ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOYOLALI

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOYOLALI 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 KATA PENGANTAR i

ii

iii

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BOYOLALI 2014-2019

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2014 i

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadlirat Allah Yang Maha Kuasa, atas perkenannya, Kita dapat menyusun buku Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2014-2019 dengan lancar. Reformasi birokrasi merupakan bagian dari proses yang harus dilakukan oleh birokrasi sebagai bentuk adaptasi organisasi terhadap lingkungan. Perkembangan teknologi dan informasi serta meningkatnya pemahaman dan kepedulian serta tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Masyarakat menghendaki adanya perubahan pada birokrasi kearah terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah. Kita menyadari mereformasi birokrasi Kabupaten Boyolali bukan pekerjaan yang mudah, hal ini menyangkut sistem, pola pikir, dan pola kerja ribuan orang pegawai. Selain itu banyak kendala dan permasalahan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, perlu komitmen dan kesungguhan semua pihak, terutama para pimpinan, dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Saat ini masyarakat sudah pintar dan sangat kritis dalam menilai kinerja instansi pemerintah dan juga terhadap pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang menilai apakah instansi pemerintah sudah reform atau belum. Hal terpenting bagi masyarakat dari pemerintah adalah pelayanan publik berkualitas baik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dokumen Road Map ini memberikan arah bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali serta memberikan informasi mengenai sasaran, indikator dan target kinerja, dan program/kegiatan yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada semua pihak yang memerlukan. Demikian, semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada Kita semua. Amien. Boyolali,

April 2014

BUPATI BOYOLALI Drs. SENO SAMODRO ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai jawaban atas semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penatakelolaan pemerintahan menuju Good Governance, antara lain mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk itu Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Gambaran Birokrasi Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional. Pada saat ini sudah ada pilot project di 5 SKPD sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) selama 2 tahun berturut-turut. Capaian lelang E-Proc mencapai 40% (target 100%), namun dan sudah memenuhi target nasional. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2012 nilainya 74,73 (kategori baik) dan tahun 2013 nilainya 76,75 (kategori baik). Selain itu, sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar iii

Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan. Pada evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Boyolali memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan kriteria sangat baik (nilai di atas 850). Pemantapan visi pro investasi menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kemudahan pelayanan perizinan usaha. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 sebesar 61,59 dengan kategori CC (cukup baik). Bila dikomparasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain, hasil cukup baik mengingat belum banyak pemerintah kabupaten/kota diatas 65 dengan kategori B (baik). Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) diharapkan meliputi seluruh SKPD dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sehingga nilai ZI-WBK termasuk tinggi. Nilai efesiensi (penggunaan anggaran) semakin baik, dengan adanya ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta meningkatnya efesiensi belanja modal dengan penerapan e–proc 100% dari paket yang dilelangkan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diharapkan tinggi yang ditandai dengan penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Kondisi pelayanan publik diharapkan lebih baik yang ditandai dengan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas 81,26. Semua penyelenggara/ pelayanan publik juga mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Standar Pelayanan (SP) yang telah dibuat masing. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan nilai diatas 850. Akuntabilitas kinerja yang diharapkan semakin baik dengan predikat sangat baik dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan nilai 80. Kondisi ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali tinggi dan program/ kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur. Adanya penilaian kinerja secara komprehensif yang menunjukkan nilai kinerja organisasi yang lebih tepat dan diharapkan nilai kinerja organisasi yang tinggi. iv

Permasalahan yang dihadapi akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai prioritas, ada 4 (empat) prioritas area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik. Permasalahan sumber daya manusia antara lain : banyak satuan/ unit kerja yang kekurangan pegawai dan optimal, keterbatasan karier PNS dibanding dengan jabatan struktural yang ada, distribusi PNS belum merata di satuan/ unit kerja, baik secara kwantitas maupun kwalitas, dan penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS sulit dilakukan secara obyektif dan konsisten. Permasalahan pola pikir dan budaya kerja antara lain penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan output dan outcome yang terukur, belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap, kurangnya komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (role model), dan belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik. Permasalahan akuntabilitas antara lain sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/ penyusun data LAKIP, dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal, belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik, masih adanya kegiatan SKPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, dan belum ada penilaian kinerja SKPD secara komprehensif. Permasalahan pelayanan publik antara lain kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata, kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan SKPD terhadap unit-unit pelayanan publik, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, dan belum semua penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat. Agenda Reformasi Birokrasi Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) area perubahan, yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik. v

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya, evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal, pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai, penerapan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadahi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai. Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap, penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan output dan outcome yang terukur, peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (role model), internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi ke seluruh pegawai, penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif, internalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua SKPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadahi, peningkatan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Prioritas pembenahan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah, peningkatan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinjera Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten, pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja, peningkatan koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra, evaluasi perencanaan kegiatan SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan minimalisasi kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal, penerapan penilaian kinerja SKPD secara komprehensif, dan peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja. Prioritas pembenahan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik, vi

peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat, dan peningkatan pengawasan dan pembinaan SKPD terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di bawahnya. Prioritas yang harus terus diperlihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian Prioritas yang harus terus diperlihara antara lain mempertahankan 2 (dua) SKPD yang telah memperoleh predikat WBBM dan WBK, mempertahankan opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah, mempertahankan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ratarata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 76,75 (baik), mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan (SP) dan berupaya meningkatkan, mempertahankan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik tahun 2011 sangat baik (>850) dengan diperolehnya piala CBAN, mempertahankan prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 99,71%, dan meningkatkan aplikasi penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah). Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi informasi layanan peserta didik, pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem, reformasi layanan satuan pendidikan, dan beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu. Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi penyederhaan prosedur pelayanan perizinan usaha, peningkatan pelayanan melalui peningkatan koordinasi dan percepatan proses perizinan usaha di BPMP2T Kabupaten Boyolali dan proses penerbitan rekomendasi teknis dari SKPD lain yang membidangi. Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola, pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten, serta peningkatan pelayanan kependudukan melalui percepatan proses penerbitan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan uraian vii

tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan/ pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan. Rencana Aksi berisi program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Seedangkan pelaksanaan kegiatan Quick Wins adalah pelayanan izin prinsip “super cepat” di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pelayanan akte kelahiran bayi “langsung jadi” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Monitoring dan Evaluasi Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat kabupaten. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

viii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................... Kata Pengantar ...................................................................................... Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………... Daftar Isi ................................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….

i ii iii ix 1

Reformasi Birokrasi ……………………………………….. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ……………..... Tujuan ............................................................................. Kegunaan ........................................................................ Sistematika Penulisan .....................................................

1 3 6 6 6

1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 BAB II

BAB III

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN …… 10 2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten……. 10 2.2 Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan …………. 14 2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah KabupateN ………. 16 AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ……………………………………………………. 20 3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi ....……………. 3.1.1 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah ................................................................... 3.1.2 Prioritas yang Harus Terus Dipelihara .................... 3.1.3 Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas

20

Pelayanan ............................................................... 3.1.4 Prioritas SKPD ........................................................ 3.2 Sasaran …………………………………………………….. 3.3 Kegiatan-kegiatan …………………………………………. 3.4 Pengorganisasian ………………………………………... 3.5 Rencana Aksi ……………………………………………….

