EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (KAJIAN TENTANG KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN)
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH : EKO PAHALA N NIM : 110200434
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
1
2
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (KAJIAN TENTANG KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN)
SKRIPSI Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
OLEH : EKO PAHALA N NIM : 110200434 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Mengetahui. Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr.M.Hamdan,S.H.,M.Hum NIP.195703261986011001
Dosen Pembimbing I,
Prof.Dr.Syafruddin Kalo,S.H.,M.Hum. NIP.1951022061980021001
Dosen Pembimbing II,
Rafiqoh Lubis,S.H.,M.Hum NIP.197407252002122002
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
3
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : NAMA
: EKO PAHALA N
NIM
: 110200434
DEPARTEMEN
: HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI
: EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA
KORUPSI
DI
INDONESIA
(KAJIAN TENTANG KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN)
Dengan ini menyatakan: 1. Bahwa isi skrips yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah yang lain. 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut ciplakan, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
Medan, April 2015
EKO PAHALA N 110200434
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skrips ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universtas Sumatera Utara, Medan. Adapun Judul yag penulis angkat adalah “EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA
(KAJIAN
TENTANG
KEWENANGAN KPK DAN KEJAKSAAN)”. Skripsi ini menjelaskan secara hukum mengenai Eksistensi dari KPK sebagai penegak hokum tindak pidana korupsi ketika dikaitkan dengan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana di Indonesia, serta memberikan gambaran bagaimana kedudukan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, serta memberikan gambaran sistem Kejaksaan dan KPK diberbagai Negara. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak tantangan dan hambatan dihadapi, tetapi itu semua dapat diatasi berkat motivasi dan bantuan dari berbagai pihak yang terkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara efektif dan efesien sesuai dengan waktu yang direncanakan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya serta ,
i
1. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 3. Bapak Syafruddin, S.H., M.H., DFM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 4. Bapak Dr.O.K.Saidin,S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 5. Bapak Dr. Mhd Hamdan, S.H.,M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 6. Ibu Liza Erwina, S.H., M.Hum., Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 7. Bapak Prof, Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rafiqoh Lubis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, atas kesediaan baik waktu maupun tenaga dan kesabarannya membimbing, memberi saran, arahan dan perbaikan untuk skripsi ini. 8. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, baik yang masih mengabdikan diri ataupun yang sudah pensiun; 9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; 10. Ayahku yang tersayang Lukman Nainggolan dan Ibuku yang tercinta Roya Silabanyang nenberikan motivasi, doa, serta, dukungan baik secara moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.
ii
11. Kedua abangku yang terkasih Maruasas Nainggolan dan Maringan Nainggolan dan kedua kakakku yang tercinta Rajumida Nainggolan dan Sartika Nainggolan serta bereku Gabriel Napitupulu, yang telah membantu, berdoa dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi. 12. Paskah Mentari Aprilya Pasaribu yang tanpa lelah terus meberikan bantuan dan motivasi secara moral dan materil dalam penulisan skripsi ini, dan telah bersedia untuk mendukung serta memberi motivasi dan menemani penulis dalam melawati hari-hari yang indah dengna penuh keceriaan; 13. Perkumpulan Gemar Belajar yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 14. Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga mampu mengikuti berbagai kompetisi tingakat nasional di bidang hukum 15. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Hidup Mahasiswa!; 16. Para penulis buku-buku dan artikel-artikel yang Penulis jadikan referensi data guna pengerjaan skripsi ini, dan 17. Seluruh orang yang Penulis kenal dan mengenal Penulis. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna oleh sebab itu besar harapan penulis kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna, baik dari segi materi maupun cara penulisannya di masa yang akan datang
iii
Ahkir kata penulis mengucapkan terimaksih sedalam- dalamnya, semoga Tuhan yang maha kasih memberkati kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan hokum Indonesia.
