.s
./
REFORMAI'I BIROKRASI \
BNPB
ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
20L5 - 20L9
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
20L5
7
7
REFORMASI BIROKRASI BNPB KATA PENGANTAR
Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan, termasuk aparatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana agar masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Perubahan tersebut harus terukur, sehingga harus direncanakan kemana arah perubahan harus dilakukan. Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DesiSn Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, BNPB menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2075-2019. Road map ini tentunya akan membimbing BNPB agar perubahan yang diharapkan menuiu birokrasi yang lebih baik lagi dapat terwujud. Dengan road map ini kita bersama dapat memantau seiauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB.
-
2019 yang disusun, telah diupayakan sebanyak mungkin memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam RPJMN, nawa cita, masukan dari para pakar, pemerhati masalah birokrasi, para praktisi yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta tentu saja telah memperhatikan berbagai capaian perkembangan reformasi birokrasi pada periode 2010 Road Map Reformasi Birokrasi BNPB Tahun 2015
2014.
Diharapkan Road Map ini dapat bermanfaat bagi segenap jajaran BNPB terhadap perbaikan
manajemen pemerintahan berbasis kinerja dan men.jadi salah satu kontribusi untuk pencapaian sasaran reformasi birokrasi nasional.
Jakarta, Oktober 2015 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Willem Rampangilei
REFORMIISI BIROKRASI
./
BNPB DAFTAR ISI
ti
KATA PENGANTAR
rii
DAFTAR ISI
BAB
I
BAB II
PENDAHULUAN
1
1.1 L.Z 1.3
Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
I
Visi dan Misi Badan Nasional PenanBgulangan Bencana
7
Road Map Reformasi Birokrasi ENPB Tahun 2015 - 2019
2
ASSESSMEN ORGANISASI
3
2.7 2.2
3
2.3 2,4 2,5 BAB III
BAB V
Kapasitas organisasi untuk Mencapaitarget 5 (lima) tahun ke
depan
5
Harapan Publik Terhadap BNPB
8
Kinerja yang Sudah Dicapai
8
lsu-isu Strategis yang Dihadapi
9
KONDISI YANG DIINGINKAN DAN IDENTIFIKASI UPAYA YANG HARUS DITAKUKAN
3.1 3,2 BAB IV
Target Kinerja yang Harus Dicapai 5 (Lima) Tahun Ke Depan
L4
Kondisi yang Diinginkan
L4
Upaya yang Harus Dilakukan
L4
RENCANA AKSI PERUEAHAN
16
4.t 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4,7 4,8 4.9
Mental Aparatur
16
Pengawasan
t7
Akuntabilitas
18
Kelembagaan
19
Tatalaksana
20
Sistem Manajemen SDM Aparatur
2t
Peraturanperundang-undangan
24
Pelayanan publik
25
Quick Wins Reformasi Birokrasi lnstansional
27
MANAJEMEN PETAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015 -2019
28
5,1
za
OrganisasiPelaksanaan
iii
REFORMASI BIROKRASI BNPB 5,2 BAB VI
LAMPIRAN
I
\ Monitoring dan Evaluasi
32 35
PENUTUP
:
Lampiran 1. Matriks Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 BNPB Lampiran 2. Daftar Bukti Kinerja BNPB Tahun 2014
-
2015
I REFORMIISI BIROKRASI BNPB BAB
I
PENDAHULUAN
1,1
Tugas dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007,
Pemerintah (BNPB) melalui Peraturan Presiden Penanggulangan Bencana membentuk Badan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, yang mempunyai tugas:
a.
memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b.
menetapkan standarisasi
dan kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan
bencana berdasarkan peraturan perUndang-Undangan;
c. d.
menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
e.
menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/ bantuan nasional dan internasional;
f. g. h.
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN;
1,2
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian Bencana. Visi BNPB 2015-2019 adalah:
"Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana". Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang Ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan
-
perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana.
Dalam rangka pencapaian visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015 - 2019 yaitu:
1, Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional; 1
REFORMIISI BIROKRASI BNPB
-
2. 3.
Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
4.
Menyelenggarakan dukungan
Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
dan tata kelola logistik dan
peralatan
penanggulangan bencana;
5.
Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.
1,3
Road Map Reformasi Birokrasi BNPB Tahun Z0L5-20L9
Dalam konteks ini, yang dimaksud Road Map Reformasi Birokrasi BNPB Tahun 2015-2019 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi
birokrasi BNPB Tahun 2105 sampai dengan tahun 2019, yang meliputi tahapan atau a ktivita s-a ktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, pena nggu ngjawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan. Selain sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, roadmap ini akan dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.
2
REFORMIISI BIROKRASI BNPB BAB II ASSESMEN ORGANISASI
z,L
Target Kineria Yang Harus Dicapai 5 (Lima) Tahun Ke Depan
dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 20L5-2019, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita), arah kebijakan umum,
1.
Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2.
Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan sebanyak mungkin nyawa;
3.
Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana;
4.
Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapsiagaan untuk
risiko bencana yang
menghadapi bencana;
5.
Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governo nce.
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah 2015-2019 melalui pelaksanaan agenda pembangunan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, maka arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan bencana adalah:
1.
lnternalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah, melalui:
a)
Pengarusutamaan pengurangi risiko bencana pembangunan nasional dan daerah;
b)
Pengenalan, pengkajian
dan
dalam
perencanaan
pemantauan risiko bencana melalui
penyusunan kajian dan peta risiko skal 1:50.000 pada kabupaten dan skala 1:25.000 untuk kota, yang difokuskan pada kabupaten/kota risiko tinggi terhadap benca na;
c)
Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan RPB dan RAD yang men.jadi referensi untuk penyusunan RPJMD;
d)
Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review
PRB,
RTRWP/K/K; 3
REFORMAI'I BIROKRASI BNPB e)
Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah;
f)
Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam
menghadapi benca na.
2.
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui:
a)
Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan;
b)
Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio, dan televisi;
c)
Penyediaan
dan
penyebarluasan informasi kebencanaan kepada
masyarakat;
d)
Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e)
Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana alam;
f) g)
3
Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam;
Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana.
Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melalui:
a)
Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
di Pusat dan daerah;
b)
Penguatan
tata kelola, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
c)
Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan risiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
d)
Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;
e)
Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana;
f)
Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana;
g)
Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan 4
v
REFORMITSI BIROKTTASI
./
^a
BNPB ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana;
2.2
h)
Pengembangan desa tangguh bencana mendukung gerakan desa hebat;
i)
dan pendistribusian logistik pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di kebencanaan, melalui masing-masing wilayah pulau, yang dapat menjangkau wilayah pascabencana yang terpencil.
di kawasan risiko bencana untuk
Peningkatan kapasitas manajemen
Kapasitas organisasi untuk mencapai target 5 tahun ke depan
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga memerlukan kapasitas organisasi yang efektif dan akuntabel. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penan8gulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adalah sebagai berikut:
2.2.1
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggara kan fungsinya, didukung unit kerja eselon ll yang melaksanakan tiga kegiatan yang meliputi:
a) Direktorat
Pengurangan Risiko Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pengurangan risiko bencana.
b) Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
c)
Direktorat Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang kesia psiagaa n Ked eputian Bidang Penanganan Daru rat
2.2.2
Deputi Penan8anan Darurat.
Deputi Penanganan Darurat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
5
REFORMASI BIROKRASI BNPB Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggara yang melaksanakan tiga kegiatan yang meliputi:
ka
n fungsinya, didukung
unit kerja eselon ll
a)
Direktorat Tanggap Darurat, yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan pengBgulangan bencana pada saat tanggap darurat.
b)
Direktorat Bantuan Darurat yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja, rencana, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang bantuan darurat.
c)
Direktorat Perbaikan Darurat yang mempunyai tugas pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum, komando pelaksanaan, hubungan kerja perencanaan, dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan di bidang perbaikan darurat.
d) Direktorat Penanganan Pengungsi yang mempunyai tugas
melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penanganan pengu ngs iKedep utia n Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2,2.3
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon ll yang melaksanakan empat kegiatan yang meliputi:
a) Direktorat Penilaian Kerusakan yang mempunyai tugas
melaksanakan pengkoord inasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang penilaian kerusakan
b)
Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan kerja, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan dan peningkatan fisik akibat bencana
c)
Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungan ker.la, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pemulihan non fisik akibat bencana, Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan
2.2.4
Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan
Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 6
-
a\
REFORMASI BIROKRASI }
BNPB
Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon ll yang melaksanakan dua kegiatan yang meliputi:
al
pengkoordinasian penyusunan perumusan kebi.iakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang logistik,
b)
Direktorat Peralatan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang peralatan,
2.2.5
Direktorat Logistik yang mempunyai tugas melaksanakan
Pusat Data, lnformasi dan Humas
Pusat Data, lnformasi dan Humas yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi, pengembangan basisdata dan sistem informasi, serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana, Sekretariat Utama
2,2,6 SekretariatUtama Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama di lingkungan BNPB. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon ll yang melaksanakan lima kegiatan yang meliputi:
Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran yang bersumber dari APBN, program dan anggaran lintas-sektor, dan program dan anggaran bantuan luar negeri, serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan BNPB
a) Biro
b) Biro
Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan
pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan BNPB
c)
Biro Hukum dan Kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum, kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri di bidang penanggulangan bencana
d) Biro Umum
yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian urusan tata
usaha, kepegawaian dan rumah tangga serta perlengkapan,
2.2.7
Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB
Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian
dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pelatihan struktural, fungsional dan pelatihan teknis kebencanaan
7
REFORMASI BIROKRASI BNPB 2.2.8 lnspektoratUtama lnspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPB.
Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, didukung unit kerja eselon ll yang melaksanakan dua kegiatan yang meliputi:
a)
lnspektorat I yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, serta Pusat Data, lnformasi dan Humas
b)
2,3
lnspektorat ll yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, serta Sekretariat Utama
Harapan Publik Terhadap BNPB
Bentuk harapan publik terhadap BNPB, dapat ditunjukkan dengan besarnya apresiasi yang diberikan publik kepada BNPB. Beberapa apresiasi yang diberikan masyarakat antara lain :
a.
Penghargaan dari Elshinta Award, sebagai instansi yang paling kooperatif sepanjang
tahun 2013
b.
Juara Film FestivalAMCDRR ke 5 di Yogyakarta, Film "TakbirGempa" Penghargaan Eagle Award Metro TV
c. d. lnasafe Karya BNPB, AIFDR dan Worldbank
raih Rookie of The Year 2012 dari Black
Du ck
e. Penghargan dari SPS Award, BNPB sebagai Lembaga Publik pilihan 5PS 2013 f. Terbentuknya WAPENA (Warga Peduli Bencana)Jawa Tengah g. Penghargaan dari Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online (RMOL), BNPB sebagai h.
"2014 Golden Performance Award" Penghargaan dari Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online (RMOL), Kepala Pusat Data lnformasi dan Humas BNPB sebagai "2014 Public Campaigner Award"
Apresiasi yang diterima, menjadi pemacu bagi BNPB untuk selalu konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2.4
Kinerja yang sudah dicapai
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas selama 5 tahun terakhir, BNPB berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-20L4, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 20L0-2O74, dan telah mencapai beberapa capaian strategis yang tercermin dalam capaian lndikator Kinerja Utama (lKU), maupun dalam analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis.
a)
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai capaian target indikator 8
v
/
REFORMIISI BIROKRASI BNPB kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian dalam Penanggulangan Bencana selain ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap komponen aparatur negara, juga didukung oleh segenap masyarakat dan dunia usaha;
b) Dilihat dari
capaian lndikator Kinerja Utama (lKU) selama tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana rata-rata memperoleh kategori sangat baik (rentang capaian kinerja 85% - 100%).
c) Di
usianya yang keenam tahun, BNPB dengan dukungan para pemangku kepentingan telah mampu membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang meliputi aspek legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, dan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan PB. BNPB telah mampu men.jalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan masyarakat merasa terlindungi dengan keberadaan BNPB dan BPBD. Tidak hanya itu BNPB telah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Bukti kinerja BNPB sepanjang Tahun 2014-2015 dari seluruh unit kerja dapat dilihat dalam lampiran.
2,5
lsu-isu strategis yang dihadapi
Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BNPB dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2015-2019 antara lain adalah: 1,
Bidang Pencegaha n dan Kesiapsiagaan
a)
Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hid up dan perubahan iklim;
b)
Penyediaan kaiian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana, dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
c)
Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
d)
Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
e)
Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga
-
lembaga non-pemerintah serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi
dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana,
pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan 9
REFORMIISI BIROKRASI BNPB platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan desa tangguh bencana;
f)
Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui
perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada
tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
g)
Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
h)
Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, lnformasi dan Humas;
i)
Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai
target yang ditetapkan, dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
j)
Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang
pencegahan dan
kesiapsiagaan.
2
Bidang Penanga nan Darurat
a)
Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
b)
c)
Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurau Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distrubusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
d)
Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoord inasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
e)
Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak - pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
f)
Belum optimalnya pengalokasian anggaran dana siap pakai (on call) sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing - masing sub bidang yang berada dibawah bidang penanganan daru rat.
10
REFORMIISI BIROKRASI BNPB 3
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a)
Pelaksanaan tugas dan fungsi dari sub bidang - sub bidang pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
b)
Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam
proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi
dan
rekonstruksi pascabencana;
c)
Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
antar
kementeria n/lembaga, Pusat dan daerah;
d)
Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi akibat be
4
n ca
na.
