Kekalahan beruntun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Edisi 51/ Thn II  01 - 15 Juni 2015

Pilkada Humbahas:

Pantas Silaban

PANTAS SILABAN – SADAR SINAGA MAKIN POPULER

JAKARTA, GPP Nuansa politis di Kabupaten Humbang Hasudutan (Humbahas) semakin menghangat seiring dengan semakin mendekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Humbahas 2015. Kegiatan para pasangan bakal calon (Balon) yang menyatakan diri ikut bertading dalam pesta demokrasi 9 Desember 2015 ini semakin tinggi. Pendaftaran akan berlangsung 26-28 Juli. Mereka

seakan berlomba mendekatkan diri kepada warga melalui berbagai kegiatan sosial yang dibalut unsur-unsur politis. Mecari empati. Intentitas kegiatan yang dilakukan Drs Pantas Hasiholan Silaban dan pasangannya Ir Sadar Sinaga di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) akhir-akhir semakin tinggi dan banyak. Mereka bolak-balik ke Humbanghas, bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat secara langsung. Pendeka-

Tiga Kali Kalah Praperadilan

tan atau kunjungan yang kami lakukan ke Humbahas bukan karena menjelang Pilkada. “Jauh sebelum Pilkada, kami sudah sering bolak-balik ke Humbahas, bertemu dengan warga dan telah berbuat untuk kemajuan,” kata Pantas Silaban dan Sadar Sinaga kepada Wartawan GPP di Jakarta di tempat dan waktu terpisah, belum lama ini. Ketika ditanya, kendaraan politik yang akan digunakan Pantas-Sadar pada Pilkada itu, Alden Siringo-ringo SH, salah

seorang think-thank dari pasangan Pantas-Sadar mengatakan masih dalam proses. Mendapatkan partai politik butuh waktu dan proses. Sebab, partai politik dalam mengusung calon memiliki pertimbangan dan kriteria tertentu. Artinya, calon yang diusung partai, bukan semata-mata karena kedekatan hubungan antara seseorang dengan partai atau karena pengaruh uang. Kredibilitas atau kualitas calon yang akan diusung juga menjadi salah satu pertimbangan bagi partai politik. Karena tujuan akhirnya, agar calon

Sadar SInaga

Ke Hal. 06

KPK Jangan Asal Main Tembak

K

Wapres Jusuf Kalla JAKARTA, GPP “Namanya pengadilan tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi itu juga positif, artinya positifnya KPK sekarang harus betul-betul hati-hati. Jangan seperti zaman dulu, main tembak saja kadangkadang,” kata Kalla di Jakarta, Ka-

ekalahan beruntun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan mengundang kekhawatiran. Lembaga antikorupsi tersebut seolah kehilangan taringnya sejak pertama kali dikandaskan Komjen Budi Gunawan dalam penetapannya sebagai tersangka rekening gendut oleh KPK. Karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, KPK harus mulai berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kalahnya KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan para tersangka, menurut Kalla, sebagai pelajaran penting. Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus benar-benar didukung alat bukti yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Diharapkan, “sembilan Srikandi” yang akan memilih pipimpinan KPK defenitif dapat semakin memperkuat pemberantasan korupsi di negeri ini. Ahmad Syafii Maarif

mis (28/5). Wapres melanjutkan, kekalahan KPK tersebut sedianya menjadi pelajaran untuk lebih objektif sekaligus bekerja sesuai dengan koridor hukum. “Agar KPK itu betul-betul objektif dan kerja sesuai hukum. Jadi selama ini KPK tidak ada yang mengawasinya.

Jadi ternyata hukum juga bisa mengawasi pelaksanaan hukum yang lain,” tutur Kalla. Hingga saat ini, KPK sudah tiga kali kalah dalam praperadilan yang diajukan tersangkanya. Terakhir adalah sidang putusan gugatan praperadilan

di PN Jaksel, Selasa (26/5). Hakim tunggal Haswandi memutuskan bahwa penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Hakim menyatakan KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Hadi

ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprindik-17/01/04/2014. Sebelumnya, KPK juga kalah melawan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief

Ke Hal. 14

Oleh : Tiopan Parasian LG

KPK DALAM LINGKARAN KUASA

Entah apa pemicunya, wacana dan keinginan pihak tertentu agar TNI masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tibatiba mencuat, terus bergulir, dan mendapat tanggapan publik di media. Tak urung, petinggi TNI turut merespons wacana itu dengan mengatakan bahwa TNI siap menempatkan kader terbaiknya di KPK, jika diperlukan. Bagi telinga awam, sambutan bernada patriotik itu tentu melahirkan rasa simpatik, sambutan yang membangun kesan bahwa TNI selalu siap ditempatkan di

bidang manapun, demi negara. Namun, di balik sambutan bernada simpatik itu, sesuatu yang sangat mendasar patut dipertanyakan, apakah wacana itu berpijak pada cara berpikir yang tepat? Jangan-jangan, wacana itu hanyalah salah satu wujud fenomena berpikir dangkal yang sudah mewabah hampir pada semua aspek kehidupan berbangsa kita pada saat ini, bahkan bukan tidak mungkin wacana itu adalah salah satu intrik yang digunakan oleh kekuatan tertentu yang tidak menyukai KPK.

KPK Yang Ambruk KPK memang tengah ambruk. Berbagai jargon dan orasi kampanye Jokowi-JK mampu menyihir orang untuk percaya bahwa pasangan itu akan mampu membawa bangsa dan negara ini menuju negara yang makmur serta mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat. Tentunya, kemakmuran dan keadilan hanya dapat terwujud bila pemerintah bersih dari korupsi. Sampai di sini, publik masih mengidentikkan KPK dengan

Jokowi-JK. Mendukung Jokowi sama dengan mendukung KPK. Hingga awal pemerintahan Jokowi-JK, ketika rakyat masih menyaksikan Jokowi melibatkan KPK dalam seleksi menterinya, publik masih memelihara impian bahwa kemakmuran dan keadilan sudah di depan mata. Apa yang terjadi berikutnya? Bulan madu KPK dengan pemerintah sungguh-sungguh hanya sampai di situ. Berikutnya benar-benar drama yang penuh ironi. Hampir di sepan-

Ke Hal. 07

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

Nusantara

TAHUN II/ Edisi 51 I 01 - 15 JUNI 2015

Hayatun Nofrida : PPL Harus PENERBIT: PT RUPALOAN PENASEHAT : - AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) - Drs Jaudi M - Drs Timbul M L.Batu - Edison Lumban Batu SH MH - Tuan Syehk Ali Akbar M - Sudin L.Batu - Drs Tarida M L.batu Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Warasman L.Batu, Drs Sabrawijaya MM, Marusaha M Se, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah. Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Ir. Tiopan Parasian LG, Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar Pemimpin Perusahan: Leonard M, L Batu Wakil Pemimpin Perusahaan: TM Harianja, Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan: Suparman Penasehat Hukum : Poltak Marbun SH, DBD M. L.Batu SH,MH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Gathot Santoso, Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : Parlindungan Batubara (Kabiro), Joni S, Banten: Leonard Marbun, - Serang: Masjaya, - Pandeglang: Riyan, - Cilegon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Iwan Sutrisno - Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Rini, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto - Jawa Barat : T.M. Harianja, SH, - Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Sani Muhammad (Kabiro), Lian S - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Arifin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Rikki Oliveri Peranginangin, Nikodemus Bukit - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro) - Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, - Humbahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/ Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, Budiawan L.F Buulolo SH, Sanohugo Zisokhi Laia, A.Ma.Pd, Efendi Ndruru, Preventiven Ndruru - Pekan Baru : Binsar Tinambunan, Kampiter Tinambunan, Sepison Tinambunan, Agus. - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : Ronald Nababan (Kabiro) -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Perwakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihombing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono - Alamat Redaksi : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI Cabang Pemuda.

W a rta w a n G l ob a l P o s - P o s d a l a m menjalankan tugas jurnalistiknya selalu dilengkapi dengan identitas

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kab. Musi Rawas Angkatan I (25-28 Mei 2015) IR. H. SUHARTO PATIH Kepala

P

Lebih Pintar dari Petani

emerintah Kabupaten Musi Rawas (Muras), Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kemapuan Sumber Daya Manusi (SDM) Petugas Penyulu Lapangan (PPL) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Petani, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). PPL merupakan perpanjangan pemerintah dan menjadi ujung tombak yang sangat diharapkan untuk menghadirkan dan membangun petani-petani berkualitas. Untuk menambah pendapatan, PPL juga boleh nyambi. Jualan makanan hasil olahan ikan, misalnya. MUSI RAWAS, GPP Bimtek Angkatan II bagi Penyuluh Perikanan berlangsung di Balai Beni Ikan (BBI) Sentral Air Satan dibuka langsung oleh Saipul Ibna Asisten III Setda Musi Rawas. Peserta PPL terlihat antusias menimbah ilmu di acara Bimtek tahun 2015 ini. Dalam sambutannya, Saipul menekankan pentingnya ilmu pengetahun bagi PPL. Sebab, menurutnya PPL merupakan ujung tombak Pemerintah dalam menyampaikan gagasan, terobosan, sistim dan tata cara bertani yang benar, sehingga para petani di Kabupaten Musi Rawas dapat meningkatkan hasil produksi dengan modal yang diminimalisir, dengan demikian petani menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu, menurut Saipul, PPL diharapkan menjadikan momentum Bimtek ini menjadi wahana untuk meningkatkan kemapuan sebagai tenaga PPL yang handal dan mempunyai misi sehingga menjadi contoh bagi petani. Sipul berpesan kepada PPL untuk berkerja keras dalam menyampaikan informasi kepada para petani, misalnya kalau hari hujan, tetap bekerja menemui para petani dengan menggunakan jaket. “Jauhkan rasa malas. PPL harus setia mendampingi petani,” katanya. Selainitu PPL juga harus berkerja cerdas dengan menguasai informasi mengunakan internet. Sekarang ini, ilmu itu mudah didapat dengan membuka jaringan internet, membaca website. Di sana banyak informasi yang baru untuk disampaikan kepada petani. Bukan itu saja, PPL juga diminta bekerja dengan ihklas dan tuntas. “Kalau berkerja dengan ikhlas, maka

Ir. Hayatun Nofrida, MP Kepala BP4K Kab. Musi Rawas saat menyampaikan Materi Bimtek Angkatan II

hasilnya akan baik dan terukur capaiannya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Petani, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Ir. Hayatun Nofrida, MP menyampaikan materi Bimtek tentang Kebijakan BP4K. Dalam kesempatan ini Ir. Hayatun Nofrida, MP menyampaikan betapa pentingnya ilmu pengetahun bagi PPL. Menurut dia, PPL di era modern saat ini harus kenal internet karena banyak informasi yang merupakan materi ilmu yang berkaitan dengan BP4K untuk disampaikan kepada petani. “Saya pesankan agar PPL di Kabupaten Musi Rawas mengerti internet,” jelasnya.

Menurut Hayatun, PPL Harus lebih Pintar dari Petani, karena akan berdampak pada pengetahuan yang akan disampaikan kepada petani. “Ironis, kalau petaninya lebih pintar PPL,” katanya. Lebih lanjut Hayatun, meminta kepada PPL untuk menyampaikan ilmu kepada para petani jangan monoton tentang itu-itu saja. “PPL harus berani berinovasi dengan memberikan ilmu, misalnya terkait dengan membuat pakan ikan sendiri tanpa harus mengandalkan pakan pelet yang ada dipasaran,” katanya. PPL juga harus menjadi contoh bagi petani, misalnya dengan membuat makanan olahan yang terbuat dari ikan kecil-kecil, toh kalu pun dijual ikan kecilkecil kurang diminati oleh pembeli. Maka dari itu PPL diharapakan mampu menjadi contoh bagi petani. “Tidak ada salahnya PPL nyambi jualan makanan hasil olahan ikan Mujahir yang kecil-kecil,” tegas Hayatun Nofrida. Abu

Usut Dugaan Korupsi Dana PNPM-MP di Desa Lolosoni Gomo

NISEL, GPP Masyarakat Desa Lolosoni, Kecamatan Gomo, Kabupaten Nias Selatan mengharapkan bantuan pihak penegak hukum (Polri dan Kejaksaan) untuk segera mengusut dugaan tindak pidana korupsi dana PNPM-MP TA 2014 di Desa Lolosoni yang disinyalir dilakukan oleh oknum Ketua TPK berinisial YKT. Beberapa tokoh masyarakat setempat sangat menyesalkan tindakan TPK PNPMMP Desa Lolosoni yang telah menerima dana PNPM-MP dari UPK Kecamatan Gomo untuk pembangunan Jalan Rabat Beton sesuai RAB sepanjang 1.000 Meter tetapi yang dikerjakan dilapangan hanya 670 meter. Ketua TPK Desa Lolosoni Yakin Kasih Tafonao kepada wartawan GPP mengatakan bahwa mereka menerima dana PNPM-MP dari UPK hanya 80 % dari alokasi anggaran untuk Desa Lolosoni sehingga pekerjaan jalan rabat beton tersebut tidak siap sesuai RAB sebelumnya. Namun PJOK PNPM-MP Kecamatan Gomo saat dikonfirmasi oleh Wartawan GPP

mengatakan supaya kasus tersebut dilaporkan saja kepada penegak hukum untuk diusut secepatnya dan agar oknum TPK Desa Lolosoni mempertanggungjawabkan secara hukum. Para Tokoh masyarakat Kecamatan Gomo sangat mengharapkan keseriusan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan untuk mengusut

penyelewengan keuangan Negara di wilayah Kecamatan Gomo dan sekitarnya baik mengenai Dana PNPM-MP setiap desa maupun Dana BOS dan BSM di setiap sekolah karena Korupsi keuangan Negara sudah menjadi budaya yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan oknum tertentu. Fa-Tel.



Nusantara

3

Dicairkan, Dana Desa Rp 20,7 Triliun JAKARTA, GPP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi pengelolaan dan penggunaan dana desa yang digelontorkan pemerintah kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 20,7 triliun. Uang itu akan dibagikan Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar ke 434 desa dan setiap desa menerima dana senilai Rp 252 juta. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan pengawasan itu akan dilakukan dengan mengkaji implementasi undang-undang (UU) Desa. Dia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan rekomendasi atas kajian dana Desa dan implementasi UU Desa tersebut. “KPK melakukan

kajian terhadap hal itu. Nanti akan disampaikan sejumlah rekomendasi untuk mencegah terjadinya kebocoran,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (25/5). Priharsa menegaskan, pihaknya melakukan kajian maupun pengawasan sesuai dengan UU. Menurutnya, hal itu pun sudah tercantum dalam UU Desa. “Tentang implementasi UU Desa,” terangnya. Sebelumnya, diberitakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan telah menyalurkan 51,25 persen dari total dana desa tahap I kepada 228 kabupaten/kota per 21 Mei 2015. Dana Desa yang dikucurkan pada tahap I sekitar Rp 8,28 triliun atau sekitar 40 persen dari total dana desa 2015 sebesar Rp 20,7 triliun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

(APBNP) 2015. Menurut keterangan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro pengalokasian dana desa terendah untuk tahun ini sebesar Rp 252 juta per desa. Dana Desa itu dikucurkan dalam tiga tahap yakni tahap pertama sebesar 40 persen paling lambat minggu kedua April, tahap kedua 40 persen paling lambat minggu kedua Agustus, dan tahap tiga 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 2015. Sebanyak 90 persen dari total dana desa sekitar Rp18,7 triliun dibagi dengan 74.093 desa di Indonesia sehingga keluar angka 252 juta rupiah per desa. Kemudian di luar dari dana itu ada tambahan 10 persen atau sekitar Rp 2,7 triliun dibagi berdasarkan kriteria jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan kondisi

Logo Pilkada Musi Rawas Tahun 2015 bertuliskan “Masa Depan Musi Rawas Ditangan Anda.” Kotak Suara berbentuk kubus ditutupi kuba berwarna hijau yang melambangkan Pilkada bersinergi dengan Program Musi Rawas Darussalam. Selain itu, dibagian bawah Logo juga tertulis, “Ayo Milih Dengan Hati Nurani 9 Desember 2015.” Tulisan ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan tepat. “Memilih dengan cerdas untuk masa depan Musi Rawas,” kata Divisi Sosialisasi Dasril Ismail. Bagian atas Kotak berbentuk kubus ini bergambar bendera Merah Putih tempat memasukkan kertas suara yang telah dicoblos melambangkan Pilkada serentak Tahun 2015 seluru Indonesia yang pertama kali. Kotak suara bergambar Logo Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia dan Logo Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang berarti Pilkada akan berlangsung di Kabupaten Musi Rawas. Sebelumnya, Ketua Divisi Sosialisasi Dasril Ismail mengumumkan, pemenang Sayembara Logo Pilkada Musi Rawas Tahun 2015. Pemenang I: Ismi Hasanah dengan nilai 395, pemenang II: Frian Saputra ( 385), pemenang III: Muharani (290). Sementara itu, Bupati Mura H Ridwan Mukti melalui Asisten I Ali Sadikin, memberikan apresiasi kepada KPU Musi Rawas yang telah berinsiatif menjadikan kuba Darussalam sebgai Logo Pilkada Tahun 2015. “Logo Pilkada 2015 yang bersinergi dengan Program Musi Rawas Darussalam, merupakan ide yang cemerlang,” ujar Ali Sadikin. Rudi Hartono

