Road Map Reformasi Birokrasi KKP
Ringkasan Eksekutif
1
Reformasi birokrasi merupakan syarat untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lembaga negara yang berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi telah merancang berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut. Lahirnya keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut tidak terlepas dari kondisi faktual yang dihadapi oleh lembaga-lembaga publik, seperti halnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana masih terdapat banyak kelemahan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik, disharmoni peraturan perundang-undangan, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit organisasi, belum optimalnya kinerja dan pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik. Kesemuanya itu menutut dilakukannya perbaikan secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan agar tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian reformasi birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antar lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; harmonis dan sinkronya peraturan perundang–undangan; tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi; optimalnya kinerja unit-unit kerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan; dapat diaksesnya seluruh fasilitas e-government secara lengkap; adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel; adanya analisis jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan; adanya profil kompetensi individu; kinerja individu yang terukur; menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup KKP; peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP; meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2014 dan diperkirakan membutuhkan dana sebesar 169.2 miliar rupiah.
31
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
Pendahuluan
2
A. Latar Belakang
Pada organisasi sektor publik, semangat mewujudkan perubahan mulai muncul ketika disadari bahwa organisasi tersebut diindentifikasikan dengan tidak produktif, tidak efesien, selalu merugi, rendah kualitas miskin inovasi dan kreatifitas, sarang KKN, berbelit-belit dan lain sebagainya. Perubahan tersebut diarahkan pada perbaikan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini dalam konteks saat ini dikenal dalam istilah Reformasi Birokrasi.
Reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Di lihat dari ruang lingkupnya, reformasi birokrasi mencakup aspek eksternal dan aspek internal. Dalam aspek eksternal, reformasi birokrasi diletakkan pada penciptaan kontrak baru antara birokrasi dan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab publik. Dalam aspek internal, reformasi birokrasi diletakkan pada 3 (tiga) titik tekan, yaitu: 1). debirokratisasi struktur internal birokrasi, 2). modernisasi proses internal birokrasi, dan 3). peningkatan kemampuan aparat birokrasi. Dengan pendekatan demikian, maka ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada 32
Road Map Reformasi Birokrasi KKP proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku individu.
Dalam konteks reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, reformasi birokrasi diarahkan pada bagaimana menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil, meliputi: 1.
Manajemen Perubahan;
2.
Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi;
4.
Penataan Tata Laksana;
5.
Penataan Sistem SDM Aparatur;
6.
Penguatan Pengawasan Intern;
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
9.
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
B. Kondisi saat ini dan Permasalahan yang Dihadapi
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan
dan
perubahan
mendasar terhadap
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek organisasi, peraturan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, dan pelayanan 33
Road Map Reformasi Birokrasi KKP publik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Tidak
bisa
dipungkiri
bahwa
kondisi
pemerintahan
saat
ini,
termasuk
Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat terlaksananya tata pemerintahan yang baik. Berikut adalah gambaran kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan: 1.
Manajemen Perubahan a. Kondisi saat ini Terkait dengan manajemen perubahan, kondisi objektif yang dihadapi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah: 1) nilai-nilai individu (tercermin dalam sikap, perilaku, etika, motivasi, komitmen,
inovasi
dan
kreatifitas)
pada
sebagaian
aparatur
Kementerian Kelautan dan Perikanan masih ditandai dengan sikap yang apatis tehadap lingkungan kerja, kurang terbuka terhadap kritik, kurang peduli terhadap perkembangan yang terjadi di sekitarnya, kurang menunjukan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kurang profesional dalam melaksanakan tugas, kurang semangat untuk belajar dan mengembangkan diri, kurang komitmen terhadap tujuan organisasi, dan miskin kreatifitas; 2) nilai-nilai
kepemimpinan
(tercermin
dalam
gaya
kepemimpinan,
pemahaman visi dan misi, kemampuan manajerial, kemampuan komunikasi dan komitmen) pada sebagaian aparatur Kementerian Kelautan
dan
Perikanan
masih
ditandai
dengan
optimalnya 34
Road Map Reformasi Birokrasi KKP kemampuan kepemimpinan di unit-unit kerja lingkungan KKP, kurang transparan dalan pengambilan keputusan, lemah dalam melakukan koordinasi/komunikasi dengan relasi/ bawahan; 3) secara umum pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) di lingkungan KKP masih belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan professional; dan 4) adanya pandangan/persepsi negatif masyarakat terhadap birokrasi termasuk KKP. b. Permasalahan yang dihadapi Berangkat dari kondisi di atas, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) belum adanya persepsi dan pemahaman yang sama tentang arti dan pentingnya reformasi birokrasi; 2) kuatnya resistensi terhadap perubahan, baik pada tataran organisasi maupun individu, yang umumnya disebabkan oleh rasa takut terhadap berkurang/hilangnya
kekuasaan,
ketidakmampuan
menghadapi
masalah baru, dan terancamnya kepentingan pribadi dan kelompok. 3) sulitnya merubah mindset dan cultureset yang sudah terbentuk relatif lama; dan 4) adanya sikap merasa kepalang mendapat penilaian kurang baik dari masyarakat.
2.
Penataan Peraturan Perundang-undangan a. Kondisi saat ini Kondisi saat ini dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah: 1) masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat
maupun antara 35
Road Map Reformasi Birokrasi KKP peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. 2) peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat; 3) proses dan mekanisme pengusulan/penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan masih belum memadai; 4) koordinasi diantara unit kerja/instansi yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang-undangan relatif masih lemah; 5) beban penyusunan peraturan perundang-undangan belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM yang memadai; dan 6) penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya yang bersifat peraturan pelaksanaan masih belum optimal.
b. Permasalahan yang dihadapi Beberapa permasalahan yang ada antara lain: 1) sulitnya
melakukan
penataan
dan
revisi
terhadap
peraturan
perundang-undangan, khususnya yang melibatkan instansi/lembaga lain, termasuk DPR; 2) usulan penyusunan suatu peraturan perundang-undangan seringkali tidak didukung oleh kajian akademis dan scientific evidence yang memadai; 3) masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penyusunan peraturan perundang-undangan; 36
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 4) adanya kehendak untuk memaksakan kepentingan bidang/subsektor tententu dalam merumuskan suatu materi peraturan; 5) keterbatasan komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam melakukan penataan secara vertical peraturan perundangundangan di bidang kelautan dan perikanan.
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi a. Kondisi saat ini 1) Struktur Organisasi KKP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata
Kerja KKP, memiliki 10 unit kerja eselon I, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 5 (lima) Direktorat Jenderal, 1 (satu) Inspektorat Jenderal, dan 3 (tiga) Badan, dengan jumlah unit kerja eselon II sebanyak 56, unit kerja eselon III sebanyak 211 unit dan unit kerja eselon IV sebanyak 517 unit; 2) Sekretariat Jenderal didukung oleh 5 Biro dan 2 Pusat. Direktorat Jenderal
merupakan unit pelaksana yang membidangi Prikanan
Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Unsur Pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 5 inspektur. Badan sebagai unsur pendukung KKP mempunyai tugas dalam pengembangan sumber daya manusia dan penelitan di bidang kelautan dan perikanan; 3) Guna menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal dan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 22 UPT Ditjen Perikanan Tangkap, 15 UPT Ditjen Perikanan Budidaya, 5 UPT Ditjen
37
Road Map Reformasi Birokrasi KKP PSDKP, 1 UPT Ditjen P2HP, 8 UPT Ditjen KP3K, 14 UPT Balitbang KP, 18 UPT BPSDM KP, dan 46 UPT BKIPM.
b. Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam penataan dan penguatan organisasi antara lain: 1) organisasi KKP saat ini belum sepenuhnya tepat fungsi. Struktur organisasi KKP dalam pembagian tugas dan fungsinya berdasarkan 3 pendekatan yaitu pendekatan komoditi, fungsi, dan pendekatan kewilayahan, sehingga terjadi penanganan obyek yang sama oleh beberapa unit kerja eselon I; 2) terbatasnya struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Perpres tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara misalnya Setjen maksimal membawahi 5 Biro dan Badan maksimal 4 pusat, sehingga belum memenuhi kebutuhan yang mendukung pencapaian visi dan misi KKP; 3) tugas-tugas yang sudah dialihkan dari Kementerian Kehutanan kepada KKP, namun belum diikuti dengan penataan kelembagaannya; 4) masih terdapat UPT Ditjen teknis yang menangani fungsi penelitian yang seharusnya menjadi tugas Badan Penelitian dan Pengembangan KP; dan 5) pengalihan fungsi sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari Ditjen P2HP ke BKIPM belum diikuti dengan penataan organisasi di
38
Road Map Reformasi Birokrasi KKP tingkat UPT (Balai Besar Pengembangan dan Pembinaan Hasil Perikanan). 6) kurangnya koordinasi antar unit kerja, sehingga masing-masing unit kerja masih relatif bekerja sendiri-sendiri dan pelaksanaan tugas yang bersifat lintas unit kerja sering kali harus dijembatani dengan pembentukan kelompok kerja, satuan tugas, dll. Konsekwensinya, organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan belum bisa terlaksana secara efesien, data dan informasi tidak dapat disajikan secara utuh dan akurat, dan pencapaian visi dan misi organisasi menjadi agak terhambat. 4.
