BAB I PENDAHULUAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 2019. BAB I PENDAHULUAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 - 2019 A. LATAR BELAKANG Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, harmonisasi dan streamlining berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Langkahlangkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. B.KONDISI SAAT INI Pemerintah Kabupaten Pekalongan melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2015-2019. Program reformasi birokrasi diharapkan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi serta analisis kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan saat ini antara lain : 1. Penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 2. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki berbagai standar pelayanan, sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur sehingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan; 3. Manajemen SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel; 4. Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai; dan 5. Meningkatkan pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang terlaksananya (business prosess), sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan mengakses informasi. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk terus ditingkatkan. kondisi yang masih perlu ditingkatkan tersebut dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : 1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) antara lain : a. Belum ada Tim Menejemen Perubahan, sehingga belum tersusun strategi manajemen perubahan; b. Birokrasi belum memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi;

c. Belum ada standar penilaian sumber daya aparatur yang memiliki indikator obyektif; d. Pegawai masih menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, belum pada output/outcome untuk kepentingan publik; dan e. Masih belum ada pemahaman terhadap uraian jabatannya, sehingga budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya. 2. Peraturan Perundang-undangan Permasalahan yang ada di bidang perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan antara lain : a. Pemerintah Kabupaten Pekalongan belum memiliki SOP yang baku untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, karena menunggu ketetapan dari provinsi. Namun demikian telah ada mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD; b. Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Keputusan Bupati berbasis e-mail, ternyata terdapat kendala berupa ketidaksiapan SDM pada beberapa SKPD. Artinya tidak semua SKPD memiliki SDM yang mempunyai alamat e-mail. Sehingga pengantaran dokumen masih secara langsung, tidak via e-mail; c. Kompetensi anggota Dewan menjadi kendala. Permasalahan yang berkaitan pembuatan Peraturan Daerah adalah penguasaan materi oleh anggota Dewan. Selain itu juga pencapaian qourum, meskipun menurut Sekretaris Dewan hal ini bisa diatasi; dan d. Penyelenggaraan public hearing di DPRD terkendala dengan sikap tidak positif dari para pihak, misalnya tidak mau datang memenuhi undangan. Contoh: ketika pembahasan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Industri. Pengusahapengusaha batik yang diundang tidak ada yang datang. 3. Kelembagaan Mekanisme kerja/koordinasi antar unit organisasi belum berjalan secara optimal. Selain itu dokumentasi, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas permasalahan/kendala dalam rangka meningkatkan koordinasi antar unit belum sepenuhnya memadai. 4. Ketatalaksanaan a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan

b. Sampai dengan saat ini pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. hal ini dapat dilihat antara lain masih belum efektifnya penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (Mail Tracking). 5. Sumber Daya Manusia Aparatur a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja; b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Umum belum disusun; c. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terancana dan teratur; d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan; e. Pemberian reward and punishment terhadap disiplin pegawai belum optimal; f. Sistem remunerasi yang layak dan adil belum terbentuk; g. Sistem Penilaian Kinerja individu belum dibentuk; h. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan; dan i. Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. 6. Pengawasan a. Secara kuantitas (hanya 35 orang) dan kualitas aparat pengawas masih sangat kurang; b. Penerapan SPIP belum optimal; c. Mutasi pegawai Inspektorat (yang sudah mendapatkan pelatihan teknis pengawasan)ke SKPD yang lain; d. Belum terdapat SOP yang baku dalam pelaksanaan pengawasan; e. Dana operasional yang terbatas; dan f. Bappeda belum mengakomodir program penataan dan penyempurnaan prosedur pengawasan dalam RPJMD. 7. Akuntabilitas a. Kualitas sumber daya manusia perencana dan monitoring evaluasi pada tiap-tiap SKPD yang belum memenuhi kebutuhan untuk melakukan perencanaan yang baik; b. Belum tersusunnya standart kinerja yang jelas terhadap pencapaian program dan kegiatan yang sudah direncanakan; c. Belum maksimalnya penggunaan dokumen-dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; d. Belum tersedianya data yang mencukupi dan valid untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan SKPD;

e. Belum adanya tidak lanjut yang jelas terhadap hasil evaluasi baik evaluasi tiga bulanan maupun tahunan pada pelaksanaan pembangunan daerah; f. Belum terpublikasinya dan adanya akses publik yang luas terhadap hasil-hasil evaluasi pembangunan; dan g. Belum adanya teknologi informasi yang baik untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap pelaksanaan hasil-hasil pembangunan. 8. Pelayanan Publik a. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan dasar yang memadai; b. Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan; c. Kurang terpadunya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan kegiatan-kegiatan lain di bidang kesehatan; dan d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat yang berpengaruh pada mutu lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. C. KONDISI YANG DIHARAPKAN Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka pada Tahun 2015 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan sudah dapat mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut : 1. Pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, sehingga menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; 2. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi; 3. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, dengan didukung optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