23 26 27 34 36 39

MONITORING DAN EVALUASI ........................................... 4.1 Monitoring …………………………………………………. 4.2 Evaluasi …………………………………………………… BAB V PENUTUP ............................................................................ LAMPIRAN

57 57 58 60

BAB IV

20 22

ix

x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Krisis

keuangan

pada

1997

berkembang

menjadi

krisis

multidimensi Indonesia pada 1998, menyebabkan munculnya berbagai permasalahan bangsa, salah satunya mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menuntut reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun good governance,

namun banyak pihak yang

merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang

politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah

menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan clean government dan good governance

dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, I-1

serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini. Guna

melaksanakan

reformasi

birokrasi,

Pemerintah

telah

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi

Birokrasi

dan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan

I-2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan

Reformasi

Birokrasi Tahun 2012-2014; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi : 1.

Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur;

2.

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;

3.

Road

Map

Reformasi

Birokrasi

(RMRB)

adalah

bentuk

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. 1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat

pelaksanaan

makro

menyangkut

penyempurnaan

regulasi

nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan I-3

mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari

upaya

percepatan

reformasi

birokrasi

pada

masing-masing

Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut

program-

program pada tingkat tingkat mikro : 1. Manajemen perubahan; 2. Penataan peraturan perundang-undangan; 3. Penataan dan penguatan organisasi; 4. Penataan tatalaksana; 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur; 6. Penguatan pengawasan; 7. Penguatan akuntabilitas kinerja; 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik; 9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPRBN dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Untuk tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daereah (K/L dan Pemda) dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi meliputi

I-4

organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir. Organisasi Tim Reformasi Pemerintah Daerah terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah Bupati, sekretaris tim adalah Sekretaris Daerah dan beberapa anggota tim pejabat eselon II

pada SKPD yang selalu berhubungan dengan area

perubahan reformasi birokrasi, guna memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi. Sementara tim pelaksana diketuai oleh Sekretaris Daerah, sekretaris tim adalah pejabat eselon II dan anggota tim pejabat lain sesuai kebutuhan. Guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2013 menetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota secara merata sebagai pilot project

pelaksanaan reformasi

birokrasi. Bagi pemerintah daerah yang tidak menjadi pilot project, pada tahun 2013 dapat melaksanakan program reformasi birokrasi sebagai nonpilot

project.

Sedang

pada

tahun

2014,

semua

pemerintah

kabupaten/kota wajib melaksanakan program reformasi birokrasi. Sebagai langkah awal pelakasanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah

Kabupaten

Boyolali

juga

sudah

memiliki

arah

kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/ kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam

I-5

sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada. Nama rencana program/ kegiatan tersebut, menyesuaikan dengan istilah nasional dan waktu berlakunya rencana tersebut, adalah Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Boyolali 2014-2019.

1.3 Tujuan Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali 2014-2019 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali agar berjalan secara efektif,

efesien,

terukur,

konsisten,

terintegrasi,

melembaga,

dan

berkelanjutan.

1.4 Kegunaan Kegunaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali 2014-2019 adalah : 1. menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali; 2. sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

1.5 Sistematika Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

I-6

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan Road Map Reformasi Birokrasi

Bab

Judul dan Isi Ringkasan Eksekutif Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, Quick Wins, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

Bab I

Pendahuluan Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari Road Map Reformasi Birokrasi.

Bab II

Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. 2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. 3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh I-7

Bab

Judul dan Isi birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

Bab III

Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Menguraikan fokus perubahan menyangkut 4 (empat) bagian:

reformasi,

yang

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; b. Prioritas yang harus terus dipelihara; c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; Kedua, Quick Wins; d. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. 2. Sasaran Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasinya. 3. Kegiatan-kegiatan Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012). I-8

Bab

Judul dan Isi

4. Rencana Aksi. Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas targettarget sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab IV

Monitoring dan Evaluasi Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokasi di pemerintah daerah.

Bab V

Penutup

I-9

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI 2.1

Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten

Boyolali saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: a) pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b) kualitas

pelayanan publik; dan

c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup halhal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut : 1. Pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme a. Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Pada saat ini sudah ada pilot project di 5 SKPD, yaitu Inspektorat, Bappeda, Dispendukcapil, BPMP2T, dan DPPKAD. Berdasar hasil Laporan Hasil atas Laporan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2013, 2 SKPD memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi, 1 SKPD hanya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, 2 SKPD belum memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi. b. Nilai Efisiensi Efisiensi

adalah

perbandingan

yang

terbaik

antara

input

(masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumbersumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pada saat ini upaya efisiensi sudah dilakukan sejak mulai perencanaan anggaran, yaitu dengan mencermati kembali rencana penggunaan II-10

anggaran pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna mengurangi alokasi-alokasi anggaran dan besarannya yang kurang tepat. Selain itu ada upaya juga efesiensi belanja modal pada saat pengadaan barang/ jasa. Namun belum ada data yang menunjukkan nilai efesiensi penggunaan anggaran. c. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) IPK adalah instrumen pengukuran tingkat korupsi di kota‐kota Indonesia

yang

dikeluarkan

oleh

Transparency

International‐Indonesia. Dalam hal ini, kabupaten Boyolali belum ada penilaian IPK. d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang

merupakan

kesimpulan

pemeriksa

mengenai

tingkat

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Boyolali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 2 tahun berturut-turut bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. e. Penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial Temuan pemeriksaan yang bersifat finansial cenderung menurun. f.

Capaian e-proc 40% dari jumlah paket yang dilelangkan Pada saat ini telah terbentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali

yang

mendukung

peningkatan

transparansi

dan

akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. Capaian lelang E-Proc mencapai 40% dan sudah memenuhi target II-11

nasional, namun masih di bawah target RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-2015 sebesar 100%. 2. Kualitas pelayanan publik a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat

dalam

memperoleh

pelayanan

dari

aparatur

penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Nilai IKM rata-rata satuan/ unit

penyelenggara pelayanan publik tahun 2012 nilainya 74,73 (kategori baik) dan tahun 2013 nilainya 76,75 (kategori baik). b. Integritas Pelayanan Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Dalam hal ini belum ada data integritas pelayanan di kabupaten Boyolali.

Dalam hal

integritas pelayanan ini, sebagian besar

satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

II-12

c. Tingkat kepatuhan pada Standar Pelayanan Sebagian besar unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan

namun

tingkat

(%)

kepatuhan

penyelenggara

pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan belum dievaluasi/ diukur secara sistematik. d. Nilai pemeringkatan pelayanan publik Pada evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Boyolali memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan kriteria sangat baik (nilai di atas 850 dari nilai maksimal 1000). e. Visi dan misi Pemerintah

Kabupaten

Boyolali

dalam

Peraturan

Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015 mempunyai visi terwujudnya ”Boyolali yang lebih sejahtera,

berdaya saing,

dan pro investasi”.

Selanjutnya visi pro investasi akan diwujudkan melalui misi ke-3, yaitu “Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan keberlanjutan”. Visi dan misi tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kemudahan berusaha. 3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja a. Nilai akuntabilitas kinerja Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 sebesar 61,59 dengan kategori CC (cukup baik). Bila dikomparasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain, hasil cukup baik mengingat belum banyak pemerintah kabupaten/kota diatas 65 dengan kategori B (baik).

