KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA
ARTIKEL Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
Ridho Anugrah Utama 0910012111272
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang 2015
0
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA NEGARA 1
Ridho Anugrah Utama, 1Uning Pratimaratri, 1Yetisma Saini 1 Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email :
[email protected] ABSTRACT Of corruption committed by state officials resulted in substantial foreign losses and hamper economic stability and development, investigation of corruption involving state officials conducted by KPK investigators according to Article 6 of Law No. 30 of 2002. Formulation of the problem is 1) How is the implementation authority of the Commission in investigating corruption committed by state officials? 2) What are the constraints faced by the Commission in the investigation of criminal offenses of corruption committed by state officials? This type of research is the socio-juridical. Sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques are: interviews, the study documents. Data were analyzed qualitatively, the results of the study concluded: 1) The authority of the Commission in conducting criminal investigations of corruption by state officials suspect that suspend from office during an investigation, on the orders of the KPK, and to call, examination of witnesses and suspects, along with the seizure of evidence or in the form of documents. 2) The constraints faced by the Commission in the investigation of suspected organizers in the country, namely the difficulty investigators found evidence related to the result of corruption. Keywords: Authority, the Corruption Eradication Commission, Corruption Investigation
Pendahuluan
mengganggu stabilitas ekonomi negara yang
Tindak pidana korupsi merupakan
digunakan
sebesar-besarnya
kejahatan luar biasa, hal ini dikarenakan
mensejahterakan
begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan
berbeda dengan tindak pidana lain seperti
terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun
pencurian dan perampokan yang akibat dari
dampak dari tindak pidana korupsi tidak
tindak pidana tersebut dirasakan secara
dirasakan langsung oleh masyarakat namun
langsung oleh korbannya.
tindak
Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu
pidana
terhambatnya
korupsi pembangunan
mengakibatkan dan
sangat
yang
1
busuk,
rakyat.
jahat
dan
Hal
untuk ini
merusak.
sangat
Jika
membicarakan tentang korupsi memang akan
yang
menemukan kenyataan semacam itu karena
melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu,
korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan
pengetahuan tentang tindak pidana korupsi
keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi
dapat dijadikan sebagai pedoman untuk
atau aparatur pemerintah, penyelewengan
mengembangkan tingkah laku masyarakat
kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,
yang
faktor ekonomi dan politik, serta penempatan
pekerjaan di bidangnya, khususnya sebagai
keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di
aparatur negara.
bawah kekuasaan jabatannya.
Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999
yang
sangat
besar
lebih
baik
peluangnya
dalam
untuk
melaksanakan
Rumusan tentang tidak pidana korupsi
Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
terdapat
dan
di
dalam
KUHP,
dapat
Bebas
dari
Korupsi,
Kolusi
dan
dikelompokan atas empat kelompok tindak
Nepotisme, yang dimaksud
pidana (delik) yaitu :
Negara
1. Kelompok tindak pidana penyuapan;
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau
yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419,
yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan
dan Pasal 420 KUHP
tugas
2. Kelompok tindak pidana penggelapan;
adalah
pokoknya
penyelenggaraan
yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan
ketentuan
Pasal 417 KUHP.
yang berlaku.
3. Kelompok
tindak
pidana
pejabat
Penyelenggara Negara
berkaitan negara
peraturan
yang
dengan
sesuai
dengan
perundang-undangan
kerakusan
Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia
(knevelarij atau extortion); yang terdiri
pada saat ini, ada beberapa lembaga atau
dari Pasal 423, dan Pasal 425 KUHP.
komisi yang melakukan penanganan terhadap
4. Kelompok tindak pidana yang berkaitan
tindak
pidana
korupsi
dalam
dengan pemborongan, leveransir dan
kapasitasnya
rekanan; yang terdiri dari Pasal 387, 388,
penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di
dan Pasal 435 KUHP.
sidang
Sebagian
masyarakat
Indonesia
kurang
sebagai
baik
pengadilan.
