2/24/2012
PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/ Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional AZWAR ABUBAKAR
Kementerian PAN dan RB
Kerangka Paparan • Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional • Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Penundaan Sementara (Moratorium) Penerimaan CPNS • Program Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani • RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Aparatur Sipil Negara sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi • Kedudukan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Tim Quality Assurance)
1
2/24/2012
Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2008 s.d. 2011 2008
2009
2010
2011
K/L yang sudah proses RB dan mendapat TK 1. Kem Keuangan 2. BPK 3. MA
1. Set Neg 2. Set Kab
1. Kemenko Pereknmn, 2. Kemen PPN/ Bappenas 3. Kemenko Polhukam 4. Kemenko Kesra, 5. Kem. Pertahanan 6. TNI, 7. POLRI 8. Kemen. PAN dan RB 9. BPKP
KL yang diproses*) 2 KL carry over dari tahun 2010 1. Kem Hukum dan HAM 2. Kejaksaan Agung
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
BPPT Lemhannas LAN LKPP KemPerind Kemristek BATAN BPOM BKN BKPM BPS
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd Menkeu, Hal: penetapan Usulan TK Tanggal 15 Nop 2011 No: B/2747/M.PANRB/11/2011
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
BKKBN ANRI KemPPA KemPeRA Lemsaneg BNN Kemtan
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd Menkeu, Hal: penetapan Usulan TK Tanggal 21 Nop 2011 No: B/2808/M.PANRB/11/2011
19. BNPT
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd Menkeu, Hal: penetapan Usulan TK Tanggal 28 Nop 2011 No: B/2879/M.PANRB/11/2011
20. LIPI
MenPANRB telah menyampaikan surat kpd Menkeu, Hal: penetapan Usulan TK Tanggal 12 Desember 2011 No:B/ 3019 /M.PANRB/12/2011
2
2/24/2012
Estimasi Kasar Anggaran Tunjangan Kinerja (TK) 20 K/L yang telah diproses Tahun 2011 Rata-rata penetapan TK bagi 11 K/L yang sudah diproses pada tahun 2010 adalah 47% dari besaran TK Kementerian Keuangan Jika digunakan pola perhitungan yang sama, maka estimasi kasar anggaran yang diperlukan untuk tunjangan kinerja bagi 20 K/L yang sudah proses pelaksanaan RB adalah sebagai berikut: Estimasi kasar, ketepatan perhitungan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Jumlah Anggaran TK Per bulan Anggaran TK Per Tahun Pegawai 3.078 Rp 8.663.535.000 Rp 112.625.955.000
No. Kementerian/Lembaga 1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2 Lembaga Ketahanan Nasional 3 Lembaga Administrasi Negara 4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Kementerian Riset dan Teknologi 6 Kementerian Perindustrian 7 Badan Tenaga Nuklir 8 Badan Pengawas Obat dan Makanan 9 Badan Kepegawaian Negara 10 Badan Koordinasi Penanaman Modal 11 Badan Pusat Statistik 12 BKKBN 13 ANRI 14 Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 15 Kementerian Perumahan Rakyat 16 Lembaga Sandi Negara 17 Badan Narkotika Nasional 18 Kementerian Pertanian 19 Badan Nasional Penanggulangan Teroris 20 LIPI Jumlah
664 Rp 757 Rp 144 Rp
2.077.366.000 Rp 2.052.844.000 Rp 635.069.000 Rp
27.005.758.000 26.686.972.000 8.255.897.000
835 Rp
2.445.484.000 Rp
31.791.292.000