4. Terbentuknya profesionalisme dan disiplin SDM aparatur melalui peningkatan ketaatan, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas,dan efisiensi dalam pengelolaan SDM Aparatur; 5. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan; 6. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang; 7. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan; dan 8. Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan pelayanan publik yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ketepatan waktu pelayanan dan kejelasan prosedur. D. MAKSUD DAN TUJUAN Road Map reformasi birokrasi bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten dan terintegrasi,melembaga dan berkelanjutan. E. DASAR HUKUM Pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung oleh komitmen nasional, hal ini tertuang dalam : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi birokrasi; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2015 yang menegaskan reformasi birokrasi sebagai prioritas utama; 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasuonal dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2015.

F. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 mencakup :

Pemerintah

Tabel 1.1 Area Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan No. Area Hasil Yang Diharapkan 1. Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) 2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 3. Peraturan PerundangRegulasi yang lebih tertib, tidak Undangan tumpang tindih dan kondusif 4. Sumber daya manusia SDM apatur yang berintegritas, netral, Aparatur kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 7. Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Pola pikir (mind set) dan Birokrasi dengan integritas dan kinerja Budaya Kerja (culture set) yang tinggi Aparatur G. PROGRAM Program-program berorientasi pada hasil (outcomes oriented programe), baik pada tingat makro maupun mikro sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut ini : Tabel 1.2 Program pada Tingkat Makro dan Mikro PROGRAM UNTUK TINGKAT MAKRO (1) Penguatan Bidang kelembagaan

PROGRAM UNTUK TINGKAT MIKRO (2) a. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah; b. Penataan kembali kelembagaan

HASIL YANG DIHARAPKAN (3) a. Organisasi yang tepat fungsi dan

PROGRAM UNTUK TINGKAT MAKRO (1) (organisasi), dengan prinsip efektivitas, efisiensi,dan proporsional

PROGRAM UNTUK TINGKAT MIKRO (2) perangkat daerah; c. Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah; dan d. Penyusunan analisis beban kerja.

Penguatan a. Penyusunan pola hubungan kerja Peraturan SKPD; Ketatalaksanaan b. Simplikasi pedoman tata naskah dinas; c. Evaluasi ketatalaksanaan di lingkungan SKPD Kabupaten Pekalongan.

Penataan Aparatur

SDM a. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; b. Penyusunan perencanaan (formasi) pegawai; c. Melakukan assesmen kompetensi pegawai; d. Melakukan analisis kebutuhan pegawai secara tepat; e. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sistem diklat; f. Penataan sistem tunjangan kinerja; g. Penyusunan pola karir (sistem penempatan promosi dan mutasi); dan

HASIL YANG DIHARAPKAN (3) tepat ukuran, sesusi dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah; dan b. Terciptanya sinergitas kelembagaan antara Kabupaten dengan Kabupaten/ Kota lainnya selaras dengan Provinsi. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

PROGRAM UNTUK TINGKAT MAKRO (1)

Penguatan Bidang pengawaan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PROGRAM UNTUK TINGKAT MIKRO (2) database

h. Penyusunan SDM aparatur. a. Penyusunan pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; b. Penambahan Tenaga Fungsional khusus Auditor; dan c. Rapat koordinasi APIP secara berkala. a. Bimbingan teknis implementasi SAKIP; b. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah; c. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Daerah; dan d. Pembangunan Basis Data Kinerja Pemerintah Daerah. a. Evaluasi Pelayanan Publik; b. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); c. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing SKPD; d. Penerapan kualitas unit pelayanan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara international; e. Sertifikasi dan penerapan Internasional Standart Organisation (ISO); f. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan g. Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.

HASIL YANG DIHARAPKAN (3)

Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

BAB II TAHAPAN PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI A. GARIS BESAR PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat pemerintahan daerah (termasuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan) mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2015. RMRB 2010-2015 merupakan acuan langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Setiap tahap pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan setiap tingkat pelaksanaan dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1 Garis Besar Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2015 2013 2012 2011 2010 Membangun Landasan yang kuat untuk menjamin implementasi

Melanjutkan hal hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2010, menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan hasil hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2010

Meneruskan hal hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan hasil hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2011

Meneruskan hal hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan hasil hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012

Meneruskan hal hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan melakukan monitoring, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses Reformasi Birokrasi baik ditingkat nasional maupun instansi (K/L/Pemda)

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Makro Reformasi a. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan Birokrasi secara Tingkat Makro Konsisten 1) Program Penataan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugastugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar instansi pemerintah (SKPD); dan b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah (SKPD).