penyelidik
Lembaga-
atau
lembaga
tersebut adalah:
mendapatkan pengetahuan tentang tindak
1. Lembaga Kepolisian
pidana korupsi. Pengetahuan tentang tindak
2. Lembaga Kejaksaan
pidana korupsi merupakan hal yang sangat
3. Tim
penting untuk pemberantasan korupsi di
Koordinasi
Tindak
Negara Indonesia, baik di masyarakat umum,
Pidana
Pemberantasan Korupsi
(Tim
Tastipikor)
Badan Legislatif, Badan Eksekutif, dan Badan
4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Yudikatif. Khususnya ketiga badan tersebut
Korupsi (KPK) 2
5. (Lembaga
Peradilan
(
pengadilan
2. Supervisi
terhadap
instansi
dan
umum dan pengadilan Ad.HOC tindak
berwenang melakukan pemberantasan
pidana korupsi)
tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan
Lembaga Negara yang menangani perkara
dan penuntutan terhadap tindak pidana
tindak pidana korupsi belum berfungsi secara
korupsi.
efektif dan efisien dalam memberantas tindak
4. Melakukan
pidana korupsi. Meningkatnya tindak pidana
pencegahan tindak pidana korupsi.
korupsi yang tidak terkendali akan membawa
5. Melakukan
bencana tidak saja terhadap kehidupan
hukum
baru-baru ini
Dalam
rangka
hukum,
berbagai
hambatan.
mewujudkan
supremasi
pemerintah
telah
yaitu,
dalam melakukan
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi
dilakukan secara konvensional selama ini mengalami
pemerintahan
Salah satu contoh kewenangan KPK
untuk
memberantas tindak pidana korupsi yang
terbukti
terhadap
negara.
kehidupan berbangsa dan bernegara pada Penegakan
monitor
penyelenggaraan
perekonomian nasional tetapi juga pada
umumnya.
tindakan-tindakan
terkait pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana
meletakkan
dan
prasarana
olah
raga
di
Hambalang tahun anggaran 2010-2012,
landasan kebijakan yang kuat dalam usaha
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
memerangi tindak pidana korupsi. Salah
(KPK) melakukan upaya hukum penahanan
satunya dengan membentuk Lembaga Negara
terhadap tersangka AAM (Mantan Menteri
yang bersifat independen dan mandiri, yaitu
Pemuda dan Olah Raga). Tersangka ditahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30
ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan
Jakarta Timur Cabang KPK.
Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut
Berdasarkan uraian di atas maka, penulis
Undang-undang Korupsi),
tugas
Komisi
Pemberantasan
tertarik melakukan suatu penelitian dengan
Komisi
Pemberantasan
judul
Korupsi adalah: 1. Koordinasi
”KEWENANGAN
PEMBERANTASAN dengan
instansi
TINDAK
KOMISI PIDANA
KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN
yang
PENYIDIKAN
berwenang melakukan pemberantasan
TINDAK
PIDANA
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
tindak pidana korupsi.
PENYELENGGARA NEGARA”
3
Perumusan masalah
1. Pendekatan Penelitian
Sejalan dengan latar belakang masalah di
Dalam
penulisan
skripsi
ini
atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan
penulis menggunakan pendekatan yuridis
sebagai berikut :
sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada,
1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan
kemudian
KPK dalam melakukan penyidikan tindak
kenyataan
pidana korupsi yang dilakukan oleh
sajakah
atau fakta
dengan
yang ada di
masyarakat.
penyelenggara negara? 2. Apa
dihubungkan
kendala-kendala
2. Sumber Data
yang
Sumber penelitian terdiri dari dua
dihadapi KPK dalam penyidikan tindak
data yaitu data primer dan data sekunder :
pidana korupsi yang dilakukan oleh
a. Data Primer
penyelenggara negara?
Data ini diperoleh langsung Tujuan Penelitian
1. Untuk
dari lapangan dengancara wawancara
mengetahui
pelaksanaan
kewenangan KPK dalam
(interview), yaitu dengan melakukan
melakukan
wawancara
dengan
Johan
Budi
penyidikan tindak pidana korupsi yang
selaku Deputi Bidang Pencegahan
dilakukan oleh penyelenggara negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi KPK dalam penyidikan tindak
b. Data Sekunder
pidana korupsi yang dilakukan oleh
Data yang didapat dari kantor
penyelenggara negara.
