2016 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
Tambahan Berita Negara R.I Tanggal Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara ________________________________
B6
4 Nopember
2016 No.
88
telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya) BIDANG LEMBAGA
: EKSEKUTIF : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
I. DATA PRIBADI 1. Nama
: Ir.BASUKI TJAHAJA PURNAMA, M.M.
2. Jabatan 3. NHK
: CALON GUBERNUR - DKI JAKARTA PERIODE 2017 2022 : 43260
4. Tempat & Tanggal Lahir
: MANGGAR, 29 Juni 1966
5. Alamat Kantor
: Jl. __, ---
6. Tanggal Pelaporan
: 21 Nopember 2014, 21 September 2016 Status Laporan 21 Nopember 2014
21 September 2016
II. DATA HARTA Rp.
A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) 1. Tanah seluas 18.000 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 2. Tanah seluas 18.000 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 1
15.050.480.000 Rp.
16.791.268.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Status Laporan 21 Nopember 2014
43260
3. Tanah seluas 18.000 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 4. Tanah seluas 18.000 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 5. Tanah seluas 18.000 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001 6. Bangunan seluas 60 m2 , di Kota JAKARTA UTARA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 7. Tanah seluas 1.245 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2001 8. Tanah seluas 1.850 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2000 sampai dengan 2001 9. Tanah seluas 292 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 10. Tanah & Bangunan seluas 130.000 m2 & 168 m2, di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2001
2
21 September 2016
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
180.000.000
Rp.
678.090.000
Rp.
678.090.000
Rp.
58.515.000
Rp.
58.515.000
Rp.
86.950.000
Rp.
86.950.000
Rp.
10.512.000
Rp.
10.512.000
Rp.
1.501.600.000
Rp.
1.501.600.000
Status Laporan 21 Nopember 2014
43260
11. Tanah & Bangunan seluas 200 m2 & 272 m2, di Kota JAKARTA UTARA, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan dari tahun 1991 sampai dengan 1995 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) 12. Tanah & Bangunan seluas 527 m2 & 510 m2, di Kota JAKARTA UTARA, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2011 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) 13. Tanah & Bangunan seluas 650 m2 & 63 m2, di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2001 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) 14. Tanah & Bangunan seluas 333 m2 & 42 m2, di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2001 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) 15. Tanah seluas 297 m2 , di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya) 16. Tanah & Bangunan seluas 720 m2 & 63 m2, di Kabupaten BELITUNG TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2001 (Perubahan Atas Data yang dilaporkan sebelumnya)
B. HARTA BERGERAK a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA
2.127.576.000
Rp.
Rp.
9.541.335.000
Rp. 10.936.865.000
Rp.
46.746.000
Rp.
66.024.000
Rp.
33.900.000
Rp.
46.110.000
Rp.
26.880.000
Rp.
84.000.000
Rp.
38.376.000
Rp.
64.202.000
-----
3
21 September 2016
Rp.
2.358.400.000
-----
Status Laporan 21 Nopember 2014
43260
b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA
----- Rp.
270.000.000
Rp.
270.000.000
650.000.000 Rp.
650.000.000
-----
1. PETERNAKAN, sejumlah 18 EKOR SAPI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun -- (Penambahan Data Baru)
21 September 2016
c. HARTA BERGERAK LAINNYA
Rp.
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, WARISAN DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2001 2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2003
Rp.
350.000.000
Rp.
350.000.000
Rp.
300.000.000
Rp.
300.000.000
2.595.000.000 Rp.
2.380.000.000
Rp.
C. SURAT BERHARGA 1. Tahun investasi 2007, yang berasal dari HASIL SENDIRI 2. Tahun investasi 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penghapusan Data Karena Dijual) 3. Tahun investasi dari 1992 sampai dengan 2003 yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penghapusan Data Karena Dihibahkan)
Rp.
2.380.000.000
Rp.
190.000.000
-----
Rp.
25.000.000
-----
Rp.
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA
USD
4
Rp.
2.939.591.240 Rp.
3.749
USD
2.380.000.000
5.178.465.375
3.749
Status Laporan 21 Nopember 2014
43260
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Penambahan Data Harta Kekayaan, Penghapusan Data Karena Dikonsumsi, Penghapusan Data Karena Masalah Hukum, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) 2. Yang berasal dari ---
E. PIUTANG
Rp. USD
TOTAL HARTA (II)
USD
3.749
Rp.
12.323.055
Rp.
67.008.321 Rp.
386.154.121
0
Rp.
67.008.321
Rp.
21.302.079.561
USD
Rp.
Rp. USD
3.479
386.154.121
USD 3.479 Rp. 25.655.887.496
3.749 USD
-----
III. HUTANG IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )
5.166.142.320
12.323.055
USD
Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Nopember 2016 No.88
3.749
21 September 2016
Rp.
Rp.
USD
1. Piutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Piutang baru)
2.927.268.185
7.228
-----
21.302.079.561 Rp. 25.655.887.496 3.749 USD
7.228
Catatan: 1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis
5