KPUD Musi Rawas Luncurkan Logo Pilkada 2015

Peluncuran Logo Pilkada Musi Rawas 2015

Musi Rawas, GPP. Menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas meluncurkan Logo Pilkada 2015 dengan melepas balon yang membawa Logo Pilkada Musi Rawas. Peluncuran dilakukan dilakukan Ketua Divisi Sosialisasi Dasril Ismail SE bersama Bupati, Dandim, Kapolres dan Panwaskab.

geografis. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menjelaskan, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan yang

ditetapkan oleh Kementerian Desa. Karena itulah, Marwan mengingatkan desa yang belum menyiapkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes agar segera mempercepat penyelesaiannya. GPP

Pemilukada Nisel

Balon Masih Ragu dengan Kecurangan

NISEL, GPP Keragu-raguan para kadindat Bakal Calon Bupati/Wabup Nias Selatan pada Pemilu Kada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 tidak terlepas dari rasa trauma atas kecurangan yang terjadi pada Pileg dan Pilpres 2014, sehingga semuanya masih mikir-mikir mencari solusi untuk mencegah kecurangan yang bakal terjadi. Beberapa tokoh masyarakat yang berminat maju sebagai kadindat pada Pemilu Kada Nias Selatan mengatakan kepada Wartawan GPP bahwa untuk terjadinya Pemilu Kada yang benarbenar murni dan adil tanpa kecurangan di Nisel sangat diharapkan keseriusan KPU RI, Bawaslu RI, MK, Kapolri dengan menurunkan Tim khusus di dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Pemilu Kada di setiap TPS pada hari pemungutan suara sehingga mencegah kecurangan yang bakal terjadi. Apabila MK, KPU dan DPR RI serta pemerintah benar-benar serius mencegah kecurangan pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia, maka data falid dan akurat hasil Pemilu tersebut sebenarnya berada di tangan Pamsung dari Kepolisian, sebab hasil perolehan suara seusai penghitungan suara di TPS

langsung dicatat dan ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinannya dilapangan sampai ke Mabes Polri sehingga seharusnya KPU, DKPP dan terutama MK menjadikan data yang ada di Polri tersebut sebagai data pembanding dan bukan dalam arti pihak Polri memihak tetapi karena datanya adil. Sebenarnya untuk mengawasi Pelaksanaan Pemilu Kada di Nisel sangat mudah apabila pihak MK, KPU dan Bawaslu RI serius mencegah kecurangan yang dapat mengakibatkan terjadinya pemilu ulang, di mana pengawasannya cukup menempatkan Tim Khusus sebanyak 5 s/d 10 orang setiap kecamatan tanpa dikomandoi oleh pihak pejabat kabupaten maupun kecamatan dan siap serta senang bila dikontrol LSM dan insan pers, sehingga apabila ada TPS yang dicurigai akan melakukan kecurangan, maka anggota timnya langsung kelapangan dan pelaku kecurangan diproses secara hukum. Sam.B

Alex Noerdin : Lubuklinggau Salah Satu Kota Olahraga di Indonesia

-Pembukaan Porprov Ke-X Sumsel Tahun 2015 Sukses

Senam Massal ‘Linggau Bisa’ saat Pembukaan Porprov X Sumsel

LUBUKLINGGAU, GPP

Lubuklinggau merupakan kota kecil yang terletak di ujung Provinsi Sumatera Selatan, berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Kendati kecil, kota Madani yang di pimpin oleh Mantan Ketua KNPI ini mampu menggelar acara besar seperti, perayaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Sumatera Selatan 2015 yang pertama kali digelar di luar Kota Palembang. “Lubuklinggau ini kotanya kecil, namun mampu menjadi tuan rumah diajang Porprov X Sumsel 2015,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin saat membuka Por-

H. Alex Noerdin Gubernur Sumatera Selatan saat menyerakan Piala Bergilir Kepada Panitia Penyelenggara Porprov X Sumel

prov X Sumsel 2015 di Stadion Mini, Sport Center, Petanang, Minggu, (24/5). Alex Noerdin, memberikan motivasi kepada kabupaten/kota yang lainnya untuk semangat dalam perayaan Porprov X Tahun 2015. Selanjutnya, kabupaten/ kota di Sumsel diharapkan mumpuni dengan fasilitas olaraga, mendidik sumber daya manusia di bidang olahraga terutama atelitnya, karena setelah Kota Lubuklinggau, Porprov berikutnya akan diadakan di Kabupaten Muara Enim. “Kabupaten Muara Enim silahkan, contoh Kota Lubuklinggau

untuk lebih sukses lagi, diajang Porprov berikutnya,” kata Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin sembari mengatakan kalau Kota Lubuklinggau merupakan salah satu Kota Olahraga di Indonesia. Dalam kesempatan ini hadir, Kapolda Sumsel Irjen. Pol Iza Fadri, Pangdam II Sriwijaya Mayjend TNI Iskandar MS, Ketua Koni Sumsel Mudai Maddang, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumsel, rombongan kontigen kabupaten/kota se-sumsel ribuan atlit dari berbagai cabang olahraga.Sementara itu, Walikota Luvuklinggau H. SN. Prana Putra Sohe dalam sambutannya me-

Kontingen Kota Lubuklinggau

nyatakan bahwa masyarakat Kota Lubuklinggau sangat bangga karena telah didaulat menjadi tuan rumah Porprov X Sumsel 2015. Kota Lubuklinggau merupakan daerah yang pertama sekali melaksanakan perayaan Porprov di luar Kota Palembang ibu Kota Sumsel. Momentum ini juga merupakan bagian dari suksesnya Visit 2015 yang merupakan program unggulan Kota Lubuklinggau. “Kepada para Atlit Se-Sumsel, saya ucapakan selamat datang di Kota Lubuklinggau Madani, Selamat Bertanding,” kata SN. Parana Putra Sohe. Sebelum Porprov Sumsel Ke-X Tahun 2015 dimulai, Walikota Lubuklinggau memberikan cindramata

kepada seruluh Kepala Daerah, Kabupaten/Kota di Sumsel berupa Cincin Batu Akik khas daerah Lubuklinggau jenis ‘Batu Teratai’. Di jalan sepanjang kurang lebih 1 km dipadati kendaraan roda dua dan empat yang merupakan pengunjung pembukaan Porprov X Sumsel. Kerumunan pengunjung ini, datang dari kota setempat, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Musi Rawas dan bahkan ada juga pengunjung yang datang dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. adv/abu

4


Advertorial


KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN

PETANI SANGAT MENGHARAPKAN MANFAAT REHABILITASI SALURAN IRIGASI TAHUN INI BANTEN –Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian (BBWSC-3) Banten akan segera melakukan perehaban di beberapa titik saluran irigasi yang tersebar di Provinsi Banten. Pihak BBWSC-3 Banten mulai melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait akan dilakukan pekerjaan rehab saluran irigasi. Kali ini, BBWSC-3 melakukan sosialisas ikegiatan pekerjaan perehaban di beberapa daerah di antara daerah yang saluran irigasi melintasi wilayah tersebut, adapun wilayahnya yaitu Kecamatan Banjarsari, Munjul, Angsana, Sukaresmi, Sobang, dan Kecamatan Panimbang. Acara sosialisasi yang dilaksanakan di Kecamatan Munjul, tampak hadir semua Muspika dari enam kecamatan yang dilintasi saluran irigasi, serta para kelompok P3A GP3A wilayah 1 sampai wilayah 4. Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang tampak dihadiri dari Dinas PU dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pandeglang. Perehaban yang dilakukan BBWSC-3 kali ini sangat diharapkan oleh masyarakat setempat agar perehabannya benarbenar dapat membantu masyarakat dengan mengaliri sawah para penduduk yang akan di lewati jalur irigasi. Dalam sosialisasi pelaksana perehaban irigasi induk di Kecamatan Munjul ini mendapat respon yang positif dari masyarakat setempat serta masyarakat berharap agar pekerjaan yang sekarang bisa lebih baik dari pekerjaan yang terdahulu. Karena hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya, menurut kami tidak

ada manfaatnya. “Lihat saja buktinya, bahwa tidak bermanfaat hingga saat ini, saat dilaksanakannya kembali rehab saluran irigasi oleh pemerintah. Sampai sekarang air yang kami harapkan tidak bisa mengalir sampai daerah kami, yaitu wilayah Sesepan dan Sobang, tidak pernah ada air yang mengalir dari irigasi itu,” ujar Kepala Desa Gombong, Iwa, di acara sosialisasi. Dalam sosialisasi, turut pula hadir kontraktor yang mendapatkan pekerjaan perehaban irigasi di Ciliman tersebut. Sementara itu, Budiana ST,MT dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya berharap kepada para petani terutama para P3 air yang berada di 6 kecamatan yang dilintasi saluran irigasi, agar pelaksana perehaban irigasi induk dapat terlaksana dengan baik, diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, serta Budiana juga meminta kepada pihak Kontraktor agar para pekerja di perioritaskan warga yang berada di wilayah sekitar daerah pekerjaannya,” tutur Budiana yang juga seorang PPTK dalam pekerjaan perehaban ini. Ditambahkannya lagi bahwa perehaban ini adalah penyempurnaan dari perehaban yang dilakukan pada tahun 2013 yang dahulu. Adapun kontraktor yang mendapatkan tender pekerjaan ini, yaitu PT Gerbang Kontruksi Nusantara total pekerjaan dengan nilai 4 miliar, PT Way Mincang total nilai pekerjaan Rp 5,3 miliar, PT Dutat Raya Dina Metro – PT Dolar Lestari Mandiri (KSO), senilai 3,5 miliar, dimana semuanya dalam waktu pengerjaan selama 6 bulan diharuskan selesai. Maka kepada para petani karena dalam pengerjaan irigasi ini,

nantinya akan dilakukan buka tutup. Kemungkinan aliran air akan terhambat, diharapkan para petani dapat memakluminya,” kata Budi dalam sambutannya. Sementara di tempat yang sama, Konsultan Pirip, Ibu Dwi, mengatakan pula bahwa pihaknya sebagai konsultan akan mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Kontraktor, menjalankan pekerjaan sesuai

dengan tupoksinya. “Kami sebagai Konsultan dalam, dalam pelaksanaan sesuai dengan gambar yang di tentukan. Harapan kami juga terhadap masyarakat hendaknya dapat terlibat dalam pengawasan dan bisa memberikan informasi kepada kami, kalu ada hal yang tidak sesuai denga aturannya. Karena jumlah anggota kami terbatas sehingga bisa saja tidak terkontrol oleh kami sebagai konsultan, ungka-

pnya. Berdasarkan data yang diperoleh, aggaran untuk rehabilitasi saluran irigasi di Provinsi Banten dari Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sebesar 43 miliar lebih. Anggaran tersebut di gelontorkan Kementrian PU ke BBWSC-3 Banten khusus dalam bidang sarana air baku ini untuk menanggulangi permasalahan saluran irigasi. (ADV)


Nusantara


5

PT GTJ Inovasi Listrik di TPST Bantargebang

P

T Godang Tua Jaya (GTJ) selaku pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi berkomitmen melakukan berbagai inovasi di lahan itu. Misalnya, meningkatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). PT GTJ tetap tunduk terhadap kerjasama dengan Pemprov DKI sesuai kontrak hingga 2023. “Selain biogas dari sampah kami gunakan untuk pembangkit listrik, kami juga membuat pupuk kompos dari sampah itu sendiri. Memang listrik yang dihasilkan saat ini masih kecil, namun cukup menerangi wailayah sekitar TPST Bantargebang,” kata Managing Director PT GTJ, Douglas Manurung di Jakarta, Minggu (23/5). BEKASI, GPP Douglas menjelaskan lahan yang saat ini digunakan untuk mengelola sampah di Bantargebang bukan sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Karena ada beberapa lahan milik swasta. Namun setelah kontrak selesai lahan milik Pemprov DKI seluas 108 hektar akan dikembalikan pada tahun 2023 mendatang. “Dengan asumsi mengelola 2.000 ton sampah perhari maka bisa menghasilkan listik 10 megawatt (MW). Itu berasal dari pupuk organik maupun biji plastik. Saat ini kami dan PT Pertamina (Persero) melakukan kerja sama dengan mengembangkan 2.000 ton sampah per hari lewat teknologi modern. Teknologi ini dikembangkan dengan bekerja sama oleh Solena Fuels,” jelas Douglas. Dengan kerjasama ini, lanjut Douglas, diharapkan bisa menghasilkan 138 MW dari 4.000 ton sampah. Kerjasama ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Menjawab soal tipping fee atau penimbangan sampah yang selalu diplesetkan beberapa pihak, dengan tegas Douglas mengatakan soal penimbangan sampah di TPST Bantargebang yang melakukan bukanlah pihaknya. Melainkan pihak Pemprov DKI Jakarta atau Dinas Kebersihan DKI. “Kami tahu berapa volume sampah yang masuk ke Bantargebang, justru dari Pemprov DKI Jakarta. Setiap akhir bulan Dinas Kebersihan DKI Jakarta memberikan laporan kepada kami bahwa

sampah yang masuk ke TPST Bantar lima tahun kedua 3.000 ton, dan Gebang ini mulai tanggal 1 sekian tujuh tahun terakhir 2.000 ton. ton, tanggal 2 sekian ton sampai Karena rencananya Pemprov DKI dengan tanggal 30 sekian ton. Seakan membangun ITF di Jakarta. dangkan akhir bulannya Sehingga sampah akan terakumulasi. Dan itulah dikelola di dalam kota,” dasar kami menagih,” ujar jelas Douglas. Douglas. Diakuinya, sampah Diutarakan Douglas, yang dikirim ke Banyang menimbang sampah targebang jumlahnya itu adalah Dinas Keberfluktuatif. Nantinya kelesihan DKI. Jadi tidak ada bihan beban sampah akan urusan PT GTJ dengan dibayarkan oleh Pemprov timbangan tersebut. “Nah, DKI. Awalnya tipping fee Douglas Manurung kalo ada yang neko-neko yang dibayarkan sebesar berarti merekalah yang Rp114.000 per ton. Taneko-neko bukan kami. Jadi tudinhun ini tipping fee naik sebesar gan yang dialamatkan seolah-olah Rp123.000 per ton. “Tipping kami yang menimbang sampah, itu fee yang kami terima juga tidak tidak sesuai fakta yang ada. Bahwa sepenuhnya diambil oleh PT GTJ. telaah hukum memang pernah Sebab pihaknya harus membayar dilakukan oleh Kejari Bekasi, Kepajak sebesar dua persen, serta jaksaan Tinggi Jakarta, dan juga Kemembayar kepada Kota Bekasi jakgung. Hasilnya, tidak ditemukan sebesar 20 persen dari total pengcukup bukti ada perbuatan melawan hasilan,” tandas Douglas. hukum dan tidak ada tindak pidana Ketua Komisi D DPRD DKI M korupsi sedikit pun,” paparnya. Sanusi mengatakan sesuai paTerkait tipping fee yang terus paran dari PT GTJ dengan komisi naik setiap dua tahun juga diayang dipimpinnya, hingga saat ini tur dalam kontrak. Hal tersebut PT GTJ masih bekerja sesuai kondisesuaikan dengan kenaikan inflasi trak dengan Pemprov DKI. “Artisebesar 8 persen. Sedangkan turunnya, sesuai data dan keterangan nya volume sampah yang dikirim yang kami dapatkan, PT GTJ tidak ke Bantargebang, juga atas dasar melakukan pelanggaran kontrak kesepakatan. Sebab, selama tujuh tadengan Pemprov DKI yang berahun terakhir masa kontrak, Pemprov khir 2023 mendatang. Dan benar DKI telah membangun Intermediete bahwa yang menimbang sampah Treatment Facility (ITF). “Memang yang masuk TPST Bantargebang ada penurunan volume sampah itu adalah pihak Dinas Kebersihan yang dikirim ke Bantargebang, lima DKI,” imbuh Politisi Partai Gerintahun pertama sebanyak 4.500 ton, dra itu. TOR

