KPK DAN REFORMASI BIROKRASI Basaria Panjaitan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi Pasal 7
Monitoring
Supervisi Pasal 8
TUGAS KPK
Pasal 14
Pencegahan Pasal 13
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan
1. networking counterpartner 2. tidak memonopoli tugas dan wewenang lid-dik-tut; 3. trigger mechanism
Pasal 11 2
KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Perbaikan sistem, Antara lain dengan Reformasi Birokrasi & mendorong good governance
Pelaporan LHKPN, Pelaporan Gratifikasi Kode Etik Profesi yang dijalankan dengan konsisten dan diawasi dengan baik
Penindakan kasus korupsi Koordinasi & Supervisi Penyitaan aset hasil korupsi
PENCEGAHAN PENINDAKAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pendidikan & kampanye antikorupsi, penertiban aset negara, dll Ikut aktif mengawasi Tidak bersikap permisif terhadap korupsi dan perilaku koruptif
12 TAHUN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI JILID 1 (2003-2007)
JILID 2 (2007-2011)
JILID 3 (2011-2015)
JILID 4 (2015-2016)
• Membangun Pondasi KPK • Kasus Perdana KPK • Penanganan kasus strategis • Pembangunan database • Perbaikan kesejahteraan pegawai • Pencegahan tematik (SDA, politik dan pangan) • Penyidik independen • Penguatan pelibatan Masyarakat • Penanganan kasus strategis • E Korsup, CMAS dan JAGA • Mendorong legislasi mendukung penegakan hukum • Penanganan kasus strategis
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) INDONESIA (pengolahan data dari TI)
IPK Indonesia tahun 2015 adalah 36 atau berada di peringkat ke-88 dari 167 negara yang disurvei. Dan tahun 2016, IPK Indonesia naik menjadi 37, namun peringkat turun ke 90 dr 176
2.4 2.3 2,2 2,0
2.6
2.8 2.8 3.0
3,2 32
34 36
IPK Indonesia hanya lebih baik dibandingkan : Thailand (35), Philipina (35), Vietnam (33), Laos (21), Myanmar (28) dan Kamboja (21) Masih dibawah Singapore (84), Brunei (49), Malaysia (49)
118 114 107 88 PERINGKAT DUNIA
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tertinggi denmark (90) dan terendah somalia (10)
REFORMASI BIROKRASI DALAM PETA STRATEGI KPK 2 0 1 5 - 2019 Reformasi Birokrasi merupakan salah satu strategi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi Birokrasi telah menjadi kebijakan pada skala nasional. Pembenahan terhadap aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia menjadi sasaran utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dalam Peta Strategi KPK 2015 – 2019 merupakan Sasaran-Sasaran Strategis pada perspektif Learning andGrowth.
Peta Strategi KPK 2015-2019
MANAJEMEN PERKARA TERPADU • •
Dukungan Sistem Manajemen Perkara Internal Sistem Administrasi Perkara Terintegrasi
• Pembuatan dokumen hukum secara otomatis • Manajemen data • Pimpinan dapat memantau progres tiap proses dari: Dumas Lidik Sidik Tuntut Eksekusi
E - Korsup Aplikasi pelaporan SPDP berbasis elektronik (IT) yang bermanfaat untuk: 1. Memudahkan penyampaian SPDP dari yang semula secara manual, menjadi secara elektronik dan cepat. 2. Membangun database SPDP untuk menghindari duplikasi penanganan perkara. 3. Mempermudah pemantauan progres penanganan perkara untuk menjadi bahan tindak lanjut koordinasi dan supervisi KPK.
DUKUNGAN DALAM REFORMASI BIROKRASI INSTANSI LAIN
Dukungan penguatan MA secara institusional.
Pendampingan proses rekrutmen
Kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan untuk peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi
Membantu meningkatkan manajemen kinerja
Inisiatif KPK menuju Birokrasi Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Inklusif Melalui Platform Mobile “JAGA”
• Menciptakan layanan publik yang transparan, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi • Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan kegiatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan dan tata kelola pemerintahan • Sebagai sarana para pemangku kepentingan untuk melakukan konsolidasi kedalam dan pengawasan internal dalam rangka memperbaiki kinerja dalam pemberantasan korupsi.
