REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

5/28/2013

STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM  STRATEGI DAN PRIORITAS PROGRAM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi

Mengapa kita membutuhkan  Reformasi Birokrasi

2

• Birokrasi sebagai mesin pencapaian Tujuan Konstitusi • Dalam rangka Peningkatan Daya Saing Nasional • Birokrasi menjadi  instrumen Pemersatu Bangsa

1

5/28/2013

Mengapa kita membutuhkan  Reformasi Administrasi? “Sustained economic and social development  takes place when there is leadership  intention, cognition and learning which  involves continual modification of  perceptions, belief structure and mental  perceptions belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)

Mengapa Kita membutuhkan RB “Streamlining organization is a matter of great  importance In fact it constitutes a revolution If we importance. In fact, it constitutes a revolution. If we  fail to carry out this revolution, if we let the present  over‐staffed and overlapping party and state  organization stay as they are – without clearly  defined duties and with many incompetent,  irresponsible, lethargic, undereducated, and  ineffiecient staff member, we ourselves will not be  ineffiecient staff member we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower  cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)

2

5/28/2013

4 Tujuan antara RB s/d 2014

Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Pemerintahan yang terbuka berbasiskan ICT

SDM Aparatur y g Kompeten yang p dan Kompetitif

Pemerintahan yang partisipatif

5

Strategi Reformasi Birokrasi Nasional

3 Sasaran RB 1. Terwujudnya  pemerintahan  yang bersih  dan bebas  korupsi,  kolusi, dan  nepotisme; 2. Meningkatnya  kapasitas dan  akuntabilitas  kinerja  birokrasi 3. Meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik

3

5/28/2013

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government) Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil

7

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI 1

Program g Penataan Struktur Birokrasi

a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L b. Evaluasi dan Penataan Organisasi Pemda; c. Penyederhanaan Rantai Birokrasi (Eselon) d. Evaluasi LPN dan LNS; RENCANA AKSI a. Analisis dan pemetaan jabatan di K/L dan

2

Program

Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS

Pemda; b. Kebijakan minus growth; b K bij k i th c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja pegawai; d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela. 8

4

5/28/2013

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI

a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui: ƒ

3

P Program

Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka;

Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Tes Kompetensi Dasar)

Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) b. Kebijakan Promosi PNS: ƒ Penguatan Assesment Center untuk Promosi Jabatan dan Diklat ƒ

ƒ

(Penjenjangan dan/atau Fungsional); Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka (Antar Instansi Baik Tingkat Nasional Maupun Regional). RENCANA AKSI

4

Program

Profesionalisasi PNS

a. b. c. d.

Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi Secara Perodik; Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi; Sertifikasi Kompetensi Profesi;

h.

Penguatan Jabatan Fungsional : ƒ Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; ƒ Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; ƒ Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan ƒ Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.

e. Penegakan Etika f. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri; g. Pengukuran Kinerja individu;

9

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI

5

Program g

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government);

a. b. c.

e-Office; e-Planning; e Planning; e-Budgetting;

d. e-Procurement; e. f.

e-Performance. e-Audit RENCANA AKSI

a. Peningkatan Pelayanan Publik ƒ

6

ƒ

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Kejelasan Biaya, Persyaratan, dan Waktu pengurusan Perizinan. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima

Melalui:

ƒ ƒ

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (Melalui Implementasi UU tentang Pelayanan Publik dengan Pembentukan Perwakilan Komisi Ombudsman di Daerah-Daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);

ƒ

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

ƒ

10

5

5/28/2013

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI

7

Program Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Ak t bilit Aparatur

a. Pelaporan Harta Kekayaan PNS: b. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara: P l k P A l Tahun T h ƒ Pelaksanaan Proyekk di Awal ƒ Penertiban Pembuatan/Penggunaan Rekening Untuk Penampungan Sementara (Escrow Account); c. Whistle Blower System; d. Penguatan PPATK; e. Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP e. Pengintegrasian Beberapa Jenis Pelaporan (Once Input For All Report); f. f Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dari Instansi Pemerintah (SAKIP). g. Laporan keuangan h. Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi i. Program pengendalian gratifikasi j. Penandatanganan Pakta Integritas k. Keterbukaan Informasi Publik 11

9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI RENCANA AKSI

8

Program

a. Perbaikan Struktur Penggajian; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;

ƒ Remunerasi Melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Substansial (Ada Keinginan Kuat Untuk Melakukan Perubahan); ƒ Remunerasi Berdasarkan Kinerja Individu. c.

