25/09/2012
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
EDDY SURYANTO ASISTEN DEPUTI PEMANTAUAN DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH
Sasaran Reformasi Birokrasi
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1
25/09/2012
RESULT ORIENTED GOVERNMENT 1. Clarity about objectives Outcomes
2. Link between objectives and means Outputs, inputs and processes
3. Information on results Performance indicators
4. Targets for results
TUJUAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Mendorong mekanisme akuntabilitas yang baik dan control yang kuat agar tujuan tercapai. Membudayakan pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja. Mendorong budaya sadar berkinerja. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4
2
25/09/2012
PENGUATAN AKUNTABILTAS KINERJA MELALUI PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Sistem AKIP)
PERENCANAAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
3
25/09/2012
PELAKSANAAN SAKIP RPJMN/D
EVALUASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENETAPAN KINERJA (Performance Agreement)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
KINERJA AKTUAL
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENGUKURAN
SASARAN DAN TARGET PENGUATAN AKUNTABILITAS Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Program Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Perpres No. 81 Th 2010 ttg GD Reformasi Birokrasi 2010-2025)
Indikator
Target
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
≥ CC
• • • • • • •
Quick Win Manajemen Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan tatalaksana Penataan Manajemen SDM Aparatur Penataan peraturan perundang-undangan Penguatan pengawasan Intern
•
Penguatan akuntabilitas kinerja
•
Peningkatan kualitas pelayanan publik
4
25/09/2012
SASARAN DAN TARGET RPJMN TERKAIT DENGAN REFORMASI BIROKRASI Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Base line (2009)
Target (2014)
2.8
5.0
Pusat
42,17%
100%
Daerah
2.73%
60%
6,64
8,0
6,46
8,0
122
75
- 0,29
0,5
Indikator IPK*) OPINI BPK (WTP)
Pusat Terwujudnya Integritas Pelayanan peningkatan kualitas Publik Daerah pelayanan publik kepada masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha Indeks Efektivitas Pemerintahan**) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Catatan: *) Skala 0 – 10
Instansi Pemerintah yang akuntabel (yang akuntabilitas kinerjanya baik)
K/L Prov
47,37% 3,70%
Kab/Kota
1.16%
80%
**) Skala – 2.5 s/d 2.5
9
PERKEMBANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 47,37%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 63,29%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 82,93%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas. 10
5
25/09/2012
PERKEMBANGAN PEMERINTAH PROVINSI YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 3,70%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 31,03%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 63,33%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas. 11
PERKEMBANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011
TAHUN 2009 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 1,16%
TAHUN 2010 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 3,31%
TAHUN 2011 Akuntabilitas Kinerja Yg Baik 12,22%
*) yang dikategorikan “baik” adalah nilai dengan kriteria CC ke atas. 12
6
25/09/2012
PERKEMBANGAN INSTANSI PEMERINTAH YANG AKUNTABILITAS KINERJANYA BAIK TAHUN 2009 - 2011 90%
82.93% 80% 70%
63.29%
63.33%
60%
47.37%
50%
37.67%
40%
31.03% 30%
16.70%
20%
12.22%
11.08% 10%
1.16%
3.70%
3.31%
0%
2009
2010
Kab/Kota
Prov
Pusat
2011
NASIONAL 13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Aspek yang Dievaluasi: ASPEK
BOBOT
KOMPONEN
1. Perencanaan Kinerja
35
Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
20
Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja
15
Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
10
Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemenfaatan Hasil Evaluasi
5. Pencapaian Kinerja
20
Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Knerja lainnya
TOTAL
100 14
7
25/09/2012
PENGKATEGORIAN PERINGKAT (RATING) No.
Predikat
Nilai absolut
1.
AA
>85-100
Memuaskan
Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
2.
A
>75-85
Sangat Baik
Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
3.
B
>65-75
Baik, dan perlu sedikit perbaikan
Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
4.
CC
>50-65
Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar.
5.
C
>30-50
Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
6.
D
0-30
Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
Interpretasi
Karakteristik Instansi
15
Simpulan Terdapat kecenderungan akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintahan yang membaik. Percepatan perbaikan di lingkungan instansi-instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi cukup baik, akan tetapi untuk pemerintah kabupaten/kota sangat lamban perkembangannya.
16
8
25/09/2012
KONDISI SELAMA INI • Banyak instansi pemerintah belum berfokus ke hasil;; hasil • Instansi pemerintah umumnya belum dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya; kinerjanya; • Penetapan Kinerja instansi pemerintah belum memperlihatkan ukuran kinerja yang baik; baik; • Laporan akuntabilitas kinerja belum dapat menghubungkan antara kinerja atau hasil, hasil, dengan sumber daya yang dimiliki; dimiliki; • Sulit untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik baik;;
Hambatan Dalam Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Lemahnya komitmen dan dukungan pimpinan; Keterbatasan jumlah SDM; Belum terbangunnya sistem informasi kinerja yang memadai; Belum adanya imbalan (reward) dan sanksi (punishment) instansi. 18
9
25/09/2012
Rencana Capaian (Target) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Target Realisasi
2010
2011
2012
2013
2014 (RPJMN)
24.00% 16.70%
44.00% 37.67%
54.00% 0
66.00% 0
80.00% 0
19
MANFAAT SISTEM AKIP Membangun: • result oriented governance • pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat
Mendorong: • peningkatan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan sustainability/ kosistensi perbaikan, • pemerintahan yang memprioritaskan dan fokus pada bidangbidang yang strategis • para penyelenggara pemerintahan agar amanah dalam melaksanakan tugas • pertanggungjawaban yang transparan dan apa adanya • Memberikan dasar bagi penganggaran berbasis kinerja • Merupakan instrumen pencegahan KKN (anti corruption preventive approach)
10
25/09/2012
21
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAN AUDIT KEUANGAN Kinerja
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENETAPAN KINERJA
LAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
Kem. PAN-RB
AUDIT KEUANGAN
BPK
Sistem AKIP
RPJM
RENCANA STRATEGIS
Sistem Akuntansi Keuangan
RENCANA KERJA & ANGGARAN
DIPA
LAP KEUANGAN
®onn 2010
11