II-13

b. Nilai kinerja organisasi Berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Boyolali Tahun 2012, dari 71 (tujuh puluh satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 dan mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2010-205, diperoleh prosentase capaian sasaran secara keseluruhan 139.41% (kategori sangat baik). Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali sangat baik. Namun nilai tersebut belum dapat mewakili nilai kinerja yang sebenarnya

dari

Pemerintah

Kabupaten

Boyolali.

Hal

ini

disebabkan karena belum semua hasil kinerja (termasuk prestasi) tertuang dalam laporan tersebut.

2.2

Harapan Pemangku Kepentingan Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan

gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi : 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3 Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berikut kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan : 1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN a. Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Harapan tehadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah seluruh SKPD

menerapkan zona integritas dan memperoleh

predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi. Sehingga nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi termasuk tinggi.

II-14

b. Nilai Efisiensi Harapan terhadap peningkatan nilai efesiensi (penggunaan anggaran) adalah ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Renscana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta meningkatnya efesiensi belanja modal dengan penerapan e–proc 100% dari paket yang dilelangkan. c.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kondisi yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali bebas korupsi. Hal ini ditandai dengan penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial.

d.

Opini BPK Harapan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan

bahwa

pengelolaan

keuangan

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kualitas Pelayanan Publik a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kondisi yang diinginkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas 81,26. Hal ini akan menunjukkan

bahwa

secara

umum

penyelenggaraan/

pelaksanaan penyanaan publik sudah baik. b. Integritas Pelayanan Kondisi yang diharapkan adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki Integritas Pelayanan yang tinggi. Semua penyelenggara/ pelayanan publik mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. II-15

c. Tingkat kepatuhan pada Standar Pelayanan Kondisi yang diharapkan adalah penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Standar Pelayanan yang telah dibuat masing. d. Nilai pemeringkatan pelayanan publik Harapan yang dinginkan dari nilai pemeringkatan pelayanan publik adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan nilai diatas 850. Kondisi ini menunjukkan penyelenggaraan/ pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sudah baik. e. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja a. Nilai Akuntabilitas kinerja Nilai akuntabilitas kinerja yang diharapkan adalah diperolehnya predikat sangat baik dengan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 80. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali tinggi dan

program/

kegiatan

yang

dilaksanakan

dapat

dipertanggungjawabkan secara terukur. c. Nilai kinerja organisasi Kondisi yang diharapkan dari nilai kinerja organisasi ini adalah diperolehnya nilai kinerja organisasi yang tinggi. Kondisi ini diawali dengan adanya penilaian kinerja secara komprehensif yang menunjukkan nilai kinerja organisasi yang lebih tepat.

2.3

Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali Permasalahan

yang

dihadapi

akan

dihadapi

oleh

birokrasi

Pemerintah Kabupaten Boyolali di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi

birokrasi)

guna

mewujudkan

harapan

para

pemangku

kepentingan sangat banyak dan kompleks. Sesuai priorotas, dari 8 II-16

(delapan) area perubahan terpilih 4 (empat) prioritas area perubahan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain : a. banyak satuan/ unit kerja yang kekurangan dan atau tidak mempunyai

pejabat

fungsional

umum

(staf),

sehingga

pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal. b. keterbatasan karier PNS dibanding dengan jabatan struktural yang ada, sehingga belum semua jabatan dapat diisi oleh pejabat yang berkompeten. Pada saat ini prosentase pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai tugas pokok sebesar 79,54%; c. distribusi PNS belum merata di satuan/ unit kerja, baik secara kwantitas maupun kwalitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas; d. penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS sulit dilakukan secara obyektif dan konsisten. 2. Pola Pikir dan Budaya Kerja Permasalahan-permasalahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dalam reformasi birokrasi

Pemerintah Kabupaten

Boyolali antara lain : a. penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, sehingga tidak mampu

mendorong

pegawai

untuk

berprestasi

dalam

melaksanakan tugas; b. belum

terbangunnya

mengutamakan

output

budaya

kerja

berbasis

dan

outcome

yang

kinerja terukur

yang dalam

melaksanakan tugas; c. belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;

II-17

d. kurangnya komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (role model); e. belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik; 3. Akuntabilitas Permasalahan-permasalahan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain : a. sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, dan lain-lain masih lambat dan kurang terdokumentasi dengan baik; b. perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/ penyusun data LAKIP menyebabkan kualitas dokumen LAKIP Kabupaten yang disusun belum termasuk kategori baik; c. dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/ kewajiban administratif; d. koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, optimal,

sehingga

dan

dalam

perencanaan keuangan belum penyusunan

dokumen-dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sering kurang sinkron; e. belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; f.

masih adanya kegiatan SKPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan; II-18

g. belum ada penilaian kinerja SKPD secara komprehensif, sehingga capaian kinerja SKPD pada akhir tahun belum menunjukkan kinerja yang sebenarnya dari SKPD. 4. Pelayanan publik Permasalahan-permasalahan

pelayanan

publik

dalam

reformasi

birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain : a. kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata; b. kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan SKPD terhadap unit-unit pelayanan publik; c. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik; d. belum

semua

penyelenggara/

pelaksana

pelayanan

publik

mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat;

II-19

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Prioritas

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

di

lingkungan

Pemerintah Kabupaten Boyolali berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat terdiri dari : 1) prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah; 2) prioritas yang harus terus dipelihara; 3) prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan; dan 4) prioritas SKPD.

3.1.1 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) area perubahan, yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik. 1. Sumber Daya Manusia Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Boyolali : a. redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya; b. evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia; c. peningkatan

kompetensi

aparatur

melalui

pendidikan

dan

pelatihan serta pendidikan formal; d. pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai;

III-20

e. penerapan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadahi guna mendorong peningkatan kinerja pegawai. 2. Pola Pikir dan Budaya Kerja Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali : a. penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap; b. penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan output dan outcome yang terukur; c.

peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (role model);

d. internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi ke seluruh pegawai; e. penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif; f.

internalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua SKPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadahi;

g. peningkatan penerapan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK); h. penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 3. Akuntabilitas Kinerja Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali : a. pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah; b. peningkatan

kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinjera

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;

III-21

c. pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja; d. peningkatan

koordinasi

antar

SKPD

yang

membidangi

perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan; e. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra; f.

evaluasi perencanaan kegiatan SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan minimalisasi kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal;

g. penerapan penilaian kinerja SKPD secara komprehensif; h. peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja. 4. Pelayanan Publik Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Boyolali : a. Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional; b. pemenuhan sarana dan prasarana yang

memadai

dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik; c. peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat; d. Peningkatan pengawasan dan pembinaan SKPD terhadap unitunit pelayanan publik yang ada di bawahnya.