Bidang Logistik dan Peralata
a)
n
Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;
b)
Tingginya spesifikasi tekonologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
5
c)
Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logitik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk du kungan penanganan darurat bencana;
d)
Membangun database dan sistem informasi kinerja logistik dan peralatan berkoordinasi dengan Pusat Data, lnformasi dan Humas.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
a)
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program melalui koordinasi antara dukungan manajemen dengan bidang, antar bidang, sub bidang, serta antara Pusat dan daerah;
b)
Peningkatan koordinasi dan pengelolaan program, kegiatan dan anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN);
c)
Diperlukan adanya kajian, reviu, dan pemutakhiran peraturan dan perundangan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
11
,/
REFORMASI BIROKTIASI BNPB d)
Masih banyaknya peraturan perundang
-
undangan yang belum
disosialisasikan sampai ditingkat kabupaten/kota;
e)
Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga baik antar kementerian/lembaga, Pusat - daerah, maupun dengan lembaga lembaga non-pemerintah;
f)
Peningkatan
tertib administrasi dan pengelolaan keuangan
secara
transparan, akuntabel dan tepat waktu;
g)
Peningkatan layanan administrasi dan kepegawaian yang berkualitas, peningkatan produktivitas pegawai;
h)
Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset penanggulagan bencana.
6
Pengawasa n
a)
Peningkatan pengendalian dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
b)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran dana siap pakai (on call) dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
c)
Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjaga
dan
meningkatkan kualitas kegiatan
hasil
penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
d)
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e) 7
Belum optimalnya sistem pengendalian internal.
Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
a)
Penataan program, kurikulum dan jadwal pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
b)
Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana melalui pendidikan formal dan non-formal (pelatihan dan kursus) berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian pada Biro Umum, termasuk membuka hubungan ker.,asama dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;
c)
Mengidentifikasi pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui kerjasama dengan berbagai kelembagaa n;
d)
Peningkatan sarana
dan
penanggulangan bencana.
prasarana pendidikan
dan
pelatihan
-tl
REFORMIISI BIROKRASI BNPB 8
Data, lnformasi, dan Humas
a) b) c)
Pengintegasian data dan informasi seluruh unit kerja di lingkungan ENPB;
Peningkatan kualitas data dan informasi kebencanaan secara aktual dan terintegrasi;
Peningkatan sarana
dan
prasarana
data dan informasi
untuk
penghimpunan dan diseminasi data dan informasi kebencanaan;
d) e)
Pengembangan TIK dan Pusdalops di daerah risiko bencana tinggi;
Peningkatan kualitas kehumasan, penerangan,
dan
dokumentasi
kebencanaan.
13
REFORMITS! BIROKRASI BNPB BAB III KONDISI YANG DIINGINKAN DAN IDENTIFIKAS! UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN
3.1
Kondisi yang Diinginkan
Mengacu pada sasaran Reformasi Birokrasi, maka kondisi BNPB yang diinginkan pada akhir Tahun 2019 ada lah
1. 2. 3.
3,2
BNPB menjadi institusi yang bersih dan akuntabel. BNPB menjadi institusi yang
efektif dan efisien
BNPB menjadi institusi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Upaya yang Harus Dilakukan
Dalam rangka upaya mewujudkan kondisi yang diinginkan tersebut, maka diperlukan upaya-
upaya reformasi yang konsisten dan terpadu dalam setiap area perubahan reformasi birokrasi.
1.
Menuju BNPB meniadi institusi yang bersih dan akuntabel, upaya-upaya yang harus dilaku kan antara lain :
a) b) c)
Penerapan sistem nilaidan integritas birokrasi yang efektif. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuanga n dan kinerja.
d)
Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2,
Menuju BNPB meniadi institusi yang efektif dan efisien, upaya-upaya yang harus dilaku kan antara lain
a)
:
Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas plementasinya.
im
b)
Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
c)
Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
d)
Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
e)
Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif. 1,4
REFORMASI BIROKRASI BNPB
3.
f)
Peningkatan kualitas kebijakan publik.
g)
Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
h)
Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
i)
Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
Menuju BNPB menjadi institusi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, upayaupaya yang harus dilakukan antara lain :
a)
Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, melalui
1) 2) 3) 4) 5) b)
:
lmplementasi UU Pelayanan Publik Pemanfaatan ICT
lntegritas dan kualitas SDM Pelayanan Budaya pelayanan Quick Wins
Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik, melalui
:
1) Penguatan monev kinerja 2) Efektivitaspengawasan 3) Sistem pengaduan 4) Penerapan reward and punishment
15
REFORMIISI BIROKRAS! BNPB BAB IV RENCANA AKSI PERUBAHAN
Untuk mewuludkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan- perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Rencana aksi perubahan pada area-area perubahan birokrasi untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi adalah sebagai berikut
4.1
Mental Aparatur Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan
dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong
terciptanya citra
negatif birokrasi. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkua litas..
a
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1)
Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan di lingkunga n BNPB
2) 3) 4) 5) 6) b.
Meningkatnya penerapan budaya ker.ja positif di BNPB Meningkatnya integritas aparatur BNPB Meningkatnya profesionalismeaparaturBNPB Meningkatnya citra positif aparatur BNPB sebagai pelayan masyarakat Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap BNPB
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Manajemen Perubahan Hasil
1.
Pengembangan
nilai-nilai untuk
Nilai-nilai integritas
menegakkan
BNPB
integritas,
I
PTAN
Okt-Des 2015
DO
Jan-Mei
20!6
CHECK
. . . . r
Jun 2015 Des 2016
r
-
Jul 2016 Des 2019
Jun 20L7 Des 2017
Jun 2018
16
v
./
REFORMASI BIROKRASI BNPB Hasil
Keeiatan
EEII Des 201"8
Jun 2019 Des 2019
2.
Pembentukan agen perubahan
agen
Okt-Nov perubahan 2015
Des 2015
Jan 2016Des 2019
Jan 2016
Jul 2016
yang dapat
Jan 2Ol7 Jul2077
mendorong teriadinya
Jan 2018
perubahan pola
Jul 2018
pikir
Jan 2019
lul 2019
4.2
Pengawasan Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah
lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.
a.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1) 2)
3)
Meningkatnya kapasitas APIP di lingkungan BNPB Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis di lingkungan BNPB
Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan BNPB
4) Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi di lingkungan 5) Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur di lingkungan 6) Opini WTP - BPK b.
BNPB BNPB
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Penguatan Pengawasan Kegiatan
1.
Pembangunan unit keria
untuk memperoleh predikat menuju
Hasil BN PB
sebagai
WBK/WBBM
PtAN Okt-Des 2015
DO .J
an-l u
201,6
CHECK
lun 2016 Des 2016
E
Jul 2016
-
Des 2019
)un 2017 Des 2017 Des 2018
t7
v
A
REFORMAIS! BIROKRASI
BNPB Hasil
Kegiatan
PLAN
DO
CHECK
ACT
WBK/WBBM;
2,
Pelaksanaan
Pengendalian
Okt-Nov
pengendalian
gratifikasi di
2015
Gratifikasi
BN PB
Des 2015
Jan 2016
Jan 2016-
Jul 2016
Des 2019
Jan 2017 Jul 2016
Jan 2018 Jul 2018 Jan 2019
Jul 2019
3.
Pelaksanaan
whistleblowing system di
Whistleblowing
Okt-Des
Jan-Jun
2015
2076
system di BNPB
BNPB
Jun 2016 Des 2016 lun 2077 Des 2017
*
Jul 2016 Des 2019
Jun 2018 Des 2018 Jun 2019 Des 2019
4,
Pelaksanaan
pemantauan
benturan
pemantauan benturan kepentingan
Okt-Nov
Des 2015
lan 2016
lul 2016
2015
Jan 2016Des 2019
Jan 2017
kepentingan
)ul 2077 Jan 2018
lul 2018 Jan 2019
lul 2019 Penguatan
Okt-Nov
SP IP
2015
Des 2015
I
Jan 2016
Jan 2016-
Jul 2016 Jan 2017
Des 2019
Jul ZO17
Jan 2018
Jul 2018 Jan 2019
Jul2019
6.
PenanBanan
pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan
masyarakat
Okt-Nov 2075
Des 2015
Jan 2016
Jul 2016 lan 2017
Jan 2015Des 2019
Jul 2017
ian 2018 Jul2018 Jan 2019
Jul 2019
4.3
Akuntabilitas Kemampuan pemerintah untuk memperta nggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan
18
xJ
I
REFORMAISI BIROKRASI BNPB masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiata n-kegiata n yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu memperta nggu ngjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber- sumber yang dipergunaka nnya.
a.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1)
Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi di lingkungan BNPB
b.
2)
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional di lingkungan BNPB
3) 4)
Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja dilingkungan BNPB Meningkatnya akuntabilitas aparatur BNPB
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Penguatan Akuntabilitas Kinerja H
asil
Pembangunan/ pengembangan
Sistem lnformasi
teknologi informasidalam
Manajemen Kin
PLAN Okt-Des 2015
erja
manajemen
kinerja
4.4
DO Jan-J
2016
un
CHECK
. . . . . . o .
I
Jun 2016
Jul20t6
Des 2016
Des
-
20t9
Jun 2017 Des 2017
Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
Kelembagaan
Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara
efektif dan
efisien.
Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
a.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
L)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di lingkungan BNPB;
19
v
I
REFORMASI BIROKRASI BNPB 2) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan
sinergisme/
kesinergisan kelembagaan di lingkungan BNPB
3) b.
Meningkatnya kinerja aparatur di lingkungan BNPB
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Penguatan Kelembagaan Kegiatan Evaluasidan
restrukturisasi Kelembagaan AsN
4.5
Hasil Penguatan unit organisasi A5N
PLAN Okt-Des
2015
I
DO Jan-J
un
2016
. . . . . . . .
Jun 2016 Des 2016
Jul 2016 Des 2019
Jun 2017 Des 2017
Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
Tata Laksana Ke.ielasan proses bisn is/tata ke rja/tata la ksa na dalam instansi pemerlntah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yanB seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus ber.lalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.
a.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1)
Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis eGovernment di lingkunga n BNPB;
2) 3) 4)
Meningkatnya kualitas tata hubungan antara unit ker.ia di lingkungan BNPB;
5)
Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan BNPB; Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan BNPB;
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal di lingkungan BN PB;
6) b.
Meningkatnya kualitas pelayanan di Iingkungan BNPB.
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Penguatan Tatalaksana
20
REFORMASI BIROKNASI BNPB
-, Hasil
Kegiatan
1.
Perluasan penerapan egovernment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan
ACT
PLAN
e-government penyelenggaraan
Okt-Des 2015
Jan-Des
Des 2016
2076
Jun 2077
pemerintahan
Des 2017
dan
.Jun 2018
pem ba ngunan
Des 2018
pemerintahan
Jun 2019 Des 2019
dan pembangunan
2.
Penerapan efisiensi penyelenggaraan
Jan Des 2019
I
efisiensi penyelenggaraan
Okt-Des 20L5
2077-
Jan-Des
Des 20L6
Jan
20L6
Jun 2077
Des 2019
pemerintahan
Des 201.7
pemerintahan
Jun 2018 Des 2018 .lu
n 2019
Des 20L9
3.
lmplementasi
implementasi UU
Okt-Des
Jan-Des
Des 2016
Jan ZOLT-
Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik
Kebebasan lnformasi Publik
2015
2076
Jrn 2017
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Des 2018 Jun 2019 Des 2019
4,
Penerapan sistem kearsipan yang handal
20L7-
Okt-Des
Des 2016
Jan
20t5
Jun 2OL7
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
4.5
Sistem Manaiemen SDM Aparatur
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manaiemen 5DM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan 5DM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.
27
A
REFORMITSI BIROKRASI
\
BNPB Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
a
1)
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola 5DM ASN di lingkungan BNPB untuk mewujudkan sDM aparatur di lingkungan BNPB yang kompeten dan
kompetitif.
2)
Meningkatnya penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit di lingkunga n BNPB;
3) Diterapkannya mana.,emen kinerja individu di lingkungan BNPB untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
4)
Membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di di lingkungan BNPB;
5)
mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungan BNPB;
b.
6)
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur di lingkungan BNPB;
7)
Meningkatnya profesionalisme aparatur di lingkungan BNPB.
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian
Program: Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
lffi ffisiffi Willjl$ 1.
Perbaikan
berkelaniutan sistem perencanaan
$lt3$iM
ljltffi Sistem perencanaan
$M$[httllillll Okt-Des 2015
ffi illW$ kffi sliciiis$ffi
Jan
2076
Jul2OLT
Des 2019
Des 2017
pegawai ASN
Jul 2018
kebutu ha n
Des 20L8
pegawai ASN
Jul 2019 Des 2019 Okt-Des
rekruitmen
2075
2077-
Des 2016
kebutuhan
sistem
W
Jan-Des
lan-Des 2076
dan seleksi
2O!7-
Des 2016
Jan
)u1 2017
Des 2019
Des 2017
lul 2018 tmen
Des 2018
Jul2019 nspa ran dan
Des 2019
petensi
3.
Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi
sistem promosi
Okt-Des
Jan-Des
2015
2016
secara
secara terbuka
4,
Perumusan dan
assessment
Sept-Des
center
20t6
Jan- Des 2077
. . . . . . . . .
Des 2016
lan 2Ol7-
Jul2077
Des 2019
Des 2017
Jul 2018 Des 2018 Jul 2019 Des 2019 Des 2017 Jun 20L8
Jan 2016Des 2019
22
v
.1,
I
REFORMAI'I BIROKRASI
T.