Penataan Tata Laksana a. Kondisi saat ini 1) Ketatalaksanaan memiliki peran penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Meskipun suatu organisasi telah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik, namun jika tidak dikelola dengan sistem manajemen yang tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan. 2) Kegiatan bidang ketatalaksanaan yang telah dilaksanakan saat ini meliputi: a) penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) KKP sebanyak 353 dari jumlah total 4.153 POS; b) Elektronisasi Dokumentasi/Kearsipan (e-archieve); c) Pelaksanaan
Layanan
Pengadaan
secara
elektronik
(e-
procurement); d) Indonesian National Single Window; e) Sistem Informasi Karantina Ikan Online (Sister Karoline);
39
Road Map Reformasi Birokrasi KKP f) Sistem Pembelajaran Elektronik (e-learning system); g) e-library system, Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan; h) Sistem Penerimaan Taruna Online; i) Alchemy Arsip Laporan Hasil Audit; j) Penilaian Prestasi Unit Kerja Pelayanan; k) Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); l) Sistem Pusat Informasi Pemetaan Potensi Pulau-pulau Kecil (GIS/Geographical Information System); m) Vessel Monitoring System; dan n) sistem lain yang mendukung seluruh kegiatan pada KKP. 3) Meskipun pada saat ini seluruh sistem tersebut telah berjalan dengan baik, namun
pengembangan dan perbaikan secara intensif masih
perlu dilaksanakan guna mencapai sistem manajemen yang lebih baik di masa depan. b. Permasalahan yang dihadapi Beberapa permasalahan dalam penataan tata laksana antara lain: 1) belum terselesaikannya penyusunan POS di lingkungan KKP; dan 2) belum adanya komitmen pemanfaatan e-government yang telah dibangun.
5.
Penataan Sistem SDM Aparatur a. Kondisi saat ini 1) Jumlah seluruh pegawai KKP sebanyak 10.870 orang, dengan rincian: 4.482 orang pegawai pusat, terdiri atas 2.344 pegawai pria dan 1.138 pegawai wanita, 7.338 orang pegawai UPT, terdiri atas 5.395 pegawai pria dan 1.943 pegawai wanita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1324 orang menduduki jabatan struktural, dengan rincian:
Eselon I 40
Road Map Reformasi Birokrasi KKP sebanyak
14 orang,
Eselon II sebanyak 74 orang, Eselon III
sebanyak 320 orang, dan Eselon IV sebanyak 865 orang, dan eselon IV sebanyak 51 orang. 2) Jumlah pejabat fungsional di lingkungan KKP sebanyak 2289 orang, dengan rincian per unit kerja eselon I sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebanyak
9 orang, Inspektorat Jenderal
orang, Ditjen Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya sebanyak Pengolahan Hasil Perikanan
sebanyak
505 orang,
sebanyak 22
sebanyak
82 orang,
100 Ditjen
Ditjen Pemasaran dan orang,
Ditjen Kelautan,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 1 orang, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebanyak
46 orang, Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sebanyak 434 orang, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebanyak 563 orang, da Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebanyak 527 orang. b. Permasalahan yang dihadapi Beberapa
permasalahan
yang
dihadapi
dalam
penataan
sistem
manajemen aparatur antara lain: 1) penempatan SDM tidak sesuai dengan keahliannya; 2) belum memiliki aturan terkait pola karier pegawai; 3) kurangnya SDM; dan 4) belum memiliki peta jabatan.
6.
Penguatan Pengawasan Intern a. Kondisi saat ini 1) Laporan hasil audit oleh BPK menunjukkan bahwa SPI di KKP masih memiliki kelemahan. 41
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2) APIP pada KKP belum dapat berperan sebagai quality assurance dan consulting, karena masih terpaku pada paradigma lama yaitu sebagai watchdog.
b. Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan pengawasan intern antara lain: 1) Instrumen pengawasan yang masih tumpang tindih; 2) SDM aparatur yang belum profesional; 3) Adanya resistensi unit kerja yang diperiksa.
7.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Kondisi saat ini 1) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) belum dibuat sebelum menyusun dokumen-dokumen penganggaran. 2) Tujuan dan sasaran dalam dokumen RKT dan dokumen Tapja (Penetapan Kinerja)
tidak mengacu pada tujuan dan sasaran
dokumen Renstra. Kedua dokumen ini juga belum seluruhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. 3) IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja. 4) LAKIP belum menyajikan informasi kinerja secara memadai melalui evaluasi dan analisis serta pembandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. 5) Evaluasi tas LAKIP unit kerja serta penilaian atas kinerja unit kerja belum dilaksanakan secara optimal. Penilaian atas kinerja unit kerja belum memfokuskan pada manajemen kinerja.
42
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b. Permasalahan yang dihadapi Beberapa permasalahan yang ada antara lain: 1) akuntabilitas kinerja masih sebatas pemenuhan kewajiban untuk menyampaikan laporan saja; 2) sistem akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan; dan 3) dokumen perencanaan belum konsisten dengan pelaksanaan dan pelaporan.
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Kondisi saat ini 1) Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan selama ini, telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Namun demikian, perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. 2) Peran KKP sebagai suatu organisasi publik, yang menjadi faktor penentu peningkatan daya saing sekarang ini belum dapat berperan secara aktif sehingga muncul tuntutan reformasi birokrasi, meliputi aspek: penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen
SDM
menuju
peningkatan
tata kelola
administrasi
pemerintah (good governance), akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan pelayanan publik prima. b. Permasalahan yang dihadapi Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik antara lain: 43
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 1) belum ada standar pelayanan (prosedur, biaya, waktu, dll); 2) profesionalitas SDM pelayanan publik masih rendah; 3) sarana dan prasarana yang belum memadai; 4) sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal; dan 5) belum jelasnya hak dan kewajiban antara pemberi layanan dan yang dilayani.
C. Langkah-Langkah Pembenahan yang Dilakukan Tujuan reformasi birokrasi KKP adalah agar semua perangkat atau komponen yang ada di dalam KKP dapat dikelola dan berjalan secara baik guna mencapai satu tujuan yaitu peningkatan kinerja (better performance) yang berkelanjutan, baik kinerja lembaga, unit kerja, maupun kinerja pegawai (SDM). Perangkat atau komponen
tersebut
terdiri
dari:
kelembagaan
(struktur
organisasi);
ketatalaksanaan (manajemen); sumber daya manusia (SDM); anggaran; sarana dan prasarana; dan budaya organisasi.
Melalui
reformasi
birokrasi,
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
telah
menyiapkan langkah-langkah pembenahan yang dilakukan antara lain dengan: 1.
Program manajemen perubahan Langkah-langkah
pembenahan
yang
dilakukan
dalam
melaksanakan
manajemen perubahan adalah: a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi serta membangun
komitmen, partisipasi
dan
perubahan
perilaku
yang
diinginkan; b. membangun
kesamaan
persepsi,
komitmen,
konsistensi
serta
keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi
44
Road Map Reformasi Birokrasi KKP pada seluruh tingkatan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. meningkatkan kemampuan leadership; d. menerapkan metode reward and punishment secara konsekuen dan konsisten; e. melibatkan Kementerian/Lembaga, organisasi kemsyarakatan, dunia usaha, pemerintah daerah sebagai subyek kegiatan; f. menata sikap, perilaku
dan etika pegawai Kementerian Kelautan dan
Perikanan; dan g. melaksanakan
kampanye
eksternal
seoptimal
mungkin
dengan
menggunakan tenaga profesional (out sourching).
2.
Program penataan peraturan perundang-undangan Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan peraturan perundang-undangan adalah: a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi; b. mempublikasikan atau mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; c. mengadvokasi
dan
memberikan
bimbingan
penyusunan
peraturan
perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; d. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; e. penyusunan database peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, dan dapat diakses secara online di www.infohukum. kkp.go.id;
45
Road Map Reformasi Birokrasi KKP f. penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi direncanakan akan selesai pada tahun 2012.
3.
Program penataan dan penguatan organisasi Langkah-langkah
pembenahan
yang
dilakukan
dalam
penataan
dan
penguatan organisasi adalah: a. menata tugas dan fungsi yang tumpang tindih pada unit-unit organisasi dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. menata struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. tugas-tugas yang sudah dialihkan dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun belum diikuti dengan penataan kelembagaannya; dan d. merumuskan kembali mekanisme koordinasi yang lebih efektif diantara unit-unit organisasi, khususnya yang memiliki tugas dan fungsi yang bersifat lintas unit kerja.
4.
Program penataan tata laksana Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan tata laksana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah: a. menyusun POS yang efektif; b. melakukan penataan tata laksana e-government melalui pembenahan Sistem Aplikasi Utama dan Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan.
46
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
5.
Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam penataan sistem manajemen SDM Aparatur adalah: a. melakukan penataan sistem rekrutmen pegawai; b. mengoptimalkan analisis jabatan; c.
mengoptimalkan evaluasi jabatan;
d. melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan e. melakukan assesmen individu berdasarkan kompetensi; f.
menerapkan sistem penilaian kinerja individu;
g. membangun dan mengembangkan database pegawai; dan h. mengembangkan
pendidikan
dan
pelatihan
pegawai
dilakukan
dalam
berbasis
kompetensi.
6.
Program penguatan pengawasan intern Langkah-langkah
pembenahan
yang
penguatan
pengawasan intern adalah: a. melakukan peningkatan pemahaman dan kelengkapan aturan Kerja; b. melakukan penilaian risiko kegiatan; c.
meningkatkan kemampuan managerial;
d. meningkatkan kemampuan/kompetensi pegawai; e. melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; f.
menyusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum SPIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. menyusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Manajemen Risiko; 47
Road Map Reformasi Birokrasi KKP h. melakukan penilaian risiko di beberapa Satker; i.
melakukan asistensi dalam rangka penerapan SPIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
j.
membentuk dan menyiapkan infrastruktur SPIP (Satgas, Juklak, Juknis, Modul).
7.
Program penguatan akuntabilitas kinerja Langkah-langkah
pembenahan
yang
dilakukan
dalam
penguatan
akuntabilitas kinerja adalah: a. menyusun IKU; b. merumuskan sitem manajemen kinerja organisasi; c. merumuskan SAKIP; dan d. melakukan perbaikan LAKIP.
8.
Program peningkatan kualitas pelayanan publik Langkah-langkah
pembenahan
yang
dilakukan
dalam
meningkatkan
pelayanan publik adalah: a. menerapkan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP; b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public; c. penyusunan pedoman pelayanan public di lingkuangan KKP; d. penetapan program Quick Wins, yang mencakup pelayanan usaha penangkapan ikan; dan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan produk perikanan ekspor dan impor.
48
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 9.
Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan Langkah-langkah pembenahan yang dilakukan dalam monitoring, evaluasi, dan pelaporan adalah: a. mengoptimalkan laporan monitoring; b. mengoptimalkan laporan evaluasi tahunan; dan c. mengoptimalkan laporan evaluasi lima tahunan.
