PBJ, KORUPSI & REFORMASI BIROKRASI
Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (LKPP, Jakarta, 8 Juni 2011)
TUJUAN KEMERDEKAAN
• KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS • KESEJAHTERAAN UMUM • MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM • MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA (Mukadimah UUD 1945)
MASYARAKAT MADANI
a. Sistem yg Diterapkan b. Hajat Hidup Rakyat c. Kualitas Masyarakat
APA ITU KORUPSI ?
Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime Bersifat Trans Nasional Pembuktian yang Sukar Korupsi sebagai Bisnis yang Menjanjikan Menimbulkan Dampak Yang Luar Biasa
DELIK KORUPSI (UU NO 31/1999 & 20/2001) • KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
( 2 JENIS )
– Psl 2 & Psl 3
• SUAP MENYUAP
( 12 JENIS )
– Psl 5 (1) huruf a, b; Psl 5 (2); Psl 6 (1) huruf a, b; Psl 6 (2), Psl 11 – Psl 12 huruf a, b, c, d ; Psl 13
• PENGGELAPAN DALAM JABATAN
( 5 JENIS)
– Psl 8, Psl 9, Psl 10 huruf a, b, c.
• PEMERASAN
( 3 JENIS)
– Psl 12 huruf e, f, g.
• PERBUATAN CURANG
( 6 JENIS)
– Psl 7 (1) huruf a, b, c, d; Psl 7 (2)
• BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN
( 1 JENIS)
– Psl 12 huruf i
• GRATIFIKASI
( 1 JENIS)
– Psal 12 B
-------------------------------------------------------------------------JUMLAH 30 JENIS 5
UU No. 31/99 jo UU No. 20/21 Pasal 12 huruf i Pegawai negeri atau penyelanggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya
JENIS PERKARA TPK
MODUS PENYIMPANGAN PBJ PERSPEKTIF UU TIPIKOR
MODUS PENYIMPANGAN PBJ PERSPEKTIF UU TIPIKOR
KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PBJ
Konflik Kepentingan : Situasi di mana seorang PN yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya Faktor Penyebab Konflik Kepentingan : 1. Kekuasaan dan kewenangan PN 2. Perangkapan jabatan 3. Hubungan afiliasi 4. Gratifikasi 5. Kelemahan sistem organisasi 6. Kepentingan pribadi
INDIKASI KEBOCORAN • Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien; • Banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai; • Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena direncanakan bukan berdasarkan kebutuhan yang nyata; • Masa pakai lebih pendek (hanya mencapai 30-40 %); • Sejumlah persen komisi (fee) yang harus disetor oleh Kontraktor, Panitia Pengadaan dan PPK (Pimpro) kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi; • Perbedaan harga barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain
• Adanya beberapa invoice untuk 1 (satu) jenis barang
INEFISIENSI PBJ • Kebocoran dana pengadaan barang/jasa pemerintah dapat mencapai 30-50% (Prof. Sumitro Djojohadikusumo). • Laporan Bank Dunia (Country Procurement Assesment Report) bahwa kebocoran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berkisar antara 10-50 persen, terutama di sektor konstruksi. • Tahun 2004 sampai 2010, KPK menangani 86 perkara yang menunjukkan adanya kerugian negara melalui proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 689,195 M (untuk 2004 – 2009) atau rata-rata sekitar 35% dari total nilai proyek
Koordinasi (Pasal 7)
Monitoring (Pasal 14)
Supervisi (Pasal 8)
TUGAS KPK (Pasal 6)
Pencegahan (Pasal 13)
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)
RUANG LINGKUP PEMBERANTASAN KORUPSI
Good Civil Society Governance
Masyarakat
Instansi Good Pemerintah & Governance Lembaga Negara Good Corporate Governance
Sektor Swasta
Komitmen Semua Fihak
Tipologi Korupsi di Layanan Publik Tipologi Korupsi di Layanan Publik berdasarkan Analisa Kualitatif Survei Integritas KPK (2008): • Pengguna layanan memberikan suap kepada petugas dalam memuluskan perolehan izin walaupun persyaratan tidak dipenuhi • Pengguna layanan memberi suap kepada petugas untuk mempercepat pelayanan dan menghindari kesewenang-wenangan petugas • Pengguna layanan dengan atau tanpa pengetahuan petugas mereduksi kewajiban pembayaran dari yang seharusnya (tidak membayar sesuai dengan yang seharusnya) • Petugas meminta sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi (biaya sesuai prosedur) kepada pengguna layanan