6.059 Rp 3.271 Rp 3.690 Rp
15.292.182.000 Rp 8.852.532.000 Rp 9.982.104.000 Rp
198.798.366.000 115.082.916.000 129.767.352.000
3.178 Rp 568 Rp
7.293.340.000 Rp 1.885.591.000 Rp
94.813.420.000 24.512.683.000
16.088 3.710 532 393
Rp Rp Rp Rp
38.429.745.000 9.579.892.000 1.475.252.000 1.396.598.000
Rp Rp Rp Rp
499.586.685.000 124.538.596.000 19.178.276.000 18.155.774.000
517 730 1.326 22.901 112
Rp Rp Rp Rp Rp
1.782.154.000 1.622.518.000 3.464.124.000 56.362.880.000 403.605.000
Rp Rp Rp Rp Rp
23.168.002.000 21.092.734.000 45.033.612.000 732.717.440.000 5.246.865.000
13.565.149.000 Rp 187.261.964.000 Rp
176.346.937.000 2.434.405.532.000
4.948 Rp 73.501 Rp
Asumsi: • Merupakan perhitungan/estimasi kasar • TK yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah TK Kementerian PAN dan RB • Satu tahun dihitung 13 bulan
5
Estimasi Anggaran Tunjangan Kinerja Seluruh KL Per Tahun Estimasi anggaran untuk tunjangan kinerja per tahun untuk seluruh K/L (untuk 72 K/L dari 76 K/L, tidak termasuk Kementerian Keuangan, MA, BPK, Sekretariat Negara/Sekretariat Kabinet) adalah sekitar Rp.22,7 triliun/tahun. Asumsi yg digunakan dalam perhitungan estimasi tersebut adalah: • Besaran TK yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah besaran TK Kementerian PAN dan RB. Besaran ini rata-rata 47% dari besaran TK Kementerian Keuangan. Besaran ini juga merupakan rata-rata besaran TK dari grade pada setiap jabatan • Satu tahun = 13 bulan 1 2 3 4 5 6
Jabatan Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Jab Fungsional Jab Fungsional Umum
Grade 15 - 17 13 - 14 10 - 12 5-9 6-9 1-5
Jumlah 596 3.112 11.688 36.605 248.235 523.673 823.909
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Besaran TK 19.360.000 7.529.000 4.819.000 2.915.000 2.585.000 1.730.000 38.938.000
Anggaran TK Perbulan Rp 11.538.560.000 Rp 23.430.248.000 Rp 56.324.472.000 Rp 106.703.575.000 Rp 641.687.475.000 Rp 905.954.290.000 Rp 1.745.638.620.000
Anggaran TK Per Tahun Rp 150.001.280.000 Rp 304.593.224.000 Rp 732.218.136.000 Rp 1.387.146.475.000 Rp 8.341.937.175.000 Rp 11.777.405.770.000 Rp 22.693.302.060.000
Estimasi kasar, ketepatan perhitungan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
3
2/24/2012
2011 Usulan Penyesuaian Tarif Tunjangan Kinerja BPK – RI 1
Sebagai tindak lanjut surat BPK RI Nomor 381/S/X-X.4/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011, Hal: Usulan Evaluasi atas Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK, Menteri PAN dan RB melalui surat Nomor: B/2713/M.PAN-RB/11/2011 tanggal 9 November 2011, menugaskan Tim Quality Assurance untuk melakukan Monev dan QA Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPK.
2
Hasil penilaian TQA atas pelaksanaan RB di BPK pada tanggal 14 Desember 2011 melaporkan bahwa BPK telah melaksanakan RB secara baik.
3
BPK menyampaikan surat Nomor 35/S/II-X/12/2011, tanggal 16 Desember 2011 Hal Usulan Penyesuaian Tarif Tunjangan Kinerja. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah diajukan Usulan Penyesuaian Tarif Tunjangan Kinerja BPK kepada Menteri Keuangan, melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/3062/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 20 Desember 2011.