2) Program Penataan Tatalaksana Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan mekanisme kerja atau prosedur dalam sistem manajemen pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; dan b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. 3) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalime SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antara aparatur daerah, antara aparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur; b) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur; c) Meningkatnya disiplin SDM aparatur; d) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan e) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. 4) Program Penguatan Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; b) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; c) Meningkatnya status opini BPK; dan d) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. 5) Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan b) Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD).

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan memiliki kepastian); b) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional; dan c) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Meso 1) Tahapan Pelaksanaan a) Tahun Pertama Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang dilakukan: a.1. membangun sistem operasi reformasi birokrasi yang meliputi pengorganisasian pelaksanaan reformasi birokrasi, pengaturan mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; a.2. menyelesaikan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD), termasuk sosialisasi, dan public campaign; a.3. melakukan penilaian usulan reformasi birokrasi dari Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); a.4. menyusun berbagai pedoman, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang diperlukan; a.5. melakukan monitoring atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan a.6. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD).

b) Tahun kedua Melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga dan memelihara program dan kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasilhasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama. Langkah-langkah yang dilakukan: b.1.melanjutkan penyelesaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD), sosialisasi dan public campaign; b.2. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); b.3. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan b.4. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan atau risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko. c) Tahun Ketiga Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga atau memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua. Langkah-langkah yang dilakukan: c.1. melanjutkan sosialisasi dan public campaign; c.2. melanjutkan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); c.3. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); c.4. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan c.5. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan atau risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko.

d) Tahun Keempat Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga atau memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga. Langkah-langkah yang dilakukan: d.1. melanjutkan sosialisasi dan public campaign; d.2. melakukan penilaian usulan pelaksanaan reformasi birokrasi dari Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); d.3. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); d.4. melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi atas hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); d.5. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan atau risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mengusulkan rencana mitigasi risiko. e) Tahun Kelima Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga atau memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat instansi pemerintah (SKPD). Langkah yang dilakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) yang telah dilaksanakan selama ini. 2) Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Meso a) Program Manajemen Perubahan Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a.1. meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) dalam melakukan reformasi birokrasi; a.2. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi pemerintah; dan a.3. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. b) Konsultasi dan Asistensi Program ini bertujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: b.1.meningkatnya pemahaman Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) dalam melakukan reformasi birokrasi; dan b.2 meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. c) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) dan memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan proses reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: c.1. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan c.2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi. d) Knowledge Management Program ini bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di antara Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: d.1. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan d.2. meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan reformasi.

B. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 1. Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan Tingkat Mikro Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang dilaksanakan, seperti yang dikemukakan berikut ini berupa program, kegiatan, agenda dan hasil yang diharapkan, yaitu: a. Program Manajemen Perubahan Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) dalam melakukan reformasi birokrasi; 2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 3) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangundangan oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan

2) meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. d. Program Penataan Tatalaksana Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemda dan instansi pemerintah (SKPD); 2) meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 3) meningkatnya kinerja di Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD), yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 2) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 3) meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 4) meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 5) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). f. Program Penguatan Pengawasan Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 3) meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). g. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 2) meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); 2) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD); dan 3) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). i. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang risiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan. Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan mikro tersebut, adalah:

Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tingkat Mikro No. 1.

2.

3.

4.

Program Kegiatan Hasil Yang Diharapkan Penataan Dan Penguatan Organisasi a. Restrukturisasi/penataan Peta tugas dan fungsi unit kerja tugas dan fungsi unit kerja pada Pemerintah Daerah dan pada Pemerintah Daerah instansi pemerintah (SKPD) yang dan instansi pemerintah tepat fungsi dan tepat ukuran (SKPD). (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. b. Penguatan unit kerja yang Unit kerja organisasi, tatalaksana, menangani organisasi, kepegawaian dan diklat yang tatalaksana, pelayanan mampu mendukung tercapainya publik, kepegawaian dan tujuan dan sasaran reformasi diklat. birokrasi. Penataan Tatalaksana a. Penyusunan SOP Dokumen SOP penyelenggaraan penyelenggaraan tugas tugas dan fungsi. dan fungsi. b. Pembangunan atau Tersedianya e-government pada Pengembangan Pemerintah Daerah dan instansi e-government. pemerintah (SKPD). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penataan berbagai peraturan Identifikasi peraturan perundangperundang-undangan yang undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dan instansi instansi pemerintah (SKPD). pemerintah (SKPD) sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur a. Penataan sistem Sistem rekrutmen yang terbuka, rekrutmen pegawai. transparan dan akuntabel. b. Analisis jabatan. Dokumen peta dan uraian jabatan. c. Evaluasi jabatan. Peringkat jabatan dan harga jabatan. d. Penyusunan standar Dokumen kualifikasi jabatan. kompetensi jabatan. e. Asesmen individu Peta profil kompetensi individu. berdasarkan kompetensi. f. Penerapan sistem Kinerja individu yang terukur. penilaian kinerja individu.

No.

5.

6.

7.