BNPB Kegiatan
Hasil
PLAN
DO
pemanfaatan assessment
5.
Perumusan dan penetapan
penilaian
Kebija kan
pegawai
kin e rja
penilaian kinerja pegawai
5.
Perumusan dan penetapan kebljakan reward and
reward and punishment berbasis kine rja
punishment berbasis kineria
7.
Pembangunan/ pengembangan sistem
sistem
Okt-Nov
informasi ASN
201,5
Des 2015
informasi ASN
8.
Perumusan dan penetapan
sistem
Sept-Des
pengkaderan
2076
kebijakan
pegawai AsN
Jan- Des 2017
sistem pengkaderan pegawai AsN
9.
CHECK
. . .
Perumusan dan penetapan kebijakan
Okt-Des 2015
Jan-Des
2016
pemanfaatan/ pengembangan data base profil
kompetensi calon dan pejabat tinggi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll o . . . . . .
ACT
Des 2018
lun 2019 Des 2019 Des 2015
okt 2015-
Jun 2016 Des 2016
Des 2019
Jun 2017 Des 2017
Jun 2018 Des 2019 Des 2015
okt 2015-
Jun 2016
Des 2019
Des 2016
Jun 2017 Des 2017 Jun 2018 Des 2019
lan 2016 Jul 2016
Jan 2016Des 2019
Jan 2017
Jul2017 Jan 2018
iul
201.8
Jan 2019
Jul 2019 Des 2017
Jan 2016-
lun 2018
Des 2019
Des 2018
Jun 2019 Des 2019
2017-
Des 2016
Jan
Jun 2017
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
ASN
10. Perumusan dan penetapan
kebilakan pengendalian kualitas diklat
pengendalian kualitas diklat
Okt-Des 2015
Jan-Des
Des 2016
)an 2077-
20t6
2017 Des 2017 Jun 20L8 Des 2018 Jun 2019
Des 2019
Jun
23
I
I
REFORMASI BIROKRASI BNPB Hasil
PtAN
DO
CH ECK
I
Des 2019
Okt-Des
11, Penerapan sistem promosi secara terbuka,
2015
.lan-Des
2016
kompetitif, dan
Jan
Jun 20!7 Des 2017
Des 2019
Jun 2018 Des 2018 Jun 2019
berbasis
kompetensi
Des 2019
12. Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN
zOU-
Des 2016
pola karier pegawai AsN
Okt-Des
I
Jan
20!7-
Des 2019
Jun 2019 Des 2019
13. Pengukuran gap competency
Okt-Des 2015
Jan-Des
sistem dan
Okt-Des
kualitas pendidikan dan pelatihan
2015
lan-Des 2076
competency a ntara
antara
pe ma
pemangku jabatan dan syarat
jabatan dan
kompetensi iabatan 14. Penguatan sistem dan
kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja
4.7
gap
)an 2017Des 2079
20L6
ngku
syarat
kompetensi jabatan
berbasis kin er.ja
. . . . . . .
-
Des 2016
Jan 2OL7
lun 2017
Des 2019
Des 2017 Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
Peraturan Perundang-undangan Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur
adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan peru ba h a n/penguata n terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
a
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1)
Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan di lingkunga n BNPB;
24
A
\
REFORMASI BIROKRASI
BNPB 2)
Meningkatnya kualitas regulasi di lingkungan BNPB yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong kondusif bagi
publik.
b.
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian Program : Penguatan Peraturan Perundang-undangan Hasil
Kesiatan
1.
Evaluasi secara
berkala berbagai
peraturan perundangundangan yang
PLAN
DO
Des
undangan yang sedang
diberlakukan
Jun 2019 Des 2019
Menyempurna kan/mengubah
Okt-Des
Jun-Des
20t5
2076
peraturan u
nda
peraturan perundanglain
Melakukan
Pemangakasan
deregulasi
untuk
peraturan perundang
memangkas
undangan
peraturan perundang undangan yang dipandang menghambat
4,8
Des 2019
Des 2016
berbagai
3.
Okt 2015-
Jun 2017 Des 2017 Jun 2018 Des 2018
diberlakukan
perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan
2015
Jun 2016
sedang
2,
ACr
CHECK
peraturan perundang-
Okt-Des 20],5
Jun-Des
2076
. . . . . . .
I
Des 2016
)un 2Ol7 Des 2017 Jun 2018 Des 2018
)an 2017Des 2019
Jun 2019 Des 2019
Des 2016
Jan
Jun 2077
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Des 201.8
Jun 2019 Des 2019
Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong
25
REFORMASI BIROKNASI BNPB peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan.
a
b.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan
1)
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di lingkungan BNPB;
2)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan BNPB di lingkungan BNPB sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
3)
Meningkatnya profesionalismeaparaturpelayanan
publik.
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Hasil
Kegiatan Penerapan pelayanan satu atap
pelayanan satu atap
PLAN
Jan-Mei
DO
I
20'J,6
ACT
CHECK
Jun-Des
Des 2016
Jan 2017-
20L6
Jun 2017
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Des 2018 Jun 2019 Des 2019
Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari
n-Des
Percepatan
Sept-Des
J
pelaya
2076
2077
na
n
a
Des 2017
lan 2018-
.lun 2018 Des 2018
Des 2019
Jun 2019 Des 2019
Deregulasi dalam rangka
Deregulasi proses pelayanan
Jan-Mei 2016
J
un-Des
2076
2017-
Des 2016
Jan
Jun 2077
Des 20L9
mempercepat
Des 2017
proses pelayanan
Jun 2018 Des 2018
Jun 2019 Des 2019
Pembangunan/ pengembangan penBgunaan
pengSunaan
Jan-Mei
teknologi informasidalam
2016
teknologi informasi
pelayanan
dalam pelayanan
)
2077-
Des 2016
Jan
)un 2077
Des 2019
Des 2017
Jun 2018 Oes 201.8
Jun 2019 Des 2019
26
-/
REFORMAISI BIROKRASI BNPB 4.9
Quick Wins Reformasi Birokrasi lnstansional Program Quick Wins Reformasi Birokrasi lnstansional adalah program quick wins yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing instansi. Setiap instansi harus memilih quick wins yang sejalan dengan bidang tugas utamanya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung merasakan perubahan yang sedang dilakukan oleh masing-masing instansi.
Target/Hasil Perubahan yang Diharapkan Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka
pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.
b.
Agenda Program dan Kegiatan Pencapaian
Pro8ram : Quick Wins Reformasi Birokrasi lnstansional Kegiatan
Hasil
PtAN
DO
Okt-Des 2015
Jan-Jun
Okt-Des 2016
Jan-Jun
Okt-Des
Jan-Jun
2016
20r7
Jun 2016 Des 2016 )un 2017
-I
I
Jul 2016Des 2016
Des 2017
Jul 20 Des 2017
2077
20L8
Okt-Des 2018
Jan-Jun
Jun 2019
Jul
2019
Des 2019
Des 2019
201F
Gambaran rencana aksi Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 BNPB dapat dilihat dalam tabel pada lampiran 1.
27
v
REFORTT'IAS I B I ROKRAS I
BNPB BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
5.1
ORGANISASIPETAKSANAAN
Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 - 2014, maka organisasi pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tugas-tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi adalah sebagai berikut
5.1.1
Tim Pengarah Reformasi Birokrasi
Tugas dari Tim Pengarah adalah:
1.
Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi serta menetapkan Road Map;
2.
Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3.
Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
Susunan lengkap Tim Pengarah Reformasi Birokrasi BNPB Tahun 2015-2019 adalah
Ketua Sekretaris Anggota
: : :
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
lnspektur Utama Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Penanganan
Da
rurat
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
v
REFORMIUSI BIROKRASI BNPB 5,1.2
Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tugas kelompok ker.ia adalah sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Merumuskan Road Map reformasi Birokrasi BNPB; Merumuskan quick wins; Merancang rencana manajemen perubahan; Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins; Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaianpenyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
8.
Menjadi agen perubahan.
Susunan lengkap Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi BNPB Tahun 2015-2019 adalah
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kepala Biro umum Kepala Bagian Kepegawaian
Direktur Logistik Direktur Tanggap Darurat Direktur Pengurangan Resiko Bencana Direktur Bantuan 0arurat Kepala Sub Direktorat lnventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan
Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bagian Rumah Tangga
Kelompok Kerja Program Eidang Manajemen Perubahan
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
Kepala Pusat Data dan lnformasi dan Hubungan Masyarakat
Direktur Kesiapsiagaan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepala Sub Direktorat Peran Masyarakat Kepala Seksi Peningkatan Ekonomi 29
v
REFORMASI BIROKRASI BNPB Kepala Sub Direktorat Pembersiahan Lingkungan Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Jaringan Kepala Sub Direktorat lnventarisasi Kebutuhan dan Pengadaan Tias Majestika, S.lP (Analis Kepegawaian Pertama)
Anggota Sekretariat Po
kja
Maxcenta Alem Hafilah, 5.1.A (Arsiparis)
Kelompok Kerja Program Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Direktur Penanganan Pengungsi Kepala Bagian Hukum
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi Kepala 5ub Direktorat Bantuan Sandang Pangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
Anggota
Pokja
Sekretariat :
Yustam Syahril, S.H. (Analis Kepegawaian Pertama)
satrio Nurhadi wibowo,5.H. (Perancang perundang-undangan) Michelle Elsha, S.H (Analis Hukum)
Kelompok Kerja Program Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
Kepala Biro Hukum dan Ker.jasama
Direktur Perbaikan Darurat Kepala Bagian Kerjasama lnternasional Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga Kepala Sub Direktorat Mitigasi Kepala Sub Direktorat Pengerahan dan Distribusi Kepala Seksi Mitigasi Struktu r Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Anggota Po
Sekretariat
:
Sumartoyo, A.Md (Analis Kepegawaian)
kja
Kelompok Kerja Program Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Ketua Wakil Ketua Sekretaris
: : :
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kepala Biro Umum Kepala Bidang Program
30
,
REFORMASI BIROKRASI BNPB Kepala Sub Direktorat Peran Lembaga Usaha
Anggota Pokja
Kepala Sub Bagian Administrasi dan Mutasi Pegawai
Kepala Bidang Kurikulum dan Penyelenggaraan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ringan
Anggota Sekretariat
Apriyuanda Giyant Bayu Pradana, M.Sc (Widyiswara)
Pokja
Helen Romauli, S.H (Pengelola Logistik)
Kelompok Kerja Program Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
lnspektur
I
lnspektur ll Kepala Bagian Perbendaharaan Kepala Seksi Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi Kepala Sub Direktorat lnventarisasi Kerusakan
Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran
Anggota
Sekretariat
Pokja
:
I
I
lra Silviana Suseno (Auditor)
Arum Puspita sari, susilawati,
S.E.
S.E
(Auditor)
(Auditor)
Kelompok Kerja Program Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
Kepala Biro Keuangan
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran ll Kepala Bidang Data Kepala Sub Direktorat Penyelamatan dan Evakuasi Kepala Sub Bidang Media Elektronik Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Negara and Badan-badan PBB
Anggota
Sekretariat :
Hadi Sutrisno (Pembina Pemberdayaan Masyarakat)
Pokja
31
REFORMITSI BIROKRITSI
./
/
BNPB Kelompok Kerja Program Bidang Monitoring dan Pelaporan
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Pokja
: : : :
Kepala Biro Perencanaan
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Kepala Sub Bagian Evaluasi Kepala 5ub Direktorat Penyiapan Sumber Daya Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran ll-A
Anggota
Pokja
Sekretariat :
Haris Agung Nugroho, S.E (Auditor) Panji syahril Maulana, S.E (Audito4
Rahmi Suryaningrum, 5.TP (Auditor)
Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka unit kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh.jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi. Tugas dari Unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:
1.
Melaksanakan Road
Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas
untuk
dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;
2.
Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja bersama Tim
Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan,melaksanakan,danmemonitor Quick Wins;
3.
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya.
4.
Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
5.2
MONITORING OAN EVALUASI
5.2.1 Monitoring Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, dan lingkup kementerian/lembaga. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai
berikut:
a.
Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon 32
REFORMIISI BIROKRASI ,
BNPB permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing- masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlan.iutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
b.
Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam
Road Map dengan realisasinya;
e.
Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh lnspektorat.
Pada lingkup yang lebih besar, tingkat BNPB, media sebagai berikut:
monitoring dilakukan melalui beberapa
a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah; b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana; c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok ker.ia; d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam
Road Map dengan realisasinya;
f.
5.2.2
Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh lnspektorat.
Evaluasi
Dalam lingkup BNPB, evaluasi dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.
Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari instansi, sebagai berikut:
a.
unit kerja sampai pada tingkat
unit kerja yang dipimpi oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 5 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat
menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; 33
v
REFORMAISI BIROKRAISI
!
BNPB b.
Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
c.
Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.
Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:
a. Hasil-hasilmonitoring; b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat; c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam
Road Map dengan realisasinya;
d.
Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh lnspektorat.
Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.
34
A
REFORMITSI BIROKRASI
J
B N P B
BAB VI
PENUTUP Birokrasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNPB. Pelaksanaan reformasi birokrasi BNPB harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan
kinerja BNPB. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat dari seluruh jajaran aparatur BNPB. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat
(benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Akhirnya kami berharap Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 ini dapat bermanfaat bagi segenap jajaran aparat BNPB yang peduli terhadap perbaikan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dan menjadi salah satu kontribusi untuk pencapaian sasaran reformasi birokrasi nasional.