4
Menteri Keuangan melalui surat nomor S-875/MK.02/2011 menyarankan 3 alternatif penyesuaian tunjangan kinerja BPK sebagai berikut: I. Tarif disesuaikan sebagaimana diusulkan BPK; II. Tarif disesuaikan dengan prosentase hasil penilaian Tim Quality Assurance; III. Tarif disesuaikan dengan memakai tarif remunerasi Kementerian Keuangan; Menteri Keuangan mengusulkan alternatif II, yaitu penyesuaian menjadi sebesar menjadi sebesar 85,67% (Baik) sesuai dengan hasil penilaian Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional.
5
Kementerian PAN-RB mengusulkan alternatif III, yaitu tarif disesuaikan dengan memakai tarif remunerasi Kementerian Keuangan. Dasar pertimbangan usulan tersebut adalah: • Alokasi anggaran tunjangan kinerja telah tersedia dan disetujui oleh DPR; • BPK tetap berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi; • sebagai wujud penghargaan atas pencapaian reformasi birokrasi di BPK yang telah berlangsung sekitar 5 tahun (sejak 2008).(Sebagai instansi kunci yang ditetapkan sebagai pilot project bersama Kementerian Keuangan).
Percepatan Pelaksanaan RB K/L 2012 TARGET 2012 2012 Target : 40 K/L
K/L yang sudah mengajukan dokumen usulan dan road map pada tahun 2011 adalah 16 K/L akan diproses lebih lanjut pada tahun 2012 sebagai berikut: 1. Kem. PU 2. Kem. LH 3. KemPerhub 4. Kemdikbud 5. Kemparekk 6. Kemenpora 7. KemKP 8. LAPAN
9. Bapeten 10. Kemdag 11. KemHut 12. Wantannas 13. Kemlu 14. Kemkes 15. Kemnakertrans 16. Kemdagri
24 K/L lainnya akan dipacu untuk segera proses reformasi birokrasi pada tahun 2012, sehingga total target untuk tahun 2012 adalah 40 K/L
4
2/24/2012
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemda Tahun Kegiatan 2012 • Menetapkan pedoman pelaksanaan RB di daerah • Sosialisasi RB untuk pemerintah Kab/Kota* • Pelaksanaan Gerakan Nasional Reformasi Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani • Menetapkan pilot project (Champions) pelaksanaan RB Provinsi, Kab/Kota • Penerapan PMPRB • Reform Leaders Academy a. Perumusan Kebijakan RLA b. Pilot Project c. Pelaksanaan Program • Knowledge Management Forum
Target 1 pedoman
Keterangan Maret 2012
Seluruh pemerintah kab/kota
April 2012
K/L dan Pemda
Periodik 2012
33 provinsi 33 kab 33 kota Semua K/L, Pemda 3000 orang SDM K/L, pemda
November 2012
K/L dan Pemda
Juli 2012 Januari – November 2012 Februari 2012 Maret - Juni 2012 Juli – November 2012 2 kali tahun 2012
* Catatan : Sosialisasi kepada seluruh Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Reformasi Birokrasi telah dilakukan pada tanggal 19 September 2011, dihadiri para sekda Provinsi dari seluruh Indonesia dengan presentasi Menteri PAN dan RB tentang Kebijakan RB Nasional, dan Presentasi best practice RB di pemerintah Provinsi
Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Penundaan Sementara (Moratorium) Penerimaan CPNS
5
2/24/2012
Kegiatan yang Telah Dilakukan Pembentukan Tim Khusus dan Pokja Rapat-rapat penyusunan rencana kerja, rencana aksi, penyerasian jadwal, dan penyusunan laporan Pelatihan tenaga verifikator dan analis jabatan • s.d. Desember 2011 dilakukan bimtek verifikasi perhitungan jumlah kebutuhan pegawai untuk 60 orang • s.d. Desember 2011 telah dilakukan workshop analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada 800 calon analis jabatan di 4 regional
Sosialisasi kebijakan moratorium • Untuk kementerian/lembaga, sosialisasi dilakukan di Kementerian PAN dan RB • Untuk pemerintah provinsi, sosialisasi telah dilakukan di Kementerian Dalam Negeri • Untuk pemerintah kabupaten/kota, sosialisasi telah dilakukan di Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Denpasar, dan Ternate
Kendala yang Dihadapi • Dokumentasi Data Data/dokumen hasil kerja unit organisasi tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan untuk melakukan analisis jabatan maupun analisis beban kerja
• Tenaga Analis Jabatan Tenaga analis jabatan yang sudah dilatih baik oleh Kemendagri, LAN, maupun BKN sebagian besar sudah dimutasi ke unit lain yang tidak menangani kepegawaian/organisasi
• Penyusunan Organisasi Penyusunan organisasi pada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah belum didasarkan pada analisis beban kerja, namun lebih mengutamakan pemenuhan sesuai peraturan yang berlaku. Rumusan tugas dan fungsi organisasi masih bersifat umum, belum menggambarkan tugas-tugas secara rinci dari setiap unit organisasi.
