Layanan penyaluran hibah dan pemantauannya berbasis TIK Sistem terpadu yang mengintegrasikan Sistem perizinan, akreditasi, dan penyaluran hibah berbasis teknologi informasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Standar Nasional dan Internasional Pendidikan Sistem pemetaan kondisi sekolah, daya tampung dan cakupan layanan Sistem Pemantauan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 9.
Program Peningkatan Layanan PTK
Kegiatan Pemenuhan kebutuhan PTK Layanan pengelolaan mutasi berbasis TIK (dosen, guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi) Layanan pensertifikasian berbasis TIK (guru dan dosen) Peningkatan kualifikasi dan profesionalisme berkelanjutan bagi PTK Penghargaan dan Perlindungan Kesejahteraan PTK Sistem Informasi Manajemen PTK
14
14/09/2012
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 10.
Program Peningkatan Layanan Substansi Pendidikan
Kegiatan Pendidikan karakter dan kewirausahaan Pengembangan sistem pengelolaan materi, metode, dan manajemen lembaga persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah belajar) Pengembangan modul materi pembelajaran berbasis TIK
11.
Manajemen Perubahan
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kemdiknas Penguatan Hasil Perubahan
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 12.
Program Monitoring, Evaluasi, Pengendalian
Kegiatan Monitoring Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali) Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2014)
15
14/09/2012
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 13
Program Layanan Kebudayaan
Kegiatan 1. Registrasi Cagar Budaya 2. Pencatatan Warisan Budaya Nasional (Warisan Budaya Tak Benda) 3. Peningkatan Fungsi Museum 4. Peningkatan Fungsi Taman Budaya 5. Penyensoran Film 6. Rumah Budaya (Pusat Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri) 7. Pelayanan Kebudayaan dalam Bidang Pendidikan 8. Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan dan Komunitas Adat
14 Program Reformasi Birokrasi 2011-2014 No. 14
Program Layanan Kebahasaan
Kegiatan 1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia 2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia 3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra 4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan 5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan 6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional 7. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan 8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan
16
14/09/2012
6. Organisasi RBI di Kemdikbud
Struktur Organisasi RBI Kemdiknas 2011 Merujuk pada Keputusan Mendiknas No. 161/P/2011 Tanggal 12 September 2011
TIM PENGARAH Ketua: Mendiknas Wakil Ketua: Wamen Diknas Sekretaris: Sesjen Anggota: Staf Ahli, Irjen, Dirjen, Ka. Badan TIM PELAKSANA Ketua: Sesjen Wakil Ketua I: Kepala UKMP3 Wakil Ketua II: Sesditjen Dikti Sekretaris I: Kapus Pembinaan dan Pemasyarakatan Bhs Sekretaris II: Ses Ditjen PAUDNI
1. Koord. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian: Kabiro PKLN
2. Koord. Manajemen Perubahan: Kapus Informasi dan Humas
14. Sekretariat RBI: Kabiro Umum
3. Koord. Quality Assurance: Kapus PMP pada BPSDMP dan PMP
4. Koord. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: Kabiro Kepegawaian 5. Koord. Penataan dan Penguatan Org.: Inspektur I 6. Koord. Penataan Per. Perundang-undangan: Kabiro Hukum & Organisasi
10, 11, 12, 13. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 12. Koord. Peningkatan Layanan Substansi Pend: Ses. Balitbang
11. Koord. Peningkatan Layanan Satuan Pend.: Ses. Ditjen Dikmen
13. Kord. Peningkatan Layanan PTK: Ses. BPSDM dan PMP
10. Koord. Penngkatan Layanan Peserta Didik: Ses. Ditjen Dikdas
LAYANAN KEBUDAYAAN
LAYANAN KEBAHASAAN
7. Koord. Penataan Tata Laksana: Kapustekkom 8. Koord. Penguatan Pengawasan: Ses. Itjen 9. Koord. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Kabiro Keuangan
17
14/09/2012
Struktur Organisasi Tim Kerja RBI Kemdiknas 2011
Pengarah: Prof. Ainun Na’im, Ph.D Prof. Ir. Abdullah Alkaff, Ph.D Patdono Suwignjo, Ir., M.Eng.Sc., Ph.D Hindun Basri Purba, S.H., M.Si Nara Sumber Dr. Risman Musa, MA Dendi P. Ishak, MSIE Fakhrudin, M.Si., P.Si. Dr. H. Achmad S. Ruky
Ketua: M.Q. Wisnu Aji, SE, M.Ed Sekretaris: Ir. Agus Pranoto, M.Pd. Wakil Ses : Victor Kahimpong, M.Si Bidang Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Drs. Budi Purwaka; Drs. Luluk B
Bidang Manajemen Perubahan Drs. Hawignyo, MM; Hanjar Basuki, S.Kom, MM
Bidang Quality Assurance Ir. Ferry Yulmarino, M.Ed Polaris Siregar, S.Pd., MH.