Jakarta, Oktober 2015 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Willem Rampangilei
35
v
A
REFORIT,IAS I B I ROKNAS I
/
B N P B
36
7
REFORMITSI BIROKTTASI
BilPB
Lampiran 1.
Matriks Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 BNPB
A
REFORMASI BIROKRASI
\
./
BNPB
I!L I
z
t-
!
I I I
o a
: o
I
. ;1
E
.
"L'
o
E
I ! !.t!3
5
! it
E
3
r
it
E E
t 8
E:
t;lE -. e t3 a -T-i t6 is-€
i :.3 ::
l
I e___,
il
a
t;;
EE
t!!
:1i!
{
:
Eg
2i :r* i: t
:
i. ii
rl
EE
E
I
!
a;
i1 ?!E
5
i{ :F
E
s
i:i=! : !.!:;
! ! ! g!
!
:!i :l Er,i tl -iE !'::
;l
A
REFORMITSI BIROKRASI
m,
\
BNPB
3 T
F
---- I
l.l
I
2
I
I
I
-
:l !
I
tv
o
;
G
E
o
=
o a
-----
=
I
;
5 5
,
3."
?
l.; lii t;! lia
7
E35 5?
I
t
:5P
3
ri
az .: i:
=
:iiEI
t
rr
-=
E! ! !its! :.: i: lt !: !: 15i: i!.i 1i t!!€ :!!i ::c !:!E i! i- tii! Ei. !5i iiilii: !!
E
5i
!!
li
-i i :; ! I tt
::; ie!;i!i !;:-
;=- !s
5E!.i:
E;! ! i! i.:!!!.' ! !-:.::r?
i!;i*€3
i E:'i E
€!i
t. l:
g!ie
,2
t! !
Et
:: Eii ;ti :ir
ii!: t:€i
;i: i:i. ;iEI
MATRIKS ROAO MAP SETORMASI SIROKRASI2O15. ZO19 BNPE
trf -rfd-,lr I
I
I,*Fp*r-/*..,b la*ru,*, a' .'.-" t.,.
E = ! E fl
lll
B d
trtrtftTt
llIt
= 6 I EE E
-fl
i -t ,
ttttt
tt
rr^
o /\ i-
^T;
a
D 6 -a
REFORMASI BIROKRAISI
^/
BNPB
Lampiran 2.
Daftar Bukti Kinerja BNPB Tahun 20L4
- 2Ot5
,/ L
REFORMIISI BIROKRASI BNPB DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
A.
Direktorat Pengurangan Resiko Bencana
1.
Semlnar Nasional SFDRR
2. Penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan 3. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 4. Workshop Kota Tangguh di Kota Bima 5.
Juknis Scorecard rapor ketangguhan
6. 7. 8. 9.
Bimtek Kajian Risiko Bencana Bimtek RPB Pendampingan penyusunan RPB dan Resilience city di Kota Bima Pembekalan Fasilitator Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana
l0.Pembekalan Fasilitator Sekolah/Madrasah Aman Bencana 11. Penyelenggaraan Pertemuan
Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan
12. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional 13. Penyusunan Renas PB 2015-2019 14. Penyusunan MasterPlan PRB 15. Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 16. Penyusunan Kajian Risiko Bencana di 17. Penyusunan Kajian Risiko Bencana
34 Provinsi
di 15 Kab/Kota
18. Dukungan Manajemen Bidang Pengurangan Risiko Bencana
l9.Website peringatan bulan PRB (www.oeringatanbulanprb.net) 20. Efisiensi penghematan pemakaian listrik
di kantor
21. Menyelenggarakan rapat di kantor sendiri
22.Edaran paperless 23. Pembuatan Jacket Cover Koran Tempo (Sosialisasi melalui media cetak) 24. Pemasangan Baliho Sosialisasi 25. Sosialisasi PRB
26. Proses Lelang melalui LPSE 27. Pembuatan SIT (sistem informasi terpadu) 28. SK Outsourcing 29. SK Tenaga Ahli
!--7
REFORMITSI BIROKRASI BNPB 30.SKP setip pegawai
3l.Peninjauan kembali perka no.'4 tahun 2008 ttg rencana penanggulangan bencana
32.Peninjauan kembali perka no. 4 th 2012 ttg sekolah/madrasah aman bencana 33. Peninjauan kembali perka no.2 tahun 2012
ttg pengkajian risiko
34. Penyusunan Renas PB 2015-2019 35. Penyusunan MasterPlan PRB 36. Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 37. Penyusunan Kajian Risiko Bencana di 34 Provinsi 38. Penyusunan Kajian Risiko Bencana
B. Direktorat 1. 2.
di 15 Kab/Kota
Pemberdayaan Masyarakat
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Deputi I Website Database Lembaga Usaha dalam Penanggulangan bencana
3. Link Pengumuman Rekrutmen Fasilitator ada website BNPB (www.bnpb.oo.id) 4. Website Monev Kegiatan Desa Tangguh 5. Website Database Relawan Penanggulangan bencana 6. Website Database Desa Tangguh 7. Laporan Kegiatan Inisiasi Pembentukan Foru Thematik PB Gunung Raung Kabupaten Bondowoso Prov Jatim, 2015
8. Peraturan Kepala
BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan,
Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana
9.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
l0.Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Relawan Penanggulangan Bencana Sekretariat Nasional Jokowi
ll.Laporan Akhir Bantuan Teknis Project Management Unit (PMU) Pembentukan
Keglatan
dan Pengembangan Relawan Penanggulangan Bencana
di
Wilayah Barat
l2.Laporan Akhir Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana Wilayah Timur 2014
REFORMASI BIROKRASI *,
BNPB
13.Laporan Akhir Penyelenggara Acara/Event Organizer Pembekalan Fasilitator Ketangguhan Masyarakat TA 2015.
C. Direktorat
Kesiapsiagaan
1. Laporan Keglatan Bimbingan Teknis
Kesiapsiagaan Peresmian Tempat
Evakuasi Sementara (TES) Tsunami dan Rapat Pra Koordinasi Master Plan Pengurangan Risiko Bencana (MP PRB) Tsunami (Kota Padang, 23 April 215)
2. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis
Kesiapsiagaan Rapat Persiapan
Indonesia-Australia EAS Disaster Response Workshop Tahun 2015 (Dnpasar 8-9 Juni 201s)
3.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendukung TES Program MP-PRB Tsunami Tahun 2015 (Seluma, 20-21 Maret 2015)
4.
Laporan I'4onitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendukung TES Program MP-PRB Tsunami Tahun 2015 (Lombok Utara,27-28 Maret 2015)
5.
Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan profil Kesiapsiagaan Daerah Tahun 2015 (Pekanbaru, 24-26 Maret 2Ol5)
6.
Laporan l4onitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendukung TES Program MP-PRB Tsunami Tahun 2015 (Padang, 7-8 April 2015-)
7.
Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan profil Kesiapsiagaan Daerah Tahun 2015 (Pontianak, 28-30 April 2015)
8.
Laporan Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan profil Kcsiapsiagaan Daerah Tahun 2015 (Jayapura, 12-14 April 2015)
9. Laporan Monitoring dan
Evaluasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Pandeglang, 20 Maret 2015)
l0.Laporan lYonitoring dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Rencana Operasl Gunung Raung (Bondowoso 6-9
luli 2015)
ll.Laporan Sosialisasi Kesiapsiagaan menghadapi Musim Kemarau,
Kabupaten
Gunung Kidut, Provinsi DIY (Wonosari, 28 Mei 2015)
l2.Lapooran Bimbingan Teknis dan Monitoring Sumber Daya dalam rangka mendukung kegiatan Indonesi-Australia 2015 East Asia Summit Rapid
v
REFORMASI BIROKTIAS! BNPB Disaster Response Workshop dan Indonesia-New Zealand EAS Disaster Recovery Workshop tanggal 7-13 Juni 2015 13.
Keputusan Sekretaris Utama BNPB Nomor 1238 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Tim Swakelola Pengembangan Sistem Peringatan Dini Gerakan Tanah
14.
Keputusan Sekretaris Utama BNPB Nomor Pengangkatan
Tim Swakelola
91 Tahun 2015 tentang
Pengembangan Sistem Peringatan Dini
Multihazard (Banjir dan Longsor)
15.Laporan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pengadaan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul Bencana Tsunami Kupang, 11-13 Februari 2015 16.
Laporan Kegiatan Pemasangan
alat
peringatan
dini tananh
longsor,
Yogyakarta, 28-30 Mei 2015
lT.Laporan Koordinasi pemasangan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul Bencana Tsunami, Bcngkulu, 26-28 Februari 2015 18.
Laporan Kegiatan Monitorlng dan Evaluasi Kesiapsiagaan Tahun 2015, Banten, 4-6 Februari 2015
19.Laporan Konsultasi Publik Perka BNPB tentang Rambu
dan
Papan
Kebencanaan, Denpasar 8-10 OKober 2015 20. Laporan Pendampingan Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Peringatan Dini
Multihazzard (Banjir dan Longsor), Banjarmmasin, Kalimantan Selatan, 20-21 Agustus 2015 21. Laporan Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan Dini Multihazzard (Banjir
dan Tanah I ongsor) Tahun 2015, Bandung 2l-22 Mei 2075
ZZ.Laporan Bimbingan Teknis dan Koordinasi Pengadaan Rambu Evakuasi dan Titik Kumpul Bencana Tsunami, Bali, 12-14 Februari 2015 23.Laporan Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru
24.Laporan Kccliatan Gladi Lapang dan Posko
di Dusun Pancasila
Kecamatan
Pekat Dcsa Kabupaten Dompu, Nusa Tengara Barat
25.Laporan Keqiatan Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan di Kota Majalengka, Jawa Barat
v
REFORMASI BIROKRASI BNPB 26.Laporan Rapat Persiapan Penyusunan Rencana KontinjensiBencana Banjir di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
2T.lapotan Pelaksanaan Table Top Exercise Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Banjir di Kota Surakarta 28.
Laporan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penyusunan Rencana Operasi menghadapi Bencana Gunungapi Raung
29.Rencana Aksi Terpadu Menghadapi Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015
30.Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kabupaten Purworejo Tahun 2015
3l.Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi lambi Tahun 2015
32.Laporan Kcgiatan Monitoring dan Evaluasi Kesiapsiagaan
di
Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali
33.Laporan Kegiatan Sosialisasi Shelter dan Peran Masyarakat dalam Evakuasl
Mandirl Bencana Gempa Bumi dan Tsunami
di Kota Padang
Provinsi
Sumatcra Barat 34.
Laporan Rapat Pemantapan Kegiatan Evakuasi Mandiri dalam rangka Monitorlng dan Evaluasi Kesiapsiagaan di Kabupaten Karanganyar, Prov Jawa Tengah
35.Rencana Kontinjensi Nasional Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Ebola scbagai Bencana Non Alam di Indonesia
36.Laporan Kegiatan Finalisasi Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
3T.Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Perancang Table Menghadapi Ancaman Bencana Erupsi Gununq Rauang Bondouroso, Provinsi Jawa Timur
Top
di
Exercise
Kabupaten
REFORMASI BIROKRASI BNPB DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT
A. Direktorat Tanggap Darurat 1. Surat Tugas No. ST.307/Dep.II/BNPB/9120L5, Pendampingan penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan (tanggal 2 Oktober
2.
-
31 Otober 2015)
Surat Tugas No. ST.248/Dep. II/BNPB/9/2015, Penugasan tim reaksi cepat penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan Selatan (4 September
3.
-
2 Oktober 2015)
Rancangan Perka BNPB tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4.
Rancangan Perka BNPB tentang Pedoman Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Daerah
5. 6.
Draft Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Pedoman Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Buku 1: Aktivitas Sistem, Perangkat Sistem, Monitoring dan Evaluasi)
7. Pedoman Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Buku 2:
Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten/Kota)
B. Pedoman Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Buku
3:
Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Pada Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi)
9. Pedoman Sistem Komando
Penanganan Darurat Bencana (Buku 4:
Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Status Keadaan Darurat Bencana Nasional)
l0.Laporan Penugasan Tim Reaksi Cepat Pendampingan Posko Kedaruraan Bencana Asap Akibat Kebakaran Laan dan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat
ll.Laporan Kegiatan
-
Pendampingan Posko Kedaruratan dalam Rangka Siaga
Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Tanggal 20
-
22 Juni 2015 di Provinsi
Riau
l2.Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas TRC Pusat Tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2015
I-
Kab. Sukabumi,
r\
REFORMASI BIROKRASI BNPB 13.Laporan Penyelenggaraan 24
-
-
Peningkatan Kapasitas TRC Daerah Tahun 2015
29 Mei 2015
14. Laporan Kaji Cepat dan Verifikasi Bencana Banjir (Kab Langkat Prov Sumatera
Utara, Kab Pesisir Selatan Pov Sumatera Barat, Prov NTT, Prov Jawa Barat, Kab Simalungun Prov Sumatera Utara, Kab Muna Prov Sulawesi Tenggara, Kab Sumbawa Besar Prov NTB, Kab layapura Prov Papua, Kota Langsa & Lhoksumawe Aceh, Kab Gorontalo Utara Gorontalo, Kota Mataram Kab Lombok dan Kab Sumbawa Prov NTB, Kab Sopeng SulSel, Kab Manokwari Papua Barat, Kab Morowali Prov SulTeng, Kota Subulussalam Prov Aceh) 15.