KPK,
berupa
dokumen
pribadi
seperti surat-surat, statistik kriminal, dan laporan tahunan dari KPK.
Metode Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengetahui hasil seperti yang
Adapun teknik pengumpulan data
penulis harapkan, maka haruslah sesuai
yang digunakan dalam penelitian ini
dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis
mengumpulkan
menggunakan
metode
data
penelitian
adalah sebagai berikut:
dengan
a. Wawancara
sebagai
Wawancara merupakan upaya
berikut:
yang dilakukan seseorang atau suatu pihak
untuk
mendapatkan
keterangan, atau pendapat mengenai sesuatu 4
hal
yang
diperlukannya
untuk tujuan tertentu, dari seseorang
Hasil Penelitian dan Pembahasan
atau pihak lain dengan caratanya
A. Pelaksanaan Kewenangan Komisi
jawab. Metode wawancara yang
Pemberantasan
digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana penulis akan mengajukan pertanyaan yang telah
dikembangkan
sesuai
Dalam
Melakukan
Tindak
Pidana
Dilakukan
disusun terlebih dahulu kemudian
Korupsi
(KPK)
Penyidikan
Korupsi
Oleh
Yang
Penyelenggara
Negara.
dengan
Komisi
masalah yang diteliti.
Pemberantasan
Korupsi
mempunyai kewenangan dalam melakukan
b. Studi Dokumen merupakan
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi
suatu alat pengumpulan data yang
yang melibatkan penyelenggara negara dan
dilakukan
meresahkan masyarakat yang menyangkut
Studi
dokumen
melalui
data
mempergunakan
dengan
tertulis “content
kerugian
negara
lebih
dari
Rp
analysis”. Studi dokumen dalam
1.000.000.000,00
penelitian ini yakni dengan melihat
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6
dan berpedoman kepada buku-buku
Undang-undang
atau
Korupsi.
dokumen-dokumen
yang
(satu
miliar
Komisi
Sejak
rupiah),
Pemberantasan
ditetapkannya
seorang
terdapat di lapangan, yang berkaitan
aparatur atau penyelenggara negara sebagai
dengan
diteliti
tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh
dalam
KPK, Pimpinan dari Komisi Pemberantasan
penyidikan tindak pidana korupsi
Korupsi memerintahkan kepada ketua atau
yang dilakukan oleh penyelenggara
atasan
negara.
tersangka dari jabatannya untuk sementara
masalah
terutama
yang
yang berkaitan
tersangka
waktu,
4. Analisis Data
untuk
memberhentikan
KPK juga meminta semua data
akan
keuangan tersangka kepada bank dan lembaga
yaitu
keuangan lainnya dan memblokiran semua
menganalisa data menurut aspek-aspek
rekening yang diduga hasil dari tindak pidana
yang diteliti dan selanjutnya diambil dari
korupsi.
Data dianalisa
yang secara
diperoleh kualitatif,
suatu kesimpulan yang relevan atau
Adapun
berhubungan dengan permasalahan dalam
pelaksanaan
kewenangan
KPK dalam melakukan penyidikan tindak
skripsi ini.
pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara yaitu:
5
Sebelum
1. Pemanggilan
harus bersedia untuk disumpah sebelum
atau terdakwa oleh penyidik KPK dilakukan
diminta kesaksiannya, agar kesaksian yang
sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1)
diberikan lebih akurat dan dapat dipercaya.
dan (2), Pasal 113, Pasal 116 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 119 KUHAP yang mengatur
3. Pemeriksaan Surat
pemanggilan saksi atau tersangka. Dalam pemanggilan
dalam
melakukan
pemeriksaan saksi, pada umumnya saksi
Melakukan pemanggilan terhadap saksi
melakukan
penyidik
Dalam acara penyidikan yang tercantum
rangka
pada Pasal 30 Undang-undang Pemberantasan
penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik
Tindak Pidana Korupsi dinyatakan:
KPK melayangkan surat panggilan yang memuat nama, pekerjaan, alamat, waktu, dan
“Penyidik berhak membuka, memeriksa
tempat
yang
dan menyita surat dan kiriman melalui
dipersangkakan, serta mencantumkan nama
pos, telekomunikasi, atau alat lainnya
penyidik yang memanggil, beserta tanda
yang dicurigai mempunyai hubungan
tangan oleh penyidik dan telpon yang bisa
dengan perkara tindak pidana korupsi
dihubungi.