Program Kegiatan Hasil Yang Diharapkan g. Pembangunan/ Ketersediaan data pegawai yang Pengembangan database mutakhir dan akurat. pegawai. h. Pengembangan Pendidikan dan pelatihan pegawai pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. pegawai berbasis kompetensi. Penguatan Pengawasan a. Penerapan Sistem Peningkatan ketaatan, efisiensi dan Pengendalian Intern efektivitas pelaksanaan tugas dan Pemerintah (SPIP) pada fungsi. Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). b. Peningkatan Peran Aparat Peningkatan kualitas Pengawasan Intern pertanggungjawaban pengelolaan Pemerintah (APIP) sebagai keuangan negara. Quality Assurance dan Consulting. Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Penguatan akuntabilitas Peningkatan kualitas laporan kinerja instansi akuntabilitas kinerja. pemerintah. b. Pengembangan sistem Sistem yang mampu mendorong manajemen kinerja tercapainya kinerja organisasi yang organisasi. terukur. c. Penyusunan Indikator Tersusunnya Indikator Kinerja Kinerja Utama (IKU) pada Utama (IKU) pada Pemda dan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). instansi pemerintah (SKPD). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Penerapan standar Peningkatan kualitas pelayanan pelayanan pada unit kerja publik (lebih cepat, lebih murah, Pemerintah Daerah dan lebih aman, dan lebih mudah instansi pemerintah dijangkau). (SKPD). b. Penerapan SPM pada Peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah dan dasar pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah instansi pemerintah (SKPD). (SKPD).

No.

8.

Program Kegiatan c. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Manajemen Perubahan a. Pembentukan tim manajemen perubahan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). b. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD). c. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.

9.

Hasil Yang Diharapkan Peningkatan partisipasi masyarakat.

Tim manajemen perubahan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD).

Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD) serta terbangunnya komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku yang diinginkan. Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai pada Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah (SKPD).

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan a. Monitoring. Laporan monitoring. b. Evaluasi (dilakukan setiap Laporan evaluasi tahunan. tahun sekali). c. Evaluasi menyeluruh Laporan evaluasi lima tahunan. (dilakukan pada semester kedua 2019).

C. RENCANA PROGRAM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PEKALONGAN 2015-2019 Rencana progam Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk tahun 2015- 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Rencana Program Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan

No. 1.

Area Fokus Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Organisasi Penataan dan Penguatan Organisasi

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kegiatan

Kriteria Keberhasilan

Penyusunan Buku bagan Pedoman jabatan Organisasi Perangkat daerah dalam bagan jabatan Penataan Peraturan Evaluasi Tupoksi Peraturan Bupati Perundangdan Uraian Tugas undangan SKPD Kabupaten Pekalongan

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Kepbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

v

v

v

PP No. 38 Th. 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

v

v

v

v

v

Penanggung Jawab Bagian Organisasi Dan Kepegawaian

Bagian Organisasi Dan Kepegawaian

No.

Area Reformasi Birokrasi

Fokus Reformasi Birokrasi

Program

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.

Tata Laksana Penataan Tata Laksana

Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kegiatan Penyusunan Raperda Perubahan organisasi perangkat daerah Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan Penyusunan SOP TP-TOR



Buku raperda

PP No. 41 Th. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Jumlah SKPD yang dibina

Permendagri No. 57 Th. 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Tersedianya peraturan yang ada di daerah.

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

Bagian Organisasi Dan Kepegawaian v

v

Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Bagian Organisasi Dan Kepegawaian

v

Kepmendagri No 5/1997 Inmendagri No 21/1997

Penanggung Jawab

v

v

v


No.


Fokus Reformasi Program Birokrasi Pola Hubungan Penataan Tata Kerja Laksana

Kegiatan


Penyusunan Pola Hubungan Kerja

Penataan Peraturan Monitoring dan PerundangEvaluasi undangan Pelaksanaan Peraturan Bupati

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum Permendagri No.33 Th. 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

v


v

v

v


No.



Program

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bupati


Terlaksananya monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Lurah Monitoring dan Terlaksananya Evaluasi monitoring Pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v


v

v

v

v


No.



Program

Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat

Pengembangan WEB & Sistem Elektronik

Kriteria Keberhasilan Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Penerapan eGovernment


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

v

Penanggung Jawab

v

v

v

v


v

v

v

v

Dinhubkominfo

No.



Program

Kegiatan

Kriteria Keberhasilan diukur dari: 1) Jumlah SKPD yang menggunakan Sistem Informasi = 18 SKPD (100% dari target) 2) Jumlah SKPD yang memiliki website = 6 SKPD (100%) 3) WAN (Wide Area Network) setiap SKPD, nilai capaian 76,92% 4) Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD, nilai capaian 200%


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

No.