DOLOKSANGGUL, GPP, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan Monitoring ke Pajak Tradisional Lintongnihuta dan beberpa tempat penjualan dan gudang beras yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutran (Humbahas) dalam rangka Sosialisasi dan Antisipasi masuknya Beras Plastik ke Humbahas. Dalam sosialisasi tersebut diberitahukan bahwa beras asli akan menyerap air dengan tekstur beras akan

ras plastik kepada penjual beras dan beberapa masyarakat yang datang ke pajak tradisional Lintongnihuta pada hari Selasa (26/5). Kabag Perekonomian Sekdakab Humbahas Darwin Sitohang, SE mengatakan, pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi ini kepada semua penjual beras, supaya nantinya kita terhindar dari penjualan beras plastik yang marak dibicarakan di media massa maupun media elektronik saat ini. Peran pemerintah sangat dituntut untuk mengantisipasi masuknya beras plastik ini ke Kabupaten Humbahas. “Tadi sudah kita cek beberapa sampel beras yang dijual di pajak tradisional Lintongnihuta sampai saat ini belum kita temukan ada beras beras plastik,” katanya. Sementara itu Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Humbahas Andri Otto Silalahi mengatakan, sosialisasi ini akan kita laksanakan di 10 Kecamatan Se Kabupaten Humbahas pada hari yang berbeda dan paling tepat pada saat pajak didaaerah

Dilantik 70 Anggota PPK Musi Rawas

acara pelantikan anggota PPK Musi Rawas

MUSI RAWAS, GPP Sebanyak 70 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Musi Rawas Sabtu, (16/5) dilantik Ketua KPU Musi Rawas Ach Zaein di Hotel Hakmaz Taba. Pelantikan ini merupakan rangkaian dari tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015. Usai dilantik, anggota PPK melakukan penandatanganan fakta integritas terkait pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Seluruh anggota PPK se Kabupaten Musi Rawas yang sudah dilantik berjanji dengan sepenuh hati untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai anggota PPK. Setelah itu, menyaksikan peluncuran Logo Pilkada di depan hotel oleh Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, 70 anggota PPK yang baru dilantik Ketua KPU Musi Rawas ini mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di tempat yang sama selama dua hari (16-17 Mei 2015). Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti yang diwakili oleh Asisten I setda Mura Ali Sadikin, Ketua DPRD Mura, Kapolres Musi Rawas yang diwakili oleh Kasat Intelkam, Dandim 0406,

Kepala Kesbang Mura, dan pimpinan partai politik yang ada di Kabupaten Mura. Ali Sadikin dalam sambutannya sebagai Bupati Musi Rawas mengatakan, pelantikan anggota PPK dan bimbingan teknis angota PPK ini tidak lain bertujuan untuk menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2015. PPK merupakan bagian dari suksesnya Pilkada, untuk itu diharapkan kepada anggota PPK untuk berkerja profesional dan jangan mau di intervensi oleh pihak-pihak lain yang menguntungkan salah satu calon. “Berkerjalah dengan jujur, adil dan tidak memihak,” katanya. Anggota PPK yang berjumlah 70 orang tersebar di 14 kecamatan. Rudi Hartono

penandatanganan fakta Integritas

Pemkab Humbahas Monitoring Beras Plastik

lembut jika dimasukkan ke penanak nasi sedangkan ciri mengenali beras plastik apabila dimasak akan lembek mencair dan menjadi bubur, semakin mengeras jika dingin, selain itu juga beras plastik teksturnya yang licin dan berwarna putih bening keseluruhannya seperti plastik. Secara kasat mata bentuk beras plastik akan lebih tampak bersih bening seperti plastik. Bagian Perekonomian Sekdakab dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Humbahas bersama beberapa staf langsung melakukan sosialisasi dalam bentuk lisan da n mem Selamat Hari Pendidikan Nasional bagikan (2 Mei 2015) selebaran yang berisi Yudi Fratama, SH bentuk dan Ketua kriteria mengenali H. Yuzakir Mahmud, SH beras plasToyib Rakembang, S. Ag Wakil Ketua Wakil Ketua tik serta perbedaan Nawawi, SH, MH b e ra s a s l i Sekretaris dengan be-

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

tersebut, sebelumnya untuk Kecamatan Doloksanggul sudah kita laksanakan monitoring di pajak Doloksanggul pada Rabu kemarin, hasilnya kita tidak ada ditemukan beras plastik. Saat ini, Monitoring kita laksanakan di Kecamatan Lintongnihuta, monitoring ini dilaksanakan supaya masyarakat dan penjual beras mengetahui apa itu beras platik dan dampak mengkomsumsi beras plastik yang dapat mengancam jiwa jika dikomsumsi, jelasnya. Hal senada juga disampaikan Camat Lintongnihuta Haposman Togatorop ketika dikonfirmasi beberapa media diruang kerjanya menyampaikan sampai saat ini belum ada kita temukan beras plastik di kecamatan Lintongnihuta, dan kedepan tentu kita harus mengantisipasi jangan sampai masuk beras plastik ini ke Kabupaten Humbahas khususnya Kecamatan Lintongnihuta. Terimakasih Pemerintah Kabupaten langsung melaksanakan sosialisasi pencegahan peredaran beras plastik ini kepada masyarakat. Masyarakat Kecamatan Lintongnihuta akan melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika

ada oknum yang tidak bertanggungjawab menjual beras plastik kepada masyarakat. Salah satu penjual beras H. Br Hombing (45) mengatakan, saat ini beras yang masuk ke Lintongnihuta berasal dari Balige dan sebagian besar merupakan hasil pertanian dari daerah Humbahas ini, seperti beras merah. “Memang belakangan ini marak dibicarakan beras plastik. Kami pihak penjual sangat kwatir dengan beras plastik ini, terimakasih kepada pemerintah atas sosialisasi yang dilaksanakan, kedepan kami akan memberitahukan kepada bapak jika ada yang menjual beras plastik dan keberadaannya. Rel

petugas memeriksa beras pedagang

6


Nusantara

Penyuluh Pertanian Merupakan Teladan Bagi Petani MUSI RAWAS, GPP Untuk meningkatkan kemampuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) selama empat hari (2528/05) di Aula Noren Tirta Buana, Kecamatan Tugu Mulyo. Acara yang bermuara pada meningkatnya pendapatan produksi petani ini di bawah koordinasi Badan Pelaksana Penyuluhan Petani, Perikanan dan Kehutanan (BP4K). Bimtek bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015 ini berjutuan agar PPL dalam menjalankan tugasnya disertai dengan wawasan dan ilmu yang mempuni dibidang pertanian. Sekretaris BP4K Herly saat membuka Bimtek Angkatan I bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015 mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan membangun landasan bagi pelatihan fungtsional penyuluh pertanian. Menyamakan persepsi terhadap tugas dan fungsi, organisasi, tata kerja dan tata hubungan keja penyuluh pertanian. Memberikan wawasan berpikir secara komprenhensif bagi penyuluh pertanian, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai penyuluh pertanian dan meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian. Peserta Bimtek merupakan penyuluh pertanian berjumlah 40

orang dari BP4K dan delapan orang dari UPTBP di Kabupaten Musi Rawas. Pemateri Bimtek ini di isi oleh Pejabat eselon II dan staf berpendidikan S2 di Kabupaten Musi Rawas, Widyaiswara BPP Lampung dan Peneliti dari Balai Besar Penelitian Padi Sukamandi Jawa Barat. Metode yang disampaikan pada Bimtek Angkatan I ini, mengunakan pendekatan proses pembelajaran orang dewasa (andragogi) yang merupakan bagian dari Experience Learning Cycle (ELC) yang dapat digabungkan satu sama lain pada setiap materi Bimtek, kata Herly. Selanjutnya, Kepla Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Heryanto sebagai Nara sumber mengatakan pentingnya ilmu pengetahun bagi penyulu karena, kalau penyulu pertanian di Kabupaten Musi Rawas ini Pintar dan berpengetahuan lebih dari petani, maka kepercayaan petani akan tumbuh. Bukan sebaliknya petani yang lebih pintar dan berpengetahuan. Kalau demikian maka, penyuluhnya akan takut untuk menghadapi petani dikarenakan ilmunya tidak memadai dan tidak berpengetahuan. “Ilmu itu sangat penting bagi Penyulu Pertanian,” kata Heryanto. Sementara itu, Pariono, Petani yang tergabung di Kelompok Tani Lestari dari Desa Buyut Ilir, Kecamatan gunung Sugi, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung yang merupakan Parktisi pengunaan Mesin tanam akan mempraktekkan pengunaan mesin

Bimtek bagi Penyuluh Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Angkatan I Tahun 2015

tanaman. “Besok akan ada materi yang akan dipraktekkan langsung dilapangan, mengenai kinerja mesintaman padi,” kata Pariono. Pariono, sejak mendapatkan pelatihan mengunakan mesin taman padi, kelompoknya sudah lima musim mengunkan mesin taman untuk menanan padi. Menurut dia mengunakan mesin tanamm lebih hemat biaya. Misalnya, bebas biaya cabut benih, bebas biaya garis/ ciplak dan menaman cukup mengunakan dua orang operator mesin tanaman. Di lain kesempatan Kepala BP4K Kabupaten Musi Rawas Ir. Hayatun Nofrida, MP mengharapakan agar Penyuluh Pertanian mampu menjadi contoh yang baik dan berwawasan pertanian yang handal dan teruji. “Penyuluh Pertanian harus berani berinovasi, mengenal media internet sebagai sumber ilmu, di internet banyak materi yang perlu disampaikan kepada petani,” katanya. Abu

Pilkada........ calon yang diusung partai itu tampil sebagai pemenang dalam Pilkada. Jadi sangat masuk akal, jika parpol sangat selektif dalam memilih atau menentukan calonnya. Ketika ditanya lagi, Aldentua mengatakan pasangan Pantas-Sadar sedang melakukan pembicaraan intensif dengan Partai Nasdem yang difasilitasi Ir Sahat Silaban anggota DPR-RI dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Tentu, tidak cukup dengan Nasdem harus ada lagi partai lain, sebab, Nasdem hanya memiliki tiga kursi di DPRD Humbahas, sementara syaratnya

minimal lima kursi. Artinya, butuh dua lagi kursi. “Kami juga melakukan pendekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki dua kursi di DPRD Humbahas,” kata Aldentua yang dikenal sebagai pengacara nasional dan telah melanglang buana ke berbagai daerah menjalankan profesinya. Ia juga digelari “raja konser” karena sangat sering memprakarsai kegiatan konser untuk berbagai kepentingan yang utamanya sosial. Ketika diinformasikan bahwa sudah ada balon di Humbahas yang telah mendapatkan Nasdem, Aldentua justru mempert a nya ka n kebenarannya. Saya rasa tidak. Selamat dan Sukses Atas Dilantiknya Kompol. Sepanjang yang saya Yoga Baskara Jaya, SH. Sik ketahui, Sebagai Wakapolres Musi Rawas Partai Nas(24/4/2015) dem belum ada ‘peYudi Fratama, SH miliknya’. Ketua Mungkin H. Yuzakir Mahmud, SH Toyib Rakembang, S. Ag saja baru Wakil Ketua Wakil Ketua pendekaNawawi, SH, MH tan, tetapi Sekretaris kemudian diklaim su-


dah miliknya. Alden optimis Partai Nasdem akan menjadi perahu politik Pantas-Sadar. Bahkan informasi yang diterima Alden sebagaimana disampaikan kepada GPP, bahwa ada lembaga yang melakukan survey politik di Humbahas menyangkut balon-balon yang akan bertarung di Pilkada Humbahas 2015 ini. Hasilnya, nama Pantas Silaban menempati urutan teratas, karena sudah makin popular di tengahtengah masyarakat Humbahas. Itu artinya, bahwa partai politik akan menampilkan calon berkualitas dan memiliki peluang sebagai winner. Bagaimana dengan PKB? Alden menjawab,”ya, itu tadi, masih dalam proses”. “Ke partai lain juga dilakukan pendekatan,” kata Alden dan optimis mereka akan mendapatkan partai menuju Pilkada Humbahas 2015 ini. Menurut analisis politik, kata Alden, pasangan Pantas-Sadar sangat ideal. Katakalah Pantas dari Doloksanggul sekitarnya dan Sadar dari wilayah Pakkat-Parlilitan dan Tarabintang (Papatar). Sambil melakukan pendekatan kepada pemilik partai, para balon terus melakukan sosialisasi. PAR


Dipertanyakan,Proyek Publikasi Humas Langkat LANGKAT, GPP Pemakaian anggaran di bidang Kehumasan Pemkab Langkat mulai jadi buah bibir. Pasalnya, tahun anggaran 2015, Pemkab Langkat di bawah naungan anggaran Sekdakab Langkat, mengalokasikan biaya untuk Program Jasa Publikasi Media Elektronik dan Media Cetak Rp2.049.000.000. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp1.850.000.000 dialokasikan untuk item kegiatan biaya kerjasama dengan lima media pemberitaan. “Hal ini lah yang memicu persoalan adanya dugaan penyimpangan hukum dan berbau gratifikasi serta mark up anggaran,” kata Ketua LSM Lipat Bambang S belum lama ini. Informasi yang diperoleh Wartawan dari sejumlah petinggi media cetak yang nama medianya masuk dalam daftar penerima dana proyek publikasi dan pencitraan Pemkab Langkat menyebutkan, sebenarnya mereka juga bingung serta ragu untuk menerima dana

publikasi dari oknum Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gultom. Sebab, para petinggi perusahaan penerbitan media cetak ternama di Sumatera Utara itu harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Ketakutan unsur petinggi media cetak nasional tersebut sangat masuk akal. Pasalnya, Rp1,850 M husus media cetak tidak melalui mekanisme tender sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Ironisnya, oknum Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gultom, disebut-sebut juga mengambil keuntungan dengan cara melakukan pemotongan anggaran peruntukan sesuai dengan kesepakatan para petinggi media cetak bersangkutan. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kabag Humas Pemkab Langkat, Rizal Gultom lewat SMS, tidak ada respon sama sekali. anto

Komisi C DPRD Langkat Kunjungi PT Pertamina Gas Tandem

Anggota komisi C DPRD Kabupaten Langkat beserta para staf karyawan PT. Pertamina Gas Tandem tampak serius sedang berbincang – bincang saat membahas permasalahan yang muncul dalam pertemuan diruang rapat kantor PT. Pertamina Gas Tandem.

LANGKAT, GPP Dalam menjalankan tugas sesuai dengan program kerja DPRD Langkat yang telah dijadwalkan, Komisi C DPRD yang membidangi tugas tentang keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal tersebut laksanakan kujungan kerja (kunker) ke PT Pertamina Gas Tandem. Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga SE, selaku koordinator komisi C, Suria Darma Ginting S.P sebagai ketua komisi, Risna Lela sari SE sebagai sekretaris, Pujianto SE, Sarno SE, Suwanto, Makmur Ginting, H. Arba’I Fauzan S.Pd, Fatimah dan Arifuddin masing-masing sebagai anggota juga dua orang staf sekretariat DPRD Langkat yaitu Ning Haera Wastuti dan Satria. Rombongan diterima pihak pertamina di ruang rapat kantor PT Pertamina Gas (Pertagas) Tandem diantaranya Eko HS (OH Depot Tandem), Bayu (Operasional Heat), Handoko (qc & HSE), Legun (Tehnisi Oprasional) dan Yuda (PS). Pertemuan berjalan dengan penuh komunikatif, dan saling memberikan informasi satu sama lainnya serta banyak membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan

PBB dan pajak retribusi termasuk permasalahan yang berhubungan dengan dana CSR (Cost Sosial Responsibility) perusahaan juga hal – hal lain yang dianggap penting. Mengenai CRS, pihak PT Pertamina menjelaskan bahwa setiap tahun pertamina Medan tetap memberikan dan tiap tahun CSR diperbaharui terutama untuk daerah yang berdekatan dengan perusahaan, “Kami juga mengadakan pembinaan terhadap pengusaha kecil dan menengah, mengadakan penghijauan dan pada tahun 2001 bantuan grobak bakso untuk daerah ring 1 yang jaraknya 200 M dengan perusahaan,” katanya. Tentang pembayaran pajak dengan pasal 21,23,25 dan 29 sebesar Rp 200.000.000 itu juga tetap dibayarkan pada setiap bulannya sedangkan pajak hasil migas dibayarakan ke daerah sebesar Rp3.000.000.000 dan pembayaran pajak PBB tahun 2014 PT.Pertamina Gas telah dibayarkan oleh pertamina pusat melalui SKK Migas. Pada kesempatan itu juga DPRD Langkat berharap agar pihak PT. Pertamina Gas Tandem lebih meningkatkan realisasi dana CSR kepada masyarakat di sekitarnya agar dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Anto



Opini

7

Jadilah Orang tua Bijak! KPK DALAM.....