49
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
3
A. Progam Manajemen Perubahan 1. Pencapaian Program manajemen perubahan telah mulai disusun dan diterapkan sejak dibentuknya tim Reformasi Birokrasi KKP pada bulan Januari 2011. Adapun capaian pelaksanaan program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut: a. pembentukan Tim RB dengan Kepmen No. KEP.04/MEN/2011, tanggal 24 Januari 2011. b. pembentukan Tim Penyusun Dokumen
RB dengan Kepmen
No.
KEP.02/MEN/SJ/2011, tanggal 17 Januari 2011. c. diterbitkannya
Peraturan
Men
KP
No. PER.24/MEN/2010
tentang
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP. d. launching program reformasi birokrasi KKP. e. pengarahan Sekjen
Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang
reformasi birokrasi; f. pengarahan konsultan kepada tim RB KKP;
50
Road Map Reformasi Birokrasi KKP g. penyusunan materi reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh tim RB KKP. h. sosialisasi Pengisian LHKPN pada tanggal 3 Juni 2010 yang dihadiri 75 orang dari semua unit kerja eselon I, Narasumber Sri Endah Palupi/Pejabat KPK. i. sosialisasi PIAK ke seluruh jajaran pejabat di lingkungan KKP. j. sosialisasi Pengawasan Internal Akuntansi Pemerintah ke seluruh jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. k. sosialisasi Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 15 Desember 2010. l. peringatan Hari Anti Korupsi pada tanggal 19 Desember 2010 yang dihadiri 3.000 orang dari semua unit kerja eselon I, Narasumber Menteri Kelautan dan Perikanan. m. pengarahan Deputi Tata Laksana Kementerian PAN dan RB pada tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perumusan Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis dalam Penyiapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan DKP yang dihadiri
oleh
Pengarah,
Tim
Bidang
Kelembagaan,
Tim
Bidang
Ketatalaksanaan, Tim Bidang SDM Aparatur dan Sekretariat RB KKP; n. pengarahan Narasumber (Drs. Rusdianto, M.Sc.) tentang Kebijakan Ketatalak-sanaan dalam Reformasi Birokrasi, dan Drs. Ferry Firdaus, M.Ed. (LAN) tentang Teknik Penyusunan Prosedur Operasi-onal Standar (POS) pada tanggal 16 September 2009 yang dihadiri oleh Tim dan Sekretariat Bidang Ketatalaksanaan;
51
Road Map Reformasi Birokrasi KKP o. pengarahan Narasumber (Drs. Rusdianto, M.Sc.) tentang Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia, dan Masduki, SH.,MM. Tentang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada tanggal 16 Oktober 2009 yang dihadiri oleh Tim dan Sekretariat
Bidang Sumber
Daya Manusia Aparatur; p. pengarahan Narasumber dari
Kementerian PAN dan RB tentang
Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan, dan Deputi Bidang Kinerja Kelembagaan, SDA dan OTODA-LAN tentang Organisasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel pada tanggal 16 Oktober 2009 yang dihadiri Tim dan Sekretariat Bidang Kelembagaan; q. pembahasan
Reformasi
Birokrasi
Bidang
Ketatalaksanaan
tentang
Prosedur Operasional Standar pada tanggal 6 – 8 Desember 2009 yang dihadiri oleh Tim dan Sekretariat Bidang Ketatalaksanaan; r. pembahasan Reformasi Birokrasi Bidang Kelembagaan dalam rangka penyesuaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 – 8 Desember 2009 yang dihadiri oleh Tim dan Sekretariat Bidang Kelembagaan; s. penjelasan Narasumber Tim Teknis Reformasi Biokrasi Nasional tentang Persyaratan/ Standar Jabatan, dan Pembahas an Reformasi Birokrasi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada tanggal 6 – 8 Desember 2009 yang dihadiri oleh Tim dan Sekretariat Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur; t. rapat Pleno Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan
acara
Presentasi
Ketua
Tim
Reformasi
Birokrasi
Bidang
52
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Ketatalaksanaan, Bidang Kelembagaan, Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Saran serta Perbaikan dari Tim Kerja dan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Nasional pada tanggal 11 November 2009; u. rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Bidang Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dengan acara:
Pembahasan Hasil Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2009 pada tanggal 2 Februari 2010 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim dan Sekretariat Bidang Ketatalaksanaan, Kelembaga an, Sumber Daya Manusia Aparatur;
Rencana Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2010 pada tanggal 3 Maret 2010 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim dan Sekretariat Bidang Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur;
Pembuatan Draft Laporan Reformasi Birokrasi kepada Kementerian PAN dan RB pada tanggal 7 April 2010 yang dihadiri oleh Perwakilan Tim dan Sekretariat Bidang Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur.
v. dibentuknya PPID/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KKP.
2. Rencana a. Perumusan Rencana Manajemen Perubahan 1) asesmen terhadap para pemangku kepentingan dan tingkat partisipasi dan keterlibatan terhadap perubahan, yang terdiri dari pemangku 53
Road Map Reformasi Birokrasi KKP kepentingan
utama,
pemangku
kepentingan
pendukung,
dan
pemangku kepentingan kunci; 2) asesmen terhadap organisasi yang mencakup kesiapan organisasi untuk berubah, peran, struktur, tugas dan fungsi organisasi untuk mendukung perubahan; 3) asesmen terhadap kemampuan dan kompetensi pegawai untuk mengelola perubahan; 4) pendesainan strategi
manajemen perubahan, komunikasi dan
pelatihan 5) perumusan manfaat (benefit) yang akan diperoleh para pemangku kepentingan terhadap perubahan yang akan dilakukan b. Pengelolaan / pelaksanaan perubahan 1) mengintegrasikan Roadmap KKP dengan Strategi Perubahan Dan Strategi Komunikasi 2) mengelola resistensi/penolakan
Implementasi Rencana Perubahan (Change Plan);
Pelaksanaan Pelatihan dan Workshop Manajemen Perubahan, termasuk Materi Pelatihan;
Pelaksanaan Program Pelatihan Training of the Trainer (TOT);
Update terhadap Strategi dan Rencana Perubahan;
54
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
Pelaksanaan Strategi dan Rencana Komunikasi Perubahan;
Workshop dan Program Pelatihan untuk Manajemen Komunikasi;
Status Report dan update yang berisikan antara lain keberhasilan dan hambatan, dan rekomendasi perbaikan dan tindakan perbaikan.
c. Penguatan hasil perubahan 1) mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan rencana manajemen perubahan; 2) mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan; 3) mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan; 4) mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut untuk keberlanjutan proses perubahan; 5) memberikan
penghargaan
kepada
pegawai
yang
berhasil
mengimplementasikan perubahan dengan baik.
3. Kriteria keberhasilan Untuk dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka perubahan manajemen organisasi Kementerian
55
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Kelautan dan Perikanan perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang dapat dilihat, dirasakan dan diukur meliputi: a. terbangunnya pemahaman yang sama, komitmen, serta partisipasi aktif seluruh pegawai di lingkungan KKP terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan KKP; b. terbentuknya pola pikir dan budaya kerja yang efesien, efektif, dan professional di lingkungan KKP; c. terkawalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di lingkungan KKP.
4. Agenda prioritas Kegiatan prioritas program manajemen perubahan meliputi: 1) menyusun materi sosialisasi dan internasilasi Reformasi Birokrasi KKP, sesuai dengan media yang akan dipergunakan. 2) melaksanakan sosialisasi dan internasilasi Reformasi Birokrasi KKP kepada SDM Aparatur internal pada setiap kesempatan yang tersedia. 3) melaksanakan sosialisasi dan internasilasi Reformasi Birokrasi KKP ke pihak-pihak eksternal mitra kerja nasional dan internasional. 4) melakukan
pemantauan
dan
evaluasi
efektivitas
sosialisasi
dan
internalisasi sebagai bahan evaluasi dan laporan kepada Pimpinan KKP.
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Kegiatan direncanakan berlangsung sepanjang tahun pada periode 20112014, dengan tahapan sebagai berikut: a. persiapan; b. sosialisasi;
56
Road Map Reformasi Birokrasi KKP c. evaluasi permasalahan; d. pelaksanaan penataan dan penguatan organisasi; dan e. evaluasi.
6. Penanggung jawab Penanggung jawab kegiatan manajemen perubahan dilakasanakan oleh Sekretariat Jenderal KKP dan bekerja sama dengan seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Rencana anggaran Kebutuhan anggaran manajemen perubahan akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Lingkungan KKP dengan estimasi anggaran sebesar Rp 7 (tujuh) miliar.
B. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Pencapaian Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun peraturan perundangundangan di bidang kelautan dan perikanan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011, termasuk menyusun database peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang dapat diakses secara online di www.infohukum.kkp.go.id. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tabel di bawah ini.
57
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
NO
TAHUN
PERATURAN MKP
KEPUTUSAN MKP
1
2000
-
130
2
2001
-
68
3
2002
-
60
4
2003
-
49
5
2004
-
55
6
2005
16
27
7
2006
20
46
8
2007
21
48
9
2008
28
74
10
2009
25
79
11
2010
30
79
12
2011
11
15
58
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2. Rencana a. rencana rinci Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penataan peraturan perundang-undangan yaitu: a.
mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi;
b.
memublikasikan
atau
mensosialisasikan
peraturan
perundang-
undangan di bidang kelautan dan perikanan; c.
mengadvokasi dan memberikan bimbingan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan;
d.
melakukan
evaluasi
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
kelautan dan perikanan; e.
penyusunan database peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan dan dapat diakses secara online di www.infohukum.kkp.go.id;
f.
penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi direncanakan akan selesai pada tahun 2011.
3. Kriteria keberhasilan Kriteria keberhasilan penataan peraturan perundang-undangan didasarkan pada: a. teridentifikasinya
peraturan
perundang-undangan
yang
dikeluarkan/
diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. menghindari terjadinya peraturan perundang–undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan; 59
Road Map Reformasi Birokrasi KKP c. terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; d. terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di bidang reformasi birokrasi di lingkungan KKP; e. peningkatan pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.