Laporan Kaji Cepat Penanganan Gempa (Kota Pariaman dan Kora Padang Panjang Prov Sumbar, Kab Halmahera Maluku Utara, Kab Maluku Tenggara Prov Maluku)
16. Laporan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana Alam
Banjir dan Tanah Longsor
(Bogor Jawa Barat, Kab Brebes lateng, Kab Karanganyar Jawa Tengah, Kab
Tapin Prov Kalimantan Selatan, Kab Tanah Datar SumBar, Kab Gunung Kidul D.I. Yogyakata, Kota Sungai Penuh) 17. Laporan
Tim Reaki Cepat Penangana Darurat Bencana Angln Putting Beliung
(Kab Pati Jawa Tengah, Kab Deli Serdang Sumut, Kab Pulau Morotai Prov Maluku Utara)
lS.Laporan Penugasan Kaji Cepat Penanganan Darurat Bencana Erupsi Gunung (Kab Karo sumut,) 19.
Laporan Tim Reaksi Cepat Pedampingan Posko Kedaruratan (Luwu Utara SulSel, Kab Padang Lawas Sumut, Kab Pidie Aceh, Kab Jeneponto SulSel, Kab Bandung JaBar, Kab Tanah Karo SumUl Kab Landak KalBar, Prov Sumatera Selatan, Prov Kalimantan Tengah)
20.
Laporan Penugasan Kaji Cepat dan Verifikasi Kerusakan akibat Dampak Bencana Banjir dan Abrasi Pantai (Kota Padang dan Kab Peslsir Selatan SumBar, Kab Aceh Tamiang Prov NAD dan Kab Padang Lawas Sumut)
2l.Laporan Verifikasi Usulan Permohonan Dana Siap Pakai Untuk Perbaikan Darurat (Kab Minahasa Selatan Sumut) 22. Laporan Kunjung Kerja Kepala BNPB
Bencana (Kab Bandung JaBar)
dan Pendampingan Posko Kedaruratan
REFORMIISI BIROKRASI BNPB 23.Laporan Kegiatan Pendampingan Kedaruratan Dalam Rangka Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (Prov Riau, Sumatera Selatan)
24.Laporan Tim Reaksi Cepat Penanganan Darurat Bencana Kekeringan akibat Hujan Salju (Kab Lanny Jaya dan Kab Puncak Jaya Prov Papua
B. Darektorat Bantuan Darurat
1.
Penyampaian Lakip tahun 2014 dan Tapkin tahun 2015 Dit. Bantuan Darurat
2. 3.
Pedoman bantuan hunlan sementara pada status keadaan darurat - 2015 Pedoman bantuan fasilitas hunian sementara pada status keadaan darurat 2015
4.
Buku Pedoman Pemberian bantuan sandang kepada korban darurat bencana
5.
2015
Buku Pedoman Pemberian bantuan pangan kepada korban darurat bencana
-
2015
6.
Pedoman bantuan air bersih, sanitasi dan higene pada status keadaan darurat bencana
7. 8.
-
2015
Pedoman bantuan kesehatan pada status keadaan darurat bencana
-
2015
Data perjalanan dinas kegiatan bimbingan teknis bantuan kedaruratan tahun 2014 (Prov. Kalimantan Timur, Kota Solo Prov. lateng, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Pariaman Prov. Sumbar, Kab. Karo Prov. Sumut, Kota Medan Prov.
Sumut, Pusdiklatwas BPKP Bogor Prov. Jabar, Prov. Bengkulu,
Kota
Banjarmasin Prov. Kalsel, Prov. Jawa Timur, Prov. Riau, Kab. Pelalawan Prov. Riau, Kab. Kutai Kertanegara Prov. Kaltim)
9.
Rekapitulasi Kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan kedaruratan tahun
2014 (Prov. Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta, Prov Jawa Timur, Kab Karo Prov Sumatera Utara, Kota Kendari dan Kab. Bombana, Kab Sika Prov NTT,
Kota Pontianak dan Kab Landak Prov Kalimantan Barat, Prov Lampung, Prov Sumatera Barat, Prov Maluku, Kota Mataram Prov NYTB, Prov Papua, Prov Gorontalo, Kab Lebak Prov Banten, Kab Tasikmalaya Prov Jawa Barat, Prov Aceh, Prov Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Prov Bali)
l0.Laporan Kegiatan Koordinasi bimbingan teknis bantuan kedaruratan bencana di wilayah kota Medan Prov Sumatera Utara 26
-
28 Agustus 2014
REFORMASI BIROKRASI BNPB ll.Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan dana siap pakai di provinsi Sulawesi Selatan 23 12.
-
26 November 2014
Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan santunan kecacatan Prov Jawa Timur 9
13.
- 11 Oktober 2014
Laporan kegiatan monitoring dan evaluai pemberan santunan duka cita di Prov Jawa Timur
14.
Laporan penyaluran bantuan kedaruratan 12 -14 Agustus 2014
-
Siaga
darurat bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Prov Riau 15.Monitoring dan evaluasi bantuan kedaruratan (Prov DIY, Kab Karo Sumatera Utara, Prov Papua, Prov Kalimantan Selatan, Prov Sulawesi Utara, Prov NTB,
Kab Banyumas dan Purbalingga, Kab Pati, Prov NAD, Prov Lampung, Prov Gorontalo, Kab Karanganyar, Prov Bengkulu, Prov Kalimantan Barat, Prov Sulawesi Selatan, Prov NTT, Kab Banjarnegara, Kab Cilacap, Kab Tapanuli Tengah, Prov Sumatera Barat, Prov Jawa Timur, Prov Sulawesi Tengah, Prov Sulawesi Tenggara) 16. Penyaluran
bantuan kedaruratan (Prov Sumatera Utara)
lT.Pendampingan pengelolaan bantuan kedaruratan (Prov Sulawesi Utara, Prov
Jawa Tengah, Prov NTT, Prov Jabar, Prov Kalbar, Kota Padang,
Kab.
Dharmasraya, Kab Pesisir Selatan, Prov Sumut Prov Aceh, Prov Jatim, Prov Kalteng, Prov Sulawesi Tengah, Prov NTB, Prov Jateng)
lS.Kegiatan Bimtek Bantuan Darurat (Prov Sumut, Prov Banten, Kab. Garut Prov Jabar, Prov Bali, Prov NTB, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Timur) 19. Kegiatan
Inventarisasi bantuan kedaruratan (Kab Tapanuli Tengah Sumatera
Utara, Prov Jawa Barat, Prov Sulawesi Utara, Prov Maluku, Prov Kalimantan Selatan) 20. Rapat Koordinasi bantuan kedaruratan tingkat regional barat T.A. 2015
c. Direktorat
Perbaikan Darurat
1. Realisasi Pelaksanaan Inventarisasi/Verifikasi/Supervisi Perbaikan Darurat (Kab Pidie Aceh, Kab Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Kab Bengkulu Utara
Bengkulu, Kab Bombana Sulawesi Tenggara, Kab Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Kab Madiun Jawa Timur, Kab Jeneponto Sulawesi Selatan,
/
REFORMIISI BIROKRASI BNPB
L.
Kab Polewali Mandar Sulawesi Barat, Kab Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan)
2.
Realisasi Pelaksanaan Identifikasi dan Supervisi Pembersihan Lingkungan
(Kab Karang Anyar JaTeng, Kab Pasuruan JaTlm, Kab Klaten laTeng, Kota Mataram
&
Kab Lombok Barat NTB, Kab Bandung JaBar, Kab Kebumen
JaTeng, Kab Brebes JaTeng, Bogor JaBar, Kota Singkawang KalBar, Kab Gorontalo Utara, Kab Pasuruan dan Kab Sampang JaTim, Kab Sukabumi JaBar)
3. 4.
Realisasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Darurat
Realisasi Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Penanganan Darurat (Pangkal Pinang Prov Kep. Bangka Belitung, Yogyakarta, lambi, Tanjung Pinang, Kupang, Manokwari, Makassar, Mamuju)
5. 6.
Pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Perbaikan/Pemulihan Darurat
Monitoring dan Evaluasi Perbaikan Darurat (Kab Landak KalBar, Kab Minahasa
SulUt, Kab Bone Bolango Gorontalo, Kab Minahasa Tenggara SulUt, Kota Padang Sidempuan Sumut, Kota Tebing Tinggi SumUt, Kab Binjai SumUt, Kab
Langkat SumUt, Kab Donggala SulTeng, Kab Bandung Barat JaBar, Kab Tasikmalaya JaBar, Prov Banten)
D, Direktorat Penanganan Pengungsi
1.
Program Penanggulangan Bencana
a.
Penyusunan Dokumen/Analisis Pemetaan Sosial (Social Mapping) bagi Pengungsi Korban Bencana yang akan menempati Hunian Relokasi
b.
Penyusunan Model Pendampingan Bantuan Modal Usaha Produktif bagi
Para Pengungsi Korban Bencana Alam sesuai dengan Prinsip Prinsip Pemberdayaan
2.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Prosedur b. Prosedur
I
Tetap Pemberdayaan Pengungsi Tetap Perlindungan Pengungsi
c.
Prosedur Tetap Penempatan Pengungsi
d. e.
Prosedur Tetap Kompensasi dan Pengembalian Hak Prosedur Tetap Manajemen Informasi Penanganan Pengungsi
REFORMASI BIROKRAS! BNPB 3.
Laporan Pendahuluan
-
Penyusunan Dokumen Analisa Kebijakan Pemberian
Cash For Work dan Jaminan Hidup terkait dengan Kompensasi dan Pengembalian Hak Dasar
\
7
REFORMASI BIROKRASI L.
BI{PB
DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
A. Direktorat Penilaian Kerusakan
1. Laporan Hasil Verifikasi Usulan Permohonan Bantuan Pendanaan
Kegiatan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kabupaten Manggarai Barat,)
2.
Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah
3.
Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka asistensi penyusunan RKA Hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
4.
Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Penyerahan SPPH Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2015
5.
Laporan Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITU PASNA) TA 2015
6.
Keputusan Kepala BNPB Nomor 160.8 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 20L5-2017
7.
Keputusan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Banjir dan
Longsor
Tanggal 15 Januari 2014 Provinsi Sulawesi Utara TA 20L4-20L5
8. Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana, 2014
9. Petunjuk
Pelaksanaan Verifikasi Usulan Permohonan Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
B.
Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik
1.
Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-JITUPASNA
2.
Petunjuk Teknis tentang Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana: InfrastruKur
-
Fasilitas Sosial
3.
Petunjuk Pelaksanaan Hlbah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
REFORMASI BIROKRASI BNPB 4.
Peraturan Kepala BNPB Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan
Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
5.
Laporan Persiapan Verifikasi Bidang Fisik (Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Polewali Mandar-Sulawesi Barat,
6.
Laporan Kunjungan Keda Komisi
VIII
DPR RI Kabupaten Wonogiri-Prov Jawa
Tengah,
7.
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana DIPA BNPB TA 2013 Pada Kab Agam Prov Sumatera Barat, Kab Sleman, Kab Klaten Prov Jawa Tengah, Kab Aceh Tengah dan Kab Bener l,'leriah, Kab Mojokerto
8.
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik dalam rangka evaluasi
pendampingan pemulihan dan peningkatan permukiman pascabencana di provinsi jawa tengah
9.
Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,21 April 201s 10.
Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan pendampingan pelatihan kajian kebutuhan pascabencana Kabupaten Ende Prov Nusa Tenggara Timur
ll.Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rekonstruki perumahan dan pendampingan penyelesaian pembangunan hunian tetapdi Kabupaten Kepualuan Mentawai Tahun 2015 dan Kota Padang Panjang 12.Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelesaian dan pertanggu ngjawaban
dana bantuan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Lombok Utara TA 2013 13.
Laporan hasil Monitoring
dan
Evaluasi Pengelolaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Agam 2015 14.
Laporan Hasil Monev Fisik dalam rangka koordinasi pelaksanaan evaluasi kebijakan perumahan dan pemetaan aset Tengah
di kabupaten Klaten Prov Jawa
/ ./
REFORMASI BIROKRASI
./
BNPB 15.Laporan hasil Monitorlng dan Evaluasi Penyelesalan dan Pertangungjawaban pengelolaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruki pascabencana DIPA BNPB TA 16.
2013 Kab Sampang
Laporan Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan
uji
publik petunjuk
pelaksanaan hibah dari pemerintah kepada emerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana TA 2015
lT.Laporan Monitoring dan Evaluasi pelakanaan fisik dan terkait dengan uji publik petunjuk pelaksanaan hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kota Kupang Prov NTT 18.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Uji Publik petunjuk pelaksanaan hibah dari
pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
di Prov Kalimantan Selatan,
TA
2015
19.Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bantuan sosial berpola untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana TA 2013 di Kab Klaten Prov Jateng 20.
Laporan Rapat Koordinasi Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruki dalam
rangka evaluasi keb'rjakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan,
28
Februari 2015
2l.Laporan Kegiatan Pertemuan Teknis Peningkatan Kapasitas Manajemen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Padang Sumatera Barat 2l-24 April 2015 22. Laporan Triwulan
I
Tahun 2015 Kegiatan Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, 26 Mei 2015 23.
Laporan Rapat Koordinasi Kebuakan Rehabilitasi dan Rekonstruki dalam rangka Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030, 25 Mei 2015
24.
Laporan Akhir Kegiatan Uji Publik Penyusunan Pedoman Fasilitas Umum, Bandung 24-26 luni2015
25.
