.
.
KOMISIPEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIKINDONESIA Nomor
: B7/.Jr8/KPKNI/2006
Sifat
: renting
Lampiran Perihal
.
Jakarta,
..1./ Juni 2006
-: Pertentangan Pengadaan
Kepentingan
dalam
dan Gratifikasi
Kepada Yth. 1.
Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Pang lima TNI 3. Jaksa Agung RI 4. Kapolri 5..f Kepala LPNO 6. Para Kepala Oaerah
di Tempat
Berdasarkan yang
tengah
data
ditangani
laporan aparat
berkisar dalam pengadaan memberikan
penegak
barang/jasa
dan kajian
hukum,
alas
pola tindak
dan penyuapan
kasus-kasus pidana
(menerima
korupsi
korupsi
pungutan
masih
dan/atau
sesuatu).
Berdasarkan
kajian
Komisi Pemberantasan I.
masyarakat,
tersebut
dan dalam rangka
Korupsi (KPK) menyampaikan
upaya pencegahan,
Pimpinan
hal-hal penting sebagai berikut :
Pengadaan Salah
satu
pilar
utama
'good governance'
birokrasi adalah transparansi, kepentingan
(conflict
keadaan
normal
maupun
tujuan
antara lain guna rl}enghindari
of interest).
dengan aturan perundangan
sebagai
Sehubungan
berkenaan dalam
dengan
pertentangan itu dan sesuai
dengan pengadaan,
keadaan
mendesak
reformasi
baik dalam
(crash
program),
kami minta agar Saudara mematuhi aturan f?erundangan
sebagai berikut:
a.
baik
Pegawai
negeri
maupun
tidak
atau
penyelenggara
langsung
dengan
negara
sengaja
turut
langsung
serta
dalam
t
.
dengan pidana penjara seumur hidup atau' pidana penjara paling sing kat 4 (em pat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling
sedikit Rp 200.000.000,00
(dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar
rupiah). (Pembuatan dimaksud
tersebut dB/am
diperbaharui
Penyedia
ada/ah
Undang-Undang
dengan
Pemberantasan
b.
di atas
Nomor
barang/jasa
Pidana
31 Tahun
Undang-Undang
Tindak Pidana
pertentangan
Tindak
Nomor
20
1999
pasa/12
yang
keikutsertaannya dilarang
sebagaimana
sebagaimana
Tahun
Korupsi
kepentingan
huruf
Korupsi
2001
te/ah tentang
i).
menimbulkan
menjadi
penyedia
barang/jasa.
c.
(Keputusan
Presiden
Pengadaan
Barang/Jasa
Etika pengadaan
Nomor
langsung
2003
pasa/11
tentang
Pedoman
Pe/aksanaan
Brat 4).
barang dan jasa antara lain:
.menghindari
dan
kepentingan
80 Tahun
Pemerintah
mencegah
terjadinya
para pihak yang terkait,
dalam
proses
pengadaan
pertentangan
langsung
maupun tidak
barang/jasa
(conflict
of
interest); .menghindari
dan
mencegah
terjadinya
pemborosan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan .menghindari
dan
mencegah dengan
kolusi
golongan
atau pihak lain yang secara
langsung merugikan .tidak
menerima,
untuk memberi
tujuan
barang/jasa;
penyalahgunaan
dan/atau
untuk
dan
wewenang
keuntungan langsung
pribadi, atau tidak
negara;
tidak
menawarkan
atau menerima
atau tidak
hadiah,
saja kepada siapapun yang diketahui
imbalan
menjanjikan berupa apa
atau patut dapat diduga
berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. ~~..
~
,
.
II.
Gratifikasi (UU No. 20 Tahun 2001) Hal lain yang menjadi
prasyarat terlaksananya
aparatur yang bersih. Sehubungan Saudara
mematuhi
aturan
definisi dan aturannya a.
. good governance
dengan hal tersebut,
perundangan
mengenai
adalah
kami minta agar gratifikasi
yang
adalah sebagai berikut :
Definisi Gratifikasi
adalah
pemberian
uang, barang,
bunga,
pemberian
tiket perjalanan,
pengobatan
dalam
ani
rabat (discount), fasiiltas
cuma-cuma,
luas, komisi,
penginapan,
dan fasilitas
yakni
meliputi
pinjaman
perjalanan
lainnya.