Kegandrungan anak-anak sekarang dengan permainan atau media sosial yang ada di telepon selulernya membuat mereka selalu sibuk dengan telepon selulernya. Sebagian besar orang tua kewalahan menyuruh anaknya belajar. Tidak sedikit anak yang kecanduan main game sehingga prestasi belajarnya menurun, orang tua menjadi resah. Selalu ada solusi, tidak usah marah kepada anak anda, yang membuatnya tidak menyukai anda.

Anda hanya perlu sedikit otoritas untuk mengajak dan mendampingi anak anda belajar on line, web site pembelajaran terbaik dan GRATIS, persembahan tiologi.com. Dengan fitur-fitur yang ada di tiologi.com, anak bisa latihan mengerjakan soal secara on line dengan hasil dan penyelesaian yang langsung bisa dilihat oleh orang tua. Dengan belajar di tiologi.com, B E LAJA R M E N JA DI M E N YENANGKAN dan ORANGTUA TIDAK PERLU RESAH.

jang pemerintahan Jokowi-JK yang kita tonton adalah drama pelemahan KPK dari segala lini, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Intrik-intrik yang dimainkan bahkan terlihat sangat kasar yang bahkan orang awam pun bisa memahami ketidak-beresan dalam permainan itu. Sulit dielak bahwa ada suatu kolaborasi sistematis untuk mengakhiri riwayat KPK. Di tengah melemahnya KPK, kita menyaksikan upaya sistematis untuk semakin mengubur KPK. Lucunya, upaya-upaya itu dilakukan dengan jalan mencitrakan diri sebagai pihak yang pro pemberantasan korupsi. Dalam konteks berpikir demikian, upaya yang luar biasa belakangan ini dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus-kasus korupsi di mana hampir setiap hari kita dapat menyaksikan berita tentang penanganan kasus korupsi di seluruh penjuru negeri oleh kedua lembaga itu, dan bahkan, inisiatif kepolisian yang dengan gagah berani mengatakan akan mengambil alih kasus korupsi dari KPK. hanya dapat dibaca sebagai upaya pencitraan dengan tujuan untuk membuat KPK benar-benar ambruk, bukan dimaknai sebagai uaya sungguhsungguh memberantas korupsi. KPK benar-benar ambruk dan itu nyata-nyata diakui oleh pimpinan KPK secara terbuka. Dalam suasana demikian, mudah dipahami bila keinginan untuk mengundang TNI ke KPK dapat dibaca sebagai keinginan membentengi KPK dari berbagai upaya pelemahan.

lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Sejajar dengan latar belakang itu, tidak berlebihan bila undang-undang juga menyatakan bahwa KPK adalah lembaga superbody yang memiliki hak untuk melakukan supervisi, koordinasi, bahkan berhak mengambil alih penanganan kasus korupsi yang dianggap tidak berjalan semestinya. Sayangnya, kekuasaan sebagai lembaga superbody yang dimiliki KPK hanyalah kekuasaan di atas pasal-pasal undang-undang. Di tataran realitas ia mesti berhadapan dengan kekuasaankekuasaan sesungguhnya, yang pasti akan melakukan resistensi terhadap KPK. Kita tahu bahwa TNI, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan para politisi enggan membuka pintu terhadap KPK. Akibatnya, KPK cenderung hanya menyelesaikan kasus-kasus yang menyangkut eksekutif daerah, atau paling-paling menjangkau menteri. Oleh sebab itu, dalam konteks pemerintahan yang menganut kabinet presidensial, presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dapat membagi kekuasaannya kepada KPK. Bila tidak, sebutan superbody hanya di atas kertas. Sepanjang KPK tidak mendapat dukungan kekuasaan dari presiden, KPK hanyalah macan kertas yang tidak bisa

mereka tidak kooperatif dengan penyidik, terminologi bernuansa kolonial yang lebih menuntut kepatuhan dari pada kerja sama, yang tentu secara tidak sadar dilandasi oleh cara berpikir bahwa institusi KPK berada di bawah institusi kepolisian. Dugaan itu akan tampak lebih terang, bila kita mencermati ucapan seorang petinggi kepolisian dalam suatu acara televisi yang dengan lantang menyebutkan bahwa KPK dianggap sebagai anak kandung kepolisian. Pernyataan yang jelas-jelas bertentangan dengan latar belakang dibentuknya KPK. Dengan memahami latar belakang pembentukan KPK dan hubungannya dengan sistem tata negara kita, tampak dengan jelas bahwa keinginan untuk memanggil TNI turun ke KPK tidak memiliki pijakan yang kokoh dan tidak sesuai pula dengan sistem tata kelola negara kita, dan tentu akan bisa berbahaya untuk jangka panjang. Memang, bila kita hanya berpikir jangka pendek tentang mendesaknya mengembalikan kekuasaan KPK akan ada banyak alasan yang tampak seakan-akan rasional. Namun, fokus pada solusi jangka pendek yang tidak berdasar selalu mengandung risiko jangka panjang. Tentu kita tidak setuju bila masuknya TNI ke KPK hanya untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek namun dalam jangka panjang menimbulkan

Hampir di sepanjang pemerintahan Jokowi-JK yang kita tonton adalah drama pelemahan KPK dari segala lini, secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Intrik-intrik yang dimainkan bahkan terlihat sangat kasar yang bahkan orang awam pun bisa memahami ketidak-beresan dalam permainan itu.

Lingkar Kuasa Mengapa KPK sedemikian lemah menghadapi serangan dari luar? Lahirnya KPK memang merupakan keniscayaan sejarah yang mengikuti ambruknya rezim Orde baru. Rezim orde baru yang dicap sebagai pemerintahan yang sarat korupsi dengan Soeharto sebagai ikonnya meninggalkan persoalan korupsi yang sangat masif. Untuk menangani persoalan itu, aktivis reformasi mendorong dibentuknya suatu institusi yang memiliki kekuasan yang sangat besar, khususnya kekuasaan dalam pemberantasan korupsi. Latar belakang dibentuknya KPK adalah realitas tak terbantahkan bahwa aparat penegak hukum yang semestinya bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi tidak berjalan efektif. Namun, KPK tidak dirancang untuk menjadi lembaga penegak hukum permanen. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, melainkan berperan sebagai trigger mechanism, mendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh

diharap berbuat apa-apa. Dari sudut pandang ini, tidak berlebihan bila kita menyimpulkan bahwa keperkasaan dan keangkeran KPK di era pemerintahan SBY tak lebih hanyalah wujud kerelaan SBY untuk membagi kekuasaannya kepada KPK. Dari sudut pandang itu pula, wacana tentang masuknya TNI ke KPK adalah bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintahan sekarang terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Sesat Pikir Rezim wacana yang berkembang belakangan ini malah semakin memprihatinkan. Bila kita mencermati drama penahananan yang maju-mundur terhadap pimpinan KPK non aktif serta beberapa tokoh yang dianggap pro pemberantasan korupsi, alasan penahanan yang digunakan oleh kepolisian terhadap mereka adalah karena

rusaknya tatanan kenegaraan. Oleh sebab itu, meski tampaknya mustahil, satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk menguatkan KPK adalah mendorong pemerintah agar tetap konsisten dengan agenda pemberantasan korupsi dengan cara membagikan kekuasaan yang ada padanya ke KPK. Bila harapan itu tidak terpenuhi, maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejatilah yang harus menggunakan kedaulatannya untuk menguatkan KPK. Itu pun bila kita masih setuju bahwa korupsi harus diberantas. ***

Penulis adalah aktivis pendidikan karakter dan koordinator CIPS.

8



Politik

Jelang Pilkada DKI Jakarta:

S

Ahok: Emang Gampang Lewat Jalur Independen!

etelah hengkang dari Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kini tak lagi aktif berpartai. Pria asal Belitung yang sehari-hari disapa Ahok itu pun tak peduli, meski pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar sebentar lagi. Ahok, dipastikan tidak akan diusung partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Ahok diprediksi akan maju lewat jalur independen. JAKARTA, GPP Salah satu syarat untuk dapat mengikuti pilkada yakni diusung oleh partai politik. Namun Ahok, belum ada satu partai pun yang meminangnya. Tak heran jika akhirnya berkembang spekulasi orang nomor satu di Jakarta itu akan mengikuti pilkada melalui jalur independen. Tapi, ikut pilkada melalui jalur independen bukanlah hal gampang. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk daerah dengan jumlah penduduk 6 juta - 12 juta, calon independen harus mengumpulkan minimal dukungan 7,5 persen. Artinya, dalam Pilkada DKI 2017 nanti, calon kepala daerah perorangan atau indepen wajib mengumpulkan dukungan minimal 1 juta KTP beserta surat pernyataan dukungan tertulis dari warga. Ahok mengaku syarat tersebut cukup memberatkan. “Iya, mau gimana? Minimal kamu bantu kumpulin KTP sejutalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015). Meski demikian, Ahok tak mau pusing dengan masalah tersebut. Yang terpenting, membenahi Jakarta dengan membangun semua fasilitas. Terutama mengatasi banjir dan kemacetan hingga 2017

mendatang. “Makanya saya kejar secepat mungkin supaya kerjaan jelas,” ucap Ahok. Dia belum bisa memastikan apakah akan ikut bertarung dalam perebutan kursi gubernur DKI nanti. Ia hanya mengatakan pasrah bila nanti tidak terpilih lagi sebagai orang nomor 1 di Jakarta. “Enggak tahu. Mau cari sejuta KTP lu kira gampang. PNS mesti enggak mau milih kan? Ya bagus dong kalau enggak milih, enggak kepilih lagi dong. Sampai Oktober saja, baik-baik saja deh sampai 2017,” ujar suami Veronica Tan ini. Dia menambahkan, tapi, tergantung kalau ada partai yang nyalonin, terima. Kalau enggak ada, gimana mau masuk. KMP Tidak Akan Dukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipastikan tidak akan diusung partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017. Ahok diprediksi akan maju lewat jalur independen. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI M Syarif menjelaskan, Ahok tak akan diusung KMP karena telah keluar dari Partai Gerindra. “Kalau dari KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kemungkinan ada. Kita lihat saja nanti. Kan Ahok PD (percaya diri), jalur independen oke, jalur parpol oke,” kata Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015). “Kalau parpol dari KMP, rasa-

Basuki Tjahaja Purnama rasanya pasti enggak mencalonkan dia,” imbuh Syarif. Menurut dia, akan ada 2 partai politik yang akan melirik mantan Bupati Belitung Timur itu kembali maju dalam Pilkada Provinsi DKI Jakarta. “Rumornya sih, sudah ada 2 parpol melirik dia. Tapi, kan enggak cukup, kecuali kalau PDIP (Partai

Komisi A DPRD Langkat Kecewa terhadap Pertamina

LANGKAT, GPP Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan oleh Komisi A DPRD Langkat dengan mengundang beberapa pihak yang terkait seperti pimpinan Pertamina Pangkalan Susu dan pihak ahli waris Almarhum H. Hasyim, yaitu Wildan beserta keluarganya dalam menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, Selasa (19/5). Pertemuan yang telah ditentukan jadwalnya oleh Komisi A DPRD Langkat menuai kekecewaan. Pasalnya, pihak terkait yang diundang tidak datang, terlebih yang tidak hadir tersebut adalah pihak yang berkopenten yaitu pimpinan Pertamina Pangkalan Susu. Sementara pihak yang diundang seluruhannya datang tepat waktu sejak pagi mereka telah hadir menunggu diruang rapat komisi A gedung DPRD Langkat, disamping keluarga Wildan hadir juga kepala Desa Alur Cempedak kecamatan Pangkalan Susu Siti Khadijah, beberapa orang penduduk pangkalan Susu, Kasie Tapem Zulkarnain, dan diakibatkan dari ketidak hadiran pihak pertamina, mereka semua merasa kecewa.

WAkil Ketua Komisi A DPRD Langkat Ibrahim dan sekretaris komisi A Raja Kamsah Sitepu juga anggota komisi A lainnya beserta keluarga Widan dan undangan lainnya tampak serius dalam pertemuan RDP diruang rapat komisi A DPRD Langkat di Stabat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Langkat Ibrahim, Sekretaris Raja Kamsah Sitepu, dan beberapa orang anggota komisi A lainnya seperti Jumari S, Syahrial Effendi Simanjuntak, Siti Nuhayati S.Ag, Yusri Handoko dan Agustinus Riza Kaban SE, tampak kecewa akibat ketidak hadiran pihak pwertamina. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini seyogianya untuk menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 18 Maret 2015 yang lalu membahas tentang penyelesaian permasalahan antara Pihak Pertamina Pangkalan Susu dengan saudara Widan

selaku Ahli waris dari Almarhum H. Hasyim yang tanahnya seluas Sembilan (9) rante telah dipakai Pertamina untuk menempatkan tangki penampung sejak zaman Jepang hingga sampai saat ini belum pernah mendapat konvensasi sebagai sewa ataupun sebagai ganti rugi dari pihak Pertamina. Ibrahim, Ketua Komisi A mengungkapkan bahwa ia merasa sangat kecewa atas ketidak hadiran pihak pertamina Pangkalan Susu pada hal mereka sendiri meminta waktu satu bulan untuk mempersiapkan data data dalam rapat dengar pendapat pada hari ini menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara DPRD Langkat, Pertamina dan dengan pihak Ahli waris Wildan dan keluarganya yang sebelumnya telah programkan, ujar Ibrahim dengan kesal. Ibrahim menambahkan Apapun ceritanya pertamina harus memberikan hak terhadap ahli waris yang tanahnya digunakan pihak pertamina sejak zaman Jepang hingga sampai saat ini belum pernah diberikan apapun oleh pihak Pertamina. Anto

Demokrasi Indonesia Perjuangan) mencalonkan dia, baru itu jadi kejutan,” tukas Syarif. Ketika ditanya sikapnya seiring dengan rumahnya di demo, Ahok mengaku tak peduli, saat sejumlah warga Pinangsia, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara berdemo di kompleks perumahannya, Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa 26 Mei 2015 malam. “Ya saya tidur ajalah,” seloroh Ahok di kantornya, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/5/2015). Ahok menjelaskan, unjuk rasa warga yang menyasar kompleks perumahannya tidak hanya terjadi Selasa kemarin. Saat pembongkaran permukiman warga di Waduk Pluit, sejumlah warga juga berdemo di kawasan perumahannya. “Dulu waktu Waduk Pluit juga gitu kan? Waduk Pluit juga ngancem seribu orang mau nyerbu ke rumah. Ya udah sering lah, itu risiko,” ucap Ahok. Ratusan warga berdemo di kom-

pleks perumahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Jalan Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa 26 Mei malam. Massa mendesak ingin bertemu orang nomor 1 di DKI malam itu juga. Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Kompol Bungin Misalayuk mengatakan, massa menuntut agar Ahok membatalkan rencana eksekusi lahan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara dan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Unjuk rasa yang dimulai sejak pukul 23.00 WIB itu berlangsung tertib dan damai. Mereka hanya berorasi di depan pagar kompleks. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 24.00 WIB. Camat Penjaringan, Jakarta Utara, Yani Wahyu Purwoko mengatakan, unjuk rasa yang terjadi di wilayahnya tersebut tidak berizin. GPP


Selamat dan Sukses 69 Tahun Provinsi Sumsel (15 Mei 1946-15 Mei 2015) Yudi Fratama, SH Ketua H. Yuzakir Mahmud, SH Toyib Rakembang, S. Ag Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris


Politik

Rieke Diah Pitaloka Menuju Depok


9

Proses Mengajar di SDN 1 Baronang Memprihatinkan

G

agal menjadi Gubernur Jawa Barat pada 2013, kini Rieke Diah Pitaloka yang juga populer dengan panggilan “Oneng”, digadang partainya PDIP ikut Pilkada Kota Depok 2015. Dinilai popularitasnya cukup tinggi. DEPOK, GPP Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan (DPD PDIP) Jawa Barat menyebut elektabilitas Rieke Diah Pitaloka sebagai kandidat calon kepala daerah pada Pilkada Kota Depok 2015, cukup tinggi yakni mencapai 70 persen. “Depok paling tinggi penjaringan (bakal calon dari kader PDIP untuk Pilkada Kota Depok) sudah dilakukan termasuk Ibu Rieke itu sudah di angka 73 (persen) dibanding dengan yang lama atau tokoh lain,” kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tb Hasanuddin di Bandung, Kamis (28/5/2015). Menurut dia, Rieke Diah Pitaloka sudah menyatakan siap untuk bertarung di Pilkada Depok jika partai berlambang banteng tersebut menginstruksikannya. “Bu Rieke menyatakan siap kalau parpol mengintruksikan dia maju. Dia bilang ‘saya kalau perintah parpol saya siap untuk maju enggak masalah’,” kata dia. Selain Rieke Diah Pitaloka, lanjut dia, elektabilitas calon kepala daerah untuk Pilkada serentak di Jawa Barat dari PDIP yang cukup tinggi juga diraih oleh Jeje Wiradinata (Wakil Bupati Ciamis) dalam Pilkada Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, dukungan untuk Jeje yang diusung lima partai sudah di atas 60 persen.