Laporan Akhir Kegiatan Pertemuan Teknis Fisik Peningkatan Kapasitas Manajemen, Yogyakada 16-17 Juni 2015
.l
REFORTUIIIS I B I ROKRAS I
BNPB C.
Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi
1. Laporan Pendahuluan untuk pekerjaan Konsultasi
Manajemen Pemulihan dan
Peningkatan Sosial dan Ekonomi di Wilayah Pascn Bencana
2.
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan: Pembelajaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
3.
Laporan Akhir Program Pendampingan Psikologi dan Perawatan Gangguan Jiwa Berat di Wilayah Pascabencana Tahun 2014
4.
Laporan Akhir Kegiatan Pameran Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak Bencana
5.
Laporan Kegiatan Pekerjaan: Dukungan Pemasaran Kelompok Terdampak Bencana
6. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten malang, 24-25 Maret 2015
7.
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana Erupsi Sinabung, Kabupaten karo Prov Sumatera Uta.a, 24 Juli - 3 Agustus 2015
8. Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, 22-24Aptil20L5
9.
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pascabencana Erupsi Sinabung, Kabupaten karo Prov Sumatera Utara, 15 Agustus-l9Agustus 2015
10.Draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Psikososial pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 11.
Laporan Akhir Program Pembinaan Pendampingan Ekonomi
di
Wilayah
Pascabencana Tahun 2014 12. LAKIP
DlreKorat Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi
13.Laporan Kegiatan Pertemuan Teknis 4th Meeting of the ASEAN Comittee on Disaster Management (ACDM) Working Group on Recovery, Jogjakarta 23-24 Agustus 2015 14.
Laporan Kegiatan: Pertemuan Teknis Bidang Sosial Ekonomi dalam rangka Koordinasi Pelaporan Wilayah Sulawesi Kegiatan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah TA 2013, Makassar 11-14 Maei 2015
A
REFORMAISI BIROKRASI
BNPB l5.Laporan Kegiatan: Pertemuan Teknis Bidang Sosial Ekonomi Subsektor Kesehatan, Bogor 26-28 April 2015 16. Laporan
Petemuan Teknis Bidang Sosial Ekonomi dalam rangka meningkatkan
upaya pemulihan Psikososial di Wilayah Pascabencana, Malang 13-14 Juli 2015
REFORMASI BIROKRASI BNPB DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN BNPB
A. DireKorat Logistik 1. Laporan Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan
Logistik
Penanggulangan bencana Tahun 2015
2.
Laporan Penilaian Kebutuhan Logistik Tahun 2015 (Aceh, Riau, Kepulauan Rlau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten,
lawa Barat, lawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Kab Cilacap, Kota Denpasar, Kab Badung, Kab Sekadau, Kab Indramayu)
3. Laporan
Pemantapan Sistem Manajemen Logistik Tahun 2015 (Aceh,
Sumatera Utara, Riau, lambi, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jawa Barat,
DI Yogyakafta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Kab Sukabumi,
Kab
Tasikmalaya, Kab Indragiri Hulu, Kota Surakarta)
4.
Laporan Pemantapan Gudang Logistik (Cilacap, Bengkulu, Malang-Jawa Timur)
5.
Rapat Koordinasi Bidang Logistik (Rakor Tim Pendamping Nasional Erupsi Gunung Sinabung)
6.
Pedoman Logistik (Pedoman Klaster Logistik, Review Pedoman Monitoring dan Evaluasi Logistik, Pedoman Gladi Posko Logistik dalam Tanggap Darurat Bencana
7.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Logistik (Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Suamtera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi utara, Sulawesi Selatan,
Tomohon, Minahasa, Bangkalan, Sumenep, Mojokerto, Jombang, Tulungagung, Trenggalek, Kota Semarang, Pati. Rembang, Boyolali, Wonogiri, Surakarta, Cilacap, Kebumen, kota Tanjung Pinang, Batam, Lingga,
Bintan, Kota Kupang, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai, Manggarai Barat, Kota Makassar, Jeneponto, Takalar, Luwu, Palopo, Pare-
REFORMITSI BIROKRASI BNPB pare, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, Lombok Barat, Kota Bima, Kab. Bima, Tenggarong, Balikpapan, Panajam, Bontang, Sangata, Kota Dnpasar, Gianyar, Klungkung, Bangli, Badung, Tabanan)
8.
Laporan Penilaian Kebutuhan (Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Suamtera
Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat,
Jawa
Tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
Nusa
Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Sulawesi utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Kab Cilacap, Kota Denpasar, Kab Badung, Kab Sekadau, Kab
Indramayu)
B. Direktorat Peralatan
1. Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Sistem Manajemen Peralatan
Operasional dan Pemeliharaan Camera Underwater dan Repeater Tahun 2015
2. Laporan Kegiatan Pemantapan Sistem Manajemen
Peralatan
Penanggulangan Bencana Tahun 2015
3. Laporan Kegiatan
Pemantapan/Workshop Peralatan Penanggulangan
Bencana di Provinsi Gorontalo Tahun 2015
4.
Laporan Kegiatan Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana di Sentul Tahun
20t5-10-22 Laporan Kegiatan Gelar Peralatan PB dalam rangka mendukung penyerahan sertifikasi profesi PB di Sentul Tahun 2015
5. Draft Peraturan Kepala BNPB No.... Tahun 2015 tentang Tata Cara Dukungan Peralatan Penanggulangan Bencana untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rangka Penguatan Kelembagaan
6. Draft Peraturan Kepala BNPB No.... Tahun 2015 tentang Tata
Cara
Pengerahan Peralatan pada saat Tanggap Darurat Bencana
7. Draft Peraturan Kepala BNPB No.... Tahun 2015 tentang Tata
Cara
Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana
8. Draft Peraturan Kepala BNPB No.... Tahun 2015 tentang Tata Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana
Cara
REFORMIISI BIROKRASI BNPB 9.
Laporan Kegiatan Distribusi Bantuan Peralatan Penanggulangan Bencana (Provinsi DI Yogyakarta, Prov Bali, Prov Sumatera Selatan, Prov Sumatera
Barat, Prov Sulawesi Tenggara, Prov Sulawesi Tengah, Prov Sulawesi Selatan, Prov Kalimantan Selatan, Prov Maluku, Prov Sulawesi Barat, Prov Kalimantan 1imur, Prov Kalimantan Barat, Prov Kalimantan Tengah, Prov
Jawa Timur, Prov Jawa Tengah, Prov Jawa Barat, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Banten, 10.
Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peralatan Penanggulangan Bencana (Prov Banten, Prov Bali, Prov Bengkulu, Prov Jambi, Prov Jawa Barat, Prov Jawa Timur, Prov Kalimantan Barat, Prov Kallmantan Tengah,
Prov Kalimantan Timur, Prov Maluku Utara, Prov Maluku, Prov
Nusa
Tenggara Barat, Prov Papua Barat, Prov Papua, Prov Sulawesi barat, Prov Sulawesi Selatan, Prov Sulawesi Tengah, Prov Sumatera Barat, Prov DI Yogyakarta, Prov. Sumatera Selatan) 11. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap
VIII berupa perahu Lipat
Nomor:
K.28.PPAL.VIIr/POKJA. D.rv/9/201s 12. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap VII berupa Sppeboat Manta Nomor: K.26.PPAL.VII/POK]A.D.iV/9/2015 13. Surat
Pe{anjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap K.
VI berupa Tenda Posko
Nomor:
18.PPAL.Vr/POKlA.D.rv/8/20 1s
14.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap V berupa Tenda Pengungsi Nomor: K.
17.PPAL.V/POKJA. D.rV/8/201s
15. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap K. 1
berupa Mesin Perahu Nomor:
1.PPAL.rII/POK] A.D.rV 17 I 20ts
16. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap K. 1
III
1.PPAL.rII/POfi A.D.rV 17 I 20t5
III
berupa Mesin Perahu Nomor:
I REFORMASI BIROKRASI BNPB 17.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap
II
berupa Speedboat Polyethylene
Nomor: K.07. PPAL.IIlPOKJA.D.IV/6/2015 18.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Peralatan BPBD Kabupaten/Kota Tahap
I
berupa Perahu Polyethylene
Nomor: K.04. PPAL.I/POKJA.D.IV/7/20 15 19.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan Daerah Rawan Bencana Tahap IX berupa Mobil Logpal dan Pick Up Nomor: K.
19.PDRB.rx/POKJA.D.IV/9/201s
20. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap K.
VIII berupa Mobil Truk Serbaguna Nomor:
l6.PDRB.Vrrr/POKrA. D.IV/8/20 1s
21. Surat Perjanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap K.
VII
Air
Nomor:
l5.PDRB.Vrr/POKJA.D.IV/8/2015
22. Surat Pedanjian
untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap K.
berupa Mobil Tangki
VI
berupa Mobil Rescue Nomor:
10.PDRB.VI/POKlA.D.rviz20 15
23.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap
V
berupa Perahu Dolphin Nomor:
K.09.PDRB.V/POrJ A.D.rV 17 I 2015
24.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan Daerah Rawan Bencana Tahap IV berupa Water Treatment Portable Nomor: K.08.PDRB.rV/POKJA. D.IV/6/201 s
25.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap
III
berupa Light Tower Portable Nomor:
K.05.PDRB.III/POKJA.D.TV/9/2015
26.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap K.05.pDRB.rrlPOKJA. D.rV/6/20 1s
II
berupa Motor Trail
Nomor:
REFORMAI'I BIROKRASI BNPB 27.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
Daerah Rawan Bencana Tahap
I
berupa Speedboat
Nomor:
K.03.PDRB.I/POKJA.D.TV/6/201s
28.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Penguatan
IV dan Penguatan Daerah Rawan Bencana berupa Tenda Keluarga dan Velbet Nomor:
BPBD Kabupaten/Kota Tahap
Tahap VII K.
12.GABPAL.l/POKIA.D.IV/7/20 1 s
29.Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekedaan Jasa
Lainnya:
Pengadaan Distrlbusi Paket Pengangkutan Peralatan PB Ke 26 BPBD Provinsi
dan 1 BPBD Kabupaten Nomor: K.02.DIST.PAUDEP.IV/PPB)1612015
30.Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Gudang Nomor:
K.la.SG-
oslDEPrvlPPill4l20ts 31,Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekefaan Pengadaan Sewa Gudang L dan Gudang OS Nomor: K.13.G-PaI/DEPIVlPPBJlLl2ll5
./
REFORMASI BIROKRASI BNPB SEKRETARIAT UTAMA
A. Biro Keuangan
1. 2.
Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi (Foto-Foto Kegiatan)
Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan BNPB
3.
Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan BNPB
4.
Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Layanan Operasional Keuangan Terintegrasi di Lingkungan BNPB
5. Draft Perka
BNPB tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di
Lingkungan BNPB
6. Surat Edaran Nomor SE-02/BNPB/1/2015 tentang Pelaksanaan
dan
Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2015 dl lingkungan BNPB
7. Surat Edaran Nomor SE-05/SU/04/2015 tentang Penyampaian
Data
Kepegawaian dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
8. Surat Edaran No: SE
17/BNPB/10/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengeluaran Negara akhir Tahun 2015 di lingkungan BNPB
9.
Keputusan Sekretaris Utama BNPB No. 78 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Anggaran Sekretaris Utama BNPB
10.
Keputusan Sekretaris Utama BNPB No. 147 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Laksana Mekanisme Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran Dana Siap Pakai di llngkungan BNPB
11.Modul SPP SPM (Surat Permintaan Pembayaran
-
Surat Perintah Membayar)
Alur SPP s.d. SP2D 12. User Manual Sistem Monltoring Penyerapan Anggaran BNPB 13. User Manual Aplikasi
Tunjangan Kinerja
14. User Manual Aplikasi Dana Siap Pakai (DSP) 15. Buku Petunjuk Operasional - Aplikasi
Tunjangan Kinerja ver 2.0
16.Lembar Kop Aplikasi Dana Siap Pakai (DSP)
-
copy tempat CD
-
REFORMITSI BIROKRASI BNPB lT.Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 (Opini BPK atas Laporan Keuangan BNPB 2010 18. Foto Penghargaan Penyusunan dan Penyajian LK 2011
-
2014)
- 2014
B. Biro Perencanaan
1.
Memorandum No. M.317lRo-renlL0l20L5, Bahan Penyusunan Draft Roadmap
Reformasi Birokrasi (RB)
-
Lampiran tanda terim dokumen laporan hasil
kegiatan 2015 Biro Perencanaan
2. Penetapan Kinerja BNPB tahun 2015 3. Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi BNPB dan BPBD seluruh Indonesia 9
-
Nasional Penanggulangan Bencana
11 Maret 2015
4. Dokumen Kesepakatan Trilateral Meeting RKP dan Renja BNPB Tahun 2016 5. Hasil Evaluasi LAKIP BNPB tahun 2014 6. Buku Petunjuk Penggunaan e-Monev BNPB 7. Buku Pedoman lvlonitoring dan Evaluasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Renja BNPB 2015
8. 9.
Draft Renstra Sekretariat Utama BNPB tahun 2015 Laporan Hasil Konsultasi dengan Kemenkeu perihal BAST (28 Juli 2015)
10. Laporan Rapat Penyusunan BAST Hibah WFP
dan Mercy Corp Indonesia
ll.Laporan Prolect Board Meeting Kelud dan Kunjungan Lapangan 12. Laporan Persiapan BAST UPT Padang 13. Laporan Koordinasi Pelaksanaan Hibah Luar Negeri
di lingkungan Pusdatinmas
dan Pusdiklat PB 14.
