ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA 3 (TIGA) SASARAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
AZWAR ABUBAKAR Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Disampaikan pada Rapat Pimpinan Polri Tahun 2012 Di Jakarta 1
Kebijakan Reformasi Birokrasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB
2
MAKNA REFORMASI BIROKRASI SEBUAH PERUBAHAN BESAR DALAM PARADIGMA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA SEBUAH PERTARUHAN BESAR BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TANTANGAN ABAD KE-21 BERKAITAN DENGAN RIBUAN PROSES TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ANTARFUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN, MELIBATKAN JUTAAN PEGAWAI (TERMASUK TNI/POLRI), DENGAN ANGGARAN YANG TIDAK SEDIKIT UPAYA MENATA ULANG PROSES BIROKRASI DARI TINGKAT TERTINGGI HINGGA TERENDAH DAN MELAKUKAN TEROBOSAN BARU DENGAN LANGKAHLANGKAH BERTAHAP, KONKRET, REALISTIS, SUNGGUH-SUNGGUH, BERFIKIR DI LUAR KEBIASAAN/RUTINITAS YANG ADA, PERUBAHAN PARADIGMA, DAN DENGAN UPAYA LUAR BIASA UPAYA MEREVISI DAN MEMBANGUN BERBAGAI REGULASI, MEMODERNKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK MANAJEMEN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN MENYESUAIKAN TUGAS FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PARADIGMA DAN PERAN BARU 3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi VISI Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025
MISI
TUJUAN
• membentuk/menyem purnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; • melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set; • mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; • mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilainilai dasar dan kode etik aparatur negara
SASARAN 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4
Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5
Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Makro 1. RUU Aparatur Sipil Negara
1. Makro: Kerangka Regulasi Nasional
2. RUU Administrasi Pemerintahan
3. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS; Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment); Penyederhanaan Perizinan Usaha; Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 6
Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro
2. Mikro: Program/kegiatan pd tingkat instansi (K/L dan Pemda)
8 Area Perubahan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan beberapa pedoman pelaksanaannya
7
Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro Area Perubahan
8
UKURAN KEBERHASILAN SECARA NASIONAL
Sasaran Reformasi Birokrasi
Indikator
Base line (2009)
Target (2014)
2.8 42,17%
5.0 100%
2.73%
60%
Pusat
6,64
8,0
Daerah
6,46
8,0
122
75
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*)
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**)
- 0,29
0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel
24%
80%
OPINI BPK (WTP)
Pusat Daerah
Peringkat Kemudahan Berusaha
*) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014
9
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka mengawal dan menilai pelaksanaan RB: 1. Kementerian PAN dan RB melaksanakan monev secara periodik dan melembaga dalam melaksanakan PMPRB diterbitkan PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Dengan PMPRB maka K/L dan Pemda melaksanakan penilaian secara mandiri (self-assessment) on line dan hasil self assessment tiap-tiap K/L dan Pemda akan dikonsolidasikan oleh Kementerian PAN dan RB menjadi Profil Nasional pelaksanaan RB 3. Tim Quality Assurance melaksanakan monev sesuai arahan KPRBN Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
10
TERIMA KASIH
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
11