• Petugas melakukan pungutan yang berkedok infak, kotak
tips atau sumbangan seikhlasnya • Petugas memberikan harga khusus kepada orang/kelompok/institusi tertentu ---Jalur Cepat • Petugas mengedepankan pemberian izin atau layanan tertentu kepada anggota keluarga/kerabat • Pengelolaan yang buruk (bad governance) yang berpotensi korupsi – Pengguna layanan dengan atau tanpa pengetahuan petugas memanipulasi sebagian persyaratan – Petugas layanan menjadi calo (perantara tidak resmi) – Petugas memberikan izin, melakukan penilaian yang tidak proporsional, mempercepat pelayanan di luar standar dengan alasan kepentingan pribadi/kelompok tertentu
Faktor Pendorong Korupsi di Layanan Publik Berdasarkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2008: • Faktor Eksternal – Kebiasaan masyarakat yang ingin serba instan/cepat, tidak ingin mengikuti prosedur dan lebih menyukai menggunakan jasa calo – Proses sosialisasi yang tidak efektif terkait prosedur (waktu, syarat dan biaya), sehingga tidak ada kontrol yang kuat dari pengguna layanan – Layanan publik dijadikan sebagai komoditas politik – Kebiasaan pemberian sejumlah uang/barang sebagai ucapan terima kasih setelah akhir pengurusan layanan – Pemahaman yang keliru bahwa uang tambahan dan uang dalam jumlah kecil dianggap bukan korupsi
• Faktor Internal – Integritas pelaksana sistem yang masih rendah – Pemberian sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran tidak menimbulkan efek jera – Ruang untuk partisipasi publik (pengawasan dan pengaduan) tidak disediakan dan pengaduan seringkali tidak ditindaklanjuti – Kampanye anti korupsi tidak optimal, bahkan cenderung hanya sebatas jargon – Kapasitas petugas yang terbatas dalam hal pengetahuan dan keahlian untuk memberikan pelayanan yang efisien serta sikap yang melayani dengan baik
I. Pengalaman Integritas a. Pengalaman Korupsi Kapan Uang Tambahan diberikan?
Unsur-unsur Penyusun IntegritasNasional I. Pengalaman Integritas b. Cara Pandang terhadap Korupsi Apa tujuan memberikan uang tambahan?
Unsur-unsur Penyusun IntegritasNasional I. Pengalaman Integritas b. Cara Pandang terhadap Korupsi Apa yang mendorong Anda memberikan uang tambahan?
II. Potensi Integritas c. Perilaku Individu Bagaimana cara petugas meminta uang tambahan?
UPAYA PENCEGAHAN TPK Penyusunan kode etik yang bersifat “khusus” untuk petugas PBJ •
Petugas tidak memiliki afiliasi secara langsung/tidak langsung dengan peserta tender
•
Tidak bertemu/membahas proses tender dengan peserta tender di luar pertemuan yang telah ditetapkan/pertemuan resmi
•
Petugas tidak boleh menerima pemberian apapun dari peserta tender
Mekanisme pengawasan internal Penggunaan whistle blower
Pengawasan oleh masyarakat Pengaduan online oleh masyarakat (bagian dari sistem eproc) terkait perilaku petugas dan jejak rekam calon pemenang
PERAN SERTA PELAKU USAHA • Tidak memberikan sesuatu barang atau janji kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Panitia, dll • Tidak membuat daftar harga palsu/mark up/mark down • Tidak memanipulasi kualitas barang • Memberikan data harga riil kepada pengguna jasa • Adanya kode etik yang dibuat dan diawasi pelaksanaannya oleh Asosiasi Pelaku Usaha
DAMPAK KORUPSI
1
4
2
3
1
4
2
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
Korban kerusuhan karena korupsi di Pemda
4
1
2
3
1
4
2
3
MAU BERPARTISIPASI ?
Pengaduan Masyarakat : • PO Box 575, Jakarta 10120 • Tlp: 021 2557 8389 • Email:
[email protected] • Surat: Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
KPK Whistleblower's System (KWS) • http://kws.kpk.go.id/