Fokus Reformasi Birokrasi Pengadaan barang/jasa

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

Kegiatan Persiapan Pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pelayanan Operasional ULP Pelaksanaan Pendirian LPSE


Tersusunnya peraturan yang mengakomodasi ULP Terlaksananya Operasional ULP Tersusunnya peraturan yang mengakomodasi Operasional LPSE Pelayanan Terlaksananya Operasional LPSE Operasional LPSE Penyusunan Sistem Tersedianya dan Prosedur pedoman Pengadaan Barang pengadaan barang dan Jasa dan jasa


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

v

v

Penanggung Jawab Bag. Pemb

v

v

v

v

Bag. Pemb Bag. Pemb

v

v

v

v

v

Bag. Pemb

v

v

v

v

v

Bag. Asset

No.


Fokus Reformasi Birokrasi Sarana prasarana

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

Kegiatan


Peningkatan Tersedianya Manajemen Aset / software dan Barang Daerah buku manual pengelolaan aset / barang milik daerah Penyediaan Jasa Terpantaunya Pengelolaan dan pengelolaan Penatausahaan barang milik Barang Daerah daerah Penyusunan Tersedianya Laporan Barang informasi barang Milik Daerah milik daerah Validasi Data Tersedianya data Laporan Barang laporan barang Milik Daerah milik daerah yang valid dan akurat


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

Bag. Asset

v

v

v

v

V

Bag. Asset

V

v

v

v

v

Bag. Asset

v

v

v

v

V

Bag. Asset

No.



Program

Kegiatan Intensifikasi Pemungutan Pajak, Retribusi Daerah dan PAD Lainnya Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

Kriteria Keberhasilan Tertagihnya Retribusi Daerah dan PAD lainnya.

Tersedianya data nilai aset yang akurat Tersedianya pedoman penyusunan anggaran kegiatan Penghapusan Aset Terhapusnya aset - aset Pemkab yang sudah tidak layak Penilaian aset yang Daftar penilaian telah dihapus aset yang telah dihapus


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

DPPKD

v

v

v

v

V

Bag. Asset

v

v

v

v

v

Bag. Asset

v

v

v

v

v

Bag. Asset

v

v

v

v

v

Bag. Asset

No.



Program

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Penjualan Aset

3.

Peraturan perundangundangan

Kriteria Keberhasilan Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana kerja Aset yang dihapuskan dapat menambah PAD

Penyelamatan aset daerah Pengembangan Program Penyusunan dan Tersedianya e-government peningkatan pengadaan sarana sarana-sarana kesadaran dan sarana informasi informasi yang kepatuhan mudah diakses masyarakat dan terjangkau masyarakat luas Program Penyusunan Tersusun nya Peningkatan Sistem Laporan Buku LKPJ Pengawasan Internal Keterangan Bupati dan Pengendalian Pertanggung Kebijakan Kepala jawaban (LKPJ)


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

V

Bag. Asset

v

v

v

v

v

Bag. Asset

v

v

v

v

v

Bag. Asset

v

-

-

v

v

Dinhub kominfo

v

v

v

v

v

Bappeda

No.



Program Daerah

Program Penataan Peraturan perundang undangan

Kegiatan Penyusunan Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Peraturan Daerah dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Kriteria Keberhasilan Tersusun nya Data Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tersusun nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbentuknya Tim Asistensi Pembahasan Peraturan Daerah dan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

v

Keputusan Bupati nomor 188/ 59 tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penanggung Jawab Bag. Tapem

v

v

v

v

v

Bag. Tapem

Bag. Hukum

No.



Program

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum daerah Sosialisasi Raperda

Sosialisasi Perda

Kriteria Keberhasilan Terwujudnya penetapan produk hukum daerah Tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas Pemahaman hukum


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Permendagri No. 53 Th. 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-UU-an

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundangundangan Perpres No. 1 Th. 2007 tentang Penyusunan, Pengesahan dan Penyebarluasan Peraturan Per-UU-an

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

Sosialisasi Produk Peningkatan Hukum Pemerintah pemahaman Pusat/Propinsi masyarakat terhadap hukum positif Publikasi Peraturan Terpublikasianya Perpres No. 1 Th. 2007 tentang Perundangperaturan Penyusunan, Pengesahan dan undangan perundangPenyebarluasan Peraturan Per-UU-an undangan dalam bentuk buku

Bag. Hukum

v

v

v

Bag. Hukum

No.



Program

Kegiatan Pembinaan JDI Hukum


Terwujudnya aparat yang mampu mengelola JDI hukum Pengelolaan Terwujudnya Dokumentasi pengelola JDI Hukum yang profesional Rakor Aparat Terlaksananya Penegak Hukum kebersamaan dalam penegakan hukum Penyelesaian Terselesaikannya Sengketa Hukum kasus hukum Fasilitasi Ranham Terkondisinya penghormatan HAM di Kabupaten Pekalongan

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum Perpres No 33 tahun 2012 tentang JDI Hukum Nasional

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

PP No. 6 Th. 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

PP No. 6 Th. 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Perpres No. 23 Th. 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2015

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

No.



