Johan Budi, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

[99] Bukan Karena Dia Presiden PKS Tuesday, 05 March 2013 23:46

Johan Budi, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Begitu Ahmad Fathonah tertangkap tangan menerima suap kuota daging sapi, Komisi Pemberantasan Korupsi langsung mengkaitkannya dengan Luthfi Hasan Ishaq, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat itu. Sedangkan ketika Nazaruddin ditangkap, meski berkali-kali mengatakan dirinya disuruh Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat tersebut tidak langsung dijadikan tersangka, terakhir –ketika tulisan ini dibuat—baru menjadi saksi.

Kontan saja petinggi PKS berang, apalagi penangkapan orang nomor satu di PKS itu hanya beberapa jam setelah Dubes Amerika bertandang ke KPK. PKS pun menuding KPK berkonspirasi dan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Benarkah? Inilah jawaban KPK,seperti disampaikan Jubir KPK Johan Budi kepada wartawan Media Umat Joko Prasetyo.

Ada pihak yang mengatakan bahwa KPK berkonspirasi dengan Amerika. Karena beberapa jam setelah datangnya Dubes Amerika ke KPK, Presiden PKS ditangkap. Komentar Anda?

Pertama, kunjungan Dubes Amerika ke KPK itu sudah lama diagendakan. Sebelumnya juga ada Dubes dari Australia dan juga Belanda datang ke KPK tetapi itu mengapa tidak dikait-kaitkan? Mengapa ketika kunjungan Dubes Amerika dikaitkan dengan penangkapan? Kan tidak ada hubungannya itu.

Kedua, itu courtesy call (kunjungan kehormatan), sudah biasa kalau ada Dubes baru berkenalan dengan KPK. Tidak cuma Amerika lho! Dari Pakistan juga pernah kunjungan ke KPK. Yang hampir bersamaan itu dari Australia dan Belanda. Proses tertangkap tangan itu kan tidak pada hari itu juga. Kan ada proses sebelumnya yang dilakukan, sehingga pada waktu yang tepat dilakukan penggerebekan oleh KPK.

1/5


Pembicaraan dengan Dubes Amerika terkait juga dengan masalah kuota impor daging sapi?

Tidak ada itu. Pembicaraannya hanya courtesy call, jadi datangnya itu hanya berkenalan dengan pimpinan KPK terus sudah. Teman-teman wartawan juga kan ada di sini.

Ada juga pihak yang menyatakan KPK tebang pilih karena prosesnya cepat, ada orang yang tertangkap tangan langsung dikaitkan dengan Presiden PKS. Untuk kasus yang lain, seperti Hambalang misalnya, kok belum juga mengait ke Ketua Umum Demokrat. Tanggapan Anda?

Pertama, tidak ada yang mengait-ngaitkan itu dengan Presiden PKS. Pak Luthfi itu ditangkap karena dia penyelenggara negara bukan karena dia Presiden PKS.

Kedua, kasusnya ya berbeda dong. Kalau tidak terlibat masa harus dikaitkan? Tidak boleh begitu dong. KPK punya bukti-bukti kuat yang akan kami sampaikan di pengadilan bahwa Pak Luthfi terlibat.

Apa buktinya?

Nanti di pengadilan tempatnya. Sekarang tidak bisa saya sampaikan. Nanti kalau saya sampaikan dan Anda tulis, kemudian dibaca oleh pihak yang di sana nanti dipakai bahan untuk ... Karena ini masih dikembangkan.

Nanti pengadilan tempatnya, Anda bisa lihat tuh, benar tidak KPK itu menetapkan Pak Luthfi sebagai tersangka itu. Anda bisa meliput juga, lengkap di situ bukti-buktinya kami beberkan.

2/5


Apakah ada tekanan politik tertentu sehingga untuk satu kasus cepat ditangani namun untuk kasus lain lambat bahkan jalan di tempat?

Kasus yang mana?