3.1.2 Prioritas yang Harus Terus Dipelihara Prioritas yang harus terus diperlihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian Prioritas yang harus terus diperlihara : III-22

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN a. mempertahankan 2 (dua) SKPD yang telah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi, yaitu Inspektorat dan DPPKAD serta meningkatkan prosentase SKPD yang memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK); b. mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali. 2. Kualitas pelayanan publik a. mempertahankan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik tahun 2013 sebesar 76,75 (baik); b. mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan dan berupaya meningkatkan; c. mempertahankan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah di bidang pelayanan publik tahun 2011 sangat baik (>850) dengan diperolehnya piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN). 3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja a. mempertahankan prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 99,71%; b. meningkatkan aplikasi penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

3.1.3 Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus. Pertama, pelayanan sektorsektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Jenis pelayanan ini merupakan prioritas daerah. Kedua, pelayanan yang bersifat strategis III-23

bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya, dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (stakeholders),

perubahan yang

dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jenis pelayanan ini merupakan Quick Wins. Rencana jenis pelayanan yang termasuk quik wins adalah pelayanan izin prinsip “super cepat” di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan pelayanan akte kelahiran bayi “langsung jadi” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah

meliputi

pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. 1. Pelayanan bidang kesehatan Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). 2. Pelayanan bidang pendidikan Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi : a. Informasi layanan peserta didik Informasi dan prosedur mutasi siswa, pengesahan (legalisir) ijazah,

sehingga dapat terbentuk proses layanan yang lebih

cepat, lebih tepat dan terbuka. Papan Informasi menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam berbagai macam kepentingan, dengan papan informasi dapat disuguhkan informasi yang sangat mudah diterima oleh penerima informasi. b. Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem melalui peningkatan layanan informasi dan komunikasi melalui revitalisasi website Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten III-24

Boyolali.

Website

sebagai

sumber

informasi

dan

sarana

komunikasi tidak mengenal batas wilayah, ruang, dan waktu sehingga mempermudah interaksi dan menghemat waktu serta biaya komunikasi. c. Reformasi layanan satuan pendidikan Program SMA/SMK gratis Kabupaten Boyolali. Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang. Dengan program ini anakanak Boyolali dapat menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMU sederajat. Sasaran dari program ini adalah setiap warga Boyolali usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. d. Beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu. Tujuan utama pemberian beasiswa ini adalah untuk dapat memotong rantai kemiskinan keluarga di wilayah Kabupaten Boyolali. Sedangkan, tujuan lain dari program kegiatan pemberian beasiswa ini adalah meneruskan harapan siswa/siswi yang ingin melanjutkan pendidikan. 3. Pelayanan bidang perizinan usaha Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi : a. Penyederhaan prosedur pelayanan perizinan usaha; b. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan koordinasi dan percepatan proses perizinan usaha di BPMP2T Kabupaten Boyolali dan proses penerbitan rekomendasi teknis dari SKPD lain yang membidangi.

III-25

4. Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi : a. Peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola; b. Pembangunan

sistem

informasi

administrasi

kependudukan

terpadu antara desa dan kabupaten; c. Peningkatan pelayanan kependudukan melalui percepatan proses penerbitan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir.

3.1.4 Prioritas SKPD Fokus perubahan (bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perizinan usaha, dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil) yang menjadi prioritas SKPD hanya fokus perubahan pelayanan bidang kesehatan

yang

meliputi

pelayanan

kesehatan

dasar,

pelayanan

kesehatan rujukan, dan pelayanan perizinan bidang kesehatan. a. Pelayanan kesehatan dasar Fokus perubahan pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana (termasuk alat kesehatan) dan farmasi, manajemen informasi, dan manajemen pelayanan.

Upaya

peningkatan

tersebut

dilakukan

dengan

pemenuhan akreditasi semua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas secara bertahap. b. Pelayanan kesehatan rujukan Fokus perubahan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandang Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana dan penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih baik. III-26

c.

Pelayanan perizinan Fokus perubahan pelayanan perizinan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali adalah tidak adanya pungutan biaya atas pelayanan perizinan bidang kesehatan.

3.2 Sasaran Sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali secara umum sama dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design

Reformasi

Birokrasi

2010-2025

adalah

1)

terwujudnya

pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sedangkan sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terkait dengan permasalahan dalam masing-masing bidang dan jenis pelayanan yang menjadi prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali

No. A.

Area Reformasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

Birokrasi Area Perubahan Prioritas

1. SDM aparatur

peningkatan kompetensi PNS. redistribusi PNS sesuai kompetensi dan pendidikan. penataan (restrukturisasi) organisasi. alih jabatan. penerapan tunjangan kinerja.

2. Pola pikir dan budaya kerja

adanya regulasi pemerintah daerah tentang penerapan budaya kerja. penerapan budaya kerja berbasis kinerja

III-27

No.

Area Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi mengutamakan output dan outcome yang terukur di semua SKPD. peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (role model). peningkatan prosentase SKPD yang menginternalisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). peningkatan prosentase SKPD yang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

3. Akuntabilitas

terbangunnya sistem informasi kinerja kabupaten. hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kategori baik (B). pemanfaatan dokumen kinerja untuk perbaikan perencanaan dan kinerja. terwujudnya koordinasi antar instansi yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan yang optimal. semua SKPD mempunyai indikator kinerja utama (IKU) relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan digunakan dalam perencanaan secara optimal. penetapan program/ kegiatan SKPD melalui proses perencanaan sesuai ketentuaan.

III-28

No.

Area Reformasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

Birokrasi

adanya penilaian kinerja SKPD secara komprehensif. 4. Pelayanan publik

peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan tugas-tugas pada unit pelayanan publik distribusi pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya. pengawasan yang memadahi terhadap unit pelayanan publik. pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadahi. semua pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan (SP)

B.

Hal-hal yang Dipertahankan dan Ditingkatkan

1. Pemerintahan

ada 2 (dua) SKPD memperoleh predikat

bersih dan bebas

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan

KKN

Wilayah Bebas Korupsi, yaitu Inspektorat dan DPPKAD. memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Kualitas pelayanan publik

hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 76,75 (baik) ditingkatkan menjadi lebih dari 81,26 (sangat baik) semua unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan. hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah di

III-29

No.

Area Reformasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

Birokrasi

bidang pelayanan publik tahun 2011 sangat baik (>850) dengan diperolehnya piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN). 3. Kapasistas dan

prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU)

akuntabilitas

yang digunakan sebagai indikator kinerja

kinerja

dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 99,71%. penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

C.

Prioritas Pelayanan Publik

1. Pelayanan bidang kesehatan

semua UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi pemberian pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD. Pelayanan pasien BPJS tanpa permasalahan.

2. Pelayanan bidang pendidikan

peningkatan layanan peserta didik. pembangunan sistem informasi layanan pendidikan. pengembangan SMA/SMK tanpa pengutan biaya. pemberian beasiswa.

III-30

No.

Area Reformasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

Birokrasi

3. Pelayanan bidang perizinan usaha 4. Pelayanan bidang

penyederhanaan proses perizinan. peningkatan kualitas pelayanan perizinan. pelayanan administrasi kependudukan

kependudukan

sederhana dan gratis.

dan Pencatatan

peningkatan akses pelayanan administrasi

sipil

kependudukan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali : 1. Tahun pertama Tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan : a. menyusun tim reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menyusun rancangan road map reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali; c.

mengkomunikasikan dengan DPRD, terkait dengan komitmen dan penganggaran dalam APBD, untuk memperoleh surat persetujuan RB dari pimpinan DPRD;

d. mengajukan usulan RB kepada Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan sebagai daerah yang melaksanakan RB; e. mencanangkan pelaksanaan RB Kabupaten Boyolali; f.

melaksanakan sosialisasi RB kepada semua SKPD hingga personilnya;

g.

menyusun pedoman pelaksanaan RB pada SKPD; III-31

h.

melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;

i.

menyusun rencana dan pelaksanaan Quick wins;

j.

melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD.