4. Agenda prioritas Kegiatan prioritas program penataan peraturan perundang-undangan yaitu: a. penyusunan tindak lanjut Undang-Undang di bidang kelautan dan perikanan; b. pemantapan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan; c. evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Secara
garis
besar,
penataan
peraturan
perundang-undangan
yang
direncanakan selama 4 (empat) tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut: a. mengembangkan sistem publikasi; b. pemetaan peraturan perundang-undangan; c. penataan peraturan perundangn-undangan; d. evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan; dan e. evaluasi kegiatan.
60
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 6. Penanggung jawab Penanggung jawab kegiatan penataan peraturan perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
7. Rencana anggaran Kebutuhan anggaran penataan peraturan perundang-undangan adalah akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Lingkungan KKP dengan estimasi anggaran sebesar Rp 7 (tujuh) miliar.
C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi 1. Pencapaian Berikut adalah beberapa pencapaian dalam pelaksanaan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2005 hingga tahun 2010, yaitu dengan ditetapkannya beberapa Peraturan/Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta pembentukan dan penataan unit-unit organisasi sebagai berikut: a. Penetapan
Peraturan
Menteri
Per.07/MEN/2005 tentang
Kelautan
Organisasi dan
dan
Perikanan
Nomor
Tata Kerja Departemen
Kelautan dan Perikanan, sebagai penyempurnaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003; b. Penetapan
Peraturan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan
Nomor
Per.13/MEN/2006 tentang Perubahan PER.07/MEN/2005 (Pembentukan Badan Pengembangan SDM KP); c. Dengan Permen KP No. PER.15/MEN/2010, telah dilakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, ketatalaksanaan dan fungsi administrasi 61
Road Map Reformasi Birokrasi KKP kepegawaian,
pelayanan publik, dan diklat, yaitu Biro Hukum dan
Organisasi, Biro Kepegawaian, BPSDMKP, dan Sekretariat Eselon I, UPT BPSDMKP, dan UPT BKIPM; d. Penguatan UPT di lingkup BPSDMKP (sejumlah 18 unit) sedang dalam proses; e. Penguatan unit-unit pelayanan pada UPT BKIPM (47 Unit) sedang dalam proses; dan f. Telah dipetakan seluruh unit kerja di UPT tekait dengan PNS-nya, sehingga akan terlihat sebaran PNS yang memerlukan peningkatan kapasitas.
2. Rencana Rencana penataan dan penguatan organisasi pada KKP yang direncanakan selama 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut: a. Persiapan
1) Pembentukan Tim 2) Identifikasi masalah 3) Penyusunan tugas dan tanggung jawab 4) Penyusunan rencana kerja dan anggaran 5) Proses pemilihan konsultan (jika diperlukan) b. Pelaksanaan 1) pengumpulan data 62
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2) analisis data 3) penyusunan model penyempurnaan organisasi 4) workshop c. Implementasi d. Monitoring dan evaluasi e. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi
3. Kriteria keberhasilan Indikator keberhasilan penataan dan penguatan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah: a. tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi pada KKP akibat adanya perbedaan pendekatan yag melekat pada tugas dan fungsi KKP itu sendiri (komoditi, fungsi, dan kewilayahan); b. optimalnya kinerja unit-unit organisasi KKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, tanpa harus menambah unit organisasi baru; c. terlaksananya dengan baik pengalihan tugas dan fungsi unit organisasi yang menangani konservasi dari Kementerian Kehutanan kepada KKP; d. terlaksananya penataan organisasi UPT Ditjen teknis terkait dengan pelaksanaan fungsi penelitian yang seharusnya menjadi tugas Badan Penelitian dan Pengembangan KP;
63
Road Map Reformasi Birokrasi KKP e. dapat segera dilakukannya penataan organisasi pada tingkat UPT (Balai Besar pengembangan dan Pembinaan Hasil Perikanan) terkait dengan pengalihan fungsi sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari Ditjen P2HP ke BKIPM. f. optimalnya koordinasi antar unit kerja, sehingga masing-masing unit kerja di lingkungan KKP.
4. Agenda prioritas Kegiatan prioritas program penataan dan penguatan organisasi meliputi: a. Penataan UPT di seluruh unit kerja eselon I; dan b. Penguatan terhadap unit organisasi yang menangani pelayanan publik dan pembinaan kualitas SDM.
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Kegiatan direncanakan berlangsung sepanjang tahun pada periode 20112014, dengan tahapan kerja sebagai berikut: a. Sosialisasi; b. evaluasi permasalahan; c. pelaksanaan penataan organisasi; dan d. evaluasi.
6. Penanggung jawab Penanggung jawab kegiatan penataan dan penguatan organisasi adalah Sekretariat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
64
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 7. Rencana anggaran Kebutuhan anggaran penataan dan penguatan organisasi akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Lingkungan KKP dengan estimasi anggaran sebesar Rp 8 (delapan) miliar.
D. Program Penataan Tata Laksana 1. Pencapaian Penataan tatalaksana (business process) pada unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja yang berada di lingkungan KKP. Penataan tata laksana dilaksanakan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana berupa penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penggunaan e-government dalam setiap aktivitas unit kerja. a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KKP Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) mutlak diperlukan oleh setiap pegawai agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara terarah dan jelas. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja. Hingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyusun SOP sebanyak 4.153 SOP yang terdiri dari SOP prioritas sebanyak 353 SOP dan SOP Penunjang sebanyak 3.800 SOP. SOP Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi serta pelayanan publik sebanyak 353 SOP telah selesai disusun, sedangkan sisanya berupa SOP Penunjang sebanyak 3.800 SOP masih dalam proses penyusunan di
65
Road Map Reformasi Birokrasi KKP masing-masing unit kerja eselon I, dan diharapkan selesai pada tahun 2013 b. E-government Selama ini birokrasi cenderung dianggap tidak bisa menciptakan efisiensi dan
efektifitas
kerja,
sehingga
birokrasi
sering
dituduh
menjadi
penghambat untuk mencapai tujuan pemerintahan. Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penerapan Teknologi Informasi Komputer dengan sistim e-government, merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan, serta yang terpenting untuk pemberian pelayanan yang prima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat. salah satu website Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan portal utama sebagai sumber informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap masyarakat adalah www.kkp.go.id.
2. Rencana Rencana penataan tata laksana KKP yang direncanakan selama 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagai berikut: a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KKP: Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif pada dasarnya
menunjukkan
bahwa
organisasi
mempunyai
kemauan
memperbaiki langkah-langkah kegiatan serta pengambilan keputusan dan memperbaruinya sesuai dengan tuntutan perubahan yang dialami. Oleh sebab itu, SOP sebagai pedoman kerja pegawai harus selalu dievaluasi, direvisi, atau dibuat SOP baru sesuai kebutuhan unit kerja dan perkembangan global agar mekanisme kerja di unit kerja lingkup KKP
66
Road Map Reformasi Birokrasi KKP dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Dari jumlah SOP penunjang di lingkungan KKP yang tersisa sebanyak 3.800 SOP, rencananya akan dilakukan penyelesaian secara bertahap, selama 3 tahun (2011 sd. 2013) yaitu sebagai berikut: 1) Tahun 2011
: 1.554 SOP;
2) Tahun 2012
: 1.171 SOP;
3) Tahun 2013
: 1.075 SOP.
b. E-government Penataan tata laksana e-government melalui pembenahan Sistem Aplikasi Utama dan Pendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pembenahan Sistem Manajemen Database Internal; 2) Pembenahan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) Pembenahan Sistem Aplikasi Naskah Dinas; 4) Pembenahan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); 5) Pembenahan Sistem Info Hukum; 6) Pembenahan Sistem Analisis Beban Kerja; 7) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan; 8) Pembenahan Sistem Pusat Sistem Informasi Karantina Ikan; 9) Pembenahan Sistem Pusat Infomasi Jasa Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan; 10) Pembenahan Sistem Informasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan; 11) Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian dan Informasi Fishing Vessel; 12) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Sumber Daya Ikan; 13) Pembenahan Sistem Aplikasi Perpustakaan KKP; 67
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 14) Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian Sistem Informasi KKP (NOC); 15) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pementaan Potensi Pulau-pulau Kecil (Geographical Information System/GIS).
3. Kriteria keberhasilan a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KKP 1) Tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan KKP; 2) Meningkatnya kualitas kinerja aparatur negara; 3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
b. E-Government 1) Dapat diaksesnya website sebagai berikut: a) http://www.kkp.go.id b) http://www.ropeg.kkp.go.id c) http://www.infohukum.kkp.go.id d) http://www.abk.kkp.go.id e) http://www.pipp.kkp.go.id f) http://www.perikananbudidaya.kkp.go.id g) http://www.pdn.kkp.go.id h) http://www.kp3k.kkp.go.id i) http://www.dkpvms.kkp.go.id j) http://www.puskari.kkp.go.id k) http://www.bpsdm.kkp.go.id l) http://www.brkp.kkp.go.id 2) Meningkatnya kecepatan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan kinerja KKP.
68
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
4. Agenda prioritas Agenda prioritas kegiatan program penataan tata laksana meliputi: a. penyempurnaan POS di seluruh unit kerja KKP; dan b. pelatihan e-government.
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja a. Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KKP 1) Jangka Waktu Pelaksanaan SOP adalah tiga tahun yaitu mulai Januari 2011 s.d. Desember 2013, dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: a) Pengenalan dan Pemahaman Sistem: 1) Inventarisasi kebutuhan SOP berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dimiliki KKP; 2) Inventarisasi dan Pemetaan SOP yang ada dan SOP yang dibutuhkan di KKP; 3) Penyusunan Instrumen Pengembangan (Penyusunan, Perbaikan dan Penyempurnaan) SOP KKP; 4) Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan SOP KKP; 5) Konsolidasi
dan
Implementasi
Rencana
dan
Strategi
Pengembangan SOP KKP; 6) Pengembangan SOP KKP; 7) Review dan Integrasi draft dokumen SOP KKP; 8) Finalisasi dan Dokumentasi Draft Akhir SOP KKP; 9) Penetapan Dokumen SOP KKP.