“JAGA” Menyatukan Berbagai Sumber Data Sekolah, RS, Puskesmas..dsb
KLDI Transparansi Informasi
Informasi
Informasi (Aggregated)
Penanganan Keluhan/pengaduan
Penanganan Keluhan/pengaduan
Keluhan & Pengaduan
Jaga menyatukan 3 domain • Pemerintahan (KLDI) • Institusi pelayanan publik (Sekolah, RS, Puskesmas, dsb.. • Masyarakat
Tata Kelola
Masyarakat
Wadah/forum Komunitas
Jaga menjadi wadah komunitas jejaring sosial (social network) untuk memudahkan pendidikan anti korupsi secara “viral”
Kontribusi Keluhan / pengaduan
MEDIUM PUBLIKASI dan PELAPORAN PROGRAM PENCEGAHAN YG DILAKUKAN DI KL/DAERAH : KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
TEMA KNPK DARI TAHUN 2007 s.d. 2016...(1)
2007 “Pemberantasan Korupsi”
2012 “Sistem Integritas Nasional”
2006
2011 “Peningkatan Integritas Lembaga Melalui Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku”
“Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”
2010 “Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Mekanisme Whistle Blower System”
2008 “Membangun Integritas Nasional, Memperbaiki Layanan Publik”
2009 “Upaya Pencegahan Korupsi di Bidang PBJ di Indonesia”
TEMA KNPK DARI TAHUN 2007 SD 2016...(2) 2013 Implementasi Pelembagaan SIN
2014 Peningkatan Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Pencegahan Korupsi
2015 Membangun Kolaborasi dan Sinergi antar Lembaga Anti Korupsi.
2016 Membangun Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel
PERENCANAAN APBD
PELAYANAN PUBLIK (PTSP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
STAKEHOLDER : BPKP, KEMENDAGRI, KEMENKEU, KEMENPAN-RB, OMBUDSMAN RI, LKPP, PEMERINTAH DAERAH
18
BEBERAPA CATATAN 1.Ada 118 + 193 daerah kabupaten kota yang harus didorong untuk mengimplementasikan e-planning 2.Model pengadaan dengan • Pembentukan ULP, Katalog daerah • Pengadaan di split berdasarkan jenis pekerjaan • LKPP dijadwalkan untuk diseminasi tentang ULP dan proses pengadaan barang/jasa
3. PTSP : • Harus berbasis elektronik • Mereplikasi dari Pemda Percontohan • Di link dengan aplikasi JAGA PERIZINAN • Jaga isinya : syarat perijinan, lamanya proses, tracking
4. Penguatan APIP : • Workshop Audit Dana Desa (2-3 Hari) • BPKP Perwakilan (Narsum dan Lokasi) • Workshop Procurement (4-5 Hari) • Pak AM akan memberikan beberapa kasus • LKPP Trik and Tips Pengadaan di daerah
• Workshop Audit Investigasi (2-3 Hari) • BPKP (Pengantar, How to do) • Daerah (Peserta, akomodasi dan transportasi) • Modul pelatihan ?? 5. Bimtek dan Penerapan PPG dan LHKPN, Tunas Integritas
5. Setiap orang menjadi PIC di beberapa daerah, Harus memiliki Telp Bupati, Sekda, Inspektorat, LKPP, BPKP Perwakilan 6. Buat Tabel kegiatan yang ada di daerah untuk setiap PIC. Tabel berisi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan terkait Renaksi
7. Surat sekjen Kemendagri, berisi e-planning, ptsp dan ulp, e-catalog dan e-procurement 8. Rencana penerapan FCP oleh BPKP di 6 Propinsi 9. Monitoring Renaksi K/L Dana Desa 10. Kepala Daerah Menjadi Pembicara di Internasional Seminar : INVESTOR ASING (BDG), PTSP (BGR), PANGAN (BANTAENG)
Sesungguhnya, pada ranah Preventif, upaya Pemberantasan Korupsi sangat tergantung pada kemauan
(komitmen) pimpinan pemerintahan (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dan jajarannya.
TERIMA KASIH Surakarta, 31 Januari 2017