Century?

Century sudah naik kasusnya. Sudah ada tersangka.

Apakah ada yang menghambat KPK secara politis untuk menangani kasus tertentu?

Tidak ada. Hambatan politik apa? Jadi jangan begini, kenapa Anda tidak wawancara saya ketika kasus Bendahara Umum Demokrat dijadikan tersangka? Mengapa Anda tidak katakan itu tebang pilih? Kenapa Anda menanyakan kami di KPK ketika ada orang PKS dijadikan tersangka?

Sekarang tanda tanya juga, kenapa kok begitu? Menyangkut PKS, Anda begitu kritis, mengapa waktu itu Anda tidak bertanya ketika kita menetapkan Nazaruddin misalnya, menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka? Mengapa saat itu Anda tidak mengatakan cepat atau lambat?

Berarti KPK memang profesional ya, tidak memiliki tendensi apa pun?

Iya. Enggak ada, jadi enggak ada kaitannya dengan partai. Seharusnya Anda juga independen ya, Anda juga harus kritis dengan kasus yang sama. Jangan gara-gara ada orang PKS jadi tersangka, kemudian menuduh KPK konspirasi, tebang pilih.

Harusnya sama juga dong. Kenapa giliran PKS yang dijadikan tersangka, Anda begitu peduli?

3/5


Sebenarnya ada apa juga?

Ini hanya mengkonfirmasikan lontaran-lontaran dari PKS saja. Bukan berarti berpihak atau tidak berpihak kepada PKS...

Iya makanya, harus menanyakan hal yang sama dong, ketika kita menangani kasus Partai Demokrat. Kalau mau independen, fair, jujur kan harusnya begitu. Kenapa kok ketika KPK menetapkan seorang anggota PKS, presiden PKS Anda menjadi kritis? Harusnya sama dong, KPK bisa dituduh tebang pilih juga ketika menangani kasus Demokrat. Kenapa bendahara umum Demokrat dijadikan tersangka?

Yang jelas, ketika kami menangani suatu kasus, jelas tidak ada hubungannya dengan partai. Sekali lagi saya katakan, Pak Luthfi dijadikan tersangka bukan karena dia presiden PKS, bukan. Kan tidak ada hubungannya. Dia anggota DPR! Dia penyelenggara negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bila dikumpulkan, ternyata kasus korupsi menimpa kader di semua partai tak terkecuali dengan partai yang berslogan bersih jujur dan peduli?

Artinya, bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu bisa ada di semua partai. Tidak peduli partainya mau berslogan bersih dan peduli atau tidak punya slogan itu. Ini membuktikan, bahwa korupsi bisa terjadi juga di mana-mana. Tapi ini bukan karena partainya. Bukan karena jabatan dia di partai. Ini tetapi karena dia penyelenggara negara.

KPK mempunyai bukti-bukti yang kuat. Di mana tempatnya membeberkan bukti tersebut? Ya di pengadilan nanti. Nanti hakim yang menentukan dia bersalah atau tidak, bukan Anda, bukan saya.

Penyelenggara negara ini korupsi sendirian atau ada restu dari partainya?

4/5


Sekali lagi tidak ada kaitannya dengan partai. Tolong Anda catat, tidak ada kaitannya dengan partai. Ini murni pribadi-pribadi sebagai penyelenggara negara. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan dengan partai.

Pribadi-pribadi ini korupsi lantaran untuk menutupi biaya kampanye yang begitu besar?

Belum ada data empiris yang mengatakan begitu. Yang pasti dugaan sementara ini kan untuk yang bersangkutan, para pelaku itu.

Biaya kampanye itu kan besar sekali milyaran ke atas, tidak sebanding lah dengan gaji selama lima tahun menjabat...

He.. he.. he.. saya tidak ngomong begitu. Yang ngomong begitu kan Anda.[]

5/5

Johan Budi, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Recommend Documents