Rieke Diah Pitaloka saat kampanye Pilgub Jawa Barat bersama Teten Masduki tahun 2013

Ia menambahkan untuk mencapai target kemenangan pada Pilkada serentak di Jawa Barat, pihaknya telah membentuk tim khusus badan pemenangan yang beranggotakan berbagai elemen

seperti anggota DPR, DPRD, dan dibantu DPC, dan ranting. “Jadi ini sistem keroyok. Di mana 27 DPC mengeroyok delapan DPD II,” kata dia. GPP

Biografi Rieke Diah Pitaloka

Rieke Diah Pitaloka adalah seorang politikus dari PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014. Sebelum terjun dalam dunia politik, Rieke adalah seorang penulis buku, pembawa acara, pemain film dan sinetron Indonesia. Rieke lahir di Garut, Jawa Barat pada 8 Januari 1974 dengan nama lengkap Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari. Dalam dunia sinetron, Rieke sangat identik dengan peran Oneng yang lugu dan suka telmi dalam serial bajaj Bajuri.

KAPUAS, GPP Keinginan murid-murid SDN I Baronang, Desa Baruang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menjadi generasi yang memiliki ilmu dan pintar akan sulit tercapai. Pasalnya, pola mengajar di sekolah itu sangat memprihatinkan. Namanya negeri, tetapi gurunya tidak ada yang berstatus PNS, hanya ada empat orang guru honorer. Dulu, ada kepala sekolah, tetapi sekarang tidak ada lagi, karena yang lama sudah pindah dan penggantinya belum datang. Informasi yang diperoleh GPP, bahwa perpindahan kepala sekolah sama sekali tidak diketahui UPTD, karena langsung diproses di kabupaten. Informasi lain menyebutkan, kalau prosesnya seperti itu, seharusnya tidak boleh dibiarkan jabatan kepala sekolah kosong seperti yang terjadi sekarang ini di SDN

I Baronang. Orangtua dari muridmurid berharap ada perbaikan dan penyempurnaan proses mengajar di sekolah itu. Mengenai status guru honorer, diperoleh informasi bahwa mereka dibantu dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah itu. Disebutkan, ke empat guru honorer itu menerima imbalan Rp 400.000 setiap bulan. Sesungguhnya, imbalan yang diberikan perusahaan itu sangat kecil bahkan seakan tidak berarti jika dibandingkan dengan harta kekayaan alam yang dimiliki daerah itu menjadi keuntungan besar bagi perusahaan itu. Agar murid-murid tidak terlantar, paling tidak proses mengajarbelajar dapat berjalan normal, hendaknya pihak terkait, misalnya, dinas pendidikan setempat segera turun tangan. IBAN/RUDI

perpustakaan. Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Humbahas juga melaksanakan Tugas Desentralisasi Urusan Pilihan sebanyak 7 Urusan diantaranya, Urusan kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Miniral, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Humbahas juga melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat diantaranya, bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Ketenagakerjaan, Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perikanan dan Urusan Pertanian. Dan juga Pemerintah Kabupaten juga memberikan Tugas Pembantuan kepada semua Pemerintahan Desa melalui Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan penyaluran penghasilan tetap Ke-

pala Desa mencapai 7 MilIar per tahun yang diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana desa. Sebelum saya mengakhiri LKPJ TA 2014 dan Akhir Masa Jabatan, Keberhasilan dan prestasi serta prestise yang sudah dicapai Pemkab Humbahas melalui program kegiatan selama 5 Tahun, merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Humbahas yang menjalankan fungsi eksekutif bersama dengan DPRD Humbahas yang menjalankan fungsi sebagai legislatif dan seluruh peranan komponen masyarakat Kabupaten Humbahas. Namun Terdapat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan yang disebabkan berbagai keterbatasan. “Semoga pada tahun yang akan datang Kabupaten Humbahas semakin mandiri dan sejahtera,” harap Bupati mengakhiri. Rel

Bupati Maddin: Semoga Humbahas Makin Maju dan Sejahtera

DOLOKSANGGUL, GPP Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 dan Akhir Masa Jabatan Bupati Humbang Hasundutan Drs. Maddin Sihombing, Msi Tahun 2010-2015 di Gedung DPRD Humbahas pada hari Senin (18/05). Bupati Humbahas dalam laporan keterangan Pertanggungjawaban dan akhir masa jabatan Bupati Humbahas menyampaikan, substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini bertumpu pada beberapa indikator program dan indikator makro pembangunan sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Humbahas. Capaian kinerja dan sasaran pembangunan memperlihatkan peningkatan kualitas hidup manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kabupaten Humbahas mencapai skor 73,09 Poin, yang merupakan angka komposit dari variabel angka melek huruf, ratarata lama sekolah, angka harapan hidup dan kemampuan daya beli masyarakat. Sementara itu laju pertumbu-

han ekonomi Kabupaten Humbahas cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebesar 5,45 %, tahun 2011 sebesar 5,94 %, Tahun 2012 sebesar 5,99%, Tahun 2013 menjadi 6,03 %, demikian juga dengan kinerja ekonomi yang memperlihatkan angka yang cukup membanggakan dari beberapa indikator, diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Tahun 2010 sebesar Rp. 2, 791 Trilyun, Tahun 2011 sebesar 2,791 Trilyun, Tahun 2012sebesar 3,179 Trilyun dan Tahun 2013 sebesar 3,612 Trilyun. Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun 2014 mencapai Rp 721.469.692.393, 38 dari target sebesar Rp. 717.017.666.857 telah mencapai 100, 62 %. APBD Tahun anggaran 2014 Rp. 817.665.960.004 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.700.844.955.590,36 mencapai 85,71 %. Pada awal pemerintahan kami telah menetapkan Visi dan Misi Kabupaten Humbahas periode 2010-2015, dengan Visi “Menjadi Daerah Yang Madiri dan Sejahtera” dengan misi sebagai berikut, Meningkatkan iman dan taqwa kepada TYME, Meningkatkan Profesionalisme dan produktifitas kerja SDM, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis Pertanian, Meningkatakn pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Sejalan dengan itu pembangunan di Kabupaten Humbahas telah diprogramkan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut yang diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Pusat. Tugas desentralisasi yang dikelompokkan kedalam urusan wajib dan urusan pilihan dalam mewujudkan pembangunan pemerintahan daerah telah ditetapkan 26 urusan wajib diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Kepemudaan dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan Usaha Kredit Menengah (UKM), Kependudukan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan, Ketahan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perbubungan, Komunikasi dan Informasi, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah (Pemerintahn Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah dan Kepegawaian), Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Kearsipan dan Urusan

Bupati Maddin Sihombing menyerahkan LKPJ kepada Pimpinan Dewan

10


Ragam

Ada Wacana:

Peringatan Harkitnas di Dairi

50 Persen PNS DKI Akan Dipecat

- Terjadi Penghematan Rp10 Triliun JAKARTA, GPP Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengindikasikan bakal memangkas sebanyak 50 persen pegawai negeri sipil di Ibu Kota. Dari persentase itu, jabatan paling banyak yang dikabarkan bakal dihilangkan adalah camat dan lurah. Ahok beralasan bahwa pengurangan PNS hingga 50 persen bakal menghemat anggaran DKI hingga Rp10 triliun. “Kenapa (keluarin uang buat bayar) gaji banyak (PNS), kalau saya bisa hemat 50 persen PNS (dengan cara dikurangin) saya bisa hemat Rp10 triliun di DKI. Banyak lho Rp10 triliun, hampir Rp1 miliar dolar Amerika. Aku nggak kebayang itu Rp10 triliun, kalu beli mi instan berapa banyak?” ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (29/5/2015). “Selama ini seluruh kantor lurah camat bisa melayani seluruh warga dengan fungsi PTSP (pasti lebih baik). Tapi mereka gak mau, orang lurah gak mau bantu jaga PTSP,

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kalau PTSP kerjain sendiri, perlu gak lurah?, (gak perlu) bubarin aja kalu gitu (lurahnya). Makanya kepala PTSP karena ada Undangundang yang mengatur mesti ada lurah makanya kepala PTSP jadi lurah, kalu camat Undang-undang gak pake bubarin, yaudah fungsi rangkap asisten,” jelas Ahok. Namun Ahok menegaskan bahwa penghapusan camat dan lurah

tidak dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, pihaknya harus melakukan kajian matang sebelum meluruskan rencana tersebut. “Harus ada kajian yang lebih matang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya harus memastikan para Lurah sudah berkerja dengan baik,” kata Ahok. “Itu masih panjang (penghapusan camat), kita tunggu kelurahan dulu,” ujarnya. GPP

Wabup Dairi: Anggota IDI Harus Kompak, Jangan Ada Perpecahan -Henry Manik Ketua IDI Dairi

SIDIKALANG, GPP Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Utara dr Edy Ardiansyah Sp.Og melantik pengurus IDI Kabupaten Dairi periode 2015-2018 di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Rabu 20/5 lalu. Mereka yang dilantik dr Henry Manik, MKes (Ketua), dr Kristina Dewi Singarimbun (Sekretaris) dan dr Meryana Marbun (Bendahara). Sebelum pelantikan, acara juga diisi dengan seminar kesehatan dengan dua topik utama yaitu sosTOBASA, GPP Sebagai wujud peduli ke Bona Pasogit–Tobasa, keturunan Raja Tambun yang tergabung dalam perkumpulan marga Tambun dan Tambunan se Kota Medan, pada 15 dan 16 Mei 2015 berangkat ke Tobasa untuk menyerahkan ribuan bibit durian unggul untuk di tanam di huta Sibisa – Silombu – Pintuoloan. Bibit durian tersebut dibagi secara gratis dengan ketentuan harus ditanam di ladang masyarakat penerima bantuan dan mutlak menjadi milik masyarakat yang menanam dan merawatnya. Hal ini terpikirkan mengingat di Tobasa umumnya dan Huta Silombu khususnya, kurang punya tanaman yang produktif untuk dapat membantu taraf hidup masyarakat dengan lahan pertanian yang begitu luas. Ide menanam pohon durian ini dicetuskan Bismar Tambun yang langsung disepekati punguan. Buahnya kelak diberi nama Durian Raja Tambun.


SIDIKALANG, GPP Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tingkat Kabupaten Dairi tahun 2015 diperingati secara sederhana yang diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Panji Sibura-bura Sidikalang, Rabu 20/5 lalu. Dandim 0206 Dairi Letkol ARH Rachmady Barung Sinang ST bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup). Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH, Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan SH, unsur muspida plus, para perwira TNI/Polri, pejabat SKPD, Ibu-ibu Bhayangkari dan Persit selanjutnya melakukan tabur bunga di taman makam pahlawan. Upacara peringatan juga dilakukan di halaman kantor bupati dengan Inspektur upacara Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro yang dihadiri siswa SD, SMP dan SLTA serta TP PKK, Bhayangkari, Persit, Akper Dairi, TNI/Polri dan pemuda. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Dairi mengatakan, tema Harkitnas

ke 107 tahun 2015 adalah “Melalui Hari Kebangkitan Nasional Kita Bangkitkan Semangat Kerja Keras Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera”. Kebangkitan nasional sekarang lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih keras dan bukan sekedar pengembangan wacana. “Tuntutan untuk terus maju dan mewujudkan Indonesia sebagai negara sejahtera telah menjadi pemicu pentingnya merealisasikan semangat kebangkitan nasional dengan kerja keras, kerja cerdas dan produktif. Lebih lanjut diutarakan, tujuan hari kebangkitan nasional ke-107 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan dan menguatkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai landasan dasar dalam melaksanakan pembangunan, menegakkan nilai-nilai demokrasi berlandaskan moral dan etika berbangsa dan bernegara, mempererat persaudaraan untuk mempercepat terwujudnya visi dan misi sebagai bangsa yang maju dan sejahtera dalam bingkai NKRI. jlo/hlm

PIMPINAN BESERTA SELURUH STAF DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

Mengucapkan Selamat

MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA (01 Juni 2015) Tertanda

Drs. Odi Budiono, MM Kepala Dinas

ialisasi praktek profesi dokter oleh dr Henry Manik dan Insulin in Daily Practice, Initiation dan Titration of Basal Insulin in Type 2 DM yang dibawakan oleh dr Tawarta Keliat SPPd. Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH, dalam arahannya mengajak organisasi profesi itu berbenah menunjukkan kapasitas dan profesionalismenya. Seluruh anggota diminta untuk kompak dan jangan ada perpecahan. “Kalau seluruh anggota sudah kompak dan menunjukkan

kontribusinya, maka pemerintah pasti akan memperhatikan,” kata Wabup. Wabup juga mengingatkan supaya para dokter dapat memberikan pelayanan terbaiknya. Cara melayani dan berpakaian juga diminta lebih sopan dan bersih. “Jangan seperti yang saya alami beberapa minggu lalu saat berobat ke RSUD Sidikalang, ada dokter yang berpakaian kumuh dan melayani dengan wajah cemberut bahkan

harus dibangunkan untuk melayani masyarakat,” tutur Irwansyah Pasi yang merasa dirinya sangat terpukul diperlakukan oleh oknum dokter tersebut. Ketua IDI Kabupaten Dairi dr Henry Manik mengharapkan kerjasama yang baik kepada seluruh personil IDI Kabupaten Dairi yang baru dilantik. “Saya tidak berarti apa-apa dan tidak dapat bekerja sendiri tanpa soliditas tim untuk memperjuangkan aspirasi organ-

isasi,” kata mantan Direktur Akper Dairi ini. Sementara Ketua IDI Wilayah Sumut menyikapi masalah kesejahteraan dan pengembangan para dokter. Ia mengajak IDI Kabupaten Dairi lebih mendekatkan diri kepada kader supaya lebih diperhatikan dengan menunjukkan profesionalisme dan kerja nyata. “Pengembangan dokter juga perlu pemetaan dan tergantung kemampuan keuangan daerah,” kata Edy. HLM/JLO

Pomparan Raja Tambun Kota Medan, akan berupaya untuk bisa menanam 100.000 (seratus ribu) pohon durian di Tobasa untuk kesejahteraan masyarakat.

sambutan yang meriah. Dalam hal ini keturunan Si Raja Tambun yang tergabung dalam perkumpulan marga Tambun dan Tambunan se Kota Medan akan meneruskan penanaman bibit durian unggul di Tobasa.

sederajat, untuk menimba ilmu di ATDS sesuai dengan jurusan yang ada. Untuk kemajuan masyarakat Tobasa, hanya melalui pendidikan yang baik dan benar. Lewat pendidikan, taraf hidup bisa berubah untuk lebih baik. ATDS Jl. Sultan Hasanudin No 3 Central Bisnis Pakam (CBP) Lubuk Pakam, berdiri sejak tahun 2001. Dan saat ini dipimpin Ir. B. Tambun, M.Si . Jurusan yang tersedia di ATDS : Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin & Teknik Industri. Dan telah terakreditasi dari BAN-PT. Dan sejak tahun 2014, dipimpin oleh management yang baru serta dike-

lola secara professional oleh para ahlinya, untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan ATDS. Team Raja Tambun peduli Bona Pasogit dikoordinir Bismar Tambun, selaku Sekretaris Umum Punguan Raja Tambun Uluan dan Raja Tambun Kota Medan, merencanakan akan menanam 100.000 pohon Durian di Tobasa. Hal ini akan ditindak lanjuti untuk waktu yang akan datang. Team Raja Tambun peduli Bona Pasogit terdiri dari : Ir Dompak Tambunan, Ir Sabam P Tambunan, Harlen Tambun SE, Ir Janter Tambun, Oberlin Tambun SE, Edward Tambunan, Mutiha Tambunan, BM Tambunan, Rapotan Tambunan, SH MHum – Ketua Punguan Raja Tambun Kota Medan, Ir B Tambun M.Si – Ketua Raja Tambun Uluan Kota Medan, Bismar Tambun – Sekretaris Umum Punguan Raja Tambun Kota Medan & Sekretaris Punguan Tambun Uluan Kota Medan. GPP

“Durian Raja Tambun” Segera Muncul di Tobasa

3,5 - 4 Tahun Berbuah Ir Dompak Tambunan – Ahli pertanian yang turut serta dalam penyerahan bantuan bibit durian unggul tersebut menjelaskan secara rinci penanaman dan perawatan tanaman durian serta menyatakan bahwa dalam kurun waktu 3,5 – 4 tahun, durian tersebut akan berbuah dengan baik. Dalam bimbingannya kepada masyarakat Ir. Dompak Tambunan siap membangun Tobasa melalui sektor pertanian dan pemasarannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerhati pertanian dan pemasarannya, Dompak Tambunan sudah sangat berpengalaman. Dalam bimbingan & penjelasan pertanian tersebut, yang dihadiri oleh masyarakat dan kepala desa setempat, mendapat

Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) bantu masyarakat TOBASA Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) yang dipimpin oleh Direktur ATDS Ir. B. Tambun, M.Si turut serta dalam penyerahan ribuan bibit durian tersebut menyatakan ATDS siap membantu membangun keturunan Raja Tambun yang berada di Tobasa melalui pendidikan dan membebaskan gratis pembayaran uang kuliah untuk 1 tahun pertama tahun ajaran 2015. Di mana kehadiran ATDS ke Tobasa adalah berkat kerjasama kumpulan marga Raja Tambun Kota Medan dan mengajak putra-putri Raja Tambun yang lulus SLTA –


Ragam

Ada Kecurangan dalam Bisnis Gas Elpiji 3 Kg JAKARTA, GPP Dia menyebutkan, permainan ini hanya diketahui persis ‘orang dalam’ Pertamina. Sebab mereka tahu betul berat tiap tabung gas yang masuk ke SPBE. Faisal menaruh curiga setelah ada rekannya yang mencoba menimbang ulang tiap tabung gas di SPBE namun dilarang Pertamina. “Ada kawan saya yang beli alat timbang Rp 5 miliar, tapi tidak boleh sama Pertamina karena tidak boleh ada pengukuran ulang. Negara apa ini?” katanya heran. “Timbangan adalah alat vital dalam perdagangan. Jika mempermainkan timbangan sudah mendarah daging, sistemik dan massif, peradaban bakal terancam,” tegas Faisal. Masyarakat pun menyadari dan mengeluhkan susutnya isi atau volume tabung gas yang tidak sesuai dengan berat aslinya, baik untuk gas elpiji bersubsidi tiga kilogram maupun yang non subsidi kemasan tabungan 12 kilogram. “Biasanya setiap kali memasang gas elpiji tiga kilogram akan habis dalam jangka waktu dua minggu, tapi sekarang baru satu minggu sudah habis. Padahal saya gunakan juga jarang, karena jarang masak juga,” ujar seorang warga, Ani di Jakarta. Kondisi seperti itu, jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen atau penjual gas elpiji yang bersubsidi atau yang tidak. “Kami meminta Pertamina bersama pemerintah bisa menindak oknum karena dengan sengaja mengurangi volume gas elpiji,” jelas dia. Wapres Geram Sebagai pencetus program konversi ke elpiji, Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi perihal kecurangan Pertamina menjual gas


11

DPR Kota Lhokseumawe Kunker ke Langkat

meroket naik, sedangkan elpiji 3 kg kerap langka. Kemahalan beras dan kelangkaan gas elpiji membuat resah warga, khususnya para ibu rumah tangga. “Kalau beras mahal, gas elpiji langka, apakah saya harus setop masak? Anak-anak saya makan apa nanti? Mohon pemerintah cepat tanggap dalam hal ini,” Lita (38), warga Sunter Jaya, Jakarta Utara itu. Mahalnya harga beras dan langkanya gas elpiji 3 kg memang membuat resah sebagian ibu-ibu, seperti wilayah Jakarta Utara. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu kebijakan pemerintah dalam menanggapi hal ini. Diharapkan pemerintah lebih sigap menanganinya. ***/GPP

LANGKAT, GPP Badan Kehormatan Dewan (BKD) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe beserta anggota DPRK lainnya dan ketua DPRK M.Yasir yang diusung dari partai dominasi yaitu Partai Aceh (PA) selaku koordinator laksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (21/5). Jumlah rombongan keseluruhannya sebanyak tiga (30) puluh orang diantaranya yaitu ; M.Yasir ketua DPRK dari partai Aceh (PA), Suryadi SE. MM wakil ketua dari Partai Amanat Nasional (PAN), Irwan Yusuf ketua BKD dari partai Gerindra, H. Abdul Manan Jalil wakil ketua BKD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisal anggota BKD dari Partai Amanat Nasional (PAN), Tarmizi A. Wahab ketua fraksi Partai Aceh dari Partai Aceh, Zainuddin Umar ketua fraksi Kualisi Bersama dari fraksi Partai Amanat Nasional, Roslina S.Kom ketua fraksi Demokrat Bersatu dari Partai Demokrat, dan H. Taslim A.Rani ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Partai Aceh. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Murtalabuddin S.IP, turut dalam rombongan beserta pendamping seperti ; Kabag Hukum dan Humas Drs. Marzuki M.Si, dan Asnawiyah, Nurul Jalal S.IAN, Yusrizal SE, Maskuman, Rulli Astika Ningrum, Suhaila dan Dodi Emawan masing-masing staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. Sementara pendamping lainnya yaitu ; Akhmad Irsan S.STP dan Ardian, ajudan ketua/wakil ketua. Nazaruddin, Sulaiman, Ahmad Pakih dan Samsuar masingmasing sebagai Pengamanan Tertutup (Pamtup) sedangkan Yuswar Saputra, Muaddy Affan, Nurdin A. Rahman, Muktaruddin, Zakaria dan Sutan Batary adalah juga masingmasing staf sekretariat DPRK Lhokseumawe. Rombongan diterima anggota

6, yang berbunyi sebagai berikut : “Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah digugurkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada kedua belas muridnya setelah ia bangkit selama 40 hari, telah berulang ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan bercerita tentang kerjaan surga. Sesudah itu ia naik ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke

surga. Sebab Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi umat yang telah ditebus dengan darahnya, dan akan datang kembali dan membawa kamu ketempat aku berada kemanapun aku berada. Yesus juga akan mengirimkan roh penghibur yaitu roh kebenaran untuk menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia”.

Untuk hal inilah jemaat gereja Okumene Sitanala diharuskan menjadi saksi yang hidup dimanapun kita berada, dan menjadi kemuliaan untuk selama-lamanya. Untuk mengisi acara tesebut diadakan perlombaan bakiak oleh grup ibu-ibu dan yang menjadi pemenangnya adalah grup ibu Yurom. Dorhan M

oleh semua guru pengajar, komite sekolah, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan serta seluruh orang tua siswa dari kelas 12. Siswa yang telah selesai belajar di kelas 12 tahun ini 324 siswa yang sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi pilihan masing-masing dan ada yang diterima tanpa tes. Kemeriahan tersebut diwarnai berbagai acara dari para siswa SMAN 6 ada yang membawakan tarian, paduan suara, bahkan pencak silat yang telah berhasil membawa beberapa kejuaraan diantaranya Pencak Silat yang berdiri tahun 2006 tersebut mulai :2006 – 2009 menjadi Juara Tunggal Baku 02SN.

Tahun 2008-2010, Juara 1 Kelas C Putri 02SN, Tahun 2008 Juara 2 Kelas F Putri Kategori Pospelajar 2010 Juara 1 Tingkat Provinsi kategori 02SN, Juara 1 Sejabodetabek, Juara 3 Tingkat Nasional. Pada tahun 2015 keberhasilan yang diraih dari Pencak Silat pun cukup menggembirakan diantaranya, Juara 1 Kelas F Putri Kategori Porpelajar, Juara 1 Kelas F Putra Kategori Porpelajar, Juara 2 Kelas F Putra Kategori Porpelajar, Juara 3 Putra Kelas i Kategori Porpelajar, Juara 3 Putra Kelas E Kategori Porpelajar, Juara 3 Putri Kelas E Kategori Porpelajar. RIN

Gas Elpiji 3 kilogram

3 kilogram yang diungkap Faisal Basri. Dia meminta setiap pembeli gas subsidi tersebut untuk ikut membuktikan kebenaran tudingan mantan ketua tim reformasi tata kelola migas tersebut. “Gas 3 kilogram coba timbanglah,” kata JK di Jakarta. Jika benar bobot tabung gas itu lebih ringan dari seharunya. Maka, JK menjamin, tabung gas itu bisa ditukar kembali. “Nanti suruh timbang orang. Kalau nggak, kasih kembali,” terangnya. Memang, beras dan gas merupakan salah satu hal pokok untuk berlangsungnya kehidupan seharihari. Setiap hari, tanpa disadari kita membutuhkan keduanya. Namun belakangan ini, harga beras

CENDRA MATA : Wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga SE, (dua dari kiri kemeja putih) sedang saling tukar menukar cendra mata sembari bersalaman dengan wakil ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi SE. MM, disaksikan M.Syahrul S.Sos (pinggir kiri) dan ketua DPRK Lhokseumawe M.Yasir (tiga dari kanan kemeja putih panjang).

DPRD Kabupaten Langkat M. Syahrul S.Sos, yang juga duduk di BKD dan panitia khusus penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten Langkat masa jabatan 2014-2019. Hadir pada pertemuan tersebut wakil ketua DPRD Kabupaten Langkat Ralin Sinulingga SE beserta anggota Dewan lainnya yakni ; Drs.H. Sarikat Bangun, Pujianto SE, Riska Purnawan ST. Dalam pertemuan tersebut wakil ketua DPRK Lhokseumawe dan beberapa anggota DPRK lainnya banyak bertanya dan membahas sekaligus membanding – bandingkannya dengan keadaan dan situasi didaerahnya seputar tentang tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan Dewan dan juga beberapa hal lainnya termasuk tentang kebijakan-kebijakan yang diambil. Sebagai salah satu dari anggota BKD Langkat M. Syahrul S.Sos, yang telah memiliki jam terbang cukup tinggi dikancah politik, beliau telah duduk menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat selama tiga (3) periode menjawab dengan ringan setiap pertanyaan yang dilontarkan dan juga memaparkannya secara terperinci dan ditambah lagi dengan keterangan-keterangan dari anggota DPRD Langkat lainnya. Acara pertemuan tersebut diakhiri dengan saling memberi dan tukar menukar cendra mata. Anto

Kebaktian Padang Okumene Sitanala Kebaktian Padang di Pantai Cibereum Serang

TANGERANG, GPP Gereja Okumene Sitanala, melakukan ibadah padang di pantai Cibereum Serang Banten dalam memperingati perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei. Sebelum berangkat, rombongan S u a s a n a K e b a k t i a n terlebih dahulu doa bersama dip- Padang impin Waris Stefanus. Drg Ferdinan MTh dan Setelah sampai dipantai Cibe- pembacaan firman Tureum ibadah dipimpin Pendeta han dari 1 Korintus 1 –

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN Mengucapkan Selamat MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA (01 Juni 2015) Tertanda H.Asep Rahmatullah (Ketua) H. SM. Hartono, SE

Ali Zamroni, S.sos

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si

Dra. Hj. Muflikhah, M.Si

(Wakil Ketua 1)

(Wakil Ketua 2)

(Wakil Ketua 3)

(Wakil Ketua 4)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM (Sekretaris DPRD Banten)

Pelepasan Siswa Kelas 12 SMAN 6 Tangerang

TANGERANG, GPP SMAN 6 Kabupaten Tangerang di wilayah Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang pada, Sabtu 23 Mei 2015 adakan acara pelepasan siswa kelas 12 di halaman sekolah berlangsung cukup meriah. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sekolah H. Uzep Kusmara, M.M dalam pidatonya menyampaikan antara lain “ SMAN 6 Kabupaten Tangerang sengaja melaksanakan acara pelepasan siswa kelas 12 di lingkungan sekolah supaya tidak menghamburkan biaya,” ujarnya. Pelepasan itu sendiri di hadiri

Ketua LSM LAKI Dhodo Widiar (kiri), Ketua LSM Pena Mas, Tarmizi Anwar (kanan)

12


Ragam


Tragedi Maut di Tapteng

17 Pelajar Tewas

K

ecelakaan maut terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut. Sebanyak 17 siswa dinyatakan tewas setelah bus yang ditumpangi mengalami lepas ban. Kecelakaan yang terjadi di Sirandorung, kawasan perkebunan tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 WIB. Seluruh korban merupakan anak karyawan perkebunan yang ingin berangkat sekolah di Manduamas. Kecelakaan itu terjadi saat ban depan kanan dump truk BK 8912 EA yang dikemudikan Rahmadani lepas. Kendaraan besar itu pun terguling hingga terbalik ke parit yang berlumpur dengan kedalaman 2,5 meter. SIBOLGA, GPP “Berdasarkan data yang kita terima, dari 17 korban meninggal dunia, 11 di antaranya laki-laki dan 6 perempuan. Selain itu masih terdapat 5 orang yang terluka,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf kepada wartawan, Kamis (28/5). Kasat Lantas Polres Tapteng AKP M. Syafii menyatakan, kecelakaan itu dipicu dari lepasnya roda truk. Kemudian truk masuk ke parit sedalam 2,5 meter yang berlumpur, dalam keadaan roda di atas “Kebanyakan meninggal karena masuk ke lumpur itu,” kata Syafii yang dihubungi Kamis (28/5/2015). Para korban tewas yang jumlahnya mencapai 17 orang, lanjut Syafii, sudah dievakuasi petugas dan warga dari lokasi kejadian. Ada yang dibawa ke Puskesmas setempat, ada juga yang langsung dibawa

ke rumah keluarga masing-masing. Dijelaskan, saat kejadian truk mengangkut sekitar 30 siswa mau berangkat ke sekolah. Petugas juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sopir dan Korban Meninggal Dunia : 1 Gabriel Laia, laki-laki 12 Tahun 2 Villiana Laia, perempuan, 16 Tahun 3 Rosalinda Manik, pr, 16 thn 4 Risdawati Hutagalung, pr, 16 thn 5 Boy Tinambunan,lk,17 thn 6 Indah Tinambunan, pr, 16 thn 7 Upiana Laia, pr, 15 thn 8 Bona manik, lk, 14 thn 9 Ariantinus Manalu, lk, 16 thn Korban Luka Ringan: 1 Rika Andriyani, pr,15 2 Roka Silalahi, pr,16 3 Delima, pr, 18 4 Marina Ginting, pbr, 11 5 Melani Halawa, pr, 15

barang bukti sudah diamankan. Sementara masih dalam pemeriksaan penyidik laka lantas Polres Tapteng. “Sopirnya selamat, dan saat ini masih ditahan di Polsek Manduamas,” ujar Syafii. GPP/RM

10 Arifianus Manalu, lk, 14 thn 11 Agusman Delau, lk, 15 thn 12 Ranto Manalu, lk, 16 thn 13 Paulinus Tumanggor,lk,15 thn 14 Jones Hulu, lk, 13 thn 15 Erwinto Naingolan, lk, 17 thn 16 Purnama Sari, pr, 17 thn 17 Viktor Delau, lk, 15 thn

Korban Luka Berat: Richard Riadi Tamba, lk, 15

AUDIENSI: Panitia Sinode HKI Ke-61 Audensi Kepada Bupati Humbang Hasundutan Drs Maddin Sihombing dipimpin Ephorus HKI Pdt Dr Langsung Sitorus dan Praeses HKI Daerah IX Pdt LO Siregar MTh, Senin (18/5) di Ruang Kerja Bupati Humbahas Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul. Kepada Bupati dilaporkan rencana HKI menggelar sinode ke-61 untuk memilih pucuk pimpinan, 20-23 Agustus di Retreat Centre GBKP Suka Makmur Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan pelantikan di HKI Teladan Jalan DR GM Panggabean Medan. Setelah diseleksi, ada 2 orang calon Ephorus yaitu Pdt Manjalo Pahala Hutabarat,STh,MM yang saat ini menjabat Sekjend HKI dan Pdt Jansen Simanjuntak,STh,MM. Sedangkan calon Sekjend hanya satu orang yaitu Pdt.Dr. Batara Sihombing. Penentuan puncuk pimpinan HKI ini akan dilaksanakan dengan cara “Manjomput Na Sinurat” dalam artian cabut kertas undian bertuliskan nama calon. Mendengar paparan itu, Bupati Humbahas Maddin Sihombing menyambut baik kehadiran panitia sinode HKI ke-61, semoga acara diberkati Tuhan. HKI sungguh hebat karena bisa memilih pucuk pimpinan dengan cara “Manjomput Na Sinurat”. HKI lebih maju selangkah dalam penentuan pucuk pimpinan. Dari kiri, Kabag Humas Osborn Siahaan BA, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs Edy H Sinaga, Praeses HKI Daerah IX Pdt LO Siregar MTh, Ephorus HKI Pdt Dr Langsung Sitorus, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing MSi, St Gayo M Gultom SH, St Ir Martua Sinurat, St Bangun Hutasoit SPd, Kabag Umum Pangarantoan Lumbantoruan SH dan Kabag Kesra Remon Pakpahan SPd.