yang diperiksa”
pemanggilan,
pasal
Dengan ketentuan diatas apabila ditemukan
2. Pemeriksaan saksi
barang-barang atau data yang berhubungan
Terkait dengan ditetapkannya seseorang
dengan tindak pidana korupsi yang sedang
sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
terjadi maka penyidik KPK berwenang untuk
Korupsi, maka tim penyidik KPK melakukan
melakukan penyitaan terhadap barang-barang
pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan.
atau sekiranya yang bisa dijadikan bukti
Kriteria yang ditentukan dalam Pasal 1 butir
dalam persidangan.
26 KUHAP, yaitu harus: a. Seseorang
yang
4. Pemeriksaan Tersangka
mendengar
Dalam pemeriksaan tersangka tindak
sendiri b. Melihat sendiri
pidana korupsi,
c. Mengalami sendiri
pemeriksaan
d. Orang yang bersangkutan dapat
pemeriksaan
KPK lebih mendahulukan semua
saksi,
masing-masing
saksi
apabila sudah
menjelaskan pengetahuan akan
selesai dilakukan maka penyidik KPK telah
apa yang ia dengar, ia lihat dan
bisa
ia alami.
tersangka.
melakukan
a. 6
pemeriksaan
Kewajiban tersangka
kepada
Pada
tindak
pidana
korupsi
atau
sebagaimana diatur dalam Undang-undang, tersangka
mempunyai
kewajiban
memberi
keterangan
tentang
psikologi
si
tersangka
dalam menjawab pertanyaan.
atau
4) Penyidik harus mencatat dengan
seluruh
teliti keterangan tersangka sesuai
hartanya, sebagai mana disebutkan dalam
dengan rangkaian kata-kata yang
Pasal 28 Undang-undang Pemberantasan
dipergunakan.
Tindak Pidana Korupsi b.
5) Pencatatan dibuat dalam berita acara
Tata cara pemeriksaan tersangka Dalam
tersangka,
pemeriksaan
tersangka,
setelah selesai, dinyatakan atau
tata
cara
pemeriksaan
diminta
penyidik
KPK
juga
tersangka tentang kebenaran isi
harus
mengikuti aturan teknis harus
6) Permohonan
dilakukan
tersangka
siasat
untuk
saksi
untuk yang
menguntungkan.
terlalu lama ingatan menjadi dan
tersangka
menghadirkan
secepat mungkin, sebab bila
membuat
dari
berita acara pemeriksaan.
1) Pemeriksaan
kabur
persetujuan
sudah
Selama penyidikan berjalan, penyidik KPK
tidak
diharuskan
mengakui perbuatannya.
membuat
perkembangan
2) Jawaban atau keterangan yang
dilaporkan
ke
laporan
penyidikan
untuk
Pimpinan
Komisi
diberikan tersangka di depan
Pemberantasan Korupsi. Hal ini bertujuan
penyidik
untuk pengawasan penyidikan oleh Komisi
harusberdasarkan
kesadaran murni dari tersangka ,
Pemberantasan Korupsi.
tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik dari penekanan fisik maupun dari pihak luar.
5. Penangkapan dan Penahanan
3) Dalam melakukan pemeriksaan tersangka
penyidik
a. Penangkapan
harus
Demi
kepentingan
penyidikan,
bersikap tenang, tidak banyak
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi
bicara, tegas, serta jelas dalam
berwenang untuk melakukan penangkapan,
memberi
pertanyaan.
dengan mendapat surat izin penagkapan dari
penyidik
tetap
tidak
Tetapi boleh
pihak
Pengadilan
Negeri.