Medan,
April 2015 Hormat saya,
(Eko Pahala N)
iv
v
ABSTRAKSI Eko Pahala N1 Syafruddin Kalo2 Rafiqoh Lubis3 Persoalan yang timbul dan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar pada saat proses penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang KPK adalah apakah masih relevan untuk membentuk KPK karena lembaga penegakan hukum untuk tujuan yang sama sudah ada sejak lama, yaitu Kejaksaan.Apalagi pengambil alihan wewenang oleh KPK terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan merupakan hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana eksistensi penyelesaian tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dikaitkan dengan kewenangan kejaksaan dan bagaimana Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan di bebarapa Negara di dunia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dengan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu memaparkan tentang peraturan yang berlaku dan kebijakan hukum pidana yang akan diambil dalam menanggulangi dualisme kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam manangani tindak pidana korupsi. Analitis data yang digunakan adalah metode analitis kualitatif. KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis didalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman. Mengenai fungsi Kejaksaan di bidang peradilan, adalah UU yang memberikan fungsi kepada lembaga itu yang bisa dipangkas atau ditambah oleh pembuat UU itu sendiri. Jadi, ketentuan ini tak dapat dipersoalkan melalui judicial review, sebab pembuat UU itu sudah mengaturnya menjadi seperti itu melalui pengkhususan. Kalau hendak mempersoalkannya, hal itu seharusnya dilakukan melalui legislative review, bukan melalui judicial review. Mekanisme kewenangan KPK yang dianut oleh Indonesia sangat berbeda apabila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga seperti Hongkong, Malaysia, Singapura dan Australia. Perbedaan tersebut adalah bahwa KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan di Negaranegara tetangga hal tersebut hanya dilakukan sebatas kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena tugas dan wewenang penuntutan tetap dimiliki oleh pihak Kejaksaan. 1
Mahasiswa Fakultas Hukum USU Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU 3 Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar di Fakultas Hukum USU 2
v
DAFTAR ISI
KATA PENGATAR………………………………………………………………i ABSTRAK………………………………………………………………………..v DAFTAR ISI……………………………………………………………………..vi DAFTAR TABEL………………………………………………………………vii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………….ix BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang …………………………………………………..........1
B.
Perumusan Masalah ………………………………………...………..13
C.
Tujuan Penulisan ……………………………………………….........13
D.
Manfaat Penulisan ……………………………………….…………..13
E.
Keaslian Penulisan ……………………………………….…….........14
F.
Tinjauan Kepustakaan ……………………………………….……....15 1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .......................................... 15 2. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ................. 18 3. Sistem Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum ............................ 25
G.
Metode Penelitian……………………………………………………40
H.
Sistematika Penulisan ………………………………………………..43
BAB II
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
PENYELESAIAN
TINDAK
PIDANA
KORUPSI
KAITKANNYA DENGAN KEWENANGAN KEJAKSAAN
vi
A.
Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia………………………….46
B.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan pada Tindak Pidana Korupsi dari Prespektif Sistem Peradilan Pidana………………………………………………………………..66
C.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan ……………………...82
BAB III
PERBANDINGAN PEMBERANTASAN
KEJAKSAAN KORUPSI
(KPK)
DAN
KOMISI
DI
BEBARAPA
NEGARA DI DUNIA A.
Sistem Penuntutan Di Beberapa Negara……………………………100
B.
Sistem Kejaksaan di Beberapa Negara dalam konteks Penyidikan dan Penuntutan………………………………………………………….101
C. BAB IV
Sistem Komisi Pemberantasan Korupsi di Beberapa Negara……….124 KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ………………………………….…………….……139 B. Saran ………………………………………….…………..…….141
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………... 144
vii
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbedaan Keweanangan yang Dimiliki oleh KPK dan Kejaksaan dalam Memberantas Korupsi di Indonesia………………………………………………77 Tabel 2Indikasi Kerugian Negara Hasil Audit BPK Semester I 2008-Semester I 2010………………………………………………………………………………91 Tabel 3 Sektor Terkorup Di Indonesia……………………………………………92 Tabel 4 Kasus Korupsi yang Ditangani Kejaksaan……………………………….93 Tabel 5 Daftar Laporan Masyarakat Soal Penegakan Hukum kepada Pengawas Eksternal……………………………………………………………………….....95 Tabel 6 Data Penangan Korupsi oleh KPK……………………………………….96 Tabel 7 Modus Korupsi Di Indonesia yang Ditangani KPK………………………97 Tabel 8 Perbedaan Kejaksaan Indonesia dengan Amerika………………………122 Tabel 9 Perbandingan Komisi Anti Korupsi di Indonesia dan di Hongkong…….138
viii
ix
DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia…………………...66 Gambar 2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Dunia…………………………..88 Gambar 3 Grafik Tingkat Korupsi Secara Nasional Menurut Survei LSI………...90 Gambar 4 Klasifikasi Modus Korupsi Di Indonesia………………………………92 Gambar 5 Survei Integritas Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Idonesia……99
ix