Laporan Koordinasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri (15 Mei 2015)
-
Perihal:
-
Lingkup
Notulensi Rapat Penyusunan BAST Hibah LN di BNPB 15. Laporan Koordinasi Pelaksanaan Hibah Luar Negeri (10 Juni 2015) 16. Laporan Koordinasi Pelaksanaan
Hibah Luar Negeri (21 Mei 2015)
Kedeputian Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pusdatin dan Humas serta Pusdiklat 17. Laporan Koordinasi Penyusunan BAST AIFDR 18. Laporan Koordlnasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri
(21 Mei 2015)
- Koordlnasi
Persiapan BAST PUSDALOPS Bantuan Hibah dari Pemerintah Australia
REFORMASI BIROKRASI
L.
BNPB 19. Laporan Kegiatan Workshop Penyusunan Project
World Bank (10 April 2015)
20.Laporan Koordinasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri (20 April 2015)
2l.Laporan Pelakanaan Penyusunan BAST Hibah Luar Negeri di BNPB (15 Mei 201s) 22. Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri 23, Laporan Koordinasi Pengelolaan Hibah Luar
Negeri (5 Mei 2015)
24. Laporan Penyelesaian Administrasi Hibah Luar Negeri 25. Laporan Pelaksanaan Penyusunan BAST AIFDR 26. Laporan TEPRA BNPB Januari
-
27.Laporan e-monev BNPB Januari
(1 April 2015)
(12 September 2015)
(25 Mei 2015)
September 2015
-
Agustus 2015
28. Rencana Umum Pengadaan Tahun 2015
29. RIGKL Pagu Alokasi Anggaran 30. RTGKL Pagu Sementara
C. Biro Umum
1.
Kepegawaian
1. Draft Keputusan Kapala
BNPB tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan BNPB
2. 3. 4. 5. 6.
Buku Panduan Penggunaan Aplikasi Kinerja BNPB Buku Panduan Penggunaan Sistem Informasi Tunjangan Kinerja Pegawai Modul Administrasi Pegawai
Buku Panduan Sistem Informasi Formasi dan Perencanaan BNPB Perka BNPB Nomor 18 tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai dl lingkungan BNPB
7. Petka
BNPB Nomor 45.4.8 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi tahun anggaran 2015
8. Perka
BNPB Nomor
17 tahun 2014 tentang Tata Cara
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan BNPB
2. Tata Usaha / Arsip 1. Manual Book SISKA BNPB -
Sitem Informasi Kearsipan (SISKA)
Pemberian
,/
REFORMITSI BIROKRASI BNPB 2.
Perka BNPB No. 5 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif BNPB
3.
Perka BNPB No. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan BNPB
4. 3.
Buku Panduan Pengguna Sistem Informasi Persuratan dan Arsip
Barang Mllik Negara
1.
Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
- Semester
1 Tahun Anggaran
2015
D. Biro Hukum & Kerjasama
1. Laporan Kerjasama Internasional antara
BNPB dengan Relevant Padners
-
Tanggal 2 Oktober 2015
2.
Laporan Pertemuan Lanjutan Draft. Memorandum Caritas Germany (CG) tanggal
3.
3l
Maret 2015
-
-
of
Cooperation (MoC)
BNPB "Inclusive Disaster Risk Reduction" pada
Tanggal 24 April 20L5 (lnclude Daftar Hadir)
Permintaan Perwakilan Keanggotaan Reorganisasi BNPB -Tanggal 3 Agustus 2015 (Include Keputusan Sekretaris Utama BNPB tentang Pembentukan Tim Reorganisasi di lingkungan BNPB tahun anggaran 2015
4.
Draft Surat Pengusulan UPT BNPB Regional Sumatera di Padang
-
Januari
20t4
5.
Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional
dan
Lembaga Asing
Nonpemerintah pada saat Tanggap Darurat
6.
Nota Kesepahaman antara BNPB dan Indonesia Off-Road Federation Nomor: 154/BNPB/X/2014 Nomor: 06/IOF-PusaVX/2014 tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7.
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan ANRI Nomor: 3UBNPBIIIIIZDL4 Nomor: HK.02/06/2014 tentang Arsip dalam Penanggulangan Bencana
B.
Draft Pengaturan Kerjasama Teknis antara BNPB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)
7l
REFORM'ISI BIROKTIASI BNPB
9.
Nota Kesepahaman antara Pimpinan Pusat Kolektif KOSGORO 1957 dengan BNPB tentang Kerjasama
di
Bidang Penanggulangan Bencana Nomor:
0UKHUSUS/PPK KOSGORO 1957 lxv2oL3 Nomor 76lBNPB/t U2073
10. Nota Kesepahaman Kerjasama antara BNPB dengan BPKP Nomor MoU SUBNPB/IX/2O13 Nomor MoU
-
-
8lKlD2l2013 tentang Penguatan Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik di lingkungan BNPB
11. Amandemen
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan PMI
1862/MoU/PMI/VI/2013
Nomor
Nomor:
029/MoU/BNPB/V112073 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perlkanan RI dengan BNPB Nomor: 02/MEN-KP/KB/III2013 Nomor: SUBNPB/lIl2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
13.
Nota
Kesepahaman
antara Jakafta Rescue dan BNPB
036!R/JUN/2012 Nomor: l2lBNPBl6l2Ot2 tentang Kerjasama
di
Nomor: Bidang
Penanggulangan Bencana
14. Nota Kesepahaman antara BNPB dan Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi
dan Komunitas Warga Indonesia Nomor: Do4/Seknas-NK/Illl
20 15
46lBN
PB/llI/2o15
Nomor
tentang Penanggulangan Bencana
15. Berita Acara Serah Terima tentang Penggunaan Sementara Sebagian Tanah
dari Kementerian Pertahanan RI kepada BNPB Nomor: BAI2UMN
120L3
Nomor: 8A.07lBNPB/5/2013
16. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian
dan BNPB Nomor:
MoU.05/BNPB/02/2012 Nomor: 01/MOU/MentanlRc.ttll212012 tentang Kerjasama Penyaluran Bantuan Bencana
17. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tentang Kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana Nomor: MoU 7/BNPB/IV/2010 Nomor: 1 1/Rek./PKS/lV/20 10
18. Draft Memorandum
of
Management Authority
Understanding between
of The
Republic
of
The National Disaster
Indonesia and The National
Institute of Civil Defense (INDECI), an Executing Public Organization of The Presidency of The Cabinet of Ministers of The Republic of Peru On Disaster Risk Management
7
\
REFORMASI BIROKRASI BNPB 19.
Draft Memorandum
of
Understanding between
The National Disaster
Management Authority of The Republic of Indonesia and The Ministry of The
Russian Federation
for Civil
Defence, Emergencies and Elimination of
Consequences of Natural Disasters on Disaster Risk Management
20. Draft Memorandum
of
Cooperation betvveen World Food Programme and
National Agency for Disaster Management on Disaster Management
21. Draft Memorandum of Understanding between The Republic of Indonesia and The Republic of FUi on Disaster Risk Management
22. Memorandum
of
Understanding between National Disaster Management
Authority of The Republic
of
Indonesia and Caritas Germany Concerning
Inclusive Disaster Risk Reduction 23. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan PT. Media Nusantara Citra TBK Nomor
:
33/BN
PB I
IIII 2014
Nomor
:
009/M
N
C-CLI
IIII 2014 tentang Kerja sama
Penanggulangan Bencana
24.
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Himpunan Pegusaha
Muda
Indonesia Nomor 19/BNPBl02l20l4 Nomor: 112IMOUIBPP-HIPMI|II|20I4 tentang Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana 25. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan PT. Media Televisi Indonesia (Metro
TV) tentang Sosialisasi dan Informasi Penanggulangan Bencana Nomor: 34lBNPB/III/2014 Nomor: 03 UMTI/PKS-LGLIIIII 2014 26. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI
Nomor: 85/BNPBlIIl20l3 Nomor 02/PKS/M/2013 tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum 27. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Kementerian Perhubungan Nomor:
27lBNPBlllIl2ll4 Nomor: PJ 19 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan
Bencana
28. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Kependudukan,
Sosial, Ekonomi, Budaya, Lingkungan 82/BNPB/IIl2013 Nomor o2lKsl05-rU2013
dan
Kebencanaan Nomor:
REFORMIISI BIROKRASI BNPB 29. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Sentra Komunikasi Mitra POLRI
Nomor: 82.Ay'BNPB/06/2014 Nomor: 809/PP-SK.MP/VII2014
tentang
Kerjasama Penanggulangan Bencana 30. Nota Kesepahaman antara BNPB
dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Tentang Penelitian, Pengembangan, Perekayasa dan Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedirgantaraan di Bidang Penanggulangan Bencana Nomor; 30/BNPB/lIIl2014 Nomor: 70103/2014 31.
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Kementerian Komunikasi
dan
Informatika Nomor: MoU IOIBNPBI 612012 Nomor: 351/M.KOMINFO/6/2012 tentang Pemanfaatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Bidang Penanggulangan Bencana
32. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Badan Geologi Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor: 84/BNPB/III2013
Nomor:
600105 lBGLl2Dl3 tentang Penanggulanga Bencana Geologi
33. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Institut Teknologi Bandung Nomor:
MoU.10/BNPB/02/20r2
omor:
003/11.A/DN/2012
tentang
Bidang
Penanggulangan Bencana
34. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kesehatan
RI dengan
Nomor: Hl(/MENKES/134/IIIl20l4 Nomor: 26lBNPB/III/2o14
BNPB
tentang
Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 35.
Nota Kesepahaman antara ENPB dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor: 87/BNPBllIl2}l3 Nomor: 0l/KS 00/K-NlViI/2013
tentang
Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir 36. Modul Kedatangan Personil Asing (Non-militer dan Militer) 37. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Nomor: Z9-UBNPB|912012 Nomor: 8.751lDIR/HBL/09/2012 tentang Penyediaan Layanan Jasa Perbankan 38.
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Badan Tenaga Nuklir
Nasional
tentang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir Nomor: 89/BNPB/2013 Nomor: 01049/KS 00 01/IIl2013 39.
Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI dengan
BNPB Nomor: 02IMPP-PA,/III2013 Nomor:
REFORMITSI BIROKTIASI BNPB 83/BNPB/II/2o13 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender,
Perlindungan Perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
40. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Universitas Jember tentang Kerjasama di bidang penanggulangan bencana Nomor: MOU
T
lBNPBlv 12010
Nomor: 4364lH25lPS.8/2010
41.
Nota
Kesepahaman antara
LIPI dengan BNPB tentang Penelitian,
Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan da Teknologi dalam
Pengurangan
risiko bencana Nomor: 03lKSlLIPIllI/2073
Nomor:
86/BNPB/rr/2013
42. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan BNPB Nomor: 02lKB/DIfiI/2010 Nomor: MoU BA/BNPB/V/2010
43. Nota Kesepahaman antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan BNPB Nomor: BIN/002/2012 Nomor: 13/BNPBl6l20l2 tentang Penyediaan
dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan
44.
Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan BNPB
Nomor: 019s/MOU/MENPORA/5/2013 Nomor: 022AlMOU/BNPBl5l2013 tentang Peran Pemuda dalam Penanggulangan Bencana
45. Nota Kesepahaman BPK RI dengan BNPB Nomor: 15/NVX-XII.2/1/2011
Nomor: MoU.O2|BNPB|Ll2lll tentang Pengembangan dan
Pengelolaan
Sistem Informasi untuk Akses Data pada BNPB dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
46. Kesepakatan Bersama antara BNPB dengan Universitas Gadjah Mada Nomor 52.A Tahun 2011 Nomor 7885lPlHTl2Oll tentang Pendirian Center of Excellence Pengembangan
Ilmu engetahuan dan Teknologi
di
Bidang
Kebencanaan dan Penanggulangan Benana di Indonesia
47. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional Nomor: MoU.07lBNPBl02l2012 Nomor:
B-
I3iKABAKO/RT/IIl2012 tentang Penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung penanggulangan bencana
REFORMAISI BIROKRAS! BNPB 48. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan BPPT Nomor: MoU/BNPB/02/2012
Nomor: 12/KB/BPPT
-
BNPBi02/2012 tentang Pengkajian dan Penerapan
teknologi di bidang pengurangan resiko bencana 49. Nota Kesepahaman antara BNPB dengan Universitas Riau tentang Kerjasama
di
bidang penanggulangan bencana Nomor: 5BAy'BNPB/5/2014 Nomor:
2199lUNtgltul20t4 50. Draft Memorandum kerjasama antara BNPB dan Kementerian Luar negeri dan
perdagngan Selandia Baru dalam Kerjasama
di
bidang penanggulangan
bencana 51.