Penangkaan
meninggalkan keramahan dan
menurut rumusan pasal 1 butir 20 KUHAP
kesopanan, sekaligus penyidik
berbunyi:
harus bisa menilai tingkah laku 7
“Suatu
tindakan
pengekangan tersangka
penyidik
waktu
atau
berupa
2.
kebebasan
terdakwa
Petugas harus memperlihatkan surat perintah penangkapan, dalam surat
apabila
perintah penangkapan tersebut telah
terdapat cukup bukti guna kepentingan
memuat identitas tersangka, berisikan
penyidikan
atau
secara singkat alasan penangkapan,
peradilan dalam hal menurut tata cara
beserta uraian singkat tentang perkara
diatur di undang-undang ini”
yang disangkakan.
atau
penuntutan
Maka dapat ditarik unsur-unsurnya
3.
sebagai berikut:
Adapun tembusan surat penangkapan harus
1) Pengekangan
sementara
waktu
diberikan
kepada
keluarga
tersangka setelah tersangka ditangkap
kebebasan tersangka atau terdakwa 2) Terdapat cukup bukti 3) Guna
kepentinga
b. Penahanan penyidikan,
Penahanan merupakan bagian dari
penuntutan, peradilan.
proses penyidikan yang dapat dilakukan
Dengan adanya bukti permulaan, perintah
oleh
penangkapan dilakukan terhadap seseorang
Korupsi, sesuai dengan Pasal 20 KUHAP “
yang
tindak
untuk kepentingan penyidikan penyidik dan
pidanaberdasarkan bukti permulaan yang
penyidik pembantu berhak untuk melakukan
cukup, maka dapat dikatakan bahwa
penahanan sesuai ketetapan yang berlaku”.
perintah
dapat
Pada prakteknya tersangka tindak pidana
dilakukan terhadap seseorang yang karena
korupsi ini ditahan dalam ruangan tahanan
perbuatannya atau keadaan diduga sebagai
Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dijaga
pelaku tindak pidana.
ketat oleh penyidik KPK. Penahanan ini
diduga
melakukan
penangkapan
hanya
Penangkapan yang dilakukan oleh
penyidik
dilakukan
Komisi
selama
20
Pemberantasan
hari
dan
masa
penyidik bertujuan untuk mencari titik
penahanan ini juga dapat diperpanjang
terang suatu tindak pidana, adapun tata
selama 40 hari lagi sebagaimana yang diatur
cara penangkapan sesuai dengan ketentuan
dalam KUHAP. Tindakan penyidik untuk
yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP:
melakukan
1.
kekhawatiran, unsur ini menitik beratkan
Petugas melakukan
yang
diperintahkan
penangkapan
harus
penahanan
berlandaskan
kepada syarat subjektif, yang menilai si
membawa surat tugas penangkapan,
tersangka
bila surat tugas tersebut tidak ada,
menghilangkan
maka tersangka bisa menolak untuk
mengulangi tindak pidana yang disangkakan
ditangkap oleh penyidik.
padanya. 8
akan
melarikan
barang
bukti,
diri, atau
2) Keterangan tempat, waktu, hari,
6. Penggeledahan Rumah/bangunan
tanggal, bulan, dan tahun dilakukan
Dalam Pasal 32 KUHAP, untuk
penyitaan.
kepentingan penyidikan penyidik berwenang melakukan
penggeledahan,
penggeledahan
rumah,
3) Keterangan mengenai pemilik atau
baik
pakaian,
yang menguasai barang atau benda
maupun
berharga lain tersebut.
penggeledahan badan. Dalam penyidikan yang
dilakukan,
KPK
lebih
4) Tanda
banyak
penyidik
melakukan penggeledahan rumah atau kantor instansi
maupun
kantor
penyelenggara melakukan
yang
negara
penggeledahan
barang tersebut.
KPK
Setelah
dilakukannya
penyitaan
para
dari
penyidik KPK wajib memberikan salinan
penyelenggara dan instansi-instansi yang
berita acara penyitaan kepada pihak atau
terkait
keluarga
kasus
tersebut,
kantor
melakukan
pemilik atau orang yang menguasai
melibatkan
penyidik
yang
identitas
5) Tanda tangan dan identitas dari
korupsi. Pada prakteknya penyidikan tindak korupsi
dan
penyitaan
lembaga
pemerintahan yang tersangkut tindak pidana
pidana
tangan
rangkaian
tersangka,
yang
didalamnya
penggeledahan ini bertujuan mencari dan
memuat tentang semua barang yang disita
melengkapi
secara
sudah
bukti-bukti
dikantongi
permulaan
penyidik,
guna
yang untuk
rinci
untuk
dilaporkan
kepada
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
melengkapi bukti-bukti yang sudah di dapat
7. Selesainya penyidikan
dari tindak korupsi.