69
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b) Internalisasi, Sosialisasi, Implementasi dan Pengembangan SOP KKP: 1) Internalisasi Dokumen SOP KKP kepada seluruh pegawai di Pusat dan UPT; 2) Sosialisasi Dokumen SOP KKP kepada stakeholders KKP; 3) Implementasi SOP KKP pada penyelenggaraan tugas dan fungsi; 4) Pengembangan SOP KKP sesuai dengan dinamika tugas dan fungsi yang ada. c) Pengukuran Dampak/Perubahan 1) Melakukan pemantauan (monitoring) terhadap implementasi dan pengembangan SOP KKP di Pusat dan UPT; 2) Mengevaluasi dan menilai dampak dari implementasi dan pengembangan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja lembaga dan kinerja pegawai KKP
b. E-Government Jangka Waktu Pelaksanaan E-Government adalah empat tahun yaitu mulai Januari 2011 sd. Desember 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Pembangunan/pembenahan sistem a) Pembenahan Sistem Manajemen Database Internal; b) Pembenahan Website Kementerian Kelautan dan Perikanan; c) Pembenahan Sistem Aplikasi Naskah Dinas; d) Pembenahan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG); e) Pembenahan Sistem Info Hukum; f) Pembenahan Sistem Analisis Beban Kerja; 70
Road Map Reformasi Birokrasi KKP g) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan; h) Pembenahan Sistem Pusat Sistem Informasi Karantina Ikan; i) Pembenahan Sistem Pusat Infomasi Jasa Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan; j) Pembenahan Sistem Informasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan; k) Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian dan Informasi Fishing Vessel; l) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Sumber Daya Ikan; m) Pembenahan Sistem Aplikasi Perpustakaan KKP; n) Pembenahan Sistem Pusat Pengendalian Sistem Informasi KKP (NOC); o) Pembenahan Sistem Pusat Informasi Pementaan Potensi Pulaupulau Kecil (Geographical Information System/GIS).
2) Tahap 2: Sosialisasi dan implementasi a) Sosialisasi dan implementasi Manajemen Database Internal sebagai suatu integrasi bank data dan informasi yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing unit kerja di KKP; b) Sosialisasi dan implementasi website KKP sebagai suatu web aplikasi yang menampilkan data dan informasi yang lengkap seputar kegiatan, produk, data dan informasi serta hal-hal lain yang berhubungan dengan KKP dan kegiatan pembanguan kelautan dan Perikanan; c) Sosialisasi dan implementasi sistem aplikasi perpustakaan KKP sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web yang digunakan untuk
71
Road Map Reformasi Birokrasi KKP melayani pengguna perpustakaan KKP dalam melakukan pencarian buku, abstrak dan isi dari buku atau dokumen yang diperlukan; d) Sosialisasi dan implementasi informasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagai suatu sistem aplikasi berbasis web produk peraturan perundang-undangan di bidang
Kelautan dan
Perikanan.
3) Mengukur dampak/perubahan a) Pemantauan pelaksanaan berbagai sistem aplikasi utama dan pendukung tersebut di atas; b) Evaluasi/penilaian atas dampak penerapan sistem aplikasi utama dan pendukung tersebut terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja KKP.
6. Penanggung jawab Penanggung jawab kegiatan penataan tata laksana adalah Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. 7. Rencana anggaran Kebutuhan anggaran penataan tata laksana akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Lingkungan KKP dengan estimasi anggaran sebagai berikut: a. SOP
: Rp. 1.200.000.000,- selama 3 (tiga) tahun.
b. E-Government
: Rp. 5.000.000.000,- selama 4 (empat) tahun.
72
Road Map Reformasi Birokrasi KKP E. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1. Pencapaian Program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi, serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.
Selain itu, program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur mencakup kegiatan: a. penataan sistem rekrutmen pegawai; b. analisis jabatan; c.
evaluasi jabatan;
d. penyusunan standar kompetensi jabatan; e. asesmen individu berdasarkan kompetensi; f.
penerapan sistem penilaian kinerja individu;
g. pembangunan/pengembangan database pegawai; dan h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
2. Rencana a. penataan sistem rekrutmen pegawai 1) mempelajari Sistem Pengadaan dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil dari Kepala Badan Kepegawaian Negara; 73
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2) menyusun Pedoman Penyusunan Sistem Pengadaan dan Seleksi Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) melaksanakan
Pengadaan
dan
Seleksi
Pegawai
Negeri
Sipil
Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan sistem yang telah ditentukan; 4) sejak
tahun
2007
pengumuman
pengadaan
CPNS
KKP
telah
dilaksanakan melalui website (www.ropeg.kkp.go.id); 5) sejak tahun 2009 pelamaran CPNS dilaksanakan secara online sesuai kualifikasi pendidikan, jabatan, dan penempatan yang dilamar; dan 6) sejak tahun 2010 tanda peserta ujian diakses secara online. b. analisis jabatan 1) mensosialisasikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2009 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) mengadvokasi dan
memberikan
bimbingan
penyusunan
analisis
jabatan kepada SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) melakukan analisis jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 80% dari keseluruhan unit kerja di lingkungan KKP baik struktural maupun fungsional. c. evaluasi jabatan menyusun analisis jabatan yang berisi uraian Jabatan dan Spesifikasi Jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1) menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan dengan cara mempelajari uraian jabatan dan spesifikasi jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang didasarkan pada: a) metode penentuan peringkat (ranking method); 74
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b) metode klasifikasi (grade/classification method); c) metode perbandingan faktor (factor comparasion method); dan d) metode sistem angka (point system method); 2) melakukan evaluasi jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) menentukan nilai jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. d. penyusunan standar kompetensi jabatan 1) Standar Kompetensi Jabatan sebanyak 291 dari 1340 jabatan (21,71%) yang terdiri: a) Eselon I sebanyak 14 (empat belas); b) Eselon II sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Peikanan; c) Eselon III sebanyak 94 (sembilan puluh empat) lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan d) Eselon IV sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) lingkup Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2) melanjutkan penyusunan standar kompetensi jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan;
75
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 3) menganalisis standar kompetensi jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) menerapkan standar kompetensi jabatan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. e. asesmen individu berdasarkan kompetensi 1) melanjutkan asesmen individu berbasis kompetensi SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) menganalisis asesmen individu berbasis kompetensi SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) menerapkan asesmen individu berbasis kompetensi kepada calon SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan f. penerapan sistem penilaian kinerja individu 1) menyusun sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif dan mampu menggambarkan kinerja SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelengkap dari sistem penilaian kinerja yang sudah ada; 2) menetapkan Sistem Penilaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) mensosialisasikan dan menerapkan Sistem Penilaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan secara konsisten dan konsekuen. g. pembangunan/pengembangan database pegawai 1) menetapkan Sistem Database Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) entry data Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan;
76
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 3) menyusun keluaran database Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berbagai keperluan (penggajian, kenaikan pangkat, rotasi, mutasi, dan promosi, dan lain-lain); 4) pemeliharaan dan pemutakhiran database Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 1) menyempurnakan daftar kompetensi jabatan struktural, jabatan nonstruktural
serta
jabatan
fungsional
yang
memerlukan
pengembangan dan pelatihan; 2) merencanakan program pengembangan dan pelatihan pegawai jangka pendek dan jangka panjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) menetapkan pola pendidikan dan latihan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4) mensosialisasikan
pola
pendidikan
dan
latihan
SDM
Aparatur
Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada internal pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5) mengupayakan dukungan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan pola pendidikan dan latihan SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kriteria keberhasilan Kriteria keberhasilan program penataan sistem manajemen SDM Aparatur yaitu: a. tersusunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel; b. tersusunnya dokumen peta dan uraian jabatan; c. tersusunnya peringkat jabatan dan harga jabatan;
77
Road Map Reformasi Birokrasi KKP d. tersusunnya daftar jabatan yang mengacu pada struktur organisasi KKP dan mengacu pada kamus jabatan; e. tersusunnya dokumen kualifikasi jabatan; f. adanya profil kompetensi individu; g. kebutuhan diklat pegawai KKP dapat diketahui; h. kinerja individu yang terukur; i. ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat; j. tersusunnya konsep sistem dan pola diklat bagi pegawai; k. pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi.
4. Agenda prioritas Kegiatan prioritas program penataan istem manajemen SDM Aparatur meliputi: a. penyusunan standar kompetensi jabatan; dan b. penerapan sistem penilaian kinerja individu.
5. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Kebutuhan anggaran penataan tata laksana akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Lingkungan KKP dengan estimasi anggaran sebagai berikut: a. penataan sistem rekrutmen pegawai Waktu yang diperlukan untuk kegiatan penataan rekrutmen pegawai mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan kerja sebagai berikut: 1) Pembuatan Aplikasi; 2) Pengumuman Pengadaan Pegawai;
78
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 3) Seleksi Administrasi (Verifikasi dan Validasi); 4) Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi; 5) Pembuatan Materi Ujian TKD dan TKB; 6) Registrasi Ulang; 7) Ujian Tertulis; 8) Pengumuman Lulus Ujian tertulis; 9) Wawancara; 10) Rapat Pantukhir; 11) Pengumuman Hasil Pengadaan Pegawai.
b. analisis jabatan Waktu yang diperlukan untuk kegiatan Analisis Jabatan mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan kerja sebagai berikut: 1) membentuk Tim Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) membentuk Sub Tim Analisis Jabatan Kementerian di setiap unit kerja eselon I. c. evaluasi jabatan Waktu yang diperlukan untuk kegiatan Evaluasi Jabatan adalah mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 1) membentuk Tim Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2) membentuk Sub Tim Evaluasi Jabatan Kementerian di setiap unit kerja eselon I. d. penyusunan standar kompetensi jabatan
79
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Waktu yang diperlukan untuk kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 1) melanjutkan penyusunan standar kompetensi jabatan SDM aparatur KKP; 2) evaluasi serta analisa standar kompetensi jabatan yang telah ada; 3) ujicoba penerapan standar kompetensi jabatan; 4) mengembangkan standar kompetensi jabatan dengan menggunakan metode yang dapat memberikan hasil lebih obyektif dan valid; 5) menyempurnakan pedoman Standar Kompetensi Jabatan, Peraturan Menteri KP tentang Pola Karir PNS KKP, Peraturan Menteri KKP tentang Pola Promosi,Rotasi dan Mutasi PNS KKP.