Gratifikasi
tanpa wisata,
tersebut
baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan
menggunakan
sarana
elektronik
atau
tanpa
sarana elektronik. b.
Pegawai a.
negeri adalah
pegawai
meliputi
:
negeri sebagaimana
dimaksud
dalam kitab Undang-
dimaksud
dalam Kitab Undang-
undang tentang Kepegawaian; b.
pegawai negeri sebagaimana undang Hukum Pidana;
c.
orang yang menerima
gaji atau upah dari keuangan
negara
atau daerah; d.
orang
yang menerima
yang menerima
gaji atau
upah dari suatu
bantuan dari keuangan
korporasi
negara atau daerah;
atau e.
orang yang menerima mempergunakan
gaji atau upah dari korporasi
modal
atau
fasilitas
dari
lain yang
negara
atau
masyarakat. c.
Pasal12 (1)
B
Setiap gratifikasi
kepada pegawai
negara
dianggap
pemberian
rI~nn"'n
j",h",t",nn"",
rI"'n "",nN
negeri atau penyelenggara
suap,
apabila
berhubungan
ho..I':"A,.:.n.:.n ~on,.,.:.n
VO'A"";;h,,,n
.
~
.yang
nilainya Rp. 10.000.000,00
lebih,
pembuktian
merupakan .yang
bahwa
suap dilakukan
(sepuluh juta rupiah) atau
gratifikasi
tersebut
oleh penerima
gratifikasi;
nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00
rupiah),
pembuktian
bahwa
bukan
gratifikasi
(sepuluh juta tersebut
suap
dilakukan oleh penuntut umum. (2)
Pidana
bagi
pegawai
sebagaimana
negeri
dimaksud
penjara
seumur
(empat)
tahun
juta rupiah)
dalam
paling
penyelenggara
ayat
hidup atau pidana dan paling
pidana denda
atau
(1)
penjara
lama 20 (dua
adalah paling
banyak
pidana singkat
puluh) tahun,
sedikit Rp. 200.000.000,00
dan paling
negara
4
dan
(dua ratus
Rp. 1.000.000.000,00
(satu
miliar rupiah).
d.
Pasal12 C (1)
Ketentuan tidak
sebagaimana
berlaku,
diterimanya
jika
dimaksud
penerima
kepada
Komisi
dalam Pasal 12 B ayat (1)
melaporkan
gratifikasi
Pemberantasan
Tindak
yang Pidana
Korupsi. (2)
Penyampaian
laporan sebagaimana
wajib
dilakukan
(tiga
puluh)
oleh penerima
hari
kerja
dimaksud
gratifikasi
terhitung
sejak
dalam ayat (1)
paling
fambat
tanggal
30
gratifikasi
tersebut diterima. (3)
Komisi
Pemberantasan
paling
lambat
menerima
30
Tindak
(tiga
Pidana
puluh)
hari
laporan wajib menetapkan
Korupsi kerja
gratifikasi
dalam waktu sejak
tanggal
dapat menjadi
milik penerima atau milik negara. (4)
Ketentuan sebagaimana
mengenai dimaksud
gratifikasi sebagaimana
tata
cara
penyampaian
dalam ayat (2) dan penentuan dimaksud
laporan status
dalam ayat (3) diatur dalam
;f~~ ;;:~:
~
-\.
Kepatuhan pemberantasan
terhadap
aturan-aturan
di alas menjadi kunci bagi percepatan
korupsi.
Atas perhatian Saudara,
Pimpinan KPK mengucapkan
terima kasih.
PIMPINA~K
NTASAN KOR "'
;1
(
:'
,
'Taufieaurac:bm:an Ketua
Tembusan kepada Yth.:
,
;;:,
1. Presiden Republik Indonesia 2. Wakil Presiden Republik Indonesia 3. Ketua MPR 4. Ketua MA 5. Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Ketua DPR 7. Ketua DPD 8. Ketua BPK 9. Ketua DPRD
,
Ruki
upaya