• Anggaran/Dana Dukungan anggaran/dana dalam DIPA kementerian/lembaga maupun instansi daerah untuk pemenuhan kewajiban selama moratorium tidak ada mengingat kebijakan moratorium ini ditetapkan pada bulan Triwulan III T.A. 2011 termasuk untuk pelatihan tenaga analis jabatan sebanyak 4.125 orang
• Waktu Terbatasnya waktu pelaksanaan penundaan sementara selama 16 bulan, sementara kewajiban K/L dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kegiatan memerlukan SDM yang cukup dan memadai., sementara semua kewajiban harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2012.
6
2/24/2012
Rencana ke Depan 1. 2.
Pembahasan usul kebutuhan jabatan yang lowong dan dikecualikan Penyusunan kebutuhan pegawai per instansi untuk menghitung jumlah kebutuhan pegawai secara nasional 3. Identifikasi dan inventarisasi jabatan khusus dan mendesak 4. Pembahasan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak 5. Pembahasan lulusan ikatan dinas 6. Pembahasan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer terutama bagi daerah yang jumlah tenaga honorer di atas 200 orang dan terdapat laporan pengaduan 7. Penyiapan validasi usul kebutuhan formasi lowong yang dikecualikan 8. Pelaksanaan verifikasi laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan pegawai K/L dan Pemda 9. Penyediaan anggaran pelatihan analis jabatan sejumlah 3.000 orang dari rencana penyiapan tenaga analis jabatan sekurang-kurangnya 4.125 orang 10. Pelaksanaan pelatihan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan pada bulan Januari 2012 sebanyak 497 orang 11. Koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga analis jabatan mulai Januari s.d. April 2012 12. Penyusunan pedoman proyeksi 5 tahun kebutuhan dan rencana pemenuhan kebutuhan PNS
Program Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani
7
2/24/2012
Program Percepatan RB menuju birokrasi yang bersih dan melayani 9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS; Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment); Penyederhanaan Perizinan Usaha; Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
1. Penataan Struktur Birokrasi pada : a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L dan Pemda; b. Pemangkasan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada unsur pelaksana dan penunjang; c. Evaluasi LPNK; d. Evaluasi LNS Lanjutan; e. Evaluasi UPT (Unit Pelaksana Teknis) Eselon II.