e. asesmen individu berdasarkan kompetensi Waktu yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian Kompetensi Pejabat Struktural dan Pegawai Kementerian Kelaitan dan Perikanan adalah mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan kerja sebagai berikut: 1) Penilaian Kompetensi Pejabat Struktural; dan 2) Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
f. penerapan sistem penilaian kinerja individu Waktu
yang
diperlukan
untuk
kegiatan
Sistem
Penilaian
Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapankerja sebagai berikut: 1) mensosialisasikan
dan
menerapkan
Sistem
Penilaian
Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan secara konsisten dan konsekuen. 80
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2) menyusun sistem penilaian kinerja yang lebih obyektif dan mampu menggambarkan kinerja SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelengkap dari sistem penilaian kinerja yang sudah ada; 3) menetapkan Sistem Penilaian Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
g. pembangunan/pengembangan database pegawai Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan/pengembangan database pegawai KKP mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 1) mengembangkan
SIMPEG
yang
mampu
berkomunikasi
dengan
SIMPEG Nasional; 2) pemeliharaan dan pemutakhiran database Kepegawaian SDM Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3) pemeliharaan SIMPEG Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 4) tahun 2011 mengembangkan fitur jabatan dan pejabatnya serta aksesibilitas aplikasi Kepegawaian KKP; 5) mengupayakan integrasi SIMPEG KKP dengan melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Manajemen
Kepegawaian Kepegawaian
(SAPK) Republik
terhadap Indonesia
Sistem
Informasi
(SIMKRI)
Badan
Kepegawaian Negara
81
Road Map Reformasi Birokrasi KKP h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi Waktu yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Asesmen kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 2) Penyusunan desain pengembangan pendidikan dan pelatihan; 3) Penyusunan tingkat penjenjangan pendidikan dan pelatihan; 4) Penyusunan keluarga jabatan; 5) Perumusan kompetensi; 6) Pelaksanaan Diklat.
3) Penanggung jawab Kegiatan penataan sistem manajemen SDM Aparatur dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KKP dan Badan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan.
6. Rencana anggaran Kebutuhan anggaran penataan sistem manajemen SDM Aparatur sebesar Rp. 50 (lima puluh dua) miliar.
F. Program Pengawasan Intern 1.
Pencapaian a. Kualitas
pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
yang
semula
disclaimer sampai tahun 2008, meningkat menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun 2009, dan wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2010. 82
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b. pendampingan program/kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. c. peningkatan kapasitas SDM. d. Efektivitas SPIP melalui unsur Fraud Control Participation (FCP).
2.
Rencana Rencana Kerja kegiatan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup KKP pada program Penguatan Pengawasan Intern, adalah : a. Peningkatan Pemahaman dan Kelengkapan Aturan Kerja; b. Penilaian Risiko Kegiatan; c. Peningkatan Managerial Kepemimpinan; d. Peningkatan Kemampuan/Kompetensi Pegawai; e. Telah diterbitkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengawasan Melekat; f. Telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengawasan
Intern
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
(PER.04/MEN/2011); g. Telah dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; h. Sedang disiapkan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum SPIP lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan; i. Sedang disiapkan draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Manajemen Risiko; j. Telah dilakukan penilaian risiko di beberapa Satker; k. Akan
dilakukan
asistensi
dalam
rangka
penerapan
SPIP
lingkup
Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan l. Sedang disiapkan infrastruktur SPIP (Satgas, Juklak, Juknis, Modul). 83
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
3.
Kriteria Keberhasilan Menurunnya temuan SPI dan penerapan SPIP di Satker lingkup KKP.
4.
Agenda Prioritas Pengidentifikasian
area
pengendalian
yang
mengandung
kelemahan
dan/atau memiliki cukup banyak risiko, dengan cara: a. mempersiapkan infrastruktur SPIP; b. peningkatan pemahaman dan kelengkapan aturan kerja; c. pendampingan
program
sejak
perencanaan
sampai
dengan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; d. peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
5.
Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Berlangsung sepanjang tahun pada periode 2011-2014, dengan tahapan kerja sebagai berikut: a. Sosialisasi; b. Implementasi; c. Evaluasi.
6.
Penanggung Jawab Kegiatan dilaksanakan antara Sekretariat Jenderal KKP, Inspketorat Jenderal dan bekerjasama dengan instansi lain seperti BPK.
84
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 7.
Rencana Anggaran Kebutuhan anggaran masih akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Peningkatan SPI di Lingkungan KKP, dengan estimeasi anggaran sebesar Rp 16 (enam belas) miliar.
G. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1.
Pencapaian Hasil
pencapaian
dalam
Program
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: a. peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja; b. sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; c. tersusunnya indikator kinerja utama pada kementerian kelautan dan perikanan; d. tersusunnya Dokumen RKT sebelum dokumen Anggaran; e. Peningkatan kualitas perumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dokumen Renstra; f. pengukuran kinerja; g. informasi kinerja dalam LAKIP teranalisa dengan baik. h. dokumen perencanaan, kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja digunakan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan kinerja; i. peningkatan SDM berkompeten dibidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
85
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2.
Rencana Rencana Kerja kegiatan penguatan kuntabilitas kinerja adalah : a. penyusunan IKU; b. perumusan sitem manajemen kinerja organisasi; c. perumusan SAKIP; dan d. perbaikan LAKIP.
3.
Kriteria Keberhasilan Kriteria keberhasilan penguatan akuntabilitas kinerja melalui: a. peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); b. terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; c. IKU dan pengukuran kinerja sudah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.
4.
Agenda Prioritas Agenda prioritas dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah: a. penyusunan sistem manajemen kinerja organisasi; b. penyusunan indikator kinerja utama sampai dengan unit kerja eselon IV; c. peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
5.
Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan selama 4 tahun, dengan tahapan kerja sebagai berikut:
86
Road Map Reformasi Birokrasi KKP a. Sosialisasi; b. Implementasi; dan c. Evaluasi.
6.
Penanggung Jawab Kegiatan penataan penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KKP, Inspektorat Jenderal, dan bekerja sama dengan instansi lain seperti BPKP.
7.
Rencana Anggaran Kebutuhan anggaran masih akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KKP, yang diperkirakan sebesar 15.000.000 (lima belas milyar).
H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.
Pencapaian a. Pelayanan publik yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh masingmasing unit eselon I di lingkungan KKP terdiri dari : 1) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; a) Pelayanan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; b) Pelayanan Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; c) Pelayanan Surat Izin Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar; d) Pelayanan Pemanfaatan Lahan di Pelabuhan Perikanan; e) Pelayanan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan; f) Pelayanan Penerbitan Izin Pemasangan Rumpon; g) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan;
87
Road Map Reformasi Birokrasi KKP h) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal; i) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan; dan j) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan.
2) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya a) Pelayanan Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik; b) Pelayanan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Benih; c)
Pelayanan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
d) Pelayanan Izin Pemasukan (Impor) Ikan Hidup; e) Pelayanan Rekomendasi Ekspor (Pengeluaran) Ikan Hidup; f)
Pelayanan
Surat
Izin
Kapal
Pengangkut
Ikan
di
Bidang
Pembudidayaan Ikan (SIKPI); g) Pelayanan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM); h) Pelayanan
Rekomendasi
Penggunaan
Tenaga
Kerja
Asing
Budidaya (RPTKA); i)
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Obat Ikan;
j)
Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Ekspor/Impor Obat Ikan; dan
k) Pelayanan Penerbitan Nomor Registrasi Obat Ikan.
3) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a) Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan b) Pelayanan Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan.
4) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a) Pelayanan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi; 88
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b) Pelayanan Penerbitan Izin Peredaran dan Perdagangan Jenis Ikan Langka Yang Dilindungi; c)
Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam;
d) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Survei BMKT; dan e) Pelayanan Penerbitan Surat Izin Pengangkatan BMKT; 5) Direktorat
Jenderal
Pengawasan
Sumber
Daya
Kelautan
dan
Perikanan; a)
Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO); dan
b)
Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT).
6) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan; a)
Pelayanan Jasa Analisis;
b)
Pelayanan Jasa Pelatihan; dan
c)
Pelayanan Jasa Magang/Penelitian.
7) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan a) Pelayanan Penerimaan Siswa/Taruna; dan b) Pelayanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan.
8) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil
Perikanan a) Pelayanan Sertifikasi HACCP Unit Pengolahan Ikan (UPI); b) Pelayanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Sementara (IKIS); c)
Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Ekspor;
d) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Impor; e) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Domestik Keluar; dan 89
Road Map Reformasi Birokrasi KKP f)
Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Domestik Masuk.
9) Pusat Data, Statistik dan Informasi Pelayanan Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan.
10) Sekretariat Jenderal a) Pelayanan Pengadaan CPNS; dan b) Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Procurement.
b. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang perikanan budidaya adalah: 1) penetapan POS tentang: a) Cara Pembenihan Yang Baik; b) POS Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup; c)
POS Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup;
d) POS Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Di Bidang Pembudidaya Ikan (SIKPI); e) POS
Rekomendasi
Pembudidaya
Ikan
Penanaman
Modal
Budidaya (RPIPM); f)
POS Rekomendasi Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
g) POS Tata Cara Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan h) POS Penerbitan Sertifikat CBIB.