Penyandang Disabilitas Dibina Beternak Lele

DPRD Langkat Gelar Paripurna Reses

cana Perangin-angin SE pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa kiranya dari pelaksanaan hasil reses tersebut kita berharap dapat berguna sebagai saJiman Tarigan ST, (pinggir kiri) sedang bersalaman dengan wakil rana dan jembatan ketua DPRD Langkat Donny Setha ST saat usai menyampaikan komunikasi antara laporan pelaksanaan reses pada sidang paripurna digedung DPRD masyarakat dengan pihak pemerintah Langkat Stabat. Kabupaten Langkat LANGKAT, GPP melalui wakilnya di DPRD, hasil Reses adalah termasuk salah reses ini juga merupakan bahan masatu program kerja yang selalu sukan sehingga diharapkan nantidilaksanakan oleh anggota DPRD nya dapat menjadi kontribusi yang secara perseorangan ataupun sangat berarti untuk kelanjutan secara kelompok dengan cara pembangunan yang lebih terarah mengunjungi daerah pemilihannya dan tepat sasaran sesuai dengan kemasing-masing guna menyerap butuhan masyarakat dengan skala aspirasi masyarakat, sesuai denprioritas karna tidak semua usulan gan peraturan pemerintah Nomor masyarakat dapat ditampung dalam 16 Tahun 2010 tentang pedoman anggaran, ujar ketua. penyusunan peraturan DPRD, tata Terbit Rencana PA menambahtertib DPRD pasal 64 ayat (5). kan, selanjutnya kami masih ingin Menindaklanjuti kegiatan remengingatkan apa-apa yang telah ses itu, DPRD Kabupaten Langkat dibacakan dari masing-masing menggelar sidang paripurna dalam juru bicara dapil satu s/d empat agenda kerja laporan pelaksanaan merupakan garis besar dari hasil reses anggota DPRD Langkat dari yang diproleh, atau dengan kata daerah pemelihan (dapil) satu lain hanya merupakan rangkuman. hingga sampai dapil lima diruang Sebelumnya, masing-masing rapat paripurna gedung DPRD daerah pemilihan (dapil) I s/d V Langkat, Senin (25/5). menyampaikan laporannya seperti Sidang paripurna dipimpin dapil satu telah melaksanakan relangsung oleh ketua DPRD Langkat ses secara perorangan, dan berkeTerbit Rencana Perangin-angin lompok beranggotakan 8 orang, SE didampingi wakil ketua DPRD M.Syahrul S.Sos, H. Ajai Ismail SE, M. Langkat H. Sapta Bangun SE, Ralin Bahri SH, Agus Salim, Sucipto, Riska Sinulingga SE dan Donny Setha ST, Purnawan ST, Paino dan Pujianto SE, juga dihadiri Bupati Langkat H. serta didampingi staf sekretariat Ngogesa Sitepu SH, Wakil Bupati DPRD Langkat Nasib Hariadi.Dapil Langkat H.Sulistianto, para Mussatu reses dikecamatan Secanggang pida Langkat, para Asisten, pimpiusulkan ; tiap hasil musrenbang nan SKPD, para Camat, Parpol, desa/kecamatan agar ditampung LSM, Wartawan, Ormas serta para dalam APBD. Agar permasalahan undangan lainnya. masyarakat Desa Kwala Besar denKetua DPRD Langkat Terbit Ren-

gan PT. Sumatra Madya Jaya agar segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikecamatan Wampu mengusulkan pengaspalan jalan protokol dari kelurahan Bingai s/d ujung desa Kebun Balok. Perbaikan tanggul didesa Stungkit.Dikecamatan Stabat ngusulkan pengaspalan jalan di Kelurahan Sidomulyo sepanjang 4X1000 M. penertiban peredaran bibit tanaman yang berkualitas. Dan pembangunan pagar sekolah-sekolah. Reses dapil dua dilaksanakan secara perorangan oleh H. Arba’i Fauzan S.Pd, dikecamatan Sei Lepan mengusulkan pembangunan parit beton dikelurahan Sei Bilah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Masalah kelangkaan Elpiji dikelurahan Sei Bilah, Rehab Jalan kuburan 200M, Perbaikan kantor Lurah Sei Bilah. Dikecamatan Babalan mengusulkan perubahan sistem pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pelayanan peserta BPJS, pemerataan program Bedah Rumah, Pengaspalan Hotmix Jl. Pasar satu 3M, Program berobat geratis, dan pembangunan parit beton 1000M didesa Securai Utara. Pelaksanaan di dapil tiga dilaksanakan secara perorangan oleh Ir.H. Munhasyar S.Pd, pada kecamatan Sawit Seberang dan kecamatan Hinai, serta Makhruf Ritonga SE laksanakan resesw di kecamatan Hinai dan kecamatan Gebang. Reses didapil empat dilaksanakan secara perseorangan oleh Edi Bahagia dikecamatan Serapit, Surialam SE dikecamatan Binjai dan Drs.H. Sarikat Bangun di kecamatan Selesai. Dan didapil lima reses dilaksanakan oleh Jiman Tarigan ST, secara perorangan di Kecamatan Kutambaru. Anto

wilayah kota Tangerang Provinsi TANGERANG, GPP Pemerintah Provinsi Banten Banten sangat relatif panas, sangat lewat Dinas Ssosial Provinsi Banten cocok dimanfaatkan sebagai tempat dan Pemkot Kota Tangerang menga- pembudidayaan perikanan lele, dakan pelatihan budidaya lele sang- cuaca panas akan membuat ikan kuriang bagi penyandang disabilitas lele cepat bertumbuh. Junaidi, salah satu peserta Kusta Sitanala, Selasa 19 Mei 2015, di gedung Rehab Centre RS Kusta Si- mengatakan kegiatan pelatihan tanala yang difasilitasi RSK Sitanala pembudidayaan lele sangat disdan sumber dana APBD Provinsi ambut baik dan diapresiasi. Kami berjanji dan akan membuktikan Banten tahun 2015. Dalam pelatihan itu hadir Aan kepada masyarakat luas bahwa Suganda Kabid Rehab Sosial Provinsi kami dengan konndisi seperti ini Banten, Asep Kabid Penyandang juga bisa produktif. “Cacat tidak Cacat Provinsi Banten, Kabid Rehap menjadi penghalang bagi untuk Sosial Kota Tangerang, H Iing Ris- berkarya dan berusaha dalam komar M.Si, Dinas Perikanan dan meningkatkan tingkat kehidupan Ketahanan Pangan Kota Tangerang, dan kesejahteraan keluarga tanpa yang diwakili oleh Agus dan Per- bergantung pada pemberian orang lain,” ujarnya kepada GPP. Ia juga wakilan kelurahan Karangsari. Dalam kata sambutannya Aan mengharapkan kepada pemerintah Suganda mengatakan kegiatan pela- provinsi Banten agar pelatihan ini tihan ini diadakan untuk mengang- berjalan sampai menghasilkan. kat dan membangkitkan semangat Dorhan Marbun. sosial penyandang disabilitas kusta, membuka lapangan kerja yang Selamat atas dibukanya Bimtek bagi Penyuluh baru yang secara Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Kab. o to m a t i s Musi Rawas Angkatan I yang men(25-28 Mei 2015) jadi pekerja adalah Yudi Fratama, SH p a r a Ketua peserta. H. Yuzakir Mahmud, SH Toyib Rakembang, S. Ag I i n g Wakil Ketua Wakil Ketua RiskomNawawi, SH, MH a r, m e n Sekretaris gatakan



Galeri


13

Rahmat Kurnia. SH :

Pelayanan Harus Di Utamakan

Rahmat Kurnia TANGSEL, GPP Mendapat kepercayaan menjadi kepala kelurahan adalah amanah yang di berikan pimpinan. “Saya sebagai penerima amanah harus menjalankannya dengan baik,” jelas Rahmat Kurnia, SH yang belum lama ini medapat promosi menjadi Lurah Lengkong Gudang Timur (Leguti) Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Menurut Mantan Sekretaris Kelurahan Rawa Mekar Jaya itu, untuk tingkat kelurahan yang paling utama adalah pelayanan, karena kelurahan sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pihak kelurahan harus terus memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan.

Rahmat Kurnia menambahkan bahwa pihak kelurahan juga harus pro aktiv dalam kegiatan Sosial, seperti musibah kematian jika ada warga yang meninggal harus segera di bantu, minimal bisa meringankan beban Warga yang tertimpa musibah tersebut. Berkaitan dengan Pembangunan kantor Kelurahan Leguti, Rahmat Kurnia mengatakan hasil Musrembang kemarin di pastikan Tahun 2016 Kantor Kelurahan Legeluti akan segera Di bangun, seluruh kantor akan di rombak total, saya berharap jika nanti kantor selesai di bangun, kelurahan Leguti selalu memberikan kenyamanan dan Pelayanan yang terbaik buat PANEN RAYA: Walikota Airin Rachmi Diany bersama Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo (paling Warga. kanan) dan sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta kepala daerah se-Tangerang Raya memanen bibit Agus.G jagung di Lapangan Kodam Jaya, Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Jum’at, 22 Mei 2015, sebagai wujud

program ketahanan pangan yang gencar digulirkan oleh pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Poto Ist/GPP

SRIKANDI PANSEL: Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan orang perempuan (Sembilan Srikandi) Panitia Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri dari praktisi dan akademisi berbagai bidang. Usaia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5) memberikan keterangan kepada wartawan. Banyak pihak yang optimis dan mengapresiasi secara positif atas terpilihnya sembilan Srikandi yang akan menentukan pimpinan KPK ini. Bahkan kehadiran “Sembilan Srikandi” ini menjadi sebuah terobosan untuk memilih pinanan KPK yang pas dan tepat. Panitia Seleksi KPK terdiri dari Ketua Destry Damayanti ekonom, ahli keuangan dan moneter, Enny Nurbaningsih Pakar Hukum Tata Negara, Harkrituti Haskrisnowo Pakar Hukum Pidana dan HAM, Betti S Alisjabana ahli IT dan manajemen, Yenti Garnasih pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, Supra Wimbarti ahli psikologi SDM dan pendidikan, Natalia Subagyo ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Diani Sadiawati ahli hukum, Meuthia Ganie-Rochman ahli sosiologi korupsi dan modal sosial, dosen FISIP UI. Poto Ist/GPP

14


Tiga kali ........ Sirajuddin. Pada 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, penetapan tersangka, bersama dengan penggeledahan dan penyitaan, adalah objek praperadilan. Putusan MK tersebut menjadi dasar hakim PN Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, ketika pada 13 Mei 2015 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Ilham Arief Sirajuddin. Penetapan tersangka Budi Gunawan juga dinyatakan tidak sah oleh hakim PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, pada 16 Februari 2015. Putusan itu memunculkan polemik karena Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa obyek praperadilan terbatas pada penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Namun, menurut Sarpin, dengan tidak disebutkan, bukan berarti penetapan tersangka bukan obyek praperadilan. Permintaan agar KPK lebih teliti dan cermat dalam menetapkan tersangka juga dilontarkan pakar hukum Margarito Kamis. Alasannya, tiga kali kekalahan KPK di sidang praperadilan, mengindikasikan selama ini penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa didasari alat bukti yang cukup. “Cuma karena KPK terlihat hebat seolah-olah ributnya luar biasa, propagandanya luar biasa,” kata Margarito, Rabu (27/5). Penetapan tersangka KPK selama ini dianggapnya terlalu dibesar-besarkan. Sehingga tekanan publik lebih dominan ketimbang proses kehati-hatian KPK dalam mencari alat bukti. Padahal, kata Margarito, belum tentu seseorang yang ditetapkan tersangka telah memenuhi alat bukti yang cukup, seperti yang digambarkan dalam tiga kali hasil gugatan praperadilan tersangka KPK. “Sehingga tersangkanya terdiam, tersudut bagai kucing kehujanan. Padahal isinya kayak begini,” ujarnya. Kendati demikian, menurut Margarito, lembaga antikorupsi tersebut masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Intinya, penetapan tersangka harus didahului oleh dua alat bukti yang cukup dari awal penyelidikan sampai penyidikan. “Dengan begitu pesan pokok yang harus disampaikan kepada KPK adalah jangan seenaknya menetapkan tersangka sebelum betul-betul firm buktinya, tidak bisa tidak,” pungkas Margarito.

Tafsir Hakim Belum Seragam Di pihak lain, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menganggap perlu adanya regulasi yang bisa memberikan batasan bagi para hakim dalam membuat putusan pada sidang praperadilan. Hal tersebut agar tidak ada perbedaan dan multitafsir pada masing-masing putusan hakim

yang berbeda. Menurut Zulkarnain, hakim secara personal pun dapat memaknai KUHAP dan undang-undang lainnya dengan berbeda-beda. Terkadang, lanjut dia, hakim bisa mengartikannya secara parsial dan subjektif sehingga membuat putusan yang dikeluarkannya berbeda dengan putusan hakim lainnya. “Masalahnya person yang membaca dan memahaminya bisa bedabeda, sempit, parsial, bisa juga subjektifitas, dan lain-lain. Jelas perlu ada batasan, seperti dari undang-undang, jurisprudensi, dan etika profesi,” ujar Zulkarnain, Rabu (27/5). Oleh karena itu, Zulkarnain meminta Komisi Yudisial (KY) untuk membuat batasan yang paten agar terobosan hukum yang dibuat oleh hakim tidak meluas. Jika tidak, maka putusan yang dibuatkan akan menimbulkan kontroversi dan justru membuat kebingungan di masyarakat. “Lembaga publik perlu menjaga integritasnya dan personelnya,” kata Zulkarnain. Usulan tersebut disambut positif Komisioner KY, Imam Anshori Saleh. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan agar putusan hakim tidak meluas dan saling bertentangan satu dengan lainnya. “Ya, sebaiknya begitu (ada batasan). Jangan sampai putusan praperadilan berbedabeda, apalagi saling bertentangan,” ujar Imam, Kamis (28/5). Imam mengatakan, putusan hakim yang berbeda-beda dapat menimbulkan polemik di masyarakat karena memunculkan ketidakpastian hukum. Dia menjelaskan, KY kerap menurunkan beberapa stafnya untuk memantau jalannya sidang, termasuk dalam sidang praperadilan untuk memantau ada atau tidaknya pelanggaran etik. Namun begitu, pihaknya belum mempelajari secara mendetil hasil pantauan tersebut untuk melihat adanya dugaan pelanggaran etik. “Masih disusun hasil pantauannya dan nantinya akan dianalisa. Jadi belum sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya pelanggaran etik,” kata Imam. Sementara itu, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berharap agar “sembilan srikandi” dalam menjalankan tugasnya benar-benar selektif dalam memilih pimpinan KPK. Pimpinan KPK ke depan harus benar-benar petarung, sebab, ke depan, tantangan pemberantasan korupsi di tanah air semakin berat. Saat ini ada anggapan terjadi tindakan untuk melemahkan kekuatan KPK. “Kalau pimpinan KPK diisi oleh orang-orang yang tepat dalam artian berkualitas, KPK akan kembali menguat lagi,” katanya. TIM


Sambungan SDN Karang Baru 02, Wakili Bekasi Menuju Provinsi Lomba FL2SN BEKASI, GPP Deret an jumlah piala yang tertata di kantor SDN Karang Baru 02 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi menjadi bukti nyata hasil kerja keras yang dilakukan kepala sekolah dan tenaga pendidik selama ini yang diperoleh dari berbagai ajang perlombaan olahraga, seni dan kegiatan akademik lingkup Provinsi maupun tingkat Daerah. Dalam rangka kegitan tahunan Festifal Lomba Seni Siswa Nasional ( FL2SN ) tahun 2015 diselenggarakan Dinas Pendidikan bertempat di SMP Yadika Tambun belum lama ini dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah, kecamatan dan tingkat daerah diikuti peserta Sekolah Dasar se Kabupaten Bekasi. Pada acara itu pihak sekolah melibatkan siswasiswi yang terbaik dari sekolah masing-masing untuk mengikuti berbagai kategori lomba, prestasi yang diraih para peserta juga merupakan keberhasilan tenaga pendidik disekolah tersebut. Dengan Setelah melalui penilaian juri, pada akhir pertandingan lomba adu keterampilan dan bakat itu tecatat dari SDN Karang Baru 02, atas suara merdu Ananda Sonia Azhari murid kelas V melantunkan lagu bejudul cinta untuk mama berhasil mendapat medali juara sutu lomba bernyanyi solo, kemenangan ini merupakan prestasi yang dipertahankan ketigakalinya oleh Ananda Sonia Azhari pada kegiatan yang sama. Pencapaian yang sudah didapat bukanlah perkara mudah, perlu ada

Ananda Sonia Azhari pembekalan dari tanggan-tangan anak didiknya adalah atas kerja terampil oleh tenaga pendidik, hal keras yang dilakukan seluruh Tim ini patut mendapat apresiasi atas manajemen sekolah, kepala sekolah keberhasilan yang diraih hingga juga mengharapkan agar tetap seduduk pada posisi juara satu FL2SN mangat berjuang mempertahankan tahun ini, sekaligus menghantar- prestasi dan mempersiapkan diri kan sekolah ini mewakili Kabupaten menghadapi lomba lanjutan. “ Bekasi menuju kompetisi tinggkat Persiapan lomba lanjutan tingkat provinsi Jawa Barat. provinsi yang akan datang kita tetap Menurut kepala sekolah, Nyai optimis,” tambahnya. Hasanah, Spd, hasil yang didapat FS

Deretan Piala

SMPN 3 Tangerang Bersiap Menuju SSN TANGERANG, GPP SMPN 3 Pagedangan yang berlokasi di Desa Malangnengah, Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, Senin 18 Mei 2015 mengadakan acara lepas sambut kepala sekolah, dari Kepala Sekolah Plt Agus Sulistio, S.Pd.MM diserah terimakan pada Suardi Sutan Saidi. M.Pd. Sekolah tersebut baru satu tahun berdiri dan sudah mempunyai siswa sebanyak 80 untuk kelas 7 dan pengajarnya masih diperbantukan dari SMPN 1 pagedangan sebanyak 5 orang di tambah dengan tenaga honor. Mengenai sarana dan prasarana tentunya masih banyak sekali kekurangan. Saat ini, tiga ruangan kelas belum ada meubeler meskipun sudah pernah diajukan ke musrembang. Meubeler yang ada tidak standar untuk murid SMP karena yang tersedia di sana meubeler untuk SD, pengeras suara yang biasa di gunakan untuk upacara juga belum tersedia. Ruang kantor kepala sekolah maupun guru belum ada termasuk papan data sekolah, komputer, lemari guru, perangkat ruang sekolah serta peralatan olahraga. Kepala sekolah sangat berharap kebutuhan sekolah segera dipenuhi. “Jika ingin maju, kebutuhan sekolah harus dilengkapi,” ujar Suardi M. Pd.