2. Tahun kedua Tahun kedua pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga/memelihara program/kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama. Langkah-langkah yang akan dilakukan : a.

melanjutkan sosialisasi;

b.

melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;

c.

melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD;

d.

melakukan evaluasi dan menyusun laporan

hasil pelaksanaan

reformasi birokrasi; e.

melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

3. Tahun ketiga Tahun ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua,

menjaga/memelihara

dilaksanakan,

dan

hal-hal

melakukan

yang

monitoring,

sudah

berhasil

evaluasi

dan

penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua.Langkah-langkah yang akan dilakukan : a.

melanjutkan sosialisasi;

b.

melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;

c.

melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD;

d.

melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

III-32

e.

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

4. Tahun keempat Tahun keempat pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasilhasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga. Langkah-langkah yang akan dilakukan : a.

melanjutkan sosialisasi;

b.

melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;

c.

melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD;

d.

melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

e.

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

5. Tahun kelima Tahun kelima pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat,

menjaga/memelihara

hal-hal

yang

sudah

berhasil

dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi. Langkah-langkah yang akan dilakukan : a. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD; b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap; c.

melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

d. melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. III-33

3.3 Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk periode 2014 – 2019 dilakukan sesuai klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, Mandiri

dan kriteria dalam komponen model Penilaian

Pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

(Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012). 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Boyolali : a. Penyusunan formasi pegawai; b. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; c. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi; d. Penataan/ penempatan PNS berbasis kompetensi; e. Pembangunan/ Pengembangan Data Base Pegawai (SIMPEG) yang terintegrasi; f.

Peningkatan

Kesejahteraan

Pegawai

memalui

penyusunan

Tunjangan Kinerja (Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Tambahan Penghasilan Pegawai); g. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS (PCAP, Accesment PNS). 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Boyolali : III-34

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan; b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah; c. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan; d. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas belajar. 3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kegiatan yang

dilakukan antara lain : a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); b. Kegiatan

Penetapan

RKPD

(meliputi

kegiatan

penyusunan

RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKT, Penetapan Kinerja, dan lain-lain); 4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Otonomi Baru. Arah pelaksanaan kegiatan ini adalah restrukturisasi struktur organisasi peranngkat daerah dan penghapusan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini dilaksanakan dengan kegiatan : a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan; b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan Sipil; c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan; d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; e. Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu; f. Pengembangan data base kependudukan.

III-35

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program

ini

dilaksanakan

dengan

Kegiatan

Akreditasi

Pusat

Kesehatan Masyarakat. 7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat. 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpadu.

3.4 Pengorganisasian Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Boyolali dilakukan dalam bentuk tim atau kepanitian sebagai berikut : 1. Tim Pengarah Tim Pengarah mempunyai tugas : a. Mengarahkan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi

Pemerintah

Kabupaten Boyolali sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali; b. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan terhadap konsep dan

penerapan

reformasi

birokrasi

Pemerintah

Kabupaten

Boyolali. Tim pengarah diketuai oleh Bupati dan Wakil Bupati. Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi sebagai Sekretaris. 2. Tim Pelaksana Tim Pelaksana mempunyai tugas : a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map

Reformasi

Birokrasi

Kabupaten

Boyolali

Pemerintah

Kabupaten Boyolali; b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali;

III-36

c. Melaksanakan reformasi birokrasi pada satuan/ unit kerja perangkat daerah Kabupaten Boyolali; d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali; e. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali; f.

Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali.

Sekretaris Daerah sebagai Ketua I, Asisten Administrasi Sekda sebagai Ketua II, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda sebagai Sekretaris, dan semua kepala SKPD sebagai Anggota. 4. Kelompok Kerja Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi meliputi 4 (empat) prioritas area perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali yaitu : a. Kelompok Kerja Aparatur 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur; 2) Mengoordinasikan

dan

mengembangkan

upaya-upaya

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur; 3) Memonitoring

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

reformasi

birokrasi bidang aparatur; 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur; 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali melalui Tim Pelaksana. b. Kelompok Pola Pikir dan Budaya Kerja 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja; 2) Mengoordinasikan

dan

mengembangkan

upaya-upaya

percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;

III-37

3) Memonitoring

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

reformasi

birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja; 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja; 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali melalui Tim Pelaksana. c. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja; 2) Mengoordinasikan percepatan

dan

mengembangkan

pelaksanaan

reformasi

upaya-upaya

birokrasi

bidang

akuntabilitas kinerja; 3) Memonitoring

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

reformasi

birokrasi bidang akuntabilitas kinerja; 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja; 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali melalui Tim Pelaksana. d. Kelompok Kerja Pelayanan Publik 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik; 2) Mengoordinasikan percepatan

dan

pelaksanaan

mengembangkan reformasi

upaya-upaya

birokrasi

bidang

akuntabilitas kinerja; 3) Memonitoring

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

reformasi

birokrasi bidang pelayanan publik; 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik; 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali melalui Tim Pelaksana. Keanggotaan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagai berikut : III-38

1. Kelompok Kerja Aparatur diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2. Kelompok Kerja Pola Pikir dan Budaya Kerja diketuai oleh Asisten Pemerintahan Sekda dan Inspektur Inspektorat; 3. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja diketuai oleh Asisten Administrasi

Sekda

dan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. 4. Kelompok Kerja Pelayanan Publik diketuai oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejateraan Rakyat Sekda dan Kepala Dinas Kesehatan. 4. Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Pengarah mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali; b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali; c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Boyolali. Inspektur Inspektorat sebagai Ketua, Sekretaris Inspektorat sebagai Sekretaris, dan Anggota para Inspektur Pembantu Wilayah.

3.5 Rencana Aksi Rencana aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan Quick Wins, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

III-39

Tabel 3.2 Matrik Rencana Program/ Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2019 Program/Kegiatan/ Tahapan/Aktivitas Indikator dan Target Sub Kegiatan 1 2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Identifikasi standar Tersedianya Informasi perlengkapan gedung prosedur pemberian yang mudah diakses kantor (Pembuatan pelayanan Mutasi Siswa, dan terbuka Papan Informasi Pengesahan (legalisir) Mutasi Siswa, fotocopy ijazah Pengesahan (legalisir) fotocopy ijazah) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penerapan sistem dan - Pembuatan Layanan informasi dan interaksi informasi manajemen Informasi, Komunikasi pendidikan dan Interaksi melalui (Revitalisasi Website website Dinas) - Surat edaran pemanfaatan website Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan SMA/SMK gratis - Rekapitulasi jumlah Operasional Sekolah sekolah dan siswa Jenjang SMA - Identifikasi biaya operasional dan pengembangan - Piloting penyelenggaraan SMA/SMK gratis Penyediaan beasiswa Pendataan siswa dari Siswa dari keluarga bagi keluarga tidak keluarga miskin tidak mampu mampu mendapatkan biaya