Program

Kegiatan Program Legislasi Daerah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Pembinaan kadarkum

Pembentukan Penataan peraturan Penyusunan produk hukum perundangraperda undangan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kriteria Keberhasilan Terlaksananya Program Legislasi Daerah Terselenggarakan nya sosialisasi hukum secara terpadu khususnya dalam bidang TUN Terselenggarakan nya pembinaan Kadarkum Raperda

Terwujudnya penetapan Produk Hukum

Waktu Dan Tahapan 2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

UU No. 12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan Perpres No. 1 Th. 2007 tentang Penyusunan, Pengesahan dan Penyebarluas-an Peraturan Perundang-undangan

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

Bag. Hukum

Perpres No. 1 Th. 2007 tentang Penyusunan, Pengesahan dan Penyebarluas-an Peraturan Perundang-undangan UU No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.

v

v

v

Bag. Hukum

Dasar Hukum

Prioritas

v

v

v

v

V

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

No.



Program

Kegiatan

Penataan peraturan Sosialisasi Perda perundangundangan

Kriteria Keberhasilan Pemahaman Hukum

Sosialisasi Produk Terwujudnya Hk Pemerintah peningkatan Pusat/Prop/Kab pemahaman hukum Sosialisasi raperda Terlaksananya kegiatan sosialisasi Raperda Publikasi Peraturan Terpublikasinya Perundang peraturan undangan perundang undangan yang ada

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum PP No.1 Th. 2007 tentang Penyusunan, Pengesahan dan Penyebarluas-an Peraturan Perundang-undangan.

UU No 12 tahun 2011

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

v

v

v

v

v

Bag. Hukum

No. 4.

Area Reformasi Birokrasi Sumber daya aparatur


Program

Kegiatan


Penataan sistem Seleksi penerimaan Terlaksananya rekruitmen pegawai CPNSD penerimaan CPNSD di lingkungan Pemkab.Pekalong an Administrasi Terlaksananya Pemberkasan administrasi CPNSD pemberkasan CPNSD Asesmen individu Penyusunan Terlaksananya berdasarkan rencana pembinaan rapat Baperjakat kompetensi karier Pelantikan pejabat Terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan fungsional

Waktu Dan Tahapan 2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

PP No. 98 Th. 2000

v

v

v

BKD

PP No. 98 Th. 2000

v

v

v

BKD

Dasar Hukum

Prioritas

PP No. 100 Th. 2000

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 97 Th. 2000

v

v

v

v

v

BKD

No.



Program

Kegiatan Penempatan PNS


Terlaksananya orientasi pegawai dan pengucapan sumpah/janji Penyusunan Terlaksananya formasi penyusunan formasi pegawai Penataan sistem Terlaksananya administrasi pengurusan pengangkatan dan administrasi bagi pemberhentian tenaga fungsional jabatan fungsional tertentu Pembentukan dan Terbentuknya dan penyelenggaraan berfungsinya assesment centre lembaga


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

PP No. 9 Th. 2003

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 97 Th. 2000 jo PP No. 54 Th. 2003

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 16 Th. 1994

v

v

v

v

v

BKD

v

v

v

BKD

No.



Program

Kegiatan


Pembangunan/peng Pembangunan/pen Tersedianya embangan database gembangan informasi pegawai SIMPEG elektronik database kepegawaian yang akurat Penerbitan dan Jumlah PNS yang update KPNSE mendapatkan dan (Kartu PNS memahami Elektronik) penggunaan KPNSE Penerapan dan Tersedianya pengembangan layanan data PNS SAPK yang akurat Pengembangan Pengembangan Tersedianya Pendidikan dan diklat dokumen pelatihan pegawai pengembangan berbasis kompetensi diklat Diklat pra jabatan Pengiriman peserta diklat


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Kepmendagri No. 17 Th. 2000

v

v

v

v

v

BKD

Perka BKN No. 7 Th. 2008; Perka BKN No. 20 Th. 2008

v

v

v

v

v

BKD

Perka BKN No. 18 Th. 2000

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 101 Th. 2000

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 101 Th. 2001

v

v

v

v

v

BKD

No.



Program

Kegiatan Diklat stuktural Diklat penjenjangan struktural Diklat teknis Diklat fungsional Diklat teknis

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal



Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Pengiriman peserta diklat Pengiriman peserta diklat

PP No. 101 Th. 2002

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 101 Th. 2003

v

v

v

v

v

BKD

Pengiriman peserta diklat Pengiriman peserta diklat Pengiriman peserta diklat Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas Terlaksananya Kegiatan Diklat Pegawai RSUD Kraton dan RSUD Kajen

PP No. 101 Th. 2004

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 101 Th. 2005

v

v

v

v

v

BKD

PP No. 101 Th. 2006

v

v

v

v

v

BKD

v

v

v

v

v


v

v

v

v

v

RSUD Kraton Dan RSUD Kajen

Perbub No 45 tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola RSUD Kraton dan RSUD Kajen Kab.Pekalongan

No.