2) pelaksanaan standar pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha obat ikan dengan mengacu pada ISO 9001 – 2008;
90
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 3) revisi terhadap mekanisme penerbitan izin usaha obat ikan untuk produsen dan importir/eksportir dan penerbitan surat rekomendasi impor/ekspor. 4) peningkatan sarana pelayanan publik di bidang perikanan budidaya. c. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang perikanan tangkap adalah: 1) penetapan POS dibidang perikanan tangkap: a) POS Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing; b) POS Pemeriksaan Fisil Kapal Perikanan; c) POS Pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan; d) POS Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan; e) POS Penerbitan SIUP Baru; f) POS Perluasan SIUP; g) POS Penggantian SIUP; h) POS Penerbitan SIPI/SIKPI Baru; dan i) POS Perpanjangan SIPI/SIKPI. 2) penerapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Pemasangan Rumpon; 3) penerapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan; 4) penerapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; 5) peningaktan fasilitas pelayanan publik pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
91
Road Map Reformasi Birokrasi KKP d. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah: 1) penetapan POS Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Ke Dalam Wilayah RI dan POS Pembinaan (Pra-SKP) dan Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 2) penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); dan 3) Penerbitan Izin Pemasukan Hasil Perikanan Wilayah RI. e. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang KP3K adalah: 1) penetapan
POS tentang:
a) Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan Pada Kawasan Konservasi Perairan Nasional; b) POS Penerbitan Izin Survey Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam; c) POS Surat Izin Usaha Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam; dan d) POS Penerbitan Izin Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam. 2) peningkatan fasilitas pelayanan publik f. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah: 1) Pepenetapan POS di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, yaitu : a) POS Penerbitan SKAT; dan b) Pengawasan Keberangkatan dan Kedatangan Kapal Perikanan. 2) pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO); 3) pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);
92
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 4) implementasi Sistem Pemantuan Kapal Perikanan, yang mewajibkan pemasangan transmitter VMS kepada pengusaha perikanan/pemilik kapal/agen kapal ikan. g. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah: 1) penerbitan POS: a) POS Magang; b) POS Pengujian Sampel Eksternal; dan c) POS Alih Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP. 2) Laboratorium Pengujian BBRP2B memiliki
Standar Operasional
Prosedur dalam pelaksanaan penerimaan sampel mulai dari sampel diterima dari customer sampai laporan hasil pengujian diterima oleh customer kembali yang mengacu pada penerapan standar pelayanan yaitu SNI ISO/IEC 17025:2008l 3) pembangunan fasilitas berupa: a) Laboratorium Kimia (proksimat, TVB, TMA, sulfat, kadar garam, Karbohidrat, histamin, Angka tak tersabunkan, serat kasar, impuritis dll); b) Laboratorium Mikrobiologi (TPC, E. coliI, salmonella, jamur kapang, Bakteri Pembentuk Histam, east/khamir dll); c) Laboratorium Pengolahan (gel strenght, viskositas, derajat putih; d) Laboratorium Sensori (uji skor, uji hedonik, uji deskriptif, uji konsumen); e) Laboratorium Bioteknologi (Aktivitas Protease, Aktivitas Kitosanase, Uji Protein terlarut, Uji Sitotoksik Metode MTT, Uji Sitotoksik Metode BSLT dll); 93
Road Map Reformasi Birokrasi KKP f) Laboratorium Instrumen (FTIR, HPLC, GCMS dll); g) Laboratorium Bioassay (Toksisitas akut, toksisitas sub kronis, analisis darah, kolesterol, Uric Acid, Creatinine, dll); h) Laboratorium Rekayasa alat; i) Laboratorium Data; j) Perpustakaan. h. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan adalah: 1) penetapan POS: a) POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Umum; b) POS Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus; c) POS Penyelenggaraan Diklat Teknis; d) POS Penerimaan Siswa Didik. 2) pelayanan Penerimaan Siswa/Taruna; 3) pelayanan Pelatihan Teknis Kelautan dan Perikanan. i. capaian dalam rangka pelayanan publik di bidang Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah: 1) penetapan POS: a) POS Penerbitan Sertifikat HACCP; b) POS Tindakan Karantina Ikan
Ekspor Bersyarat Untuk Media
Pembawa Sebagai Barang Muatan; c) POS Tindakan Karantina Ikan Pemeriksaan Dokumen Kegiatan Impor Untuk Media Pembawa Ikan Hidup Sebagai Barang Muatan;
94
Road Map Reformasi Birokrasi KKP d) POS Tindakan Karantina Ikan Pengeluaran Antar Area Dari Daerah Tidak Bebas Ke Daerah Bebas Untuk Media Pembawa Ikan Hidup Sebagai Barang Muatan; e) POS
Tindakan
Karantina
Pemeriksaan
Dokumen
Kegiatan
Pemasukan Antar Area Dari Daerah Tidak Bebas ke Daerah Bebas Untuk Media Pembawa Ikan Hidup Sebagai Barang Muatan; dan f) POSPenetapan Instalasi Karantina Ikan yang bersifat Sementara. 2) Pelayanan Sertifikasi HACCP Unit Pengolahan Ikan (UPI); 3) Pelayanan Penetapan Instalasi Karantina Ikan Sementara (IKIS); 4) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Ekspor; 5) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Impor; 6) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Domestik Keluar; 7) Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan Untuk Domestik Masuk. j. capaian dalam rangka pelayanan publik di Sekretariat Jenderal adalah: 1) penetapan POS: a) POS Pelayanan Data Statistik KP melalui Surat b) POS Pelayanan Data Statistik KP Secara Manual c) POS Sewa ruangan d) POS Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2) Penyediaan fasilitas untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement dan sewa ruangan
2.
Rencana a. Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP Pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diprogramkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan agenda 95
Road Map Reformasi Birokrasi KKP prioritas didasarkan pada kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 48 jenis layanan di masing-masing satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Tahun 2011 dilaksanakan perbaikan standar pelayanan terhadap 44 jenis layanan yang ada di masing-masing unit kerja eselon I, dan membuat layanan unggulan (quick wins) sebanyak 6 jenis layanan
untuk
membangun kembali kepercayaan masyarakat (public trust building) kepada
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
melalui
perbaikan
kelembagaan, ketatalaksanaan serta perbaikan system pengembangan sumber daya manusia. Tahun 2012 dilakukan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal kerja, penambahan 4 jenis layanan unggulan (quick wins) baru disertai pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan/jenis pelayanan yang telah diimplementasikan pada tahun sebelumnya. Tahun 2013 meneruskan implementasi 44 jenis pelayanan publik dan kegiatan yang merupakan koreksi/perbaikan apabila dari hasil monitoring dan evaluasi didapati kegiatan yang masih perlu ditingkatkan atau dilakukan perubahan. Tahun 2014 dilakukan monitoring dan evaluasi akhir disertai penetapan kembali program pelayanan publik untuk jangka waktu 2015 – 2020. Pada tahap akhir tahun 2014 diharapkan keadaan birokrasi sudah berhasil mencapai peningkatan dalam hal: a) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 96
Road Map Reformasi Birokrasi KKP b) Kualitas pelayanan publik. c) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. d) Profesionalisme SDM aparatur yang didukung aparatur berbasis kompetensi dan transparan.
b. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dengan
melibatkan
peran
serta
masyarakat Seiring dengan semangat reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk perbaikan terhadap kualitas layanan publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 tahun 2009 tentang Metode Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Masyarakat. Implementasi metode ini melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat; 2) survey pengaduan masyarakat; 3) lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat dan rencana tindak nyata, serta 4) pemantauan dan evaluasi Upaya perbaikan kualitas layanan publik dengan melibatkan peran serta masyarakat
di
lingkungan
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan
dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan dan diarahkan oleh fasilitator yang berkompeten, setiap unit Eselon 1 diwajibkan untuk melakukan
97
Road Map Reformasi Birokrasi KKP metode dengan tahapannya hingga sampai pada penetapan rekomendasi dan membuat janji perbaikan layanan. Kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat diagendakan akan diimplementasikan di seluruh satuan kerja setiap eselon I. Sampai dengan saat ini sudah 2 (dua) unit eselon I yang telah melaksanakan dan melibatkan masyarakat telah sampai tahap janji layanan dan rekomendasi, yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, adapun Unit Eselon I lain masih dalam tahap pelaksanaan. Lokakarya pengaduan adalah tahapan awal pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.Pada tahap ini masyarakat usaha pemakai
jasa
diminta
untuk
menyampaikan
semua
kendala
dan
permasalahan yang dihadapi dan segala bentuk kondisi kekurangan dalam melakukan permohonan pelayanan di unit-unit kerja pelayanan.Unit-unit kerja menginventarisir dan menerima secara terbuka dan lapangdada penyampaian keluhan dari setiap masyarakat usaha pengguna jasa. Inventarisasi keluhan permasalahan dan kendala selanjutnya dianalisis dan dituangkan kedalam bentuk kuisioner. Kuesioner survey dibuat berdasarkan hasil curah pendapat pada acara Lokakarya Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan Tiap Unit Kerja Pelayanan Lingkup KKP. Kuisioner survey selanjutnya disebarkan lebih luas ke masyarakat usaha pengguna jasa dengan tujuan untuk memperoleh masukan lebih konkret dan luas. Data hasil survey ditabulasikan dan diterbitkan dalam bentuk indeks pengaduan masyarakat (IPM) yang merupakan tabulasi data hasil survey yang digambarkan dalam bentuk grafik. Data hasil survey dianalisis untuk selanjutnya dijadikan bahan lokakarya analisis hasil survey. 98
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Inputan hasil lokakarya dengan dipandu fasilitator selanjutnya disusun, dianalisis dan disimpulkan pada titik kritis mana pelayanan publik masih belum optimal. Apabila ketidakoptimalan palayanan tersebut berasal dari internal unit kerja pelayanan maka dilakukan pembenahan sistem dan prosedur, dibuat dan dituangkan dalam bentuk janji perbaikan layanan, apabila ketidak optimalan pelayanan tersebut timbul karena faktor eksternal, selanjutnya dibuat rekomendasi peningkatan pelayanan dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dan diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pelayanan.
3.
Kriteria keberhasilan a. dapat diterapkannya Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP; b. meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau; c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
4.
Agenda prioritas a. Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP Jenis pelayanan publik yang diprioritaskan untuk dilakukan penerapan standar dengan percepatan (quick wins) disiapkan untuk mampu dan dapat melakukan perubahan pelayanan sebelum dan sesudah quick wins sebagai berikut : 1) Perizinan kapal dan usaha penangkapan ikan sebelum quick wins adalah 45 hari dipersingkat menjadi 5 hari.