Tahun 1 4

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 5 6 7 8

50%

100%

100%

100%

40%

50%

70%

16%

50%

460 Siswa

450 Siswa

Anggaran (Rp. 000) 9

Penangung jawab 10

100%

5.000

DISDIKPORA

80%

90%

30.000

DISDIKPORA

100%

100%

100%

125.000.000 DISDIKPORA

420 Siswa

400 Siswa

380 Siswa

2.110.000

DISDIKPORA

III-40

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

pendidikan (beasiswa) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi - Persiapan; Penyusunan LAKIP - Bimbingan teknis; - Pengumpulan data kinerja; - Penyusunan dokumen/ asistensi; - Finalisasi/ legalisasi dokumen; - Pengiriman dokumen ke Kementerian PAN dan RB. Penetapan RKPD - Persiapan; (Penetapan Kinerja). - Penyusunan dokumen/ asistensi; - Finalisasi/ legalisasi dokumen; - Pengiriman dokumen ke Kementerian PAN dan RB. Penyusunan - pembentukam tim Rancangan RPJMD penyusunan; - asistensi/ pendampingan; - penyusunan naskah dan draft peraturan daerah; - proses legalisasi. Penyusunan - pembentukam tim Rancangan RKPD penyusunan; - asistensi/

Hasil evaluasi LAKIP

65

Prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator kinerja

100%

Tersusunnya Rancangan RPJMD

-

Tersusunnya Rancangan RKPD

1 dok

68

72

75

80

250.000

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

100%

100%

100%

100%

75.000

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

-

-

1 dok

250.000

Bappeda

1 dok

1 dok

1 dok

935.000

Bappeda

1 dok.

1 dok

III-41

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

Indikator dan Target

Tahun 1

pendampingan; penyusunan naskah dan draft peraturan bupati; - proses legalisasi. Monitoring dan - pembentukam tim Tersusunnya evaluasi 5 dok Evaluasi penyusunan; pembangunan - pengumpulan data monitoring dan evaluasi; - penyusunan laporan. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Fasilitasi - Pembentukan Tim Jumlah SKPD yang 184 Penyusunan Laporan Fasilitator SIMDA; menyusun laporan SKPD Keuangan Daerah keuangan daerah - Sosialisasasi penyusunan laporan Jumlah SKPD yang 184 keuangan Kabupaten menyusun jawaban SKPD Boyolali; terinci dalam pelaporan - Pembentukan Tim SKPKD Evaluasi Data Aset. Jumlah SKPD yang 184 menyusun laporan aset SKPD daerah Peningkatan - pembentukan Tim Diperolehnya opini BPK WTP manajemen aset Fasilitasi Penyelesaian Wajar Tanpa daerah Rekomendasi BPK; Pengecualian (WTP); - Pembentukan Tim Jumlah personil yang Penataan Aset; mengikuti bimbingan - Pembentukan Tim teknis pengelolaan Validasi Aset; barang milik daerah; - Bimbingan Teknis

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

-

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

850.000

Bappeda

DPPKAD

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

46.246

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

57.142

DPPKAD

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

184 SKPD

46.246

DPPKAD

WTP

258.900

DPPKAD

-

50.000

DPPKAD

WTP

250 orang

WTP

-

WTP

250 orang

III-42

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tahapan/Aktivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah; - Pendampingan/ fasilitasi dari BPKP. - Entry data belanja modal; - Sinkronisasi data aset

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Tersusunnya laporan keuangan khusus mengenai aset jumlah SKPD yang tertib administrasi pengelolaan aset daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota Pembahasan Rapat Koordinasi Tersusunnya acuan Kebijakan Umum penyusunan KUA dan penyusunan Rencana Anggaran (KUA) dan PPAS Kerja dan Anggaran Prioritas Plafond (RKA) SKPD Anggaran Sementara (PPAS) Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi - Pembentukan Tim dan Jumlah unit kerja yang pemantapan SOTK direstrukturisasi Persiapan; Pemerintah Daerah - Rapat koordinasi dan Otonomi Baru Foccus Group Discussion Evaluasi SOTK; - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Rekrutemen dengan - Penyusunan formasi Rekruitmen 1500 CPNS Real Time On Line - Pengusulan formasi ke

Anggaran (Rp. 000) 183.200

Penangung jawab DPPKAD

179 SKPD/ UPT

179 SKPD/ UPT

179 SKPD/ UPT

179 SKPD/ UPT

179 SKPD/ UPT

489.996.000

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

500.000

Bappeda

20 unit

20 unit

10 unit

10 unit

5 unit

150.000

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda

20%

20%

20%

20%

2.000.000

BKD

20%

DPPKAD

III-43

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (RTO)

Tahapan/Aktivitas -

Penyusunan formasi pegawai

-

-

-

-

Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

-

-

pusat (BKN) Penetapan formasi dari BKN Pengumuman penerimaan CPNS Seleksi Pengumuman hasil seleksi Pemberkasan Penetapan NIP. Ketersediaan Hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Penyampaian Formulir Formasi dari Pusat (BKN) ke masingmasing SKPD Sosialisasi dan penjelasan teknis pengisian Formulir formasi Rekapitulasi hasil pengisian formulir penyusunan formasi Penyampaian hasil penyusunan formasi ke BKN Menerima laporan/ aduan dari Inspektorat / masyarakat Melakukan klarifikasi kepada ybs/pengadu/

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

Tersusunnya Formasi Pegawai setiap tahun

100%

100%

100%

100%

100%

142.500

BKD

Penyelesai-an kasus pelanggaran disiplin pNS sebesar 80 %

80%

80%

80%

80%

80%

475.000

BKD

III-44

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas -

-

-

-

-

-

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

atasan langsung Pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman ringan diselesaikan ditingkat SKPD, pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman sedang dan berat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Bupati; Menyampaikan undangan kepada terduga 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan. Pemeriksaan Menyusun BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) Rapat penjatuhan hukuman oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian Penjatuhan hukuman melalui SK Bupati tentang Penjatuhan hukuman disiplin Penyerahan SK penjatuhan hukuman

III-45

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Penataan/ Penempatan PNS berbasis kompetensi

Tahapan/Aktivitas

-

-

-

-

Pembangunan/ Pengembangan data base pegawai (SIMPEG) terintegrasi

-

-

disiplin dengan BA penyerahan SK Menghitung kebutuhan pegawai dengan menyusun draft / rekapitulasi kekosongan jabatan Inventarisasi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dengan menganalisis profil PNS sesuai syarat jabatan; Mempersiapkan halhal teknis lainnya; Mempersiapkan pelantikan / penyerahan SK Pelantikan / penyerahan SK Koordinasi dengan Satker lain terkait terkai dengan penempatan PNS tsb Membuat rencana pembangunan/ pengembangan data base pegawai; Melaksanakan pembangunan/ pengembangan data base pegawai;

Indikator dan Target

Penempatan PNS sesuai dengan kompetensi dan pendidikan-nya

tersedianya data pegawai yang lengkap, mutakhir, akurat, tepat waktu, dan akuntabel

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

78.55 %

80.0 %

81.5 %

83 %

85 %

100%

100%

100%

100%

100%

Anggaran (Rp. 000) 850.000

150.000

Penangung jawab BKD

BKD

III-46

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas -

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Indikator dan Target

Menerapkan data base pegawai; Penyusunan SIMPEG terintegrasi (kompetensi, disiplin, prestasi kerja dan administrasi kepegawain); Pengadaaan peralatan sistem jaringan SIMPEG Assesment PNS

Tersedianya data pengembangan potensi pegawai sesuai dengan kompetensinya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Penyusunan Indeks Indeks Kepuasan Implementasi Kepuasan Masyarakat Masyarakat (IKM) Peraturan (IKM) Perundang-undangan Penyempurnaan Standar Prosentase Stadar Pelayanan Pelayanan -

Pembinaan Pelayanan Publik

-

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;

Tingkap kepatuhan pelaksana pelayanan publik terhadap Stadar Pelayanan Unit pelayanan publik mempunyai nilai baik Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi.