Fokus Reformasi Birokrasi Anjab

Standar Kompetensi

ABK

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan



Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Penyusunan Analisis Jabatan

Jumlah SKPD/jabatan yang dianalisis; Jumlah buku Anjab

a. KepmenPAN KEP/61/M.PAN/6/ 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anjab b. Kepmendagri No. 4 Th. 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Depdagri dan Pemda

v

v


Penyusunan Pedoman Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab.pekalongan Penyusunan Analisis Beban Kerja

Jumlah SKPD/jabatan yang dianalisis

Perka BKN Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

v

v


Jumlah SKPD/jabatan yang dianalisis; Jumlah buku ABK

Permendagri No. 12 Th. 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Depdagri

v


No.


Fokus Reformasi Birokrasi Evaluasi Jabatan

Program

Penerapan standar pelayanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan non perizinan.

Penerapan SPM pada Kabupaten/ Kota

Program peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat

Kegiatan



Penyusunan Evaluasi jabatan

Pemeringkatan Jabatan (Job Grading)

PermenPAN dan RB No. 34 Th. 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum Penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan Sosialisasi Perizinan dan Non Perijinan

Dipertahankanny a sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat

Terlaksananya pemutihan IMB di Kab.Pekalongan Terwujudnya pelayanan Publik bidang perijinan dan non perjinan yang baik

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v


v

v

v

v

v

BPM PPT

-

v

-

v

-

BPM PPT

-

-

v

v

v

BPM PPT

No.

5.



Program

Kegiatan

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat Pengawasan Penerapan SPIP Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Penerapaan/ Pelaksanaan SPIP

Penyempurnaan Penataan dan pedoman penyempurnaan pengawasan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penguatan Peningkatan sistem akuntabilitas pengawasan internal kinerja instansi dan pengendalian pemerintah pelaksanaan kebijakan KDH

Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Review Laporan Keuanaga



Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terlaksananya SPIP di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab.Pekalongan Tersusunnya DOPT, PKPT dan Kebijakan Pengawasan

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP

Tersusunnya Laporan Review LKD

PP No. 8 Th. 2006

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 -

-

PP No. 60 Th. 2008

PP No. 79 Th. 2005

v

v

Penanggung Jawab

v

v

v

BPM PPT

v

v

v

Inspektorat Seluruh SKPD

v

v

v

Inspektorat

v

v

v

Inspektorat

No.

6.



Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebiajakan KDH Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineja dan Keuangan

Kegiatan Evaluasi LKjIP

Kriteria Keberhasilan Tersusunnya Laporan Hasil evaluasi LKjIP


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

Inspektorat

v

v

v

v

Inspektorat

v

v

v

v


Kep MenPAN No. KEP/135/ M/PAN/ 9/2004

Pelaksanaan Monev RAD- PK dan Inpres No 5 tahun 2004

Tersusunnya Inpres No 5 tahun 2004 dokumen Monev RAD-PK dan Inpres No 5 tahun 2004 Penyusunan LKjIP Buku LKjIP Setda 1) Perpres 29 Tahun 2014 tentang SKPD Sekretariat SAKIP Daerah 2) Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Pengujian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

v

No.



Program

Kegiatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Penyusunan LKjIP Kab.Pekalongan

Kriteria Keberhasilan Buku Penetapan Kinerja Kab.Pekalongan Buku LKjIP Kab.Pekalongan


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

Asistensi Jumlah peserta Penyusunan LKjIP asistensi LKjIP

v

v

v

v

v

Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab.Pekalongan Evaluasi LKjIP SKPD

Buku IKU Kabupaten dan IKU SKPD

v

v

v

v

v

Jumlah LKjIP yang dievaluasi

v

v

v

v

v

Penanggung Jawab Bag. Organisasi Dan Kepegawaian Bag. Organisasi Dan Kepegawaian Bag. Organisasi Dan Kepegawaian Bag. Organisasi Dan Kepegawaian

Inspektorat

No.



Program

Kegiatan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Mandiri Penataan Peraturan Publikasi Peraturan PerundangPerundangundangan undangan



Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

Inspektorat

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman PKM

Wajib Pajak UU No.28 tahun 2009 mengetahui peraturan yang ada maka target PBB tercapai. Pengukuan Kinerja Tersusunnya Mandiri Pemerintah laporan hasil PKM Daerah Kab.Pekalongan Program Penyusunan Tersusunnya 1) Permendagri No.13 th.2006 Peningkatan Sistem Raperda tentang Raperda tentang 2) PP No.24 th 2005 Pengawasan Internal Pertanggungjawaba Pertanggungjawab dan Pengendalian n Pelaksanaan an Pelaksanaan Kebijakan Kepala APBD APBD Daerah

v

v

v

v

v

DPPKD

v

v

v

v

v

Inspektorat

v

v

v

v

v

DPPKD

No.