8
2/24/2012
2. Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS : a. Kebijakan Penerimaan CPNS 40% dari jumlah pensiun (minus growth); b. Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai tidak lebih dari 50% Anggaran (APBD); c. Redistribusi/ Realokasi PNS; d. Upgrading PNS; e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara Sukarela; f. Pelaksanaan Moratorium PNS
3. Sistem Terbuka dalam Seleksi dan Promosi PNS melalui : a. Kerjasama dengan Konsorsium PTN (Perguruan Tinggi Negeri) untuk seleksi CPNS; b. Penggunaan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS; c. Penguatan Assesment Center untuk promosi jabatan; d. Pengisian Lowongan jabatan terbuka antar instansi pusat dan daerah (Materi RUU ASN);
9
2/24/2012
4. Profesionalisasi PNS : a. Penetapan Standar Kompetensi; b. Peningkatan Kemampuan PNS berbasis kompetensi; c. Reformasi Sistem Diklat PNS; d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi Kompetensi Profesi; f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi; g. Pengukuran Kinerja; h. Optimalisasi fungsi PNS. i. Penguatan Jabatan Fungsional : 1) Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional; 2) Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional; 3) Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan 4) Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional; j. Penguatan Pengerak RB (Pelatihan 3000 orang Penggerak RB di K/L dan Pemda)
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment); : a. E- Office (Pengembangan Website, E- Administrasi Umum (manajemen dokumen elektronik (E-Arsip), administrasi keuangan elektronik (Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik), dan administrasi kepegawaian elektronik (Simpeg) ) b. E- Planning c. E- Budgeting d. E- Procurement e. E- Performance (SAKIP)
10
2/24/2012
6.
Penyederhanaan Perizinan Usaha a. b. c. d. e.
Deregulasi Perizinan Usaha Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pembatasan waktu pengurusan izin Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan Penguatan Budaya Pelayanan Prima; 1) Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan; 2) Pemeringkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda; 3) Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); 4) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri a. b. c.
Pengaturan dan Kewajiban seluruh Pegawai Negeri melaporkan Harta Kekayaan; Pengumuman Harta Kekayaan; Penggunaan Pelaporan Harta Kekayaan dalam persyaratan kenaikan pangkat dan promosi jabatan.
11
2/24/2012
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri a. Reformasi Struktur Penggajian; b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap. c. Reformasi Sistem Pensiun; d. Peningkatan Manfaat Asuransi Kesehatan;
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri : a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Dinas b. Kebijakan Pengawasan Pengunaan Fasilitas Kendaraan Dinas; b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
12
2/24/2012
RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Aparatur Sipil Negara sebagai Instrumen Reformasi Birokrasi
UU/RUU SEBAGAI INSTRUMEN PENTING REFORMASI BIROKRASI
RUU Badan Layanan Umum
RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara
RUU Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
REFORMASI BIROKRASI
Revisi UU PTUN
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
RUU Kepegawaian Negara RUU Tata Hubungan Kewenangan Pempus dg Pemda, antar Pemda
RUU Etika Penyelenggara Negara
: Telah Menjadi UU : RUU Prioritas 2012 : Dalam Tahap Penetapan Prioritas Legislasi : Proses Penyusunan RUU
13
2/24/2012
1
Level Policy
RUU-AP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi (11 prioritas pemerintah). Reformasi birokrasi berhubungan dengan 3 (tiga) hal penting yang saling terkait: 1. Restrukturisasi (organisasi) 2. Kepegawaian (SDM aparatur) 3. Penataan Tatalaksana (business process) 2
Level Institutional UU-AP merupakan kodifikasi (penyusunan UU dalam suatu sistem) sebagai sistem UU tunggal administrasi negara. UU-AP merupakan instrumen standardisasi administrasi negara, sebagai payung hukum (pedoman) bagi UU sektoral yang berlaku secara nasional.
Permasalahan Pokok yang Terkait dengan RUU Administrasi Pemerintahan Ketimpangan hukum materiil
Kekosongan hukum yang mengatur sumber kewenangan
Kekosongan hukum tentang diskresi
Ketidakjelasan pengaturan izin, dispensasi, konsesi
Kekurangan hukum tentang konflik kepentingan
Kebutuhan akan landasan hukum dalam menetapkan putusan di PTUN RUU Administrasi Pemerintahan juga berlaku untuk penyelenggara negara
14
2/24/2012
Dampak yang Diharapkan dari Terbitnya UU Administrasi Pemerintahan
Perubahan mindset dan culture set aparatur penyelenggara pemerintahan
Terbangunnya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih modern dan mewujudkan pemerintahan yang baik
Pencegahan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Pejabat Pemerintahan sejak sebelum keputusan dan tindakan pemerintahan ditetapkan
Membangun kepercayaan masyarakat dan implikasinya pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan
Perbandingan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) NO.