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

100 org 100 org

Anggaran (Rp. 000)

100 org

100 org

100 org

1.185.000

77,00

78,00

79,00

80,00

81,51

500.000-

25%

40%

50%

70%

100%

-

40%

50%

60%

70%

80%

3 unit

6 unit

10 unit

15 unit

25 unit

1 kep.

1 kep.

1 kep.

1 kep.

1 kep.

150.000

Penangung jawab

Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda. SKPD/ unit pelayanan publik

Bagian Orpeg Setda dan

III-47

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas -

-

-

-

Penjenjangan Struktural

-

-

-

Pencanangan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Boyolali; Sosialiasi Implementasi Reformasi Birokrasi; Monitoring dan evaluasi Implementasi Budaya Kerja. Penyusunan Core Value Pembentukan Tim Sosialisasi dan Implementasi Budaya Kerja; Penyusunan pedoman budaya kerja Sosialiasi Implementasi Budaya Kerja; Monitoring dan evaluasi Implementasi Budaya Kerja. Inventarisasi data pejabat yang sudah dan belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Rapat Tim Seleksi Peserta Diklat dan Instansi Menyusun

Indikator dan Target Prosentase SKPD yang mengikuti pencanangan pelaksanaan RB. Prosentase SKPD yang mengikuti sosialisasi Jumlah SKPD yang mengimplementasikan Reformasi Birokrasi

Tahun 1 100%

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 SKPD

12 SKPD

24 SKPD

49 SKPD

-

Tersusunnya Core Value

1 dok

-

Terbentuknya Tim Sosialisasi dan Implementasi Budaya Kerja; Tersusunnya pedoman budaya kerja Prosentase SKPD yang mengikuti sosialisasi Jumlah SKPD yang mengimplementasikan budaya kerja Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan 200 orang

1 kep.

1 kep.

1 perbub

-

100%

100%

4 SKPD 20%

1 dok

-

-

1 kep.

1 kep.

-

-

100%

100%

100%

12 SKPD

24 SKPD

49 SKPD

-

20%

20%

20%

20%

1 kep.

1 perbub

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab SKPD

180.000

Bagian Orpeg Setda dan BKD serta semua SKPD

4.090.000

BKD

III-48

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

-

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

-

-

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

-

rekomendasi calon peserta Diklat Kepemimpinan Mengajukan usulan peserta Diklat Kepemimpinan ke LAN melalui Badan Diklat Prov. Jateng Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan Monitoring dan Evaluasi Melaksanakan analisis kebutuhan diklat Inventarisasi kebutuhan diklat Menentukan prioritas kebutuhan diklat; Melakukan MOU dengan lembaga diklat yang terakreditasi Pelaksanaan diklat (mengirim peserta atau melaksanakan diklat sendiri) Menyusun laporan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Melaksanakan analisis kebutuhan diklat Inventarisasi kebutuhan diklat

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

Meningkat-nya ketrampilan dan profesio-nalisme 200 PNS

40 PNS

40 PNS

40 PNS

40 PNS

40 PNS

425.000

BKD

Terlaksana-nya pengiriman/ penyelenggaraan diklat teknis tugas dan fungsi

250 PNS 250 PNS

250 PNS

250 PNS

250 PNS

4.250.000

BKD

III-49

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas -

-

Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan

-

Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas belajar

-

-

-

Menentukan prioritas kebutuhan diklat Melakukan MOU dengan lembaga diklat yang terakreditasi Pelaksanaan diklat (mengirim peserta atau melaksanakan diklat sendiri) Menyusun laporan pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Melaksanakan analisis kebutuhan diklat Inventarisasi kebutuhan diklat Menentukan prioritas kebutuhan diklat Permohonan ijin belajar/ tugas belajar dari ybs melalui SKPD disampaikan secara hirarki, permohonan ditujukan kepada Bupati. Penelitian, koreksi dan verifikasi administrasi berkas permohonan. Berkas tidak lengkap diinformasikan kepada ybs lewat SKPD untuk dilengkapi, berkas tidak

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

untuk 1250 PNS

Terlaksananya diklat teknis fungsional & kepemimpinan untuk 200 PNS Penerbitan Ijin Belajar dan Surat Tugas Belajar untuk 550 PNS

40 PNS

110

40 PNS

40 PNS

40 PNS

40 PNS

400.000

BKD

110

110

110

110

110.000

BKD

III-50

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

memenuhi syarat dikembalikan ke SKPD dengan disertai alasan tidak memenuhi syarat. - Pengajuan kepada pejabat yang berwenang, bila mendapat persetujuan diajukan penandatanganan kepada Bupati, bila tidak mendapat persetujuan konsep dan berkasnya dikembalikan disertai alasannya. - Penandatangan surat Ijin / tugas Belajar oleh Bupati - Penyerahan Surat Ijin / Tugas Belajar kepada pemohon. Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan - Pengadaan blanko Pelayanan Publik KTP; dalam bidang - Pengadaan blanko KK. Kependudukan. - Pelaksanaan Pelayanan KTP/KK; - Pemeliharaan jaringan. Peningkatan Pelayanan Publik

-

Pengadaan blanko

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Cakupan Penerbitan KTP (%)

100

100

100

100

100

Cakupan Penerbitan KK

90

95

100

100

100

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran.

48

50

55

60

65

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

5.000.000

Dispendukcapil

3.750.000

Dispendukcapil

III-51

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam bidang Pencatatan Sipil.

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Tahapan/Aktivitas Anta Catatan Sipil. Pelaksanaan Pelayanan Akta Catatan Sipl; Pemeliharaan jaringan - Pembentukan Panitia. Koordinasi dengan Camat; - Pembuatan materi; - Pelaksanaan Sosialisasi. Melakukan Kerjasama dengan pihak ke 3 -

Indikator dan Target Cakupan Penerbitan Akta kematian Meningkatnya jumlah warga memiliki dokumen kependudukan.

Terwujutnya Jaringan Komunikasi data (Jarkomdat) poin to poin di 19 Kecamatan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penyederhanaan pelayanan - Membentuk tim teknis Cakupan Prosedur Perizinan yang mempunyai perizinan; dan Peningkatan - Penyusunan Standar Standar Pelayanan Pelayanan Pelayanan (SP) yang disusun sesuai Penanaman Modal perizinan sesuai ketentuan ketentuan (melibatkan Prosentase Pelayanan masyarakat); Terpadu Satu Pintu - Pelayanan perizinan; (PTSP) yang sesuai Standar - Monitoring dan evaluasi dengan Pelayanan Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

3

4

5

7

10

19 kec.