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Penyusunan Raperda tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Meneliti dan Asistensi Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Bulanan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kriteria Keberhasilan Terusunnya Raperda tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Jumlah peserta asistensi Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya Neraca Konsolidasi bulanan Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran


Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

1) Permendagri No.13 th.2006 2) PP No.24 th 2005

v

v

v

v

v

DPPKD


v

v

v

v

v

DPPKD


v

v

v

v

v

DPPKD


v

v

v

v

v

DPPKD

No.



Program

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan dan penatausahaan administrasi PBB Pengelolaan data dan informasi PBB

Kriteria Keberhasilan Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap SKPD

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum 1) Permendagri No.13 th.2006 2) PP No.24 th 2005

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

DPPKD

Penerimaan PBB meningkat dan target tercapai

v

v

v

v

v

DPPKD

Penerimaan PBB meningkat dan target tercapai

V

v

v

v

v

DPPKD

No. 7.

Area Fokus Reformasi Reformasi Birokrasi Birokrasi Pelayanan StandarPublik standar pelayanan

Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kegiatan


Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik

Waktu Dan Tahapan Dasar Hukum UU No. 25 Th. 2009

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

Bag. Organisasi Dan Kepegawaian

Fasilitasi penilaian Pelayanan Publik

v

v

v

v

v

Penyusunan Data Kinerja Pelayanan Publik Penyusunan Buku SPP Standar Pelayanan Publik

v

v

v

v

v

Bag. Organisasi Dan Kepegawaian Bag. Organisasi Dan Kepegawaian Bag. Organisasi Dan Kepegawaian

v

No.



Program

Kegiatan

Intensifikasi Pelaksanaan PBB Pemungutan Pajak Panutan Bumi dan Bangunan

Penyusunan Perda PBB sebagai Pajak Daerah

Pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak sebagai pembayar tercepat dari tingkat Keluarahan, RW, RT, Wajib Pajak Penyusunan Perda PBB sebagai Pajak Daerah.



WP membayar PBB setelah menerima SPPT WP membayar paling cepat sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tercapainya target PBB Tersusunnya Perda PBB sebagai Pajak Daerah

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019 v

-UU Nomor 28 Tahun 2009 -Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri no.213/PMK.07/2012,nomor 58 Tahun 2010

v

v

v

v

v

Penanggung Jawab DPPKD

DPPKD

No.



Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Kepuasan Masyarakat

8.

Pola Fikir

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Aparatur Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan



Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

Buku hasil survey Kep MenPAN KEP/25/M.PAN/2/ IKM 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

v

v

v

v

v

Bag. Organisasi Dan Kepegawaian

Meningkatnya 1) UU No. 44 Th. 2009 tentang kinerja pelayanan Rumah Sakit; rumah sakit 2) Permendagri No. 61 Th. 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;

v

v

v

v

v

RSUD Kraton dan RSUD Kajen

v

v

v

v

v

Penegakan disiplin Terlaksananya PNS penegakan disiplin PNS dalam bentuk sidak

PP No. 53 Th. 2010

BKD

No.



Program

Kegiatan



Penyediaan Jumlah layanan PP No. 53 Th. 2011 lembaga konsultasi konseling yang pegawai diberikan kepada pegawai Proses penanganan Jumlah kasus- PP No. 53 Th. 2012 kasus-kasus kasus pelanggaran pelanggaran yang disiplin tertangani

Prioritas

2015 2016 2017 2018 2019

Penanggung Jawab

v

v

v

v

v

BKD

v

v

v

v

v

BKD

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI A. MONITORING Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim Independen melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan maupun masing-masing instansi pemerintah (SKPD). Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan, dan diteruskan kepada Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). B. EVALUASI Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi pemerintah (SKPD), Tim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Evaluasi dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah (SKPD) Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan dalam dokumen Masterplan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan, dan diteruskan kepada KPRBN. Berdasarkan hasil evaluasi, KPRBN memberikan saran atau rekomendasi berkaitan dengan reward and punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. PELAPORAN Tim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Pemerintah Daerah dan masing-masing instansi pemerintah (SKPD). Laporan konsolidasi dimaksud disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Pekalongan, dan diteruskan kepada KPRBN. Sedangkan Tim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaan reformasi birokrasi dan disampaikan kepada KPRBN. BUPATI PEKALONGAN, Ttd AMAT ANTONO Diundangkan di Kajen Pada tanggal 29 Januari 2014 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, Ttd. MUKAROMAH SYAKOER BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 NOMOR 2 Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan

Endang Murdiningrum, SH Pembina Tk.I NIP.19631005 199208 2 001

BAB I PENDAHULUAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN

Recommend Documents