Setelah penyidikan dikatakan selesai,
Dalam hal penyitaan oleh KPK
maka tim penyidik KPK harus menyerahkan
terjadi,
KPK
semua berkas perkara yang didapat dalam
berwenang melakukan penyitaan tanpa
proses penyidikan kepada penuntut dari
seizin ketua pengadilan negeri, demi
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk proses
kepentingan penyidikan sesuai ketentuan
penuntutan. Dalam hal selesainya penyidikan
Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Komisi
dan
Pemberantasan Korupsi. Selama proses
penuntut KPK, dalam KUHAP menyebutkan
penyitaan penyidik KPK wajib memuat
ada 2 tahapan yaitu:
yang
tim
penyidik
sekurang-kurangnya:
menyerahkan
berkas
penyidikanke
a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
1) Nama, jenis dan jumlah barang atau
b. Tahap
benda berharga lain yang disita.
kedua
penyidik
menyerahkan tanggung jawab atas 9
tersangka dan barang bukti kepada
f)
penuntut. Pada
pelaku
penyerahan
berkas
perkara,
akan memberitahukan kepada tim penyidik
1) Syarat formil tentang keabsahan dari
dengan surat pemberitahuan hasil penyidikan
tindakan penyidik yang berhubungan
sudah lengkap. Atas dasar tersebut maka
dengan:
penyidikan dinyatakan selesai dan penuntut
Laporan pengaduan
dari KPK akan mengajukan tuntutan ke
b) Kewenangan penyidik
Pengadilan Negeri.
Berita acara pemeriksaan
d) Berita
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi
acara
penangkapan/penahanan,
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
penggeledahan, dan penyitaan
Melakukan Penyidikan Tindak Pidana
dan lain lain
Korupsi
memenuhi
unsur-unsur
Komisi
sebagaimana
dirumuskan
penyidikan
pasal
pidana
apalagi
yang
tersangka
c)
fakta
kesalahan
baik
kesengajaan
1.
Pemberantasan
Korupsi
dalam
suatu tindak pidana korupsi,
yang
melibatkan
aparatur
atau
Adanya tekanan politik yang sangat kuat terhadap KPK, mengingat para koruptor
maupun kealpaan.
kebanyakan berasal dari badan publik dan
Alat-alat bukti tersedia paling
pejabat-pejabat penting yang berasal dari
tidak
partai politik. Tekanan ini diketahui
harus
memenuhi
kebanyakan berasal dari partai politik
minimum pembuktian
yang tidak ingin anggotanya diusut
d) Alat bukti yang tersedia harus diteliti
e)
Oleh
penyelenggara negara, seperti:
bersangkutan. b) Adanya
Dilakukan
Banyak kendala yang harus dihadapi oleh
Adanya fakta perbuatan yang
dalam
yang
Penyelenggara Negara.
2) Kelengkapan/ syaratmateril a)
melakukan
sudah terpenuhi maka tim penuntut dari KPK
beracara pidana.
e)
dalam
peran
Apabila dalam semua syarat-syarat tersebut
formil dan syarat materil sesuai ketentuan
c)
mengenai
tindak pidana tersebut.
penuntut KPK harus memperhatikan syarat
a)
Kejelasan
mengenai
kasusnya demi menjaga nama baik
keabsahan
dan kekuatan alat bukti.
partainya. Kendala ini menjadikan kinerja
Hubungan timbal balik antara
KPK sebagai lembaga pemberantasan
alat bukti dengan perbuatan
korupsi
dan kesalahan tersangka.
mengalami benturan dalam mengungkap 10
ini
menjadi
terhambat
dan
2.
dan mencari bukti-bukti terkait tindak
korupsi yang melibatkan penyelenggara
pidana korupsi.