19 kec.

19 kec.

19 kec.

19 kec.

1.125.000

Dispendukcapil

3 Kec

3 Kec

4 Kec

4 Kec

4 Kec

150.000

Dispendukcapil

100%

100%

100%

100%

100%

2.527.533

100%

100%

100%

100%

100%

84

84

84

84

84

BPMP2T

III-52

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

Pengembangan - peningkatan SDM bidang Sistem Informasi informasi teknologi; Penanaman Modal - pengadaan sarana prasarana dan sistem informasi; - menyusun data base dan meng-up date data. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Akreditasi Puskesmas - Pembentukan tim pembina dan penilai akreditasi; - Pembinaan manajemen pelayanan kesehatan; - Penilaian akreditasi.

Indikator dan Target

Tahun 1 Pelayanan bintang Satu Pintu 2

Nilai Terpadu (PTSP) cakupan perizinan yang disederhanakan Tersedianya sistem informasi investasi dan pelayanan perizinan

Jumlah puskesmas terakreditasi

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan asuransi Melakukan Kerjasama cakupan jaminan kesehatan dengan penyelenggara pemeliharaan Masyarakat Jaminan Kesehatan. kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin melalui jamkesda. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat peningkatan Cakupan jumlah - Studi Banding; pelayanan terpadu - Pembentukan Front pemohon Ijin dilayani sesuai SOP.

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 bintang bintang bintang bintang 2 2 2 3

100%

100%

100%

100%

100%

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

5

10

15

20

25

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Anggaran (Rp. 000)

1.926.560

Penangung jawab

BPMP2T

625.000

Dinkes

100%

60.000.000

Dinkes

100%

250.000

Dinkes

III-53

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Tahapan/Aktivitas

Office; - Pembentukan unit khusus pelayanan Perijinan Kesehatan peningkatan - Pembentukan tim pelayanan terpadu terpadu Jamkesda; Jamkesda - Penempatan tenaga administrasi Jamkesda di RSUD Pandan arang; peningkatan - Penataan tenaga pelayanan administrasi ruang administrasi pasien - Pembuatan SPO pasien pulang pulang; - Pembuatan SPO return obat - Penataan jam visite dokter Peningkatan - Pelaksanaan exellence pelayanan pasien service - Pelatihan SDM baik di dalam maupun ke luar rumah sakit - Penerapan SPM - Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Keur - Penyusunan Kebijakan kesehatan dan SPO - Penyediaan tempat tersendiri - Kelengkapan prasarana yang memadai - Penyediaan SDM

Indikator dan Target

Tahun 1

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab

Kecepatan penjaminan kepesertaan pasien Jamkesda

100%

100%

100%

100%

100%

11.000

RSUD Pandan Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo

Kecepatan penyelesaian administrasi kepulangan pasien

100%

100%

100%

100%

100%

-

RSUD Pandan Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo

Indeks Kepuasan Masyarakat

77,5

80

82,5

85

87,5

Pelayanan Keur kesehatan dilayani dengan cepat dan terpisah dengan pelayanan orang sakit

100%

100%

100%

100%

100%

100.000.000 RSUD Pandan Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo

32.000

RSUD Pandan Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo

III-54

Perkiraan waktu penyelesaian Program/Kegiatan/ Tahapan/Aktivitas Indikator dan Target Sub Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 100% 100% 100% 100% Akreditasi Rumah - Pembentukan 100% tim Cakupan rumah sakit Sakit pembina dan penilai terkareditasi akreditasi; - Pembinaan manajemen pelayanan kesehatan; - Penilaian akreditasi. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH 100% 100% 100% 100% Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Cakupan temuan yang 90% Temuan Tindak Lanjut Hasil Temuan ditindaklanjuti 90% 100% 100% 100% Penanganan Kasus Penanganan kasus Prosentase 85% Pengaduan di pengaduan. penanganan Lingkungan pengaduan masyarakat Pemerintah Daerah Pengendalian Tugas 1 perbub 1 perbub 1 perbub 1 perbub 1 perbub - Pembentukan Satuan Terbentuknya Manajemen Sistem Tugas (satgas) Sistem (satgas) Pelaksanaan Intern Pengendalian Intern Pengendalian Kebijakan KDH Pemerintah (SPIP) Pemerintah (SPIP); - Internalisasi Sistem Jumlah SKPD yang 4 SKPD 8 SKPD 20 SKPD 49 SKPD 49 SKPD Pengendalian Intern mengenternalisasikan Pemerintah (SPIP); Sistem Pengendalian - Monitoring dan Evaluasi Intern Pemerintah Implementasi Sistem (SPIP) Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Penilaian Mandiri - Pembentukan Tim Jumlah SKPD yang 23 23 23 23 23 Reformasi Birokrasi PMRB; melaksanakan PMRB SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD (PMRB) - Bimbingan teknis asesor; - Monitoirng dan evaluasi - Pelaporan

Anggaran (Rp. 000)

Penangung jawab RSUD Pandan Arang, RSUD Banyudono, dan RSUD Simo

210.000

Inspektorat

112.000

Inspektorat

79.000

Inspektorat

Inspektorat

III-55

Program/Kegiatan/ Tahapan/Aktivitas Sub Kegiatan Pencegahan dan - Pembentukan Tim Pemberantasan - Sosialisasi Aksi Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; - Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Monitoring dan Evaluasi

Indikator dan Target

Tahun 1 Jumlah SKPD 2 SKPD melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bidang pelayanann

Cakupan SKPD yang 100% melaksanakan rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi bidang perencanaan dan anggaran Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Laporan hasil reviu 2 Pengawasan dan Kinerja Instansi LAKIP laporan Penilaian Pemerintah (AKIP) SKPD Akuntabilitas Kinerja Pelatihan pelaksanaan pelatihan Jumlah personil yang 40 pengembangan kantor sendiri mengikuti pelatihan orang tenaga pemeriksa dan evaluasi Akuntabilitas aparatur pengawasan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Perkiraan waktu penyelesaian Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 5 SKPD 7 SKPD 9 SKPD 11 SKPD

Anggaran (Rp. 000) 800.000

100%

100%

100%

100%

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

80.000

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

21.000

Penangung jawab Bappeda

Inspektorat

III-56

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

4.1 Monitoring Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah,

dan

lingkup

nasional.

Monitoring

dilakukan

untuk

mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan

reformasi

birokrasi

dilaksanakan,

sehingga

tidak

terjadi

penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: 1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan

untuk

merespon

permasalahan

atau

perkembangan

lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/ satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

IV-57

2. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan; 3. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; 4. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; 5. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah; b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana; c.

Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;

d. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya; f.

Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing pemerintah daerah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. IV-58

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut: a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh

pimpinan

unit/satuan

kerja

untuk

membahas

kemajuan,

hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; b. Evaluasi semesteran atau tahunandi tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; c.

Evaluasi semesteran atau tahunandi tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah. Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan

keputusan dapat diperoleh dari: a. Hasil-hasil monitoring; b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; c.

Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

IV-59

BAB V PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi selama waktu lima tahun. Dokumen ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dokumen RMRB berisi rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Boyolali. RMRB 2014-2018 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

V-60