SISTEMATIKA
1.
Judul
2.
Jenis
3.
Jabatan
UU NOMOR 8 TAHUN 1974
RUU ASN DRAFT DPR RI Undang-undang tentang Pokok- RUU Tentang Aparatur Sipil Pokok kepegawaian Negara
Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil PNS, TNI dan POLRI Negara terdiri dari : 1. PNS; 2. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. Jabatan PNS adalah Jabatan Jabatan Aparatur Sipil Struktural Eselon I s.d. V, Negara terdiri dari : Jabatan Fungsional Khusus 1. Aparatur Eksekutif (Tertentu) dan Jabatan Senior (excecutive Fungsional Umum service); 2. Aparatur Administrasi (general service); 3. Aparatur fungsional (functional service).
15
2/24/2012
NO.
SISTEMATIKA
UU NOMOR 8 TAHUN 1974
RUU ASN DRAFT DPR RI
4.
Pengisian jabatan
Pengisian Jabatan Tertutup Jabatan eksekutif senior (eselon dalam arti negara I dan II) pengisiannya dilakukan oleh KASN secara terbuka dan bersifat nasional.
5.
Pejabat Pembina Kepegawaian
Menteri, Pimpinan Lembaga Gubernur, Bupati/Walikota
6.
Batas Usia Pensiun 56 tahun (BUP)
Pejabat Karier Tertinggi Instansi
a. Jabatan administrasi adalah 58 tahun. b. Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.
Kedudukan Tim Independen dan Tim Penjaminan Kualitas (Tim Quality Assurance)
16
2/24/2012
TIM INDEPENDEN (berdasarkan Kepmenpan-RB No. 45 Tahun 2011) Sebagai bahan pertimbangan perumusan kembali tugas/peran Tim Independen tahun 2012 Susunan Tim Independen : Erry Riyana Hardjapamekas (Ketua/merangkap anggota), Natalia Soebagjo (Sekretaris/merangkap anggota). Anggota: Philia Wibowo, Eko Prasojo, Mas Achmad Daniri, Shanti Poesposoetjipto, Sofian Effendi Tugas : a. membantu Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional menjaga konsistensi arah reformasi birokrasi dengan inovasi bidang lain, seperti desentralisasi, fiskal dan perpajakan, aparatur sipil negara, pelayanan dasar dan infrastruktur, dan administrasi kependudukan; b. memberikan saran strategis dan bersifat terobosan serta menyampaikan usulan quick wins nasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; c. memberikan rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah/berdasarkan hasil penjaminan kualitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilakukan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance); d. melakukan evaluasi dan mengajukan usul pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance); e. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugas, termasuk perumusan rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dengan dukungan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; f. melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap efektivitas birokrasi dalam rangka menampung aspirasi; g. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi33Nasional.
TIM QUALITY ASSURANCE (berdasarkan Kepmenpan-RB No. 44 Tahun 2011) Sebagai bahan pertimbangan perumusan kembali tugas/peran TQA tahun 2012) Susunan TQA: Mardiasmo (Ketua/merangkap anggota), Neneng Goenadi (Sekretaris/merangkap anggota). Anggota :Felia Salim, Jusuf Serang Kasim, Luthfi Andi Mutty, Sumaryanto Widayatin
Tugas : a. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; b. memberikan saran pemecahan masalah yang terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; c. melakukan identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan/resiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tertentu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai masukan untuk Tim Independen dalam rangka policy recommendation kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; e. memberikan dukungan kepada Tim Independen dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam perumusan rekomendasi berdasarkan hasil penjaminan kualitas, monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
17
2/24/2012
Terima kasih
18