9

Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas

RENCANA AKSI Program Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Kerja PNS

a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja; c. Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada; d. Efisiensi Perjalanan Dinas. 12

6

5/28/2013

Program Prioritas 2013

13

RENCANA AKSI 1

a. Audit Organisasi 13 K/L

Program g

b Penyederhanaan Eselon 3 dan 4 bertahap b.

Penataan Struktur Birokrasi

c. Migrasi bertahap jabatan struktural ke fungsional

RENCANA AKSI a. Pengesahan RUU ASN dan RPP Pelaksanaan

2

c. Penetapan Kebutuhan PNS secara nasional d. Uji Kompetensi PNS secara nasional d e. Pensiun Dini

Program

f.

Penataan SDM

Pelaksanaan seleksi berbasis CAT

g. Pelaksanaan promosi secara terbuka h. Pengukuran Kinerja Individu i.

Penetapan standar Kompetensi Jabatan

j.

Perubahan sistem Penggajian dan Pensiun 13

Program Prioritas tahun 2013

14

RENCANA AKSI

3

Program

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

a. b.

Penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

c. d. e. f.

Penguatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Implementasi Zona Integritas/WBBM (Unit Penggerak Integritas) Penetapan RUU Administrasi Pemerintahan (RUU AP) Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

a.

Fokus perbaikan sektor doing bussiness dan pelayanan dasar

b.

Implementasi UU 25/2009 dan PP 96/2012 tentang Pelayanan Publik

RENCANA AKSI

4

Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

c.

Pembangunan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik (lokal/Nasional)

d.

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Pelayanan Publik

e.

Pemeringkatan Pelayanan Publik Nasional

f.

Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

g.

Pelaksanaan One Agency one Innovation

h.

Pembangunan National Hot Line Service/Call Center

7

5/28/2013

Program Prioritas tahun 2013

5

Program

Pemantapan RB Mikro di K/L/Pemda

15

RENCANA AKSI a. b. c.

Pengembangan efektivitas PMPRB on line Pelaksanaan coaching clinic RB untuk K/L/Pemda Perluasan Pelaksanaan RB ke Pemda

15

Strategic Leadership (Mark Moore)

Support and Legitimate

Capabilities

Public Value

8

5/28/2013

Dynamic Governance (Neo dan Chen)

17

Capabilities Thinking  Ahead Able People

Change Thinking  Again

Adaptive  Process

Adaptive Policies

A il Agile  Process Thinking  Across

Culture: Incorruptibility, Meritocracy, Growth, Prudence, Markets

Apa yang harus kita lakukan untuk RB • • • • • • •

18

Membentuk tim RB Menyusun road map RB  Membangun visi dan nilai bersama Melakukan manajemen perubahan Menggerakkan sumber daya manusia aparatur Monitoring pelaksanaan agenda RB  Melakukan evaluasi terus menerus

9

5/28/2013

Prinsip Dasar Perubahan  • • • •

19

Komitmen Penuh Menyeluruh Kecepatan penuh Inovasi terdesentralisasi

• Terus menerus dan berkelanjutan 

Budaya Lama                               Budaya Baru Dilayani

Melayani

Orientasi O i t i proses

Orientasi O i t i outcome

Menunggu

Menjemput

Inkompeten p

Kompeten p

Rumit

Sederhana

Koruptif

Bersih

10

5/28/2013

Dua Aspek dalam Perubahan

21

Sistem, prosedur dan infrastruktur dirancang dan dikembangkan

TEKNIS Transformasi Bisnis Kondisi Masa Depan

Kondisi Saat Ini

+ Rancangan perubahan teknis dapat diterima, diadopsi dan dijalanlankan oleh pegawai secara efektif

TTransformasi f i Budaya B d NON TEKNIS

=   TRANSFORMASI YANG  SUKSES

Perubahan Yang Sukses

1

Memahami pemangku kepentingan • Identifikasi • Memahami kepentingannya • Strategi melibatkannya

2

Melibatkan sebanyak mungkin pegawai • Identifikasi calon agen perubahan • Membangun agen perubahan • Menjalankan ‘quick wins’

3 Memberdayakan pegawai • Melakukan perubahan di unit  kerja • Menetapkan ukuran kinerja • Mengukur kinerja

11

5/28/2013

TERIMA KASIH Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

23

12