Nota Kesepahaman antara BNPB dengan IPB Nomor: l4lBNPBl6l20L2 Nomor: 20lIT3lKsml2Ol2 tentang Kerjasama
di
bidang penanggulangan
bencana
52. Draft Implementing Arrangement between The National Disaster Management Authority
RI
and The United Dtates Agency for International Development on
Cooperation in The Field of disaster management 53. Laporan Rapat koordinasi evaluasi peaksanaan program kerjasama Pem RI
-
UNWFP (Nota Dinas Nomor: ND.164/Hk.03/4/2015
54. Permohonan tanggapan draft MoU antara BNPB dengan USAID dan BNPB
dengan ADPC (Memorandum No: M.303/Ro.Hk-KS l9/20t5), Laporan perkembangan draft MoC BNPB -USAID (Nota Dinas No: ND.279lRo. HkKSlHk.03l9l2015), Tanggapan MoC BNPB dengan ADPC (Memorandum No: M. 134/SU/H K.03 I 9 I
20ts)
55. Laporan pertemuan kerjasama IOM dan BNPB pada tanggal 30 April 2015 56. Nota kesepahaman antara BNPB dengan Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor: 28lBNPBIIIU2OI4 Nomor: 06/M-PDT/KB/III/2014 tentang Penanggulangan bencana di daerah tertinggal
57. Nota kesepahaman antara BNPB dengan Badan Geologi Kementerian Energi
dan SDM Nomor: 84/BNPBlIIlzll3 Nomor: 600/05/BGU2013
tentang
Penanggulangan bencana geologi 58.
Perjanjian kerjasama BNPB dengan PT. BRI (Persero) TBK Nomor: 29.zlBNPBlg12012 Nomor: B.752|OIR|HBV09l20l2 tentang Pengelolaan
REFORMASI BIROKRASI BNPB dana siap pakai, dana bantuan social berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
59. Keputusan Sekretaris Utama selaku kuasa pengguna anggaran BNPB No. 50.A Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja perubahan rancangan
peraturan pemerintah No.
22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana
60. Surat Undangan Rapat evaluasi rencana amandemen UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
61. Surat undangan rapat kegiatan pembahasan naskah urgensi revisl rancangan PP 22
tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
62. Keputusan Kepala BNPB No. 45.4.8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi
63. Draft Perka BNPB tentang Pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan BNPB
\
REFORMAI'! BIROKRASI BNPB PUSAT DATA INFORMASI DAN HUMAS
1.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan media sosial: email
(
[email protected]);
website (www.bnpb.oo.id);
(www.facebook.com/bnob.indonesia);
twitter
facebook
(@BNPB Indonesia); Youtube
(BNPBIndonesia)
2.
Penghargaan
dari Elshinta Award, sebagai instansi yang paling kooperatif
sepanjang tahun 2013
3.
Juara Film Festival AMCDRR ke 5 di Yogyakarta, Film "Takbir Gempa"
4. Penghargaan Eagle Award Metro TV 5. Inasafe Karya BNPB, AIFDR dan Worldbank raih Rookie of The Year 20L2 dati Black Duck
6. Penghargan dari SPS Award, BNPB sebagai Lembaga Publik pilihan SPS 2013 7. Terbentuknya WAPENA (Warga Peduli Bencana) Jawa Tengah B.
Penghargaan dari Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Onllne (RMOL), BNPB sebagai "2014 Golden Performance Award"
9.
Penghargaan dari Kantor Berita Politik Rakyat Merdeka Online (RMOL), Kepala
Pusat Data Informasi dan Humas BNPB sebagai "2014 Public Campaigner Award" 10. Juara II Geospasial Kementerian/Lembaga 2074 dari BIG 11. Jumlah Permintaan Data
dari Tahun 2012-2014: 51=19; 52=91
S3=7;
Kementerian=41 12. Jumlah Mahasiswa yang magang 20L2-2014i 51=10; 52=1; 53=1
13. Jumlah Mahasiswa dan Kementerian/Lembaga yang pernah menggunakan data
dari DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia) yang tercatat sejak tahun 2012: 17 instansi
14. Pengembangan
website DIBI (Data Informasi Bencana
Indonesia)
dibi.bnpb.go.id
15. Pengembangan website Geospasial 16. Forum Komunikasi Wartawan 2015
-
geospasial.bnpb.go.id
di Solo,7-9 April 2015; Samarinda, 19-21
Mei
REFORIT,IASI BIROKRASI BNPB 17. Konferensi Pers Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Deputi di Pusdalops BNPB, Lantai
II,4
September 2015
II
18. Bimbangan Teknis Pusat Data, Informasi dan Humas di Bogor, Bandung, Sentul 19. Peresmian Pusdalops Klaten, 26 Februari 2015
20. Pos Pemantau Dieng untuk ajang komunikasi warga dalam kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
21. Rakornas BNPB dan BPBD seluruh Indonesia di Bldakara Jakarta, 11 Maret 2015 22. Konferensi Pers setelah Rapat Terbatas dengan Presiden RI di Istana Negara mengenai Penanganan Asap, 16 September 2015
23. Briefing dengan tentara asing dalam upaya pemadaman api
di
Sumatera
Selatan, 10 Oktober 2015
24. Meninjau lapangan bersama Presiden dan Menteri LHK di Riau akibat Karhutla 25. Konferensi Pers Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia 26. Kunjungan ke Lapangan yang terbakar di Kalimantan, 7 Oktober 2015 27. Kunjungan kerja ke Papua Barat Pasca Gempa 6,8 SR, mengunjungi korban di RS, 26 September 2015
28. Dialog dengan masyarakat Papua Barat pasca gempa tedadi dan inventarisir keinginan masyarakat. 26 September 2015
29. Kunjungan ke lapangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di )ambi, 7 OKober 2015
30. Konferensi Pers Kepala BNPB di Graha BNPB Pramuka 6 Oktober 2015 31. Konferensi Pers Kepala BNPB Update Sinabung dan penanganan Asap di ruangan Pusdalops BNPB lantai 11
32. Wawancara dengan media asing di kantor BNPB, 2 Oktober 2015
33. Kunjungan dari Pemerintahan Denmark ke Pusdalops BNPB, 22 September 2015 34. Kunjungan dari Pemerintahan Vietnam ke Pusdalops BNPB, 11 September 2015 35. Kunjungan dari Pemerintahan Jerman ke Pusdalops BNPB, 21 September 2015 36. Kunjungan dari Pemerintahan Taiwan ke Pusdalops BNPB, 21 Oktober 2015 37. Kunjungan dari NDRR Brunei Darussalam ke Pusdalops BNPB, 12 Oktober 2015 38. Kunjungan dari Duta Besar Ukraina ke Pusdalops BNPB, 22 Oktober 2015 39. Kunjungan dari BPBD Sulawesi utara ke Pusdalops BNPB, 1 Oktober 2015
REFORMITSI BIROKRAS! BNP
B
40. Pengembangan website Pantauan Bencana
-
geospasial.bnpb.go.id/pantauan
bencana/
4t. Pengembangan website lpse.bnpb.go.id 42. Pengembangan Perpustakaan BNPB secara Open Souurce Library Management System
43. Pengembangan Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
-
bnpb.go.idlppid/ 44. Pengembangan Sistem informasi Kesiapsiagaan Bencana (sigab) Kabupaten Solok
45. Pengembangan SINDU (Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu
-
webinserver.com/sinduapps/
46. Laporan Bimbingan Teknis Pengelolaan TIK untuk Personil Pusdalops BPBD 47. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Radio Komunikasi 48. Laporan Kegiatan dan Rekomendasi Forum Komunikasi Inventarisasi Pendataan
dan Pemetaan Aplikasi 49. Laporan Kegiatan Forum Komunikasi Pengelolaan Data Center BNPB 50. Laporan Kegiatan Pelatihan Pengisian Data Dana Siap Pakai pada Aplikasi SINDU 51. Petunjuk Teknis Aplikasi Intranet BNPB
- Modul Komunikasi Pegawai
53. Petunjuk Teknis Aplikasi Intranet BNPB 54. Petunjuk Teknis Aplikasi Intranet BNPB 52. Petunjuk Teknis Aplikasi Intranet BNPB
Modul Informasi antar Unit Modul Digitasi Persuratan Modul Manajemen Intranet
55. Petunjuk Teknis Penggunaan Radio Komunikasi Kebencanaan
56. SOP Radio Komunikasi
57. SOP Penyelenggaraan Operasional Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Terpadu (Pra dan pasca Bencana) 58. SOP Penyelenggaraan Operasionalisasi Website 59. Atlas Peta Risiko Bencana Indonesia 60. Buletin INFO BENCANA
-
Informasi Kebencanaan Bulanan TeraKual (bulan Mei
Juni dan Juli 2015) 61. Leaflet Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID BNPB
7
Cerita Bergambar -
62. Cerita Bergambar
Waspada Bahaya Banjir
63.
Waspada Tanah Longsor
REFORMAIS! BIROKRASI BNPB 65. Cerita Bergambar -
Waspada Gunungapi
66. Jurnal GEMA BNPB
-
Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana Vol 6
-
Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana Vol 6
64. Cerita Bergambar
Waspada Bencana Gempa Buml
No.1, April 2015
67. lurnal GEMA BNPB No.2, Agustus 2015
68. Jurnal Penanggulangan Bencana BNPB, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2015
69. Film - Nyanyia Musim Hujan
REFORMIISI BIROKRASI
L.
BNPB PUSDIKLAT PENANGGULANGAN BENCANA
1.
Form 3: Rencana Kefa dan Anggaran Kementerian Keuangan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
2.
Workshop Strategic Statement, Road Map & Business Plan Indonesia Disaster Ma nagem en t Accelera
3.
tion
Cen
ter
Workhop Struktur Organisasi Indonesia Disaster Management Acceleration Center
4.
Workhop Aplikasi Sistem Manajemen Mutu Indonesia Disaster Management Acceleration Center
5. 6.
Workhop HR Planning Indonesia Disaster Management Acceleration Center Wo*shop Competency Profile & Dictionary Indonesia Disaster Management Acceleration Center
7. B.
Workshop Manajemen Diklat Indonesia Disaster Management Acceleration Center Workshop Perumusa n Garis Besar Sistem Pengelolaan Hubungan Stakeholders
(Stakeholders Relationship Management) Indonesia Disaster Management Acceleration Center
9.
Draft Renstra Pusdiklat Tahun 2014 - 2018
10. Renstra Pusdiklat Tahun 2014 - 2018 11. Laporan Pengembangan Bahan Ajar Dlklat Modul Dasar Relawan
PB
12. Laporan 14 Juni Pemetaan Kompetensi 13. Laporan Kegiatan Pelatihan Barang dan Jasa 2015 14. Laoran Keuangan Tahun 2015 15. Laporan Kurikulum Pusdalops Tahap II Model Baru
15,
Laporan Pengembangan Modul DM Tahap I Model Baru
17. Laporan Renkon Tahap I 18. Laporan
RS Lapangan Baru
19. Laporan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan International Command Post Exercise, Field Training Exercise, Community Self Evacuation and Humanitarian Civic Action
of Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise
20. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monev Program Diklat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
REFORMASI BIROKRASI BNPB 21. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monev Program Diklat Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
22, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Program Pendidikan dan Pelatlhan Penanggulangan Bencana Prov D.I. Yogyakarta
23. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monev Program Diklat Penanggulangan Bencana Daerah Prov Jawa Tlmur
24. Laporan Kegiatan Teknis Operaslonal
Bali
25. Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Teknis Unit
SRC PB Wilayah
Barat 2015
26. Laporan Hasil Kegiatan PelatihanTeknis Pemberkasan Arsip
27. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Prov Bengkulu
28. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Prov NTB
29. Laporan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana Kab. Timor Tengah Selatan Prov. NTT
30. Kegiatan Pokok Pusdiklat
a. b.
PB Bulan April dan Juni 2015
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Pim
II, III, & IV
Penyusunan Materi Diklat PB
1)
Pengembangan Bahan Ajar Diklat Penanggulangan Bencana
a) Penyusunan Pengembangan Modul Dasar Manajemen Tahap I b) Penyusunan Kurikulum Manajemen Pelatihan Rumah Sakit Lapangan PB Tahap
c)
I
Lokakarya Penyusunan Pengembangan Bahan Ajar Diklat PB Modul Relawan PB Tahap
2)
1
Review Modul dan Kurikulum Diklat PB - Penyusunan Review Modul dan
Kurikulum Rencana Kontinjensi
3)
Pengembangan Knowledge Sharing dan Pembelajaran Kebencanaan
a)
Lokakarya Penyusunan Dokumen Pengembangan Knowledge Sharing TahaP
b)
I
Lokakarya Penyusunan Dokumen Pengembangan Pembelajaran Kebencanaan Tahap
I
REFORIT,IASI BIROKRASI BNPB c.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB - Diklat Teknis Operasional di Daerah
1) Diklat Teknis Operasional di Kab. Karangasem Bali
2)
d.
Diklat Operasional di PUSDIKKES untuk CPNS
Pengembangan Kapasitas SRC-PB
1) Pengembangan Kapasitas Teknik Unit SRC-PB Barat 2) Rapat Perslapan Penyususnan RGB, SPL, Renlat
3)
e.
Pengembangan Kapasitas Teknik Unit SRC-PB
Monitoring da Evaluasi Diklat PB
1) 2)
Rapat Koordinasi Diklat Teknis Bidang Diklat PB Monitoring dan Evaluasi Program Diklat
f.
Gladi PB - Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Internasional
g.
Diklat Fungslonal - Diklat Arsiparls
31. Daftar Kegiatan Diklat Bulan Juni 2015:
a. Satuan Reaksi Cepat b. Incident Command System
c. Rapat Knowledge Sharing d. Pembelajaran tentang banjir e. Monitoring dan Evaluasi
f.
Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana BPBD Kab. Yalimo Prov. Papua Barat
g.
AHA CENTRE ASEAN ERAT EDUCANON
h.
Penyusunan Kurikulum Pengendalian Operasi PB Tahap
i.
Kegiatan Review Penyusunan Modul dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Kontijensi Tahap
II
II