99
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2) Pelayanan sertifikasi CBIB sebelum quick wins adalah 112 hari dan setelah quick wins menjadi 67 hari dengan target 2.000 farm / lokasi. 3) Pelayanan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) dari 120 hari menjadi 10 hari pada 505 unit pengolahan ikan di 20 propinsi. 4) Pelayanan sertifikasi HACCP UPI dari 129 hari menjadi 54 hari dengan target 504 UPI di 30 propinsi. 5) Pelayanan sertifikat kesehatan ikan kegiatan impor dari 18 hari menjadi 10 hari. 6) Pelayanan sertifikat kesehatan ikan kegiatan ekspor dari 18 hari menjadi 8 hari. 2. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dengan
melibatkan
peran
serta
masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di unit-unit kerja pelayanan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terus didorong terutama kepada unit kerja eselon I yang belum melaksanakan, melalui beberapa tahapan, yaitu: 1) lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat; 2) survey pengaduan masyarakat; 3) lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat dan rencana tindak nyata; serta 4) pemantauan dan evaluasi.
5.
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja a. Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP Jangka Waktu Pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yaitu mulai Januari 2011 sd. Desember 2014, dengan tahapan sebagai berikut: 100
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 1) Tahapan pelaksanaan langkah internal a) Meluruskan orientasi. Reformasi birokrasi harus berorientasi pada demokratisasi dan bukan pada kekuasaaan.Perubahan birokrasi harus mengarah pada amanah rakyat karena reformasi birokrasi harus bermuara pada pelayanan masyarakat. b) Memperkuat komitmen. Tekad birokrat untuk berubah harus ditumbuhkan. Ini prasyarat penting, karena tanpa disertai tekad yang kuat dari birokrat untuk berubah, maka reformasi birokrasi akan menghadapi banyak kendala. Untuk memperkuat tekad perubahan dikalangan birokrat, perlu ada stimulus, seperti peningkatan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama tidak memberikan ampun bagi mereka yang membuat kesalahan atau bekerja tidak benar. c) Membangun kultur baru. Kultur birokrasi kita begitu buruk, konotasi negatif seperti mekanisme dan prosedur kerja berbelitbelit dan penyalahgunaan status perlu diubah. Sebagai gantinya, dilakukan pembenahan kultur dan etika birokrasi dengan konsep transparansi, melayani secara terbuka, serta jelas kode etiknya. d) Rasionalisasi. Struktur kelembagaan birokrasi cenderung gemuk dan
tidak
efisien.Rasionalisasi
kelembagaan
dan
personalia
menjadi penting dilakukan agar birokrasi menjadi ramping dan lincah
dalam
menyelesaikan
permasalahan,
serta
dalam
menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk kemajuan teknologi. e) Memperkuat payung hukum. Upaya reformasi birokrasi perlu dilandasi dengan aturan hukum yang jelas.Aturan hukum yang
101
Road Map Reformasi Birokrasi KKP jelas bisa menjadi koridor dalam menjalankan perubahanperubahan. f)
Peningkatan Kualitas SDM. Semua upaya reformasi birokrasi tidak akan memberikan hasil yang optimal tanpa disertai SDM yang handal dan profesional. Karena itu perlu penataan dan sistem rekrutmen
kepegawaian,
sistem
penggajian,
pelaksanaan
pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan 2) Tahap pelaksanaan langkah eksternal a) Komitmen dan keteladanan elit politik. Reformasi birokrasi merupakan pekerjaan besar karena menyangkut sistem besar negara yang mengalami tradisi buruk untuk kurun yang cukup lama.Untuk memutus tradisi lama dan menciptakan tatanan dan tradisi baru, perlu kepemimpinan yang kuat dan yang patut diteladani. Kepemimpinan yang kuat berarti hadirnya pemimpinpemimpin yang berani dan tegas dalam membuat keputusan. Sedangkan keteladanan adalah keberanian memberikan contoh kepada bawahan dan masyarakat. b) Pengawasan masyarakat. Reformasi birokrasi akan berdampak langsung pada masyarakat, karena peran birokrasi yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran ini
masyarakat
dapat
dilibatkan
untuk
mengawasi
kinerja
birokrasi. Misalnya, menegur birokrat yang lamban dalam melayani masyarakat, atau yang sedang santai saja b. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dengan
melibatkan
peran
serta
masyarakat
102
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Jangka Waktu Pelaksanaan selama 4 (empat) tahun yaitu mulai Januari 2011 sd. Desember 2014, dengan tahapan: 1) lokakarya pengelolaan pengaduan masyarakat; 2) survey pengaduan masyarakat; 3) lokakarya analisis masalah penyebab pengaduan masyarakat dan rencana tindak nyata; serta 4) pemantauan dan evaluasi. 6.
Penanggung jawab Penanggung jawab program peningkatan pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
7.
Rencana anggaran Kebutuhan anggaran program pelayanan publik masih akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Peningkaran Kualitas Pelayanan publik di Lingkungan KKP, yang diperkirakan sebesar: a. Penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP sebesar Rp. 20.000.000.000 selama 4 tahun. b. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebesar Rp. 10.000.000.000 selama 4 tahun.
I. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi 1.
Pencapaian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan 1 (satu) tahun sekali 103
Road Map Reformasi Birokrasi KKP dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per enam bulan dan satu tahun yang jelas. Sasaran dalam monitoring tiap enam bulan dan satu tahun akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan agustus 2011, menunjukan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan baru mencapai Rp.1,37 triliun (27,91 %). Angka tersebut menunjukan pencapaian efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran KKP secara keseluruhan masih kurang. Rendahnya realisasi anggaran tersebut disebabkan antara lain adanya beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan Banggar DPR-RI. Sementara capaian dalam hal peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dan pencegahan praktik KKN mengalami peningkatan yaitu Nilai Capaian
LAKIP KKP
naik dari
45, 69 pada tahun
2008 menjadi
50,56 pada tahun 2009 dan di atas rata-rata nasional.
2.
Rencana a. Penyusunan mekanisme dan prosedur teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan program reformasi birokrasi; b. Pelaksanaan monitoring program reformasi birokrasi; c. Pelaksanaan pelaporan evaluasi tahunan dan evaluasi menyeluruh program reformasi birokrasi; dan
104
Road Map Reformasi Birokrasi KKP d. Pelaporan hasil monitoring, evaluasi program reformasi birokrasi.
3.
Kriteria keberhasilan Keberhasilan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari sudah tercapai atau tidaknya indikator penilaian dari setiap aspek penilaian, yaitu: a. efisiensi dan/atau optimalisasi penggunaan anggaran; b. peningkatan kualiatas pelayanan publik; dan c. peningkatan kapasitas dan pencegahan praktik KKN.
4.
akuntabilitas
kinerja
organisasi
dan
Agenda prioritas Untuk dapat mencapai sasaran dan indikator keberhasilan di atas, maka di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan agenda prioritas sebagai berikut: a. Penyusunan mekanisme dan prosedur teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan program reformasi birokrasi; b. Pelaksanaan monitoring program reformasi birokrasi; dan
c. penyusunan laporan monitoring tahunan.
5.
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja Waktu
pelaksanaan
Monitoring
dan
Evaluasi Reformasi
Birokrasi di
Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus penyampaian laporan ke Menpan, pada tahun 2011 sampai dengan 2014 dengan tahapan kerja sebagai berikut:
105
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Rencana tersebut dilaksananan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap persiapan Tahap persiapan merupakan tahapan untuk mempersiapkan kelengkapan menjelang pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi maupun kegiatan sosialisasi. Tahapan persiapan ini
didukung dengan penyiapan secara
teknis perangkat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
monitoring,
evaluasi, dan pelaporan. b. tahap pelaksanaan Tahapan ini merupakan tahapan lanjut dari tahapan persiapan yang selanjutnya masuk dalam tahapan implementasi dari kerangka yang telah ditentukan atau tersusunnya rencana kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan tahap ini, pelaksanaannya dilaporkan minimal setiap 6 bulan sekali kepada Kementerian PAN dan RB. c. Tahap evaluasi Merupakan tahapan kegiatan pasca tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Fungsi dari evaluasi adalah sebagai media refleksi bersama untuk memberikan masukan atau umpan balik dalam keberhasilan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi sehingga didapatkan hasil dalam bentuk rekomendasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi
dalam
penyusunan
strategi
lanjutan
dalam
pelaksanaan
monitoring dan evaluasi.
106
Road Map Reformasi Birokrasi KKP 6.
Penanggung jawab Penanggung
jawab
kegiatan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KKP dan bekerja sama dengan seluruh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7.
Rencana anggaran Kebutuhan anggaran kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporaan masih akan disesuaikan dengan hasil penyusunan Grand Strategy Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, yang diperkirakan sebesar 15.000.000 (lima belas milyar).
107
Road Map Reformasi Birokrasi KKP
Penutup
4
Reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 9 (sembilan) program yaitu: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan intern; penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pencapaian reformasi birokrasi tersebut dapat diukur melalui beberapa kriteria keberhasilan, antar lain terkawalnya pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; harmonis dan sinkronya peraturan perundang–undangan; tidak adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja organisasi; optimalnya kinerja unit-unit kerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; tersusun dan terlaksananya SOP sesuai kebutuhan; dapat diaksesnya seluruh fasilitas e-government secara lengkap; adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel; adanya analisis jabatan, peta jabatan, uraian jabatan, peringkat jabatan, dan harga jabatan; adanya profil kompetensi individu; kinerja individu yang terukur; menurunnya temuan satuan pengawasan intern (SPI) dan diterapkannya sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) di Satker lingkup KKP; peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); terwujudnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; penerapan Standar Pelayanan pada unit kerja di lingkungan KKP; meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau; serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. 108
Road Map Reformasi Birokrasi KKP Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap dengan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf lingkup KKP dan direncanakan sampai dengan tahun 2014 dan diperkirakan membutuhkan dana sebesar 169.2 miliar rupiah.
109