Bidang Sekretariat RBI M. Nasir, SH.,MM Bambang Saptowo, SE., M.Si
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed; Yuniarti Kusnoningsih, SH
Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi Dra. Salhefni; Dra. Ida Wijayati, M.Si.
Bidang Penataan Per. Perundang-undangan Putut Pujogiri, SH; Syamsul Hadi, SH, MH.
Bidang Penataan Tata Laksana Drs. Warjono; Sofwan Effendi, SIP., M.Ed; Drs. Suharto Lasmono, M.Pd.
Bidang Penguatan Pengawasan Drs. Maralus Panggabean, SE, M.Sc; Agam Bayu Suryanto, SE, MBA
Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Drs. Ali Murwani Drs. David Sirait
Bidang Peningkatan Layanan Peserta Didik Wulandoro Santoso; Doni Sunarto, S.Kom
Bidang Peningkatan Layanan Satuan Pend. Drs. Haryono; Wasito
Bidang Peningkatan Layanan Subs Pend. Erry Utomo, Ph.D Melinda
Bidang Peningkatan Layanan PTK Tagor Alamsyah Suwitno
LAYANAN KEBUDA YAAN
Tim Survey Internal
Unit Utama
Konsultan Eksternal
LAYANAN KEBAHASAA N
7. Program Quick Wins Kemdikbud
18
14/09/2012
Apa itu Quick Wins Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014; Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga yang bersangkutan; Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga; Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga (waktu pelaksanaan kurang dari 12 bulan)
4 37
Quick Wins Kemdiknas Rehabilitasi ruang kelas dalam mendukung wajib belajar 9 tahun Layanan e-edukasi: • Layanan e-administrasi penyetaraan ijazah berbasis TIK (sekolah dan perguruan tinggi); • Layanan e-learning Pengembangan sistem pengelolaan materi, metode, dan manajemen lembaga persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah belajar);
Sistem pengelolaan sertifikasi dan kualifikasi guru Sistem pengelolaan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan) Peningkatan sistem pengelolaan Ujian Nasional
19
14/09/2012
1. Rehabilitasi ruang kelas dalam mendukung wajib belajar 9 tahun Penanggung jawab:
Koordinator Layanan Satuan Pendidikan (Sesditjen Dikmen, dibantu Dikdas)
2. Layanan e-administrasi: Layanan penyetaraan ijazah berbasis TIK (sekolah dan PT) Penanggung jawab:
Koordinator Layanan Peserta Didik (Sesditjen Dikdas)
3. Layanan e-learning: Pengembangan sistem pengelolaan materi, metode, dan manajemen lembaga persekolahan dan PT berbasis TIK (rumah belajar) Penanggung jawab:
Koordinator Layanan Substansi Pendidikan (Ses Balitbang, dibantu Pustekkom)
4. Sistem Pengelolaan Sertifikasi dan Kualifikasi Guru Penanggung jawab:
Koordinator Layanan PTK (Ses BPSDMP & PMP)
5. Sistem pengelolaan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (tepat waktu, tepat sasaran, tepat penggunaan) Penanggung jawab:
Koordinator Layanan Peserta Didik (Sesditjen Dikdas)
6. Peningkatan sistem pengelolaan Ujian Nasional Penanggung jawab:
Koordinator Layanan Substansi Pendidikan (Ses Balitbang)
8. Tunjangan Kinerja
20
14/09/2012
Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja
Pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung oleh adanya MOTIVASI. Pemberian Tunjangan Kinerja adalah salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi dalam rangka mendukung inplementasi RBI Tunjangan kinerja diberikan atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai
Prinsip Tunjangan Kinerja
• Equal pay for equal work; • K/L yang mengusulkan tunjangan kinerja agar mengoptimalkan pagu belanja; • Tunjangan kinerja yang ditetapkan untuk K/L/Pemda ditentukan dengan dasar benchmark tunjangan kinerja pada Departemen Keuangan; • Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh DPR (komisi terkait) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan. Bila suatu Kementerian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan;
21
14/09/2012
Prinsip Tunjangan Kinerja Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja. Selanjutnya besaran tunjangan kinerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Untuk penetapan tunjangan kinerja di pemerintah daerah, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pemerintah daerah oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
TIGA KUNCI “SUKSES” PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L 1. KOMITMEN PIMPINAN PUNCAK K/L
3. KETERLIBATAN SECARA AKTIF SEMUA ANGGOTA TIM PELAKSANA
2. PELAKSANAAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN
22
14/09/2012
EFQM
Model PMPRB
23