negara atau pejabat negara yang berada di
Kurangnya
jumlah
penyidik
KPK
daerah
mengalami
penundaan
mengingat kasus korupsi yang ditangani
penyidikan. Akibatnya penyidik KPK
oleh
kesulitan
KPK
mengalami
peningkatan,
menemukan
hasil
maupun
sehingga proses penyidikan sebagian
bukti-bukti tindak pidana korupsi yang
kasus menjadi lamban dan tidak efisien.
terjadikarena
Dalam kenyataannya
Johan
terlebih dahulu merusak, menghilangkan,
Budi, penyidik KPK pada saat ini hanya
dan memanipulasi data yang menjadi
berjumlah 60 orang, padahal seharusnya
bukti perbuatan mereka.
menurut
dalam penanganan 1 kasus itu idealnya
3.
akan
5.
para
tersangka
sudah
Kurangnya peran masyarakat atau para
ditangani oleh 5 orang dalam 1 tim
saksi dalam memberikan keterangan atau
penyidik.
informasi tentang tindak pidana korupsi
Hal yang
cukup sulit dan memakan
yang diketahuinya kepada KPK, salah
waktu yang cukup lama dalam kegiatan
satunya ketakutan masyarakat dalam
penyidikan aparatur negara ini, yaitu
memberikan kesaksian atau informasi
mencari bukti-bukti dan harta kekayaan
kepada penyidik, dikarenakan para saksi
tersangka yang diperoleh dari hasil
takut dikaitkan dalam masalah tersebut
korupsi untuk di sita.
dan para saksi juga takut hal ini akan
Pada umumnya
mereka sangat pandai menyembunyikan
mengancam keselamatannya.
harta kekayaan hasil korupsi, bahkan tidak sedikit hasil dari korupsi ini telah digunakan
4.
untuk
membeli
A. Simpulan
aset-aset
Berdasarkan hasil penelitian dan
seperti tanah, investasi, dan lain-lain. Hal
pembahasan, dapat disimpulkan sebagai
ini cukup menyulitkan penyidik Komisi
berikut:
Pemberantasan
1. Pelaksanaan
Korupsi
untuk
kewenangan
membuktikan hasil dari korupsi yang
Pemberantasan
telah dilakukannya.
melakukan penyidikan tindak pidana
Hambatan
selanjutnya
adalah
tidak
korupsi
korupsi
Komisi
yang
dalam
dilakukan
tersedianya kantor perwakilan Komisi
penyelenggara negara pada beberapa
Pemberantasan Korupsi yang berada di
tahun ini sudah mengalami kemajuan
setiap
dan
daerah.
Kantor
Komisi
menuai
prestasi,
dengan
Pemberantasan Korupsi hanya berada di
membuktikan konsistensinya dalam
Ibu Kota. Sehingga proses penyidikan
menjalankan kewenangannya seperti 11
mengungkap berbagai kasus korupsi
penyidik dari Komisi Pemberantasan
yang terjadi dalam instansi-instansi
Korupsi,
penting negara, bahkan kasus korupsi
dalam melakukan penyidikan tindak
yang melibatkan Menteri, anggota
pidana korupsi
DPR, dan lain-lain. Meskipun masih
penjabat negara yang berada di
ditemukannya sejumlah kendala, hal
daerah yang jauh dari Ibu Kota
ini
sehingga
tidak
menurunkan
semangat
Komisi Pemberantasan korupsi untuk memproses
para
pelaku
tindak
tugas
penyidik
yang melibatkan
pemberantasan
korupsi
tidak efisien. B. Saran-saran
pidana korupsi di Indonesia. Dalam melakukan
keterbatasan
Diakhir penulisan skripsi ini penulis
dan
akan menyampaikan beberapa harapan atau
kewenangannya tim penyidik KPK
saran-saran kepada semua pihak khusunya
sudah
kepada pemerintah dalam rangka melancarkan
sesuai
ketentuan penyidik
dengan
yang
berlaku,
berwenang
pemeriksaan, penangkapan maupun
ketentuanseperti
melakuknan
penahanan dan
penyitaan
proses korupsi,
atau
yang
kasus
ditangani
tindak
pidana
oleh
Komisi
Pemberantasan Korupsi.