Suardi Sutan Saidi. M.Pd merintis karir dari kampung halaman menyelesaikan sekolah dasar tahun 1981 dan melanjutkan ke SMPN simpang empat tahun 1983. Lalu menlanjutkan ke jenjang SMA Negeri simpang empat jurusan IPA selesai tahun 1986 dan tahun yang sama melajutkan ke jenjang kuliah S1 Pendidikan Matematika di STKIP YDB Lubuk Alung dan selesai pada tahun 1991. Juli 1992 Suardi mulai mengajar di STM Yuppentek IV Ciledug hingga Desember 1991dan diangkat menjadi PNS dan mengajar di SMPN 2 Tigaraksa, lalu tahun 2003 terpilih sebagai Guru Berprestasi Juara, tingkat Kabupaten Tangerang dan karena kegigihannya dapat meraih Juara 3 Guru berprestasi tingkat provinsi. Di tahun 2004 dipercaya sebagai wakil kepala sekolah dan di tahun 2006 melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Jakarta,wisuda Tahun 2009 dengan gelar M.Pd. Pada tahun 2013 mencoba mengikuti test Kepala Sekolah dan dinyatakan lulus, dilantik pada 9

Serah terima Jabatan

Suardi Sutan Saidi. M.Pd



Ragam Revisi UU Pilkada Masih Jauh JAKARTA, GPP Rencana DPR merevisi UndangUndang (UU) No 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum mendapatkan kejelasan. Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, nasib dari revisi UU Pilkada masih jauh untuk dilakukan revisi. “Baleg DPR belum menerima ataupun menyetujui itu untuk direvisi. Rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau pengganti Bamus tidak ada agenda itu (revisi UU Pilkada-red). Jadi, ini masih jauh untuk direvisi kalau Pemerintah tidak mau ya sulit untuk dilakukan,” kata Yandri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5). Yandri menjelaskan, pembuatan maupun revisi sebuah UU harus sesuai dengan mekanisme yang diatur UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU tersebut menyebutkan, DPR tidak dapat

ke Paripurna DPR. Tapi, nantinya dibentuk Pansus atau Panja di Komisi II DPR atau dikembalikan ke Baleg, itu kita belum tahu. Jadi, revisi ini masih jauh dan gelagat pemerintah menolak revisi ini,” ungkapnya. Momentum revisi ini kata dia, tidak tepat. Karena itu, mustahil untuk diselesaikan pada masa sidang ini. Sehingga, perlu dilakukan pendekatan antara fraksi-fraksi dan pemerintah bahwa terdapat masalah yang belum diatur dalam UU Pilkada yaitu tentang parpol yang bersengketa. “Revisi ini bukan soal PPP atau Golkar saja, tetapi belum ada payung hukumnya yang mengatur parpol berkonflik dapat tetap ikut Pilkada,” jelasnya. GPP

Yandri Susanto mengajukan sendiri, melainkan harus bersama-sama Pemerintah mengusulkan atau membahas sebuah UU. “Baleg DPR oke. kemudian Baleg akan berikan Naskah Akademik dan draf revisi UU Pilkada

TURUT BERDUKACITA

Pimpinan dan Staf GLOBAL POS-POS menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya SOFIAN SIGALINGGING (45 Tahun) Abang kandung Agus Sigalingging (Kepala Biro GLOBAL POS-POS Tangerang Selatan) Pada hari Minggu, 24 Mei 2015 di Tangerang Selatan. Kiranya keluarga yang ditinggalkan almarhum tabah dan cepat terhibur. Pemimpin Umum GLOBAL POS-POS Pa’bona Marbun

Dinas Pendidikan Perlu Turun Tangan:

15

Pencairan BOS di Langkat Beraroma Pungli

Kadis P dan P Sujarno “ Gak Tahu Aku”

LANGKAT, GPP Pencairan dana Biaya Oprasional Sekolah (BOS) tahap kedua kepada 582 sekolah SD se Kabupaten Langkat sudah selesai. Namun penyarulannya ditengarai beraroma pungutan liar alias pungli. Disebutsebut terjadi pemotongan Rp 50.000 per sekolah yang dilakukan oknum manager manjagemen BOS di Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Saat hendak dikonfirmasi Wartawan Global Pos-Pos, Manejer BOS M. Nuh tidak berada di tempat. Saat dihubungi lewat ponsel tidak diangkat meski nada tersambung. Bahkan Kadis P Dan P Sujarno S.Sos juga mengaku gak tau, ada pemotongan Rp 50 ribu per sekolah dalam pencairan dana BOS itu. Sementara itu, temuan LSM Lipad Langkat seperti diungkapkan ketuanya Bambang S mengatakan pemotongan Rp 50 ribu per sekolah sangat tidak masuk diakal. Sebab, BOS adalah untuk kepentingan murid. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, JuliSeptember dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan

Desember 2015, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016. Dalam aturan main, tata tertib yang harus diikuti Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota antara lain, tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah, tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS dan dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/ barang. Ketua LSM Lipad Kab. Langkat Bambang S mengatakan pemotongan yang dilakukan Tim Manejemen Dinas P dan P Langkat kepada seluruh Kepala Sekolah SD sebanyak 582 X 50 ribu = Rp 29. 100.000 per 3 triwulan diduga kuat sebagai bentuk pungli. Bambang pun berharap agar pihak terkait dapat memeriksa penyaluran BOS itu termasuk pengadaan buku untuk lima mata pelajaran. Yanto

TANGERANG, GPP Proyek pembangunan jalan Paving Blok di wilayah Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang diduga asal jadi. Proyek yang berasal dari anggaran kecamatan tersebut tidak memasang papan proyek sehingga terkesan menyembunyikan nilai dan volume kegiatan, bahkan pekerjaannya juga terlihat asal-asalan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hasil penataran media GPP dilapangan membuktikan paving yang dipasang di atas tanah tanpa didasari dengan sirtu, begitu juga dengan “topi uskup” yang merupakan kunci

paving tidak dipasang, serta yang lebih parah lagi adalah kanstil yang seharusnya ditanam dipinggir dengan posisi satu batang, malah dibelah dua dan langsung dipasang tanpa ditanam untuk lebih meminimalisir penggunaan material. Ketika media GPP hendak konfirmasi kepada Camat Cikupa Hedar Heriawan tidak ada di tempat, dan hanya berhasil menemui kasi pembangunan yang biasa dipanggil Lia. Hasil konfirmasi dengan Lia mengatakan “maaf saya tidak bisa memberi jawaban sekarang., sebab, belum ada pemeriksaan dari BPK dan Inspektorat,” jawabnya. RIN

Proyek Paving Blok Kecamatan Cikupa Asal Jadi

Berbagai Penyimpangan di SD 173369 Parmonangan

TAPUT, GPP Kepala SD 173369 Ranggitgit Bersina Simamora diduga kangkangi juklak dan juknis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2014-2015. Sejak menjabat Bersina menjadi Kepala Sekolah di SD tersebut, rekapitulasi penyerapan anggaran dana Bantuan Operasional sekolah tidak transparansi, selalu tertutup terhadap orang tua siswa bahkan ke sesama guru. “Ironisnya, saat dilakukan rapat komite di sekolah, Bersina hanya dapat mengatakan bahwa penyerapan

Dana Bantuan Operasional Sekolah minus.” ungkap Ketua Komite Sekolah Japinel Siregar pada GPP minggu yang lalu (22/5). Japinel Siregar yang sangat geram dan menjelaskan bahwa Bersina dalam mengelola pendidikan di sekolah tersebut selalu tertutup. “Kami tidak mengetahui pola kerja yang diterapkan kepala sekolah kami ini, selalu tertutup. Saran dari kami pun diabaikan, sangat beda dengan kepala sekolah yang lama,” jelasnya. Di tempat terpisah keterangan

guru di sekolah tersebut yang tidak ditulis namanya mengatakan, selain pengelolaan Dana BOS dan keabsahan pengangkatan guru honor dan tenaga operator tidak transparan, hanya kepsek yang tahu. Guru honorer Anita S. Rumaijuk yang diangkat menjadi guru kelas VI kehadirannya tidak efektif alias lebih banyak absen dari pada hadir, guru tersebut menambahkan tenaga operator yang diangkat kepala sekolah oleh anaknya sendiri Saiful Rony Rumaijuk, sejak diangkat menjadi

operator tidak pernah hadir ke sekolah, padahal honornya diambil dari Dana BOS, pengangkatannya tidak berdasarkan rapat komite melainkan hak prerogatif kepala sekolah sendiri dan laptop yang di bell dari Dana BOS tidak pernah dilihat oleh pihak guruguru dan komite. Dari hasil liputan informasi yang dihimpun tim awak media di SD Negeri No. 173369 Ranggitgit bahwa pengelolaan Dana BOS penyerapannya diduga kuat tidak sesuai dengan petunjuk Dana BOS, alias syaraf penyimpanan,. Pasalnya RKAS (Rincian

Keuangan Anggaran Sekolah) tidak dicantumkan di papan informasi. Setelah dimintai oleh tim awak media keterangan dari Kepala Sekolah, terkesan berbelit¬belit, tidak dapat menjelaskan secara jujur dan akuntabel. Diminta kepada Dinas Pendidikan supaya mengevaluasi kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri No. 173369 Ranggitgit termasuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rutin dan pengangkatan guru honorer dan operator yang tidak efektif kehadirannya. GPP

TANGERANG, GPP Proyek pembangunan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten di berbagai bidang sarana prasarana maupun infrastruktur jalan dan jembatan, setiap tahun selalu berjalan dengan nilai triliunan rupiah. Namun anehnya, hampirr 70% kegiatan tersebut tidak memasang

papan nama dalam setiap kegiatan di lapangan baik yang melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan maupun kegiatan dari kecamatan, sehingga asal muasal dari pekerjaan tersebut tidak jelas alias proyek siluman. Seperti yang terjadi di kecamatan Sindang Jaya Desa Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Ada

kegiatan proyek turap dan pengecoran jalan yang menelan anggaran miliaran rupiah, namun pihak kontraktor tidak mau memasang papan kegiatan diduga takut ketahuan serta kegiatan tersebut dari mana asalnya atau menjadi salah satu upaya mengelabui para awak media agar kesulitan dalam men-

cari informasi. Hasil pantauan Media GPP di lapangan membuktikan Tahun 2015 ini banyak sekali para pemborong atau kontraktor yang sengaja menyembunyikan papan informasi karena merasa takut akan kebenaran dan fakta yang sebenarnya di lapangan apa yang sudah mereka kerjakan ketahuan oleh awak media.

Ketika Media GPP hendak konfirmasi, Camat Sindang Jaya H. Ahmad Patoni justru tidak bersedia menjelaskan kegiatan proyek di wilayahnya. Begitu juga ketika Media GPP hendak konfirmasi di Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kadis Dinas Bina Marga dan Pengairan tidak ada di tempat. RIN

Proyek Tanpa Papan Nama Marak di Tangerang

16

Edisi 51/ Thn II  01 - 15 Juni 2015

Jenderal TNI Moeldoko Dinotbakan Marga Ginting

Foto Kegiatan ( Liputan Drs. Tambar Sembiring, SH / Nikodemus Bukit )

MARGA GINTING: Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat dinobatkan menjadi marga Ginting dan diberikan uis adat Karo dan tumbuk lada, ketika berkunjung ke Tanah Karo 22 Mei lalu

PELETAKAN BATU PERTAMA: Panglima TNI Jenderal Dr Moeldoko Ginting sedang meletakkan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan gedung GBKP di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah karo, Jumat 22 Mei.

Kehadiran Panglima TNI Jenderal DR Moeldoko di Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatra Utara (Sumut), 22 Mei lalu memiliki makna yang sangat tinggi bagi masyarakat Karo. Selain meletakkan batu pertama sebagai pertanda awal pembangunan gedung Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Desa Siosar, Kecamatan Merek, Jenderal TNI Moeldoko juga dinobatkan menjadi marga Ginting. Biaya pembangunan rumah ibadah itu sekitar Rp 3 miliar yang bersumber dari donator. Suasana ceria menyambut kehadiran Panglima TNI Jenderal DR Moeldoko bersama rombongan di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Tanah Karo, Jumat 22 Mei. Dengan pakaian dinas militer dan empat bintang nempel dibahu, kemudian orang nomor satu di jajaran TNI itu dinobatkan menjadi marga Ginting. Tokoh-tokoh adat Karo menyerahkan seperangkat uis dan tumbuk lada kepada Jenderal Moeldoko. Pisau tumbuk lada tersebut melambangkan keperkasan atau ciri khas budaya karo yang berguna untuk menjaga diri dan melindungi Negara. Usai dinobatkan bermarga Ginting, Jenderal Moeldoko mengatakan “Jadi saya sekarang sudah bemarga Ginting. Panggil saya, sekarang Jenderal Moeldoko Ginting. Harus ada Ginting-nya, ya,” ujar Jenderal bintang empat itu yang datang ke Tanah Karo didampingi antara lain Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo. Di Tanah Karo tamu istimewa itu disambut Bupati Karo Terkelin Brahmana, Ket-

ua Moderamen Pdt Agustinus Purba, Ketua Panitia Pembangunan GBKP Kol J Ginting dan yang lainnya. Dengan memaki adat kebesaran adat Karo, Jenderal Moeldoko meletakkan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan gedung GBKP di Desa Siosar, Kecamatan Merek. Sesuai laporan Panitia, pembangunan rumah ibadah itu berbiaya Rp 3 miliar yang sumbernya dari donatur yang takut akan Tuhan. Kehadiran gereja ini untuk tempat beribadah bagi pengungsi erupsi gunung Sinabung yang kini ditempatkan di desa itu. Awalnya, kawasan Desa Siosar yang bergabung dengan Desa Simacan dan Suka Meriah adalah hutan. Dulu, kawasan ini telah dipersiapkan untuk sebauah lapangan terbang. Tetapi dalam proses perjalanannya berubah menjadi sebuah pemukiman baru sebagai hunian bagi korban letusan gunung Sinabung. Warga di sekitar Gunung Sinabung dipindahkan ke Desa Siosar yang menurut penelitian masuk kawasan aman dari letusan Sinabung. Kini, sekitar 103 kepala keluarga atau sekitar 1000 orang ‘korban’ letusan Gunung Sinabung menempati hunian baru itu. Proses pembangunan masih terus berlanjut dan diperkirakan sekitar 400 KK lagi akan dipindahkan ke kawasan itu. Jarak kawasan relokasi di Siosar dengan kawasan Gunung Sinabung yang masuk zone berbahaya sekitar 60 kilometer dan jaraknya dengan ibukota Kabupaten Tanah Karo, Kabanjahe sekitar 30 kilometer. Mereka akan tinggal dihunian baru ini, memulai kehidupan baru untuk menatap dan menyongsong kehidupan baru yang lebih ceria dan cerah. Tambar S/Nikodemus B.

Kekalahan beruntun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Recommend Documents