penggeledahan
1. Perlunya membentuk sendiri personil
hasil
didalam tubuh Komisi Pemberantasan
korupsi maupun bukti-bukti seperti
Korupsi khususnya para penyidik, agar
dokumen
KPK
atau
barang
penyidikan
yang
terindikasi
dapat
menunjukan
berhubungan dengan tindak pidana
indenpendensinya dalam memberantas
korupsi.
korupsi
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi dalam
Pemberantasan penyidikan
yaitu
dan
tercapainya
tujuan
pemberantasan korupsi di Indonesia
Korupsi
tanpa adanya tumpang tindih dalam
adanya
penyidikan.
tekanan politik yang kuat terhadap
2. Untuk
mencegah
terjadinya
tindak
KPK, yang menyebabkan kinerja
pidana korupsi, Komisi Pemberantasan
KPK menjadi lamban baik dalam
Korupsi
perlu
penyelidikan maupun penyidikan.
personel
dalam
Masalah sumber daya manusia yang
pegawai
tersedia sangat minim dan perlu
Negara yang di duga melakukan tindak
penambahan
pidana
personel,
yang
negeri
korupsi
menambah mengawasi dan
serta
jumlah para
Penyelenggara
menempatkan
megakibatkan tidak sebandingnya
orang-orang KPK dalam setiap instansi-
antara jumlah kasus dengan jumlah
instansi penting Negara. 12
3. Perlunya
Komisi
Evi
Pemberantasan
Korupsi mendirikan kantor perwakilan di
setiap
daerah
demi
Frans Hendra Winata. 2001. Korupsi dan Hukum Indonesia, Pro Justisia Tahun XIX No.3, FH Unpar Bandung.
kelancaran
pemberantasan korupsi dan supremasi hukum.
Melengkapi
sarana
dan
Lilik Mulyadi. 2007. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya. Bandung : PT Alumni.
prasarana dalam menindaklanjuti para koruptor yang berada di daerah-daerah, lebih
memberikan
perlindungan
Soewartojo Junaidi. Korupsi Pola Kegiatan
terhadap pelapor tindak pidana korupsi. Harapan
penulis
pemerintah
harus
ke
dan Penindakan Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya, Jakarta : Restu Agung
pemerintah, memberikan
Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
kewenangan yang lebih dalam Undangundang Komisi Pemberantasan Korupsi agar
KPK
lebih
leluasa
Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.
dalam
menindaklanjuti setiap perkara korupsi di Indonesia.
Undang-Undang
4. Harapan penulis untuk pemerintah agar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tidak mengangkat atau memberikan jabatan kepada sesorang yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
korupsi demi mewujudkan negara bebas dari korupsi. DAFTAR PUSTAKA Amiruddin, Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Andi Hamzah. 2006. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Elwi Danil, 2012, Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 13
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2014 dari http://www.kajianpustaka.com/pengert ian-model-bentuk-jenis-korupsi.html.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 24 PRP Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sumber Lain Fayusman Rifai. (2011, 17 Juni). Pengertian Tindak Pidana. Diakses tanggal 24 Maret 2014, dari fayusmanrifai.blogspot.com/2011/02/pengertian -tindak-pidana.html?m=1. Wikipedia. Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses tanggal 27 Maret 2014 dari id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_pemb erantasan_korupsi. Liputan 6. (2014). Geledah Gedung Dinkes Banten, KPK Periksa Usulan APBN Alkes. Diakses tanggal 4 Maret 2014 dari liputan6.com/news/read/836437/geled ah-gedung-dinkes-banten-kpk-periksausulan-apbn-alkes. 2014. Tenaga Sosial. (08/2013). Unsur-Unsur Tindak Pidana. Diakses tanggal 24 Maret 2014 dari tenagasosial.blogspot.com/2013/08/un sur-unsur-tindak-pidana.html?m=1. 2013. Hiudiary. 2010/asas-asas-umumpenyelenggaraan-negara. Diakses tanggal 15 Oktober 2014 dari Hiudiary.wordpress.com/ asas-asasumum-penyelenggaraan-negara.html Kajian pustaka, 2013, Bentuk dan Jenis Korupsi. Diaksestanggal 18 november 14
